REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dalam rangka meningkatkan komitmen anti fraud, BUMN Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) yang merupakan anggota holding Indonesia Financial Group (IFG) menandatangani Piagam Komitmen Anti Fraud dan disaksikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Penguatan sistem anti fraud ini sejalan dengan amanat dari Kementerian BUMN agar BUMN terus melakukan implementasi sistem tata kelola yang baik, manajemen risiko yang efektif, dan pengendalian internal yang mampu menekan risiko di lingkungan BUMN. Direktur Utama Askrindo, Fankar Umran, mengatakan pentingnya membangun kesadaran dan pemahaman dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas.

“Kami berharap, Askrindo dapat mengimplementasikan dan siap dalam menerapkan sistem anti fraud dalam setiap aktivitas organisasinya,” ujar Fankar.

Melalui kegiatan ini, Askrindo berupaya memastikan bahwa perusahaan dapat menjalankan kepatuhan terhadap sistem anti fraud dan mampu menerapkannya dalam lingkungan kerja sehari-hari. “Komitmen ini juga merupakan bagian dari upaya Askrindo untuk menjaga integritas dan reputasi perusahaan. Diharapkan perusahaan dapat terus menciptakan budaya kerja yang transparan dan bebas dari praktik-praktik fraud lainnya,” tambahnya.

Wakil Direktur Utama, IFG Haru Koesmahargyo, menegaskan bahwa hal ini sejalan dengan diterbitkannya POJK No. 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan. IFG sebagai Perusahaan yang dikategorikan konglomerasi keuangan melakukan persiapan lebih dini dalam implementasi POJK tersebut baik di IFG maupun di anggota holding.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari, Komisaris Utama IFG Fauzi Ichsan, dan Direktur Utama anggota holding IFG antara lain PT Jasa Raharja, PT Jamkrindo, PT Askrindo, PT Jasindo, PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Sekuritas, PT Bahana Artha Ventura, PT Bahana Kapital Investa dan PT Graha Niaga Tatautama. Selain penandatanganan Piagam Komitmen tersebut, juga diisi dengan diskusi dan sosialisasi oleh BPKP mengenai penerapan strategi penerapan anti fraud di ekosistem BUMN.

Pada kesempatan yang sama Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari menjelaskan, dengan penandatanganan Piagam Komitmen Anti Fraud ini, BPKP akan mendukung peningkatan kinerja dan tata kelola di BUMN. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya IFG dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam mencegah terjadinya fraud di ekosistem IFG yang berdampak pada peningkatan kepercayaan dari masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Publik tengah dihebohkan oleh polemik pelepasan jilbab sejumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024. Revisi aturan tentang pakaian, atribut dan tampang Paskibraka oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diduga menjadi penyebab.

Seperti terungkap dalam unggahan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Cholil Nafis di X pada Rabu (14/8/2024) malam, BPIP 'menyunat' poin nomor 4 dari Peraturan BPIP RI Nomor 3 Tahun 2002 yang berbunyi, "Ciput warna hitam (untuk putri berhijab) dalam ketentuan kelengkapan dan atribut Paskibraka. Dalam keputusan terbaru yakni keputusan Kepala BPOP Nomor 36 Tahun 2024, aturan ciput warna hitam itu tidak ada.

"Poin ini dihilangkan, BPIP melanggar peraturan dan konstitusi tentang kebebasan menjalankan agama," kata Cholil Nafis.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi sebelumnya sudah membantah tudingan bahwa lembaganya memaksa para Paskibraka putri untuk melepas jilbab. Ia menjelaskan bahwasanya pelepasan jilbab sejumlah anggota Paskibraka 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

“Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menjelaskan alasan penyesuaian ketentuan seragam untuk anggota Paskibraka yang menggunakan jilbab. Pada tahun-tahun sebelumnya, anggota Paskibraka diperbolehkan menggunakan jilbab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus.

Namun, BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan jilbab.

Yudi menjelaskan bahwa penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa, yakni Ir. Soekarno. Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman.

Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam. Terlebih, kata dia, nantinya para anggota Paskibraka akan bertugas sebagai pasukan.

“Dia (anggota Paskibraka yang berhijab) bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,” kata Yudi.

Yudi kembali menegaskan bahwa pelepasan jilbab tersebut dilakukan secara sukarela, berdasarkan tanda tangan yang mereka berikan dalam surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka Tahun 2025. Para anggota Paskibraka memberikan tanda tangan mereka di atas materai Rp10.000 yang menandakan pernyataan tersebut resmi dan mengikat di mata hukum.

“(Pelepasan jilbab) hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja,” kata Yudi.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono memastikan para Paskibraka putri yang menggunakan jilbab tetap boleh memakainya saat upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI). Pihak Istana disebut telah berkoordinasi dengan BPIP terkait polemik tersebut.

Heru mengaku sudah berkoordinasi dengan BPIP tentang masalah pelepasan jilbab para Paskibraka putri. Menurut dia, para Paskibraka putri tetap diperbolehkan menggunakan jilbab, sebagaimana penggunaan pakaian mereka ketika melakukan pendaftaran sebagai anggota Paskibraka.

"Adik-adik putri harus, sebagaimana mereka mendaftar menggunakan jilbab, ya tetap mengunakan," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Ihwal adanya tindakan pelepasan jilbab saat proses pengukuhan Paskibraka, Heru mengaku tidak mengetahuinya. Setahunya, ada sejumlah Paskibraka putri yang tetap menggunakan jilbab ketika pelaksanaan gladi bersih upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Kendati demikian, Istana telah memberikan perintah agar tetap memperbolehkan Paskibraka putri yang menggunakan jilbab tetap memakainya. "Perintah kami adalah meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap gunakan itu," ujar Heru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelita Air memberikan diskon harga tiket hingga Rp 239 ribu untuk rute penerbangan maskapai ini. Hal ini untuk meningkatkan minat masyarakat bepergian selama periode perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Pelita Air mengadakan promo diskon tiket hingga Rp239 ribuan," kata Direktur Utama Pelita Air Dendy Kurniawan dalam keterangan, di Jakarta, Rabu (15/8/2024).

Dendy menyampaikan bahwa maskapai penerbangan anak perusahaan PT Pertamina Group, Pelita Air, kembali mengadakan promo khusus menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-79.

Pelita Air menghadirkan promo bertajuk "Merdeka SurPRICE", untuk terbang ke seluruh rute Pelita Air dengan potongan harga spesial hingga Rp 239 ribuan. Promo ini berlaku untuk periode pembelian tiket di tanggal 17 Agustus 2024 dengan periode terbang yaitu mulai 1 September hingga 26 Oktober 2024.

Promo Merdeka SurPRICE berlaku untuk seluruh rute Pelita Air, yaitu Jakarta, Bali, Yogyakarta, Surabaya, Padang, Palembang, Pekanbaru, Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Sorong, Aceh, dan Kendari.

"Pembelian tiket dapat dilakukan melalui contact center, website dan aplikasi mobile Pelita Air," ujarnya pula.

Selain itu, selama perayaan HUT RI tahun 2024 berlangsung di IKN sejak 1 Agustus hingga 17 Agustus 2024, Pelita Air menambah jadwal penerbangan Jakarta-Balikpapan menjadi lima kali sehari dari sebelumnya hanya tiga kali sehari.

Penambahan jadwal penerbangan rute Jakarta-Balikpapan, karena upacara peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tentu akan mengundang tamu-tamu penting kenegaraan termasuk mantan presiden.

Selain itu, dengan dilaksanakannya peringatan HUT RI di IKN, akan menjadi ajang untuk memperkenalkan IKN kepada masyarakat di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Illiza Sa'aduddin Djamal mendesak Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo mengusut tuntas dugaan paksaan membuka hijab bagi Paskibraka. Illiza sudah berkomunikasi langsung dengan Menpora Dito. Ia mempertanyakan kebenaran dugaan paksaan membuka hijab tersebut.

"Sudah saya hubungi Menpora, Mas Dito, sedang cek kebenaran pemberitaan Paskibraka putri dipaksa buka hijab," kata Illiza pada wartawan, Rabu (14/8/2024).

Seorang personel Paskibraka tingkat nasional 2024 ada siswi asal Aceh, Dzawata Maghfura Zukhri. Ia siswi kelas X SMAN Modal Bangsa, dan selama ini berhijab dalam keseharian. "Sangat disayangkan jika siswi berhijab dipaksa melawan perintah agamanya," kata Illiza.

"Tak ada toleransi untuk kebijakan semacam itu (diskriminatif) di Indonesia, yang mayoritas mayarakatnya Islam," ujar mantan wali kota Banda Aceh tersebut.

Paksaan buka hijab itu diberitakan sejumlah media, setelah viral lewat akun media sosial Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra.

Ia menulis, “Dari dulu, ketika Paskibraka ada dibawah binaan kami...tidak ada pemaksaan soal keyakinan adik2 dengan latar belakang agama apapun...tapi kini dengan alasan keseragaman adik2 'dipaksa' untuk melepas jilbabnya..ini tidak bisa dibiarkan...Lawannn.”

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menurut Illiza, harus bertanggung jawab sebagai pengelola Paskibraka setelah diambil alih dari Kemenpora. "Presiden harus bersikap sebelum Paskibraka bertugas mengibarkan bendera pusaka di IKN 17 Agustus mendatang," ujar Illiza.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan partainya belum mengumumkan bakal calon gubernur di Jakarta dan Banten untuk diusung pada Pilkada serentak 2024. Hasto mengatakan PDIP tidak ingin buru-buru mengumumkan calon gubernur kedua daerah tersebut lantaran ada pihak lain yang mencoba mengatur.

Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya wartawan soal PDIP yang belum juga mengumumkan calon gubernur di Jakarta dan Banten.

"Kita lihat permainan dulu karena masih ada yang mau mengatur-ngatur," kata Hasto saat ditemui usai pengumuman calon kepala daerah dari PDIP geombang pertama di Kantor DPP PDIP, Jalan, Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Meski begitu, politisi asal Yogyakarta ini enggan menyebutkan sosok yang mengatur tersebut. Sehingga, Hasto menyebut jajaran partainya masih melakukan pemantauan sejauh mana pihak tersebut melakukan pengaturan.

"Sampai ke mana mengatur itu mengalir sampai jauh kita akan lihat dulu. Itu seni dalam politik," ujar Hasto.

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini menjelaskan, masih ada tersisa beberapa waktu sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran Pilkada di 27 Agustus 2024, mendatang. Sehingga, pengumuman gelombang kedua bagi calon kepala daerah dari PDIP masih menyisakan waktu.

Apalagi, Hasto mengungkapkan bahwa untuk mengumumkan nama kandidat yang diusung oleh PDIP, akan melihat momentum historis. "PDIP itu melihat momentum historisnya juga dan aspek-aspek energi positif bagi kemajuan bangsa," ujar Hasto.

Diketahui, menurut Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, pemungutan suara dijadwalkan pada 27 November 2024. Sebelum mencapai hari pemungutan suara, terdapat beberapa tahapan penting yang harus dilalui, baik dalam persiapan maupun penyelenggaraan pemilihan.

Berikut adalah rincian tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024:

- Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan: Minggu, 5 Mei 2024 - Senin, 19 Agustus 2024.

- Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon: Sabtu, 24 Agustus 2024 - Senin, 26 Agustus 2024.

- Pendaftaran Pasangan Calon: Selasa, 27 Agustus 2024 - Kamis, 29 Agustus 2024.

- Penelitian Persyaratan Calon: Selasa, 27 Agustus 2024 - Sabtu, 21 September 2024.

- Penetapan Pasangan Calon: Minggu, 22 September 2024.

- Pelaksanaan Kampanye: Rabu, 25 September 2024 - Sabtu, 23 November 2024.

- Pelaksanaan Pemungutan Suara: Rabu, 27 November 2024.

- Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara: Rabu, 27 November 2024 - Senin, 16 Desember 2024.

-

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan Nuruddin Amin-Purwanto meramaikan bursa Pemilihan Bupati (Pilbup) Jepara 2024. Nuruddin Amin alias Gus Nung sebagai ketua DPC PKB Kabupaten Jepara digadang-gadang berpasangan dengan Purwanto selaku ketua desk Pilkada DPC Gerindra Kabupaten Jepara.

Adalah Relawan Tataning Bumi yang mendorong pasangan tersebut maju Pilgub Jepara. Koordinator Utama Relawan Tataning Bumi, Titis Yona menilai, Gus Nung dan Purwanto bakal menjadi pasangan ideal karena kombinasi religius nasionalis. "Kombinasi ini bisa mewakili masyarakat mayoritas di Jepara," kata Titis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Untuk itu, Relawan Tataning Bumi akan segera membuat gerakan untuk mengkampanyekan pasangan Gus Nung-Purwanto dari akar rumput hingga ke pusat. "Kami akan memulai pergerakan dari desa-desa dan kalau di perlukan kami juga akan berkirim surat dukungan kepada para ketum partai," ucap Titis.

Direktur Eksekutif Pusat Informasi Jaringan Rakyat (Pijar) Indaru Setyo Nurprojo menyebut, Partai Gerindra sebagai partai nasionalis saat ini punya pengaruh kuat di pusat dan daerah. Karena faktor Prabowo Subianto menjadi presiden terpilih. Karena itu, sangat pas jika PKB berkoalisi dengan Gerindra.

"Pak Prabowo menjadi presiden terpilih akan cocok disandingkan dengan PKB yang punya jaringan kuat di masyarakat agamis. Sehingga pasangan Gus Nung-Purwanto ini akan mampu mendulang suara yang signifikan untuk memenangkan Pilbub Jepara," ujar Setyo.

Menurut dia, gabungan keduanya memiliki ketokohan dan didukung mesin partai yang kuat di Jepang. "Sehingga akan sangat logis bila Gerindra dan PKB nantinya sepakat untuk mengusung pasangan ini karena potensi kemenangannya bakal besar," ujar dosen ilmu politik Universitas Jenderal Soedirman tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Diana Dewi terpilih sebagai ketua umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) DKI Jakarta periode 2024-2029 dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) XIV KADIN, di The Tribrata, Hotel & Convention Center Darmawangsa, Jl. Darmawangsa III, No. 2, RT 02/RW 01, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Senin, (12/82024). Diana terpilih melalui musyawarah mufakat setelah terjadi komunikasi dengan calon Ketum KADIN DKI lainnya, Andi Anzhar Cakra Wijaya.

Meskipun tidak menjadi Ketum KADIN DKI, Andi ditetapkan sebagai ketua dewan pertimbangan KADIN DKI Jakarta. Musyawarah mufakat tersebut sebagai solusi agar suasana berjalan kondusif.

"Alhamdulillah, Musprov XIV KADIN DKI Jakarta berjalan tertib, lancar dan aman. Kita menempuh win-win solution musyawarah mufakat," ujar Andi Anzhar dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Kamis (15/8/2024).

Ia melanjutkan, win-win solution itu ditempuh sebagai upaya menjaga keutuhan KADIN DKI Jakarta. Maka dari itu, ia bersedia berkolaborasi dengan pesaingnya, Diana Dewi.

"Kita berkolaborasi. Bu Diana Dewi sebagai ketua umum KADIN DKI Jakarta masa bakti 2024-2029, saya ketua dewan pertimbangan. Kemarin langsung dilantik oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organsasi, Hukum dan Komunikasi KADIN, Bapak Yukki Nugrahawan," kata Andi Anzhar.

Ia mengatakan kolaborasi tersebut semata-semata untuk bersama-sama menyongsong Jakarta sebagai kota global. Ia juga menginginkan melalui kolaborasi tersebut demi menjadikan KADIN DKI Jakarta semakin baik ke depannya.

"Itu benar sekali. Kita semua ingin menjadikan KADIN DKI Jakarta ke depan semakin baik. Kontestasi usai, kita semua tetap utuh, bersatu bersama-sama memajukan KADIN DKI Jakarta di masa akan datang," tuturnya.

Sementara itu, Diana Dewi berterimakasih kepada seluruh stakeholder karena masih mempercayai dirinya memimpin KADIN DKI Jakarta untuk lima tahun ke depan. Ia tidak menyangka dipilih kembali sebagai Ketum KADIN DKI Jakarta.

“Padahal sebagai petahana saya berusaha selalu netral. Karena saya tidak mau terjadinya perpecahan di organisasi KADIN DKI Jakarta," kata Diana.

Ia berjanji akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ia akan melanjutkan program yang sudah baik serta memperbaiki yang masih ada kekurangan.

“Saya siap melanjutkan program yang sudah baik dan akan memperbaiki program yang kurang,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) memproyeksikan pasar saham Indonesia akan kembali atraktif. Chief Investment Officer, Equity, MAMI Samuel Kesuma mengatakan minat terhadap pasar saham domestik sejauh ini terpukul oleh era suku bunga tinggi yang membuat risk-free asset menjadi sangat menarik.

"Seiring siklus penurunan suku bunga, kondisi akan berubah dan membuat pasar saham kembali atraktif dilihat dari sudut pandang risk-return yang ditawarkan," ujar Samuel saat Market Update: Wind of Change di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Samuel menilai hal ini didukung oleh harapan kebijakan pro pertumbuhan pemerintahan baru yang membuat minat investor terlihat meningkat, terutama dari investor asing yang sudah lebih dulu berinvestasi ke pasar dan membuat posisi arus dana asing kembali positif. Saat ini, lanjut Samuel, ada beberapa sektor yang bisa menjadi pertimbangan.

"Sektor finansial menjadi yang berpotensi diuntungkan oleh arus dana asing (dimana saham-saham big cap biasanya menjadi pilihan pertama), dan di lain pihak likuiditas perbankan juga mulai terlihat stabil," ucap Samuel.

Sektor selanjutnya adalah telekomunikasi, baik itu perusahaan penyedia jasa (operator) maupun menara (tower). Samuel memandang sisi valuasi dari sektor ini masih tetap menarik.

"Terakhir, sektor consumer staples atau fast-moving consumer goods (FMCG), yaitu sektor-sektor yang memproduksi barang-barang kebutuhan harian. Adapun untuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), MAMI memperkirakan akan mencapai level 7.800 di akhir 2024," kata Samuel.

Director & Chief Investment Officer, Fixed Income, MAMI, Ezra Nazula, mengatakan perubahan ekspektasi suku bunga dan stabilitas rupiah juga berpotensi membawa iklim yang lebih baik bagi pasar obligasi. Selain itu, berkurangnya target penerbitan SBN di semester kedua tahun 2024 bisa menjadi potensi katalis obligasi lainnya.

Ezra memaparkan imbal hasil saat ini masih cukup menarik, di mana selisih imbal hasil SBN 10Y - UST 10Y berada di 288 bps (lebih tinggi dari rata-rata satu tahun sebesar 245 bps). Ezra memperkirakan imbal hasil SBN 10 tahun ada di kisaran 6,00 persen sampai 6,25 persen hingga akhir tahun ini.

"Reksa dana obligasi dapat dipertimbangkan oleh investor untuk memanfaatkan karakteristik defensif dari kelas aset obligasi," ucap Ezra.

Ezra menyebut kondisi imbal hasil obligasi yang tinggi saat ini dapat menjadi peluang bagi investor untuk mengunci imbal hasil di level yang menarik. Hal ini juga dapat menikmati potensi capital gain ketika suku bunga mulai beranjak turun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung rencana menutup Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya di Cilegon, Banten. Luhut mengatakan hal itu demi mengurangi polusi udara di Daerah Khusus Jakarta.

Ia menerangkan saat ini indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 170 sampai 200. Menurutnya, keadaan demikian harus segera dicarikan solusinya. Pasalnya bisa mengakitkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

"Kita pengen exercise, kita pengen kaji. Kalau bisa kita tutup, supaya mengurangi polusi Jakarta. Samping tadi mobil EV kita dorong dengan sepeda motor EV untuk lebih banyak area jadi seperti ganjil genap mungkin kita lagi exercise juga. Supaya itu nanti boleh motor EV dengan mobil EV secara bertahap," kata Luhut saat ditemui di acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu (14/8/2024).

PLTU Suralaya, kata dia, sudah beroperasi lebih dari 40 tahun. Pemerintah dan berbagai stakeholder terkait bakal mengkaji rencana suntik mati PLTU yang menjadi tulang punggung listrik di Jawa ini. Ia menegaskan itu semata-mata demi udara yang lebih bersih.

Sehingga imbasnya ke berbagai hal. Termasuk pengeluaran. Menurut dia, pemerintah mengeluarkan Rp 38 triliun untuk biaya pengobatan akibat penyakit dari polusi udara tersebut.

Langkah lainnya, seperti sudah ia singgung di atas, yakni terus memperkuat ekosistem kendaraan listrik. Lalu pabrik-pabrik di sekitar Jakarta akan diberikan sensor sehingga bisa mengetahui gas apa yang dikeluarkan.

"Dioksin atau apa semacamnya. Karena itu semua berbahaya untuk kesehatan. Itu tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita ramai-ramai. Kita tidak ada pilihan, kalau mau sehat, ya lakukan," ujar Luhut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif menambahkan. Pertama-tama, kata Arifin, perlu dilihat masa operasinya. Lalu, dampak yang ditimbulkan.

Ia mengaku melintasi wilayah udara PLTU tersebut. "Itu kan memang berat emisinya di daerah sana, daerah Cilegon, banyak industri, kemudian pembangkitnya juga gede," ujar Arifin.

Meski demikian, jika pensiun dini, tentu harus ada energi penggantinya. Pastinya harus energi yang lebih bersih. Menurut Arifin di potensi energi terbarukan di Pulau Jawa belum cukup untuk menopang semuanya.

"Harus ada sambungan dari Sumatera. Tapi itu kan kita harus lakukan bertahap, jadi kalau tidak ada infrastruktur transmisi ya tidak bisa masuk energi-energi baru ini," ujarnya.

Dia menekankan, perlu ada pembangunan jaringan transmisi kelistrikan Jawa-Sumatera terlebih dahulu untuk pasokan listrik yang dari energi bersih. Terutama sebelum PLTU Suralaya pensiun dini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengasuh Ponpes Ribath Nurul Anwar di Kabupaten Sragen, KH Wafi Maimun Zubair mengkritik keras kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang melarang 18 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 putri, untuk mengenakan jilbab. Para Paskibraka yang bertugas di IKN, Kalimantan Timur itu wajib mencopot jilbab saat pengukuhan dan pengibaran bendera 17 Agustus 2024.

Kiai Wafi mengajak seluruh umat Islam dan tokoh agama untuk protes kepada BPIP. Menurut dia, kebijakan yang dikeluarkan BPIP tidak termaafkan.

"Seluruh elemen umat Islam, ulama, habaib, kiai, santri, mengecam keras kebijakan pelarangan jilbab anggota Paskibraka dalam peringatan HUT RI di IKN. Pelarangan jilbab Paskibraka merupakan kesalahan fatal yang tidak semestinya dilakukan oleh BPIP," ujar Kiai Wafi saat dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Menurut Mursyid Thoriqoh Syadziliyah tersebut, BPIP seharusnya memfasilitasi setiap anak bangsa untuk mengamalkan ajaran agamanya, bukan malah menghapus pengamalan ajaran agama dalam ruang bernegara. Kiai Wafi menyentil pernyataan Kepala BPIP Yudian Wahyudi tentang tidak ada pemaksaan pelepasan jilbab bagi Paskibraka putri. Tetapi, di sisi lain, tidak ada aturan berseragam yang membolehkan peserta untuk menggunakan jilbab.

"Artinya sama saja BPIP melarang menggunakan jilbab. Di sini sudah sangat jelas kepala BPIP mempertontonkan kedunguan yang akut," ucap Kiai Wafi.

Dia menilai, kepala BPIP hanya meminta maaf karena kegaduhan yang timbul, bukan karena kebijakan keliru yang dibuatnya. Hal itu menjadi keprihatinan tersendiri baginya, karena sampai sekarang kepala BPIP tidak merasa bersalah atas aturan diskriminasi yang dibuat.

"Mengingat BPIP sudah terlanjur membuat kesalahan besar dan melukai umat Islam. BPIP lebih baik dibubarkan karena negara rugi besar membiayai lembaga yang sepak terjangnya selalu memprovokasi kerukunan umat. Tidak cukup kalau hanya mencopot kepala BPIP," kata Kiai Wafi.

Tidak hanya itu, Kiai Wafi berpesan kepada anggota Paskibraka putri yang berhijab agar sebaiknya pulang ke daerah masing-masing jika tidak bisa menjalankan keyakinan agama yang dianuat. Jika seandainya dalam pelaksanaan upacara HUT RI masih dilarang menggunakan jilbab, sambung dia, lebih baik kembali ke orangtuanya.

"Kehormatan sebagai seorang Muslimah lebih berharga dari apapun termasuk menjadi anggota Paskibraka yang dipaksa membuka jilbab," kata putra almarhum KH Maimun Zubair alias Mbah Moen tersebut.

Balikkan ke Kemenpora...

Melihat kontroversi yang terjadi di BPIP, Kiai Wafi mendorong pemerintah agar pembinaan Paskibraka sebaiknya dikembalikan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI seperti sebelumnya. Pasalnya, selama berada dalam naungan Kemenpora, tidak pernah ada kontroversi terkait Paskibraka putri. "Daripada di bawah BPIP yang sarat polemik," ucap Kiai Wafi.

Sebelumnya, Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi menegaskan, tidak memaksa Paskibra putri untuk melepas jilbab saat bertugas sebagai Paskibraka dalam acara pengukuhan dan pengibaran bendera 17 Agustus 2024. Meski begitu, di dua momen itu memang jilbab Paskibraka putri dilepas.

"Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," ujar Yudian dalam keterangan di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser tara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).

Yudian menjelaskan, pakaian, atribut, dan sikap, tampang Paskibraka sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan. Hal itu dikakukan para Paskibraka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

Yudian menyampaikan, saat proklamasi, Indonesia terdiri dari berbagai kebhinekaan. Dalam rangka menjaga kembali persatuan, sambung dia, dibuatlah Paskibraka dalam bentuk seragam, untuk menjaga kebhinekaan itu dalam rangka kesatuan.

"Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka," ujar Yudian.

Dia mengatakan, aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dalam Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap, tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Hal itu menandakan Paskibraka memahami konsekuensi mereka mendaftar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Ikatan Alumni Pondok Pesantren Ibadurrahman YLPI Tegallega Sukabumi , Jawa Barat , Toto Izul Fatah, menyebut,Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, tak punya sensitivitas. Kebijakannya sudah merusak semangat Pancasila.

Hal ini disampaikan Toto memprotes kebijakan Kepala BPIP yang dikemas melalui SK tentang Standar Pakaian, Atribut dan Sikap Tampang Paskibraka. menyebut kebijakan Yudian,melalui SK Nomor 35 Tahun 2024 yang berbuntut pada arahan pencopotan jilbab sejumlah peserta putri Paskibraka Nasional, sangat menodai spirit kemerdekaan dan keberagaman.

“Sampai pada SK tersebut mungkin belum ada masalah. Tapi begitu SK tersebutditafsirkan dalam bentuk arahan agarPaskibraka putri harus menampakan rambutnya yang berarti melepas jilbab saat bertugas, persoalan menjadi lain,” kata Toto, Kamis (14/8/2024).

Saat ini, kata Toto, bangsa Indonesia sedang butuh-butuhnya merawat semangat kebangsaan, kebersamaan, persatuan dan toleransi antar sesama bangsa.

“Kenapa di tengah-tengah itu Pak Yudian harus bikin masalah dengan isu jilbab yang sensitif itu. Polisi wanita aja sekarang sudah banyak yang memakai jilbab, tetap boleh ucapara. Begitu juga tentara wanita. Pak Yudian mungkin tak tahu sejarah, jika pada momen pengibaran Merah Putih 17 Agustus 1945 dulu, Ibu Fatmawati saja mengenakan kerudung,” ungkapnya.

Menurut Toto, jika Yudian Wahyudi sebagai kepala BPIP paham semangat kemerdekaan, keberagaman dan atau kebhinekaan, kasus itu seharusnya tidak perlu terjadi. “Apa yang dilakukan Yudian benar-benar tidak mencerminkan sebagai pimpinan sebuah lembaga yang membawa nama besar Pancasila,” ungkap Toto.

Toto mengaku heran, sebagai kepala yang membina ideologi Pancasila, tapi Yudian tak paham spirit Pancasila yang di dalamnya ada semangat Bhineka Tunggal Ika alias keberagaman sesuai dengan realitas khas bangsa ini yang terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, ras dan golongan.

Apalagi, lanjut Toto yang juga Direktur EksekutifCitra Komunikasi LSI Denny JA ini, kasus tersebut justru terjadi pada saat seluruh rakyat Indonesia sedang menyambut gembira HUT Kemerdekaan RI yang ke 79. Lebih-lebih lagi, pada saat peringatan HUT tersebut untuk pertama kali akan digelar di IKN.

“Buat saya, kasus ini sungguh Ironis. Apalagi, baru terjadi sepanjang HUT RI selama ini. Karena itu wajar kalau kasus ini menjadi tontonan buruk yang menggelikan dari seorang kepala badan yang mendapat tugas melakukan pembinaan ideologi Pancasila,” tandasnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) menyampaikan pasar global bersiap memasuki era baru dengan semakin banyak negara mulai masuk dalam siklus pemangkasan suku bunga. Director & Chief Investment Officer, Fixed Income, MAMI, Ezra Nazula, mengatakan perubahan ekspektasi suku bunga global telah mengurangi tekanan terhadap rupiah.

"Diharapkan stabilitas rupiah yang berkesinambungan dapat menjadi kunci titik balik sentimen investor di pasar finansial Indonesia," ujar Ezra saat Market Update: Wind of Change di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Ezra mengatakan sejumlah bank sentral di beberapa negara maju bahkan telah memangkas suku bunga mereka sejak kuartal pertama yang dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti merespons inflasi yang terkendali, menjaga keseimbangan nilai tukar, atau karena melemahnya permintaan domestik. Adapun normalisasi inflasi dijadikan pertimbangan pemangkasan suku bunga bagi negara-negara berkembang di Amerika Latin (Brasil, Kolombia, dan Cili) dan Eropa Tengah-Timur (Hungaria, Ceko, dan Rumania).

Ezra mengatakan salah satu pusat ekonomi dunia, The Fed dalam rapat FOMC pada Juli telah mengindikasikan potensi pemangkasan suku bunga di September semakin terbuka. Secara eksplisit, The Fed juga mulai memperhatikan risiko pelemahan sektor tenaga kerja, dan menyatakan ke depannya akan memberikan fokus yang seimbang antara faktor inflasi dan sektor tenaga kerja.

"Meningkatnya optimisme pemangkasan suku bunga The Fed yang semakin mendekat, tercermin di pasar US Treasury (UST), di mana imbal hasil UST tenor pendek turun lebih banyak dibanding tenor panjang, dan selisih imbal hasil antara tenor 10Y dan 2Y semakin menipis, berada pada level terendah sejak kenaikan FFR agresif di 2022,"

Ezra menyampaikan perubahan ekspektasi suku bunga juga terlihat dampaknya pada dolar AS yang mulai melemah terhadap mata uang lainnya. Ezra menambahkan, kawasan Asia menjadi yang akan diuntungkan oleh siklus pelonggaran moneter global.

"Perekonomian Asia juga relatif kuat ditopang oleh membaiknya aktivitas perdagangan global. Hal tersebut berlawanan dengan ekonomi AS yang menunjukkan sinyal moderasi," kata Ezra.

Beralih ke dalam negeri, Chief Economist & Investment Strategist MAMI Katarina Setiawan mengatakan perubahan ekspektasi The Fed pada Juli membuat tekanan terhadap rupiah mulai reda, dan investor asing mulai mencatat pembelian bersih di pasar saham dan obligasi (setelah tiga bulan berturut-turut mencatat penjualan bersih).

"Tekanan rupiah yang mereda juga diindikasikan oleh rata-rata imbal hasil lelang SRBI yang menurun," ujar Katarina.

Katarina meyakini, stabilitas rupiah yang berkesinambungan akan menjadi kunci titik balik sentimen investor di pasar finansial Indonesia. Ke depan, faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas rupiah di antaranya adalah perubahan ekspektasi FFR, pemilu AS, outlook postur RAPBN-2025, stabilitas inflasi domestik, dan kebijakan pemerintah baru.

"MAMI sendiri memperkirakan, Rupiah hingga akhir tahun masih berada di kisaran Rp 15.400-Rp 16 ribu per dolar AS," lanjut Katarina.

Menurut Katarina, meredanya tekanan pada rupiah dan kembalinya arus dana asing ke pasar domestik menjadi faktor pendukung bagi kebijakan Bank Indonesia (BI). Inflasi domestik turun ke batas bawah target dan konsumsi domestik yang cenderung lemah dapat menjadi pertimbangan utama BI untuk memangkas suku bunga.

"Namun di sisi lain, besaran pemangkasan suku bunga oleh BI diperkirakan lebih konservatif dibandingkan pemangkasan suku bunga The Fed," sambung Katarina.

Hal ini dilakukan untuk memperlebar selisih suku bunga dengan AS demi menjaga stabilitas rupiah. Hingga akhir 2025, pasar memperkirakan BI Rate akan turun 100 basis poin (bps) dan suku bunga The Fed turun sebesar 150 bps.

Meski sinyal positif dari global dan domestik telah mulai terlihat, Katarina melihat investor tetap perlu memperhitungkan sejumlah faktor risiko. Beberapa di antaranya adalah risiko dampak dari eskalasi mendadak kondisi geopolitik dunia, khususnya di Timur Tengah yang masih berpotensi meningkat ketegangannya.

"Risiko resesi di AS juga perlu dipertimbangkan karena dampak dari pelemahan ekonomi AS yang sangat signifikan. Faktor risiko dari dalam negeri adalah kebijakan fiskal domestik dari pemerintahan baru, termasuk komunikasi dan implementasinya," kata Katarina.