REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Ombudsman RI menilai peristiwa pengukuhan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 pada 13 Agustus lalu dengan 18 anggota Paskibraka putri yang melepas jilbab perlu dievaluasi.

Meskipun Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah membatalkan aturan pelepasan jilbab tersebut, Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais mengatakan evaluasi perlu dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.

"Aturan melepas jilbab dapat dinilai sebagai diskriminasi dalam kebebasan memeluk agama dan menjalankan keyakinan agama sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila," kata Indraza dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Meskipun tidak secara terang-terangan melarang, namun dia berpendapat adanya instruksi agar para peserta menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi Aturan Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka Tahun 2024 membuat para anggota Paskibraka tidak punya pilihan selain mematuhinya.

Penandatanganan surat pernyataan kesediaan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP Nomor 1 Tahun 2024 tentang pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Tahun 2024.

Selain itu, dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 pada nomor 4 poin (c) disebutkan, ukuran rambut bagi Paskibraka putri yaitu satu sentimeter di atas kerah baju bagian belakang dan pada nomor 5 gambar (1) terdapat visualisasi gambar yang hanya menampilkan Paskibraka putri tanpa jilbab.

Indraza menekankan ketunggalan dan keseragaman yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika hendaknya diartikan bahwa meskipun berbeda tetapi tetap satu jua.

Dalam hal peristiwa pengukuhan Paskibraka 2024, kata dia, bisa diterjemahkan meskipun berbeda-beda tampilan para anggota Paskibraka, tetapi memiliki satu tujuan untuk pengibaran Sang Saka Merah Putih.

"Ombudsman menolak keras terkait aturan untuk melepas jilbab pada saat bertugas mulai dari pengukuhan, pengibaran, serta penurunan bendera pada saat upacara di Istana Negara Ibu Kota Nusantara," tuturnya.

Menurut dia, hal tersebut juga bertentangan dengan Pancasila sila pertama yang secara jelas menyebutkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa dimaknai dengan kepercayaan dan keyakinan untuk menganut agama serta menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 turut menyatakan bahwa negara memiliki dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Di lokasi terpisah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-NU Care-LAZISNU menyalurkan bantuan bagi warga terdampak kebakaran di wilayah Manggarai Jakarta Selatan pada Kamis (15/8/2024).

Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok dan obat-obatan. Rinciannya adalah selimut sebanyak 200 pcs, pemanas air ukuran 20 liter 2 pcs, air mineral 218 gelas, biskuit 200 pcs, paket peralatan shalat sebanyak 100 pcs, hygene kit 200 paket, dan obat obatan 100 paket.

Sekretaris NU Care-LAZISNU PBNU, Moesafa, menegaskan bantuan tersebut memanfaatkan hasil penggalangan donasi NU Online Super App dan sebagai bentuk kepedulian NU Care-LAZISNU atas musibah yang menimpa warga di Manggarai ini.

“Kami juga didampingi oleh LAZISNU PCNU Jakarta Selatan. Kami menyalurkan bantuan urgent, personal care, kebutuhan mendesak,” kata Moesafa.

Bantuan kali ini bukan yang terakhir bagi warga sebab, kata Moesafa, pihaknya akan melihat kondisi ke depannya untuk menyesuaikan kebutuhan yang akan disalurkan selanjutnya.

“Semoga warga diberikan kesabaran dan keikhlasan, ini juga bisa menjadi bahan evaluasi kita semua,” harapnya.

Direktur Program NU Care-LAZISNU PBNU Syarifuddin, menambahkan setiap ada bencana, sudah menjadi kewajiban NU Care-LAZISNU sebagai lembaga filantropi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Setiap orang yang butuh dukungan, pasti kita bantu. Ini sudah jadi komitmen kita. Kita akan bantu di masa tanggap darurat bencana dan pasca-bencana,” tegasnya.

Kebakaran di Manggarai terjadi pada Selasa (13/8/2024) dini hari. Dugaan sementara penyebab kebakaran karena handphone yang meledak. Kawasan yang padat menyebabkan cepat api menyebar.

Adapun beberapa titik terdampak adalah RW 06, RW 09 dan RW 12. Di RW 06 terdapat 1.031 KK terdampak, dan RW12 mengakibatkan 2.808 KK terdampak.

Sebelumnya NU Peduli melalui PWNU DKI Jakarta untuk membantu warga menyiapkan makanan sebanyak 2000 boks per hari kecuali hari Jumat. Bantuan makanan ini dimulai pada hari sejak hari kejadian.

Pos NU Peduli terletak di Samping Mall Manggarai atau belakang Rumah Sakit Agung, SD 05 Manggarai RW 09, dan Masjid AL Falah RW 07.

Lilis Jendrawati, Relawan LPBINU dan Ketua Posko PWNU Jakarta menyampaikan bantuan didapatkan dari NU Care-LAZISNU, LPBINU, Fatayat NU, Muslimat NU, dan GP Ansor.

“Ada bantuan baju dari Banser, baju baru dan baju layak pakai. Tapi yang paling kita butuhkan adalah pakaian dalam dan alas tidur di tenda,” kata Lilis.

Dia menyebutkan saat ini sudah ada 9 tenda sayangnya tenda-tenda ini belum ada alasnya. “Kemarin ada yang melahirkan tapi kita gak punya banyak alas tidur,” cerita Lilis.

Bantuan NU Peduli hingga hari ini yang sudah disalurkan adalah air mineral, sembako, baju layak pakai. “Kita akan di sini selama masa tanggap darurat bencana, nanti dilanjutkan posko kita di Kantor PWNU DKI Jakarta, seperti sebelum-sebelumnya,” terang Lilis.

BACA JUGA: Paskibraka Muslimah 'Dipaksa' Lepas Jilbab, Kiai Cholil: Ini tidak Pancasilais!

Kebakaran itu dilaporkan terjadi Selasa (13/8/2024) pukul 02.30 WIB tepatnya melanda sebuah rumah di Jl. Saharjo Raya, RW 06 & RW 012, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet. Permukiman yang terbakar merupakan permukiman di dekat Stasiun Manggarai.

Sebanyak 35 mobil pemadam atau 120 personel dikerahkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan pada pagi hari. Pada pukul 08.00 WIB petugas Damkar sudah melakuan proses pendinginan lokasi kebakaran.

Berdasarkan data sementara, terdapat 3.019 jiwa dari 1.050 keluarga terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggalnya. Mereka mengungsi di pergudangan Infinia, Jalan Minangkabau, Masjid Al-Falah di RW 07, dan SDN 05 Manggarai di RW 09.

REPUBLIKA.CO.ID, Giliran warga Biromaru Kabupaten Sigi menyatakan dukungan kepada pasangan calon Gubernur Anwar Hafid dan calon Wakil Gubernur Reny Lamadjido. Dukungan diberikan tanpa paksaan ataupun imbalan, justru dukungan ini berlandaskan ketulusan hati mendukung pemimpin yang membela rakyat.

Tokoh masyarakat Biromaru Suhardi, mengatakan dukungan ini soal hati. Jika sudah hati yang berbicara maka tidak ada lagi apapun yang bisa menggoyahkannya.

“Saya kesini tulus mendukung Pak Anwar tanpa imbalan apapun,” ucap Suhardi, Kamis (15/8/2024).

Antusias warga di Biromaru ini sudah terlihat jelas sejak pukul 18.00 WITA. Seluruh warga secara bersama-sama sudah berdiri di depan panggung tidak sabar menanti kedatangan Anwar-Reny.

Kata Suhari antusias warga Biromaru tidak pernah sedahsyat ini. Hanya untuk menyaksikan pemimpin idola menyampaikan semua program pro rakyat.

“Saya selalu hadir ketika beliau ada kegiatan di sekitar wilayah saya ini, termasuk masyarakat di sini,” tegas Suhardi.

Sebenarnya, ini bukan kali pertama dukungan diberikan kepada Anwar Hafid. Sejak periode pemilihan Gubernur yang lalu dukungan warga Biromaru sudah sebesar ini, karena mereka percaya hanya Anwar Hafid yang mampu mewujudkan berbagai kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Oleh karena itu, ketika mendapat kabar bahwa Anwar-Reny siap berlayar, Suhardi menyatakan rasa syukur yang amat sangat. Karena akhirnya, penantian panjang akan segera berakhir dengan Anwar Hafid jadi Gubernur.

Sebagai tambahan informasi, acara ini turut dimeriahkan oleh sejumlah musisi papan atas Indonesia. Warga Biromaru akan dihibur oleh penyanyi dangdut Wika Salim dan juga penyanyi kebanggaan Indonesia timur, Justy Aldrin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pimpinan Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur, KH Hasan Abdullah Sahal dinobatkan sebagai Tokoh Perbukuan Islam 2024 dalam gelaran Islamic Book Fair (IBF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) pada 14-18 Agustus 2024. IBF tahun ini bertema "Membangun Optimisme Umat Melalui Literasi Islami."

Dalam pidatonya, Kiai Hasan Sahal berpesan kepada yang hadir di IBF agar membaca dan menulis. Bacalah tulisan Allah, tulislah tulisan Allah, tapi tulislah dengan nurani.

"Tulislah apa yang ada dalam dirimu, apa yang kamu miliki, apa yang kamu ketahui, tulislah dengan nurani," kata Kiai Hasan Sahal usai menerima anugerah sebagai Tokoh Perbukuan Islam 2024 di pembukaan IBF 2024, Rabu (14/8/2024)

Menurutnya, manusia harus selalu berprasangka baik kepada tulisan Allah SWT. Tetapi kepada tulisan manusia boleh berprasangka baik, juga boleh berprasangka tidak baik.

Kiai Hasan Sahal juga mengungkapkan keprihatinannya bahwa sekarang dunia internasional meninggalkan nurani. Padahal nurani anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu dan kakek-kakek adalah potensi.

"Hari ini nurani ditinggalkan, bicara, menulis dan membaca perpolitikan tanpa nurani. Perekonomian tanpa nurani. Bicara tanpa nurani. Manusia tanpa nurani, bukan manusia," ujar Kiai Hasan Sahal.

Kiai Hasan Sahal mengaskan kembali pesannya, bacalah tulisan dengan nurani. Dia mengungkapkan, yang di atas jadi di bawah. Sementara yang di bawah jadi di atas, Lahaula Walakuata Illabillah.

"Dunia terbalik, kalian jangan terbalik. Dunia terbakar, kalian jangan terbakar. Akhlak rusak, kita yang mendidik dengan baca dan tulis, iqra, iqra, iqra," ujar Kiai Hasan Sahal.

Ia juga berpesan, sebelum membaca bersihkan hati. Hatinya dan nuraninya bersihkan.

Ia mengungkapkan, apakah pernah mendengar kata-kata jas merah. Katanya, jangan sekali-kali meninggalkan dan melupakan sejarah. Bergurulah kepada sejarah.

Paskibraka Muslimah 'Dipaksa' Lepas Jilbab, Kiai Cholil: Ini tidak Pancasilais!

BACA JUGA: Paskibraka Muslimah 'Dipaksa' Lepas Jilbab, Kiai Cholil: Ini tidak Pancasilais!

"Kita tidak cukup hanya berguru kepada sejarah, tapi kita harus cerdas menyikapi sejarah karena kita akan membangun sejarah," kata Kiai Hasan Sahal.

Kiai Hasan Sahal menegaskan, jangan sekali-kali melupakan sejarah, itu dulu. Bergurulah kepada sejarah, itu dulu. Sekarang cerdaskanlah diri kalian, cerdaslah kalian dalam menyikapi sejarah. "Karena kamu akan membangun sejarah dengan sebaik-baiknya kamu," kata Kiai Hasan Sahal.

Kiai Hasan Sahal juga mendapat penghargaan berupa Kunci Ka'bah asli yang dulu pernah digunakan. Penghargaan tersebut diterimanya karena dinobatkan sebagai Tokoh Perbukuan Islam 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Sejumlah mahasiswa Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS), Denpasar, Bali, mengikuti perkuliahan pengenalan dunia industri dan peningkatan kompetensi mahasiswa.

Dalam kegiatan yang digelar PT Daikin Airconditioning Indonesia (DAIKIN) ini, berbagai materi terkait industri tata udara yang menjadi spesialisasi DAIKIN bersanding dengan pengenalan perusahaan disampaikan dalam kegiatan yang berlangsung sepanjang dua hari ini.

“Sebagai spesialis tata udara sepanjang satu abad di dunia dan juga menjadi pemimpin dalam penyedia solusi perangkat tata udara, menjadi tanggung jawab kami untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi sekaligus menginspirasi mahasiswa sebagai calon angkatan kerja terhadap dunia industri, khususnya yang menjadi spesialisasi kami,” ujar Kepala Cabang DAIKIN, Erick Sunjaya, untuk area Bali dan sekitarnya, di Denpasar, Kamis (15/8/2024).

Lebih lanjut dikatakannya, kegiatan tersebut menjadi bagian inisiatif sosial perusahaan dalam bidang pendidikan bertajuk DAIKIN Goes To Campus.

Berlangsung simultan sepanjang tahun, tersirat kuat dalam namanya, DAIKIN Goes To Campus menjadi agenda tahunan perusahaan dalam bentuk kunjungan khusus ke berbagai kampus pendidikan tinggi di Indonesia.

Disamping memberikan perkuliahan khusus dalam berbagai tema terkait perkembangan solusi tata udara, dengan perangkat pendingin udara (air conditioning – AC) didalamnya, DAIKIN juga memberikan informasi terkait peluang berkarir bersama DAIKIN di Indonesia.

Pada pelaksanaan sepanjang dua hari di UNDIKNAS, materi disampaikan berjenjang dari tahap dasar pengenalan perangkat AC. Didalamnya termasuk mengulas AC kategori inverter yang menjadi inovasi sebagai teknologi hemat listrik dan lebih ramah lingkungan.

“Dengan kemampuan penghematan listrik lebih baik yang membuatnya lebih ramah lingkungan dalam operasionalnya, pengenalan teknologi AC inverter ini sekaligus menjadi dukungan DAIKIN pada upaya pemerintah dalam pengurangan jejak karbon,” tambah Erick Sunjaya.

Disamping itu, DAIKIN juga menyampaikan materi Design Calculation Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC). Materi yang lebih fokus pada membangun desain keseluruhan sistem tata udara bagi bangunan komersial dengan memperhitungkan kondisi lingkungan termasuk tingkat suhu ruang ini, disampaikan bersama dengan mengajak mahasiswa sebagai pesertanya untuk mempraktekkan langsung melalui media perangkat lunak khusus DAIKIN sebagai pendukungnya.

Lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan kunjungan DAIKIN di UNDIKNAS ini, Erick Sunjaya menyatakan harapan melalui berbagai materi dan interaksi yang terjalin ini dapat menginspirasi mahasiswa dalam karirnya kelak.

BACA JUGA: Paskibraka Muslimah 'Dipaksa' Lepas Jilbab, Kiai Cholil: Ini tidak Pancasilais!

Bahkan, menurutnya lagi, mendorong munculnya berbagai pengembangan dalam industri tata udara melalui berbagai pemikiran baru dari mahasiswa di masa mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyatakan, akan terus melanjutkan program DAIKIN Goes To Campus ini dengan menyambangi berbagai institusi pendidikan tinggi di area Bali dan sekitarnya.

“Kami percaya, pengembangan kualitas angkatan kerja Indonesia juga bergantung pada terjalinnya kolaborasi mutual antara dunia pendidikan dan pelaku industri,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dengan penuh keprihatinan dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) merasa perlu untuk menyampaikan pernyataan sikap terkait aturan pelepasan hijab bagi 18 anggota putri Paskibraka Nasional Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Ketua Umum JATTI, KH Bachtiar Nasir dalam pernyataan sikap resmi JATTI menyampaikan, hijab bukan sekadar penutup kepala bagi muslimah, tetapi merupakan manifestasi dari keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Ini adalah bagian tak terpisahkan dari identitas keislaman yang telah dijamin oleh konstitusi negara Indonesia melalui kebebasan beragama dan berkeyakinan.

"Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah landasan utama dari Pancasila yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap lembaga negara," kata Kiai Bachtiar dalam pernyataan sikap JATTI yang diterima Republika.co.id, Kamis (15/8/2024).

Kiai Bachtiar mengatakan, sangat disayangkan bahwa BPIP sebagai lembaga yang seharusnya menjaga dan menegakkan nilai-nilai Pancasila, justru mencederai semangat kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh para pendahulu bangsa.

Aturan pelepasan hijab yang diberlakukan terhadap 18 anggota putri Paskibraka Nasional di hari kemerdekaan bukan hanya ironis, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip kebebasan yang dijamin oleh UUD 1945.

Tindakan BPIP yang berusaha menyeragamkan Paskibraka dengan melarang hijab adalah sebuah tafsiran yang mengada-ada dan tidak berdasar. Tafsiran ini tidak hanya melenceng dari nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi juga bertentangan dengan prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang menjadi dasar moral bangsa ini.

"Hijab adalah simbol martabat dan ketakwaan, dan melarangnya berarti menafikan hak dasar individu yang dijamin oleh konstitusi," ujar Kiai Bachtiar.

Kiai Bachtiar menambahkan bahwa JATTI memandang bahwa BPIP telah merendahkan identitas keislaman warga negara dengan menganggap hijab sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kebinekaan.

Padahal, hijab adalah bagian dari kekayaan kebhinekaan yang harus dihormati dan dirangkul sebagai kekuatan bangsa. Kebhinnekaan bukanlah alasan untuk menghapus perbedaan, tetapi justru untuk mengakui dan menghargai setiap perbedaan sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia.

Menurutnya, aturan pelepasan hijab yang dikeluarkan BPIP ini adalah tafsiran baru yang mengada-ada dan bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengajarkan untuk bersatu dalam keberagaman, bukan untuk menyeragamkan keberagaman.

"JATTI menyatakan bahwa BPIP telah melenceng dari semangat dan esensi Bhinneka Tunggal Ika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Kiai Bachtiar.

Maka JATTI menyampaikan sikap sebagai berikut:

1. Mengecam sikap BPIP yang melarang penggunaan hijab bagi anggota putri Paskibraka Nasional 2024, karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945

2. Menyerukan kepada pemerintah untuk segera mengevaluasi peran BPIP dalam menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila agar tidak menyimpang dari tujuan pendiriannya

BACA JUGA:Wakil Aceh di Paskibraka Nasional 'Dipaksa' Lepas Jilbab?

3. Menuntut pembubaran BPIP atau setidaknya restrukturisasi yang menyeluruh agar lembaga ini tidak lagi melenceng dari tugas dan fungsinya sebagai penjaga nilai-nilai Pancasila, dan mengingat seringnya lembaga ini menimbulkan kontroversi dan kegaduhan yang dapat merusak persatuan bangsa

4. Menegaskan bahwa JATTI akan terus menguliti dan menentang kebijakan yang tidak sesuai dengan semangat Pancasila, konstitusi, dan hak asasi manusia

5. Mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin bangsa untuk bersama-sama menolak kebijakan ini dan memperjuangkan hak-hak dasar setiap warga negara dalam menjalankan keyakinan agamanya

6. Menegaskan bahwa kami berdiri teguh dalam membela hak-hak asasi muslimah Indonesia dan menolak segala bentuk diskriminasi terhadap identitas keagamaan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara

7. Mendorong dilakukannya dialog yang lebih intensif antara pemuka agama, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat harmoni sosial dan mencegah diskriminasi berbasis agama di masa depan

8. Mengajak umat Islam untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi, serta menyerahkan kepada pihak berwenang untuk mengambil tindakan dengan tetap mengedepankan persatuan umat dan menjaga kerukunan nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah menggelar rapat pleno hasil rekapitulasi verifikasi faktual kedua terhadap pasangan calon perseorangan atau independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana, Kamis (15/8/2024).

Berdasarkan hasil rapat pleno, Dharma-Kun dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi faktual kedua 826.766 dukungan yang telah diserahkan oleh tim Dharma-Kun. Hasilnya, sebanyak 494.467 dukungan dinyatakan memenuhi syarat dan 332.299 dukungan tidak memenuhi syarat.

"Jika ditotal dengan data yang memenuhi syarat diverifikasi faktual kesatu sejumlah 183.001 data dukung, maka total bakal pasangan calon di hasil rekapitulasi akhir data yang memenuhi syarat 677.468 data dan melebihi syarat dukungan minimal 618.968 dukungan," kata Dody di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis malam.

Ia menambahkan, KPU akan membuat penetapan pemenuhan syarat pasangan calon perseorangan pada 19 Agustus 2024. Namun, berdasarkan hasil rapat pleno yang telah dilakukan, Dharma-Kun telah dinyatakan memenuhi memenuhi syarat untuk menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur melalui jalur independen.

"Tinggal mendaftar di tanggal 27-29 (Agustus). Nanti satu tahap lagi tanggal 19, kami akan umumkan penetapan pemenuhan syarat dukungan calon persorangan," kata Dody.

Sementara itu, bakal calon gubernur (cagub) DKI Jakarta Dharma meminta dukungan dari warga di Pilgub DKI Jakarta. Ia berkomitmen untuk mememperbaiki bangsa mulai dari DKI Jakarta.

"Jadi ke depan, seperti tadi yang saya sampaikan, kami mohon dukungan dari masyarakat Jakarta. Mari kita bersama-sama perbaiki bangsa, kita mulai dari Jakarta," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengklaim Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah tidak mau menjadi juru damai untuk menyelesaikan konflik antara partainya dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Sudah enggak lagi karena beliau lebih tegas lagi. Ini bukan soal dua organisasi yang sama, ini beda, urusannya sudah beda. NU urusannya apa, PKB urusannya apa," kata Cak Imin, sapaan akrabnya, di Rumah Dinas Wapres, Jakarta, Kamis.

Cak Imin kemudian menegaskan kembali bahwa Wapres Ma'ruf tidak mau menjadi juru damai saat ditanya para jurnalis.

"Karena enggak ada konflik apa-apa. Ini dua lembaga yang berbeda. Masukan atau kritik, jangankan masukan atau kritik PBNU, kritik orang lain saja kami anggap sebagai perbaikan," ujarnya.

Sementara itu, Cak Imin mengatakan bahwa dalam pertemuan pengurus PKB, Wapres Ma'ruf menyampaikan agar PKB jalan terus dan tidak terpengaruh situasi apa pun. Wapres juga mengatakan agar menyukseskan Muktamar PKB dan tidak perlu khawatir.

"Beliau ingin di-update perkembangan dan itu nanti akan kami laporkan setiap perkembangan, aspirasi para peserta muktamar yang 3.000 itu," ujarnya.

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin mengatakan bahwa dirinya siap menjadi penengah atas konflik yang terjadi antara PKB dengan PBNU

"Kalau keinginan mereka itu untuk saya diminta sebagai orang yang mengislahkan, mendamaikan dengan tulus dan ikhlas, saya sangat bersedia," kata Wapres dalam keterangan pers usai meninjau MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (7/8).

REPUBLIKA.CO.ID, KARANGANYAR -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo mengukuhkan 35 atlet menuju Paralimpiade Paris 2024 di Wisma Atlet Paralimpic Training Delingan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (15/8/2024).

"Bismillahirrahmanirrahim dengan ini saya kukuhkan dan lepas kontingen Indonesia menuju paralimpiade Paris 2024," kata Dito.

Kontingen Indonesia di Paralimpiade Paris naik signifikan jika dibandingkan sebelumnya. Pada Olimpiade Tokyo 2020, Indonesia hanya mengirimkan 23 atlet. Sementara di Paralimpiade Paris, Indonesia mengirimkan 35 atlet atau tambahan 12 atlet.

"Untuk tingkat Olimpiade, itu bukan jumlah yang biasa tapi sangat luar biasa. Pastinya kami melihat bagaimana NPC bersama paralimpik Indonesia, bagaimana persiapan sudah kami lakukan program pelatnas jangka panjang, persiapan untuk paralimpiade Paris 2024," katanya.

Pada Paralimpiade Paris 2024, Kemenpora menargetkan satu emas, dua perak, dan tiga perunggu.

"Semoga bisa tercapai, di luar itu sudah keberkahan lebih," katanya.

Ia juga mengatakan untuk bonus peraih medali pada Paralimpiade Paris 2024 akan disamakan dengan Olimpiade Paris 2024, salah satunya peraih emas akan memperoleh Rp6 miliar.

"Sedangkan pelatih emas akan dapat Rp 2,750 miliar. Untuk peraih perunggu seperti di Olimpiade dapat Rp 1,650 miliar dan pelatih perunggu memperoleh Rp 650 juta," katanya.

Sedangkan untuk partisipan atau atlet nonmedali akan memperoleh masing-masing Rp 250 juta.

"Saya sampaikan kita memiliki kenaikan sebanyak 12 atlet. 12 atlet ini kalau diekuivalenkan di olimpiade bukan kenaikan normal tapi luar biasa. Artinya apa yang dilakukan oleh NPC, Kemenpora dalam hal ini dari sisi pembinaan ada pemerataan yang signifikan, ada potensi medali," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Sekjen NPC Rima Ferdianto mengatakan atlet yang sudah berangkat ke Paris ada sebanyak delapan orang.

"Sekarang tinggal 27 atlet yang ada di sini. Total 35 atlet dan sepuluh cabor," katanya.

Ia mengatakan 27 atlet dan seluruh kontingen akan menyusul pada tanggal 20 Agustus.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sumedang melalui Kesbangpol Jawa Barat melayangkan keberatan kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait delegasi Paskibraka asal Sumedang Sofia Sahla yang tidak memakai jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara, Selasa (13/8/2024). Padahal, sosok Sofia sudah berjilbab sejak kecil.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Sumedang Asep Tatang Sujana mengaku tidak mengetahui persis kronologi delegasi Paskibraka asal Sumedang yang harus melepas jilbab di acara pengukuhan. Sebab, delegasi paskibraka diisolasi setelah tiba di IKN dan tidak dapat dihubungi.

"Jabar telah menyampaikan keberatan tentang proses yang terjadi kalau Sumedang terwakili oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyatakan keberatan dengan insiden tadi," ucap dia di Pemkab Sumedang, Kamis (15/8/2024).

Asep berharap peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Ia melanjutkan orang tua dari Sofia Sahla pun merasa kecewa melihat anaknya melepas jilbab saat pengukuhan.

"Ya kecewa karena mereka mengedukasi anak pakai jilbab bukan kemarin tapi sejak kecil menanamkan nilai keislaman tidak ujug-ujug, sejak kecil. Kecewa besar," kata dia.

Ia pun merasa heran sebab tahun-tahun sebelumnya tidak terdapat permasalahan bagi paskibraka yang memakai jilbab. Dalam konteks kebhinekaan, ia menyebut tiap orang memiliki ciri khas masing-masing termasuk dalam urusan keyakinannya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat meminta delegasi perempuan Paskibraka Nasional 2024 yang bertugas mengibarkan bendera saat hari ulang tahun kemerdekaan ke 79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu (17/8/2024) diperbolehkan untuk menggunakan jilbab. Ia pun menyoroti adanya peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tentang larangan anggota Paskibraka melepas Jilbab.

"Saya udah baca, melihat itu dan saya baca surat keputusan BPIP, apa itu betul apa tidak bahwa anggota paskibraka melepas jilbab, memang benar," ucap Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar Rafani Akhyar mempertanyakan aturan tersebut saat dihubungi, Rabu (14/8/2024).

Rafani menegaskan apabila larangan memakai jilbab merupakan aturan dari lembaga BPIP maka hal itu langkah mundur dalam pengamalan Pancasila dan tidak tepat. "Kalau BPIP melarang memakai jilbab atas nama Pancasila, langkah mundur dalam pengamalan Pancasila," kata dia.

Ia menyebut tahun-tahun sebelumnya paskibraka bebas untuk berjilbab saat pengibaran bendera pusaka di hari ulang tahun kemerdekaan. Namun, ia mempertanyakan mengapa saat ini hal tersebut dilarang.

"Langkah tidak tepat dan kemunduran," kata Rafani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Sosok yang kerap dikenal dengan pimpinan gerakan ‘NU Garis Lurus” KH Luthfi Basori angkat bicara menyikapi kisruh pelarangan jilbab Muslimah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024.

Sosok yang akrab disapa Amy Lutfhi ini pun mendesak Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof Yudian, segera dicopot dari jabatannya. “Copot saja karena beliau sering buat gaduh,” tutur dia saat berbincang dengan Republika.co.id, Kamis (15/8/2024).

Lebih lanjut, dia mengingatkan perjuangan umat Islam di Indonesia memang belum tuntas, termasuk tujuan keberadaan Piagam Jakarta yang memuat Sila “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.”

Sila yang konon dihapus itu, kata dia, mengakibatkan kepentingan umat Islam sering kali dikerdilkan. Paling mutakhir adalah larangan jilbab untuk Muslimah di Paskibraka Nasional 2024.

Padahal jilbab, menurut dia, adalah busana wajib Muslimah dan andai kata 7 kata Piagam Jakarta tidak dihapus, andai kata diformalisasikan tentu umat Islam dan kepentingannya terlindungi, termasuk soal jilbab.

“Kita sebagai umat Islam, yang di pesantren, sekolah formal, atau yang duduk di eksekutif dan DPR, semua tingkatan, agar suarakan formalisasi syarat, agar tidak ada pendeskreditan,” ujar dia.

Di lokasi terpisah, sebanyak 55 organisasi masyarakat (ormas) Islam bertemu di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat untuk membicarakan polemik larangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Semua ormas Islam yang hadir sepakat meminta presiden untuk memberhentikan Yudian Wahyudi sebagai Kepala BPIP.

"Kita meminta presiden untuk mengevaluasi kinerja BPIP, minta (presiden) segera dicabut mandatnya kepada kepala BPIP, diberhentikan dan diganti," kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis kepada Republika di Kantor MUI Pusat, Kamis (15/8/2024)

Kiai Cholil...

REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Provinsi Riau, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) memberikan kabar gembira bagi para siswa berprestasi di Riau. Sebanyak 10 siswa terpilih sebagai penerima beasiswa penuh untuk melanjutkan studi S-1 di Universitas Pertamina, Jakarta.

Pengumuman ini menjadi angin segar bagi dunia pendidikan di Riau, khususnya bagi para siswa yang bermimpi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Direktur Utama PHR, Ruby Mulyawan, menegaskan bahwa beasiswa ini adalah bentuk nyata dari komitmen perusahaan untuk berinvestasi dalam kualitas sumber daya manusia di Riau.

"Kami berharap para penerima beasiswa dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan nantinya kembali berkontribusi untuk pembangunan Riau setelah menyelesaikan studi mereka," ujar Ruby.

PHR menyebut 10 siswa berprestasi yang menerima beasiswa Prestasi S-1 PHR, yaitu, Aini Opira Mulya dari SMA Negeri 2 Ujung Batu, Astika Nurulia Rahmi dari MAN Insan Cendekia, Atallah Abbyyah Putera dari SMAN Plus Provinsi Riau, Elisabeth Nainggolan dari SMA Negeri 1 Bagansinembah, Florisina Nabila Putri dari SMA Negeri 2 Siak Hulu, Laili Azzahra Rambe dari SMA Negeri 8 Mandau, Zakiyah Fadhilah Putri dari SMA Negeri 8 Mandau, Neila Faaizah Asynur dari SMA Negeri 1 Kampar, Puti Nur Sakinah dari MAN 1 Kota Dumai dan Zurriyanti Hasanah dari SMA Negeri 1 Sungai Apit.

Proses seleksi beasiswa ini tidaklah mudah. Lebih dari 800 siswa SMA/SMK/MA sederajat di Riau mengikuti seleksi yang ketat, yang mencakup seleksi administrasi, tes potensi akademik, wawancara, hingga kemampuan menyampaikan pendapat dalam forum group discussion (FGD). Penerima beasiswa ini dipilih berdasarkan keputusan bersama antara Dinas Pendidikan Provinsi Riau, PT PHR, Pertamina Foundation, dan Universitas Pertamina.

Presiden Direktur Pertamina Foundation, Agus Mashud S Asngari menekankan pentingnya seleksi yang ketat untuk memastikan bahwa para penerima beasiswa benar-benar memiliki potensi besar. "Kami berharap para penerima beasiswa ini tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan dan kepedulian sosial yang tinggi," katanya.

Beasiswa Prestasi S-1 PHR ini diharapkan mampu mencetak generasi pemimpin masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki integritas dan komitmen untuk memajukan daerah asal mereka, Riau.