Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin pembentukan unit syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Pencabutan izin ini berlaku sejak 9 September 2024.

Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Asep Iskandar mengatakan, pencabutan izin pembentukan unit syariah Asuransi Allianz Life Indonesia merupakan tindak lanjut rencana kerja pemisahan unit syariah dengan mengalihkan pengelolaan unit syariah kepada Asuransi Allianz Life Syariah
Indonesia.

"Dengan dicabutnya izin ini, Asuransi Allianz Life Indonesia dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah," kata Asep dalam keterangan resmi, Jumat (28/9).

Pencabutan izin pembentukan unit syariah Asuransi Allianz Life tercantum dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-507/PD.02/2024. Tindakan pencabutan ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan regulasi yang mengatur pemisahan unit syariah dari perusahaan asuransi konvensional.

Sebagai informasi, Asuransi Allianz Life Syariah sebelumnya telah resmi memisahkan diri dari induknya atau spin off pada 1 November 2023.

OJK Terbitkan Tujuh Aturan Terkait Unit Usaha Syariah

OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS) pada 12 Juli 2023. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Pasal 68 mengenai ketentuan pemisahan UUS, konsolidasi, dan sanksi.

Substansi pengaturan POJK UUS, antara lain sebagai berikut:

1. Kewajiban penyediaan dana usaha sebesar Rp 1 triliun untuk pembukaan UUS baru dan pemenuhan secara bertahap bagi UUS yang sudah berdiri.
2. Seluruh direksi dan dewan komisaris bank umum konvensional (BUK) yang memiliki UUS wajib bertanggung jawab terhadap pengembangan UUS.
3. BUK yang memiliki UUS dengan share asset lebih dari 50 persen dan atau total aset UUS mencapai lebih dari Rp 50 triliun wajib untuk melakukan pemisahan UUS.
4. Pemisahan UUS dapat dilakukan dengan mendirikan bank umum syariah (BUS) baru atau mengalihkan hak dan kewajiban UUS ke BUS yang telah ada.
5. OJK dapat meminta pemisahan UUS dalam rangka konsolidasi perbankan syariah untuk pengembangan dan penguatan perbankan syariah.
6. BUK yang memiliki UUS wajib memiliki strategi jangka panjang untuk pengembangan bisnis UUS ke depan yang sesuai kebijakan OJK.
7. UUS dapat memanfaatkan sumber daya BUK induk.

Dalam keterangan resminya, 25 Juli 2023 Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, POJK tersebut dinyatakan telah melalui konsultansi dengan DPR pada 27 Juni 2023 dan mempertimbangkan aspirasi publik berupa masukan.

Sekaligus tercipta melalui serangkaian focus group discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan. POJK UUS selain mengatur pemisahan UUS, juga memuat aturan mengenai UUS secara komprehensif mulai pembukaan, kepengurusan, jaringan kantor, sampai dengan pencabutan izin usaha UUS atas permintaan BUK.

POJK ini memiliki substansi penguatan UUS yang terdiri atas aspek penguatan permodalan, tanggung jawab pengembangan UUS yang melibatkan seluruh anggota direksi dan dewan komisaris BUK, pemanfaatan sumber daya BUK oleh UUS. Selain itu, POJK ini mencakup kewajiban untuk menyusun rencana tindak penguatan UUS dalam rencana korporasi BUK induknya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melakukan evaluasi minor terhadap bobot Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) untuk periode 1 Oktober hingga 31 Desember 2024. Dalam evaluasi ini, sejumlah saham mengalami perubahan bobot yang signifikan. PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) mencatatkan peningkatan bobot terbesar sebesar 1,41% poin, sehingga bobotnya kini mencapai 5,42%.

Di sisi lain, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) mengalami penurunan bobot tertinggi sebesar -0,96% poin, yang menjadikannya memiliki bobot sebesar 9%. Perubahan ini akan mempengaruhi komposisi IHSG dan dapat menjadi pertimbangan bagi para investor dalam mengambil keputusan investasi mereka.

Menurut Tim Stockbit Sekuritas, perubahan bobot tersebut dapat mempengaruhi investor. Khususnya investor institusi yang menjadikan IHSG sebagai tolok ukur, serta investor pasif yang mengikuti pergerakan IHSG.

Sejak pengumuman pembobotan terbaru pada 24 September 2024, Stockbit Sekuritas menilai harga saham BBRI turun hingga 9% hingga 26 September 2024. Adapun aliran dana asing keluar mencapai Rp 4,1 triliun. Kemudian, Stockbit Sekuritas juga mencatat bahwa sebagian saham free float BBRI belum dimasukkan dalam perhitungan bobot IHSG.

“Oleh karena itu, jika bobot BBRI ke depannya turun akibat penurunan harga saham, maka pembobotan BBRI masih dapat naik kembali,” tulis tim Stockbit Sekuritas dalam risetnya, dikutip Jumat (27/9).

Tim Stockbit Sekuritas menyampaikan dalam menetapkan bobot suatu saham dalam IHSG, BEI menggunakan free float adjusted index dan menerapkan batas maksimal (cap) sebesar 9%. Dalam evaluasi sebelumnya pada Juni 2024, BBRI mendapatkan peningkatan bobot dari 6,75% menjadi 9%.

Namun, kenaikan harga saham BBRI dalam tiga bulan terakhir menyebabkan bobotnya naik menjadi 9,96% sebelum evaluasi pada September 2024 dilakukan.

Adapun turunnya bobot BBRI dalam evaluasi pada September 2024 didorong oleh penerapan batas maksimal (cap) sebesar 9%. Sebelumnya, jumlah saham free float BBRI yang dihitung pada evaluasi Juni 2024 adalah 60 miliar saham, setara dengan batas maksimum bobot 9% pada saat itu.

Namun, Stockbit Sekuritas menyebut jumlah saham free float BBRI yang dihitung pada evaluasi September 2024 turun menjadi 54,6 miliar saham dan telah mencapai bobot maksimum 9%.

Selain AMMN, emiten yang mengalami kenaikan bobot terbesar pada evaluasi September 2024 adalah PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) dengan naik 20 percentage point dan PT Bank Permata Tbk (BNLI) naik 0,12 percentage point.

Di sisi lain, emiten yang mengalami penurunan bobot terbesar setelah BBRI adalah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) turun 0,10 percentage point) dan PT Telkom Indonesia Tbk (TKM) turun 0,06 percentage point.

Evaluasi berikutnya atas indeks IHSG akan dilakukan pada Desember 2024, dengan periode efektif 1 Januari–31 Maret 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberlakukan cegah untuk bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 1204 Tahun 2024 tertanggal 24 September 2024.

“Larangan Bepergian ke Luar Negeri terhadap tiga orang warga negara Indonesia yaitu AFI, DDWT dan ROC," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/9).

Tessa mengatakan larangan keluar negeri berlaku untuk 6 bulan. Larangan tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan ketiganya dibutuhkan untuk proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur.

Sementara itu Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan kasus yang tengah diusut KPK berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP). Dugaan tindak pidana korupsi tersebut diduga terjadi pada saat Awang Faroek Ishak menjabat sebagai gubernur pada periode 2008-2013 dan 2013-2018.

Terkait penggeledahan di beberapa lokasi di Kalimantan Timur, Asep mengungkapkan penyidik menyita sejumlah sejumlah dokumen terkait pengurusan IUP di wilayah tersebut. "Barang bukti yang didapat terkait dengan dokumen pengurusan izin usaha pertambangan. Tahun berapa? Pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai gubernur," ujarnya.

Sebelumnya pada 19 September 2024, KPK telah memulai penyidikan untuk dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur. KPK pun telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

"Proses penyidikan saat ini sedang berjalan, untuk inisial dan jabatan tersangka belum bisa disampaikan saat ini," ujar Tessa.

Dalam perkara ini, Ketua KPK Nawawi Pomolango sebelumnya mengatakan komisi telah membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur. Meski demikian, Nawawi enggan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai detail perkara tersebut demi kelancaran penyidikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberlakukan cegah untuk bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 1204 Tahun 2024 tertanggal 24 September 2024.

“Larangan Bepergian ke Luar Negeri terhadap tiga orang warga negara Indonesia yaitu AFI, DDWT dan ROC," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/9).

Tessa mengatakan larangan keluar negeri berlaku untuk 6 bulan. Larangan tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan ketiganya dibutuhkan untuk proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur.

Sementara itu Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan kasus yang tengah diusut KPK berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP). Dugaan tindak pidana korupsi tersebut diduga terjadi pada saat Awang Faroek Ishak menjabat sebagai gubernur pada periode 2008-2013 dan 2013-2018.

Terkait penggeledahan di beberapa lokasi di Kalimantan Timur, Asep mengungkapkan penyidik menyita sejumlah sejumlah dokumen terkait pengurusan IUP di wilayah tersebut. "Barang bukti yang didapat terkait dengan dokumen pengurusan izin usaha pertambangan. Tahun berapa? Pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai gubernur," ujarnya.

Sebelumnya pada 19 September 2024, KPK telah memulai penyidikan untuk dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur. KPK pun telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

"Proses penyidikan saat ini sedang berjalan, untuk inisial dan jabatan tersangka belum bisa disampaikan saat ini," ujar Tessa.

Dalam perkara ini, Ketua KPK Nawawi Pomolango sebelumnya mengatakan komisi telah membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur. Meski demikian, Nawawi enggan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai detail perkara tersebut demi kelancaran penyidikan.

Chief Risk Officer DANA Cary Piantono merespons banyaknya komplain pengguna di media sosial terkait hilangnya saldo di aplikasi. Cary menjamin uang nasabah yang hilang akan diganti sepanjang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Beberapa keluhan mengenai saldo hilang misalnya, disampaikan oleh pengguna X @tarorumput yang kehilangan lebih dari Rp 6 juta.

Guys yaAllah, jd aku nabung di Dana Goals totalnya 6jt an. Bener2 ga aku otak atik krn buat persiapan lanjut kuliah. Tnpa ada notif dll, tiba2 ada transaksi smpe nguras habis tabunganku nyisa 836 rupiah yaAllah Bole mnta tolong tag akun dana biar uang ak bisa balik ga ya guys? pic.twitter.com/htyArwhdvN— cutiepie (@tarorumput) January 4, 2024

Pengguna lainnya yakni @melienaaaa yang kehilangan Rp 159.999. Tertulis dana ini dikirim ke laman cartoonmagicbox.com.

stop simpen uang di DANA. atau kalian mau nunggu sampai hal ini kejadian di kalian? saldo tiba² hilang? pihak DANA juga gak ningkatin keamanannya. skrg aku ikhlas, gapapa. jgn sampai kejadian dikalian. dlu aku denial, krn saldo ku gak ada jutaan. tp seratus ribu aja disikat lol pic.twitter.com/2sihTfA6lC— i.sidee (@melienaaaa) September 7, 2024

Lalu, akun @taetearchivee yang kehilangan hampir Rp 6 juta. Saldo ini dikirim ke akun MyTelkomsel hingga akun pengguna lain.

Guys lemes banget ini, jadi tadi aku habis topup dana 6jt. Tiba2 ada transaksi sampe saldo sisa 17k ini aku bingung banget gabisa bikin thread boleh minta bantu tag akun dana supaya duit aku bisa balik ga? Ini transaksinya di mytelkomsel sama google. Nangis banget pic.twitter.com/nFjpVaKs32— Cherryyy (@taetearchivee) December 13, 2023

“Itu kemungkinan pengguna sebenarnya atau haters yang dibayar untuk komplain seperti itu,” kata Cary dalam acara Dialog DANA: Bersinergi Menjaga Keamanan dari Kejahatan Siber, di kantornya, Jakarta, Kamis (26/9).

Menurut kamus Cambridge, haters adalah seseorang yang tidak menyukai sesuatu. Dalam konteks komentar di media sosial, haters ialah seseorang yang menulis hal-hal tidak menyenangkan kepada orang lain.

Meski begitu, Cary menyampaikan perusahaan terus memonitor keluhan pengguna di media sosial. “Jika hasil investigasi membuktikan pengguna tersebut menjadi korban, kami memberikan kompensasi,” ujar dia.

Penggantian uang pengguna itu dijamin dalam program DANA Protection. Nasabah bisa mendapat uang kembali jika ada transaksi yang tidak dilakukan oleh pengguna atau pemilik akun dan terjadi dalam 60 hari terakhir.

Jaminan uang kembali tidak berlaku bila saldo hilang karena kelalaian pengguna, penipuan hingga phising.

Pengguna bisa melaporkan saldo hilang melalui asisten virtual DIANA, untuk bisa mengajukan klaim DANA Protection.

Startup teknologi finansial atau fintech pembayaran DANA memiliki 180 juta lebih pengguna. Selain itu, menggaet 850 ribu UMKM dan 9.000 mitra pedagang online.

Transaksi di aplikasi DANA bisa mencapai 30 juta kali per hari. “Komplain pasti banyak mengingat jumlah pengguna besar. Tetapi, proteksi kami juga banyak,” kata Cary.

Proteksi yang dimaksud seperti metode verifikasi risk engine yang menggunakan berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Risk engine ini bisa memproses jutaan hingga miliaran data per hari.

Risk engine menganalisis apakah transaksi itu aman atau tidak. Bila transaksi terpantau tidak aman, DANA akan memblokir transaksi tersebut.

“Misalnya akun seseorang dikomplain 10 orang dalam waktu singkat, kami segera ambil aksi,” ujar dia. Aksi yang dimaksud mengecek nomor pengguna hingga transaksi.

DANA juga menerapkan metode verifikasi multi factor authorization atau MFA. CEO DANA Vince Iswara memproses autorisasi lewat biometrik seperti wajah, One-Time Password atau OTP, PIN hingga password.

DANA juga menerapkan prinsip zero data sharing policy yakni tidak akan membagi data pengguna, baik kepada pihak eksternal atau internal.

VP Financial Service Risk Management DANA Fath Ade Surya menambahkan, fitur DANA Protection memiliki tiga menu perlindungan akun, di antaranya:

1. Daftar lengkap transaksi dan aktivitas di aplikasi DANA
2. Deteksi dini lewat Scam Checker. Pengguna bisa mengecek keabsahan nomor, akun media sosial, nomor rekening bank hingga tautan yang tidak diketahui.
3. Aduan Nomor yang terhubung langsung dengan AduanNomor.id milik Kominfo alias Kementerian Komunikasi dan Informatika. Fungsinya, melacak pemilik nomor telepon, sehingga pengguna bisa lebih waspada.

DANA Protection juga memberikan jaminan 100% uang kembali sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sejumlah analis memproyeksikan peluang rupiah menguat pada hari ini masih terbuka. Pergerakan rupiah dipengaruhi keyakinan investor bahwa Bank Sentral AS, Federal Reserve atau The Fed, masih akan agresif menurunkan suku bunganya.

“Sikap Powell dan pejabat The Fed lainnya yang semalam menolak memberikan pernyataan mengenai kebijakan moneter ditanggapi investor sebagai sinyal akan kebijakan The Fed kedepannya yang mungkin masih akan tetap agresif menurunkan suku bunga,” kata analis komoditas dan mata uang, Lukman Leong, kepada Katadata.co.id, Jumat (27/9).

Lukman memperkirakan rupiah akan menguat terhadap dolar AS yang berbalik melemah. Meskipun sebelumnya dolar AS sempat menguat setelah revisi pada data produk domestik bruto AS yang menunjukkan penjualan barang tahan lama lebih kuat dari perkiraan, serta data klaim pengangguran AS yang juga lebih baik.

“Rupiah hari ini diproyeksi menguat pada kisaran 15.050 per dolar AS hingga 15.200 per dolar AS,” ujar Lukman.

Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.30 WIB, rupiah berada pada level 15.138 per dolar AS. Level tersebut menunjukan penurunan 27 poin atau 0,18% dari penutupan sebelumnya.

Senada dengan Lukman, Senior Economist KB Valbury Sekuritas, Fikri C Permana, juga meramal rupiah akan menguat hari ini. “Rupiah kemungkinan ada ruang terapresiasi hari ini berada antara 15.020 hingga 15.220 per dolar AS,” kata Fikri.

Meskipun begitu, Fikri menyebut ada beberapa hal yang perlu diwaspadai karena akan mempengaruhi pergerakan rupiah. Saat ini, tensi di Timur Tengah masih tinggi. Selain itu terdapat faktor perkembangan lelang SRBI hari ini dapat mempengaruhi pergerakan rupiah.

Pengamat pasar uang Ariston Tjendra mengatakan konflik di Timur Tengah bisa menjadi pemicu lagi penguatan dolar AS. “Ini karena perpindahan ke aset safe haven,” kata Ariston.

Untuk itu, Ariston mewaspadai masih ada peluang pelemahan rupiah dari kondisi tersebut. Ariston memprediksi pelemahan rupiah hari ini akan berkisar pada level Rp 15.180 per dolar AS dengan potensi support di kisaran 15.080 per dolar AS.

Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan porsi pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) dari kelas menengah masih sangat kecil dari total penerimaan pajak nasional. Bahkan, porsi penerimaan pajak kelas menengah tidak sampai 1%.

“Kelas menengah ini kan bicara individu. Pajak yang dibayarkan orang pribadi jika ditotalkan secara nasional dibandingkan penerimaan total nyaris tidak besar sekitar 1%,” kata Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Muchamad Arifin dalam Media Gathering Kemenkeu di Anyer, Banten, Kamis (26/7).

Fakta tersebut menunjukan penerimaan pajak secara total belum ideal jika Indonesia ingin menjadi negara maju. Sebab, pajak orang pribadi di negara maju memiliki porsi yang besar dan menjadi penopang penerimaan pajak negara.

Menurut Arifin, saat ini kebanyakan pajak pribadi berasal dari pelaku usaha UMKM, yang sebagian besar adalah sektor informal dan tidak masuk ke sistem perpajakan. “Sektor UMKM ini beda dengan badan usaha, yang harus tercatat dulu. UMKM relatif informal sehingga tidak masuk pada sistem kita,” ujar Arifin.

Untuk itu, pemerintah berusaha memadankan penggunaan Nomor Induk Kependudukan atau NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah terlaksana sejak Juli 2024. Hal itu menjadi salah satu cara untuk melacak orang pribadi yang belum melaporkan kewajiban pajaknya.

Rencananya, pemadanan NIK dan NPWP akan terintegrasi dalam Coretax Sistem, sistem administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka reformasi perpajakan di bidang teknologi informasi dan basis data

“Kalau nanti NIK bisa berjalan di 2025 awal dan Cortex juga, nanti data di situ tergabung, kelihatan si X dengan penghasilan sekian belum punya NPWP. Beda dengan karyawan karena pasti sudah dipotong,” kata Arifin.

Pengeluaran Kelas Menengah untuk Pajak Meningkat

Walau porsi pajak kelas mengah yang masih kecil, tapi pengeluaran kelompok ini justru meningkat dalam sepuluh tahun terakhir dari 2014-2024. Salah pengeluaran yang meningkat adalah untuk kebutuhan pembayaran pajak.

Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pengeluaran kelas menengah meningkat untuk kebutuhan hiburan, pajak atau iuran, kendaraan, barang tahan lama, pakaian, barang atau jasa lainnya, dan keperluan pesta.

“Untuk keperluan pesta naik 0,75% menjadi 3,18%. Untuk hiburan naik tipis sekali 0,38% dari 0,22%,” ujar Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Berdasarkan hasil pendataan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 2024, porsi pengeluaran kelas menengah untuk pajak dan iuran mencapai 4,53% dari total pengeluaran. Sementara pada tahun 2014, porsi pengeluaran untuk pajak dan iuran hanya 1,62%.

Besaran porsi pengeluaran pajak dan iuran kelas menengah itu hampir sama dengan kelompok masyarakat kelas atas sebesar 4,53%. Jenis pajak dan iuran yang tercakup dalam kelompok pengeluaran tersebut meliputi pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor, asuransi serta retribusi seperti iuran RT/RW, sampah, keamanan, kuburan dan lain-lain.

Lebih dari 300 perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menggelar konsolidasi akbar melalui Indonesia Civil Society Forum (ICSF) pada 25 -26 September 2024 di Jakarta. Mereka menyoroti kemerosotan demokrasi dan penyempitan ruang sipil yang makin memburuk. Salah satu indikator yang kerap disuarakan yaitu banyak represi terhadap gerakan masyarakat sipil.

Lusty Ro Manna Malau, pendiri Perempuan Hari Ini, menceritakan pengalamannya ketika menerima kekerasan dan intimidasi akibat kerja-kerja advokasi yang dilakukan. “Beberapa organisasi di Medan pernah mendapat serangan bom molotov setelah membahas revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Cipta Kerja,” kata Lusty di pertemuan ICSF.

Kekerasan lain yang dialami OMS di Medan, ia melanjutkan, yakni peretasan gawai dan pembatasan ekspresi perempuan dan minoritas gender melalui peraturan daerah. Dia menyarankan sebaiknya pemerintah berfokus pada implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan mendukung pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga serta RUU Masyarakat Adat.

Menurunnya kualitas demokrasi ini pernah disorot The Economist Intelligence Unit. The Economist mengeluarkan indeks kebebasan sipil Indonesia pada 2023 turun signifikan menjadi 5,29 dari 6,18 pada 2022. Kebebasan pers Indonesia juga turun 11 peringkat ke posisi 108 dari 180 negara.

Kondisi demokrasi Indonesia yang darurat ini perlu ditanggapi secara kolektif dan serius oleh para OMS. Tunggal Pawestri, Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Humanis), mengatakan ada urgensi untuk memastikan aktivasi dan keberlanjutan kerja - kerja kolektif gerakan masyarakat sipil untuk mengatasi ringkihnya demokrasi Indonesia.

Menurut Tunggal, pemerintah kerap berbicara soal inklusivitas dan partisipasi yang bermakna, yang menjadi prasyarat demokrasi. Tetapi hal tersebut justru tidak muncul pada praktik demokrasi di lapangan saat ini.

Gerakan rakyat seperti “Peringatan Darurat” untuk menolak revisi UU Pilkada pun menjadi penting. Gerakan yang mencuat dan mengundang dukungan publik dari berbagai lapisan dan kalangan ini menjadi pengingat bahwa gerakan masyarakat sipil harus terus bekerja keras, dipupuk dan dikuatkan, agar semakin berdampak untuk demokrasi yang lebih kuat.

Selain isu-isu tersebut, OMS melakukan refleksi atas kontribusi pada pembangunan Indonesia serta berdiskusi mengenai berbagai skenario masa depan. Panduannya memakai kerangka dari CIVICUS, sebuah lembaga nirlaba internasional yang fokus pada penguatan kelompok masyarakat sipil. Empat skenario yang didiskusikan, yaitu status quo, skenario optimis, skenario pesimis, dan skenario transformasi.

Direktur YAPPIKA, Fransisca Fitri, menekankan pentingnya refleksi dan diskusi skenario masa depan untuk mempersiapkan OMS dalam menghadapi kemungkinan situasi yang mempengaruhi demokrasi dan pembangunan bangsa. “Selama ini OMS sudah bekerja dan berkontribusi menjaga demokrasi dan memperjuangkan hak kelompok minoritas dan rentan,” ujar Fransisca.

Dia juga menyayangkan bagaimana OMS banyak didiskreditkan via media sosial. OMS kerap dituduh berlawanan dengan pemerintah, anti-pembangunan, ataupun antek asing. Padahal kritik yang disampaikan OMS untuk menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengungkapkan Indonesia sedang mengalami situasi darurat konstitusi akibat upaya penggelembungan kekuasaan yang berdampak besar pada kebebasan ruang sipil. Misalnya, fenomena ini terjadi melalui penggunaan hukum dan aparat sebagai senjata untuk menghadapi kritik.

“Padahal kritik itu perlu guna memastikan sistem checks and balances berfungsi baik. Negara harus menjamin aktor masyarakat sipil aktif memberi saran, kritik dan masukan ke pemerintah dan swasta,” ujar Usman.

Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan beberapa kali menanggapi tudingan terkait represi ini dengan menyatakan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat dan berkumpul. Tindakan aparat dalam menghadapi unjuk rasa sering kali untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, terutama jika terjadi aksi yang dianggap mengancam ketertiban.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan untuk menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga angin atau bayu (PLTB) sebesar 5 gigawatt (GW) hingga 2030.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan penambahan tersebut akan tercantum dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) tahun 2025-2035 serta rencana umum ketenagalistrikan nasional (RUKN) yang tengah disusun bersama dengan PT PLN (Persero).

"Saat ini RUKN sedang dibahas, selanjutnya dibuat RUPTL baru dan didalamnya target 5 tahun ke depan," ujar Eniya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9).

Eniya mengatakan, Indonesia memiliki potensi sumber daya angin atau bayu sangat besar yang bisa dijadikan sebagai sumber energi terbesar kedua setelah energi surya atau matahari. Selain sebagai sumber energi, PLTB nantinya juga bisa dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata, seperti yang ada di Eropa, khususnya Belanda.

Potensi angin di Indonesia juga berada di daerah-daerah wisata seperti di Indonesia Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Bagian Timur dan Jawa Bagian Selatan.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi PLTB di Indonesia yakni sebesar 154,6 GW dengan rincian potensi angin onshore sebesar 60,4 GW dan potensi angin offshore sebesar 94,2 GW.

Jika dilihat dari penyebarannya, wilayah Indonesia timur seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara memiliki potensi angin mencapai 40% di Indonesia.

Meski begitu, potensi angin yang dimanfaatkan menjadi PLTB hingga 2024 ini masih sangat kecil, yakni hanya sebesar 152,3 MW. Sementara itu, pemerintah menargetkan pada tahun 2060 nanti, kapasitas terpasang PLTB akan menjadi 37 GW.

"Oleh sebab itu, diperlukan kolaborasi dan kerja sama dengan dunia internasional, sehingga bisa menjadi kunci dalam pengelolaan investasi penyediaan tenaga listrik berbasis EBT, khususnya yang berasal dari angin," ujarnya.

Ibu Kota Jawa Barat, Bandung, menduduki peringkat pertama kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia pada Jumat pagi (27/9).

Berdasarkan data yang dihimpun website pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 09.11 WIB, indeks kualitas udara (AQI) Bandung mencapai 174 atau berada pada kategori tidak sehat. Warga disarankan memakai masker jika akan berantivitas di luar ruangan.

Sedangkan Jakarta menempati posisi ke-5 dengan AQI poin sebesar 147 atau berada pada kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif. Tercatat empat kota di Indonesia yang memiliki kualitas udara tergolong tidak sehat pagi ini.

Berikut lima kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia pada Jumat (27/9).

1. Bandung, Jawa Barat dengan indeks AQI 174 atau berada pada kategori udara tidak sehat.
2. Surabaya, Jawa Timur dengan indeks AQI 169 atau berada pada kategori tidak sehat.
3. Depok, Jawa Barat dengan indeks AQI sebesar 153 atau berada pada kategori tidak sehat.
4. Tangerang Selatan, Banten dengan AQI poin sebesar 151 atau berada pada kategori tidak sehat.
5. Jakarta dengan AQI poin sebesar 147 atau berada dalam kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif.

Sedangkan, untuk kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia ditempati oleh Brussels di Belgia dengan AQI poin sebesar 183 atau masuk dalam kategori tidak sehat.

Indeks AQI menunjukkan konsentrasi polutan udara yang menunjukkan kategori kualitas udara. Kategori baik memiliki rentang PM 2,5 sebesar 0-50, yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika.

Kategori sedang dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100, yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika .

Kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif berada pada rentang PM 2,5 101-150, yakni kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif dan bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Kategori tidak sehat dengan rentang PM 2,5 di angka 151-200, yaitu kualitas udara di wilayah tersebut tidak sehat bagi manusia untuk beraktivitas di luar.

Kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

Kategori berbahaya dengan rentang PM 2,5 sebesar 300-500 atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi manusia.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, menyatakan komitmen kuat Indonesia dalam mewujudkan senjata bebas nuklir dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperingati Hari Internasional Penghapusan Total Senjata Nuklir.

Dalam pidatonya, Retno mengingatkan dunia masih berada di bawah bayang-bayang ancaman kehancuran nuklir meskipun memimpikan masa depan bersama yang penuh harapan.

"Sebanyak 13.000 senjata nuklir masih dimiliki oleh beberapa negara, termasuk yang berada di luar NPT (Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir)," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (29/9).

Retno juga menyoroti kekhawatiran global atas mundurnya kesepakatan- kesepakatan pengendalian senjata, meningkatnya retorika nuklir yang agresif, serta kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) yang semakin memperumit risiko nuklir.

"Dalam perkembangan yang suram ini, kita harus bertanya pada diri sendiri: Apakah rasa takut terhadap senjata nuklir menjadi jaminan perdamaian? Jawaban Indonesia akan selamanya tidak," ujarnya.

Setelah secara resmi menyampaikan instrumen ratifikasi Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) kepada PBB tanggal 25 September silam, Menlu Retno menegaskan kembali bahwa Indonesia menolak berdiam diri di tengah ancaman perang nuklir yang hari ini lebih tinggi daripada masa Perang Dingin.

Menlu Retno menyerukan fokus global pada tiga langkah aksi konkret. Pertama, memulai negosiasi perlucutan senjata dengan sungguh-sungguh. Menurut Retno, berdiam diri bukanlah pilihan.

"Kita harus memperbarui kemauan politik dan menggandakan upaya kita untuk memajukan perlucutan senjata, membangun kembali kepercayaan, dan bergerak menuju dunia bebas senjata nuklir," ujarnya.

Kedua, menghadapi risiko teknologi yang berkembang. Retno menyerukan pentingnya regulasi yang kuat dan pengendalian yang ketat untuk mencegah meningkatnya ancaman konflik nuklir akibat kemajuan teknologi.

Ketiga, menjaga perdamaian. Untuk membangun perdamaian, seluruh negara harus mengesampingkan perpecahan, ketidakpercayaan, dan paradigma lama, serta memilih persatuan, kerja sama, dan komitmen terhadap perdamaian.

Retno menutup pidatonya dengan menyatakan bahwa pilihan-pilihan yang kita buat hari ini akan membentuk dunia bagi generasi mendatang. "Rasa takut tidak boleh menjadi penentu masa depan kita. Indonesia tetap teguh dalam tujuannya untuk penghapusan total senjata nuklir," tutupnya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat jumlah investor saham mencapai 6.001.573 juta single investor identification (SID) per September 2024. Pada periode tersebut, BEI juga telah mencatat pertumbuhan lebih dari 744 ribu investor baru saham.

Adapun hingga Agustus 2024, investor lokal masih mendominasi kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan persentase 51,5%, sementara investor asing memiliki 48,5%.

Kepemilikan saham oleh investor individu tetap mendominasi dengan persentase 53,3%. Rinciannya, 38,3% adalah kepemilikan oleh investor institusi dalam negeri, sedangkan 15% adalah investor individu, sementara investor institusi secara keseluruhan memiliki 46,6%.

Direktur Utama BEI, Iman Rachman, mengungkapkan pertumbuhan jumlah investor saham menunjukkan keyakinan terhadap investasi di pasar modal Indonesia, meskipun situasi ekonomi global dan domestik masih dipenuhi ketidakpastian. Iman juga menyebut bahwa BEI terus berupaya menggali potensi baru dari segi produk, pasokan, dan peningkatan jumlah investor.

“Partisipasi investor ritel masih terjaga, dengan secara keseluruhan investor domestik masih menguasai, baik dari segi kepemilikan ataupun transaksi,” ujar Iman dalam keterangan resminya, Kamis (26/9).

Strategi Bursa Gaet Investor

Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mengembangkan pasar modal Indonesia. Salah satu pilar utama dari langkah tersebut adalah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada calon investor.

“Salah satunya melalui sekolah pasar modal (SPM), pendirian galeri investasi (GI) BEI, dan kampanye #AkuInvestorSaham yang berhasil menarik jutaan investor baru,” ujar Jeffrey.

Melalui program SPM, BEI juga secara rutin melakukan edukasi pasar modal. Program ini terbuka untuk semua kalangan dan mencakup beberapa jenis, yaitu SPM rutin (baik luring maupun daring), SPM Syariah, serta SPM untuk institusi dan komunitas.

Selain itu, BEI memperluas akses ke dunia investasi dengan mendirikan galeri investasi BEI, yang telah menjalin kerja sama dengan berbagai universitas dan anggota bursa di seluruh Indonesia.

Jeffrey menambahkan galeri investasi BEI merupakan strategi untuk mendekatkan dunia pasar modal kepada akademisi, generasi muda, dan komunitas. Dengan demikian, BEI ingin menanamkan budaya investasi sejak dini dan mendorong munculnya generasi investor yang cerdas serta melek investasi.

Saat ini, BEI telah memiliki 927 galeri investasi di seluruh Indonesia. Kampanye #AkuInvestorSaham juga menjadi bagian penting dari strategi BEI untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya di kalangan investor lokal. Jeffrey menyebutkan bahwa regenerasi investor di pasar modal menunjukkan angka yang sangat baik, di mana sekitar 79% investor berusia di bawah 40 tahun.

Jeffrey mengatakan hal ini menunjukkan bahwa anak muda semakin melek keuangan dan investasi. BEI optimistis pertumbuhan jumlah investor saham di Indonesia akan semakin pesat seiring dengan meningkatnya literasi keuangan di masyarakat.

“Dan diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi masa depan pasar modal dan perekonomian Indonesia,” kata Jeffrey.