IDXChannel - Sebanyak 673 keluarga di Kota Tangerang Selatan terdampak banjir imbas hujan dengan intensitas tinggi pada Sabtu kemarin. Ketinggian air mencapai 80 cm.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyebutkan ada 7 kelurahan yang terendam banjir di Tangsel, yaitu Kelurahan Pamulang Barat, Kelurahan Rempoa, Kelurahan Keranggan, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kelurahan Sawah, Kelurahan Jombang, dan Kelurahan Jelupang.

“Selain banjir yang merendam, tanah longsor juga dilaporkan terjadi di Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu. Tanah longsor ini mengakibatkan satu unit rumah terdampak dan dua rumah lainnya berpotensi turut terdampak,” kata Abdul Muhari lewat keterangannya, Minggu (7/7/2024).

Dia mengatakan, hingga Minggu (7/7/2024) pagi, BPBD Kota Tangerang Selatan melaporkan banjir yang merendam sudah berangsur surut. Meski begitu, tim BPBD masih bersiaga guna mengantisipasi apabila banjir kembali terjadi.

“Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaannya akan potensi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan tanah longsor meskipun sedang berada pada periode kemarau,” ujar dia.

“Jika terjadi hujan lebat lebih dari satu jam, warga dihimbau untuk evakuasi secara mandir ke tempat yang lebih aman,” jelasnya.

(SLF)

IDXChannel - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengajak pelaku usaha minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) berpartisipasi aktif dalam transaksi di Bursa CPO Indonesia.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan transaksi di Bursa CPO Indonesia agar semakin likuid, dipercaya, dan mencerminkan harga pasar.

“Kami mengajak para pelaku usaha CPO di seluruh Indonesia, untuk berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusinya dalam implementasi transaksi melalui Bursa CPO Indonesia," ujar Plt. Kepala Bappebti Kasan dalam keterangan resminya, Jakarta, ditulis Minggu (7/7).

"Pelaku usaha CPO diharapkan untuk tidak lagi menggunakan harga dari bursa Malaysia dan Rotterdam, namun sepenuhnya menggunakan harga dari Bursa CPO Indonesia,” harap Kasan.

Menurutnya CPO merupakan komoditas strategis yang memiliki potensi ekspor tinggi sehingga perlu dioptimalkan. Untuk itu, Bappebti membentuk Bursa CPO Indonesia yang diresmikan pada Oktober 2023 sebagai salah satu usaha dalam tata kelola CPO.

Kasan menambahkan, transaksi di Bursa CPO Indonesia diharapkan akan membentuk harga acuan yang dapat digunakan untuk mendorong perbaikan harga tandan buah segar (TBS) oleh Kementerian Pertanian.

Selain itu, agar harga acuan biodiesel yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi lebih akurat. Harga acuan yang terbentuk dapat digunakan sebagai pembobot harga tertinggi dalam penetapan harga referensi ekspor CPO.

“Harga yang terbentuk di Bursa CPO Indonesia harus menjadi rujukan untuk penetapan harga TBS dan biodiesel. Untuk itu, kami berharap Kementerian Pertanian mendorong penggunaan harga dari Bursa CPO Indonesia dalam penetapan harga TBS," ucap Kasan.

"Selain itu, Kementerian ESDM juga diharapkan menggunakan harga dari Bursa CPO Indonesia dalam kebijakan penetapan harga acuan biodiesel," sambungnya.

Kasan menyebut, saat ini, Bursa CPO Indonesia memfasilitasi perdagangan CPO secara fisik dan futures. Nilai transaksi CPO futures dalam Bursa CPO Indonesia mencapai 17.356 lot atau 86.780 ton pada Januari-Juni 2024. Sebanyak 51 pelaku usaha telah menjadi anggota Bursa CPO Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia berhasil mencatatkan surplus selama 49 bulan berturut-turut pada Mei 2024 dengan nilai sebesar USD2,93 miliar. Nilai tersebut naik 7,7 persen (MoM) dibandingkan April 2024 senilai USD 2,72 miliar.

“Salah satu penopang surplus neraca perdagangan pada Mei 2024 adalah nilai ekspor nonmigas yang mencapai USD4,26 miliar. Nilai ekspor nonmigas tersebut tentunya didukung dengan nilai ekspor CPO yang mencapai USD1,08 miliar,” tutur Kasan.

Sementara itu, Sekretaris Bappebti, Olvy Andrianita mengatakan, tujuan pembentukan bursa CPO adalah untuk
penguatan tata kelola perdagangan CPO di Indonesia. Bursa CPO Indonesia diharapkan dapat membentuk harga CPO yang menjadi rujukan di pasar domestik maupun internasional.

Hal tersebut karena harga yang tercipta di Bursa CPO Indonesia diperoleh secara transparan, adil, dan sesuai dengan waktu nyata.

Olvy melanjutkan, Bursa CPO Indonesia dibentuk berlandaskan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Undang-undang tersebut mengamanatkan pemerintah untuk membentuk acuan harga melalui bursa berjangka.

Hal tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah di Bursa Berjangka dan Peraturan Tata Tertib (PTT) sebagai pedoman teknisnya.

“Kebijakan perdagangan CPO melalui bursa CPO Indonesia bersifat sukarela untuk pasar dalam negeri. Namun, dalam perkembangannya tentu harus mampu mendorong penguatan ekspor komoditas CPO di pasar global," ujar Olvy.

Pengusaha Dorong Anggotanya Aktif di Bursa CPO

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan dan Promosi GAPKI, Manumpak Manurung mengharapkan anggota GAPKI untuk turut aktif dalam bertransaksi dan menjadi anggota bursa. Hal ini agar para anggota GAPKI ikut menentukan harga TBS dan CPO di dalam bursa.

“Kalimantan Barat memang menjadi produsen CPO terbesar kedua setelah Riau. Namun, belum banyak pelaku usaha yang ikut mendorong harga dalam Bursa CPO Indonesia. Kami berharap anggota GAPKI aktif bertansaksi agar ikut menentukan harga TBS dan CPO di dalam bursa,” ucap Manumpak.

Kepala Bidang SDM dan Hubungan Internasional DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Djono Albar Burhan mendukung adanya Bursa CPO di Indonesia. Kehadiran Bursa CPO Indonesia berdampak bagi petani kelapa sawit karena produk TBS yang dihasilkan petani kelapa sawit merupakan produk hulu dari CPO.

Penetapan harga TBS diharapkan mengacu pada harga acuan CPO di bursa sehingga penetapan harga TBS menjadi lebih cepat dan transparan.

“Setelah adanya Bursa CPO Indonesia, harga TBS relatif semakin stabil. Kestabilan harga ini merupakan hal yang diharapkan para petani kelapa sawit,” ujar Djono.

Djono mengungkapkan, perlunya Bursa CPO Indonesia untuk memfasilitasi perdagangan bursa minyak inti kelapa sawit (palm kernel oil/PKO). Hal ini karena PKO juga menjadi faktor penentu harga TBS.

Selain itu, bursa diharapkan menjadikan petani kelapa sawit sebagai mitra strategis dalam penguatan tata kelola perdagangan CPO di Indonesia.

(FAY)

IDXChannel - Pelaku usaha mengeluhkan lemahnya tindakan pemerintah dalam menangani produk impor ilegal, terutama di sektor tekstil.

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman mengatakan, maraknya PHK massal dan tutupnya bisnis industri TPT, merupakan imbas dari bebas masuknya produk impor tekstil secara ilegal di pasaran dalam negeri.

Dia menambahkan, barang-barang tekstil, yang salah satunya produk pakaian jadi begitu bebas berkeliaran, baik di pasar luring maupun daring.

"Ini merupakan pernyataan perang kami terhadap mafia impor dan kroni-kroninya yang ada di pemerintahan termasuk beking aparat yang terlibat di dalamnya," ujar Nandi melalui keterangan resminya, Minggu (7/7).

Nandi mengungkapkan, sindikasi mafia impor ilegal ini sudah bercokol dan diketahui menjadi rahasia umum di tengah masyarakat. Terlebih, sambungnya, sebagian besar pemerintah sudah mengetahui permasalahan importir ilegal tersebut.

"Pemerintah sudah sangat paham bahwa penyebab PHK dan penutupan pabrik adalah karena maraknya praktik impor ilegal yang melibatkan pejabat atau pegawai kementerian, importir nakal, hingga aparat penegak hukum sebagai sindikat mafia impor yang bersarang di Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan," katanya.

Nandi berharap agar pemerintah di bawah naungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih tegas untuk menindak permasalahan utama yang mengganggu industri tekstil dalam negeri, yakni produk impor tekstil ilegal.

"Kami menolak praktik impor borongan atau kubikasi dan praktik semua bentuk praktik impor ilegal," tegas Nandi.

Dia melanjutkan, aliansi pengusaha dan pekerja TPT, baik skala besar, menengah hingga industri kecil menengah (IKM) meminta pemerintah agar tegas menolak intervensi negara-negara asing dalam memengaruhi kebijakan perlindungan pasar dalam negeri Indonesia.

"Kami juga meminta pemerintah untuk berani menolak segala bentuk intervensi negara asing terhadap kebijakan pasar domestik termasuk intervensi yang dilakukan oleh mafia impor bersama kroni-kroninya, serta para retailer barang-barang impor," terang Nandi.

Sebelumnya hal senada juga dikatakan Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta.

Redma membantah pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani bahwa penyebab industri tekstil gulung tikar karena adanya praktik dumping.

Redma menilai itu sebagai pengalihan isu lantaran adanya kegagalan dalam mengontrol Direktorat Jenderal Bea Cukai, yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.

“Kita bisa melihat dengan mata telanjang, bagaimana banyak sekali oknum di Bea Cukai terlibat dan secara terang-terangan memainkan modus impor borongan atau kubikasi dengan wewenangnya dalam menentukan impor jalur merah atau hijau di pelabuhan,” ujar Redma, baru-baru ini.

Redma mengatakan, kinerja buruk Bea Cukai tersebut mengakibatkan adanya peningkatan barang impor tidak tercatat dari China sejak 2021 sampai 2023.

"Hal ini dapat terlihat jelas dari data trade map, di mana gap impor yang tidak tercatat dari China terus meningkat USD2,7 miliar di 2021 menjadi USD2,9 miliar di 2022 dan diperkirakan mencapai USD4 miliar di 2023," kata Redma.

(FAY)

IDXChannel - Dinding Tol JORR di kawasan Jalan Mulia Bhakti, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan sempat ambrol pada Sabtu, 6 Juli 2024 kemarin hingga menutupi Jalan Mulia Bhakti tersebut. Saat ini, jalan perumahan warga itu telah bisa dilalui kendaraan.

"Kemarin sewaktu longsor jalannya tak bisa dilalui sama sekali, kan menutupi jalanan hampir ke depan [pagar rumah kontrakannya]," kata salah seorang warga, Saifudin di lokasi, Minggu (7/6/2024).

Menurutnya, saat longsor terjadi, dia tengah berada di depan bengkel ban tempatnya bekerja. Mendadak, terdapat suara bergemuruh seperti mobil hingga membuatnya tersentak kaget hingga akhirnya dia melihat tanah dan batu puing berjatuhan.

"Ada suara gemuruh, lalu pada terlempar batu-batuan sama tanah, begitu saya lihat tanah udah ke bawah saja, lalu saya lari. Gak lama sih peristiwanya, ternyata itu dari dinding (Tol JORR Longsor)," jelasnya.

Beruntung, kata dia, tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, tak ada warga yang tengah melintas ataupun nongkrong di depan bengkel bannya tersebut. Hanya ada sejumlah kendaraan saja yang terkena puing longsoran hingga membuat kendaraan tersebut lecet-lecet.

"Biasanya memang sering ramai, orang nongkrong karena kan sering anak-anak Kampus Moestopo parkir kendaraan, tapi karena kondisinya kan hujan yah jadi sepi," katanya.

Saat ini, tampak dinding Tol JORR yang mengalami longsor itu diberikan garis kuning dan terpal penutup. Diberikan pula seperti jaring penahan agar tak lagi longsor.

Jalan Mulia Bhakti yang sempat tertutup oleh puing longsoran itu kini telah bisa dilintasi kendaraan meski harus berhati-hati lantaran jalanan yang licin pasca diguyur hujan pagi tadi. Sedangkan Jalan Bintaro Permai 6, yang juga sempat terkena longsoran telah benar-benar bersih dari puing longsoran.

Disamping itu, tepat di atas Jalan Tol JORR, di lajur jalanan yang di pinggirannya terjadi longsoran diberikan tanda agar pengendara tak melintasi bagian pinggiran jalan. Tak ada penutupan jalan tol Jalur Pondok Pinang-TMII.

(SLF)

IDXChannel - PT Geo Dipa Energi (Persero) bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) memanfaatkan gas ikutan dari panas bumi untuk digunakan sebagai pupuk ramah lingkungan.

Pupuk yang dinamakan Sulasih Sulandjana tersebut merupakan hasil inovasi yang memanfaatkan mineral ikutan panas bumi dan limbah seafood yang diolah sehingga menghasilkan pupuk kaya nutrisi dan ramah lingkungan.

Pupuk dan booster ini membantu para petani Dieng dalam meningkatkan hasil panen dan mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan.

Direktur Utama PT Geo Dipa Energi Yudistian Yunis mengatakan, dengan adanya pupuk Sulasih Sulandjana ini diharapkan akan meningkatkan produksi tanaman pertanian di Dieng. Namun demikian, penanaman tanaman pertanian juga harus dilakukan secara baik dan bijak.

“Pupuk Sulasih Sulandjana diharapkan tingkat produksi tanaman-tanaman kita di Dieng bisa dilipatgandakan tanpa harus menanam di lahan kritis,” kataYudistian di Kantor GeoDipa, Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah Minggu (7/7/2024).

Sebelumnya, GeoDipa bersama UGM dan pemerintah daerah setempat melakukan panen perdana Pupuk Sulasih Sulanjana di Desa Karang Tengah, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada Jumat (5/7/2024).

Sebagai informasi, UGM telah melakukan penelitian dan pengujian terhadap pupuk tersebut sejak tahun lalu. Diharapkan melalui inovasi ini bisa diimplementasikan masyarakat secara tepat dan baik untuk meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat.

Dekan Fakultas Teknik UGM Selo, melihat tingginya peluang pemanfaatan pupuk Sulasih Sulandjana yang sangat cocok untuk tanaman-tanaman di Dieng. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan secara luas untuk meningkatkan penggunaan tanaman-tanaman pertanian.

Lebih lanjut, Dosen Fakultas Geologi UGM Pri Utami menyampaikan harapannya agar masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat dari Pupuk Sulasih Sulandjana secara luas.

“Harapan kami pupuk ini dapat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia demi mewujudkan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Seperti contoh, kami sudah menggunakan pupuk ini di Kecamatan Gamping pada tanaman cabe rawit serta di Kabupaten Purworejo pada tanaman padi,” katanya.

(SLF)

IDXChannel - Dinding Tol JORR di kawasan Jalan Mulia Bhakti Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan mengalami longsor pada Sabtu, 6 Juli 2024 kemarin. Saat ini, terpantau tanah yang longsor itu telah dibersihkan dari jalanan.

Berdasarkan pantauan, dinding Tol JORR yang mengalami longsor itu terletak di Jalan Mulia Bhakti, RT 06/01, Bintaro, Pesanggrahan, yang mana tepat di bawah kolong Jalan Bintaro Permai 6.

Tanah dan bebatuan dari dinding yang longsor hingga ke Jalan Bintaro Permai 6 itu telah dibersihkan sejak Sabtu, 6 Juli 2024 semalam pasca longsor terjadi.

Longsoran juga sempat menutupi seluruh Jalan Mulia Bhakti hingga akses jalan tersebut tak bisa dilalui oleh kendaraan. Namun kini, Jalan Mulia Bhakti sudah bisa dilalui meski harus dilalui secara berhati-hati.

Pasalnya, tanah yang longsor itu masih ada di pinggiran lokasi longsor, ditambah jalanan yang lincin imbas tanah terkena air hujan yang pada Minggu (7/6/2024) pagi tadi melanda kawasan tersebut. Dinding yang longsor sendiri tampak ditutup oleh terpal dan diberikan garis kuning.

Terdapat sejumlah kendaraan alat berat yang terparkir di Jalan Mulia Bhakti, yang mana kendaraan itu digunakan untuk melakukan pembersihan puing longsoran semalam.Di pinggirannya, dipasangi pula penahan longsor agar tanah hingga bebatuan tak kembali longsor.

(SLF)

IDXChannel - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong pemerintahan Presiden Terpilih untuk berani menempuh langkah pengalihan subsidi LPG ukuran 3 kilogram (kg) dengan pembangunan jaringan gas (jargas) kota dan secara bertahap. Tujuannya guna mengurangi alokasi subsidi untuk wilayah yang akan dibangun jaringan gas tersebut.

Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa atau yang akrab disapa Ifan mengatakan, keberadaan jargas kota akan menjadi solusi terbaik untuk menggantikan subsidi dan biaya dikeluarkan pemerintah untuk mendistribusikan LPG yang mencapai Rp830 triliun.

Ifan menilai, kebijakan saat ini tidak memberikan perubahan yang signifikan dalam kebijakan jargas. Sementara subsidi LPG akan terus membebani anggaran pemerintah ke depan.

“Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan berani dalam mengambil langkah strategis untuk mengganti subsidi LPG menjadi perluasan jaringan gas kota demi menghemat APBN, karena penggunaan subsidi saat ini tidak tepat sasaran," ucap dia dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (7/7).

Ifan menuturkan, pengembangan jargas termasuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) mengacu pada Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018. Pengembangan jargas juga masuk dalam RPJMN 2020-2024, di mana telah ditetapkan target penggunaan jargas sampai 2024 yang mencapai 4 juta sambungan rumah (SR).

Namun sayang, dia mengakui, realisasi jargas sampai dengan 2024 hanya mencapai 20 persen dari target APBN. Hal ini disebabkan kebijakan monopoli kepada PT Pertamina Gas Negara Tbk atau PGN (PGAS) yang tidak membuka dan berhasil melibatkan BUMD dan swasta untuk melakukan investasi di jargas kota.

"Keterbatasan jaringan pipa gas mengakibatkan konsumen bergantung pada LPG khususnya kemasan 3 kg," ujar Ifan.

Data menunjukkan, konsumsi LPG 3 kg terus meningkat setiap tahun, sementara LPG (non subsidi) stagnan dan cenderung turun dan terindikasi beralih ke LPG bersubsidi.

Tercatat, tingkat konsumsi LPG 3 kg meningkat dari 6,8 juta Metrik Ton (MT) di 2019 menjadi 8,07 juta MT di 2023. Naik 3,3 persen secara rata rata dalam lima tahun terakhir.

Sejalan dengan hal tersebut, biaya subsidi LPG 3 kg terus meningkat (rata rata tumbuh 16 persen selama lima tahun), dari Rp54,1 triliun pada 2019 menjadi Rp117,8 triliun di 2023.

"Tahun ini, terdapat alokasi subsidi LPG sebesar Rp87,5 trilliun. Sehingga sejak 2019, total subsidi yang diberikan pemerintah untuk gas sudah mencapai Rp460,8 triliun," tutur Ifan.

Dengan fakta bahwa mayoritas LPG berasal dari impor, maka dapat diperkirakan total nilai impor LPG selama periode 2019-2023 mencapai Rp288 trilliun.

Dengan membandingkan total biaya subsidi LPG dalam periode yang sama (yakni sebesar Rp373 trilliun), maka rasio biaya impor LPG mencapai 77 persen dari total subsidi LPG.

"Jika digabung dengan subsidi tahun ini, total biaya subsidi dan nilai impor tersebut mencapai Rp833,8 triliun," Ifan memaparkan.

Besaran tersebut sangat signifikan karena mencerminkan devisa yang hilang serta opportunity loss yang subtansial, terutama apabila dapat digunakan untuk pembangunan dan pengembangan jargas kota.

Tanpa ada perubahan signifikan dalam kebijakan jargas, subsidi LPG akan terus membebani anggaran Pemerintah ke depannya.

Sebagai ilustrasi, Ifan mencontohkan, apabila 50 persen dari total akumulasi dana subsidi LPG digunakan untuk pembangunan jargas kota, dengan asumsi satu sambungan rumah (SR) senilai Rp10 juta, maka dapat dibangun 23 juta SR dalam periode lima tahun.

Tidak hanya ini akan melewati target RPJMN, peralihan ini juga akan berdampak signifikan terhadap penurunan impor LPG dan penghematan devisa bagi negara.

Ifan berpendapat, skema jargas dapat dikembalikan lagi ke skema APBN yang pernah dilaksanakan sejak 2011-2019 dan berhasil mencapai sekitar 600 ribu SR. Serta menyetop penggunaan APBN untuk pembangunan pipa transmisi yang tidak ekonomis secara sisi permintaan, seperti Cisem, Dumai-Semangke, atau ruas lainnya.

“Ruas-ruas tersebut berdekatan dengan industri, antara lain Kawasan Industri Kendal, Kilang Batang, Kilang Balongan, dan Kilang Patimban, sehingga dipastikan akan menarik banyak minat investasi BUMN, BUMD, atau swasta untuk pembiayaan pembangunannya. Jadi APBN dapat digunakan pada proyek strategis nasional yang lebih tepat untuk mewujudkan energi berkeadilan," jelas Ifan.

Lebih lanjut, untuk menunjang adopsi penggunaan jargas tersebut, diperlukan kebijakan alokasi gas dari sisi hulu sampai ke distribusi yang transparan oleh Kementrian ESDM.

Dengan kebijakan yang transparan, risiko ketidakpastian pasokan bagi pelaku usaha niaga gas akan berkurang dan pengembangan sektor hilir migas akan makin pesat.

"Pemerintah juga perlu mempertimbangkan insentif fiskal bagi badan usaha yang berminat mengembangkan jaringan pipa gas ke konsumen dengan memberikan prioritas kepada badan usaha niaga gas dan LPG yang telah ada," saran Ifan.

(FAY)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) akan melelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang Rupiah pada Selasa pekan depan (9/7). Pemerintah membidik dana hingga Rp36 triliun dari lelang tersebut.

Lelang SUN dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2024. Lelang akan berlangsung selama dua jam, dibuka pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB. Sementara tanggal setelmen Kamis (11/7).

"Target indikatif lelang Rp24 triliun dan target maksimalnya Rp36 triliun," tulis DJPPR dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (7/7).

Ada tujuh seri SUN yang siap dilelang pekan depan, yakni SPN03241009 (New Issuance), SPN12250710 (New Issuance, FR0101 (Reopening), FR0100 (Reopening), FR0098 (Reopening), FR0097 (Reopening), dan FR0102 (Reopening).

Tingkat kupon atau imbal hasil yang ditawarkan mulai ari 6,62 persen sampai dengan 7,12 persen.

Penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metode harga beragam (multiple price).

SUN yang dilelang memiliki nominal sebesar Rp1 juta per unit. Semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang.
Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang.

Berikut peserta lelang SUN:

1. Dealer Utama:

Citibank N.A., Deutsche Bank AG, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Panin Tbk.

Ada pula PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank ANZ Indonesia, Standard Chartered Bank, JP Morgan Chase Bank N.A., PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

2. Lembaga Penjamin Simpanan;

3. Bank Indonesia.

(FAY)

IDXChannel - Penumpang Whoosh terus mengalami peningkatan secara bertahap. PT KCIC bahkan mencatatkan rekor volume penumpang harian tertinggi selama musim liburan kali ini.

Pada 27 Juni 2024, Whoosh melayani 22.249 penumpang per hari, rekor tersebut kembali pecah di 4 Juli 2024 dengan melayani 23.847 penumpang.

Puncaknya terjadi pada 5 Juli 2024 dengan 24.135 penumpang.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan peningkatan signifikan ini merupakan pencapaian yang membanggakan bagi KCIC, terutama dalam melayani penumpang di musim liburan kali ini.

"Angka 24 ribu penumpang per hari mencerminkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kereta cepat Whoosh yang nyaman, cepat, dan efisien," ujar Eva dalam keterangan resminya, Sabtu (6/7/2024).

Pada momen liburan kali ini, peningkatan volume penumpang terjadi sangat signifikan. Rata-rata harian volume penumpang yang pada umumnya berkisar 15 ribu hingga 16 ribu penumpang di hari kerja dan 18 ribu penumpang di akhir pekan, melonjak hingga sekitar 30 persen.

Pada periode 14 Juni 2024 hingga 14 Juli 2024, KCIC telah menjual sekitar 500 ribu tiket Whoosh. Adapun yang sudah diberangkatkan pada 14 Juni 2024 hingga 6 Juli 2024 sudah sekitar 450 ribu penumpang.

"Secara total, sejak dioperasikan secara komersial pada 17 Oktober 2023 sampai dengan 5 Juli 2024, KCIC telah melayani 3,9 juta penumpang," kata Eva.

Banyak wisatawan dan keluarga yang memilih Whoosh sebagai moda transportasi utama untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata di musim liburan kali ini. Kecepatan, kenyamanan, dan bundling promosi dengan 12 destinasi wisata menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh layanan Whoosh.

Tidak sedikit pula penumpang pebisnis yang membutuhkan perjalanan cepat dan tepat waktu untuk keperluan pekerjaan mereka.

Eva menambahkan, KCIC akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhan penumpang melalui berbagai inovasi.

"Peningkatan jumlah penumpang ini merupakan bukti nyata dari kepercayaan masyarakat terhadap layanan kami. Kami sangat bangga dapat melayani penumpang dengan standar yang tinggi, terutama di momen liburan ini. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan memberikan pengalaman terbaik bagi setiap penumpang," ujar dia.

Adapun benefit promo wisata yang bisa didapatkan oleh penumpang Whoosh adalah sebagai berikut :

1. Free Entry dan Free Shuttle Dusun Bambu dari Stasiun Padalarang
2. Free Entry Farmhouse
3. Free Entry Floating Market
4. Free Entry The Great Asia Afrika
5. Diskon 15% di Baker Street Resto cabang Cimandiri.
6. Free Entry Tepi Danau
7. Free Entry Tepi Kota Healing
8. Free Entry The Lodge Maribaya & Fairy Garden Bandung
9. Diskon 20% di Seluruh Restoran The Lodge Maribaya & Fairy Garden Bandung
10. Diskon 20% dan Free Shuttle The Lodge Camp & Village dari Stasiun Bandung
11. Free Entry dan Free Shuttle Dago Dream Park dari Stasiun Padalarang
12. Diskon 10% Setiap Hari dan Beli 2 Gratis 1 Setiap Jumat di Wahoo Waterworld Padalarang

(FRI)

IDXChannel - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto, bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam rangka membahas isu operasional serta upaya bersama meningkatkan produksi hulu migas di provinsi tersebut pada Rabu (3/7/2024) di Batam.

Dwi mengatakan Provinsi Riau merupakan penghasil minyak mentah terbesar di Indonesia saat ini. Dengan kinerja lifting migas mencapai 180.000 BOPD (barel minyak per hari) atau 30 persen dari lifting nasional.

Dia pun mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Pemprov Riau (Pemerintah Provinsi) bagi industri hulu migas selama ini.

Menurut dia, dibutuhkan sinergi bersama antara SKK Migas dan Pemprov Riau untuk mengatasai berbagai isu di lapangan. Hal itu sejalan dengan upaya SKK Migas agar total produksi di Provinsi Riau dapat meningkat guna mengejar target 1 juta BOPD.

“Selain itu, keberadaan industri hulu migas juga harus memberikan dampak positif kepada masyarakat antara lain melalui DBH (Dana Bagi Hasil) Migas, PI (Participating Interest) 10 persen, dan program pengembangan masyarakat," kata Dwi dalam keterangan resminya, Sabtu (6/7/2024).

Dwi menambahkan total realisasi investasi hulu migas di Provinsi Riau selama tahun 2020 hingga 2023 mencapai Rp274 triliun. Sementara itu, rencana investasi di tahun 2024 sebesar Rp69 triliun.

"Investasi dari hulu migas tentunya juga akan memberikan multiplier effect bagi Provinsi Riau, kami terus mendorong KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) untuk menyerap tenaga kerja lokal serta memprioritaskan penyediaan barang dan jasa lokal," ujar dia.

Dalam pertemuan tersebut, Dwi juga menyampaikan empat hal terkait dukungan operasional yang diperlukan dari Pemprov Riau yakni masih adanya kendala infrastruktur di sekitar wilayah operasi yang memerlukan dukungan perbaikan oleh Pemprov Riau, dukungan pemulihan situasi darurat di Wilayah Kerja (WK) CPP yang menyebabkan turunnya produksi sejak Februari 2024, tumpang tindih lahan di area kawasan hutan, dan kendala pengadaan tanah skala besar.

Pj. Gubernur Provinsi Riau, SF Hariyanto, menegaskan komitmen dari Pemprov Riau untuk mendukung kelancaran operasi hulu migas di wilayahnya. Ia menyatakan langkah-langkah konkret akan segera diambil dengan melakukan koordinasi bersama pihak-pihak terkait untuk mengatasi berbagai isu yang disampaikan oleh SKK Migas.

"Hal ini penting, terlebih lagi Riau telah mengelola PI 10% melalui BUMD Riau Petroleum di WK Rokan, Siak, dan Kampar. Sehingga Pemprov berkepentingan agar operasi migas dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti, sehingga target produksi dapat tercapai," kata Hariyanto.

Pihaknya juga akan berkoordinasi membahas upaya-upaya penyelesaian masalah di lapangan, mengingat Provinsi Riau masih menjadi tulang punggung produksi minyak nasional.

Oleh karena itu, lanjutnya, penyelesaian isu-isu yang ada menjadi prioritas Pemprov Riau. Pihaknya juga akan bekerja sama dengan instansi terkait, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterapkan dengan cepat dan efektif.

Hariyanto juga berharap sinergi antara SKK Migas dan Pemprov Riau dapat terus ditingkatkan. Menurutnya, peningkatan produksi migas di wilayah Provinsi Riau tidak hanya penting bagi sektor energi nasional tetapi juga memiliki dampak positif yang signifikan bagi masyarakat setempat.

"Sinergi ini akan membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kontribusi ekonomi yang berkelanjutan," ujar dia.

(FRI)

IDXChannel - Dulunya para pedagang bunga yang ada di Pasar Bratang Kota Surabaya sepi pembeli. Jangankan untuk membeli, orang-orang yang melintas di sekitar area Pasar Bratang saja langsung menutup hidung lantaran aroma tak sedap sampah yang menyeruak menusuk hidung.

Itulah kondisi lapak para pedagang bunga yang menjual tanaman hias di lahan pembuangan sampah. Ketua Klaster Bunga Bratang, Agus Subali bercerita awalnya memang tempat yang dijadikan para pedagang bunga untuk mencari penghasilan itu adalah lokasi pembuangan sampah sementara dari masyarakat sekitar.

"Kemudian ada beberapa orang sesepuh kami yang membuka lahan sebagai lapak (menjual tanaman). Lama kelamaan muncul komunitas penjual bunga," ujar Agus lewat keterangan resmi, Sabtu (6/7/2024).

Lantaran punya kepentingan yang sama, yaitu sama-sama ingin memiliki tempat berjualan yang nyaman, sekaligus memperbaiki perekonomian, Klaster Bunga Bratang pun mulai terbentuk. Anggota Klaster Bunga Bratang berinisiatif agar lokasi mereka berjualan bisa semakin dikenal masyarakat luas dan ramai pembeli.

Melihat potensi yang dimiliki Klaster Bunga Bratang, sekitar empat tahun lalu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) pun memberikan bantuan. Alhasil, kini lapak milik 70 pedagang di Klaster Bunga Bratang pun telah berubah signifikan.

"Di sini kami sudah 35 tahun menjadi pedagang bunga. Dulu belum tertata rapi seperti ini, baru beberapa tahun belakangan lokasinya jadi seperti ini. Kami juga sangat terbantu sekali dengan adanya bantuan dari BRI," kata Agus.

Agus mengaku sejak ada pengembangan dan penataan, lokasi berniaga Klaster Bunga Bratang jauh lebih baik dan nyaman. Bukan hanya lokasi saja yang nyaman, Klaster Bunga Bratang pun ikut menciptakan kenyamanan lain bagi para anggotanya, di mana mereka tak sungkan untuk saling berbagi informasi edukatif mengenai dunia hortikultura.

Pertukaran informasi dengan semangat yang membangun itu pun biasa dilakukan di gazebo yang merupakan salah satu fasilitas yang diberikan BBRI untuk Klaster Bunga Bratang.

"Kami di sini biasa ngobrol-ngobrol dan rapat di gazebo. Jadi kalau ada pedagang senior bisa saling memberikan masukan kepada teman yang baru. Selain bantuan fasilitas gazebo, kami juga dibantu akses modal dan itu yang penting. Kami dapat KUR dari BRI dengan pembayaran bunga yang sangat murah sekali. Besar pinjaman bervariasi tergantung dari masing-masing pedagang,” tutur Agus.

Agus menyebut, dengan adanya bantuan tersebut, perekonomian para pedagang ikut terbantu. Buktinya, mereka bukan hanya bisa mencukupi kebutuhan pokok keluarga, tapi juga anak-anak mereka bisa mendapat pendidikan yang layak.

"Kalau dulu orang-orang pedagang bunga di sini tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya sampai jenjang yang lebih tinggi, alhamdulilah dengan adanya usaha ini, kami bisa memberikan pendidikan sekolah kepada anak-anak hingga kuliah. Selain itu, teman-teman pedagang juga bisa membeli rumah tinggal, jadi istilahnya ekonomi semakin membaik," katanya.

Selain menguntungkan Klaster Bunga Bratang, kegiatan pembinaan dan pemberdayaan dari BBRI juga memberikan kenyamanan kepada para pembeli tanaman hias.

"Soalnya ada pembayaran nontunai yang mempermudah, jadi customer tidak perlu sedia uang tunai. Sekarang sudah ada QRIS, jadi bisa langsung transaksi antara pedagang dan customer, jadi sama-sama memudahkan," kata Agus.

Dengan kegiatan pemberdayaan dari BBRI, Agus berharap agar Klaster Bunga Bratang bisa terus mendapat dukungan dan pendampingan dari BBRI agar dapat terus mengembangkan usahanya. Dia juga berharap kolaborasi dapat terjalin dalam jangka panjang, untuk membantu penjualan bunga supaya bisa laris manis.

"Dengan kemajuan zaman ini kita diberikan kemudahan dalam penjualan ataupun dibantu branding supaya tidak ketinggalan zaman," katanya.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Mikro BBRI Supari mengungkapkan BBRI memiliki komitmen untuk terus mendampingi dan membantu pelaku UMKM lewat program Klasterkuhidupku. Hingga nantinya, UMKM yang tumbuh dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha di daerah lain.

"Kami berkomitmen untuk terus mendampingi dan membantu pelaku UMKM, tidak hanya dengan memberikan modal usaha, tetapi juga melalui pelatihan-pelatihan usaha dan program pemberdayaan lainnya, sehingga UMKM dapat tumbuh dan berkembang," ujar Supari.

(RFI)

IDXChannel - PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Bank DKI) siap mendukung kebutuhan transaksi perbankan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PW Muhammadiyah) DKI Jakarta.

Dukungan tersebut dilakukan melalui Unit Usaha Syariah (UUS) Bank DKI, yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), dan ditandatangani oleh Direktur Ritel dan Syariah Bank DKI, Henky Oktavianus dan Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, Akhmad H Abubakar.

Proses penandatanganan MoU dilakukan di Jakarta, pada Sabtu (6/7/2024), bertepatan dengan Pengajian Rutin Bulanan, yang dihadiri oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dan Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo. Melalui kerja sama ini, Bank dki berharap dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah di lingkup masyarakat DKI Jakarta.

"Bank DKI melalui Unit Usaha Syariah terus mengembangkan produk dan layanan yang inovatif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Agus, dalam keterangan resminya, di sela acara.

Menurut Agus, pihaknya yakin bahwa kolaborasi Bank DKI dengan PWM DKI Jakarta bakal dapat memperluas jangkauan layanan keuangan syariah, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian syariah di Jakarta.

"Bank DKI juga terus mendukung layanan perbankan digital yang dapat dipergunakan oleh PW Muhammadiyah dan juga Amal Usaha Muhammadiyah untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan tempat ibadah," ujar Agus.

Agus menjelaskan, ruang lingkup MoU ini mencakup kerja sama penyediaan produk dan layanan keuangan syariah bagi PWM DKI Jakarta, di antaranya pembukaan produk tabungan, giro dan deposito, produk pembiayaan konsumer seperti Kredit Multi Guna iB dan KPR iB baik komersil maupun Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta pembiayaan ritel dan korporasi.

Ruang lingkup kesepahaman ini juga mencakup keagenan koperasi, layanan pendaftaran Haji dan Umroh, pemanfaatan produk dan layanan, serta program yang berdasarkan prinsip perbankan syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Di lain pihak, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan apresiasinya terhadap Bank DKI dan berharap dapat meningkatkan hubungan baik dengan Bank DKI.

Haedar juga menyampaikan harapannya agar Bank DKI dapat mendukung kebutuhan Muhammadiyah DKI Jakarta melalui transaksi yang memberikan kemudahan, keamanan serta memberikan manfaat kepada umat.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi, menambahkan bahwa kerja sama ini menandai langkah awal dari rangkaian program kolaboratif antara Bank DKI Unit Usaha Syariah dan PWM DKI Jakarta.

Kedua belah pihak berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang intensif guna memastikan implementasi kerja sama berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

"Dengan semangat kemitraan dan kolaborasi yang erat, Bank DKI Unit Usaha Syariah dan PWM DKI Jakarta berharap dapat bersama-sama mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia, serta memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat dan masyarakat secara keseluruhan," ujar Arie.

Menurut Arie, Bank DKI telah menerapkan sistem Dual Banking Leverage Model (DBLM) yang memungkinkan nasabah untuk mengakses produk dan layanan syariah di seluruh Kantor Cabang Bank DKI.

Ragam pilihan produk dan layanan syariah Bank DKI, diantaranya rekening tabungan iB, giro iB, deposito iB, hingga pembiayaan syariah seperti KUR, pembiayaan investasi, modal kerja, ritel dan mikro, serta Konsumer iB. (TSA)