Kementerian Perindustrian menyebut penyebab terpuruknya industri keramik di Indonesia adalah harga gas yang tinggi dan masuknya produk impor dengan harga murah.

Pejabat Fungsional Pembina Industri Direktorat Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam (ISKPBGNL) Kemenperin Ashady Hanafie mengatakan keramik merupakan salah satu sektor industri yang masuk dalam prioritas karena memiliki daya saing tinggi.

"Ubin keramik sudah lama memiliki permasalahan berat. Pada 2018 sudah suffer (menderita) itu," kata Ashandy di Jakarta, Selasa (16/7), dikutip dari Antara.

Ia menyampaikan industri keramik, kaca, dan semen menggunakan gas dalam pembuatannya. Ketika harga gas naik, maka keramik dalam negeri kalah bersaing dengan produk impor.

"Begitu (harga gas) naik, kami drop karena daya saing rendah, kalah bersaing harga, kemudian impor masuk," ucapnya.

Berdasarkan catatan Direktorat ISKPBGNL, utilitas kapasitas produksi industri keramik pernah berada di level 90%. Namun, setelah harga gas meningkat dan masuknya impor dengan harga murah, produktivitas ubin keramik turun ke tingkat 69% pada akhir 2023.

Angka tersebut pun terus menurun hingga Januari 2024. Pada akhir tahun ini produktivitas berada pada level 64% dan Februari 61%.

Pemerintah menetapkan harga gas bumi untuk industri sebesar 6 dolar AS per juta British Thermal Unit (MMBTU). Beban para pelaku industri keramik saat ini bertambah berat dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)

"Karena semua penggunaan bahan bakar menggunakan dolar AS maka semakin naik, ya naik juga (harganya)," kata Ashady.

Volume impor ubin keramik disebut terus mengalami peningkatan sejak 2019, dari 75,6 juta meter persegi menjadi 93,4 juta meter persegi pada 2023, meski sempat turun pada angka 70,2 juta meter persegi pada 2022.

Produk ubin keramik dari Cina diberikan insentif tax refund (pengembalian pajak) sebesar 14% oleh pemerintah Beijing.

Ashady menyebutkan lonjakan impor ini berpengaruh pada tujuh perusahaan industri ubin keramik yang akhirnya berhenti produksi. Lima di antara perusahaan tersebut merupakan penerima fasilitas harga gas bumi tertentu (HGBT).

Karena itu, Kemenperin mendukung rekomendasi Komite Antidumping Indonsia (KADI) untuk menerapkan bea masuk antidumping (BMAD) kepada produk ubin keramik dari Tiongkok.

Sebagai informasi, KADI mengeluarkan rekomendasi BMAD terhadap produk keramik CIna selama lima tahun dengan besaran tarif antara 100,12% hingga 199,88%.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dirinyalebih memilih untuk menepi dari dunia politik ketimbang bergabung dengan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) di masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Sampai saat ini rencana saya masih belum berubah,” kata Jokowi saat menggelar konferensi pers di Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Selasa (16/7).

Jokowi pernah mengatakan dirinya akan kembali ke Solo usai habis masa jabatan sebagai Presiden pada Oktober tahun ini. Jokowi menyampaikan hal tersebut usai memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Purworejo, Jawa Tengah pada 2 Januari lalu.

"Jadi rakyat biasa. Kembali ke Solo jadi rakyat biasa," kata Jokowi dalam keterangan pers yang disiarkan oleh Youtube Sekretariat Presiden.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat untuk mengubah Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam perubahan tersebut, nomenklatur Wantimpres akan berubah menjadi DPA.

Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait (Ara) optimistis Presiden Jokowi akan menjadi Ketua DPA di masa pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.

Ara menyebut figur Jokowi punya kapasitas mumpumi untuk memimpin sebuah lembaga tinggi yang punya fungsi memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden dalam menjalankan pemerintahan tersebut.

"Saya harapkan Pak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung ke depan. Karena beliau punya pengalaman menjadi wali kota, gubernur hingga presiden," kata Ara kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (10/7).

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan volume ekspor batu bara RI mencapai 32,66 juta ton pada Juni 2024. Angka ini turun 3,06% dibandingkan capaian Mei yang sebesar 33,69 juta ton.

Sementara untuk nilai ekspor batu bara RI sebesar US$ 2,49 miliar pada Juni 2024. Nilai ini turun 0,36% secara bulanan dibandingkan capaian Mei 2024 sebesar US$ 2,5 miliar.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, kinerja ekspor batu bara yang menurun ini disebabkan oleh berkurangnya penggunaan batu bara di beberapa negara sebagai sumber energi.

“Kita tahu bahwa negara-negara di bagian utara, Cina dan lain-lain sudah memasuki musim panas. Sehingga permintaan terhadap batu bara biasanya selama musim panas itu relatif lebih turun, nanti biasanya naik lagi pada saat memasuki musim dingin,” kaya Amalia dalam konferensi pers, dikutip Selasa (16/7).

Berdasarkan data BPS, secara tahunan volume ekspor batu bara meningkat sebanyak 14,2%. Pada Juni 2023 jumlahnya hanya mencapai 28,6 juta ton. Kendati demikian, secara tahunan nilai ekspor batu bara menurun 6,68% dari Juni 2023 yang mencapai US$ 2,67 miliar.

“Batu bara menurun secara bulanan disebabkan oleh penurunan volume dan harga. Sedangkan secara tahunan penurunan lebih disebabkan oleh penurunan harga,” ujarnya.

Sebelumnya, Bank Dunia memperkirakan tren koreksi harga batu bara akan berlanjut hingga 2025. Harga diprediksi turun 28% tahun ini dan 12% pada tahun berikutnya.

Harga batu bara sempat naik tipis pada Mei lalu setelah turun 8% pada kuartal pertama 2024. “Risiko penurunan harga didasari oleh kecukupan pasokan dan pertumbuhan permintaan global yang lebih lemah dari perkiraan,” kata Ekonom Energi Senior Bank Dunia Paolo Agnolucci dalam laporannya, dikutip Senin (24/6).

Selain kecukupan pasokan, penurunan harga juga didukung oleh penetrasi listrik terbarukan yang terus meningkat secara bertahap. Meski begitu, harga batu bara ini masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata 2015 sampai 2019.

“Penurunan harga yang tajam telah terjadi pada 2024, dibandingkan dengan rata-rata 2023, dengan penurunan lebih lanjut yang diantisipasi pada tahun 2025 seiring dengan meningkatnya permintaan listrik,” kata Agnolucci.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) lewat revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Gerindra mendorong rencana menghidupkan kembali DPA untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut perdebatan mengenai sistem pemerintahan menjadi presidensial yang berpusat di presiden merupakan wacana lama.

Wakil Ketua MPR itu mengatakan dalam praktiknya terdapat nuansa parlementer meskipun Indonesia memberikan kewenangan kepada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

"Kami pelan-pelan menguatkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan yang sudah kita pilih sebagai lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat, presiden merasa perlu untuk melakukan penyempurnaan atas sistem tersebut," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7).

Muzani menyebut keleluasan itu tidak menabrak konstitusi lantaran sebagai bagian dari mengefektifkan sistem presidendial. "Enggak (menabrak konstitusi), tidak, karena ini bagian dari mengefektifkan sistem pemerintahan presidensial," kata dia.

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menilai revisi UU Nomor 19 Tahun 2006 tidak menguntungkan publik. Menurutnya, undang-undang ini justru menguntungkan para elite politik.

“Makanya diburu-buru. Dibuat sebelum pemerintahan baru, biar bisa diberi jabatan,” kata Bivitri pada Katadata, Jumat (12/7).

DPR sudah mengesahkan revisi undang-undang ini sebagai usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna Kamis (11/7) kemarin. Pengesahan ini hanya butuh waktu singkat untuk menyusun RUU Wantimpres hingga dibawa ke rapat paripurna.

Padahal, revisi UU Wantimpres ini tidak masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas 2020–2024. Bivitri menyatakan revisi undang-undang ini berada dalam kategori yang sama dengan UU Kementerian Negara.

Dengan dua undang-undang ini, akan ada berbagai jabatan baru yang muncul dan bisa diisi oleh konfigurasi politik yang memenangkan Pemilu 2024 lalu. “Saya rasa ini ada kaitannya dengan Presidential Club (yang digagas oleh Prabowo Subianto),” kata Bivitri.

Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum atau STH Indonesia Jentera ini menggolongkan undang-undang yang tengah digodok DPR dalam dua kelompok. Pertama, undang-undang untuk membagi kekuasaan seperti Revisi UU Wantimpres dan UU Kementerian negara. Kedua, undang-undang untuk mematikan pengawasan dari publik seperti UU TNI Polri.

Bivitri juga menyoroti perubahan nomenklatur dari Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Menurutnya ini ganjil, karena setelah amandemen keempat UUD 1945, DPA digantikan dengan sebuah dewan bernama Wantimpres.

Dalam amandemen keempat UUD 1945, Wantimpres sendiri bukanlah sebuah lembaga. Bivitri mengatakan presiden tidak butuh lembaga penasihat khusus karena ia sudah punya menteri dan staf khusus dengan tugas sebagai penasihat. “Ini mau dibalikin lagi, seperti Orde Baru lagi,” ujar Bivitri.

Pemerintah Indonesia saat ini tengah menyiapkan strategi implementasi Rencana Aksi Nasional untuk kelompok masyarakat rentan. Perencana Kebijakan Madya dari Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM), Kementerian PPN/Bappenas, Dinar Dana Kharisma, menjelaskan fokus Bappenas saat ini adalah menggerakkan aktor-aktor masyarakat sipil untuk berperan aktif dalam advokasi untuk penyediaan layanan dasar yang inklusif di tingkat daerah.

Menurut dia, saat ini masih terdapat kesenjangan antara penyandang disabilitas dan bukan disabilitas dalam berbagai sektor, khususnya aksesibilitas pada layanan dasar (kesehatan dan pendidikan). Hal ini perlu direspon dengan kebijakan serta perencanaan dan penganggaran yang lebih responsif dan inklusif disabilitas.

“Tidak mungkin pemerintah itu kerja sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan inklusivitas. Bappenas percaya bahwa di dalam melaksanakan kegiatan itu kita harus bersama-sama. Tidak bisa pemerintah sendiri, penyandang disabilitas sendiri, Kita dari Bappenas tetap ingin berjalan dengan teman-teman seperti SKALA, dan saya harapkan ini menjadi norma yang harus dilaksanakan,” kata Dinar saat jadi pembicara di hari kedua Konferensi Internasional Indonesian Regional Science Association (IRSA) 2024 di Ambon, Selasa (16/7/2024). Program SKALA, Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia untuk akselerasi layanan dasar, turut mendukung pelaksanaan Konferensi Internasional IRSA 2024 dan mengadakan rangkaian diskusi panel tentang penyediaan layanan dasar yang inklusif.

Menurut Dinar, mayoritas penyandang disabilitas dengan tingkat kesejahteraan rendah di Provinsi Maluku didominasi oleh disabilitas perempuan. Data Susenas 2023 juga menunjukan penduduk penyandang disabilitas (kategori sedang-berat) di Maluku sebanyak 28.943 Jiwa, dengan Persentase sebesar 1,58%. Karena itu, Dinar menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil, untuk memastikan efektivitas dan inklusivitas dalam penyediaan layanan dasar bagi masyarakat, terutamanya yang miskin dan rentan.

“Ini yang akan menjadi tujuan bersama, masyarakat yang kuat, pemerintah yang juga mendengar dan sama kuatnya dengan masyarakat, tetapi bekerja bersama ya, tidak kontradiktif, dan kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa diimplementasikan bersama-sama, untuk semua jenis kelompok rentan,” ujar dia.

Aktivis Senior Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GEDSI) dari Gasira Maluku, Lies Marantika juga mengajak semua pihak untuk membangun sinergisitas yang lebih kuat dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

Dia menekankan pentingnya mengidentifikasi dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki komitmen substansial dan transformatif dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Lies berharap adanya inisiatif masyarakat sipil di Maluku dapat terus mengumpulkan dan mendorong para pemangku kepentingan utama untuk bersama-sama membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua.

Dengan demikian, penekanan Lies tidak hanya pada pengakuan akan peran vital perempuan dalam pembangunan, tetapi juga pada perlunya perubahan dalam paradigma kebijakan publik untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik di Indonesia, khususnya di daerah-daerah seperti Maluku.

“Hal-hal yang berkaitan dengan layanan dasar itu merupakan kewajiban. Karena ketimpangan ini sering kali mengakibatkan marginalisasi, beban ganda, dan subordinasi terhadap perempuan, terutama dalam lingkup keputusan dan kontrol terhadap layanan dasar. Tidak melibatkan perempuan secara menyeluruh dapat menghasilkan dampak yang tidak merata pada masyarakat, khususnya pada warga perempuan,” kata dia.

Selain penyediaan layanan dasar yang inklusif, Program SKALA juga menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan publik yang efektif dalam mendukung penyediaan layanan dasar yang inklusif di Maluku. Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anton A Lailosa, menjelaskan berdasarkan PMK Nomor 84 tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Provinsi Maluku berada pada level 1,498 atau masuk dalam kategori FKD rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan daerah Provinsi Maluku untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan masih terbatas.

Untuk mencapai pembiayaan pelayanan dasar yang berkelanjutan dan inklusif, pembiayaan pelayanan dasar di Provinsi Maluku membutuhkan pendekatan komprehensif yang mengatasi berbagai kendala internal dan eksternal.

“Kebijakan pembiayaan pelayanan dasar juga harus dilihat sebagai bagian dari proses kebijakan publik yang sifatnya dinamis. Juga, perlu adanya terobosan-terobosan kebijakan untuk Provinsi Maluku seperti yang dilakukan pada daerah lain dengan memperhatikan keunikan, kekhususan, dan keberagaman daerah,” ujar dia.

Moza Pandawa Sakti dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, juga mengakui salah satu tantangan utama persoalan ini adalah belum adanya sinergitas pengaturan terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut dia, sinergitas yang belum terjalin dengan baik mengakibatkan kesulitan dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran yang optimal.

Kemudian, kapasitas fiskal daerah yang masih rendah juga menjadi hambatan besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Rendahnya kapasitas fiskal ini membuat daerah sulit untuk mandiri dalam pembiayaan program-program pembangunan dan layanan dasar. Moza mencatat bahwa sistem atau platform pengelolaan keuangan daerah yang masih dalam tahap pengembangan turut menjadi kendala.

“Tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian khusus dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, penguatan sinergitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah diharapkan dapat mendukung penyediaan layanan dasar yang inklusif dan berkelanjutan di Maluku,” ujar dia.

Khoirunurrofik dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia memperkenalkan studi Analisis Pengeluaran dan Pendapatan Publik. Studi yang turut melibatkan Program SKALA sebagai baseline untuk evaluasi ini diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih jelas dan berbasis bukti untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan meningkatkan kualitas layanan dasar yang inklusif, termasuk juga di Maluku.

“Efektivitas belanja pemerintah sangat penting karena dapat memberikan hasil yang signifikan. Melalui upaya peningkatan pendapatan dan belanja yang lebih efisien, diharapkan kualitas belanja publik dapat terus ditingkatkan, mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” jelas dia.

Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan panduan dan solusi bagi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan tersebut dan meningkatkan kualitas layanan publik di Maluku. Selain itu, acara ini diharapkan dapat mendorong diskusi yang komprehensif dan menghasilkan strategi yang efektif untuk pengelolaan keuangan publik, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi penyediaan layanan dasar yang inklusif bagi seluruh masyarakat Maluku.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar US$ 2,39 miliar pada Juni 2024. Bank Indonesia (BI) memandang surplus neraca perdagangan berperan positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut.

"Ke depan, BI terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas lain guna terus meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," kata Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Selasa (16/7).

Surplus neraca perdagangan tersebut lebih rendah dibandingkan Mei 2024 yang mencapai US$ 2,92 miliar. Meski demikian, surplus perdagangan terus berlanjut terutama dari perdagangan sektor nonmigas.

BPS mencatat, surplus neraca perdagangan nonmigas mencapai US$ 4,43 miliar pada Juni 2024. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan capaian bulan sebelumnya sebesar US$ 4,25 miliar.

Erwin menilai, perkembangan tersebut sejalan dengan kuatnya ekspor nonmigas yang mencapai US$ 19,61 miliar, terutama didukung oleh ekspor komoditas berbasis sumber daya alam, seperti lemak dan minyak hewani atau nabati, maupun ekspor produk manufaktur seperti mesin, dan peralatan mekanis serta bagiannya.

Tiga negara yang berkontribusi terhadap ekspor nonmigas Indonesia yaitu Cina, Amerika Serikat, dan India. Di sisi lain, terjadi defisit neraca perdagangan migas mencapai US$ 2,04 miliar pada Juni 2024, sejalan dengan peningkatan impor migas di tengah penurunan ekspor migas.

Surplus 50 Bulan Berturut-turut

Tak hanya secara bulanan, surplus neraca perdagangan bahkan turun 30,72% secara tahunan (yoy). Pada Juni 2023, Indonesia masih bisa mengantongi surplus neraca perdagangan hingga US$ 3,45 miliar.

Walau begitu, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut realisasi itu menunjukkan surplus selama 50 bulan berturut-turut atau sejak Mei 2020. "Surplus tersebut ditopang oleh komoditas nonmigas yaitu sebesar US$ 4,403 miliar," kata Amalia dalam konferensi pers BPS di Jakarta, Senin (15/7).

Surplus neraca perdagangan terjadi karena nilai ekspor lebih besar daripada impor. Nilai ekspor Indonesia pada Juni 2024 mencapai US$ 20,84 miliar atau turun 6,65% jika dibandingkan Mei 2024.

Sementara itu, nilai impor Indonesia Juni 2024 mencapai US$ 18,45 miliar. Angka tersebut turun 4,89% jika dibandingkan Mei 2024, namun naik 7,58% jika dibandingkan Juni 2023.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memfasilitasi pembukaan rekening serentak untuk amal usaha, organisasi otonom, dan ratusan warga Muhammadiyah di Kota Serang, Banten.

SEVP Retail Banking Bank Muamalat, Dedy Suryadi Dharmawan menyebut bahwa pihaknya menyambut baik inisiatif dari Muhammadiyah Kota Serang dan siap memberikan pelayanan keuangan terbaik.

Menurut dia, Persyarikatan Muhammadiyah dan seluruh ekosistemnya adalah mitra strategis bagi Bank Muamalat, baik dari sisi pendanaan maupun pembiayaan.

Tak hanya itu, Dedy juga menegaskan Bank Muamalat memiliki hubungan yang sangat baik dengan Persyarikatan Muhammadiyah, yang telah menjadi nasabah mereka sejak lama.

“Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memberikan solusi keuangan terbaik bagi Muhammadiyah beserta seluruh ekosistemnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (16/7).

Kemudian Dedy menjelaskan 23 amal usaha dan organisasi otonom Muhammadiyah di Kota Serang membuka rekening di kantor cabang Bank Muamalat Serang. Hal itu juga diikuti oleh pegawai dan warga Muhammadiyah.

Bank Muamalat dan Muhammadiyah Serang telah menandatangani nota kesepahaman tentang pemanfaatan produk perbankan syariah. Oleh karena itu, pembukaan rekening secara serentak ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama tersebut.

Ke depannya, Bank Muamalat akan memberikan fasilitas perbankan kepada amal usaha dan organisasi otonom Muhammadiyah di Kota Serang. Hal itu termasuk pengelolaan pembayaran gaji pegawai (payroll), pembiayaan modal usaha, dan pembiayaan multiguna serta KPR untuk pegawai dan warga Muhammadiyah.

Selain itu, kedua belah pihak akan berkolaborasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pengabdian kepada masyarakat. Kolaborasi ini akan melibatkan amal usaha Muhammadiyah di Serang seperti sekolah, klinik, koperasi, dan pondok pesantren.

Muhammadiyah Pindahkan Dana dari BSI

Sebelumnya Organisasi Masyarakat (Ormas) Keagamaan Muhammadiyah resmi mengalihkan seluruh dananya sekitar Rp 13 triliun dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI. Muhammadiyah menunjuk Bank Muamalat dan Bank Jateng Syariah sebagai penampung dana tersebut.

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menjelaskan alasan pihaknya menarik dana dari BRIS. Anwar mengatakan penempatan dana organisasi tersebut terlalu besar di BRIS, sehingga perlu disebar ke bank syariah lainnya. "Secara bisnis dapat menimbulkan risiko konsentrasi," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Rabu (5/6) lalu.

Anwar mengatakan dengan penumpukan dana yang terlalu besar, dikhawatirkan bank syariah lain tak bisa berkompetisi dengan BRIS. Ia mengatakan apabila hal ini terus berlangsung, maka persaingan di antara perbankan syariah tak akan sehat.

Anwar mengatakan Muhammadiyah berkomitmen untuk mendukung perbankan syariah. Salah satu bentuknya adalah menciptakan persaingan antara bank syariah. "Muhammadiyah merasa perlu menata banyak hal, termasuk terkait penempatan dana dan pembiayaan yang diterima," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut menanggapi adanya ima orang Nahdliyin yang menemui dan berfoto dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Jokowi mengatakan sikap Indonesia terhadap Israel mengacu pada bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang,” kata Jokowi saat menggelar konferensi pers di Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Selasa (16/7).

Jokowi enggan menanggapi lebih lanjut terkait kejadian tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan tanggapan selanjutnya merupakan ranah dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Ya ditanyakan saja ke PBNU karena sikap pemerintah itu jelas, sesuai pembukaan UUD 1945. Jadi tolong ditanyakan ke PBNU,” ujar Jokowi.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf, meminta maaf kepada publik atas pertemuan lima orang Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Ia menegaskan NU tidak memberi tugas pertemuan tersebut dan mereka tidak berkoordinasi dengan PBNU.

“Sepatutnya saya mohon maaf kepada masyarakat luas seluruhnya bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tempo hari pergi ke Israel melakukan engagement di sana,” kata Yahya di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (16/7).

Lima aktivis NU bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Foto: Instagram/Zenmaarif (Instagram/Zenmaarif)

Pria yang akrab disapa Gus Yahya menyatakan paham dan sangat memaklumi kekecewaan masyarakat. Ia pun memandang langkah lima Nahdliyin ini tidak patut di tengah berkecamuknya serangan Israel kepada rakyat Palestina.

Gus Yahya bilang lembaga yang menaungi lima orang Nahdliyin ini tidak mengetahui keberangkatan mereka ke Israel. Lima orang ini berasal dari badan NU yang berbeda di berbagai daerah dan tidak pernah mendapat mandat berkunjung ke Israel.

“Sehingga yang dilakukan oleh anak-anak yang berangkat ke Israel tempo hari itu adalah tanggung jawab mereka pribadi dan tidak terkait dengan lembaga,” ujarnya.

Nahdliyin yang bertemu Presiden Israel yakni:

1. Sukron Makmun (Wakil Ketua PWNU Banten)

2. Zainul Maarif (dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia),

3. Munawir Aziz (Sekum PP Pagar Nusa)

4. Nurul Bahrul Ulum (Wakil Koordinator Bidang Media Informasi, Penelitian, dan Pengembangan PP Fatayat NU)

5. Izza Annafisah Dania (Wakil Koordinator Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup PP Fatayat NU).

Mirae Asset Sekuritas Indonesia buka suara usai Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan pergerakan saham di luar kebiasaan alias unusual market activity (UMA) terhadap saham PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Dalam sebulan saham WIKA meroket 152,27% dan dalam sepekan terakhir naik 5,71%.

Pada perdagangan sore ini pukul 15.45 WIB, saham WIKA anjlok 4,31% menjadi Rp 222 per saham. Kapitalisasi pasarnya tercatat Rp 8,85 triliun.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan para investor khususnya yang berinvestasi jangka panjang, berharap aktivitas pasar awal ini tidak berlangsung lama. Jika hal ini terus berlanjut dan diawasi ketat oleh bursa, kata Nafan, ada kekhawatiran hal ini bisa mengakibatkan suspensi.

Tak hanya itu, Nafan mengatakan investor lebih cenderung memperhatikan kondisi kinerja WIKA, yang hingga saat ini masih relatif tertekan dari sisi laba bersih.

“Tinggal saja berharap bahwa upaya WIKA untuk menekan gas walaupun juga operating expense pun juga terus dilakukan agar bisa menekan net loss yang dialami kedepannya,” kata Nafan kepada Katadata.co.id, Selasa (16/7).

Nafan juga mengatakan secara teknikal, saham WIKA telah mencapai area gap, artinya ada lonjakan harga yang signifikan. Selain itu, indikator RSI menunjukkan saham WIKA kini sangat overbought, yang berarti harganya sudah naik terlalu cepat dan mungkin akan merosot.

RSI adalah indikator momentum yang digunakan dalam analisis teknikal untuk mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga.

“Jadi ya, wajar saja WIKA itu not rated, kalau mungkin menurut saya lebih baik saham WIKA hold saja,” kata dia.

Selain itu, Nafan mengatakan pada kuartal pertama 2024, untuk menekan potensi kenaikan kerugian bersih, WIKA perlu meningkatkan kinerja dengan mendapatkan lebih banyak kontrak baru. Tak hanya itu, WIKA juga akan fokus pada pembangunan proyek strategis nasional, terutama pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

WIKA kini mendukung proyek-proyek strategis nasional lainnya, seperti pembangunan jalan tol dan infrastruktur lainnya. Demi mewujudkan hal tersebut, WIKA membutuhkan penyertaan modal negara sekitar Rp 2 triliun.

Dana ini diperlukan untuk memperkuat kapasitas dan kemampuan WIKA dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional tersebut dan sisanya juga untuk restrukturisasi utang.

“Ini juga menurut saya diperlukan, agar supaya bisa menjaga, supaya tekanan yang dialami oleh WIKA akibat dari negative cash flow bisa berkurang,” kata Nafan.

Sebelumnya WIKA telah masuk UMA pada Senin (15/7). Adapun pada penutupan perdagangan Jumat (12/7) lalu, saham WIKA ditutup naik 15,69% ke level Rp 236 per saham. Akan tetapi, pada penutupan perdagangan sesi I hari ini, Senin (16/7), saham emiten konstruksi Badan Usaha Milik Negara itu terpantau merosot 1,72% ke Rp 228.

“Sehubungan dengan terjadinya UMA atas saham WIKA tersebut, perlu kami sampaikan bahwa Bursa saat ini sedang mencermati perkembangan pola transaksi saham ini,” demikian maklumat bursa, Senin (15/7).

Oleh karena itu, BEI meminta agar investor agar memperhatikan jawaban perusahaan tercatat atas permintaan konfirmasi bursa dan mencermati kinerja perusahaan tercatat serta keterbukaan informasinya.

Investor juga perlu mengkaji kembali rencana aksi korporasi perusahaan tercatat apabila rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan RUPS. Investor harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 0,75% ke level 7.224 pada perdagangan Selasa (16/7). Pilarmas Investindo Sekuritas mengatakan mayoritas bursa regional Asia bergerak melemah karena pelaku pasar menunggu hasil sidang pleno ketiga Cina di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Sidang pleno, yang diselenggarakan oleh Komite Pusat Partai Komunis Cina, merupakan pertemuan yang diselenggarakan lima tahun sekali untuk menentukan arah kebijakan ekonomi dan sosial ke depan. Investor menunggu kebijakan apa yang bakal diambil oleh pemerintah untuk mengatasi tingkat utang pemerintah daerah yang tinggi dan mendorong sektor manufaktur.

Pelaku pasar berharap hasil pleno tersebut memberikan dukungan kepada pemerintah Cina untuk mengeluarkan lebih banyak stimulus sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan. "Sehingga ada harapan bahwa Cina akan memperkenalkan langkah-langkah stimulus baru untuk meningkatkan ekonomi," tulis Pilarmas Sekuritas dalam risetnya, Selasa (16/7).

Di sisi lain, pasar juga mencermati peluang kemenangan Donald Trump pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) dan pernyataan Bank Sentral AS (The Federal Reserve) sehubungan dengan pemangkasan suku bunga acuannya. Upaya pembunuhan capres AS Donald Trump meningkatkan peluang terpilih dan pasar berharap keterpilihan memberikan kebijakan ekonomi dan deregulasi untuk perekonomian AS.

Sementara itu, Gubernur The fed Jerome Powell diperkirakan tidak akan menunggu hingga inflasi mencapai 2% untuk memangkas suku bunga. Tentunya ini memberikan sinyal bahwa The Fed dapat bertindak terlebih dahulu sebelum inflasi mencapai 2%.

"Namun, untuk meningkatkan kepercayaan perekonomiannya tampaknya The Fed akan bertindak secara berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan moneternya," tuturnya.

Pada perdagangan hari ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham hari ini mencapai Rp 7,8 triliun dengan volume 12,02 miliar saham dan frekuensi sebanyak 965.875 kali.

Sebanyak 273 saham menguat, 270 saham terkoreksi, dan 247 saham tidak bergerak. Sedangkan untuk kapitalisasi pasar IHSG pada hari ini menjadi Rp 12.295,99 triliun. Lima sektor saham terpantau berada di zona merah. Indeks saham-saham sektor konsumer non-cyclical turun paling dalam 0,78%.

Sementara itu, indeks bursa Asia ditutup bervariasi. Nikkei naik 0,2%, Hang Seng turun 1,6%, Shanghai Composite naik 0,08%, sedangkan Straits Times turun 0,26%.

Saham yang turun paling dalam (top losers):
- PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) turun 6,08% menjadi Rp 8.500
- PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) turun 4,44% menjadi Rp 8.600
- PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) turun 4,31% menjadi Rp 222
- PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) turun 4,1% menjadi Rp 2.810
- PT Adhi Karya Tdk (ADHI) turun 3,12% menjadi Rp 248

Saham yang naik paling tinggi (top gainers):
- PT MNC Land Tbk (KPIG) naik 10,48% menjadi Rp 116
- PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) naik 5,62% menjadi Rp 1.410
- PT Pantai Indah Kapuk Tbk (PANI) naik 5,09% menjadi Rp 5.675
- PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) naik 4,19% menjadi Rp 398
- PT Timah Tbk (TINS) naik 3,59% menjadi Rp 1.010

SKK Migas melaporkan bahwa sepanjang semester pertama 2024, industri hulu migas telah menyetorkan hingga Rp 114 triliun ke penerimaan negara. Capaian tersebut 54,68% dari target setoran penerimaan negara dari sektor ini untuk 2024 sebesar US$ 12,8 miliar atau Rp 208,5 triliun.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa sektor hulu migas saat ini mengelola barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.014 triliun, atau 7,6% dari total aset milik negara.

“Industri hulu migas terus menunjukkan peran strategis dengan kontribusi yang signifikan. Pada 2023 penerimaan negara yang dikumpulkan sebesar Rp 219 triliun,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam acara peringatan ulang tahun SKK Migas ke 22 yang dipantau melalui YouTube pada Selasa (16/7).

Meski telah mencapai setengah target, Dwi mengatakan industri hulu migas tidak boleh besar kepala pasalnya tantangan yang akan dihadapi industri ini di masa depan akan semakin berat seiring adanya tuntutan transisi energi.

“Meskipun presentasi kontribusi migas dalam bauran energi nasional diperkirakan akan berkurang, kebutuhan akan migas diharapkan akan terus meningkat secara volume,” ujarnya.

Dwi menyebut peningkatan ini terutama karena migas masih sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk energi tapi juga sebagai bahan baku atau feedstock bagi industri petrokimia.

“Selain itu produksi gas diharapkan akan semakin dominan di masa depan. Mengingat gas merupakan sumber energi transisi yang penting menuju era energi baru dan terbarukan,” ucapnya.

Sementara itu, pada 2023 SKK Migas ditargetkan menyumbang penerimaan negara sebanyak US$ 15,88 miliar atau Rp 256,85 triliun. Namun realisasinya, SKK Migas hanya menyumbang US$ 14,59 miliar atau Rp 236 triliun ke penerimaan negara.

Saat paparan kinerja 2023 pada Januari lalu SKK Migas mengatakan tidak tercapainya target penerimaan negara dipengaruhi oleh masalah harga jual migas. Namun, dia menyebut SKK melakukan optimalisasi dengan beberapa terobosan.

“Kami upayakan komersialisasi dan produksi dengan mendahulukan lapangan-lapangan tercepat yang dapat menghasilkan migas,” kata dia pada awal tahun ini.

TikTok membantah kabar akan mengakuisisi startup pariwisata digital atau online travel agent (OTA). Perusahaan asal Cina ini dikabarkan bakal merambah bisnis OTA di Indonesia dan Thailand.

Sebelumnya, media lokal Cina 36Kr melaporkan bahwa para pemilik restoran dan pedagang di Thailand dan Indonesia diarahkan untuk bergabung ke fitur ‘layanan lokal TikTok’.

Media tersebut tidak melaporkan bahwa TikTok akan mengakuisisi startup OTA lokal. Akan tetapi, sejumlah media di Tanah Air menyebutkan, perusahaan media sosial ini digadang-gadang bakal mengakuisisi perusahaan rintisan pariwisata digital.

"Tidak ada rencana untuk mengakuisisi OTA lokal," kata Juru Bicara TikTok kepada Katadata.co.id, Selasa (16/7).

Di situs rekrutmen resmi TikTok, terdapat hampir 30 lowongan terkait bisnis layanan lokal di Singapura, Jakarta, dan Bangkok.

TikTok juga dikabarkan berencana terjun ke bisnis rekreasi. “Layanan ini memungkinkan pengguna memperoleh voucer pembelian tiket pesawat dan hotel yang disediakan oleh penyedia layanan pihak ketiga,” kata sumber yang berbasis di Indonesia dikutip dari South China Morning Post, akhir pekan lalu (12/7).

Sementara itu, TikTok mengatakan dalam pernyataan kepada South China Morning Post pada Jumat bahwa operasional layanan lokal di Thailand dan Indonesia masih dalam tahap pengujian.

Sumber menambahkan, hanya sedikit pengguna di Thailand dan Indonesia yang dapat melihat penawaran layanan lokal dari pedagang di feed TikTok, berdasarkan algoritme rekomendasi aplikasi.

Perusahaan media sosial itu juga disebut-sebut akan menyediakan layanan pesan-antar makanan seperti GrabFood milik Grab dan GoFood Gojek.