Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan pernyataan soal hasil uji kandungan natrium dehidroasetat pada produk roti merek Aoka (PT Indonesia Bakery Family, Bandung) dan Okko (PT Abadi Rasa Food, Bandung) yang ramai tengah viral diperbincangkan. Hasil itu disampaikan dalam edaran bernomor HM.01.1.2.07.24.51.

Dalam penjelasan resminya, BPOM mengatakan telah mengambil sampel produk Aoka dari peredaran pada 28 Juni 2024. Badan pengawas pun telah melakukan pengujian atas sampel yang diambil.

“Hasil pengujian menunjukkan produk tidak mengandung natrium dehidroasetat,” tulis BPOM dalam pernyataan resmi yang dikutip Rabu (24/5).

Selain pengambilan sampel, BPOM juga telah menggelar inspeksi ke sarana produksi pada Senin (1/7). Hasilnya tidak tidak ditemukan adanya natrium dehidroasetat di sarana produksi.

Selain terhadap roti Aoka, BPOM juga menggelar inspeksi ke sarana produksi roti Okko pada Selasa (2/7). Hasilnya, BPOM menemukan bahwa produsen tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dengan benar dan konsisten.

“Terhadap temuan ini, BPOM telah melakukan penghentian kegiatan produksi dan peredaran,” ujar BPOM.

Selanjutnya, BPOM juga melakukan sampling dan pengujian di laboratorium terhadap roti Okko. Hasil pengujian menunjukkan adanya natrium dehidroasetat (sebagai asam dehidroasetat) yang tidak sesuai dengan komposisi pada saat pendaftaran produk. Kandungan ini juga tidak termasuk BTP yang diizinkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan.

Terhadap temuan ini, BPOM memerintahkan produsen roti Okko untuk menarik produk dari peredaran, memusnahkan, dan melaporkan hasilnya kepada BPOM. Selain itu, BPOM melakukan pengawasan produk pangan secara komprehensif, meliputi pengawasan sebelum produk beredar (pre-market) hingga pengawasan setelah produk beredar (post-market) untuk menjamin keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat.

Dalam pernyataan resminya, BPOM mengimbau masyarakat selalu merujuk informasi tentang obat dan makanan pada sumber yang terpercaya. Beberapa saluran resmi seperti website dan akun media sosial resmi BPOM, Contact Center HaloBPOM bisa jadi rujukan masyarakat dalam melihat informasi seputar produk obat dan makanan.

Sejumlah analis masih memproyeksikan pelemahan nilai tukar rupiah akan terjadi hari ini. Senior Economist KB Valbury Sekuritas, Fikri C Permana, mengatakan rupiah berpotensi terdepresiasi pada rentang Rp 16.160 hingga Rp 16.280 per dolar AS.

"Pelemahan ini karena beberapa faktor. Salah satunya, Kamala Harris yang mulai mengungguli Donald Trump di beberapa polling," kata Fikri kepada Katadata.co.id, Rabu (24/7).

Berdasarkan data Bloomberg pagi ini pukul 09.10 WIB, rupiah terpantau berada pada level Rp 16.223 per dolar AS. Level tersebut menunjukan penguatan 9,50 poin atau sebesar 0,06%.

Selain itu, Fikri menyebut faktor lain yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah hari ini adalah hasil lelang SUN yang mencatatkan peningkatan incoming bids (penawaran masuk) . Selain itu, pergerakan rupiah dipengaruhi meningkatnya kemungkinan perdamaian di Gaza seiring bersatunya faksi-faksi Palestina yang juga didorong Cina. Penurunan harga minyak dunia mencapai 2% juga mempengaruhi pergerakan Rupiah.

Fikri menambahkan, hingga akhir tahun ini rupiah bisa saja berbalik ke level di Bawah Rp 16.000 per dolar AS. Hal tersebut terjadi jika neraca transaksi berjalan Indonesia berbalik positif pada kuartal IV 2024 dan defisit fiskal bisa terjaga di bawah 2,7% hingga akhir 2024.

Faktor lainnya yaitu penurunan Fed Rate hingga 50 basis poin atau melebihi itu. Selain itu juga potensi menurunnya tensi geopolitik global dan Amerika Serikat turun signifikan.

Sementara itu, pengamat pasar uang Ariston Tjendra mengatakan indeks dolar AS pada pagi ini terlihat menguat pada kisaran 104,47. "Ini lebih kuat dibandingkan pagi sebelumnya yang di kisaran 104,20-an," kata Ariston.

Ariston menilai hal itu kemungkinan masih terjadi karena sentimen pemilu Presiden AS yang lebih mengunggulkan Trump yang sangat pro dolar AS. Pada pemerintahannya terdahulu, Trump memproteksi ekonomi AS yang menimbulkan perang dagang dengan negara lainnya.

"Rupiah berpotensi melemah terhadap dolar AS hari ini ke arah Rp 16.250 per dolar AS dengan potensi support di sekitar Rp 16.180 dolar AS. Kemungkinan dolar AS bisa berbalik ke Rp 16.000 pada tahun ini kalau The Fed jadi memangkas suku bunganya," ujar Ariston.

Analis pasar keuangan Lukman Leong juga memproyeksikan rupiah masih dalam tekanan dolar AS yang menguat oleh permintaan safe haven. Khususnya di tengah perkembangan politik di AS.

"Namun perlemahan akan terbatas, investor cenderung wait and see menantikan data-data ekonomi penting AS dua hari kedepan. Dari domestik, investor mengantisipasi data FDI. Kisarannya Rp 16.200 hingga Rp 16.300," jelas Ariston.

Kepastian penerapan gaji tunggal atau single salary bagi aparatur sipil negara atau ASN sekaligus rencana kenaikannya pada 2025 masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menilai skema gaji tunggal bagi ASN termasuk untuk pegawai negeri sipil atau PNS belum tentu efektif menghemat anggaran.

"Ini saya rasa tidak mungkin selama tidak ada integrasi database system. Jika ingin menerapkan single salary maka harus ada koordinasi antar lembaga dan kementerian," kata Esther, Selasa (23/7).

Selain itu, Esther menuturkan, penerapan gaji tunggal juga harus memiliki single identity number yang perlu diterapkan. Dengan begitu, Esther menilai baru bisa diketahui total gaji yang diterima setiap individu dan ajak yang harus dibayar.

Esther menambahkan, kenaikan gaji PNS yang diikuti dengan kenaikan harga tidak mungkin menunjang kinerja PNS. "Kenaikkan gaji ini biasanya diberikan karena adanya kenaikan inflasi. Oleh karena itu harus ada upaya menaikkan kinerja pegawai dengan sistem reward dan punishment," ujar Esther.

Sementara itu, ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyatakan skema gaji tunggal harus bisa mengakomodir kelayakan kinerja dalam mendapatkan besaran gaji tertentu. Komponen penghasilan tiap pegawai berbeda berdasarkan kinerja tertentu.

Nailul justru menegaskan saat ini yang dibutuhkan adalah penyesuaian gaji dengan batasan pendapatan layak. "Tidak bisa samakan ASN dengan kriteria tertentu dengan ASN lainnya. Makanya ini yang harus diatur apakah nantinya ada tingkatan gaji berdasarkan kinerja atau berdasarkan kategorikal lainnya," kata Nailul,

Selayaknya pekerja secara umum, Nailul melihat PNS juga berhak mendapatkan kenaikan gaji. Sebab, lanjut Nailul, ASN dan PNS juga juga mengalami kenaikan biaya hidup yang ditimbulkan oleh inflasi.

"Terutama bagi mereka yang tidak memiliki jabatan struktural, kenaikan inflasi memang berpengaruh terhadap daya beli. Banyak ASN di pemerintah daerah yang bergantung pada gaji mereka saja," ujar Nailul.

Berbeda dengan buruh, Nailul mengatakan kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri dibedakan berdasarkan tingkatan dan jumlah take home pay-nya. Beberapa dari ASN, TNI, dan Polri tidak perlu kenaikan gaji karena daya belinya sudah kuat.

"Kalau Kementerian Keuangan, BKN, dan kementerian yang sudah dapat tunjangan 100 persen ya tidak perlu kenaikan gaji. Prioritaskan yang guru, pegawai pemda, dan dosen," kata Nailul.

Sementara itu, ekonom Center of Reform On Economics (CORE) Akhmad Akbar Susanto mengingatkan, kenaikkan gaji ASN akan punya beberapa implikasi pada konteks ekonomi makro. Akbar menjelaskan, kenaikan gaji ASN akan memiliki implikasi terhadap kenaikan laju inflasi jika kenaikannya besar dan tidak diikuti dengan kebijakan untuk antisipasi kenaikan inflasi.

Akbar menambahkan, kenaikkan gaji ASN juga bisa memberikan stimulus bagi perekonomian. "Ketika gaji ASN dinaikkan maka kemampuan ASN untuk belanja menjadi besar, konsumsi belanja meningkat, konsumsi rumah tangga juga meningkat, dan itu mungkin juga mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Akbar.

Sementara dari sisi fiskal, Akbar menyebut, pemerintah memiliki konsekuensi belanja yang akan meningkat. Jika tidak dibarengi dengan pendapatan yang meningkat maka berarti defisit lebih besar.

"Itu mungkin akan menjadi beban yang lumayan di tengah situasi fiskal pemerintah yang tidak terlalu bagus," kata Akbar.

Kabar kenaikan gaji PNS pada 2025 terungkap dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 Pemutakhiran. Pada salah satu poin pembahasan, KEM PPKF menyebut akan ada penyesuaian upah ASN pada tahun depan.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan penyesuaian gaji PNS pada APBN 2025 bisa dalam berbagai bentuk. "Penyesuaian itu bisa banyak bentuknya. Bisa menaikkan gaji pokok, menyesuaikan perbaikan tunjangan kinerja, atau memberikan insentif lain," kata Isa di Jakarta, Senin (22/7).

Isa belum menjelaskan lebih jauh mengenai bentuk penyesuaian gaji PNS yang akan dilakukan pemerintah karena masih dalam pembahasan. Meskipun begitu, kepastian kenaikan gaji PNS akan diputuskan saat Nota Keuangan pada 16 Agustus 2024.

Kepastian penerapan gaji tunggal atau single salary bagi aparatur sipil negara atau ASN sekaligus rencana kenaikannya pada 2025 masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menilai skema gaji tunggal bagi ASN termasuk untuk pegawai negeri sipil atau PNS belum tentu efektif menghemat anggaran.

"Ini saya rasa tidak mungkin selama tidak ada integrasi database system. Jika ingin menerapkan single salary maka harus ada koordinasi antar lembaga dan kementerian," kata Esther, Selasa (23/7).

Selain itu, Esther menuturkan, penerapan gaji tunggal juga harus memiliki single identity number yang perlu diterapkan. Dengan begitu, Esther menilai baru bisa diketahui total gaji yang diterima setiap individu dan ajak yang harus dibayar.

Esther menambahkan, kenaikan gaji PNS yang diikuti dengan kenaikan harga tidak mungkin menunjang kinerja PNS. "Kenaikkan gaji ini biasanya diberikan karena adanya kenaikan inflasi. Oleh karena itu harus ada upaya menaikkan kinerja pegawai dengan sistem reward dan punishment," ujar Esther.

Sementara itu, ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyatakan skema gaji tunggal harus bisa mengakomodir kelayakan kinerja dalam mendapatkan besaran gaji tertentu. Komponen penghasilan tiap pegawai berbeda berdasarkan kinerja tertentu.

Nailul justru menegaskan saat ini yang dibutuhkan adalah penyesuaian gaji dengan batasan pendapatan layak. "Tidak bisa samakan ASN dengan kriteria tertentu dengan ASN lainnya. Makanya ini yang harus diatur apakah nantinya ada tingkatan gaji berdasarkan kinerja atau berdasarkan kategorikal lainnya," kata Nailul,

Selayaknya pekerja secara umum, Nailul melihat PNS juga berhak mendapatkan kenaikan gaji. Sebab, lanjut Nailul, ASN dan PNS juga juga mengalami kenaikan biaya hidup yang ditimbulkan oleh inflasi.

"Terutama bagi mereka yang tidak memiliki jabatan struktural, kenaikan inflasi memang berpengaruh terhadap daya beli. Banyak ASN di pemerintah daerah yang bergantung pada gaji mereka saja," ujar Nailul.

Berbeda dengan buruh, Nailul mengatakan kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri dibedakan berdasarkan tingkatan dan jumlah take home pay-nya. Beberapa dari ASN, TNI, dan Polri tidak perlu kenaikan gaji karena daya belinya sudah kuat.

"Kalau Kementerian Keuangan, BKN, dan kementerian yang sudah dapat tunjangan 100 persen ya tidak perlu kenaikan gaji. Prioritaskan yang guru, pegawai pemda, dan dosen," kata Nailul.

Sementara itu, ekonom Center of Reform On Economics (CORE) Akhmad Akbar Susanto mengingatkan, kenaikkan gaji ASN akan punya beberapa implikasi pada konteks ekonomi makro. Akbar menjelaskan, kenaikan gaji ASN akan memiliki implikasi terhadap kenaikan laju inflasi jika kenaikannya besar dan tidak diikuti dengan kebijakan untuk antisipasi kenaikan inflasi.

Akbar menambahkan, kenaikkan gaji ASN juga bisa memberikan stimulus bagi perekonomian. "Ketika gaji ASN dinaikkan maka kemampuan ASN untuk belanja menjadi besar, konsumsi belanja meningkat, konsumsi rumah tangga juga meningkat, dan itu mungkin juga mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Akbar.

Sementara dari sisi fiskal, Akbar menyebut, pemerintah memiliki konsekuensi belanja yang akan meningkat. Jika tidak dibarengi dengan pendapatan yang meningkat maka berarti defisit lebih besar.

"Itu mungkin akan menjadi beban yang lumayan di tengah situasi fiskal pemerintah yang tidak terlalu bagus," kata Akbar.

Kabar kenaikan gaji PNS pada 2025 terungkap dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 Pemutakhiran. Pada salah satu poin pembahasan, KEM PPKF menyebut akan ada penyesuaian upah ASN pada tahun depan.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan penyesuaian gaji PNS pada APBN 2025 bisa dalam berbagai bentuk. "Penyesuaian itu bisa banyak bentuknya. Bisa menaikkan gaji pokok, menyesuaikan perbaikan tunjangan kinerja, atau memberikan insentif lain," kata Isa di Jakarta, Senin (22/7).

Isa belum menjelaskan lebih jauh mengenai bentuk penyesuaian gaji PNS yang akan dilakukan pemerintah karena masih dalam pembahasan. Meskipun begitu, kepastian kenaikan gaji PNS akan diputuskan saat Nota Keuangan pada 16 Agustus 2024.

Kepastian penerapan gaji tunggal atau single salary bagi aparatur sipil negara atau ASN sekaligus rencana kenaikannya pada 2025 masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menilai skema gaji tunggal bagi ASN termasuk untuk pegawai negeri sipil atau PNS belum tentu efektif menghemat anggaran.

"Ini saya rasa tidak mungkin selama tidak ada integrasi database system. Jika ingin menerapkan single salary maka harus ada koordinasi antar lembaga dan kementerian," kata Esther, Selasa (23/7).

Selain itu, Esther menuturkan, penerapan gaji tunggal juga harus memiliki single identity number yang perlu diterapkan. Dengan begitu, Esther menilai baru bisa diketahui total gaji yang diterima setiap individu dan ajak yang harus dibayar.

Esther menambahkan, kenaikan gaji PNS yang diikuti dengan kenaikan harga tidak mungkin menunjang kinerja PNS. "Kenaikkan gaji ini biasanya diberikan karena adanya kenaikan inflasi. Oleh karena itu harus ada upaya menaikkan kinerja pegawai dengan sistem reward dan punishment," ujar Esther.

Sementara itu, ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyatakan skema gaji tunggal harus bisa mengakomodir kelayakan kinerja dalam mendapatkan besaran gaji tertentu. Komponen penghasilan tiap pegawai berbeda berdasarkan kinerja tertentu.

Nailul justru menegaskan saat ini yang dibutuhkan adalah penyesuaian gaji dengan batasan pendapatan layak. "Tidak bisa samakan ASN dengan kriteria tertentu dengan ASN lainnya. Makanya ini yang harus diatur apakah nantinya ada tingkatan gaji berdasarkan kinerja atau berdasarkan kategorikal lainnya," kata Nailul,

Selayaknya pekerja secara umum, Nailul melihat PNS juga berhak mendapatkan kenaikan gaji. Sebab, lanjut Nailul, ASN dan PNS juga juga mengalami kenaikan biaya hidup yang ditimbulkan oleh inflasi.

"Terutama bagi mereka yang tidak memiliki jabatan struktural, kenaikan inflasi memang berpengaruh terhadap daya beli. Banyak ASN di pemerintah daerah yang bergantung pada gaji mereka saja," ujar Nailul.

Berbeda dengan buruh, Nailul mengatakan kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri dibedakan berdasarkan tingkatan dan jumlah take home pay-nya. Beberapa dari ASN, TNI, dan Polri tidak perlu kenaikan gaji karena daya belinya sudah kuat.

"Kalau Kementerian Keuangan, BKN, dan kementerian yang sudah dapat tunjangan 100 persen ya tidak perlu kenaikan gaji. Prioritaskan yang guru, pegawai pemda, dan dosen," kata Nailul.

Sementara itu, ekonom Center of Reform On Economics (CORE) Akhmad Akbar Susanto mengingatkan, kenaikkan gaji ASN akan punya beberapa implikasi pada konteks ekonomi makro. Akbar menjelaskan, kenaikan gaji ASN akan memiliki implikasi terhadap kenaikan laju inflasi jika kenaikannya besar dan tidak diikuti dengan kebijakan untuk antisipasi kenaikan inflasi.

Akbar menambahkan, kenaikkan gaji ASN juga bisa memberikan stimulus bagi perekonomian. "Ketika gaji ASN dinaikkan maka kemampuan ASN untuk belanja menjadi besar, konsumsi belanja meningkat, konsumsi rumah tangga juga meningkat, dan itu mungkin juga mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Akbar.

Sementara dari sisi fiskal, Akbar menyebut, pemerintah memiliki konsekuensi belanja yang akan meningkat. Jika tidak dibarengi dengan pendapatan yang meningkat maka berarti defisit lebih besar.

"Itu mungkin akan menjadi beban yang lumayan di tengah situasi fiskal pemerintah yang tidak terlalu bagus," kata Akbar.

Kabar kenaikan gaji PNS pada 2025 terungkap dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 Pemutakhiran. Pada salah satu poin pembahasan, KEM PPKF menyebut akan ada penyesuaian upah ASN pada tahun depan.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan penyesuaian gaji PNS pada APBN 2025 bisa dalam berbagai bentuk. "Penyesuaian itu bisa banyak bentuknya. Bisa menaikkan gaji pokok, menyesuaikan perbaikan tunjangan kinerja, atau memberikan insentif lain," kata Isa di Jakarta, Senin (22/7).

Isa belum menjelaskan lebih jauh mengenai bentuk penyesuaian gaji PNS yang akan dilakukan pemerintah karena masih dalam pembahasan. Meskipun begitu, kepastian kenaikan gaji PNS akan diputuskan saat Nota Keuangan pada 16 Agustus 2024.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan sejumlah daerah di Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat sudah mulai mengalami kekeringan ekstrem setelah nyaris tiga bulan tidak diguyur hujan.

"Sebanyak 18 kabupaten/kota dan puluhan kecamatan di tiga provinsi tersebut mengalami kekeringan akibat kurang hujan dengan kategori ekstrem, kata Deputi Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, di Jakarta, Rabu (24/7).

BMKG menilai semua pihak secara lintas sektor pada tingkat pusat maupun daerah harus mengambil langkah mitigasi dan penanggulangan secara saksama demi mengurangi dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat.

Ardhasena mengatakan, kekeringan ekstrem dapat berimplikasi terhadap potensi gagal panen atau perubahan periode tanam, semakin berkurang ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di NTB, NTT, Jatim.

Oleh karena itu, BMKG berharap, upaya mitigasi dan penanggulangan perlu ditingkatkan khususnya pada sejumlah sektor tersebut setidaknya sampai dengan September yang diprakirakan menjadi akhir puncak musim kering tahun ini.

"Termasuk potensi gangguan kesehatan masyarakat salah satunya dari penyebaran penyakit demam berdarah juga perlu diperhatikan karena musim kering dapat meningkatkan frekuensi gigitan nyamuk," kata dia.

Tim ahli klimatologi BMKG melaporkan sampai dengan Sabtu (20/7) setidaknya ada lima kabupaten dan kota di Provinsi NTT yang mengalami kekeringan ekstrem karena tidak diguyur hujan dalam waktu yang lama, sejak akhir Mei 2024.

Sebanyak lima kabupaten dan kota di NTT itu, Kota Kupang (Kecamatan Kota Raja, Alak, Maulafa, Kota Lama, Oebobo, Kelapa Lima selama 92 hari tanpa hujan), Kabupaten Belu (Kecamatan Atambua Selatan selama 91 hari), Sumba Timur (Pandawai, Kahaungu Eti selama 89 hari tanpa hujan), Sabu Raijua (Sabu Barat, Hawu Mahera selama 76 hari), dan Kupang (Sulamu selama 64 hari).

Untuk Provinsi NTB tercatat tiga kabupaten dan kota meliputi Lombok Timur (Kecamatan Sambelia selama 88 hari tanpa hujan), Bima (Belo, Palibelo selama 85 hari), dan Dompu (Pajo selama 85 hari).

Kekeringan melanda 10 kabupaten dan kota di Provinsi Jatim meliputi Kota Probolinggo (Kecamatan Kademangan, Leces, Mayangan selama 90 hari), Probolinggo (Gending, Sumber, Sumberasi, Kraksaan, Pajarakan selama 90 hari), Jember (Gumuk Mas selama 87 hari), Kediri (Ngadiluwih, Kras selama 87 hari).

Kabupaten Pasuruan (Gondang Wetan, Pohjentrek selama 86 hari), Situbondo (Kapongan, Mangaran selama 86 hari), Banyuwangi (Pesawaran, Bajulmati, Alas Buluh selama 85 hari), Blitar (Kanigoto, Wonodadi, Udanawu, Sanakulon, Serengat selama 85 hari), Mojokerto (Tromilulan selama 85 hari), dan Tulungagung (Kalidawir, Karang Rejo, Rejotangan selama 85 hari).

Musim kering juga mulai melanda 45 persen zona musim Indonesia sampai dengan pertengahan Juli 2024, meliputi sebagian Aceh, sebagian Sumatera Utara, sebagian Riau, sebagian Bengkulu, sebagian Jambi, sebagian sumatera Selatan, sebagian Lampung sebagian Banten, sebagian Kalimantan Selatan, sebagian Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tenggara, dan sebagian Papua Selatan.

Kecepatan internet di Jepang 402 ribu Mbps atau megabit per detik atau mencetak rekor tercepat di dunia. Dengan kecepatan ini, pengguna bisa mengunduh atau download 12.500 film dalam satu detik.

Internet berkecepatan tinggi di Jepang itu dikembangkan oleh National Institute of Information and Communications Technology atau NICT.

“Kecepatan internet 402 Terabit per detik atau Tbps memungkinkan download sekitar 12.500 film hanya dalam satu detik, lebih dari tiga kali lipat dari seluruh pustaka Netflix,” demikian dikutip dari TechTimes.

Para peneliti membangun sistem menggunakan semua pita transmisi serat optik standar dan menerapkan berbagai teknologi amplifikasi. NICT menyoroti bahwa teknologi inovatif ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas komunikasi infrastruktur optik secara signifikan.

NICT menyampaikan, teknologi multiplexing pembagian panjang gelombang atau wavelength division multiplexing (WDM) multi-band tengah menjadi perhatian di kalangan peneliti. Teknologi ini memperluas lebar pita transmisi serat optik dengan menggunakan jendela spektral baru.

Penggunaan jendela transmisi baru pada serat optik yang sudah ada dapat meningkatkan kapasitas transmisi secara signifikan. Pendekatan ini menawarkan solusi jangka pendek yang menjanjikan untuk memperpanjang umur sistem serat tanpa perlu memasang infrastruktur serat baru berbiaya tinggi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan penggunaan biodiesel 40 persen atau B40 akan menghemat devisa sekitar US$ 9 miliar atau Rp 144 triliun. Implementasi B40 ditargetkan diterapkan pada 2025.

"Pada 2023, penghematan devisa dari penggunaan B35 pada sektor otomotif dan non-otomotif mencapai Rp 122 triliun," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, dalam keterangan tertulis yang dikutip Rabu (24/7).

Selain menghemat anggaran, penerapan B40 juga mampun menekan karbon dioksida (C02) mencapai 42,5 juta ton dari estimasi pemakaian 16 juta kiloliter (kl) B40 pada 2025. Ini lebih besar dari pemakaian B35 yang mencapai 12,23 juta kl pada tahun 2023 dan diperkirakan mencapai 13 juta kl hingga akhir tahun 2024.

Kementerian ESDM saat ini tengah melaksanakan uji coba penggunaan biodiesel B40 pada kereta api. Uji coba tersebut dilakukan pada kereta api keberangkatan Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta menuju Stasiun Pasar Senen, Jakarta.

Eniya mengatakan, B40 yang merupakan campuran solar 60% dan bahan bakar nabati dari kelapa sawit 40%, diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengurangi konsumsi solar dan emisi gas buang.

"Ini merupakan kick off pertama kali kita memasukkannya ke (sektor) perkeretaapian untuk B40 ini," ujar Eniya.

Eniya mengatakan, uji kinerja terbatas ini bertujuan untuk menguji ketahanan genset KA Bogowonto selama 1.200 jam. Dengan waktu perkiraan satu kali pulang-pergi (PP) KA Bogowonto dari Lempuyangan ke Pasar Senen 22 jam, uji coba ini diperkirakan akan membutuhkan 50 kali perjalanan pulang pergi, atau sekitar dua bulanan.

"Kami berharap semua uji penggunaan bisa selesai Desember ini sehingga penggunaan B40 secara penuh bisa dilakukan 2025," ujarnya.

Melalui program B40 ini, dia mengatakan, pemerintah terus meningkatkan adopsi biodiesel berbasis kelapa sawit di berbagai jenis kendaraan. Sejak empat tahun lalu, pemerintah telah menguji coba B40 pada industri mobil. Tahun ini, uji coba berikutnya pada 2024 akan berfokus pada alat pertanian (alsintan) dan industri perkeretapaian.

Selanjutnya akan ada industri pertambangan dan alat berat, serta alat perkapalan dan pembangkit listrik, yang akan dimulai dalam waktu dekat di Balikpapan, Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, diperkirakan diperlukan 16 juta kiloliter B40.

Vice President of Logistics PT KAI, Suryawan Putra Hia, optimistis bahwa peralihan dari B35 ke B40 akan berjalan lancar, mengingat spesifikasinya hampir sama.

Pasalnya, selama ini PT KAI telah menggunakan 300 juta liter bahan bakar B35. Performa mesin kereta api tidak mengalami masalah selama pemakaian B35.

"Nanti mungkin yang B100 yang challenge banget dan kita optimis kalau B40 ini nggak akan berdampak signifikan pada mesin," ujarnya.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pihaknya menunggu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal ini ia sampaikan di acara Hari Lahir PKB ke-26.

Awalnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengucapkan selamat ulang tahun bagi PKB lewat tayangan video. Ucapan ini lalu direspon oleh pembawa acara, Arzeti Bilbina. Menurutnya, ucapan yang disertai foto kebersamaan dua orang ini menampilkan cinta lama bersemi kembali.

Dasco pun menimpalinya dan mengajak PKB untuk bergabung bersama-sama dalam pemerintahan yang akan datang.

"Karena tadi sudah dibilang bahwa kita adalah cinta lama, kami tunggu PKB untuk masuk dalam pemerintah bersama-sama," kata Dasco di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (23/7). Sontak ucapan ini direspon gelak tawa seluruh peserta acara tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Dasco sepakat dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bahwa semua parpol harus bersama-sama membangun bangsa. Oleh karena itu, PKB, Gerindra, dan semua partai harus bersama-sama ke depannya.

"Saya hanya mengutip tadi yang Bang Surya Paloh sampaikan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan kita," kata dia.

Menanggapi ajakan ini, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjawab dengan terimakasih. Tidak lupa ia juga mengajak Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dalam koalisi ini

"Terimakasih atas ajakan Pak Dasco, semua siap bersama-sama Pak Dasco. PKS, don't worry saya juga ikut mendaftarkan. Ajak juga PKS, Pak Dasco, dan semua kekuatan bangsa untuk bersama-sama menata Indonesia yang sedang di persimpangan jalan, ekonominya sulit, tidak semudah yang kita bayangkan," kata Muhaimin di kesempatan yang sama.

Adapun Dasco dan Muhaimin berada pada dua kubu yang berbeda saat Pemilu 2024 lalu. Dasco dan Partai Gerindra mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku calon presiden dan wakil presiden kemudian keluar sebagai pemenang.

Muhaimin sendiri adalah calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Pasangan nomor urut satu ini kalah, berikut partai koalisinya yakni PKS dan Partai NasDem.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan kembali fluktuatif di kisaran level psikologis 7.300 pada perdagangan Rabu (24/7). Pergerakan IHSG hari ini diperkirakan dipicu sentimen eksternal dan internal.

Phintraco Sekuritas menyatakan pasar masih mencerna keputusan pengunduran diri Joe Biden sebagai calon presiden dari Partai Demokrat terhadap peta pemilu AS pada November 2024 mendatang.

Sejumlah analis memperkirakan ini akan menjadi peluang besar Donald Trump untuk memenangi pemilu tersebut. Isu peningkatan intensitas perang dagang Amerika Serikat-Cina dan dampaknya terhadap nilai perdagangan dunia kembali mengemuka.

Dari dalam negeri, pasar mengantisipasi data investasi langsung luar negeri atau foreign direct investment (FDI) kuartal II 2024. Data ini dapat mempengaruhi cara pasar memandang outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia di sisa tahun 2024.

"Pasar memang telah mengantisipasi potensi perlambatan pertumbuhan FDI di tahun pemilu," tulis Phintraco Sekuritas dalam risetnya, Rabu (24/7).

Phintraco Sekuritas merekomendasikan saham PT XL Axiata Tbk (EXCL), PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK), dan PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA).

Sementara MNC Sekuritas menyatakan penguatan IHSG ini akan relatif pendek. IHSG akan rawan terkoreksi kembali. Adapun area koreksi IHSG diperkirakan akan menguji ke rentang 7.026-7.199.

MNC Sekuritas merekomendasikan :
- Buy on weakness pada saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) di rentang harga 1.265-1.315
- Buy on weakness pada saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) di rentang harga 4.430-4.640
- Buy on weakness pada saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) di rentang harga 985-1.055
- Speculative buy pada saham PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) di rentang harga 770-785

Sebelumnya, IHSG ditutup melemah 0,11% ke level 7.313,85 pada penutupan perdagangan Selasa (23/7/2024). Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, enam sektor saham terkoreksi hari ini. Sektor energi turun paling dalam hingga 1%, diikuti sektor industri dan sektor barang konsumen nonprimer yang masing-masing turun 0,81% dan 0,57%.

Dua Kota di Indonesia masuk dalam 10 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pada Rabu pagi (24/7). Kota tersebut adalah Jakarta dan Medan yang masuk dalam kategori tidak sehat.

Berdasarkan situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 06.04 WIB, indeks kualitas udara (AQI), Medan berada pada posisi ke-3 dan Jakarta berada di posisi ke-4.

Adapun Indeks AQI Medan berada di angka 156 dan Jakarta di angka 154. Angka tersebut tergolong kategori kualitas udara tidak sehat bagi kelompok sensitif.

Selain Medan dan Jakarta, terdapat satu kota di Indonesia yang masuk ke dalam 20 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia yaitu Batam. Kota tersebut menempati posisi ke 16 dengan Indeks AQI di angka 90 atau berada di kategori sedang.

Kategori sedang, yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan, tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

Sementara itu, kota dengan kualitas udara terburuk urutan pertama yaitu Kinshasa (Kongo) di angka 223. Angka tersebut termasuk kategori tidak sehat bagi manusia.

Selanjutnya di posisi kedua ada Kampala (Uganda) di angka 162, di posisi kelima Kairo (Mesir) di angka 137.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen terus melaksanakan uji emisi kendaraan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai upaya mengurangi polusi udara di Jakarta.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan telah melakukan uji emisi sebanyak lebih dari 100 kali sejak 2022. Upaya ini akan terus dilakukan untuk mengurangi polusi udara.

"Kami sudah melakukan uji emisi di tahun 2022 sudah 24 kali, 2023 sudah 44 kali, dan 2024 sudah 44 kali. Insya Allah uji emisi ini akan terus kami lakukan dan kami juga bekerja sama dengan KLHK," kata dia, Selasa (24/7).

Asep menuturkan sudah melakukan berbagai upaya lain demi mengurangi polusi udara termasuk menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah di sekitar Jakarta guna meningkatkan kualitas udara di masing-masing wilayah.

"Selain itu, juga memberikan pelatihan kepada pemerintah daerah sekitar Jakarta untuk kompetensinya dalam hal uji emisi dan itu sudah berjalan," tutur dia.