ekBis#1

Pemprov DKI Sebut Sekolah Swasta Bisa Gratis Mulai Tahun Depan, Begini Kajian Disdik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta masih terus menggodok wacana menggratiskan biaya sekolah di lembaga pendidikan yang dikelola pihak swasta. Kajian itu ditargetkan dapat rampung pada akhir tahun ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, kebijakan sekolah swasta gratis itu sangat mungkin untuk diimplementasikan. Namun, pihaknya masih dalam tahap kajian agar kebijakan itu dapat dilakukan secara optimal.

"Kemungkinan ada harapan diimplimentasikan di Pemprov DKI Jakarta. Namun, kami masih memperhitungkan dan memitigasi secara detail keseluruhan kebijakan ini," kata dia kepada wartawan, Sabtu (20/7/2024).

Menurut dia, kajian untuk menerapkan kebijakan sekolah swasta gratis masih terus dilakukan. Ditargetkan, kajian itu dapat rampung pada akhir 2024.

"Kami usahakan akhir tahun (kajian) selesai. Mudah-mudahan kalau bisa (diimplementasikan pada) 2025, bagus banget," ujar Budi.

Sebelumnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta terus berupaya agar seluruh anak Jakarta bisa mengenyam pendidikan yang layak tanpa biaya alias gratis di sekolah negeri maupun swasta. Karena itu, Disdik Provinsi DKI Jakarta diminta melakukan kajian dan perencanaan yang matang terkait program tersebut.

“Yang penting ada syarat dan regulasi yang jelas,” kata Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, regulasi itu dibutuhkan untuk mengantisipasi membludaknya perpindahan penduduk dari luar kota ke Jakarta hanya untuk menyekolahkan anaknya. Mengingat, saat ini sudah banyak warga yang menitipkan anaknya di warga Jakarta hanya untuk sekolah gratis.

Johnny menambahkan, mimpi sekolah swasta gratis sangat memungkinkan terwujud. Pasalnya, APBD DKI Jakarta saat ini sudah lebih dari Rp 80 triliun atau paling besar di Indonesia.

“Pendidikan ini skalanya prioritas. Jakarta bisa jadi teladan sekolah gratis, apalagi APBD kita aman,” ujar Jhonny.

Rusuh di Puncak Jaya, Beda Keterangan TNI dan OPM, Siapa Benar?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Teka-teki soal korban tewas yang ditembak anggota TNI di Puncak Jaya, Papua, masih belum terjawab sepenuhnya. Ada keterangan berbeda antara Komnas HAM Papua, polisi, TNI, dan bahkan OPM sekali pun.

TNI telah mengonfirmasi bahwa mereka yang tewas adalah anggota separatis. Sementara polisi menyebut warga biasa, sedangkan Komnas HAM Papua menyebut mereka tokoh warga lokal. OPM menepis korban anggota mereka.

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Fritz Ramandey saat dihubungi Republikapada Jumat mengatakan, mereka yang ditembak oleh TNI, berdasarkan informasi dan testimoni-testimoni dari masyarakat, dan tokoh-tokoh adat bahwa mereka bertiga adalah bendahara kampung, kepala kampung, dan satu ketua Bamuskam (Badan Musyawarah Kampung).

Ketiganya yakni Tonda Wanimbo, Pemerintah Murib, dan Dominus Enumbe. Mereka yang ditembak mati tersebut, kata ia, tak ada kaitannya dengan separatis, ataupun DPO. "Kalau memang mereka itu dikatakan DPO, bukan ranahnya TNI untuk mengambil tindakan penegakan hukum dengan melakukan penembakan. Ada pihak dari kepolisian, dan Satgas Damai Cartenz yang saat ini mengambil peran penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap terduga, atau DPO terkait OPM ini,” kata Fritz

Sementara pihak polisi mengatakan, tiga orang warga yang meninggal adalah SW (33 tahun), YW (41), dan DW (36). Tidak disebutkan bahwa ketiganya merupakan anggota separatis.

Adapun menurut TNI, ketiga orang yang ditembak mati adalah separatis bersenjata, anggota OPM, atau KKB wilayah Mulia, Puncak Jaya yang dipimpin oleh Terinus Enembuni. Ketiga orang tersebut ditembak mati saat Satgas Yonif 753 berusaha mengejar Terinus Enembuni yang berstatus buronan, dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Namun dalam operasi pengejaran oleh militer di Kampung Karubate tersebut, Terinus Enembuni malah berhasil lolos, dan menyelamatkan diri.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) membantah klaim Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menembak mati tiga separatis bersenjata di Puncak Jaya, di Papua Tengah, Rabu (17/7/2024).

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) Sebby Sambom menegaskan, yang dibunuh oleh militer Indonesia tersebut adalah masyarakat sipil. Pembunuhan tersebut memicu gelombang kerusuhan antara warga pendatang, dan masyarakat asli yang akhirnya juga menghilangkan warga sipil.

“Mereka (yang ditembak TNI) warga sipil. Tiga ditembak, dan yang lainnya menderita luka tembak,” kata Sebby saat dihubungi Republika dari Jakarta, Kamis (18/7/2024). TPNPB-OPM, kata Sebby menegaskan, tak ada kaitannya dengan aksi bentrok sesama sipil, pascapenembakan yang dilakukan oleh TNI tersebut.

“Warga pendatang yang dibunuh oleh masyarakat sipil Puncak Papua, sebagai balasan. Kami TPNPB-OPM tidak ikut terlibat aksi spontanitas itu,” begitu kata Sebby.

Kerusuhan

Terlepas dari identitas korban, namun yang pasti pascapenembakan terhadap tiga orang tersebut, kerusuhan terjadi di Mulia, ibu kota Puncak Jaya. Masyarat orang asli Papua (OAP) menyerang dengan membakar mobil-mobil kepolisian, dan militer di wilayah tersebut. Amuk warga lokal tersebut, pun berujung pada penyerangan terhadap warga-warga pendatang non Papua

Masyarat orang asli Papua (OAP) menyerang dengan membakar mobil-mobil kepolisian, dan militer di wilayah tersebut. Amuk warga lokal tersebut, pun berujung pada penyerangan terhadap warga-warga pendatang non Papua.

Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan, kerusuhan sesama sipil itu, berujung pada tewasnya satu warga, yaitu Abdullah Jaelani (30). “Akibat kerusuhan itu, seorang warga meninggal dunia, terluka akibat benda tajam,” begitu ujar Kapolres.

Amnesty Internasional Indonesia mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun tangan melakukan investigasi terkait penembakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap tiga warga biasa di Kampung Karubate, Distrik Mulia, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia Usman Hamid menegaskan, tak ada pembenaran dari aksi sepihak militer Indonesia dalam peristiwa yang menewaskan Tonda Wanimbo, Pemerintah Murib, dan Dominus Enumbe itu.

“Penembakan yang menewaskan tiga warga sipil di Kampung Karubate, di Puncak Jaya, Papua Tengah yang dilakukan oleh TNI tidak dapat dibenarkan, dan harus diusut tuntas,” kata Usman kepada Republika, pada Jumat (19/7/2024).

“Komnas HAM harus melakukan investigasi atas insiden (penembakan warga biasa) yang terus-menerus berulang di Tanah Papua ini,” begitu kata Usman. “Apalagi, dalam peristiwa ini, terjadi di tengah-tengah pemukiman warga masyarakat.”

Amnesty Indonesia, kata Usman menilai aksi sepihak TNI yang menembak tiga warga biasa tersebut, bukan cuma sebagai perbuatan pembunuhan di luar hukum. Namun juga perbuatan yang melanggar HAM.

“Insiden ini tidak hanya merupakan pembunuhan di luar hukum yang melanggar prinsip-prinsip HAM. Tetapi juga cerminan dari kegagalan pendekatan keamanan yang selama ini dikedepankan oleh pemerintah dalam menangani konflik di Papua,” ujar Usman.

Penembakan TNI terhadap tiga warga di Kampung Karubate tersebut dinilai semakin menguatkan kesimpulan pendekatan keamanan dalam penuntasan konflik di Papua tak efektif.

Pengerahan berkompi-kompi pasukan militer, ditambah pengiriman pasukan kepolisian, akan semakin membuat masyarakat di Bumi Cenderawasih jauh dari mimpi perdamaian. “Pendekatan-pendekatan keamanan yang selama ini diambil oleh pemerintah Indonesia, justeru semakin menimbulkan ketakutan dan trauma bagi kalangan masyarakat sipil, dan menjauhkan orang asli Papua (OAP) dari rasa keadilan,” ujar Usman.

Makna Hadits yang Disampaikan Zainul Maarif, Cendikawan yang Temui Presiden Israel

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Intelektual Nahdlatul Ulama DR Zainul Maarif kembali membuat klarifikasi lewat akun Instagram @Zenmaarif usai hadir dalam konferensi pers di PWNU DKI Jakarta, Jakarta, Kamis (18/7/2024). Dalam konferensi pers tersebut, Ketua PWNU DKI Jakarta KH Samsul Maarif, mengumumkan pemecatan terhadap Zainul Maarif akibat pertemuannya dengan Presiden Israel Isaac Herzog di Israel.

Meski sudah memberikan keterangan, DR Zainul kembali membuat klarifikasi lewat media sosial. Dalam klarifikasi tersebut, Zainul menyatakan permintaan maaf. Zainul juga mengungkapkan, dirinya merasa perlu untuk memanfaatkan kesempatan untuk menjalankan ajaran Islam berupa hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya, jihad terbaik adalah menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim.

Lalu, apa sebenarnya makna hadits tersebut?

Mengenai hadits ini, KH Miftachul Akhyar, seperti dikutip dalam pemberitaan Republika.co.id pada tahun 2021 lalu (Jadi, penjelasan KH Miftahul Akhyar ini dikutip untuk menjelaskan kandungan hadits, bukan soal klarifikasi Zainul Maarif) menjelaskan ada jihad yang paling disenangi oleh Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam hadits nomor 209 dalam kitab Jami'us Shogir. Yaitu adalah kalimatul haqqin atau penyampaian amar maruf nahi munkar. Dalam arti ucapan-ucapan, atau usulan-usulan yang benar yang disampaikan kepada pejabat pemerintah yang zalim. Maka hal itu pun termasuk jihad dan lebih disenangi Allah dari pada jihad-jihad lainnya atau jihad fisik. Kiai Miftachul menjelaskan menyampaikan ucapan yang benar atau kritik yang membangun kepada pejabat yang zalim berisiko lebih besar. Bahkan dapat membuat orang yang mengeluarkan ucapan kebenaran tersebut mendapatkan sanksi.

"Kalau ucapan-ucapan yang benar, usulan yang benar, kritikan yang membangun yang diucapkan pada pejabat ini risikonya lebih besar. Sudah banyak buktinya orang yang kritik pada pemerintah ditangkap, dituntut, dijebloskan ke penjara dan sebagainya. Atau lebih banyak kalahnya lah kalau menghadapi pemerintah, dari pada menangnya. Jadi risikonya lebih besar. Tapi harapannya menang, pemerintah mengikuti karena ini kritik membangun, kritik perbaikan. Siapa-siapa yang berani menyampaikan kritik-kritik membangun, kritik kebenaran, kepada pemerintah itu suatu perjuangan yang lebih dicintai oleh Allah," kata kiai Miftachul dalam pengajian virtualnya membahas kitab Jami'us Shogir yang juga disiarkan akun resmi YouTube MUI Official pada Sabtu (27/3/2021).

Meski begitu, kiai Miftachul Akhyar menjelaskan dalam penyampaian kebenaran atau kritikan yang membangun kepada pejabat yang zalim perlu pertimbangan aturan-aturan. Karena itu, jelas dia menyampaikan kebenaran tidak cukup bermodal keberanian dan apa yang diperjuangkan adalah benar. Namun harus memperhatikan agar apa yang disampaikan tidak memunculkan kemudharatan yang baru. Sebab jelas dia banyak orang yang berupaya untuk melakukan amar makruf nahi munkar namun justru mendatangkan perbuatan munkar yang lebih besar.

Selain itu dalam menyampaikan kebenaran atau memberikan kritikan yang membangun maka yang harus dipertimbanhkan juga adalah kebenaran atau kejelasan dari konten atau masalah yang akan dikritik. Sehingga jangan sampai mengeluarkan kritik tentang sesuatu masalah yang belum jelas informasinya atau masih isu, yang justru akan menimbulkan kegaduhan.

"Dia melakukan itu dengan alasan menolak bahaya, menolak madorot, tapi madorot yang diperjuangkan masih mauhum masih perkiraan, masih perasaan, belum kenyataan. Kalau mau sampaikan kritik nyatakan dulu bahwa barang ini (masalahnya) harus sudah pasti," kata kiai Miftachul yang juga pengasuh Pondok Pesantren Islam Miftachus Sunnah Surabaya.

Maka menurutnya selain jihad fisik terdapat jihad lisan yang risikonya lebih besar yaitu menyampaikan kebenaran, memberikan kritik yang membangun kepada pejabat yang zalim. Pada intinya menurut kiai Miftachul Akhyar Islam menghendaki dalam menyelesaikan suatu masalah yang munkar dengan indah dan tidak dengan cara kekerasan yang justru dapat menimbulkan citra negatif pada Islam.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham PT Pos Indonesia (Persero) menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris PosIND. Kementerian BUMN mengangkat dua sosok baru yaitu Muhammad Budi Djatmiko dan Fauzi Baadilla sebagai Komisaris Independen bagi PT Pos Indonesia (Persero).

Pada saat yang sama kementerian juga mengukuhkan pemberhentian Guntur Iman Nofianto pada tanggal 1 April 2024. Pemberhentian ini ditetapkan sehubungan dengan berkahirnya masa jabatannya di PosIND. Sehingga susunan komisaris dan direksi saat ini adalah Komisaris Utama Rhenald Kasali dan komisaris lainnya Gunawan Hutagalung; I Gde Made Kartikajaya; Robben Rico; Muhammad Budi Djatmiko; dan Fauzi Baadilla.

Kemudian dewan direksi adalah Direktur Utama Faizal Rochmad Djoemadi; Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman; Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Tonggo Marbun; Direktur Operasi dan Digital Services Hariadi; Direktur Bisnis Jasa Keuangan Haris; Direktur Human Capital Management Asih Kurniasari Komar; dan Direktur Business Development dan Portfolio Management Prasabri Pesti.

Penetapan ini disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 PT Pos Indonesia (Persero) pada Kamis, 18 Juli 2024. “Kami mengucapkan selamat kepada Dewan Komisaris Independen terpilih, semoga dapat membawa kemajuan bagi PosIND. Kepada komisaris yang telah mencapai masa akhir jabatan Kami juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan bagi perusahaan,” ujar Tata Sugiarta Corporate Secretary and Environmental, Social and Governance.

RUPS juga mengesahkan Laporan Keuangan PosIND Tahun Buku 2023. Di sini PosIND kembali mencatatkan rekor baru laba bersih teringgi perusahaan sebesar Rp 728 miliar. Diketahui pada tahun buku 2022 PosIND juga mencatatkan laba terbesar sepanjang sejarah sebesar Rp 650 miliar.

Kesuksesan perusahaan dalam mencetak laba yang besar utamanya disebabkan oleh transformasi dan digitalisasi yang dilakukan di lingkungan PosIND. Penghujung 2023 Pos Indonesia meresmikan merek dan logo baru bertajuk PosIND.

PosIND merupakan singkatan dari Pos Indonesia Integrated National Distribution yang merupakan wujud langkah transformatif Pos Indonesia sebagai perusahaan logistik yang dapat bersaing secara global. PosIND adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang jasa kurir dan logistik, jasa keuangan, serta properti. Didirikan pada 26 Agustus 1746, Pos Indonesia (Persero) merupakan salah satu BUMN tertua di Indonesia yang terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Indonesia.

Digempur Isu Anggaran Makan Gratis Rp 7.500, Tim Sinkronisasi Ungkap Pesan Penting Prabowo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program makan bergizi gratis yang dijanjikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan beberapa hari belakangan. Pasalnya, anggaran untuk satu porsi makanan gratis dalam program itu dirumorkan dipangkas menjadi Rp 7.500 dari sebelumnya Rp 15 ribu.

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Hasan Nasbi tegas membantah spekulasi yang kini beredar luas di masyarakat. Pasalnya, belum ada kesimpulan terkait besaran biaya yang dibutuhkan untuk seporsi makanan gratis hingga hari ini, selain kepastian besaran anggaran Rp 71 triliun untuk menjalankan program itu pada 2025.

"Jadi sampai hari ini, satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025. Kisarannya adalah Rp 71 triliun untuk 2025," kata dia saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Usai besaran anggaran untuk program makan bergizi gratis itu diketahui, presiden terpilih Prabowo Subianto langsung memberikan dua pesan kepada tim. Pertama, makanan yang disediakan harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Kedua, anggaran Rp 71 triliun untuk 2025 itu harus dioptimalkan dengan penerima manfaat yang luas.

Karena itu, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran kini tengah melakukan riset untuk menjalankan program makan gratis. Riset itu dilakukan sekaligus uji coba di lapangan. Menurut Hasan, saat ini tim pakar telah memulai proyek percontohan atau uji coba terkait program makan bergizi gratis. Uji coba itu dilakukan berdasarkan riset yang secara simultan terus dilakukan.

"Dari sana kita akan mendapatkan finding spending, apa saja temuannya, apa yang diperbaiki, yang harus diantisipasi, dan pada akhirnya itu mendapatkan kesimpulan," ujar dia.

Hasan menyatakan, uji coba makan bergizi gratis dengan target siswa SD, SMP, SMA, dan ibu hamil, itu tak hanya dilakukan di satu daerah. Menurut dia, uji coba itu sedang direplikasi di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar tim pakar mendapatkan variasi data, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya terpaku ke satu wilayah.

Ia menambahkan, uji coba itu dilakukan dengan menyediakan makan bergizi gratis untuk minimal 3.000 siswa di satu unit layanan. Unit layanan itu nantinya akan tersebar di setiap provinsi seluruh Indonesia. Bahkan, di satu provinsi mungkin ada lebih dari satu unit layanan.

"Selama beberapa bulan ke depan, dua hingga tiga bulan ke depan pilot project ini akan direplikasi. Jadi untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih objektif terhadap keadaan beberapa daerah di Indonesia," kata dia.

Kendati demikian, Hasan belum mau mengungkap lokasi uji coba itu dilakukan. Ia juga tak mau berbicara terkait biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan uji coba itu. Sebab, pihaknya ingin menekan berbagai intevensi terhadap riset dan uji coba yang tengah dilakukan.

Ia mengeklaim, riset dan uji coba yang kini sedang dilakukan tanpa menggunakan anggaran dari pemerintah. Mengingat, Prabowo hari ini belum dilantik sebagai presiden. Selain itu, pemerintah juga tidak menganggarkan untuk pelaksanaan riset dan uji coba makan gratis.

"Tentu riset ini belum bisa menggunakan instrumen pemerintah dan belum ada mata anggarannya di pemerintah untuk tahun ini," kata Hasan tanpa menyebutkan sumber dana yang digunakan.

Ihwal besaran biaya seporsi makanan bergizi, menurut dia, hingga saat ini belum ada kesimpulan. Adapun angka Rp 15 ribu per porsi di awal spekulasi, itu didasarkan pada konsensus di dunia bahwa biaya untuk makanan sekolah atau school meal adalah sekitar USD 1 atau Rp 15 ribu.

"Jadi ini semacam konsensus di dunia saja. Anda bisa cek di Unicef, segala macam ini hanya konsensus dunia saja, tapi ini tantangan awal saja sebagai nilai rujukan awal di dunia. Di India jauh lebih murah," kata dia.

Untuk menentukan besaran harga makanan seporsi di Indonesia, tentu harus didasarkan pada soal ketersediaan pangan di berbagai wikayah. Selain itu, makanan juga harus memiliki ketercukupan gizi. "Nanti, harga setelah itu," kata Hasan.

Viral Keberanian Mothin Ali, Anggota Dewan Muslim di Inggris Mengadang Kerusuhan di Leeds

REPUBLIKA.CO.ID, Kerusuhan terjadi di distrik Harehill di kota Leeds di Inggris utara, pada Kamis (18/7/2024) malam. Insiden ini menyusul apa yang oleh dewan kota disebut sebagai 'insiden keluarga'. Anak-anak dari keluarga Roma dibawa dan dirawat oleh layanan sosial.

Sebuah mobil polisi terbalik dan sebuah bus tingkat dibakar. Kobaran api menyala di sejumlah sudut kota ketika ratusan orang turun ke jalan dan kekacauan terus berlanjut sepanjang malam.

Polisi setempat pertama kali merespons kerusuhan tersebut sekitar pukul 17.00. Namun diketahui bahwa mereka diminta untuk mundur dan kemudian tidak hadir di area tersebut hingga sekitar pukul 01.00 dini hari.

Salah satu tokoh terkemuka di lapangan yang mencoba menghentikan kekacauan dan memulihkan ketenangan adalah Mothin Ali. Ia merupakan Muslim dan seorang anggota dewan lokal Partai Hijau yang dipilih pada awal Mei dengan platform pro-Palestina.

Ali, 42 tahun, terlihat mencegat tong sampah yang dilemparkan ke arah bus terbakar. Dia menarik tong sampah yang lain dari kobaran api dan menghadapi para perusuh, sambil berteriak “ada anak-anak di sana” mengacu pada rumah di dekatnya.

Belakangan, dia terlihat membantu upaya pembersihan di kawasan tersebut.

Sebelumnya pada malam hari, rekaman menunjukkan Ali dan anggota dewan lainnya, Salma Arif, mencoba menjadi penengah antara petugas polisi, pekerja agensi, dan keluarga setempat.

Namun ironisnya, ketika Ali berupaya memerangi kekacauan ini, komentator sayap kanan menyalahkan Muslim dan migran dari negara dunia ketiga atas kejadian tersebut. Ia bahkan menuduh Ali sendiri ikut serta dan memicu kerusuhan.

Aktivis sayap kanan anti-Muslim Tommy Robinson mengunggah di platform media sosial X. “Izinkan saya memperkenalkan kepada anggota dewan yang baru terpilih untuk wilayah kerusuhan malam ini di Leeds. Banyak laporan bahwa dia bahkan berada di jalan bersama mereka,” kicau Robinson.

Paul Golding, salah satu pemimpin kelompok sayap kanan Britain First, mengunggah foto Ali di tengah kerumunan. “Mereka tidak akan pernah berintegrasi atau berasimilasi,” komentarnya. Postingannya telah menerima setidaknya 16.000 suka.

Ini bukan pertama kalinya Ali menghadapi pencemaran nama baik secara online.

Anggota dewan Partai Hijau ini mendapat kecaman di media nasional karena mengatakan setelah ia terpilih pada bulan Mei. "Kami tidak akan diam, kami akan bersuara di Gaza, kami akan bersuara di Palestina, Allahu akbar!"

Ali mengatakan dia menerima ancaman pembunuhan setelah liputan berita tersebut.

“Pers yang sama yang memfitnah Muslim Green Cllr @MothinAli kini merayakan keberaniannya dalam menghentikan perusuh,” tulis sebuah kelompok yang berafiliasi dengan Partai Hijau bernama Muslim Greens.

“Kami sudah tahu dia adalah pahlawan sejak hari pertama!”

Penyebab kerusuhan

Pada Jumat pagi, kepala eksekutif Dewan Kota Leeds Tom Riordan mengatakan kekacauan itu dimulai dengan sebuhan 'insiden keluarga'. Tindakan petugas polisi dan pekerja layanan sosial telah disalahartikan.

Namun pada Kamis malam, beberapa politisi Inggris menyalahkan imigran dari anak-anak subkontinen India dan multikulturalisme.

Sekretaris Jenderal Dewan Muslim Inggris, Zara Mohammed, mengatakan kepada Middle East Eye, kekerasan dan kehancuran seperti ini adalah salah. Ia pun memuji anggota dewan Mothin Ali atas keberanian dan pengabdiannya menangkal kerusuhan.

“Sungguh mengerikan melihat pelecehan yang diterimanya, didorong oleh mereka yang menyebarkan sentimen Islamofobia. Menggunakan isu-isu serius mengenai kekacauan publik untuk mencari poin politik dan melanjutkan retorika anti-imigrasi dan Islamofobia adalah hal yang berbahaya dan tidak dapat diterima.”

Ini Keberanian Mothin Ali, Anggota Dewan Muslim di Inggris Mengadang Kerusuhan di Leeds