REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan tiga proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan target investasi ditaksir mencapai Rp 3,8 triliun. Proyek KPBU SPAM ini nantinya bakal dilakukan melalui fasilitas proyek (project development facility/PDF) sebesar Rp 146,7 miliar untuk menarik investasi swasta.

"Kementerian Keuangan melalui DJPPR saat ini juga tengah membantu penyiapan 3 Proyek KPBU SPAM melalui fasilitas PDF, yaitu: Proyek KPBU SPAM Regional Jatigede, Proyek KPBU Kabupaten Kabanjahe, dan Proyek KPBU SPAM Kota Denpasar dengan total perkiraan nilai fasilitas PDF sebesar Rp 146,7 miliar," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Ubaidi S Hamidi dalam acara Press Tour Proyek KPBU Semarang Barat di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/7/2024).

KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah. Dengan skema tersebut, sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Fokus Fasilitas PDF ketiga proyek SPAM ini tidak hanya penyiapan di sisi hulu melainkan juga mencakup sampai ke sisi hilir. Ketiga proyek SPAM ini diestimasi dapat menambah kontribusi capaian sambungan rumah sebesar 191 ribu sambungan rumah (SR).

Kementerian Keuangan melalui DJPPR saat ini juga telah menginisiasi RPMK Dukungan Pemerintah yang telah menyelesaikan tahap harmonisasi. Implikasi efektivitas dan efisiensi RPMK dukungan untuk proyek SPAM, antara lain: fasilitas VGF dengan melakukan penyederhanaan dan percepatan prosedur VGF. Fasiltas VGF tersebuf dapat dikombinasikan dengan skema pembayaran ketersediaan layanan.

Sementara fasilitas PDF untuk skema pembiayaan KPBU dan non-KPBU, dengan cakupan tidak hanya pada tahap penyiapan dan transaksi, namun sampai pada tahap manajemen proyek (CoD + 2 tahun); dan Penguatan proses bisnis fasilitas penjaminan.

Hingga per awal Juli 2024 ini, Kementerian Keuangan telah berhasil membantu PJPK untuk melaksanakan proyek SPAM dengan skema KPBU yang saat ini tengah beroperasi melayani penyediaan air minum ke masyarakat, yaitu: Proyek KPBU SPAM Regional Umbulan di Jawa Timur, Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung, Proyek KPBU SPAM Semarang Barat dan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru dengan total nilai investasi proyek sekitar Rp 4,6 triliun yang ditargetkan dapat berkontribusi menambah capaian sambungan rumah dengan total 500 ribu SR.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bisnis di seluruh dunia pada hari Jumat (19/7/2024) melaporkan adanya gangguan IT, termasuk munculnya "layar biru kematian" pada komputer Windows mereka, dalam salah satu gangguan IT paling luas dalam beberapa tahun terakhir.

Dikutip dari TechCrunch, Jumat, gangguan ini, yang banyak profesional keamanan kaitkan dengan pembaruan dari CrowdStrike, telah mempengaruhi perusahaan di berbagai sektor, mulai dari bank, jaringan makanan, dan rumah pialang, hingga organisasi berita, jaringan kereta api, dan maskapai penerbangan.

Di Inggris, Bursa Saham London, bandara Edinburgh, dan Ryanair melaporkan adanya gangguan dalam layanan mereka, sementara maskapai India IndiGo, Akasa, dan SpiceJet melaporkan bahwa sistem check-in mereka di beberapa bandara tidak lagi berfungsi, memperingatkan penumpang bahwa penerbangan mereka mungkin akan tertunda akibat hal ini.

Bandara Hong Kong juga mengalami kerusakan pada sistem check-in mereka, dan South China Morning Post melaporkan bahwa gangguan ini menyebabkan "kekacauan di bandara internasional." Bandara Delhi mengatakan bahwa gangguan global telah menurunkan beberapa layanan mereka.

Penyiar berita Inggris Sky News mengalami kesulitan dalam siaran langsung pagi ini akibat gangguan tersebut, tweet ketua eksekutif perusahaan David Rhodes. New Zealand Herald melaporkan bahwa layanan perbankan di negara tersebut juga terkena dampaknya.

Banyak pelanggan melaporkan tidak dapat memulai ulang komputer mereka akibat masalah ini. Gangguan ini terjadi tak lama setelah Microsoft mengonfirmasi masalah layanan dengan aplikasi Microsoft 365 pada Kamis (18/7/2024) malam, yang memengaruhi beberapa maskapai termasuk Delta dan United. Halaman status layanan Microsoft mengatakan bahwa masalah sedang dalam proses penyelesaian.

Secara signifikan, gangguan ini tampaknya bukan hasil dari serangan siber. Beberapa bisnis dan pakar keamanan menuding perusahaan keamanan CrowdStrike, dan perusahaan energi Australia AGL secara langsung menyalahkan pembaruan dari perusahaan tersebut. Perangkat lunak perusahaan ini banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengelola keamanan pada perangkat dan server Windows.

Sebuah posting di forum dukungan CrowdStrike mengakui masalah ini, mengatakan bahwa perusahaan telah menerima laporan tentang adanya henti operasi yang terkait dengan pembaruan konten. Perusahaan keamanan tersebut tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar. Microsoft juga tidak menanggapi permintaan untuk berkomentar.

Seorang moderator di subreddit CrowdStrike mengatakan bahwa perusahaan menyadari "laporan luas" tentang kesalahan layar biru pada perangkat Windows di berbagai versi perangkat lunaknya.

Perusahaan sedang menyelidiki penyebabnya, demikian bunyi pesan tersebut. Saham CrowdStrike turun lebih dari 14 persen dalam perdagangan pra-pasar pada hari Jumat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harapan mendorong KPK secepatnya menciduk buronan Harun Masiku. Yudi mengibaratkan KPK dapat menggunakan penangkapan metode makan bubur.

Hal itu dikatakan Yudi menyangkut peluang KPK membuka penyidikan obstruction of justice atau perintangan penyidikan di perkara Harun. Hal ini berpotensi dilakukan seusai KPK mendalami istri dari Saeful Bahri bernama Dona Berisa pada Kamis (18/7/2024). Saeful Bahri tercatat sebagai salah satu terpidana di perkara korupsi yang menjerat Masiku.

"KPK memang harus gerak cepat menemukan Harun Masiku dengan cara teknis makan bubur yaitu dari pinggir dulu baru ke tengah," kata Yudi kepada Republika, Jumat (19/7/2024).

Yudi menyebut, menangkap buronan tidak mungkin bisa dilakukan dengan langsung ke Harun Masiku. Tetapi dengan cara mencari pihak-pihak yang diduga menyembunyikan Harun Masiku, membiayai Harun Masiku atau tahu tempat persembunyian Harun Masiku selama ini.

"Seperti itulah yang saya ibaratkan teknisnya seperti makan bubur dari pinggir dulu," ujar Yudi.

Yudi selama di KPK sudah menangani beberapa kasus obstruction of justice. Ia menegaskan undang-undang tindak pidana korupsi sudah memberikan kewenangan bagi KPK ketika ada pihak yang merintangi penyidikan khususnya sesuai pasal 21 UU Tipikor maka bisa dipidanakan.

"Dalam kasus Harun Masiku ini jelas kok bahwa penyidikan kasus suap komisioner KPU tidak akan tuntas kalau Harun Masiku tidak tertangkap," ucap Yudi.

Yudi juga menyentil KPK mengapa tak dari dulu melakukan hal tersebut. "Oleh karena itu jika KPK punya bukti kuat ada obstruction of justice dalam persembunyian Harun ya tetapkan saja sebagai tersangka. Jangan terlalu lama," ujar Yudi.

Sebelumnya, tim penyidik KPK sudah mengonfirmasi keberadaan Harun Masiku kepada sejumlah saksi seperti Advokat Simeon Petrus, mahasiswa atas nama Hugo Ganda dan Melita De Grave hingga Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beserta stafnya atas nama Kusnadi. Dalam pemeriksaan terhadap Hasto, ponsel dan dokumennya ikut disita KPK.

Harun Masiku diketahui merupakan eks caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam PAW anggota DPR periode 2019-2024. Harun diduga menyuap Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai anggota DPR. Tapi, sejak OTT terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada 8 Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron.

Bahkan Wahyu sendiri sudah menghirup udara bebas pascamenuntaskan masa hukuman penjaranya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran untuk program makan siang yang dijanjikan presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka diisukan akan dipangkas. Jatah anggaran untuk satu porsi makanan yang semula Rp 15 ribu dikabarkan akan dikurangi menjadi Rp 7.500 per porsi.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, program dari Prabowo-Gibran masih belum dibahas oleh kementeriannya. Karena itu, ia tak mau banyak mengomentari terkait program makan siang gratis tersebut.

"Belum dibahas di Kemenkes ya, Mas," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Jumat (19/7/2024).

Ketika ditanya makanan bergizi yang direkomendasikan Kemenkes, Nadia justru memberikan Buku Saku Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan Balita 6-59 Tahun bagi Kader Kesehatan. Buku saku itu disusun oleh Kemenkes dan diterbitkan pada Januari 2024. "Jadi menunya bisa merujuk ke sini (buku saku)," kata Nadia.

Sebelumnya, isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis belakangan muncul, usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Dalam kegiatan Market Outlook 2024 yang digelar secara hibrida itu, dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.

“Setelah dikomunikasikan angka Rp 71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp 15 ribu ke Rp 9.000 atau Rp 7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat,” ujar Heriyanto, belum lama ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Survei yang dilakukan LSI Denny JA menyebutkan adanya peningkatan elektailitas yang pesat dari Sendi Fardiansyah. Diprediksi Pilkada Kota Bogor akan terjadi persaingan yang cukup ketat antara Dedie Rachim dan Sendi Fardiansyah.

Direktur Eksekutif Citra Komukasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, mengatakan, dalam survei ituDedie Rachim masih memimpin dengan 39,1%. Tapi di bawahnyaSendi Fardiasnyah yang pada survei sebelumnya hanya 6,1%, sekarang meroketmenjadi 20,9%.

Adapun kandidat lainnya ada Atang (10,0%), dan Raendi Rayendra (9,8%). Sementara bakal calon lainnya di bawah 5%. Di antaranyaJenal Mutaqin (4,8%), Rusly Prihatevy (4,3%) dan lain-lain. Saat dikerucutkan menjadi 6 calon, Sendi naik lagi ke 24,5%, Dedie Rachim ke 40,9%.

Survei dilakukan dari tanggal 11 – 16 Juli 2024 dengan menggunakan metode standar multi stage random sampling, wawancara tatap muka menggunakan kuesioner kepada440 responden dengan margin of error 4,8%.

“Pertarungan sengit itu potensial terjadi karena dua hal. Pertama, keduanya punya potensi untuk memperoleh tiket partai. Kedua, karena posisi elektabilitas kedua figur itu, Dedie Rachim dan Sendi Fardiansyah, yang cukup menarik,” kata Toto dalam siaran pers analisis surveinya, Jumat (19/7/2024).

Kenapa menarik? MenurutToto, karena dua kandidat tersebut memiliki trend elektabilitas yang berbeda. Dedie Rachim sebagai incumbent punya trend yang stagnan, meski masih memimpin. Di sisi yang lain, Sendi Fardiansyah, punya trend yang meroket, meski masih di bawah Dedie Rachim.

"Trend elektabilitas Sendi bisa naik lagi setelah sejumlah partai resmi mengusung dirinya. Biasanya,keraguan memilih itu juga muncul karena dianggap belum tentu dapat tiket partai," jelasnya.

Dalam kontestasi pilkada, termasuk pilpres, menurut Toto, trend elektabilitas itu menjadi variabel penting yang harus dilihat. Dari pengalaman selama ini, menurutnya,kandidat yang punya trend naik, punya potensi menyalip kandidat yang di atasnya. Sebaliknya, kandidat yang trendnya stagnan, apalagi turun, biasanya akan terus turun.

Dalam kontek Pilwakot Bogor, menurut Toto, kandidat yang harus diwaspadai Dedie Rachim adalah Sendi Fardiansyah. Hal ini karena Sendi punya trend naik, bahkan meroket. Dari survei 4 bulan sebelumnya, hanya 6,1%, sekarang sudah tembus ke angka 20,9%.

“Ini data yang goodnews buat Sendi. Tapi badnews buat Dedie. Bayangkan, naik dari 6,1 ke 20,9% itu sangat signifikan dalam simulasi 14 calon. Sementara, Dedie Rachim dari dua kali survei, posisinya masih masih belum beranjak jauh, yaitu sekitar 39 sampai 40 an persen,” katanya.

Variabel lain yang harus dilihat dalam membaca peluang, kata Toto, adalah tingginya pemilih yang masih berkategori soft supporter, yaitu gabungan pemilih yang sudah memilih tapi bisa berubah dengan yang belum punya pilihan sama sekali. Itulah pemilih cair yang sering disebut sebagai lahan tak bertuan.

“Soft supporter-nya masih 49%. Ini jumlah pemilihyang masih bisa diperebutkan. Sementara, strong supporternya belum ada yang tembus 30%. Pada bagian lain, baru18,6% publik yang sudah menentukan pilihannya dari sekarang. Mayoritas publik, masih menunggu masa kampanye, hari tenang dan saat datang ke TPS,” ungkapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Amnesty International, sebuah organisasi non-pemerintah internasional dengan tujuan mempromosikan seluruh hak asasi manusia, mengkritik keras larangan penggunaan hijab oleh para atlet Muslimah Prancis di Olimpiade Paris. Larangan ini dikeluarkan pemerintah Prancis dengan alasan netralitas politik. Padahal Komite Olimpiade Internasional (IOC) sudah sejak 1996 mengangkat larangan menggunakan hijab bagi atlet yang berpartisipasi di Olimpiade.

Atlet berhijab telah meraih medali di cabang olahraga anggar, angkat besi, dan taekwondo di Olimpiade sejak larangan tersebut dicabut. Ini menunjukkan keberhasilan perubahan IOC dalam memperluas aksesibilitas perempuan ke olahraga. Pasal 59 Piagam Olimpiade mengatur berbagai sanksi untuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuannya.

Namun yang terjadi di Prancis justru langkah mundur. Amnesty menyebutkan, larangan hijab dalam olahraga Prancis memperlihatkan standar ganda yang diskriminatif menjelang Olimpiade dan Paralimpiade. Otoritas Prancis dinilai telah melanggar hukum hak asasi manusia internasional dan memperlihatkan kemunafikan diskriminatif dan kelemahan yang sangat besar dari IOC yang tak bereaksi maksimal atas ketentuan ini.

Hal tersebut terungkap dalam sebuah laporan baru Amnesty yang diterbitkan menjelang Olimpiade Paris berjudul “Kami tidak bisa bernapas lagi. Bahkan olahraga pun, kita tidak bisa melakukannya lagi": Pelanggaran hak asasi perempuan Muslim dan anak perempuan melalui larangan hijab dalam olahraga di Prancis.

Laporan ini merinci dampak buruk yang ditimbulkan oleh larangan hijab terhadap perempuan Muslim dan anak perempuan di semua level olahraga di Prancis. “Melarang atlet Prancis berkompetisi dengan hijab olahraga di Olimpiade dan Paralimpiade merupakan ejekan terhadap klaim bahwa Paris 2024 adalah Olimpiade Kesetaraan Gender pertama dan membongkar diskriminasi gender yang rasis yang mendasari akses olahraga di Prancis,” ujar Anna Blus, Peneliti Hak Asasi Perempuan Amnesty International di Eropa, dikutip dari laman Amnesty, Jumat (19/7/2024).

Ia mengatakan, aturan diskriminatif yang mengatur apa yang dikenakan perempuan merupakan pelanggaran hak asasi perempuan Muslim dan anak perempuan. Hal ini berdampak buruk pada partisipasi mereka dalam olahraga, menghalangi upaya untuk membuat olahraga menjadi lebih inklusif dan lebih mudah diakses.

Larangan hijab di berbagai cabang olahraga di Prancis telah menciptakan situasi yang tidak dapat dipertahankan. Negara yang menjadi tuan rumah Olimpiade ini melanggar berbagai kewajiban di bawah perjanjian hak asasi manusia internasional yang menjadi bagian dari perjanjian tersebut. Ini juga termasuk komitmen dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam kerangka kerja hak asasi manusia IOC.

Meskipun ada tuntutan berulang kali, IOC sejauh ini menolak untuk meminta otoritas olahraga di Prancis mencabut larangan terhadap atlet mereka mengenakan hijab berlaga di Olimpiade di semua tingkatan olahraga. Menanggapi surat dari koalisi organisasi yang mendesaknya untuk mengambil tindakan, IOC menyatakan bahwa larangan hijab di Prancis berada di luar kewenangan gerakan Olimpiade, dengan mengklaim bahwa “kebebasan beragama ditafsirkan dengan berbagai cara oleh berbagai negara.”

Tanggapan IOC tidak menyebutkan hak-hak lain yang dilanggar oleh larangan otoritas Prancis tersebut, seperti kebebasan berekspresi dan akses terhadap kesehatan.

Larangan menggunakan penutup kepala olahraga di Prancis bertentangan dengan aturan pakaian badan olahraga internasional seperti FIFA (Federasi Sepak Bola Internasional), FIBA (Federasi Bola Basket Internasional), dan FIVB (Federasi Bola Voli Internasional). Amnesty mengamati peraturan di 38 negara Eropa dan menemukan bahwa Prancis adalah satu-satunya negara yang telah mengabadikan larangan penutup kepala religius baik di tingkat hukum nasional maupun peraturan olahraga individu.

Salah satu yang menyuarakan kekecewaanya atas aturan ini adalah atlet bola basket Muslimah Prancis Salimata Sylla. Helene Ba, seorang pemain bola basket lainnya, mengatakan kepada Amnesty bahwa larangan hijab di Olimpiade merupakan pelanggaran nyata terhadap piagam, nilai, dan ketentuan Olimpiade, serta pelanggaran terhadap hak-hak dasar dan kebebasan manusia. "Saya pikir ini akan menjadi momen yang memalukan bagi Prancis,” kata dia

Seorang wanita lain mengatakan kepada Amnesty bahwa aturan ini menyedihkan. "Memalukan berada di titik ini pada tahun 2024, menghalangi mimpi hanya karena selembar kain,” kata wanita itu.

Di Prancis, larangan...

Di Prancis, larangan bagi perempuan Muslim untuk mengenakan penutup kepala keagamaan dalam bentuk apa pun jauh melampaui Olimpiade dan Paralimpiade. Larangan berjilbab diberlakukan di beberapa cabang olahraga termasuk sepak bola, bola basket dan bola voli, baik di tingkat profesional maupun amatir. Larangan-larangan ini, yang diberlakukan oleh federasi olahraga, berarti bahwa banyak wanita Muslim tidak hanya dikucilkan dari partisipasi dalam olahraga, tetapi juga tidak pernah mendapatkan kesempatan pelatihan dan kompetisi yang diperlukan untuk mencapai tingkat Olimpiade.

Larangan di Prancis menyebabkan penghinaan, trauma, dan ketakutan, serta mengakibatkan banyak perempuan dan anak perempuan berhenti dari olahraga yang mereka sukai atau bahkan mencari peluang di negara lain. Mencegah perempuan dan anak perempuan Muslim untuk berpartisipasi secara penuh dan bebas dalam olahraga, baik untuk bersantai dan rekreasi maupun sebagai karier, dapat berdampak buruk pada semua aspek kehidupan mereka, termasuk kesehatan mental dan fisik.

Helene Ba, yang tidak diizinkan untuk bertanding bola basket sejak Oktober 2023, mengatakan kepada Amnesty, “Secara mental juga sulit karena Anda benar-benar merasa dikucilkan. Terutama jika Anda pergi ke bangku cadangan dan wasit menyuruh Anda pergi ke tangga [tribun]. Semua orang melihat Anda, itu jalan yang memalukan.”

Di bawah hukum internasional, netralitas negara atau sekularisme (“laicite”) bukanlah alasan yang sah untuk memberlakukan pembatasan kebebasan berekspresi dan/atau kebebasan beragama. Namun selama beberapa tahun, pihak berwenang Prancis telah menggunakan konsep-konsep ini untuk membenarkan pemberlakuan hukum dan kebijakan yang secara tidak proporsional berdampak pada perempuan dan anak perempuan Muslim.

Semua ini terjadi dengan latar belakang kampanye tanpa henti selama dua puluh tahun tentang pembuatan undang-undang dan peraturan yang berbahaya bagi perempuan dan anak perempuan Muslim di Prancis. Aturan yang dipicu oleh prasangka, rasisme, dan Islamofobia berbasis gender.

Foune Diawara, salah satu presiden dari kelompok sepak bola Hijabeuses, mengatakan kepada Amnesty International,“Perjuangan kami bukanlah perjuangan politik atau agama, tetapi berpusat pada hak asasi manusia untuk berpartisipasi dalam olahraga.”

“Tidak ada pembuat kebijakan yang boleh mendikte apa yang boleh atau tidak boleh dikenakan oleh seorang wanita dan tidak ada wanita yang boleh dipaksa untuk memilih antara olahraga yang dia sukai dengan keyakinan, identitas budaya, atau kepercayaannya,” kata Anna.

“Belum terlambat bagi pihak berwenang Prancis, federasi olahraga, dan IOC untuk melakukan hal yang benar dan mencabut semua larangan terhadap atlet yang mengenakan jilbab dalam olahraga Prancis, baik di Olimpiade musim panas maupun di semua cabang olahraga, di semua tingkatan.”

Pada 11 Juni, anggota Sport & Rights Alliance dan Basket Pour Toutes menerbitkan surat yang ditulis kepada IOC. Isinya menuntut agar IOC secara terbuka menyerukan kepada otoritas olahraga di Prancis untuk mencabut semua larangan terhadap atlet yang mengenakan jilbab dalam olahraga Prancis, baik di Paris 2024 maupun di setiap saat dan di semua tingkatan olahraga. Pada 18 Juni, IOC memberikan tanggapan kepada organisasi-organisasi tersebut, yang tak memuaskan.

Selain tak mau mengintervensi larangan salah kaprah itu, IOC juga seperti melanggar misinya sendiri. IOC selalu menyatakan bahwa misi dan perannya adalah untuk "mendorong dan mendukung promosi perempuan dalam olahraga di semua tingkatan" dan "menentang segala bentuk diskriminasi yang mempengaruhi Gerakan Olimpiade."

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan bahwa biaya pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan Sumatera Barat di 17.569 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar pada 19 kabupaten/kota menghabiskan biaya hingga Rp350 miliar.

"Ya, memang benar (biaya PSU di Sumbar Rp350 miliar), memang benar 17.000 TPS. Itu yang kita apa, mungkin teman-teman tidak memikirkan situasi itu," kata Afif di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Afifuddin juga menjelaskan sempat terjadi hilang kontak dengan kapal yang membawa logistik PSU ke Mentawai. Meski begitu, penyelenggaraan PSU harus tetap dilaksanakan.

"Kurang-kurang ada, tapi KPU ini dengan waktu yang sangat sedikit, 13 hari. Sudah kita lakukan semua sebisa mungkin," ujarnya.

Sebelumnya, Kamis (18/7/2024), Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan kepada KPU RI untuk mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) agar menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu disampaikan Bagja pada Pernas XII JPPR yang bertajuk Navigasi Masyarakat Sipil Menghadapi Krisis Demokrasi di Jakarta, Kamis.

Awalnya dia mengungkapkan bahwa, PSU Pemilu Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan Sumatera Barat di 17.569 TPS yang tersebar pada 19 kabupaten/kota menghabiskan biaya hingga Rp350 miliar. "Teman coba tebak biaya PSU di Sumatera Barat untuk satu kotak suara, ayo berapa? Rp100 miliar? Tebak saja, untuk 17.000 TPS sampai Rp350 miliar," kata Bagja.

Untuk diketahui, Irman Gusman menjadi tokoh di balik terjadinya PSU tersebut lantaran gugatannya diterima Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, KPU dianggap abai terhadap putusan MA untuk mengikuti aturan yang telah diputuskan MK mengenai ketentuan masa jeda 5 tahun bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Namun, KPU saat itu tidak melakukan revisi peraturan KPU (PKPU) sampai batas akhir tahapan pencalonan anggota legislatif selesai. Oleh karena itu, Bagja meminta KPU dapat menentukan PKPU terkait dengan syarat calon kepala daerah sesuai dengan putusan MA. Apabila tidak dijalankan sesuai putusan, dia khawatir akan ada banyak PSU yang harus dilaksanakan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tel Aviv, jantung ibu kota Israel dibom Houthi menggunakan drone. Hal tersebut menelan korban jiwa seorang warga dan lainnya luka-luka.

Namun di tengah situasi demikian, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa Indonesia akan mengggalang dukungan untuk kemerdekaan Palestina di kalangan negara-negara Asia Tenggara dalam Pertemuan ke-57 Menteri Luar Negeri se-ASEAN (AMM ke-57).

Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu RI Sidharto R. Suryodipuro, hal tersebut merupakan salah satu hal yang akan ditekankan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, sebagai perwakilan Indonesia, dalam rangkaian AMM ke-57 pada 21--27 Juli 2024.

“Ini akan menjadi satu pesan konsisten yang akan disampaikan Bu Menlu dalam pertemuan-pertemuan tersebut,” kata dia dalam konferensi pers di kompleks Kementerian Luar Negeri Jakarta, Jumat.

Sidharto mengatakan, Indonesia akan memanfaatkan forum tersebut untuk mendorong semakin banyak negara-negara ASEAN mengakui kedaulatan Palestina. Hingga saat ini, Palestina sudah diakui oleh 149 negara, namun dua anggota ASEAN yaitu Myanmar dan Singapura masih belum mengakuinya.

Selain dukungan terhadap Palestina, ia mengatakan bahwa Indonesia akan terus mendorong keberlanjutan atas pencapaian yang diraih dalam keketuaan Indonesia tahun lalu di bawah tema “ASEAN Matters: Epicenter of Growth”.

Dirjen Kemlu itu mengatakan, Indonesia akan terus mendorong negara-negara adidaya untuk memerhatikan kepentingan terhadap ASEAN dan kawasan Asia Tenggara dan juga menyerukan kepada negara-negara anggota ASEAN untuk membangun kemitraan yang setara.

Menlu RI juga akan mendorong ketahanan kawasan untuk semua pihak terkait ASEAN, termasuk dengan penguatan institusi-institusi ASEAN, serta menitikberatkan keutamaan mematuhi hukum internasional dan norma-norma kawasan, seperti dasar Sentralitas ASEAN, dalam AMM ke-57.

Turut akan dibahas dalam rangkaian agenda AMM ke-57 yaitu isu terkait masyarakat ASEAN, isu kawasan dan penanganannya, dan kerja sama dengan mitra ASEAN dalam persiapan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-44 dan ke-45 di Vientiane, Laos, Oktober mendatang, kata Dirjen Kemlu.

Sementara itu, Sidharto turut memastikan bahwa dalam AMM ke-75, Myanmar akan hadir dan diwakili oleh delegasi non-politisnya, yaitu pejabat senior kementerian luar negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Sejumlah pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan agar Israel didepak dari badan dunia tersebut. Sejauh ini, Israel telah menghancurkan ratusan fasilitas PBB di Jalur Gaza.

Francesca Albanese, pelapor khusus PBB mengenai situasi hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina, telah menyuarakan seruannya agar Israel didepak dari PBB pada Jumat (19/7/2024).

Ia mengunggah kembali seruan sebelumnya di media sosial untuk “mendepak” Israel oleh pelapor khusus PBB mengenai hak atas perumahan yang layak, Balakrishnan Rajagopal. Albanese mengatakan ini adalah “waktunya” untuk mengeluarkan Israel dari badan dunia tersebut.

Pelapor PBB untuk bidang perumahan, Balakrishnan Rajagopal, mengatakan pada Selasa bahwa saat ini adalah “waktu yang tepat” untuk mengambil tindakan ketika Israel melanjutkan “serangan kriminal” terhadap Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Gaza “tanpa konsekuensi apa pun”.

“Israel harus dicopot dari PBB, seperti yang dilakukan pada rezim apartheid Afrika Selatan”, kata Rajagopal dalam sebuah postingan di media sosial.

PBB pada Kamis mengecam juru bicara pemerintah Israel karena menyebut kepala UNRWA sebagai “simpatisan teroris”. Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, mengatakan komentar David Mencer dari Israel “benar-benar berbahaya”.

Mencer membidik Kepala UNRWA Phillipe Lazzarini dalam pidatonya yang direkam pada hari Rabu, mengatakan bahwa lembaganya telah disusupi secara mendalam oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina.

“Sekarang jika PBB melakukan apa yang seharusnya dilakukan, maka Philippe Lazzarini seharusnya menjadi salah satu orang yang baik, namun kenyataannya tidak,” kata Mencer.

“Dia [Lazzarini] adalah salah satu orang jahat. Seorang simpatisan teroris. Seorang yang memungkinkan terjadinya pembunuhan terhadap orang Yahudi. Seorang pembohong."

Dujarric dari PBB menyebut retorika tersebut “tercela”, dan memperingatkan bahwa hal itu membahayakan keselamatan Lazzarini.

“Menggunakan bahasa yang menghasut yang dia gunakan untuk menggambarkan Tuan Lazzarini … di lingkungan yang sudah sangat bergejolak – sangat tercela dan benar-benar berbahaya,” kata Dujarric kepada Aljazirah. “Hal ini membahayakan pejabat senior PBB yang hanya fokus membantu warga sipil di Gaza. Untuk meringankan penderitaan mereka,” ujarnya.

Israel selama bertahun-tahun telah berkampanye melawan UNRWA, organisasi utama yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina di Jalur Gaza dan merawat pengungsi Palestina di negara-negara lain, dengan mengklaim bahwa mereka memiliki hubungan dengan “teroris” dan melobi untuk penutupannya.

Awal tahun ini, Israel menuduh badan tersebut mempekerjakan staf yang berpartisipasi dalam serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel, sehingga mendorong lebih dari selusin donor internasional untuk menghentikan dukungan.

Sebuah tinjauan independen yang disahkan oleh PBB menemukan bahwa Israel tidak memberikan bukti yang dapat dipercaya atas tuduhannya dan sebagian besar donor telah mengembalikan dananya. Ada penyelidikan terpisah terhadap serangan bulan Oktober itu sendiri, yang dilakukan oleh Kantor Layanan Pengawasan Internal PBB.

Serangan Israel di Gaza seringkali menargetkan fasilitas UNRWA, menewaskan 197 anggota stafnya dan menyerang 70 persen sekolahnya, menurut organisasi tersebut. “Semua aturan perang telah dilanggar di Gaza”, dengan setidaknya delapan sekolah menampung pengungsi Palestina yang diserang oleh Israel dalam 10 hari terakhir, kata Lazzarini.

Setidaknya 25 orang tewas dalam serangan di sekolah terakhir yang diserang, sekolah al-Razi di kamp pengungsi Nuseirat pusat, menurut pejabat Palestina.

Sekjen PBB Guterres telah memperingatkan bahwa “tidak ada alternatif selain UNRWA” di Gaza, dan menyebutnya sebagai “jalur penyelamat yang penting” bagi para pengungsi Palestina.

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sedikitnya 38.794 orang tewas dan 89.364 luka-luka dalam perang Israel di wilayah kantong tersebut. Korban tewas di Israel akibat serangan yang dipimpin Hamas pada bulan Oktober diperkirakan mencapai 1.139 orang, dengan puluhan orang masih ditawan di Gaza.

Sejumlah upaya mengeluarkan Israel sempat dilakukan sebelumnya. Antara tahun 1980 dan 1988, beberapa negara melakukan upaya untuk mengeluarkan Israel dari Majelis Umum PBB. Misalnya, komite kredensial pada 1985 menerima surat yang ditandatangani oleh 34 negara Muslim dan Uni Soviet. Upaya ini tak berhasil.

Sementara pada tahun 1973, resolusi Majelis Umum tentang Apartheid "Mengecam khususnya aliansi jahat antara kolonialisme Portugis, Apartheid dan Zionisme. Pernyataan ini digunakan kembali dalam pembukaan resolusi 3379. Resolusi itu memicu keputusan UNESCO pada 1974 yang mengecualikan Israel dari keanggotaannya. Namun, keanggotaan Israel diperbarui dua tahun kemudian.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Saka Tatal, eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016 silam menjalani tes psikologi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jumat (19/7/2024). Ia didampingi oleh kuasa hukum dan kakak kandungnya.

Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal mengatakan, kliennya menjalani tes psikologi yang dilakukan oleh LPSK. Ia menyebut emosi Saka sering meluap apabila membahas terkait yang dialaminya saat ditangkap.

"Hanya Saka tes psikologi, hadir saya, kakaknya dan tim pengacara lain dari Jakarta," ucap dia, Jumat (19/7/2024).

Ia mengatakan, kondisi psikologi Saka Tatal masih belum stabil ketika diingatkan masalah masa lalu dan penganiayaan yang dialaminya di Cirebon. Saka Tatal pun, Titin menyebut sering terpancing emosi.

"Saka kalau diingatkan soal itu aura kemarahan meluap-luap dan kami khawatirnya ini bisa terpengaruh padanya nanti," kata dia.

Titin mengatakan, kondisi psikologi Saka Tatal bukan hanya akan mempengaruhi saat dirinya melakukan peninjauan kembali (PK). Namun, demi memperbaiki kondisi psikologi Saka Tatal lebih baik.

Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bakal melakukan asesmen terhadap Saka Tatal eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016 silam. Asesmen dilakukan dalam rangka tahapan permohonan perlindungan terhadap yang bersangkutan.

"Iya asesmen (Saka Tatal)," ucap Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati saat dikonfirmasi, Jumat (19/7/2024).

Sri menyebut pihaknya masih memproses permohonan perlindungan yang diajukan oleh Saka Tatal. Informasi yang dihimpun, proses assesmen akan dilakukan di Kota Bandung pada pukul 10.00 WIB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Alhamdulillah, begitulah kurang lebih hati saya mengucapkan, tatkala usai membaca sepenggal cerita tentang kematian seseorang yang ditokohkan di Madinah oleh kaumnya, yaitu kematian Abdullah bin Ubay bin Salul Sang Tukang Fitnah.

Hingga Allah SWT menurunkan ayat larangan mendoakan kebaikan dan menshalati mayatnya.

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُون

“Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.” (QS Taubah: 84)

Di antara fitnah yang dilakukan oleh pimpinan kaum munafik ini adalah, saat Rasulullah SAW pulang dari Perang Bani Musthaliq, maka Abdullah bin Ubay bin Salul (Aus) berani menyebarkan isu dan tuduhan dengan mengatakan bahwa Aisyah istri Rasulullah SAW telah berselingkuh dengan Shafwan salah seorang sahabat Nabi.

Bahkan karena peristiwa keji yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul (Aus) Sang Tukang Fitnah ini, hingga Allah menurunkan ayat pembersihan diri dan kehormatan serta kesucian Aisyah radhiyallah 'anha.

Zaman sekarang banyak juga munculnya Abdullah bin Ubay bin Salul (Aus) yunior yang gemar menfitnah umat Islam, terutama terhadap warga Aswaja.

Aus-Aus yunior itu banyak bermunculan dimana-mana, ada Aus yang gemar membuat keonaran di tengah umat Islam dengan melakukan ritual yang bertentangan dengan aturan syariat Islam, bahkan alergi terhadap legalisasi syariat ke dalam hukum positif negara.

Ada Aus yang mengaku sakti mandraguna, hingga merasa dapat memerintah para malaikat sesuai keinginannya, bisa mengatur arwah para nabi, bahkan mengaku mampu memerintah Allah (La haula wala quwwata illa billah).

Ada juga Aus yunior yang setiap bicara dan komentar, selalu curiga terhadap umat Islam, semisal di saat umat Islam mengamalkan hadits Nabi, "Dulu aku melarang kalian berziarah kubur, sekarang hendaklah kalian berziarah kubur." (HR Muslim). Ternyata umat Islam yang berziarah kubur itu dituduh oleh Aus yunior sebagai kaum Penyembah Kuburan.

Ada Aus yang spesialisainya menjadi pelaknat para istri dan para shahabat Nabi (SAW), di samping itu mempunyai kesenangan melampiaskan nafsu syahwatnya lewat kawin kontrak ala mut'ah, walaupun sudah diharamkan oleh Rasulullah SAW untuk selama-lamanya.

Ada lagi Aus yang lebih percaya kepada tokoh-tokoh non Islam, bahkan terkesan lebih mencintai orang-orang kafir, sekalipun Aus model ini beridentitas pada KTP tertulis beragama Islam.

Ada lagi Aus ber-KTP Islam namun lebih percaya kepada tokoh-tokoh non Islam, bahkan terkesan lebih mencintai orang-orang kafir daripada terhadap sesama muslim.

Ada Aus yang sangat dekat dengan Paus tokoh Katolik, ada Aus yang cukup akrab dengan Presiden Israel dan tokoh-tokoh non Islam lainnya, hingga merasa happy untuk bersinergi dalam bertinteraksi, bahkan dalam ritual sekalipun, gemar bersama-sama penuh keakraban.

Ada Aus yang senang memobilisasi pengikutnya untuk menjauhi suatu etnis, padahal etnis tersebut sangat dimuliakan dan dibanggakan oleh Rasulullah SAW, seperti bangsa Arab, terutama penduduk Makkah, Madinah, Palestina dan Yaman.

Ada juga Aus ber-KTP Islam tapi senang makan daging babi, dan hobinya menyengsarakan perekonomian umat Islam, bahkan lebih pro terhadap kepentingan asing dan aseng.

Tentu masih banyak jenis Aus-Aus lainnya yang bermunculan di masa akhir jaman seperti sekarang ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA — Aksi penembakan yang diduga dilakukan terhadap tiga warga sipil di Distrik Mulia, Puncak Jaya, Papua Tengah oleh Satgas Yonif 753 dikhawatirkan memicu kembali mengerasnya sikap anti-Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah tersebut.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan, tiga warga yang ditembak mati tersebut, merupakan para tokoh, dan kepala kampung. Bahkan salah-satunya merupakan ‘abdi’ di pemerintahan lokal.