Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan hari ini, Selasa (8/10), dengan penguatan sebesar 0,71% atau naik 53 poin, menutup di level 7.557.

Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), nilai transaksi tercatat mencapai Rp 13,99 triliun, dengan volume perdagangan sebanyak 24,15 miliar saham. Frekuensi transaksi juga cukup aktif, tercatat sebanyak 1.476.309 kali.

Dari total saham yang diperdagangkan, 261 saham mencatatkan kenaikan, sementara 290 saham mengalami koreksi, dan 240 saham lainnya stagnan.

Pada penutupan hari ini, kapitalisasi pasar IHSG tercatat mencapai Rp 12.632 triliun. Tak hanya itu, dari sebelas sektor saham yang ada di BEI, enam sektor yang terpantau menguat. Saham-saham keuangan mencatat kenaikan sebesar 1,39%.

Adapun sektor tersebut yang berada di zona hijau yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) naik 3,73% ke Rp 5.000 per lembar saham.

Di sisi lain, bursa saham Asia didominasi anjlok. Indeks Nikkei turun 1%, Hang Seng anjlok 9,41%, hingga Straits Times tergelincir 0,65%. Sementara Shanghai Composite stagnan.

Saham top gainers:

• PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI)
• PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)
• PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)
• PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS)
• PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN)

Saham top losers:

• PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG)
• PT United Tractors Tbk (UNTR)
• PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO)
• PT Harum Energy Tbk (HRUM)
• PT Indika Energy Tbk (INDY)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor pada Selasa (8/10). Penggeledahan dilakukan usai menangkap empat pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Minggu (6/10) malam.

Berdasarkan pantauan di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalsel, sekitar pukul 11.45 WITA sejumlah penyidik KPK dikawal personel Gegana Brimob Polda Kalsel dengan atribut dan senjata lengkap. Mereka memasuki ruang kerja Gubernur Kalsel Sahbirin Noor untuk melakukan rangkaian pemeriksaan.

Kendaraan personel Brimob Polda Kalsel terparkir di depan Kantor Setda Kalsel, termasuk kendaraan sejumlah pejabat. Terlihat juga beberapa personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berjaga di depan kantor tersebut.

Setelah penyidik KPK memasuki ruang kerja Gubernur Kalsel, sejumlah pejabat internal Setda Kalsel turut memasuki ruangan tersebut untuk keperluan pemeriksaan. Hingga pukul 14.35 WITA, terlihat penyidik KPK berkomunikasi dengan beberapa pejabat Pemprov Kalsel yang berada di ruangan tersebut.

Pintu ruangan yang digeledah dijaga ketat oleh personel dari Gegana Brimob Polda Kalsel. Namun, meski ada penggeledahan situasi dan aktivitas pemerintahan di lokasi itu berjalan dengan normal dengan kondisi yang cukup hening.

Berdasarkan pantauan di lapangan, penggeledahan baru selesai sekitar pukul 15.35 WITA. Penyidik membawa satu buah koper keluar dari ruang kerja Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor. Penyidik juga membawa sejumlah berkas yang terbungkus di dalam map dan plastik bening.

Usai penggeledahan, petugas meninggalkan lokasi menggunakan lima unit mobil jenis Toyota. Mereka dikawal beberapa personel Gegana Brimob Polda Kalsel menggunakan satu unit kendaraan dinas.

Meski terjadi penggeledahan, aktivitas di Kantor Setdaprov Kalsel berjalan normal dengan suasana yang cukup hening, sesekali beberapa ASN Pemprov Kalsel terlihat berlalu lalang. Saat penggeledahan, Penyidik KPK sempat memeriksa sejumlah pejabat Pemprov Kalsel di kantor tersebut untuk dimintai keterangan.

Sebelumnya, Tim Penyidik KPK melakukan OTT pada Minggu (6/10) malam terhadap penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. KPK menangkap empat pejabat negara dalam OTT tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang dan jasadan menyita uang sekitar Rp 10 miliar.

Tidak hanya empat pejabat Pemprov Kalsel, KPK juga memborgol dua orang yang diduga sebagai pihak swasta terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.

“Penyelenggara negara ada empat orang, pihak swasta ada dua orang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/8). Hingga saat ini, Penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang terjaring operasi tangkap tangan tersebut.

Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal menghadirkan istri terdakwa Harvey Moeis, Sandra Dewi, dalam sidang kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015–2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan Sandra akan dihadirkan sebagai saksi.

Menurut Harli, Sandra Dewi rencananya akan dihadirkan dalam sidang pada Kamis (10/10). Dalam sidang dakwaan perdana yang digelar pada bulan Agustus lalu, Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin didakwa mengalirkan uang terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah kepada Sandra Dewi sebesar Rp3,15 miliar.

Jaksa penuntut umum (JPU) Ardito Muwardi mengungkapkan uang tersebut berasal dari biaya pengamanan peralatan processing penglogaman timah. Nilai pekerjaan itu adalah US$ 500 sampai US$ 750 per ton dari empat smelter swasta atau setara .

"Sandra Dewi selaku istri terdakwa menerima Rp3,15 miliar melalui rekeningnya yang ditransfer dari rekening PT Quantum Skyline Exchange, Kristiyono, dan PT Refined Bangka Tin periode tahun 2018-2023," ucap Ardito.

JPU menyebutkan uang biaya pengamanan peralatan processing penglogaman timah dari keempat smelter seolah-olah dicatat sebagai biaya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikelola Harvey atas nama PT Refined Bangka Tin. Uang terduga hasil korupsi timah juga dikirimkan ke rekening Ratih Purnamasari selaku asisten pribadi Sandra Dewi senilai Rp80 juta untuk keperluan Sandra Dewi.

Adapun Harvey didakwa melakukan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Tindakan itu diduga merugikan keuangan negara senilai Rp300 triliun.

Atas perbuatannya, Harvey terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal menghadirkan istri terdakwa Harvey Moeis, Sandra Dewi, dalam sidang kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015–2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan Sandra akan dihadirkan sebagai saksi.

Menurut Harli, Sandra Dewi rencananya akan dihadirkan dalam sidang pada Kamis (10/10). Dalam sidang dakwaan perdana yang digelar pada bulan Agustus lalu, Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin didakwa mengalirkan uang terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah kepada Sandra Dewi sebesar Rp3,15 miliar.

Jaksa penuntut umum (JPU) Ardito Muwardi mengungkapkan uang tersebut berasal dari biaya pengamanan peralatan processing penglogaman timah. Nilai pekerjaan itu adalah US$ 500 sampai US$ 750 per ton dari empat smelter swasta atau setara .

"Sandra Dewi selaku istri terdakwa menerima Rp3,15 miliar melalui rekeningnya yang ditransfer dari rekening PT Quantum Skyline Exchange, Kristiyono, dan PT Refined Bangka Tin periode tahun 2018-2023," ucap Ardito.

JPU menyebutkan uang biaya pengamanan peralatan processing penglogaman timah dari keempat smelter seolah-olah dicatat sebagai biaya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikelola Harvey atas nama PT Refined Bangka Tin. Uang terduga hasil korupsi timah juga dikirimkan ke rekening Ratih Purnamasari selaku asisten pribadi Sandra Dewi senilai Rp80 juta untuk keperluan Sandra Dewi.

Adapun Harvey didakwa melakukan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Tindakan itu diduga merugikan keuangan negara senilai Rp300 triliun.

Atas perbuatannya, Harvey terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan proses transisi pemerintahan baru berjalan lancar. Salah satunya terkait pembahasan program-program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto yang kini sudah dilakukan dengan baik.

“Dan ini menjadikan kami terus melakukan komunikasi program-program dari presiden dan wapres terpilih di dalam bentuk yang bisa diwadahi oleh APBN,” kata Sri Mulyani dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center, Selasa (8/10).

Kementerian Keuangan juga terus melakukan komunikasi dengan Prabowo demi menyiapkan APBN 2025 pada tahun pertama dari presiden terpilih. “Transisi tidak perlu lama dan bahkan disruptif, sehingga momentum itu terjaga,” ujar Sri Mulyani.

Untuk itu, tema yang disiapkan pada saat menyusun APBN 2025 yaitu transisi yang efektif, keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi, serta dan APBN tetap terjaga baik. Saat ini, pembahasan APBN 2025 dengan DPR telah mencapai kesepakatan.

Hal itu berkaitan dengan postur APBN dengan asumsi makro yang sudah disepakati. “Pertumbuhan ekonomi di 5,2%, inflasi 2,5%, nilai tukar Rp 16 ribu per dolar AS, yield 10 tahun SBN kita 7%, lifting minyak 605 ribu barel per hari, dan lifting gas 1,5 juta barel,” kata Sri Mulyani.

Jokowi Sering Berkomunikasi dengan Prabowo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa Prabowo menjadi lebih aktif hadir dan berpartisipasi dalam seluruh rapat terbatas maupun rapat paripurna Kabinet Indonesia Maju setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih.

"Apapun topiknya Pak Prabowo selalu hadir, kalau sebelumnya hanya untuk urusan pertahanan. Setelah menjadi presiden terpilih, di semua rapat dia selalu hadir," ujarnya.

Menurut Jokowi, kehadiran Prabowo di setiap rapat kabinet merupakan upaya untuk menyampaikan program-program unggulan yang akan dilaksanakan pada masa pemerintahannya. Inisiatif ini bertujuan agar program Prabowo disiapkan secara matang bersama para menteri yang saat ini menjabat.

Prabowo juga makin sering bertemu dengan Sri Mulyani dalam penyusunan RAPBN 2025. "Pertemuan Prabowo dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, hampir setiap minggu, setiap hari bertemu untuk mempersiapkan itu," kata Jokowi.

Daftar Program Prioritas Prabowo Beserta Anggarannya

Kementerian Keuangan sudah menampung kebutuhan anggaran untuk sejumlah program unggulan Prabowo yang tertuang dalam APBN 2025.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo mengatakan penyesuaian anggaran sudah dilakukan untuk mengakomodir program prioritas pemerintahan Prabowo.

"Belanja kementerian dan lembaga (K/L) mengalami penyesuaian dari yang semula di RAPBN 2025 Rp 976,8 triliun menjadi Rp 1.160,1 triliun di APBN 2025. Sedangkan belanja non-K/L turun dari Rp 1.716,4 triliun menjadi Rp 1.541,4 triliun,” kata Wahyu dalam agenda Media Gathering Kemenkeu pekan lalu di Anyer, Banten, dikutip Senin (30/9).

Program prioritas Prabowo terdiri dari pertama, makan bergizi gratis. Dari total anggaran K/L yang sudah ditetapkan, program makan bergizi gratis memakan alokasi anggaran hingga Rp 71 triliun.

Anggaran tersebut dipastikan akan dikelola langsung oleh Badan Gizi Nasional. Selain untuk anak sekolah di seluruh jenjang pendidikan, program makan bergizi gratis juga ditujukan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Kedua yaitu pemeriksaan kesehatan gratis. Kemenkeu mengungkapkan program unggulan pemeriksaan kesehatan gratis dengan alokasi anggaran mencapai Rp 3,2 triliun. Pada masa pemerintahan Pranowo-Gibran, program ini ditujukan untuk 52,2 juta orang.

Alokasi anggaran tersebut juga untuk pemeriksaan tensi, gula darah, dan foto rontgen untuk screening penyakit katastropik. Kemudian program penuntasan TBC dengan anggaran Rp 8 triliun.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada pembangunan Rumah Sakit (RS) berkualitas lengkap di daerah dengan alokasi Rp 1,8 triliun untuk meningkatkan rumah sakit tipe D menjadi tipe C. Begitu juga untuk alokasi sarana prasarana dan alat kesehatan.

Ketiga yaitu renovasi sekolah. Prabowo juga menyusun program unggulan renovasi sekolah pada masa pemerintahannya. Kemenkeu membuat alokasi untuk program itu dalam APBN 2025 mencapai Rp 20 triliun. Selain itu, anggaran untuk pembangunan sekolah unggulan terintegrasi juga disiapkan Rp 2 triliun.

Lalu keempat yakni memperkuat ketahanan pangan pada masa pemerintahannya, Prabowo juga akan fokus pada program ketahanan pangan. Kemenkeu kemudian mengalokasikan anggaran untuk program unggulan di sektor ketahanan pangan ini sebesar Rp 15 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa. Program ini meliputi intensifikasi 80 ribu hektare dan ekstensifikasi seluas 150 ribu hektare.

PT Bukit Asam Tbk (PTBA), anggota dari Holding BUMN Pertambangan MIND ID, menggandeng Kelompok Tani Hutan (KTH) Bina Jaya Lestari melakukan restorasi padang lamun berupa penanaman bibit lamun di Kawasan Ekowisata Cuku Nyinyi, Desa Sidodadi, Lampung.

General Manager PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Unit Pelabuhan Tarahan, Hengki Burmana mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

“Kami menargetkan penanaman sebanyak 10.000 bibit lamun di area seluas 1 hektar di Cuku Nyinyi," kata Hengki dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (8/10).

Padang lamun adalah ekosistem bawah laut yang dibentuk oleh lamun, yang memiliki peran penting bagi kehidupan laut dan masyarakat pesisir, terutama sebagai habitat bagi berbagai biota laut, seperti ikan-ikan kecil, kerang dan sebagainya. Selain itu, padang lamun menyerap karbon dan melindungi pantai dari abrasi.

Kegiatan yang berlangsung pada Senin (23/9) itu juga melibatkan para ibu di Desa Sidodadi. Tak hanya aksi restorasi, PTBA Unit Pelabuhan Tarahan dan KTH Bina Jaya Lestari juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut, khususnya padang lamun.

Ketua KTH Bina Jaya Lestari, Andi Sofiyan mengatakan bahwa selama ini masyarakat belum menyadari betapa pentingnya peran padang lamun. Lamun sering dianggap sebagai tanaman laut yang mengganggu pemandangan dan menghambat aktivitas nelayan. Padahal, padang lamun memiliki sejumlah manfaat.

Ia menambahkan restorasi padang lamun dapat meningkatkan keanekaragaman hayati, sehingga hasil tangkapan nelayan juga meningkat. Tak hanya melestarikan lingkungan, restorasi padang lamun juga membawa manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

"Padang lamun yang telah pulih akan menjadi tempat hidup yang nyaman bagi berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya. Diharapkan ekosistem pesisir Desa Sidodadi akan semakin sehat dan produktif," kata Andi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kembali melelang proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis atau Getaci. Lelang ini merupakan yang ketiga kalinya, setelah dua kali gagal lantaran tidak ada badan usaha yang berani membangun jalan tol terpanjang di Indonesia tersebut.

"Kalau tidak ada peminat lagi di lelang ketiga ini kami akan evaluasi panjang Jalan Tol Getaci pada lelang selanjutnya," kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Rahman Arief di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Selasa (8/10).

Jalan Tol Getaci direncanakan mencapai panjang 206,65 kilometer. Panjang jalan untuk lelang terakhirnya adalah 108,3 kilometer dengan investasi Rp 37,64 triliun.

Untuk lelang ketiga akan berlangsung maksimal 45 hari. Rahman berharap pemenangnya dapat ditentukan pada awal pemerintahan baru, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Mantan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna sebelumnya mengatakan proyek yang akan dilelang adalah konstruksi Tol Getaci Tahap I. Tahap pertama tol tersebut menghubungkan Gedebage hingga Ciamis, Jawa Barat.

Biaya konstruksi tahap pertama mencapai Rp 23,02 triliun. Secara rinci, konstruksi Tahap I Tol Getaci adalah pembangunan Seksi 1 Gedebage-Garut Utara sepanjang 45,2 kilometer dan Seksi 2 Garut Utara-Tasikmalaya sepanjang 50,32 kilometer.

Pembebasan tanah proyek saat ini baru mencapai Garut Utara. Proses pembebasan lahan dilakukan oleh pemerintah, melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Lelang pertama Tol Getaci sebelumnya dimenangkan oleh konsorsium badan usaha milik negara (BUMN) konstruksi pada 2021. Anggotanya terdiri dari PT Jasa Marga Tbk, PT Waskita Karya Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk, dan PT Wijaya Karya Tbk.

Di tengah jalan, Wijaya Karya mengundurkan diri. Akibatnya, konsorsium tersebut tidak dapat menyetorkan uang jaminan. Pemenang lelang pun dibatalkan pada awal 2023. Gagalnya tender tersebut mengubah status proyek Tol Getaci dari diprakarsai swasta atau unsolicited menjadi diprakarsai pemerintah atau solicited.

Badan Gizi Nasional mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada Januari 2025 membutuhkan anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya di kalangan pelajar dan kelompok rentan lainnya.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa 75% dari total anggaran investasi untuk Sumber Daya Manusia (SDM), yang mencapai Rp 1,2 triliun setiap hari, akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis.

"Kami akan mengeluarkan Rp 1,2 triliun setiap hari untuk investasi sumber daya manusia di masa depan. Dari jumlah tersebut, 75 persen atau sekitar Rp 800 miliar per hari akan digunakan untuk makan bergizi," ungkapnya saat BNI Investor Daily Summit 2024, Selasa (8/10).

Program ini juga mendukung sektor pertanian lokal, di mana bahan-bahan makanan yang digunakan untuk program makan gratis berasal dari produk-produk pertanian dalam negeri. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan produk lokal.

"Dana sebesar itu akan digunakan untuk membeli produk-produk pertanian sebagai bahan baku, karena kami memasak dan mengirimkan makanan setiap hari, termasuk untuk ibu hamil dan menyusui agar mereka dapat mengonsumsinya secara rutin. Jadi, memang kami akan menghabiskan anggaran yang sangat besar untuk program ini," tambahnya.

Pemerintah sendiri telah menganggarkan sekitar Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yang setara dengan 0,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Program ini juga diharapkan dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,10% pada tahun tersebut.

Dalam pelaksanaannya, program ini akan menyasar siswa sekolah, pesantren, anak balita, serta ibu hamil atau menyusui yang berisiko mengalami masalah stunting. Dengan melibatkan sekitar 820 ribu pekerja, pemerintah berharap program ini dapat memberikan dampak positif tidak hanya pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada ketenagakerjaan dan sektor pertanian nasional.

Jadwal Makan Bergizi Gratis Hanya Sekali

Badan Gizi Nasional memberikan tanggapan terkait pernyataan Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto sekaligus Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Subianto-Gibran, mengenai rencana pemberian makan bergizi gratis dua kali sehari.

Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis tersebut memiliki pembagian waktu yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan.

"Jadi gini, pada prinsipnya anak Paud sama SD itu makannya jam 8 (pagi)," jelas Dadan.

Sementara untuk siswa SD yang masuk siang, makanan akan disediakan sekitar pukul 09.30, sebelum jam pelajaran dimulai. Sedangkan untuk siswa SMP dan SMA, pemberian makan dilakukan pada siang hari, karena jam pulang sekolah mereka umumnya berakhir di waktu tersebut.

Pembagian waktu ini dirancang agar pemberian makan bergizi tidak mengganggu aktivitas belajar, namun tetap memastikan para siswa mendapatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan di waktu yang tepat.

Badan Gizi Nasional mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada Januari 2025 membutuhkan anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya di kalangan pelajar dan kelompok rentan lainnya.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa 75% dari total anggaran investasi untuk Sumber Daya Manusia (SDM), yang mencapai Rp 1,2 triliun setiap hari, akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis.

"Kami akan mengeluarkan Rp 1,2 triliun setiap hari untuk investasi sumber daya manusia di masa depan. Dari jumlah tersebut, 75 persen atau sekitar Rp 800 miliar per hari akan digunakan untuk makan bergizi," ungkapnya saat BNI Investor Daily Summit 2024, Selasa (8/10).

Program ini juga mendukung sektor pertanian lokal, di mana bahan-bahan makanan yang digunakan untuk program makan gratis berasal dari produk-produk pertanian dalam negeri. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan produk lokal.

"Dana sebesar itu akan digunakan untuk membeli produk-produk pertanian sebagai bahan baku, karena kami memasak dan mengirimkan makanan setiap hari, termasuk untuk ibu hamil dan menyusui agar mereka dapat mengonsumsinya secara rutin. Jadi, memang kami akan menghabiskan anggaran yang sangat besar untuk program ini," tambahnya.

Pemerintah sendiri telah menganggarkan sekitar Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yang setara dengan 0,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Program ini juga diharapkan dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,10% pada tahun tersebut.

Dalam pelaksanaannya, program ini akan menyasar siswa sekolah, pesantren, anak balita, serta ibu hamil atau menyusui yang berisiko mengalami masalah stunting. Dengan melibatkan sekitar 820 ribu pekerja, pemerintah berharap program ini dapat memberikan dampak positif tidak hanya pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada ketenagakerjaan dan sektor pertanian nasional.

Jadwal Makan Bergizi Gratis Hanya Sekali

Badan Gizi Nasional memberikan tanggapan terkait pernyataan Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto sekaligus Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Subianto-Gibran, mengenai rencana pemberian makan bergizi gratis dua kali sehari.

Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis tersebut memiliki pembagian waktu yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan.

"Jadi gini, pada prinsipnya anak Paud sama SD itu makannya jam 8 (pagi)," jelas Dadan.

Sementara untuk siswa SD yang masuk siang, makanan akan disediakan sekitar pukul 09.30, sebelum jam pelajaran dimulai. Sedangkan untuk siswa SMP dan SMA, pemberian makan dilakukan pada siang hari, karena jam pulang sekolah mereka umumnya berakhir di waktu tersebut.

Pembagian waktu ini dirancang agar pemberian makan bergizi tidak mengganggu aktivitas belajar, namun tetap memastikan para siswa mendapatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan di waktu yang tepat.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Pelantikan akan dilakukan di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jakarta pada 20 Oktober mendatang.

Penjelasan Pratikno itu sekaligus mengoreksi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya bilang tak akan datang dan mengikuti prosesi pelantikan Prabowo-Gibran di Gedung MPR. “Pak presiden memang sejak awal sudah mengatakan datang di pelantikan. Jadi pasti Pak Presiden hadir di pelantikan 20 Oktober nanti,” kata Pratikno kepada wartawan di ruang media atau press room Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (8/10).

Menurut Pratikno, seusai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi akan lebih dulu meninggalkan gedung parlemen untuk menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Di sana, Jokowi akan menyambut kedatangan Prabowo.

Kegiatan itu nantinya akan mengulangi acara lepas-sambut presiden di Istana Merdeka Jakarta pada 2014 silam. Kala itu, Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Ibu Ani Yudhoyono dan mantan menteri Kabinet Indonesia Bersatu II menyambut kedatangan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana serta Wakil Presiden Boediono dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla.

Kegiatan itu ditutup dengan inisiatif Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana melepas SBY dan Ibu Ani meninggalkan Istana Merdeka dari pintu Timur untuk ke kediaman pribadinya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Adapun Jokowi mengatakan berencana segera pulang ke Solo setelah seremonial pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tanggal 20 Oktober sore, saya pulang ke Solo," kata Jokowi seusai menyampaikan sambutan agenda BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center pada Selasa (8/10). Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menyebut kemungkinan dirinya tidak akan menghadiri prosesi pelantikan Prabowo-Gibran di Gedung MPR Senayan Jakarta.

Layanan RT/RW Net ilegal dinilai merugikan operator seluler Rp 100 miliar, menurut perhitungan APJII alias Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Operator seluler seperti Telkomsel, XL Axiata, Smartfren hingga Indosat.

APJII menghitung potensi kerugian operator seluler dari adanya RT/RW Net ilegal menghitung dari biaya yang dikenakan ke konsumen. Asosiasi mencatat harga terendah RT/RW Net legal sekitar Rp 159 ribu.

Harga terendah itu menghitung batas bawah tarif internet yang dikaji oleh industri dan pemerintah yakni 2,5% - 5% dari Upah Minimum Regional atau UMR tertinggi. APJII menghitung di angka 3% dari UMR tertinggi yakni Karawang Rp 5,3 juta, sehingga tarif terendah sekitar Rp 159 ribu.

APJII menghitung bahwa operator seluler bisa merugi Rp 100 juta per bulan, jika RT/RW Net ilegal mengenakan tarif internet Rp 75 ribu - Rp 100 ribu. “Jika dikali 1.000 wilayah, maka kerugian bisa mencapai Rp 100 miliar atau lebih tinggi lagi,” kata Sekretaris Jenderal APJII Zulfadly Syam dalam diskusi terkait RT/RW Net ilegal di Jakarta, Selasa (8/10).

RT/RW Net merupakan jasa layanan internet yang dibangun secara swadaya oleh warga setempat lewat penyedia layanan internet atau internet service provider (ISP). Tujuannya, membantu warga setempat terkoneksi internet saat beraktivitas yang membutuhkan jaringan.

RT/RW Net biasanya dibangun di area perumahan, kompleks, atau kawasan padat penduduk.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menilai layanan internet RT/RW Net ilegal bisa disalahgunakan. “Kalau tidak ada izinnya, tutup saja,” katanya kepada media di kantor Kominfo di Jakarta, pada April (19/4).

Dikutip dari Electronic Global, RT/RW Net bisa mendapatkan keuntungan dengan membagikan hotspot kepada tetangga. Indihome by Telkomsel paket 100 Mbps yang dibanderol Rp 795 ribu misalnya, bisa digunakan hingga 18 perangkat.

Pengguna bisa menjual layanan hotspot tersebut kepada tetangga, dan mendapatkan keuntungan dari pembayaran tiap bulan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta penjelasan lebih lanjut kepada manajemen PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) atau Panin Bank terkait rencana bank Australia, ANZ, dan keluarga Gunawan yang disebut tengah mempertimbangkan untuk menjual kepemilikan saham gabungan mereka.

Direktur Utama Bank Panin Herwidayatmo mengatakan perusahaan tidak mengetahui kebenaran dari isu yang beredar terkait hal tersebut sebab informasi tersebut bukan berasal dari manajemen Bank Panin.

Herwidayatmo menegaskan hingga tanggapan ini disampaikan, tidak ada informasi, fakta, atau kejadian penting lainnya yang dapat mempengaruhi secara material kelangsungan kegiatan usaha PNBN.

“Selain itu, tidak ada informasi yang dapat memengaruhi harga saham perseroan yang belum diungkapkan oleh perseroan kepada BEI,” kata Herwidayatmo dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (8/10).

Sebelumnya, ANZ dan keluarga Gunawan dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk menjual kepemilikan saham gabungan mereka di PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) atau Panin Bank. Nilai pasar saham Panin Bank yang akan dilepas tersebut sekitar US$2 miliar (Rp 30,97 triliun dengan kurs Rp 15.486).

Sumber Reuters mengatakan keluarga Gunawan, yang mendirikan Panin Bank pada 1971, terbuka untuk mengurangi kepemilikan sahamnya sebesar 46,52% dan menjual kendali atas bank ini. Keputusan keluarga pendiri ini sejalan dengan keputusan ANZ, yang telah berusaha untuk keluar dari bank ini selama bertahun-tahun, namun tidak berhasil karena masalah valuasi. Investor yang ingin mengakuisisi saham pengendali PNBN harus melakukan penawaran umum (tender offer).

Data LSEG menunjukkan harga saham PNBN telah naik sekitar 29% dari tahun ke tahun. Para pemegang saham telah menunjuk Citigroup untuk menjalankan proses penjualan saham tersebut. Menurut dua orang sumber Reuters, materi penawaran saham Panin Bank telah dikirim ke calon pembeli. Sumber ketiga menyebut proses penjualan formal akan berlangsung beberapa minggu lagi.

"Keluarga Gunawan fleksibel dalam hal berapa banyak saham yang dapat dijual, tergantung pada harga penawaran," kata dua orang sumber Reuters, Kamis (3/10).

ANZ memiliki 39,22% saham di bank ini. Saham gabungan milik ANZ dan keluarga Gunawan bernilai sekitar US$ 2 miliar (Rp 30,97 triliun) jika dihitung berdasarkan harga penutupan hari Rabu (1/10) sebesar Rp 1.540 rupiah. ANZ dan Citigroup menolak berkomentar mengenai kabar ini. Adapun keluarga Gunawan tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.