Kementerian Pertanian atau Kementan tidak ingin susu kedelai menjadi barang substitusi atau alternatif pengganti susu sapi untuk program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Kalau bisa jangan susu kedelai, kalau memang mungkin impor, kita cari sumber protein yang lain," kata Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta pada kamis (12/9).

Dia menekankan bahwa makan bergizi gratis harus memiliki kandungan protein yang cukup. Apalagi, program ini ditujukan untuk anak-anak sekolah.

Menurut Sudaryono, Indonesia saat ini belum mencapai status swasembada untuk produk susu dan daging. Kendati demikian, dia menyebut asupan protein bisa didapatkan melalui substitusi.

“Yang penting bukan barangnya, tetapi nilai gizinya. Susu dapat disubstitusikan oleh telur, ayam, ataupun ikan agar gizinya tetap sama,” ujar Sudaryono.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah produksi kedelai mencapai 555 ribu ton dan total impor sebanyak 2,27 juta ton hingga November 2023.

Dengan jumlah impor yang mendominasi dibandingkan produksi kedelai dalam negeri, Sudaryono menyebut produk kedelai tidak dapat menjadi produk subtitusi bagi program makan bergizi gratis.

Kementan tetap optimistis dapat memenuhi kebutuhan susu untuk program ini meski dalam skala kecil. “Seperti di Banyumas, susu sapi akan dipasok oleh petani yang ada di sekitar Baturaden dan didistribusikan ke beberapa sekolah di sana,” ujarnya.

Mengatasi Impor Kedelai

Pemerintah berencana akan mengatasi impor kedelai agar bisa swasembada. Namun hal ini tidak akan dilakukan pada tahun depan, karena pemerintah akan lebih fokus untuk mencapai swasembada beras.

“Kami bereskan dahulu urusan karbohidrat, seperti beras dan jagung untuk makan ternak,” ucapnya.

Setelah Indonesia dapat mencapai swasembada untuk karbohidrat, pemerintah mulai mengusahakan swasembada pada sektor lain, seperti food estate hortikultura yang akan dibangun untuk komoditas cabai, bawang merah, dan bawang putih.

“Ada juga food estate yang akan kami dedikasikan untuk komoditas lain. Tidak menutup kemungkinan untuk komoditi kedelai juga,” kata dia.

Anggaran makan bergizi gratis sudah dialokasikan pemerintah sebesar Rp 71 triliun. Nilai itu lebih kecil dari anggaran yang diusulkan presiden terpilih Prabowo Subianto saat kampanye mencapai Rp 400 triliun - Rp 450 triliun per tahun.

Meskipun anggaran terbatas, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Anggawira memastikan kualitas makanan tidak akan menurun. Dengan begitu, bakal ada penyesuaian atau pengurangan jumlah penerima tahap awal, tapi dari segi kualitas dan gizi makanan tetap terjaga.

"Secara kuantitas, pastinya akan ada pengurangan karena kita tidak ingin kualitas yang diterima menurun. Buat apa kalau kualitasnya tidak sesuai?" kata Anggawira usai menghadiri acara bertajuk Economist Gathering: The Urgency of Investing in Children during Prabowo Presidency di Jakarta, Senin (29/7).

Hanya saja, penyesuaian alokasi biaya makan bergizi gratis per porsi sampai saat ini belum diputuskan. Sebab, uji coba makan bergizi gratis masih dilakukan di 20 lokasi. Anggaran uji coba tersebut didapatkan dari berbagai dana tanggung jawab sosial (CSR). "Macam-macam, misalnya Pemda punya dana, APBD, kementerian juga ada dan pihak swasta," ujar Anggawira.

Anggawira menyampaikan, alokasi biaya Rp 15 ribu per porsi menjadi angka maksimal untuk makan siang gratis. Angka ini tidak menutup kemungkinan akan berbeda di setiap tempat. "Berbagai tempat kan pasti ada diferensiasi harga ongkos produksi. Pasti akan ada subsidi silang," kata Anggawira.

Targetkan 82 Juta Penerima Makan Bergizi Gratis

Program makan bergizi gratis besutan Prabowo diperkirakan bakal menyasar 82 juta anak dan ibu hamil. Jumlah itu lebih kecil dari yang dijanjikan Prabowo saat kampanye mencapai 82,9 juta orang penerima.

Dalam kesempatan yang sama, editor Buku Strategi Transformasi Bangsa, Dirgayuza Setiawan bilang, program akan menyasar anak-anak usia sekolah hingga hingga ibu hamil. "Target penerimanya 82 juta termasuk 44 juta anak usia sekolah, 4 juta santri, 30 juta balita, dan 4 juta ibu hamil," kata Dirgayuza.

Sebanyak 48 ribu unit pelayanan akan membantu penerapan program makan bergizi gratis di Indonesia. Rencananya, unit pelayanan tersebut bisa membantu penyaluran penyaluran makanan bergizi gratis kepada puluhan juta penerima di Indonesia.

Alokasi Anggaran Rp 71 Triliun

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan implementasi anggaran makan siang gratis bisa saja berubah. “Nanti implementasi kan punya fleksibilitas,” kata Airlangga di Gedung Kemenko, Jakarta, Selasa (16/4).

Dalam pembahasan dengan DPR pada 24 Juni 2024, Airlangga memastikan program tersebut akan berdampak pada perekonomian nasional. Namun, Ketua Umum Partai Golkar ini belum merinci dampak yang dimaksud.

Dia menjelaskan proyeksi anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun mempertimbangkan prioritas daerah dan beberapa indeks perekonomian. "Salah satu daerah yang menjadi fokus adalah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar," ujar Airlangga.