REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memuji Pemerintah Daerah (Pemda) Bali baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebab paling cepat merealisasikan hibah Pilkada Serentak 2024.

“Baru kali ini saya ketemu provinsi yang sudah tuntas semua yaitu Bali, hanya Bali dari 541 pemda yang sudah kita rekap,” kata dia dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Tito di Kabupaten Badung, Selasa, menyebut sebelumnya mereka sudah melakukan rapat koordinasi di tiga titik, namun tidak ada satu pun pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang telah merealisasikan 100 persen hibahnya.

“Pertama di Jayapura satu pun tidak ada yang semua sudah tuntas dari enam provinsi, kedua di Makassar itu se-Sulawesi hingga Maluku tidak ada satu pun, lalu di Medan se-Sumatera tidak ada satu pun yang tuntas, nah ini yang keempat Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dan nanti terakhir Yogyakarta se-Jawa,” ucapnya.

Mendagri menjelaskan yang terpenting dari penyelenggaraan pilkada adalah anggaran, hal ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 bahwa anggaran berasal dari APBD kecuali empat daerah otonomi baru di Papua.

Tito tahun 2023 lalu telah bersurat kepada seluruh kepala daerah agar mengalokasikan anggaran dengan membuat naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) kepada penyelenggara yaitu KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri.

Bahkan, ia sudah membagi ke dalam dua tahap yaitu dengan APBD 2023 40 persen dan APBD 2024 60 persen, sehingga pemda tidak sekaligus menggelontorkan banyak dana.

“Ada daerah yang memang PAD (pendapatan asli daerah) kuat seperti di Badung PAD-nya Rp9,3 triliun, lebih besar dari Provinsi Bali yang Rp6 triliun, itu kalau kebutuhannya Rp213 miliar tidak masalah, tapi daerah yang sulit seperti NTT itu mungkin berat, maka dari itu dibagi,” ujarnya.

Meskipun sudah diarahkan untuk dibagi dua tahap, Mendagri masih menemukan pemda yang bahkan belum menyelesaikan 40 persen, sementara di Bali dengan satu provinsi dan sembilan kabupaten/kota sudah mencairkan seluruhnya.

Dalam rangka rapat koordinasi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara sendiri, Tito mengatakan ke 44 pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota di sana sudah melakukan penandatanganan NPHD.

Namun untuk realisasinya baru 35 pemda yang 100 persen tuntas memberikan dana hibah ke KPU, 29 pemda yang tuntas untuk Bawaslu, 41 pemda yang tuntas untuk TNI dan 33 pemda yang lunas untuk kepolisian.

“Bali sisa anggaran yang belum direalisasikan sudah 0 semua, artinya sudah dibayar semua, semua permintaannya dipenuhi, jadi Bali ini saya lihat satu-satunya,” ujarnya.

Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra, menambahkan dengan data NPHD yang sudah direalisasikan oleh pemerintah provinsi yaitu ke KPU Bali Rp155,9 miliar, Bawaslu Rp41 miliar, Polri Rp30 miliar, dan TNI Rp9 miliar.

Sedangkan total rincian dana hibah dari kabupaten/kota diantaranya untuk KPU Rp300 miliar, Bawaslu Rp80,7 milyar, Polri Rp68 miliar, dan TNI Rp24,3 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Diananda Choirunisa mengatasi perlawanan sengit pemanah Amerika Serikat Catalina Gnoriega dengan skor 6-5 pada babak eliminasi 1/16 nomor individu recurve putri Olimpiade Paris 2024 di Esplanade des Invalides, Paris, Prancis, Selasa (30/7/2024).

Di set pertama, Diananda Choirunisa mencatatkan rata-rata sembilan poin dari tiga kali percobaan. Perolehan tersebut masih belum cukup untuk mengungguli Catalina yang mengamankan total 28 poin. Catalina unggul 2-0.

Pada set kedua, Diananda tampil kian membaik dengan total mencatatkan 29 poin dari tiga kali percobaan. Catatan tersebut masih mampu disamakan oleh Catalina yang juga mengamankan 29 poin. Catalina menjaga keungggulan 3-1.

Memasuki set ketiga, Diananda kembali tak dapat mengungguli perolehan Catalina usai keduanya sama-sama mengamankan 26 poin dari tiga kali percobaan. Catalina unggul 4-2.

Lalu di set keempat, Diananda memperoleh momentum untuk menyamakan kedudukan usai mengarahkan bidikan dengan total 29 poin. Catalina yang tak dapat memanfaatkan situasi untuk memastikan kemenangan, total mengamankan 28 poin pada tiga kali percobaan di set keempat. Skor imbang 4-4.

Memasuki set kelima, Diananda kembali belum mampu mengungguli perolehan poin Catalina usai keduanya sama-sama mengemas 26 poin dari tiga kali percobaan. Skor imbang 5-5.

Pertandingan ditentukan melalui babak shot off, Diananda langsung melesatkan bidikan tepat ke bull's eye dan mengamankan poin sempurna pada satu kali percobaan. Catalina dalam posisi tertekan hanya mampu membidik 8 poin. Hasil tersebut sudah cukup untuk Diananda memastikan kemenangan tipis 6-5 dan melaju ke babak eliminasi 1/8.

Di babak eliminasi 1/8 nantinya atlet asal Surabaya tersebut akan ditantang oleh atlet panahan India, Bhajan Kaur yang sebelumnya sempat menyingkirkan wakil Indonesia, Syifa Nur di babak eliminasi 1/32.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pihaknya siap untuk mempertemukan CEO Tiktok Shou Zi Chew dan CEO Youtube Neal Mohan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Kedua belah pihak siap untuk mendiskusikan potensi investasi di bidang ekonomi digital di Indonesia.

"Mereka janji mau ke Indonesia, tapi saya belum dapat black and white-nya (surat resmi) kalau mereka mau datang. Saya tunggu aja. Saya bilang, kalau memang nanti mereka ke Indonesia, saya siap mempertemukan mereka dengan Presiden Jokowi ataupun Prabowo (jika sudah menjabat presiden) ke depan," kata Erick saat dijumpai di Gedung Nawasena Mandiri Corporate University di Jakarta, Selasa (30/7/2024) malam WIB.

Erick mendorong diskusi yang sehat bersama Tiktok dan Youtube tentang potensi investasi. Dia juga ingin berdiskusi mengenai upaya menjaga kultur Indonesia seiring dengan masifnya penggunaan platform media sosial itu di kalangan generasi muda.

"Kultur-kultur yang sudah baik, kultur-kultur Asia, ini juga menjadi bagian supaya mereka (Tiktok dan Youtube) jaga. Dan siapa tahu, banyak juga konten-konten yang mendidik yang bisa juga di-sharing ke bangsa lain," kata mantan pemilik Inter Milan tersebut.

Pada Jumat (26/7/2024), Erick mengunggah foto bersama CEO Tiktok Shou Zi Chew dan CEO Youtube Neal Mohan di akun Instagram-nya. Pertemuan tersebut berlangsung ketika makan malam di Museum Louvre, Paris, Prancis.

Erick menyebut, sedang membahas potensi digital ekonomi Indonesia yang akan mencapai Rp 4.500 triliun bersama kedua CEO itu. Mohan dan Chew, tulis Erick, mempercayai potensi ekonomi digital Indonesia dan menyatakan siap untuk mendukung pengembangannya.

Saat dikonfirmasi, Erick menjelaskan bahwa pertemuan itu berlangsung selama acara International Olympic Committee (IOC) di Prancis, kala ia diundang sebagai anggota IOC. Saat itu, Erick mendapat kesempatan untuk duduk di dekat Mohan dan Chew.

"Lucu saja ketika ada dua perusahaan besar bersaing duduk di satu meja. Dan di situ kesempatan saya pitching. Pitching dalam arti bahwa ekonomi digital di Indonesia itu potensinya luar biasa, akan mencapai Rp 4.500 triliun," jelas Erick.

Dia mengatakan, pemerintah RI berharap Tiktok dan Youtube dapat berinvestasi di Indonesia. Potensi ekonomi digital di Indonesia, kata dia, harus dimaksimalkan secara bersama-sama dan jangan sampai Indonesia hanya dijadikan market saja mengingat negara ini memiliki potensi ekonomi besar di Asia Tenggara.

"Kalau saya, maunya mereka investasi lagi karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu tidak lain salah satunya dari investasi. Dan itu sebagai alat pembukaan lapangan pekerjaan yang bisa lebih dimaksimalkan," kata Erick.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Iptu Rudiana, ayah korban Muhammad Rizky (Eky), menegaskan bahwa tidak ada rekayasa dalam kasus pembunuhan Vina dan anaknya di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016. Ia pun membantah semua tuduhan negatif yang diarahkan kepadanya.

"Tuduhan itu tidak benar, tidak ada rekayasa. Saya hanya melaporkan apa yang saya ketahui sebagai orang tua korban (Eky)," kata Rudiana dalam konferensi pers di Cirebon, Selasa (30/6/2024).

Rudiana menjelaskan dirinya hanya bertindak sebagai pelapor murni serta tidak memiliki upaya lain, selain menyampaikan informasi yang diketahuinya kepada penyidik terkait kasus tersebut. Rudiana mengatakan semua informasi yang disampaikannya untuk mengamankan kedelapan terpidana dalam kasus tersebut berdasarkan laporan, termasuk keterangan dari dua orang saksi yakni Aep dan Dede.

“Saya mendapat informasi dari saksi, keduanya mengenali pelaku dan menyampaikan informasi itu kepada saya,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan, saat menyerahkan para terpidana kepada penyidik. Rudiana menegaskan dirinya tidak mempunyai kendali atas penyidikan lebih lanjut pada kasus ini karena hal tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh para penyidik.

"Setelah menyerahkan para terpidana kepada penyidik, saya percaya kepada mereka untuk menindaklanjutinya," ungkapnya.

Selain itu, ia memastikan anaknya benar telah meninggal, bahkan beberapa saat setelah kejadian, dirinya dihubungi oleh Polsek Talun Cirebon yang memastikan identitas Eky sebagai anaknya. Rudiana mengaku siap untuk membongkar kembali makam Eky apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan kasus tersebut.

"Kalau untuk kepentingan penyidikan, silakan. Walaupun sebenarnya sangat berat karena itu anak saya. Tapi saya menyesuaikan saja jika memang kepentingannya untuk penyidikan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan rasa hormat kepada keluarga Vina dan dia menyebutkan kalau komunikasinya dengan mereka selalu baik. Rudiana menambahkan dirinya tidak pernah menghilang dari publik sejak kasus ini kembali disorot. Ia hanya fokus menjalankan tugasnya sebagai Kepala Polsek Kapetakan Polres Cirebon Kota.

“Karena memang setelah kasus ini ramai, saya sebagai polisi aktif yang mana harus taat aturan dan bekerja sebagai Kapolsek,” ucap dia.

Sebelumnya, saksi fakta dalam persidangan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pihak pemohon Saka Tatal, yakni Liga Akbar mencabut seluruh keterangannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Cirebon, Selasa, Liga mengaku tidak berada di lokasi kejadian saat peristiwa itu terjadi.

Pada persidangan tahun 2016 dan 2017, dia sempat menjadi saksi kunci yang menyatakan melihat langsung rangkaian kejadian, termasuk pengejaran di SMP Negeri 11 Kota Cirebon serta pelemparan batu kepada korban. Namun, ia mengakui bahwa semua keterangannya tersebut tidak benar.

Liga juga mencabut keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polres Cirebon Kota pada 2016.

“Di persidangan tadi, saya mencabut pernyataan bahwa saya tidak pernah ada di lokasi kejadian. Setelah tadi memberikan kesaksian saya merasa lebih tenang,” kata Liga.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Iptu Rudiana, ayah kandung dari Muhammad Rizky atau Eky, mengaku mengamankan para pelaku yang menyebabkan kematian anaknya, Eky dan temannya, Vina, di Cirebon, pada 2016 silam, karena didorong oleh perasaannya sebagai orang tua korban.

Hal itu disampaikan Rudiana, yang ikut hadir saat Hotman Paris, selaku kuasa hukum keluarga Vina, mengadakan konferensi pers di Keraton Kacirebonan, Kota Cirebon, Selasa (30/7/2024) sore.

Dalam kesempatan itu, Hotman menanyakan alasan Rudiana menangkap para pelaku. Padahal, Rudiana bertugas di bagian Satuan Narkoba.

"Tolong jawab apa adanya. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa bapak yang menangkap pelaku?" tanya Hotman.

Rudiana kemudian membenarkan bahwa dirinya bertugas di Satres Narkoba, saat anaknya Eky, meninggal dunia bersama Vina pada 2016 silam.

"Saya adalah orang tua dari korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup dari pada anak saya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal, dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah untuk mencari penyebab meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin ada perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya,’’ kata Rudiana.

Rudiana mengatakan, bersama tiga orang rekannya, dia kemudian menelusuri lokasi dan mencari CCTV. Setelah itu, dia melihat Aep dan Dede sedang nongkrong di depan cuci mobil.

"Kita samperin. Semua orang yang ada di situ kita tanya, cuma Aep dan Dede-lah yang memberi informasi,’’ terang Rudiana.

Rudiana mengaku sebelumnya tidak mengenal Aep maupun Dede. Baru saat itulah, dia bertemu dengan keduanya.

Menurut Rudiana, Aep memberi tahunya bahwa dia melihat peristiwa yang terjadi pada 27 Agustus 2016 dan hafal dengan pelakunya. Saat itu, dia bertukar nomor handphone dengan Aep sekitar pukul 14.00 WIB.

Selanjutnya, kata Rudiana, sekitar pukul 16.00 WIB, Aep meneleponnya dan memberi tahu bahwa orang-orang yang terlibat keributan pada malam Ahad itu sedang berkumpul di depan SMP 11.

Rudiana kemudian datang ke lokasi yang disebutkan oleh Aep dan menemukan sejumlah pemuda. Dia mengaku selanjutnya mengajak para pemuda itu, yang kini menjadi terpidana, untuk ikut ke kantor polisi secara baik-baik.

Setelah tiba di kantor polisi, selang beberapa menit kemudian, para terpidana mengakui kalau mereka yang melakukannya. Mendengar penjelasan Rudiana, Hotman langsung mengajukan pertanyaan.

"Bagaimana orang baru ditanya, langsung mengaku?" ucap Hotman.

"Tentunya ada upaya-upaya kami,"tutur Rudiana.

"Apa benar disiksa?," tanya Hotman.

"Tidak ada. Saat saya nyerahkan ke Reskrim, posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya," jelas Rudiana.

"Para pelaku ini apa benar disiksa makanya mau mengaku?" lanjut Hotman.

"Tidak ada. Mukanya utuh, tidak ada penganiayaan," jawab Rudiana.

"Ada gosip selama ini bapak melindungi cucu jenderal polisi, benar nggak?"tanya Hotman kembali.

Rudiana pun membantah hal tersebut. Dia mengatakan, dengan pangkat Iptu yang disandangnya di kepolisian, tidak mungkin berhubungan dengan polisi yang memiliki pangkat paling tinggi.

"Aduh, saya tidak kenal jenderal, Bang. Saya hanya orang biasa. Tidak mungkin saya kenal pangkat tinggi-tinggi," kata Rudiana.

Hotman menambahkan, para terpidana merupakan pekerja bangunan. Dia lantas bertanya kepada Rudiana apakah masuk akal jika pekerja bangunan satu geng dengan cucu jenderal.

"Secara logika, sepertinya tidak masuk akal," ungkap Rudiana.

Hotman juga bertanya mengenai isu adanya transaksi narkoba di belakang kasus kematian Eky dan Vina. Isu itu juga dibantah oleh Rudiana.

"Tidak ada," kata Rudiana.

Dalam kesempatan itu, Hotman juga mempertanyakan isi berita acara pemeriksaan (BAP) yang sangat detail mengenai kejadian pembunuhan dan pemerkosaan terhadap vina dan Eky. Padahal, peristiwa itu terjadi di malam hari.

"Apakah itu rekayasa BAP-nya? Kok bisa sampai sedetail itu?" ujar Hotman.

Rudiana pun menjawab dirinya merupakan pelapor dalam kasus tersebut. Dia juga membantah adanya rekayasa dalam laporannya.

"Kalau saya sebagai pelapor tidak ada rekayasa. Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana, itulah yang saya tuangkan di LP dan berita acara. Kemudian penyidik reskrim melakukan pengembangan terhadap para terpidana tersebut yang dituangkan di berita acara," kata Rudiana.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Beredarnya Buku Pelajaran Ahlussunnah Waljamaah Ke-NU-an Jilid I untuk Kelas 2 yang diterbitkan oleh RMI PCNU Kabupaten Tegal yang juga beredar di lingkungan satuan-satuan Pendidikan Ma’arif NU, memicu polemik.

Buku tersebut memuat pernyataan sejarah yang disebut tak sesuai dengan fakta. Buku itu menyatakan bahwa salah satu pendiri NU adalah Kakek dari Habib Lutfhi bin Yahya Pekalongan, Yaitu Habib Hasyim bin Yahya. Siapakah Habib Hasyim bin Yahya?

Dikutip dari laman resmi JATMAN, Habib Hasyim bin Yahya adalah putra dari Habib Umar bin Hasan bin Toha bin Yahya. Sebelum lahir, Habib Umar (jid buyut Abah Luthfi yang dimakamkan di Indramayu) pernah berencana memberi nama calon putranya dengan nama Abdullah. Namun, oleh Habib Hasan (jid canggah Abah Luthfi, dimakamkan di Penang, Malaysia), calon cucunya diminta bernama Hasyim.

Habib Hasyim lahir hari Senin bulan Jumadil Akhir tahun 1280 H/1862 M, di Karangampel, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

Ayah Habib Hasyim bernama Habib Umar bin Thoha bin Hasan Sumodiningrat bin Thoha bin Yahya, yang ketika wafat dimakamkan di Karangmalang, Indramayu. Sedangkan Ibu beliau bernama Syarifah Hababah Marinah binti Hasan Al-Qudsi Al-Bantani.

Habib Hasyim memiliki seorang istri yang bernama Syarifah Salmah binti Muhammad bin Ibrahim bin Yahya. Syarifah Salmah ini adalah Raden Ayu Kun Maryati (keturunan dari para bangsawan Adipati).

Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 12 anak, termasuk di antaranya ayah Habib Luthfi bin Yahya, yaitu Syarifah Thalhah, Habib Umar, Habib Abu Bakar, Syarifah Fadhlun, Syarifah Syifa, Syarifah Khodijaah, Habib Muhammad, Syarifah Su’ud, Habib Ali Al-Gholib (Ayah Habib Lutfi), Habib Yahya, Syarifah Ni’mah dan Habib Sholeh.

Selain dengan Syarifah Salmah, Habib Hasyim juga menikah dengan seorang Syarifah bermarga Al-Habsyi, dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Habib Husain dan Syarifah Fatimah.

Jika diurut ke atas, nasab Habib Hasyim bin Umar bin Yahya merupakan keturunan Baginda Nabi Muhammad Rasulullah saw. dari jalur Imam Husain, dengan silsilah sebagai berikut :

BACA JUGA:Dampak Foto dengan Presiden Israel, Nurul: Tiap Hari Terlintas untuk Mengakhiri Hidup Saya

Nabi Muhammad Rasulullah SAW.

Sayyidah Fathimah Az-Zahra Istri Ali bin Abi Thalib RA

Al-Imam Al-Husain

Al-Imam Ali Zainal Abidin

Al-Imam Muhammad Al-Baqir

Al-Imam Ja’far Shadiq

Al-Imam Ali Al-Uraidhi

Al-Imam Muhammad An-Naqib

Al-Imam Isa Ar-Rumi

Al-Imam Ahmad Al-Muhajir

As-Sayyid Ubaidillah

As-Sayyid Alwi

As-Sayyid Muhammad

As-Sayyid Alwi

As-Sayyid Ali Khali’ Qasam

As-Sayyid Muhammad Shahib Mirbath

As-Sayyid Ali

As-Sayyid Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad

As-Sayyid Al-Imam Alwi Al-Ghuyur

As-Sayyid Ali Shohibud Dark

As-Sayyid Muhammad Maula Ad-Dawilah

As-Sayyid Imam Alwy

As-Sayyid Ali An-Naas

As-Sayyid Hasan Al-Akmar

As-Sayyid Sulthanul Awliya Al-Imam Yahya (leluhur Al bin Yahya)

As-Sayyid Ahmad

As-Sayyid Kabiir Syekh

As-Sayyid Muhammad

As-Sayyid Thoha

As-Sayyid ‘Ulum Muhammad al-Qadhi

As-Sayyid Thoha

As-Sayyid Al-Quthb Al-Habib Hasan

As-Sayyid Thoha

As-Sayyid Umar

As-Sayyid Hasyim

Pada Senin, 15 Rabi’ul Akhir 1350 H/1931 M, Habib Hasyim bin Umar bin Yahya kembali ke haribaan ilahi, dua tahun setelah wafat sahabatnya Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib al-Athos yang wafat pada tahun 1347 Hijriyah di bulan Rajab. Jenazah beliau dimakamkan di Sapuro. Hingga saat ini, Kompleks makam Sapuro selalu ramai oleh peziarah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Beredarnya Buku Pelajaran Ahlussunnah Waljamaah Ke-NU-an Jilid I untuk Kelas 2 yang diterbitkan oleh RMI PCNU Kabupaten Tegal yang juga beredar di lingkungan satuan-satuan Pendidikan Ma’arif NU, memicu polemik.

Buku tersebut memuat pernyataan sejarah yang disebut tak sesuai dengan fakta. Buku itu menyatakan bahwa salah satu pendiri NU adalah Kakek dari Habib Lutfhi bin Yahya Pekalongan, Yaitu Habib Hasyim bin Yahya. Siapakah Habib Hasyim bin Yahya?

Dikutip dari laman resmi JATMAN, Habib Hasyim bin Yahya adalah putra dari Habib Umar bin Hasan bin Toha bin Yahya. Sebelum lahir, Habib Umar (jid buyut Abah Luthfi yang dimakamkan di Indramayu) pernah berencana memberi nama calon putranya dengan nama Abdullah. Namun, oleh Habib Hasan (jid canggah Abah Luthfi, dimakamkan di Penang, Malaysia), calon cucunya diminta bernama Hasyim.

Habib Hasyim lahir hari Senin bulan Jumadil Akhir tahun 1280 H/1862 M, di Karangampel, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

Ayah Habib Hasyim bernama Habib Umar bin Thoha bin Hasan Sumodiningrat bin Thoha bin Yahya, yang ketika wafat dimakamkan di Karangmalang, Indramayu. Sedangkan Ibu beliau bernama Syarifah Hababah Marinah binti Hasan Al-Qudsi Al-Bantani.

Habib Hasyim memiliki seorang istri yang bernama Syarifah Salmah binti Muhammad bin Ibrahim bin Yahya. Syarifah Salmah ini adalah Raden Ayu Kun Maryati (keturunan dari para bangsawan Adipati).

Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 12 anak, termasuk di antaranya ayah Habib Luthfi bin Yahya, yaitu Syarifah Thalhah, Habib Umar, Habib Abu Bakar, Syarifah Fadhlun, Syarifah Syifa, Syarifah Khodijaah, Habib Muhammad, Syarifah Su’ud, Habib Ali Al-Gholib (Ayah Habib Lutfi), Habib Yahya, Syarifah Ni’mah dan Habib Sholeh.

Selain dengan Syarifah Salmah, Habib Hasyim juga menikah dengan seorang Syarifah bermarga Al-Habsyi, dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Habib Husain dan Syarifah Fatimah.

Jika diurut ke atas, nasab Habib Hasyim bin Umar bin Yahya merupakan keturunan Baginda Nabi Muhammad Rasulullah saw. dari jalur Imam Husain, dengan silsilah sebagai berikut :

BACA JUGA:Dampak Foto dengan Presiden Israel, Nurul: Tiap Hari Terlintas untuk Mengakhiri Hidup Saya

Nabi Muhammad Rasulullah SAW.

Sayyidah Fathimah Az-Zahra Istri Ali bin Abi Thalib RA

Al-Imam Al-Husain

Al-Imam Ali Zainal Abidin

Al-Imam Muhammad Al-Baqir

Al-Imam Ja’far Shadiq

Al-Imam Ali Al-Uraidhi

Al-Imam Muhammad An-Naqib

Al-Imam Isa Ar-Rumi

Al-Imam Ahmad Al-Muhajir

As-Sayyid Ubaidillah

As-Sayyid Alwi

As-Sayyid Muhammad

As-Sayyid Alwi

As-Sayyid Ali Khali’ Qasam

As-Sayyid Muhammad Shahib Mirbath

As-Sayyid Ali

As-Sayyid Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad

As-Sayyid Al-Imam Alwi Al-Ghuyur

As-Sayyid Ali Shohibud Dark

As-Sayyid Muhammad Maula Ad-Dawilah

As-Sayyid Imam Alwy

As-Sayyid Ali An-Naas

As-Sayyid Hasan Al-Akmar

As-Sayyid Sulthanul Awliya Al-Imam Yahya (leluhur Al bin Yahya)

As-Sayyid Ahmad

As-Sayyid Kabiir Syekh

As-Sayyid Muhammad

As-Sayyid Thoha

As-Sayyid ‘Ulum Muhammad al-Qadhi

As-Sayyid Thoha

As-Sayyid Al-Quthb Al-Habib Hasan

As-Sayyid Thoha

As-Sayyid Umar

As-Sayyid Hasyim

Pada Senin, 15 Rabi’ul Akhir 1350 H/1931 M, Habib Hasyim bin Umar bin Yahya kembali ke haribaan ilahi, dua tahun setelah wafat sahabatnya Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib al-Athos yang wafat pada tahun 1347 Hijriyah di bulan Rajab. Jenazah beliau dimakamkan di Sapuro. Hingga saat ini, Kompleks makam Sapuro selalu ramai oleh peziarah.

Pemerhati sejarah NU yang juga anggota Tim Kerja Museum NU, Riadi Ngasiran, menjelaskan mengutip Statuten Hoofdbestuur Nahdlatoel Oelama (HBNO), didapati fakta bahwa tidak menyebutkan nama Habib Hasyim bin Yahya sebagai salah satu pendiri NU.

Dia menyebutkan, memang ada satu tokoh yang meskipun tidak disebut resmi dalam statuten pendirian NU, 31 Januari 1926, tapi justru menjadi Inspirator berdirinya NU yaitu Syekhona Muhammad Kholil Al-Bankalany.

“Kisah-kisah awal pendirinya NU, sebagai asbabul wurudnya, tak lepas dari Ulama Pesantren yg menjadi guru para Kiai pada zaman itu,” kata dia, kepada Republika.co.id, Selasa (30/7/2024).

Dia menilai, pernyataan Habib Luthfi tersebut adalah klaim sepihak. “Ya klaim sepihak tidak bisa dijadikan pijakan sebagai sumber sejarah. Sumber sejarah adalah fakta, bukan dongeng. Kalau ada sumber lisan, itu pun harus diverifikasi usianya sezaman atau tdak,” ujar dia.

“KH As'ad Syamsul Arifin menjadi sumber lisan, tetapi usianya sezaman dengan muassis NU. Apalagi, pelaku langsung yang terlibat dalam proses awal berdirinya NU,” papar dia.

Riadi menjelaskan frase “tidak mau ditulis” dalam pernyataan buku tersebut juga dipertanyakan. Jika kalimat itu langsung disampaikan pelaku bisa dipahami. Misalnya, KH Masykur, Pimpinan Tertinggi Markas Barisan Sabilillah di Malang pada zaman Revolusi.

Setelah merdeka, beliau tidak mau ditulis, setidaknya tidak menonjolkan diri sehingga, semasa hidup beliau hanya ingin adanya masjid yang berdiri sebagai bentuk penghormatannya.

Baca juga: Salam Hormat Rifda Irfanaluthfi, Kamu Pemenang Sejati!

“Maka berdirilah Masjid Sabilillah di Kota Malang. Sesudah itu, selepas wafat beliau baru kita gali jejak perjuangannya. Sehingga, KH Masykur dianugerahi sebagai Pahlawan Nasional,” tutur dia.

Riadi menekankan, tetapi di luar itu, seperti yang sering disebutkan Habib Luthfi bin Yahya, bahwa kakeknya berperan atas berdirinya NU, perlu dikaji lebih dalam dengan bukti-bukti primer.

Misalnya, apakah ada nama tersebut pada dokumen rapat, berita surat kabar sezaman, dan risalah atau memoar tokoh sezaman. “Bila semua sumber, baik primer maupun sekunder, tidak ada bisa dikatakan bahwa hal itu belum bisa dikategorikan sebagai Kebenaran sejarah,” ujar dia.

Ketua Umum...

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor atau Paman Birin memberikan apresiasi secara khusus atas perhatian pemerintah pusat terhadap langkah mitigasi penaggulangan bencana di Kalsel.

Hal itu disampaikan Paman Birin usai menerima penjelasan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan

Raden Suria Fadliansyah Selasa (30/7/2024), terkait pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Dikatakan Paman Birin, pembasahan lahan gambut lebih awal merupakan langkah preventif menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya langkah cepat BMKG bekerja sama dengan lintas instansi melakukan modifikasi cuaca pasca petubahan musim merupakan upaya preventif untuk menyelamatkan lahan gambut dari potensi ancaman karhutla.

"Bercermin dari kejadian karhutla tahun lalu, di mana terdapat banyak titik api pada lahan gambut, salah satu catatan besar adalah pentingnya optimalisasi

pembasahan lahan gambut," tekanya.

"Operasi modifikasi cuaca lebih awal sebelum musim kemarau panjang merupakan langkah maju dalam penanganan karhutla di saat musim kemarau," paparnya.

Selain itu tentu sosialisasi mitigasi bencana juga harus lebih ditingkatkan, secara merata hingga ke pelosok. Paman Birin menambahkan melalui kolaborasi dan sinergitas yang terbangun harmoni antara pemerintah pusat dan daerah, maka kita bisa mengurangi risiko bencana.

"Saya atas nama masyarakat dan pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian nyata untuk daerah," ucap Paman Birin.

Sementara itu Kepala BPBD Kalsel R Suria Fadliansyah menjelaskan, berdasarkan hasil rapat lintas instansi.antara lain dengan Danlanut, Korem 101 Antasari, BMKG Pusat, BMKG, Kementerian LHK, Polri dipetoleh informasi, bahwa Kasel termasuk salah satu daerah yang mendapat prioritas OMC dari pemerintah melalui BMKG.

"Ada tiga daerah di Kalimantan, selain Kalsel, yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat," terangnya.

Pelaksanaan OMC berlangsung selama 11 hari ke depan dimulai tanggal 30 Juli 2024. Jika OMC baru dilakukan ketika musim kemarau atau saat karhutla terjadi, maka akan sulit melakukan OMC karena awan hujan akan sulit ditemukan.

Dalam rapat tersebut, lanjut Suria, Deputi Modifikasi Cuaca, Tri Handoko Seto mengatakan OMC berperan penting dalam strategi mitigasi preventif untuk membantu mitigasi di lahan gambut. Dengan mengelola curah hujan, pihaknya bisa mengurangi dampak dari kondisi cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim.

Langkah menjadi bagian penting dari langkah BMKG dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Dengan Langkah preventif seperti Operasi Modifikasi Cuaca, BMKG bersama segenap komponen terus berupaya menghadapi tantangan perubahan iklim dengan solusi nyata.

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor atau Paman Birin memberikan apresiasi secara khusus atas perhatian pemerintah pusat terhadap langkah mitigasi penaggulangan bencana di Kalsel.

Hal itu disampaikan Paman Birin usai menerima penjelasan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan

Raden Suria Fadliansyah Selasa (30/7/2024), terkait pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Dikatakan Paman Birin, pembasahan lahan gambut lebih awal merupakan langkah preventif menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya langkah cepat BMKG bekerja sama dengan lintas instansi melakukan modifikasi cuaca pasca petubahan musim merupakan upaya preventif untuk menyelamatkan lahan gambut dari potensi ancaman karhutla.

"Bercermin dari kejadian karhutla tahun lalu, di mana terdapat banyak titik api pada lahan gambut, salah satu catatan besar adalah pentingnya optimalisasi

pembasahan lahan gambut," tekanya.

"Operasi modifikasi cuaca lebih awal sebelum musim kemarau panjang merupakan langkah maju dalam penanganan karhutla di saat musim kemarau," paparnya.

Selain itu tentu sosialisasi mitigasi bencana juga harus lebih ditingkatkan, secara merata hingga ke pelosok. Paman Birin menambahkan melalui kolaborasi dan sinergitas yang terbangun harmoni antara pemerintah pusat dan daerah, maka kita bisa mengurangi risiko bencana.

"Saya atas nama masyarakat dan pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian nyata untuk daerah," ucap Paman Birin.

Sementara itu Kepala BPBD Kalsel R Suria Fadliansyah menjelaskan, berdasarkan hasil rapat lintas instansi.antara lain dengan Danlanut, Korem 101 Antasari, BMKG Pusat, BMKG, Kementerian LHK, Polri dipetoleh informasi, bahwa Kasel termasuk salah satu daerah yang mendapat prioritas OMC dari pemerintah melalui BMKG.

"Ada tiga daerah di Kalimantan, selain Kalsel, yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat," terangnya.

Pelaksanaan OMC berlangsung selama 11 hari ke depan dimulai tanggal 30 Juli 2024. Jika OMC baru dilakukan ketika musim kemarau atau saat karhutla terjadi, maka akan sulit melakukan OMC karena awan hujan akan sulit ditemukan.

Dalam rapat tersebut, lanjut Suria, Deputi Modifikasi Cuaca, Tri Handoko Seto mengatakan OMC berperan penting dalam strategi mitigasi preventif untuk membantu mitigasi di lahan gambut. Dengan mengelola curah hujan, pihaknya bisa mengurangi dampak dari kondisi cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim.

Langkah menjadi bagian penting dari langkah BMKG dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Dengan Langkah preventif seperti Operasi Modifikasi Cuaca, BMKG bersama segenap komponen terus berupaya menghadapi tantangan perubahan iklim dengan solusi nyata.

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG - - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Nusa Tenggara segera penuhi kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2024. Ini perlu diperhatikan lantaran tahap pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan segera dibuka, sehingga ketersediaan anggaran diperlukan.

Mendagri menegaskan, ketersediaan anggaran merupakan faktor terpenting suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Tanpa dukungan anggaran, Pilkada 2024 bakal sulit terlaksana dengan baik. “Yang paling utama sekali dan paling penting sekali adalah masalah anggaran,” jelas Mendagri saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Bali & Nusa Tenggara yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Selasa (30/7/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, Pemda berperan penting dalam menyediakan anggaran Pilkada Serentak 2024. Sebab dukungan anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kecuali empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Adapun kebutuhan anggaran ini diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemda dengan penyelenggara Pilkada maupun pihak keamanan.

Sebagai upaya memastikan anggaran tersedia, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pendanaan Pilkada Serentak 2024 pada 24 Januari 2023 kepada seluruh kepala daerah. Surat tersebut salah satunya mengatur tahap penyaluran realisasi NPHD, yakni 40 persen dari APBD tahun 2023 dan 60 persen APBD 2024. Namun dalam praktiknya ketentuan tersebut tidak berjalan di sejumlah daerah. Karena itu, Mendagri terus mendorong daerah agar segera merealisasikan anggaran Pilkada.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menyebutkan jumlah Pemda yang belum menyalurkan anggaran Pilkada maupun menandatangani NPHD terutama dengan TNI dan Polri. “Saya mohon betul juga untuk TNI dan Polri ini juga harus proaktif untuk menghubungi Pemdanya, di samping dari Kemendagri juga akan nge-push sedikit Pemdanya untuk NPHD-nya ditandatangani berapa kebutuhannya,” jelasnya.

Di lain sisi, Mendagri mengapresiasi Pemda se-Provinsi Bali yang telah menyelesaikan seluruh kebutuhan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan NPHD. Mendagri mengaku baru kali ini mendapati seluruh daerah dalam satu provinsi telah menyelesaikan penyaluran anggaran Pilkada, baik kepada penyelenggara maupun pihak keamanan.

“Untuk Provinsi Bali tadi sudah kami sampaikan, dari data ini kita lihat, kita baca saja sisa anggaran [Pilkada Serentak 2024] sudah nol semua,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membantah adanya diskriminasi dalam pembagian kuota pengadaan Mikrotrans dalam program Jaklingko. Dishub menyatakan pembagian kuota pengadaan armada dilakukan secara proporsional.

"Tidak (ada anak emas). Tentu jika kita melihat proporsionalnya, ada bahkan yang 90 sekian persen realisasinya, ada yang 90 sekian, ada 75 persen, ada 65 persen," kata Kepala Dishub Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo menjawab tuntutan aksi para sopir dan operator Mikrotrans di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Menurut dia, PT Transjakarta telah melakukan pembagian kuota secara proporsional. Pasalnya, ada beberapa mitra yang realisasi pengadaannya masih di bawah 30 persen. Karena itu, PT Transjakarta melakukan penyesuaian agar kuota yang dibutuhkan tetap dapat dipenuhi.

Sebelumnya, dalam aksi yang dilakukan oleh ribuan sopir dan operator Mikrotrans di depan Balai Kota DKI, salah satu yang menjadi tuntutan adalah adanya diskriminasi terkait pembagian kuota pengadaan Mikrotrans. Koordinator lapangan Fahrul Fatah menuding, diskriminasi itu dilakukan oleh direksi PT Transjakarta terhadap beberapa operator mitra program Jaklingko.

"Direksi Transjakarta menganakemaskan satu operator tertentu, di mana ketua dari operator tersebut adalah sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI. Entah motifnya apa, tapi banyak kesalahan yang selalu ditolerir, kuota penyerapan paling banyak yang diberikan terus menerus dan kemudahan lainnya," kata Fahrul.

Akibatnya, operator lain, khususnya operator mikrolet, selalu dipersulit oleh PT Transjakarta. Bahkan, PT Transjakarta dinilai selalu mencari-cari kesalahan operator tertentu.

PT Transjakarta juga disebut memberikan kuota yang sangat terbatas untuk operator tertentu. Padahal, banyak anggota yang masih mengoperasikan angkutan reguler ingin bergabung dengan program Jaklingko. "Kami menuntut keadilan atas itu semua dan meminta Pj Gubernur DKI Jakarta untuk bisa memberikan solusi yang adil bagi semua," ujar Fahrul.

Sementara itu, Ketua Koperasi Komilet Jaya, Berman Limbong, mengatakan jumlah bus kecil yang akan diintegrasikan dengan layanan Transjakarta dalam bentuk Jaklingko Mikrotrans adalah sebanyak 6.360 unit. Namun seiring dengan berjalannya waktu, populasi bus kecil yang sudah diintegrasikan dengan Transjakarta baru berjumlah 2.795 unit atau setara dengan 43,94 persen.

"Dari angka prosentase tersebut, dari 11 operator mitra program Jaklingko, ada satu operator yang memiliki kuota dasar paling banyak dan serapan yang banyak juga, telah mencapai hingga 51 persen. Lucunya, Transjakarta bukannya memberikan kesempatan operator lain untuk memperbesar daya serap, justru terus saja memberikan kuota operator tersebut dengan banyak kemudahan persyaratan dan izin-izinnya," kata Limbong.

Menurut dia, praktik itu tentunya tidak sehat. Karena itu, PT Transjakarta sebagai pengelola subsidi transportasi melalui public service obligation (PSO) harus menghentikan hal tersebut dan bertindak lebih adil serta wajib transparan dalam penentuan pemberian kuota serta pembentukan harga perkiraan sendiri (HPS) kepada mitra operator dan publik.

"Karena dana PSO itu berasal dari APBD Provinsi Jakarta yang harus transparan penggunaannya serta mudah diakses oleh publik," kata Limbong.

Kartu pengawasan palsu...

Dishub DKI mengungkap temuan ratusan unit Mikrotrans yang tergabung dalam program Jaklingko menggunakan kartu pengawasan palsu. Temuan itu merupakan hasil dari pengawasan Dishub dan PT Transjakarta.

Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo mengatakan, operator Mikrotrans harus memenuhi persyaratan tertentu untuk tergabung dalam program Jaklingko. Salah satunya adalah operator harus memenuhi syarat administrasi perizinan. "Nah dalam administrasi itu, selain ada surat tanda nomor kendaraan bermotor, ada uji kir, ada uji penyelenggaran angkutan beserta turunannya untuk pengawasan," kata Syafrin.

Dia mengungkapkan, terdapat beberapa operator yang terindikasi tidak melakukan pengurusan kartu pengawasan. Padahal, kartu pengawasan itu seharusnya ada di setiap kendaraan. Sementara perusahaan operator memiliki izin penyelenggaran angkutan.

Menurut Syafrin, terdapat 160 unit kendaraan dari total 2.795 unit Mikrotrans yang ditemukan menggunakan kartu pengawasan palsu. "Nah kartu pengawasan ini yang dipalsukan. Jadi semestinya izin pengawasannya hanya lima kendaraan, tapi mereka berkontrak dengan Transjakarta, karena ingin cepat 20 (unit). Yang lima memiliki benar kartu pengawasan, yang 15 dipalsukan," kata Syafrin.

Syafrin menerangkan, para pelaku pemalsuan itu sudah meminta maaf atas temuan dokumen palsu itu. Dia pun mengaku telah memberikan maaf secara pribadi. Namun, Dishub DKI Jakarta akan tetap menindaklanjuti temuan itu.

"Terkait dengan proses itu, saya serahkan ke masing masing untuk dokumen kartu pengawasan selaku Dinas PTSP. Tentu mereka akan tindak lanjuti atau dengan minimum dokumen syarat harus dipenuhi dlm melaksanakan kontrak dengan teman-teman Transjakarta," kata Syafrin.

REPUBLIKA.CO.ID, CIIREBON -- Iptu Rudiana, ayah kandung dari Muhammad Rizky atau Eky, mendadak muncul di hadapan publik, Selasa (30/7/2024). Selama ini, kehadiran dan keterangannya banyak dipertanyakan oleh masyarakat dalam kasus kematian Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 silam.

Pria yang juga menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon itu hadir saat Hotman Paris, yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina, akan mengadakan konferensi pers di Keraton Kacirebonan, Selasa sore. Para wartawan yang hadir di keraton itupun langsung mengerumuni Rudiana dan menanyakan kabarnya.

Mendapat pernyataan itu, Rudiana tersenyum dan menjawab singkat. "Alhamdulillah, sehat," ucap Rudiana.

Ketika ditanyakan kemanakah Rudiana selama ini, Rudiana mengaku tetap menjalankan tugasnya seperti biasa sebagai anggota Polri. "Kerja seperti biasanya," tuturnya.

Rudiana pun terlihat bersalaman dengan Hotman. Dalam kesempatan itu, Hotman meminta agar Rudiana bersedia melakukan tanya jawab secara terbuka.

"Kalau kita bisik-bisik, dikira orang konspirasi," kata Hotman.

Dalam kesempatan itu, Hotman menanyakan alasan Rudiana menangkap para pelaku. Padahal, Rudiana bertugas di bagian Narkoba.

"Tolong jawab apa adanya. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa bapak yang menangkap pelaku?" tanya Hotman.

Rudiana kemudian membenarkan bahwa dirinya bertugas di Satres Narkoba, saat anaknya Eky, meninggal dunia bersama Vina pada 2016 silam.

"Saya adalah orang tua dari korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup dari pada anak saya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal, dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah untuk mencari penyebab meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin ada perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya," kata Rudiana.

Rudiana mengatakan, bersama tiga orang rekannya, dia kemudian menelusuri lokasi dan mencari CCTV. Setelah itu, dia melihat Aep dan Dede sedang nongkrong di depan cuci mobil.

"Kita samperin. Semua orang yang ada di situ kita tanya, cuma Aep dan Dede-lah yang memberi informasi," terang Rudiana.

Hotman juga menanyakan kepada Rudiana mengenai isu ia dituduh melindungi anggota keluarga dari petinggi Polri sebagai pelaku dalam kasus tersebut. "Ada gosip selama ini bapak melindungi cucu jenderal polisi, benar nggak?" tanya Hotman.

Rudiana pun membantah hal tersebut. Dia mengatakan, dengan pangkat Iptu yang disandangnya di kepolisian, tidak mungkin berhubungan dengan polisi yang memiliki pangkat paling tinggi.

"Aduh, saya tidak kenal jenderal, Bang. Saya hanya orang biasa. Tidak mungkin saya kenal pangkat tinggi-tinggi," kata Rudiana.

Hotman menambahkan, para terpidana merupakan pekerja bangunan. Dia lantas bertanya kepada Rudiana apakah masuk akal jika pekerja bangunan satu geng dengan cucu jenderal.

"Secara logika, sepertinya tidak masuk akal," ungkap Rudiana.

Hotman juga bertanya mengenai isu adanya transaksi narkoba di belakang kasus kematian Eky dan Vina. Isu itu juga dibantah oleh Rudiana.

"Tidak ada," kata Rudiana.

Hotman juga mempertanyakan isi berita acara pemeriksaan (BAP) yang sangat detail mengenai kejadian pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eky. Padahal, peristiwa itu terjadi di malam hari.

"Apakah itu rekayasa BAP-nya? Kok bisa sampai sedetail itu?" ujar Hotman.

Rudiana pun menjawab dirinya merupakan pelapor dalam kasus tersebut. Dia juga membantah adanya rekayasa dalam laporannya.

"Kalau saya sebagai pelapor tidak ada rekayasa. Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana, itulah yang saya tuangkan di LP dan berita acara. Kemudian penyidik reskrim melakukan pengembangan terhadap para terpidana tersebut yang dituangkan di berita acara,’’ kata Rudiana.