Pemerintah berencana mengeluarkan skema baru subsidi energi. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ada opsi mengalihkan subsidi BBM dan listrik menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Proses pengkajian pun, menurut Bahlil, masih dijalankan sambil menanti laporan dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN.

"Untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," sambung mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM itu.

Ketika ditanya soal kemungkinan skema subsidi diubah jadi BLT, Bahlil pun membenarkan. Opsi yang dibahas memang mengerucut ke kebijakan tersebut.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ungkap Bahlil.

Dia juga bilang nantinya subsidi akan ada yang berbentuk tunai dan juga barang untuk komoditas BBM dan listrik.

"Jadi subsidi tetap ada, cuma ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang," kata Bahlil.

Soal apakah harga BBM subsidi akan dinaikkan sesuai harga pasar setelah subsidi baru ditetapkan, Bahlil tak mau menjawab dengan pasti. Semua kebijakan masih dikaji.

"Kita lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kita umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," pungkas Bahlil.

Subsidi LPG 3 Kg Tidak Berubah

Selain itu, Bahlil memastikan subsidi LPG 3 kilogram (kg) tidak akan beralih menjadi BLT.

"Kami sudah memutuskan untuk LPG kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa," ungkap Bahlil.

Alasannya, Bahlil mengatakan, LPG 3 kg sangat dibutuhkan untuk UMKM hingga konsumsi rumah tangga, maka dari itu skema subsidinya tidak akan diubah.

"Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini, itu yang kami akan usulkan kepada Bapak Presiden. Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat," ujar Bahlil.

Tapi Bahlil menegaskan subsidi tepat sasaran tetap berlaku untuk penyaluran LPG. Skema yang dipilih adalah subsidi tertutup dengan pendaftaran melalui NIK seperti yang selama ini sudah mulai dilakukan.

Masyarakat yang butuh subsidi akan diminta mendaftar, apabila profilnya tepat untuk menerima subsidi maka akan diberikan LPG subsidi.

"Iya, seperti itu. Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double," kata Bahlil.

Paling lambat proses pendaftaran subsidi berbasis NIK untuk LPG akan dilakukan pada kuartal pertama tahun depan.

"Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya," ujar Bahlil.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) semakin menguat menjadi opsi yang akan diambil pemerintah dalam upaya reformasi tata kelola subsidi energi (BBM dan listrik).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya bersama Kementerian dan Lembaga lain yang terkait telah menggelar rapat perdana pada Senin (4/11) di mana telah diputuskan akan dilakukan sejumlah ujicoba untuk skema subsidi BBM dan listrik tepat sasaran.

Skema BLT atau subsidi langsung kepada masyarakat pun menjadi salah satu opsi utama dalam perbaikan tata kelola subsidi ini.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (4/11).

Bahlil melanjutkan, dalam beberapa waktu ke depan masih akan dilakukan sejumlah ujicoba untuk menentukan formulasi yang tepat.

"Untuk subsidi listrik sama BBM kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati. Karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," sambung Bahlil.

Selain menentukan skema yang akan diadopsi, Pemerintah juga masih membahas bentuk payung hukum yang akan mengatur ketentuan soal reformasi subsidi BBM dan listrik ini.

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden," tegas Bahlil.

Bahlil memastikan tidak ada perubahan skema subsidi LPG 3 kg di tengah berbagai upaya reformasi subsidi energi.

Menurutnya, salah satu pertimbangan pemerintah yakni LPG 3 kg banyak dikonsumsi kelompok masyarakat rumah tangga hingga UMKM.

"Subsidi kami sudah putuskan untuk LPG kami akan usulkan kepada Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa. Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini karena ini terkait UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga," ujar Bahlil

JAKARTA, investor.id – Pemerintah telah membelanjakan anggaran sebesar Rp 102,8 triliun untuk subsidi energi per 31 Agustus 2024. Realisasi ini sudah mencapai separuh atau 55,3% dari target subsidi energi tahun ini sebesar Rp 185,87 triliun.

Adapun penggunaan subsidi energi ini terdiri dari Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah digunakan sebanyak 10.284,4 ribu kiloliter atau naik 0,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kemudian LPG 3 kg dengan realisasi mencapai 4.744,7 juta kilogram (Kg) dan tumbuh 1,6% dari periode Agustus 2023.

“LPG tabung 3 kg juga ada peningkatan 1,6%. LPG 3kg (telah dimanfaatkan) sebesar 4,744 juta kg jadi ini tumbuh dibandingkan tahun lalu. Ini berarti kegiatan ekonomi masyarakat untuk menggunakan tabung LPG 3 kg meningkat,” ucap Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta edisi September 2024 di Aula Mezzanine, Kantor Kementerian Keuangan pada Senin (23/9/2024).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, subsidi listrik mencapai 40,9 juta pelanggan atau meningkat 3,9% dari periode sama tahun lalu. “Listrik bersubsidi juga meningkat jumlah pelanggannya, tahun ini ada 40,9 juta pelanggan listrik yang tarifnya bersubsidi, peningkatannya 3,9%,” tutur Suahasil.

Mengutip buku Nota Keuangan, realisasi subsidi listrik selama periode 2020 – 2023 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4%, dari semula Rp 61,1 triliun pada 2020 menjadi Rp 68,7 triliun di 2023. Dalam outlook tahun anggaran 2024, subsidi listrik diperkirakan mencapai Rp 80,72 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, volume listrik bersubsidi, dan pembayaran kurang bayar subsidi tahun sebelumnya.

Sementara dalam rangka melaksanakan subsidi lebih tepat sasaran dan berkeadilan, pemerintah telah melakukan upaya pelaksanaan kebijakan Subsidi Listrik tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Sedangkan realisasi subsidi non energi telah mencapai Rp 44,1 triliun. Ini terdiri dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 195,4 triliun atau meningkat 29,5% dan debitur KUR berjumlah 3,3 juta orang atau tumbuh 21,2%. Realisasi penyaluran kredit tumbuh seiring dengan kinerja perekonomian.

“Peningkatan kredit lewat KUR ini juga bagus untuk mendorong perekonomian kita. Debitur KUR meningkat tahun lalu 2,7 juta tahun ini jadi 3,3 juta debitur KUR yang menerima KUR,” pungkas Suahasil.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut adanya peningkatan volume LPG 3 kg dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Dalam RAPBN 2025, tercatat volume LPG 3 kg bersubsidi sebesar 8,17 juta metrik ton. Angka ini lebih tinggi dibanding dengan APBN 2024 sebesar 8,03 juta metrik ton.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, kenaikan kuota itu karena meningkatnya permintaan dari masyarakat.

“Peningkatan ini didorong oleh permintaan LPG dari masyarakat. Jadi permintaan tinggi terus,”kata Bahlil dalam rapat dengan Komisi VII DPR, Selasa (27/8/2024).

Meski adanya peningkatan peningkatan volume LPG 3, Bahlil mengatakan pihaknya saat ini tengah mendorong adanya jaringan gas (jargas) guna menekan volume LPG 3 kg bersubisidi.

Selain itu, pihaknya juga sedang dalam rencana untuk membangun industri LPG di Indonesia. Saat ini, Bahlil menyebut bahwa sudah ada koordinasi dengan SKK Migas dan Pertamina untuk mencari bahan baku C3 dan C4 [propana dan butana].

“Memang problemnya adalah bahan baku tentang C3 dan C4, tapi kita lagi koordinasikan dengan SKK dan Pertamina nantinya untuk kita memikirkan langkah ini,” ujarnya.

Dalam paparannya, Bahlil juga mengungkapkan adanya kenaikan pada subsidi listrik di tahun 2025. Pada RAPBN 2025 tercatat subsidi listrik menjadi Rp90,22 triliun atau naik dari target dalam APBN 2024 sebesar Rp75,83 triliun.

“Subsidi listrik, tahun 2025 disepakati mencapai Rp90,22 triliun. Sudah termasuk kurang bayar, kurang bayar 2023 sebesar Rp2,02 triliun,” papar Bahlil.

Bahlil menyampaikan, kenaikan ini didorong oleh kenaikan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan di 2024 menjadi 42,08 juta pelanggan di 2025.

“Jadi naiknya kurang lebih sekitar 1 juta lebih pelanggan. Jadi itu bisa berdampak pada kenaikan,” ucap Bahlil.

IDXChannel - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong pemerintahan Presiden Terpilih untuk berani menempuh langkah pengalihan subsidi LPG ukuran 3 kilogram (kg) dengan pembangunan jaringan gas (jargas) kota dan secara bertahap. Tujuannya guna mengurangi alokasi subsidi untuk wilayah yang akan dibangun jaringan gas tersebut.

Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa atau yang akrab disapa Ifan mengatakan, keberadaan jargas kota akan menjadi solusi terbaik untuk menggantikan subsidi dan biaya dikeluarkan pemerintah untuk mendistribusikan LPG yang mencapai Rp830 triliun.

Ifan menilai, kebijakan saat ini tidak memberikan perubahan yang signifikan dalam kebijakan jargas. Sementara subsidi LPG akan terus membebani anggaran pemerintah ke depan.

“Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan berani dalam mengambil langkah strategis untuk mengganti subsidi LPG menjadi perluasan jaringan gas kota demi menghemat APBN, karena penggunaan subsidi saat ini tidak tepat sasaran," ucap dia dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (7/7).

Ifan menuturkan, pengembangan jargas termasuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) mengacu pada Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018. Pengembangan jargas juga masuk dalam RPJMN 2020-2024, di mana telah ditetapkan target penggunaan jargas sampai 2024 yang mencapai 4 juta sambungan rumah (SR).

Namun sayang, dia mengakui, realisasi jargas sampai dengan 2024 hanya mencapai 20 persen dari target APBN. Hal ini disebabkan kebijakan monopoli kepada PT Pertamina Gas Negara Tbk atau PGN (PGAS) yang tidak membuka dan berhasil melibatkan BUMD dan swasta untuk melakukan investasi di jargas kota.

"Keterbatasan jaringan pipa gas mengakibatkan konsumen bergantung pada LPG khususnya kemasan 3 kg," ujar Ifan.

Data menunjukkan, konsumsi LPG 3 kg terus meningkat setiap tahun, sementara LPG (non subsidi) stagnan dan cenderung turun dan terindikasi beralih ke LPG bersubsidi.

Tercatat, tingkat konsumsi LPG 3 kg meningkat dari 6,8 juta Metrik Ton (MT) di 2019 menjadi 8,07 juta MT di 2023. Naik 3,3 persen secara rata rata dalam lima tahun terakhir.

Sejalan dengan hal tersebut, biaya subsidi LPG 3 kg terus meningkat (rata rata tumbuh 16 persen selama lima tahun), dari Rp54,1 triliun pada 2019 menjadi Rp117,8 triliun di 2023.

"Tahun ini, terdapat alokasi subsidi LPG sebesar Rp87,5 trilliun. Sehingga sejak 2019, total subsidi yang diberikan pemerintah untuk gas sudah mencapai Rp460,8 triliun," tutur Ifan.

Dengan fakta bahwa mayoritas LPG berasal dari impor, maka dapat diperkirakan total nilai impor LPG selama periode 2019-2023 mencapai Rp288 trilliun.

Dengan membandingkan total biaya subsidi LPG dalam periode yang sama (yakni sebesar Rp373 trilliun), maka rasio biaya impor LPG mencapai 77 persen dari total subsidi LPG.

"Jika digabung dengan subsidi tahun ini, total biaya subsidi dan nilai impor tersebut mencapai Rp833,8 triliun," Ifan memaparkan.

Besaran tersebut sangat signifikan karena mencerminkan devisa yang hilang serta opportunity loss yang subtansial, terutama apabila dapat digunakan untuk pembangunan dan pengembangan jargas kota.

Tanpa ada perubahan signifikan dalam kebijakan jargas, subsidi LPG akan terus membebani anggaran Pemerintah ke depannya.

Sebagai ilustrasi, Ifan mencontohkan, apabila 50 persen dari total akumulasi dana subsidi LPG digunakan untuk pembangunan jargas kota, dengan asumsi satu sambungan rumah (SR) senilai Rp10 juta, maka dapat dibangun 23 juta SR dalam periode lima tahun.

Tidak hanya ini akan melewati target RPJMN, peralihan ini juga akan berdampak signifikan terhadap penurunan impor LPG dan penghematan devisa bagi negara.

Ifan berpendapat, skema jargas dapat dikembalikan lagi ke skema APBN yang pernah dilaksanakan sejak 2011-2019 dan berhasil mencapai sekitar 600 ribu SR. Serta menyetop penggunaan APBN untuk pembangunan pipa transmisi yang tidak ekonomis secara sisi permintaan, seperti Cisem, Dumai-Semangke, atau ruas lainnya.

“Ruas-ruas tersebut berdekatan dengan industri, antara lain Kawasan Industri Kendal, Kilang Batang, Kilang Balongan, dan Kilang Patimban, sehingga dipastikan akan menarik banyak minat investasi BUMN, BUMD, atau swasta untuk pembiayaan pembangunannya. Jadi APBN dapat digunakan pada proyek strategis nasional yang lebih tepat untuk mewujudkan energi berkeadilan," jelas Ifan.

Lebih lanjut, untuk menunjang adopsi penggunaan jargas tersebut, diperlukan kebijakan alokasi gas dari sisi hulu sampai ke distribusi yang transparan oleh Kementrian ESDM.

Dengan kebijakan yang transparan, risiko ketidakpastian pasokan bagi pelaku usaha niaga gas akan berkurang dan pengembangan sektor hilir migas akan makin pesat.

"Pemerintah juga perlu mempertimbangkan insentif fiskal bagi badan usaha yang berminat mengembangkan jaringan pipa gas ke konsumen dengan memberikan prioritas kepada badan usaha niaga gas dan LPG yang telah ada," saran Ifan.

(FAY)