Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan belum membuka obrolan dengan presiden terpilih Prabowo Subianto soal jatah kursi menteri untuk NU pada kabinet pemerintahan 2024-2029.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyampaikan dirinya tidak ikut dalam penyusunan komposisi menteri pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya.

Meski demikian, dia mengatakan pentingnya keterwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) kegamaan seperti NU dan Muhammadiyah di pemerintahan.

"Kami percaya sepenuhnya presiden akan memilih orang-orang yang dianggap mampu untuk membantu melaksanakan visi-misinya. Jadi kami akan serahkan sepenuhnya kepada presiden," kata Gus Ipul di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (30/9).

Selain menduduki jabatan sebagai Sekjen PBNU, Gus Ipul saat ini juga menduduki jabatan Menteri Sosial sejak 11 September 2024. Mantan Wali Kota Pasuruan itu mengisi posisi yang dilepas oleh Tri Rismaharini yang maju sebagai calon gubernur Jawa Timur.

Pada momen tersebut, Gus Ipul menolak pertanyaan wartawan ihwal jumlah ideal kursi menteri untuk NU pada pemerintahan Prabowo kelak. PBNU menyerahkan seluruh keputusan susunan kabinet kepada presiden terpilih.

"Kami tidak mengerti. Saya tidak bisa jawab itu, maka kami serahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih," ujar Gus Ipul.

Sebelumnya, Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro mengatakan bahwa saat ini ada dua perwakilan PBNU yang menempati jabatan strategis di Kabinet Indonesia Maju.

Mereka adalah Menteri Sosial Gus Ipul dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Adapun Yaqut merupakan adik kandung dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Agung mengatakan keberadaan anggota PBNU ini juga disebut sinyal gertakan Jokowi kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). "Ini sebagai kode keras kepada Cak Imin bahwa Istana versi Presiden Jokowi itu berada di pihak Gus Ipul ataupun PBNU," kata Agung saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Kamis (12/9).

PBNU dan PKB belakangan tengah berkonflik karena pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 di DPR. Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf menduga ada hubungan antara pansus haji dengan dirinya selaku ketua PBNU dan adiknya Yaqut Cholil Qoumas yang menjabat Menteri Agama.

Samsung memperkenalkan Samsung Galaxy S24 FE secara global, termasuk di Indonesia pada Kamis (26/9). Ponsel pintar alias smartphone ini dibanderol Rp 9.999.000 dan Rp 10.999.000.

Sama seperti seri Galaxy S24 lainnya, Samsung Galaxy S24 FE dilengkapi dengan Galaxy AI yang bisa dimanfaatkan lebih banyak pengguna.

“Kami ingin semua orang dapat menikmati keseluruhan manfaat dari inovasi terbaru kami di perangkat mobile,” kata SeaYoung Lee, Corporate EVP and Head of the Smartphone Research and Development team, dikutip dari situs resmi Samsung.

Berikut Spesifikasi Samsung S24 FE dikutip dari laman Samsung dan GSM Arena:

• Layar: Dynamic Amoled 2x
• Dimensi: 77.3 X 162.0 X 8.0mm, 213g
• Kamera Belakang:

1. 12MP Ultra-Wide Camera
2. 50MP Wide Camera
3. 8MP Telephoto Camera

• Kamera Depan: 10MP Front Camera
• OS: Android 14
• Chipset: Exynos 2400e (4nm)
• CPU: 10-core 3.11 GHz
• GPU: Xclipse 940
• Memori:

1. 128GB / 8GB RAM
2. 256GB / 8GB RAM

• Baterai: 4.700 mAh
• Warna: Blue, Graphite, Gray, Mint, Yellow

YouTube memblokir video musik dari Adele, Bob Dlan, Green Day, R.E.M, Nirvana, dan beberapa penyanyi lain di Amerika Serikat sejak Sabtu (28/9). Hal ini terkait lisensi dengan SESAC.

SESAC merupakan kelompok hak pertunjukan yang mewakili lebih dari 35 ribu artis dan penerbit musik. Organisasi ini melisensikan lebih dari 1,5 juta lagu, mengumpulkan royalti dan membantu melindungi hak cipta atas nama ribuan penulis lagu di AS.

Mereka memiliki akses untuk memblokir pertunjukan musik tertentu di publik yang mencakup pertunjukan streaming, radio, pemutaran di restoran hingga platform seperti YouTube.

YouTube menyalahkan situasi atas negosiasi yang gagal dengan SESAC terkait pemblokiran video musik sejumlah penyanyi.

“Kami mengadakan negosiasi itikad baik dengan SESAC untuk memperbarui kesepakatan. Sayangnya, terlepas dari upaya terbaik, kami tidak dapat mencapai kesepakatan yang adil sebelum berakhir,” kata juru bicara YouTube dikutip dari TechCrunch.

“Kami mengambil hak cipta dengan sangat serius dan sebagai hasilnya, konten yang diwakili oleh SESAC tidak lagi tersedia di YouTube di AS. Kami dalam percakapan aktif dengan SESAC dan berharap untuk mencapai kesepakatan baru sesegera mungkin,” ia menambahkan.

Sumber Variety yang mengetahui proses negosiasi tersebut mengatakan, kesepakatan sebelumnya baru akan berakhir pada minggu depan. Menurut dia, langkah YouTube memblokir video musik sejumlah penyanyi merupakan taktik negosiasi.

Sebelumnya TikTok menghilangkan video sejumlah artis termasuk Taylor Swift, Billie Eilish, dan Ariana Grande. Hal ini karena perselisihan dengan Universal Music Group terkait royalti.

Tidak seperti Universal Music Group, SESAC bukanlah label rekaman, melainkan organisasi yang mengumpulkan royalti untuk penulis lagu dan penerbit, mirip dengan ASCAP dan BMI. Selain artis yang disebutkan di atas, SESAC mewakili Burna Boy, George Clinton, Kenny Rogers, Kings of Leon, dan banyak lainnya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menduga barang impor ilegal yang masih ditemukan di dalam negeri masuk melalui jalur darat. Dugaan ini muncul lantaran Bea Cukai memastikan telah memperketat pengawasan barang impor di setiap pelabuhan resmi maupun tidak resmi.

Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal mengatakan, pihaknya fokus menjaga pelabuhan karena panjangnya garis pantai yang dimiliki Indonesia. Namun, ia menekankan perbatasan di dalam negeri bukan hanya dari laut, tetapi juga darat.

"Perbatasan darat itu bisa dari Pulau Kalimantan, pesisir timur Pulau Sumatera, dan juga dari arah utara Sulawesi Utara," kata Rizal di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan, Senin (30/9).

Rizal menduga barang impor ilegal dapat berasal dari arah Malaysia, Singapura, dan Filipina. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait negara asal barang impor ilegal sejauh ini.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Moga Simatupang sebelumnya mengatakan, masih mendalami kasus impor barang untuk menemukan aktor-aktor dibaliknya. Kajian pendalaman kasus impor ilegal tersebut ditargetkan terbit sebelum pemerintahan selanjutnya menjabat pada Oktober 2024.

Moga mengatakan, pihaknya masih mengkaji persentase impor ilegal yang beredar di pasar lokal. Fokus kajian selanjutnya akan membahas modus yang digunakan dalam importasi ilegal tersebut.

"Kami akan mendalami lebih lanjut terkait kegiatan impor ilegal hingga aktor dan negara asal impor tersebut," kata Moga di Swissôtel Jakarta PIK Avenue, Rabu (28/8).

Impor ilegal yang dimaksud adalah pengiriman barang tanpa dokumen resmi. Barang impor tersebut tidak tercatat oleh pemerintah dan tidak membayarkan pajak.

Menurut Moga, pembahasan terkait persentase barang impor ilegal telah dilakukan secara internal di Kemendag. Menurutnya, pembahasan tersebut akan dilanjutkan bersama pemangku kepentingan, seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan peneliti dari perguruan tinggi.

Di sisi lain, Moga mengaku pembahasan terkait pemindahan pelabuhan impor barang jadi ke bagian timur Indonesia belum dilanjutkan. Langkah tersebut masih menunggu hasil penilaian dampak regulasi atau RIA.

"RIA akan menunjukkan apakah pemindahan pelabuhan impor barang jadi ke timur Indonesia diperlukan atau seperti apa. Jika dampaknya positif, baru bisa jadi kebijakan," ujarnya.

Telkom bekerja sama dengan Microsoft untuk menyediakan BigBox berbasis kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI). Platform BigBox AI ini memungkinkan pengguna menganalisis tren hingga isu sosial dan politik.

“Inovasi ini menjadi bagian dari komitmen Telkom untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan seperti memanfaatkan teknologi AI yang dapat mengenali dan memahami kebutuhan pelanggan,” ujar EVP Digital Business and Technology Telkom Komang Budi Aryasa dikutip dari siaran pers, Senin (30/9).

Salah satu teknologi AI pada BigBox yakni Natural Language Processing alias NLP yang paham bahasa Indonesia sehari-hari. NLP bisa menganalisis sentimen yang dijabarkan dalam bentuk teks digital dan mengubah topik dari data ke bentuk teks yang disampaikan ke pelanggan.

Berikut enam layanan BigBox AI:

1. BigSocial

AI ini bisa menentukan analisis sentimen, analisis tren, isu sosial politik, hingga personal brand. Ini dilakukan dengan menarik data dari media sosial dan media daring. AI ini juga bisa meningkatkan traffic dengan cara memberi saran keyword sesuai audiens.

2. BigLegal

AI ini digunakan untuk mempermudah pembuatan dokumen kebijakan. Caranya, memprediksi efektivitas aturan dengan memantau opini publik, menjaga kepatuhan hukum, dan kolaborasi tim dalam satu platform

3. BigMarket

Layanan ini bisa digunakan untuk analisa e-commerce. AI bakal menganalisis penjualan produk, pendapatan, pola pembelian, tren produk hingga kompetitor dalam satu platform.

4. BigVision

Layanan ini bisa memantau dan mendeteksi objek otomatis lewat gambar dan video. Fungsinya dua, untuk menghitung kendaraan dan manusia. Jadi, bisa digunakan untuk monitor akses pengunjung dalam satu gedung dan meningkatkan keamanan lingkungan. Lalu, bisa juga digunakan mencegah macet, pelanggaran lalu lintas, dan penggunaan pelat kendaraan palsu.

5. BigOne

Dengan AI Data Extraction, layanan bisa memindahkan data dengan aman serta mengubah tipe data lebih cepat,

6. BigBuilder

Layanan ini menggunakan teknologi report generator untuk mendapat visualisasi data dari laporan tanpa melakukan analisis manual.

Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan mengatakan negaranya bersama Cina, dan Jepang sepakat untuk bekerja lebih erat guna menyelesaikan perundingan instrumen polusi plastik yang mengikat secara internasional.

“Ketiga negara sepakat untuk secara aktif mengambil bagian dalam negosiasi pengurangan polusi plastik yang akan berlangsung pada November di Busan untuk mencapai kemajuan nyata,” kata Menteri Lingkungan Hidup Kim Wan-sup saat konferensi pers, Minggu (29/9).

Komitmen tersebut dibuat setelah para menteri dari ketiga negara tersebut mengadakan pertemuan tingkat menteri selama dua hari di pulau resor Jeju di Korea Selatan pada Sabtu (28/9). Ketiga negara membahas cara-cara meningkatkan kerja sama trilateral dalam berbagai tantangan lingkungan, termasuk polusi plastik, perubahan iklim dan debu kuning.

Putaran kelima dan terakhir pertemuan Komite Negosiasi Antarpemerintah (INC) PBB mengenai polusi plastik dijadwalkan akan diadakan di kota pelabuhan bagian selatan Busan pada November. Pertemuan ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen yang mengikat secara hukum internasional mengenai polusi plastik.

Ketiga negara juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam mengurangi tingkat debu kuning, khususnya melalui kemitraan dengan Mongolia.

Di sela-sela pertemuan, Menteri Kim mengadakan pembicaraan empat mata dengan rekannya dari Cina, Huang Runqiu, dan Menteri Lingkungan Hidup Jepang, Ito Shintaro.

Dalam pertemuan dengan Ito, Kim meminta konsultasi lanjutan antara kedua negara mengenai pembuangan air terkontaminasi yang dilakukan Jepang dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang lumpuh. Sedangkan Cina meminta pihak Jepang untuk segera membentuk sistem pemantauan internasional untuk meredakan kekhawatiran.

Google baru saja merilis beberapa pembaruan pada platform Street View dan Google Earth. Pembaruan ini memungkinkan pengguna melihat kembali lingkungan di Bumi 80 tahun lalu.

“Citra historis dapat menunjukkan perubahan dramatis dalam jangka waktu yang lebih lama. Di tempat-tempat seperti London, Berlin, Warsawa, dan Paris, Anda bahkan dapat menjelajahi citra dari tahun 1930-an,” tulis Manajer Produk Senior Google Maps Stafford Marquardt dikutip dari situs Google Blog (30/9).

Jejak citra tersebut mempermudah pengguna melihat lebih rinci evolusi di setiap tempat selama beberapa dekade. Contoh yang ditampilkan dalam blog Google yakni perbandingan volume air Danau Oroville pada 2018 dan 2023, serta perubahan kota San Francisco pada 1938 dan 2024.

“Selain membantu Anda menelusuri perubahan Bumi, kami mempermudah peneliti dan organisasi menggunakan Google Earth untuk proyek, seperti membuat peta khusus,” kata dia.

Citra historis Google Earth versi terbaru dapat diakses oleh semua pengguna melalui situs web ataupun ponsel.

Selain memperpanjang jangkauan waktu citra, Google memperluas jangkauan Street View hingga di 80 negara.

Pembaruan terakhir yakni mempertajam citra satelit di Google Earth dengan bantuan AI Cloud-Removal+ untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas terkait landscape Bumi. Fitur ini dikembangkan untuk mengenali dan menghapus hal-hal yang mengganggu pandangan, seperti awan, bayangan, kabut dan salju.

“Pembaruan ini membantu pengguna memahami masa lalu dan masa kini planet, sambil menawarkan pandangan yang diperluas dan lebih indah tentang dunia,” ujar dia.

Sebuah aplikasi dompet kripto palsu di Google Play Store mencuri aset kripto senilai puluhan ribu dolar Amerika Serikat (AS) dari pelanggan yang tidak menaruh curiga setelah aplikasi itu mendapatkan 10.000 unduhan. Perusahaan keamanan siber Checkpoint Research (CPR) menyebut piranti lunak jahat (malware) ini menyamar sebagai aplikasi yang terkait dengan WalletConnect.

CPR mengatakan aplikasi penguras dompet kripto itu mencuri aset digital senilai US$70.000 (Rp 1,06 miliar) dari pengguna setelah tersedia di Google Play Store selama lebih dari lima bulan.

Dompet kripto palsu itu mengambil keuntungan dari para pengguna yang kebingungan. WalletConnect adalah sebuah protokol untuk browser situs dan ponsel yang membuat koneksi antara dompet kripto dan aplikasi terdesentralisasi (DApps). Namun, WalletConnect tidak memiliki aplikasi.

“Mengingat semua kerumitan yang ada pada WalletConnect, pengguna yang tidak berpengalaman mungkin akan menyimpulkan ini adalah aplikasi dompet terpisah yang perlu diunduh dan dipasang di ponsel. Para peretas memanfaatkan kebingungan tersebut, dengan harapan pengguna akan mencari aplikasi WalletConnect di toko aplikasi," kata CPR seperti dikutip oleh Dailyhodl, pada Minggu (29/9).

Namun, ketika mencari WalletConnect di Google Play, pengguna menemukan aplikasi berbahaya WalletConnect - Crypto Wallet di bagian atas daftar.

Menurut CPR, peretas menggunakan rekayasa sosial dan taktik cerdas lainnya untuk menjalankan dan mengaburkan skema kripto mereka yang rumit, sehingga berhasil menipu ratusan korban.

“Para penyerang memanfaatkan kombinasi rekayasa sosial, manipulasi teknis, dan eksploitasi kebingungan pengguna yang cerdik untuk melakukan operasi pengurasan kripto yang canggih," kata CPR.

Menurut CPS, dompet kripto palsu itu memanfaatkan nama yang terkenal dan tepercaya seperti WalletConnect dan mengeksploitasi kekurangan aplikasi yang sederhana dan tidak banyak menuntut. Mereka menipu lebih dari 150 korban dan mengumpulkan sejumlah besar mata uang kripto tanpa memicu kecurigaan langsung.

Perusahaan keamanan siber tersebut mengatakan bahwa eksploitasi itu unik karena mengandalkan kontrak pintar daripada menyerang target konvensional, seperti keylogger.

PT XL Axiata Tbk (EXCL) telah resmi menyelesaikan proses akuisisi bisnis fixed broadband (FBB) dan fixed mobile convergence (FMC) yang dikenal dengan nama ServeCo dari PT Link Net Tbk (LINK).

Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), dijelaskan bahwa langkah ini meliputi rencana Perseroan untuk membeli dan mengambil alih seluruh hak dan kepentingan yang terkait dengan ServeCo. Transaksi ini dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pengalihan Usaha.

Harga pembelian untuk akuisisi ini mencapai Rp1,87 triliun dan akan dibayarkan secara tunai. Selain itu, XL Axiata juga berencana untuk menyewa jaringan HFC/FTTH dan fasilitas lainnya yang dimiliki oleh Link Net, sesuai dengan Perjanjian Layanan Induk yang telah disepakati.

Corporate Secretary PT XL Axiata Tbk (EXCL), Ranty Astari Rachman, menjelaskan selama periode efektif, total potensi pembayaran untuk biaya sewa yang mungkin dibayarkan oleh Perseroan diperkirakan mencapai Rp 11,06 triliun. Dengan demikian, total nilai keseluruhan transaksi ini diperkirakan mencapai Rp 12,94 triliun.

Adapun, berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang berakhir pada 30 Juni 2024, total ekuitas XL Axiata mencapai Rp 26,9 triliun. Dengan demikian, persentase transaksi material yang dilakukan perusahaan ini adalah sebesar 48,11%, yang menunjukkan bahwa nilai transaksi ini melebihi ambang batas 20% namun tidak mencapai 50% dari total ekuitas.

Lebih lanjut, berdasakan dari laporan keuangan menunjukkan beberapa angka penting terkait ServeCo, entitas yang diakuisisi dari Link Net. Pertama, total aset ServeCo berdasarkan data yang diperoleh dari Link Net adalah sebesar Rp 5,73 miliar, yang relatif kecil jika dibandingkan dengan total aset XL Axiata yang mencapai Rp 86,59 triliun, sehingga hanya berkontribusi sekitar 0,01% terhadap total aset perusahaan.

Selanjutnya, laba bersih yang diperoleh ServeCo juga menunjukkan angka yang signifikan, yaitu sebesar Rp 383,23 miliar, yang berkontribusi sekitar 36,95% terhadap laba bersih keseluruhan XL Axiata, yang tercatat sebesar Rp 1,04 triliun. Sementara itu, pendapatan usaha dari ServeCo mencapai Rp 1,39 triliun, yang setara dengan sekitar 8,17% dari total pendapatan usaha XL Axiata yang sebesar Rp 17,05 triliun.

Transaksi yang dilakukan EXCL juga tergolong sebagai transaksi afiliasi. Dalam hal ini, keputusan untuk melakukan transaksi dengan PT Link Net Tbk (LINK) sebagai afiliasi perusahaan diambil dengan pertimbangan untuk menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih efisien serta mencapai sinergi dalam strategi bisnis.

Transaksi ini, XL Axiata tidak perlu meminta persetujuan dari pemegang saham independen. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, meskipun transaksi ini merupakan transaksi material dan afiliasi, transaksi tersebut tidak membutuhkan persetujuan pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 17/2020 transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan dan transaksi ini tidak berpotensi mengganggu kelangsungan usaha XL Axiata, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 POJK 17/2020.

Lebih lanjut, merujuk pada Pasal 8 POJK 31/2015, XL Axiata telah memenuhi kewajiban pelaporan kepada OJK dan melakukan keterbukaan informasi untuk memenuhi ketentuan yang terdapat dalam POJK 17/2020. Melalui Keterbukaan Informasi ini, perusahaan akan memberikan penjelasan yang komprehensif, pertimbangan, serta alasan yang mendasari dilakukannya transaksi tersebut. Ini menunjukkan komitmen XL Axiata untuk transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah bisnis yang diambil.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengatakan Puan Maharani merupakan calon tunggal Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari partai berlambang banteng. Keputusan itu menurut Said sudah final.

Bila merujuk Undang-Undang (UU) MPR/DPR/DPD/DPRD (MD3), pemenang suara terbanyak di Pemilu Legislatif berhak untuk mengamankan kursi ketua DPR. Untuk kursi wakil ketua berjumlah empat orang yang diurut dari parpol dengan suara terbanyak.

"Kalau melihat UU MD3 paket pimpinan itu sudah diatur dengan ketentuan paket pimpinan pemenang satu, kedua, ketiga, keempat dan kelima yang nanti akan diusulkan oleh masing-masing fraksi nama-namanya dan langsung ditetapkan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).

Sebelumnya, sempat beredar rumor UU MD3 akan direvisi. Namun, pimpinan DPR menegaskan seluruh fraksi satu suara tak mengubah aturan itu.

Berdasarkan perhitungan hasil Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) PDIP memperoleh 25.387.279 suara dari akumulasi 84 daerah pemilihan (Dapil). Jika dipersentasekan partai banteng memperoleh 16,72%. Dengan capaian ini PDIP memperoleh 110 kursi di DPR.

Di urutan kedua ada Partai Golkar dengan 23.208.654 suara (15,29%) yang meraih 102 kursi. Selanjutnya ada Partai Gerindra yang merupakan partai asal presiden terpilih Prabowo Subianto 20.071.708 (13,22%) yang meraih 86 kursi.

Lalu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di urutan keempat dengan 16.115.655 suara (10,62%) yang memperoleh 68 kursi. Urutan di bawahnya ada Partai NasDem yang mendapat 14.660.516 suara (9,66%) namun memiliki kursi lebih besar dari PKB yaitu 69.

Tiga partai terbawah adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 53 kursi diikuti Partai Amanat Nasional dengan 48 kursi dan Partai Demokrat dengan 44 kursi. Satu partai periode 2019-2024 yang tak lagi meraih kursi di DPR adalah Partai Persatuan Pembangunan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memusnahkan 415.035 kosmetik impor ilegal senilai Rp 11,4 miliar di kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM pada Senin (30/9). Barang impor ilegal hasil sitaan Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu atau Impor Ilegal ini, antara lain berasal dari Cina, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Zulhas mencatat, pemusnahan barang impor ilegal ini adalah yang kelima sejak Satgas Impor Ilegal terbentuk sejak Juli 2024. Total nilai barang ilegal yang dimusnahkan dalam tiga bulan terakhir mencapai Rp 122,67 miliar.

"Banyak sekali keluhan di bidang kosmetika. Kira-kira empat sampai lima bulan lalu pengusaha industri kosmetika kewalahan terhadap produk-produk tanpa izin," kata Zulhas di Kantor BPOM, Senin (30/9).

Ia menekankan, penggunaan kosmetik impor ilegal dapat merugikan konsumen. Kosmetik-kosmetik tersebut tidak memiliki izin BPOM umumnya sehingga tidak terjamin keamanannya.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, kosmetika menjadi barang yang paling banyak diurus BPOM. Ia mencatat, nomor izin edar produk kosmetik yang diterbitkan BPOM pada Januari-September mencapai 530.832 unit atau 57,36% dari total penerbitan nomor izin edar.

Taruna menghitung, sebanyak 70% dari nomor izin edar kosmetik merupakan produk lokal, sedangkan sisanya adalah impor. Menurutnya, semua kosmetik ilegal yang dijaring BPOM pada Juni-September 2024 berasal dari luar negeri. Kosmetik-kosmetik ilegal yang dimusnahkan hari ini, antara lain menggunakan merek Lameila, Brilliant, dan Bale.

"Kenapa kami perlu menjelaskan asal negara dan merek kosmetik impor ilegal ini? Supaya masyarakat tahu bahwa produk tersebut belum teregistrasi di BPOM," kata Taruna.

Zulhas sebelumnya menilai Satgas Impor Ilegal telah efisien menekan masuknya barang impor ilegal. Namun, Zulhas memastikan, kerja Satgas Impor Ilegal akan berakhir pada akhir tahun ini.

Ia menekankan fungsi Satgas Impor Ilegal sebatas terapi kejut untuk menekan praktik impor ilegal. Walau demikian, Ketua Umum PAN ini mengakui Satgas Impor Ilegal telah berhasil membuat sebagian importir menahan pembelian.

"Artinya, Satgas Impor Ilegal itu berhasil dan sudah cukup efektif menahan impor ilegal," kata Zulhas di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/9).

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Rusmin Amin mengatakan, perpanjangan masa tugas Satgas Impor Ilegal merupakan keputusan politik. Dengan kata lain, nasib Satgas Impor Ilegal akan ditentukan oleh pemerintahan selanjutnya.

Rusmin mengatakan, banyak cara untuk menangani barang impor ilegal selain dengan pengoperasian Satgas Impor Ilegal. Ia mencontohkan, pemerintah dapat memperkuat koordinasi pengawasan antardaerah untuk memutus rantai peredaran impor ilegal.

Walau demikian, Rusmin mengakui koordinasi antara daerah terkait pengawasan peredaran barang tersebut belum efektif dilakukan. Karena itu, Rusmin menilai Satgas Impor Ilegal kini lebih efektif daripada pengawasan daerah dalam menekan peredaran impor ilegal.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (RUU Paten) menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil lewat Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 Keanggotaan DPR 2019-2024 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Wihadi Wiyanto dalam laporan yang disampaikan pada Rapat Paripurna itu mengatakan Pansus RUU Paten telah menyelesaikan Pembicaraan Tingkat I dengan Pemerintah pada 23 September 2024. Ia juga menyampaikan beberapa perubahan substansi undang-undang.

"Seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan mini fraksi dan menyetujui RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten untuk dibahas pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI," kata Wihadi menyampaikan laporan Pansus RUU Paten.

Dia mengatakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang telah diubah beberapa kali itu perlu diubah dan disempurnakan kembali. Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kebutuhan hukum, baik nasional maupun internasional. Perubahan RUU Paten kali ini dilakukan terhadap 48 pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Perubahan pertama berkaitan dengan upaya mendorong inovasi nasional sehingga invensi yang diimplementasikan pada komputer pengaturannya dikelompokkan ke dalam kategori sistem. Juga ada pengelompokan berdasarkan metode, dan penggunaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis 4.0 dan 5.0.

"Invensi juga mencakup penggunaan baru atau temuan untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi obat tradisional, grace period atas publikasi ilmiah atas suatu paten diperpanjang dari 6 bulan menjadi 12 bulan untuk memberikan kesempatan kepada investor di Indonesia untuk mendapat mendaftarkan paten," kata Wihadi.

Perubahan kedua berkaitan dengan mengharmoniskan dengan ketentuan paten internasional. UU ini menentukan pemegang paten untuk membuat pernyataan pelaksanaan paten di Indonesia dan memberitahukannya kepada menteri paling lambat setiap akhir tahun.

Perubahan ketiga berkaitan dengan meningkatkan pelayanan paten. Setelah pengesahan RUU, pemohon selanjutnya cukup membuat surat pernyataan asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional jika invensi berkaitan dengan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional.

"Pemeriksaan substantif dilakukan lebih awal agar waktu penyelesaian permohonan paten menjadi lebih cepat dan efisien," kata Wihadi lagi.

RUU juga mengakomodasi pemeriksaan substantif kembali, perubahan juga terkait biaya tahunan sebagai antisipasi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam praktik pemenuhan kewajiban pembayaran biaya tahunan. Usai Wihadi menyampaikan laporannya, Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin jalannya rapat pun lalu meminta persetujuan dari anggota.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Puan diikuti persetujuan anggota.