REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Rampai Nusantara (RN) mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 agar berlangsung damai dan kondusif.

"Kami akan memberikan peran secara aktif untuk memberikan kontribusi nyata terhadap kontestasi Pilkada 2024 agar damai," kata Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar dalam Rapat Kerja Nasional II RN di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Rampai Nusantara (RN) merupakan salah satu organisasi masyarakat yang diinisiasi oleh para tokoh muda dari berbagai kelompok aktivis dan elemen dengan warna politik dan latar belakang profesi berbeda-beda.

RN didirikan atau dikukuhkan pada 27 Maret 2022. Menurut dia, meski kontestasi politik di Pilkada 2024 berjalan keras, dirinya mengajak semua pihak untuk mengedepankan kebersamaan dan kerukunan.

"Kita sebagai sesama anak bangsa harus bersatu untuk membangun bangsa Indonesia lebih maju dan sejahtera jauh di atas kepentingan kelompok," kata dia.

Ia juga meminta para calon kepala daerah yang akan bertarung dapat mengedepankan persatuan dan kebersamaan.

"Karena bagi kita, memang itu yang paling utama," kata dia menambahkan.

Ia juga menilai putusan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang memiliki sifat final kekuatan hukum mengikat (final and binding) sehingga masyarakat tidak perlu terpancing dengan provokasi dan melakukan aksi kekerasan.

"Menurut saya, MK memutuskan itu juga berdasarkan domain yang dimilikinya dan itu harus dihargai," kata dia.

Ia menambahkan pihaknya akan berperan sebagai katalisator untuk meminimalkan benturan dan konflik kepentingan.

Dirinya juga mengajak untuk menjaga semangat kebersamaan dengan baik mengedepankan kepentingan rakyat dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kita sebagai generasi penerus memiliki tanggung jawab. Dalam menyongsong masa depan kita harus memiliki pondasi kuat atas dasar nilai kesejahteraan, persatuan, dan semua memiliki peran penting dalam pembangunan tanpa terkecuali," katanya.

Tema Rakernas kedua RN kali ini adalah Bersama Prabowo Gibran Menuju Indonesia Emas 2045. Mardiansyah Semar menjelaskan dalam rakernas banyak isu-isu yang dibahas selain konsolidasi internal pihaknya juga akan memberikan rekomendasi kepada pemerintahan yang akan datang yakni kepada Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Rampai Nusantara kata dia harus berperan sebagai katalisator untuk meminimalisir benturan konflik kepentingan. Rampai Nusantara siap untuk mengawal pemerintahan Prabowo Gibran agar berlangsung dengan baik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024, menimbulkan gejolak di internal. Apalagi, keputusan bergabung dengan KIM Plus dilakukan PKS dengan meninggalkan Anies Rasyid Baswedan.

Di KIM Plus, PKS mendukung pasangan M Ridwan Kamil-Suswono. Atas keputusannya itu, sebanyak 28 Dewan Pakar PKS memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Pernyataan sikap bersama tersebut dibacakan oleh anggota Dewan Pakar PKS Mayjen (Purn) Soenarko.

"Pernyataan sikap, pada hari ini, Senin 26 Agustus 2024, kami bersama 28 anggota Dewan Pakar PKS ramai-ramai mengundurkan diri yang pada mulanya masuk PKS karena kami meyakini bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah partai yang istiqomah dalam memperjuangkan Indonesia yng lebih baik yang sampai pada Pemilu 2024 yang lalu kami masih berjuang bersama PKS," kata Soenarko di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Sebanyak 28 Dewan Pakar PKS itu merupakan bagian dari 45 orang yang dilantik di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan pada 17 Oktober 2023. Menurut Soenarko, keputusannya hengkang dari PKS lantaran ia melihat garis perjuangan partai sudah melenceng.

Para Dewan Pakar menilai, garis perjuangan PKS sudah berorientasi kekuasaan, bukan berpihak ke perjuangan rakyat. Dia heran, PKS yang hampir 10 tahun berada di posisi berjuang bersama rakyat malah bergabung dengan penguasa dan melanggengkan dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Menyikapi perkembangan yang terjadi saat ini terkait dengan sikap politik PKS yang pertama kali bergabung dengan KIM yang melaksanakan atau mengikuti Pilpres (2024) dengan licik curang dan brutal. Dua, PKS saat ini mendukung Bobby Nasution di Sumut yang berarti melanggengkan politik dinastinya Jokowi," ucap mantan danjen Kopassus tersebut.

"Tiga, dalam pilkada yang akan berjalan beberapa waktu akan datang, PKS kurang mendengar mayoritas aspirasi rakyat, tetapi keputusannya terpengaruh oleh kepentingan elite partai dengan tidak begitu mendengarkan aspirasi rakyat daerah tersebut," kata Soenarko melanjutkan.

Atas dasar tiga alasan tersebut, Soenarko dan kawan-kawan memilih mundur dari keanggotaan PKS. "Semoga Allah SWT meridhoi niat baik kita demi kepentingan bangsa negara Indonesia yang kita cintai ini," ujar Soenarko.

Alasan PKS dukung Bobby...

Sebelumnya, PKS memutuskan untuk mendukung Bobby Nasution pada Pilgub Sumatra Utara (Sumut). Penyerahan SK rekomendasi itu langsung diberikan oleh Presiden DPP PKS Ahmad Syaikhu.

Sekretaris Badan Pembinaan Wilayah (BPW) PKS Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) Irfan Aulia menjelaskan, partainya telah resmi memberikan dukungan kepada menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan beberapa alasan. Termasuk, sambung dia, Bobby memiliki komitmen untuk membangun Sumut.

"Dengan Bobby Nasution, ketika kami bangun komunikasi, dia merespon dan menandatangani sembilan poin komitmen dengan kami," kata Irfan saat dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Ahad (4/7/2024).

Irfan menyebutkan, beberapa komitmen yang dimaksud adalah soal pemberantasan korupsi, pemberantasan narkotika, pembangunan berbasis keumatan, dan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Komitmen Bobby juga dituangkan dalam nota kesepahaman bersama PKS.

Menurut Irfan, sebelum memutuskan untuk memberikan dukungan untuk Bobby, PKS juga telah melakukan komunikasi dengan Edy Rahmayadi. PKS bahkan sudah berdiskusi intens dengan pejawat gubernur itu untuk membangun kesepakatan.

Namun, ia menyebutkan, Edy tak bisa memenuhi syarat yang diajukan PKS untuk mengkonsolidasikan partai pendukung lainnya. Pasalnya, PKS tak bisa maju sendirian di Pilgub Sumut tanpa adanya dukungan dari partai lain. "Jadi sampai sejauh ini, kita coba komunikasi, Pak Edy masih buntu," ujar Irfan.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Gempa bumi yang terjadi di DIY yang berpusat di baratdaya Kabupaten Gunungkidul dengan magnitudo 5,8 pada Senin (26/8/2024) malam terasa di sejumlah wilayah Daop 6 Yogyakarta. Manager Humas Daop 6 Yogyakarta, Krisbiyantoro mengatakan, getaran gempa terasa dari Jenar hingga Delanggu, dan Wonogiri.

Meski begitu, Pengendali Terpusat Operasi KA Wilayah Daop 6 Yogyakarta melakukan tindakan cepat menyusul adanya gempa tersebut. Tindakan yang dilakukan yakni dengan mengecek jalur KA secara serentak di seluruh wilayah Daop 6 kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lintas masing-masing.

“Sedangkan perjalanan KA diberhentikan sementara hingga selesai pengecekan,” kata Krisbiyantoro, Senin (26/8/2024) malam.

Setidaknya, ada 11 KA yang perjalanannya terganggu akibat gempa tersebut. Krisbiyantoro menyebut, laporan yang dihimpun dari hasil pengecekan para petugas UPT di lintas, jalur KA dinyatakan aman untuk dilalui KA pada pukul 20.22 WIB.

“Ada 11 KA yang terganggu akibat gempa ini karena menunggu dipastikannya jalur KA dinyatakan aman, dan secara kumulatif menimbulkan andil kelambatan 274 menit,” ucap Krisbiyantoro.

KA-KA tersebut yakni KA 93 (Lodaya) andil 25 menit dengan posisi di Yogyakarta, KA 124 (Bangunkarta) andil 26 menit dengan posisi di Yogyakarta. Selain itu, ada KA 87 (Senja Utama Solo) andil 14 menit dengan posisi di Wates, KA 106 (Gaya baru Malam Selatan) andil 16 menit dengan posisi di Purwosari, Plb 97A (Sancaka) andil 21 menit dengan posisi di Solo, KA 55 (Gajayana) andil 25 menit dengan posisi di Klaten.

Selanjutnya, Plb 241A (SriTanjung) andil 28 menit dengan posisi berhenti di petak Jalan Srowot-Brambanan, Plb 222A (Jaka Tingkir) andil 24 menit dengan posisi Berhenti di petak Jalan Maguwo-Prambanan, Plb 578A (Bandara YIA-Yk) andil 24 menit dengan posisi berhenti di petak Jalan Rewulu - Patukan.

“Juga Plb 579A (Bandara Yk-YIA) andil 33 menit yang posisinya berhenti di petak Jalan Kedundang-YIA, dan KA 684 (CL Yk-PL) andil 14 menit dengan posisi di Yogyakarta,” jelasnya.

Krisbiyantoro menyebut, para petugas prasarana dari jalan rel dan jembatan KA juga telah melakukan pemeriksaan, dan menyatakan bahwa gempa yang sempat terasa selama beberapa detik tersebut tidak berpengaruh pada struktur jalur, dan konstruksi bangunan hikmat pada jembatan KA di wilayah Daop 6 Yogyakarta.

Begitu pun dengan bangunan stasiun, juga dilaporkan dalam kondisi yang aman bagi para pelanggan, dan tidak sampai mengganggu operasional kereta api. Guna memastikan kondisi jalur selalu dalam kondisi aman, katanya, para petugas baik operasional maupun prasarana terus berkoordinasi dan bersiaga mengamankan perjalanan dan jalur KA.

“Bagi para pelanggan yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api tidak perlu khawatir, Daop 6 berkomitmen untuk menghadirkan perjalanan kereta api yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan,” kata Krisbiyantoro.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Warga Gaza merekam kaleng-kaleng minuman ringan Coca-Cola ditinggalkan pasukan Israel di wilayah Khan Younis selepas melakukan penyerangan. Bagaimana ceritanya?

Dalam vieo yang beredar di media sosial, nampak seorang warga Palestina mngambil kaleng Coca-Cola kosong dari reruntuhan di Gaza. "Tentara penjajah meninggalkan kaleng ini setelah melakukan operasi militer di Hamad," kata warga tersebut dalam video. "Ada banyak sekali kaleng-kaleng ini," ia melanjutkan.

Ia kemudian menyerukan pemboikotan atas produk tersebut. "Teruslah lakukan boikot karena harga darah kami tak murah. Boikotlah untuk anak-anak di Gaza, boikotlah untuk darah saudaramu di Gaza, boikotlah untuk tangisan perempuan di Gaza," ia menyerukan.

Dalam pernyataan resminya, Coca-Cola menyatakan tak mendukung militer manapun. Lalu bagaimana bisa minuman itu jadi bawaan pasukan Israel?

Merujuk Times of Israel, selama beberapa tahun terakhir, pemuda dari Golan telah mengambil bagian dalam proyek membagikan paket Coca-Cola dan makanan ringan Bamba kepada tentara Israel. Hal itu untuk mengenang Mayor Yochai “Juha” Kalengel, yang terbunuh pada Januari 2015 oleh tembakan rudal antitank oleh kelompok Hizbullahsaat berpatroli dengan unitnya di dekat perbatasan Lebanon.

Inisiatif ini, “Operasi Juha,” dimulai pada tahun yang sama oleh pemuda dari komunitas Dataran Tinggi Golan Moshav Yonatan setelah pertemuan dengan ayah Kalengel.

Ayah Kalengel, yang bekerja di bank, menjelaskan bahwa dia memperhatikan banyak tagihan tertentu pada kartu kredit putranya dengan jumlah tertentu, namun dia tidak tahu apa tagihannya. Dia kemudian mengetahui bahwa putranya, seorang perwira, “akan membeli Bamba dan Cola untuk tentaranya ketika seseorang sedang lesu atau tidak termotivasi,” kata Babihi.

Setelah percakapan tersebut, seseorang mendapat ide untuk membagikan Coca-Cola dan Bamba kepada tentara setiap tahun pada peringatan kematiannya, yang jatuh pada 8 Shevat dalam kalender Ibrani. Tahun ini, tanggal tersebut jatuh pada Kamis, 18 Januari.

“Ini dimulai dari hal yang sangat kecil di Golan, para pemuda membawa makanan ringan untuk tentara dan hal itu terus berkembang. Tahun lalu kami memberikan 50.000 (paket) dan tahun ini kami berharap dapat memberikannya kepada 100.000 tentara,” kata Babihi.

Dilansir the Foreign Policy, Timur Tengah, khususnya Mesir, menjadi pasar utama Coca-Cola setelah Perang Dunia Kedua. Sejarawan Maurice Labelle mencatat bahwa perusahaan tersebut mendirikan beberapa pabrik pembotolan di Mesir untuk membantu memproduksi ratusan juta botol per tahun pada tahun 1950.

Coca-Cola menggambarkan dirinya sebagai mitra dalam upaya modernisasi Mesir. Perusahaan memuji bagaimana mereka meningkatkan standar hidup melalui investasi dan menyediakan lapangan kerja. Mereka berusaha melakukan apa pun yang mereka bisa untuk menampilkan dirinya sebagai instrumen kekuatan Amerika—yaitu “Kolonisasi Coca.”

Tujuan tersebut kandas ketika Coca-Cola terseret ke dalam konflik Arab-Israel. Pada 1966, Anti Defamation League, sebuah kelompok advokasi Yahudi yang berkantor pusat di Amerika Serikat, menuduh perusahaan tersebut mematuhi boikot Arab terhadap Israel dengan alasan bahwa Coca-Cola tidak memberikan waralaba kepada perusahaan pembotolan Israel meskipun perusahaan tersebut menjualnya di tempat lain di Timur Tengah.

Perusahaan membantah tuduhan tersebut. Mereka berpendapat bahwa Israel (negara yang jauh lebih miskin dan lebih kecil dibandingkan saat ini) tidak cocok dengan bisnis mereka. Namun, tulis Pendergrast, banyak orang Yahudi Amerika yang marah. Boikot segera muncul. Institusi seperti Rumah Sakit Mount Sinai dan emporium hot dog terkenal Nathan meninggalkan Coke. Coca-Cola dengan cepat menemukan mitra Israel, dalam upaya melindungi pasar Amerika.

Hal ini mungkin menyelesaikan satu rangkaian masalah, namun dengan cepat menimbulkan masalah lainnya. Masuknya Coca-Cola secara resmi ke pasar Israel jelas melanggar boikot Arab. Dilancarkan pada 1945, boikot ini awalnya melarang pembelian produk yang dibuat di sektor Yahudi di Palestina di seluruh dunia Arab.

Boikot tidak hanya mencakup negara-negara dan perusahaan-perusahaan Arab tetapi juga semua pelaku ekonomi di seluruh dunia yang melakukan bisnis dengan Israel dan kepentingan Israel.

Tiba-tiba, Coca-Cola mendapati dirinya berada dalam konflik ekonomi akibat ketegangan di kawasan. Sebagai merek global, Coca-Cola telah diterima di Mesir dan negara-negara lain di kawasan ini sebelum tahun 1966. Berbisnis di Israel mengubah hal itu.

Korporasi berupaya sekuat tenaga, terutama dengan memperkuat argumen bahwa keterlibatannya di dunia Arab akan membantu modernisasi dan pembangunan ekonomi. Namun Liga Arab, sekelompok negara Arab termasuk Mesir, tidak terpengaruh.

Mereka memilih untuk menegakkan boikot terhadap Coca-Cola. Larangan secara resmi diberlakukan pada tahun 1967 dan pada tahun 1968 perusahaan tersebut dipaksa keluar dari dunia Arab.

Coca-Cola menyaksikan bagaimana merek mereka di dunia Arab menjadi terikat pada imperialisme dan Zionisme. Pengenalan kembali pasar Arab pada tahun 1980-an memerlukan pengurangan ketegangan secara bertahap dengan Israel. Sementara itu, pabrik pembotolan di Arab yang pernah bekerja sama dengan Coca-Cola beralih ke minuman ringan pesaingnya, sehingga memicu kudeta Pepsi-Cola terhadap pesaing utamanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP tiba-tiba memunculkan nama Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung untuk diusung berpasangan dengan Rano Karno pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Hal itu dinilai sebagai bentuk aspirasi kader.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, sejumlah nama dari internal memang disorongkan ke meja Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk dipilih sebagi cagub dan cawagub di Jakarta. "Kalau aspirasi memang ada," kata Djarot menjelaskan nama Pramono menggantikan Anies Rasyid Baswedan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Menurut Djarot, dalam kontestasi pemilihan kepemimpinan, PDIP sebetulnya lebih mengutamakan kader partai sendiri daripada mengusung orang luar. "Aspirasi itu kita menjaring dari bawah," kata mantan gubernur dan wakil gubernur Jakarta tersebut.

Tetapi, kata Djarot, dari aspirasi itu bukan cuma memunculkan satu nama. Selain Pramono, menurut dia, juga muncul nama kader PDIP lainnya, seperti Rano Karno, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, sampai kader muda Ronny Talapessy, Adian Napitupulu, Eriko Sutarduga, hingga Prasetyo Edi Marsudi.

Bahkan, kata Djarot, untuk Pilgub Jakarta pun PDIP sempat menggodok nama Andika Perkasa. Hanya saja, hingga saat ini, belum ada keputusan yang diambil oleh Megawati untuk diusung secara resmi. Termasuk, sambung dia Djarot, nama Pramono yang merupakan mantan sekjen PDIP yang akan dipasangkan dengan Rano.

"Karena itu juga memang ada aspirasi dari bawah. Jadi harus disebutkan ya," ujar Djarot. "Tetapi, untuk (Pilkada) Jakarta masih belum. Itu kewenangan dan hak preogratif dari Ketua Umum (Megawati). Maka sabar sedikit. Satu dua hari ini, pasti ketua umum akan menyampaikan siapa yang nanti dicalonkan di Jakarta," ucap Djarot.

Khusus Pramono, namanya mendadak mencuat di sela spekulasi PDIP yang dikabarkan meminang Anies. Pun Anies sudah hadir di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin.

Anies juga sudah bertemu dengan Rano. Keduanya juga sempat berfoto bersama. Namun, ketika Megawati mengumumkan daftar nama rekomendasi calon gubernur (cagub), Anies tidak muncul di publik dan langsung balik kanan.

Djarot mengakui, Anies memang datang ke kantor DPP PDIP. Dia menyebut, Anies terlibat diskusi dengan Rano tentang rencana serta masa depan DKI Jakarta jika keduanya diputuskan untuk maju pada Pilgub Jakarta.

Namun, entah mengapa, Megawati tidak mengumumkan daftar peraih rekomendasi Pilgub Jakarta. Megawati hanya mengumumkan Airin Rachmi Diany dan Andika Perkasa untuk diusung PDIP maju pada Pilgub Banten dan Jawa Tengah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat berhasil mengamankan 4 (empat) Warga Negara Asing (WNA) yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian dalam Operasi Jagratara.

Operasi ini digelar pada 21 dan 22 Agustus 2024. Tiga WNA yang diamankan berasal dari Nigeria, sementara satu lainnya berasal dari Senegal.

Pada 21 Agustus 2024, operasi dilaksanakan di kawasan Glodok dan Pancoran China Town Point. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap 1 WN Tiongkok yang merupakan pemegang ITAS Investor di salah satu toko yang berada di kawasan Glodok dan 1 WN Malaysia merupakan chef di salah satu restoran yang berada di kawasan Pancoran China Town Point.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan, izin tinggal, dan kegiatannya, tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh kedua orang asing tersebut.

Selanjutnya petugas melanjutkan kegiatan pengawasan keimigrasian di kawasan KS. Tubun. Dalam kegiatan pengawasan tersebut petugas menemukan 1 WN Nigeria dengan inisial AOO yang tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan dan diduga izin tinggalnya telah habis berlaku.

Berlanjut tanggal 22 Agustus 2024, operasi dilakukan di salah satu sarana olahraga di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Petugas mengamankan dua WNA asal Nigeria lainnya berinisial CKO dan TVO, dan seorang WN Senegal berinisial DB.

Tiga WNA ini diduga izin tinggalnya sudah habis berlaku dan juga tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan berupa paspor.

Keempat WNA tersebut kemudian dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa tiga WNA asal Nigeria berinisial AOO, CKO dan TVO, serta seorang WNA asal Senegal berinisial DB izin tinggalnya sudah habis berlaku (overstay) dan sampai dengan saat ini keempat orang asing tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan berupa paspor.

"Kami akan terus mendalami kasus ini untuk memastikan bahwa segala bentuk pelanggaran keimigrasian ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika cukup bukti, WNA tersebut dapat dikenakan tindakan berupa pro-justicia atau tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan, sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," ujar Nur Raisha, Selasa (27/8/2024) dalam keterangan tertulis.

BACA JUGA: Nubuat Masa Depan Rasulullah SAW Terbukti, 3 Fenomena Umat Akhir Zaman Ini Terjadi

Operasi Jagratara dilaksanakan dalam rangka upaya preventif terjadinya pelanggaran keimigrasian serta penegakan hukum guna menjaga keamanan dan stabilitas negara.

Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat menambahkan bahwa kontribusi masyarakat dalam pelaporan Orang Asing dapat membantu dalam penegakan hukum keimigrasian.

"Apabila menemukan Warga Negara Asing yang mengganggu ketertiban umum dan diduga melanggar ketentuan perundang-undangan, dapat dilaporkan ke Kantor Imigrasi untuk segera kami tindaklanjuti," kata Nur Raisha.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 tentang pencalonan, yang merevisi PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Dalam PKPU terbaru, KPU telah mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya bersikap untuk menjalankan dua putusan itu sejak dibacakan oleh MK pada Selasa (20/8/2024). Bahkan, pada Selasa malam, KPU telah bersikap untuk menaati dua putusan tersebut.

"Meskipun dinamika luar biasa, tapi itulah konsistensi kita dari awal putusan MK dibacakan, sampai hari ini. Alhamdulillah berkat dukungan teman-teman Bawaslu semua, kemudian draf PKPU sengaja dicocorkan sebelum RDP, diterima 100 persen, sehingga tidak kemudian menjadi permasalahan," kata dia saat memberikan sambutan dalam peluncuran pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024).

Meski dua putusan itu telah dituangkan dalam PKPU, Afifuddin menilai, dampak dari berubahnya aturan itu masih akan terjadi. Bahkan, bukan tidak mungkin berubahnya aturan itu memunculkan kerawanan baru.

"Dampak dari situasi ini bisa ada lagi persoalan kehangatan di pencalonan kepala daerah. Ini harus segera kita antisipasi," ujar dia.

Ia menilai, adanya putusan peradilan terkait pemilu ketika tahapan sedang berjalan memiliki potensi untuk menimbulkan kerawanan. Karena itu, KPU bersikap untuk mencegah kerawanan yang terjadi itu makin meluas.

Diketahui, usai dua putusan itu dibacakan oleh MK, DPR langsung melakukan pembahasan untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilu. Bahkan, Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakat untuk terhadap rancangan undang-undang (RUU) Pilkada, yang isinya dinilai tak sejalan dengan putusan MK.

Alhasil, terjadi aksi massa berskala besar yang menolak DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada. Akhirnya, DPR batal melakukan pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang.

Setelah itu, KPU melakukan revisi PKPU yang mengadopsi dua putusan MK tersebut. Rancangan PKPU itu pun disetujui Komisi II DPR setelah dikonsultasikan oleh KPU pada Ahad (25/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eky di Cirebon pada 2016, Sudirman, mengungkapkan dugaan tindak kekerasan yang dialaminya. Salah satunya saat diperiksa oleh Polda Jabar pada Mei 2024.

Seperti diketahui, Sudirman dan enam terpidana lainnya dalam kasus Vina, yang sebelumnya ditahan di Lapas Cirebon, dipinjam oleh Polda Jabar pada 21 Mei 2024. Peminjaman itu untuk kepentingan pengungkapan DPO kasus Vina.

DPO kasus Vina yang ditangkap saat itu adalah Pegi Setiawan. Namun Pegi Setiawan kemudian dibebaskan oleh hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam sidang praperadilan.

Keenam terpidana pun telah dikembalikan ke Lapas Cirebon pada 15 Agustus 2024. Sedangkan Sudirman, hingga kini belum dikembalikan dan masih ditahan di Lapas Banceuy.

Kuasa hukum yang mendampingi Sudirman saat 2016, Titin Prialianti pun mengunjungi Sudirman di Lapas Banceuy pada 22 Agustus 2024. Dalam kesempatan itulah terlontar pengakuan Sudirman mengenai penyiksaan yang dialaminya oleh oknum penyidik Polda Jabar.

Sudirman diduga mengalami tindakan kekerasan oleh oknum Polda Jabar untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky. Sudirman mengatakan dilempar batu serta dipukul. Hingga sampai pukul 04.00 WIB, interogasi masih berlangsung dan Sudirman terpaksa mengaku karena sudah tidak kuat.

‘’Akhirnya Sudirman mengakui perbuatan yang dia tidak lakukan,’’ ucap Titin, saat ditemui di Cirebon, kemarin.

Tak hanya dipukul dan dilempar batu, Sudirman juga mengatakan kepada Titin bahwa ia disiram air panas oleh oknum polisi di Polda Jabar. Hal itu diduga untuk memaksa Sudirman agar mengakui Pegi Setiawan sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eky.

Kondisi yang dialami Sudirman berbeda dengan enam terpidana lainnya, yang dipindahkan dari Lapas Cirebon ke lapas yang ada di Bandung. Keenam terpidana itu tidak mengalami tindakan kekerasan.

‘’Dia (Sudirman) sendiri yang ada di Polda, sementara yang lainnya di lapas. Kalau di lapas kan nggak ada kekerasan seperti itu. Kalau di Polda, justru, waktu itu kan Sudirman dipaksa untuk mengakui Pegi itu pelakunya,’’ jelasnya.

Dugaan penyiksaan yang dialami Sudirman bukan hanya kali ini. Saat pemeriksaan oleh Polres Cirebon Kota pada 2016, dia juga mengaku mengalami tindakan kekerasan.

Kepada Titin, Sudirman mengaku pernah ditembak dengan peluru karet yang mengenai bagian belakang tubuhnya. Akibat tembakan itu, Sudirman hingga kini masih mengalami kesakitan, terutama jika duduk lama ataupun posisi tidur.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR - Mahkamah Konstitusi (MK) RI segera mempelajari peran atau keterlibatan hakim Anwar Usman dalam menyidangkan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Sejauh ini belum diputuskan, apakah ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu ikut dalam menyidangkan perselisihan pilkada atau tidak.

"Nanti kita lihat ya, karena seperti ini kita harus menjawabnya dengan hati-hati," kata Ketua MK RI Suhartoyo, di Bogor, Jawa Barat, Senin (26/8/2024).

Hal tersebut disampaikan Ketua MK Suhartoyo terkait apakah hakim Anwar Usman boleh ikut serta menyidangkan perselisihan Pilkada serentak 2024. Sebab berdasarkan keputusan Majelis Kehormatan MK atau MKMK, Anwar Usman tidak bisa mengikuti atau menyidangkan sengketa Pemilihan Presiden atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Pemilu).

Akan tetapi, sambung dia, sepanjang tidak ada larangan oleh undang-undang, MKMK, atau para pihak lain, maka tidak ada hakim yang terhalang untuk ikut serta menyidangkan perselisihan Pilkada 2024. Namun, apabila hal tersebut bertentangan dengan undang-undang, keberatan oleh para pihak lain atau keputusan MKMK, maka hal itu bisa menjadi penghalang bagi Anwar Usman untuk ikut menyidangkan perselisihan hasil Pilkada serentak.

"Tapi, sekarang kami belum bisa menjawab karena harus kita lihat, dan kalaupun ada harus diputuskan di rapat permusyawaratan hakim," kata hakim Suhartoyo.

Ketua MK menegaskan, rapat permusyawaratan hakim diperlukan untuk melihat dan mengkaji lebih jauh apakah sanksi oleh MKMK terhadap Anwar Usman hanya berlaku saat Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) saja atau juga mengikat ke perselisihan sengketa Pilkada.

"Kalau kemarin kan berkaitan dengan PHPU pemilu, nah pilkada ini apakah ada kaitannya atau tidak, ini yang saya harus minta waktu untuk mencermatinya," kata dia

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat dua kali gempa susulan yang dipicu aktivitas deformasi batuan di bidang kontak antarlempang (megathrust) di wilayah Samudra Hindia, Selatan Gunung Kidul, DIY, Senin (26/8/2024) malam pukul 20.20 WIB. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa gempa bumi susulan itu adalah gempa dangkal.

Parameter terkini gempa berkekuatan magnitudo 5,5 dari sebelumnya terdeteksi sebesar magnitudo 5,8 pada pukul 19.57 WIB. Episentrum gempa bumi tersebut terletak di laut dengan kedalaman 42 kilometer atau pada koordinat 8,85° LS; 110,17° BT, yang berjarak 107 kilometer arah Barat Daya Gunung Kidul.

Analisis pemodelan BMKG mendeteksi gempa bumi tersebut berdampak dan dirasakan di daerah Sleman, Yogyakarta, Kulonprogo dan Bantul dengan skala intensitas III-IV MMI.

Selanjutnya di daerah Karangkates, Malang, Pacitan, Nganjuk, Trenggalek, Madiun, Kediri, Blitar, Cilacap, Banyumas, Solo, Surakarta dan Klaten dengan skala intensitas II-III MMI. Berdasarkan analisis seismologis BMKG gempa tersebut dipastikan tidak berpotensi tsunami.

Meski demikian, Daryono mengatakan masyarakat diimbau waspada seraya tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan selalu mengikuti panduan dari pemerintah daerah.

Warga setempat pun berhamburan keluar rumah menyusul kencangnya getaran gempa. “(Getaran) Gempanya cukup besar, sampai satu kos keluar semua,” kata Oliv yang merupakan salah satu warga Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Senin (26/8/2024) malam.

Oliv menyebut, ia merasakan getaran gempa ketika tengah berbaring di kamar tidurnya. Mengingat getaran yang cukup kuat, ia langsung keluar kamar bersama dengan teman-teman satu kosnya di kawasan Demangan.

“Sepertinya getarannya sampai lima detik, mungkin lebih,” ucap Oliv.

Ahmad (50), seorang pedagang toko kelontong di Padukuhan Gamping Kidul, Kecamatan Gamping, Sleman, DIY, berlari ke jalan meninggalkan dagangannya saat merasakan getaran.

"Merasakan getaran sekali tetapi kencang," ujar Ahmad yang masih menggendong anaknya.

Pria asal Madura itu mengaku sudah beberapa kali merasakan gempa di Yogyakarta, akan tetapi kali ini getaran dirasakan lebih kencang. Tak jauh dari toko Ahmad, sejumlah mahasiswa pun tampak berhamburan keluar sembari berteriak ketakutan.

Mereka tampak menunggu beberapa saat di jalan raya sebelum memutuskan kembali ke rumah indekos masing-masing. Mustaqim, warga Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, DIY, juga mengaku merasakan hal serupa.

Getaran gempa sontak membuatnya terbangun dari tidur dan berlari keluar rumah. "Pintu yang sudah dikunci langsung saya buka dan buru-buru keluar rumah," ucap dia.

Tidak hanya di Provinsi DIY, getaran gempa tersebut juga dirasakan oleh warga di Jawa Tengah. Yakni di Salatiga, Wonosobo, hingga di Purwodadi.

“Wonosobo hampir menyeluruh merasakan,” kata Irul yang saat itu tengah berada di Wonosobo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis artis Ammar Zoni dengan hukuman penjara selama 3 tahun atas kasus penyalahgunaan narkotika, Senin (26/8/2024). Vonis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa sebesar 12 tahun penjara.

"Menyatakan terdakwa Muhammad Ammar Akbar alias Ammar Zoni secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menguasai narkotika golongan satu," kata Kata Hakim Ketua Achmad Satibi dalam sidang kasus narkoba yang menghadirkan Ammar secara daring, di Jakarta, Senin.

Majelis hakim memberikan vonis pidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp1 miliar. "Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan," kata Achmad melanjutkan.

Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya yakni 12 tahun penjara. Majelis Hakim menyebut bahwa JPU tidak pernah menunjukkan bukti 95 gram narkoba jenis sabu yang dituding diperjualbelikan oleh Ammar Zoni serta terdakwa lainnya, Akri.

Selain itu Ammar juga dianggap sebagai tulang punggung keluarga. Dalam sidang vonis tersebut, Ammar pun menerima vonis yang dijatuhkan padanya.

"Terimakasih yang mulia, saya terima," kata Ammar.

Sebelumnya, seorang pria bernama Akri yang menjadi salah satu terdakwa sekaligus saksi material dalam kasus narkotika jenis sabu yang menyeret artis Ammar Zoni menyebut bahwa Ammar memodali bisnis jual beli barang haram tersebut.

JPU Khareza Mokhamad mengatakan Ammar Zoni dan Akri membuat kesepakatan bisnis sabu itu pada Desember 2023 yakni sekitar sembilan atau 10 hari sebelum penangkapan Ammar pada 12 Desember 2023.

"Kalau berdasarkan keterangan Akri, bisnis narkotika itu pemodalnya Ammar Zoni. Akri ini saksi material sehingga dia mengalami, melihat, saksi yang dilokasi, saksi yang mengetahui, Akri," ujar Khareza saat ditemui wartawan usai sidang pemeriksaan saksi sekaligus terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (16/7).

Khareza mengatakan bahwa Akri meminta Ammar memodali bisnis sabu dengan Rp50 juta dan menjanjikan Ammar keuntungan sebesar Rp5 juta dan sabu seberat lima gram yang bisa dipakai Ammar.

"Rp50 juta tadi. Keuntungannya bagi Ammar Zoni (berdasarkan kesepakatan dengan Akri) Rp5 juta. Jadi Rp50 juta dapat satu ons, 100 gram. Yang disetorkan ke bandar untuk dijual lagi, 95 gram, yang lima gram untuk dipakai Ammar Zoni," ucap Khareza.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia terus mempercepat transisi energi menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Salah satu inisiatif utamanya adalah Program Konversi 1.000 Motor Listrik Gratis, yang dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan dukungan dari badan usaha, baik BUMN maupun swasta. Program ini bertujuan untuk mengakselerasi konversi kendaraan bermotor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik.

Sekjen Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengapresiasi peran aktif badan usaha dalam mewujudkan visi lingkungan yang lebih bersih. "Kolaborasi ini adalah bagian dari upaya memperluas program konversi, yang juga melibatkan 64 unit melalui CSR di tahun 2023 dan 1.000 unit pada 2024," kata Dadan.

Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk mulai mengonversi kendaraan dinas mereka menjadi motor listrik, guna mendukung program ini.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiana Dewi, menekankan bahwa pertumbuhan kendaraan listrik tidak hanya akan mengurangi emisi karbon, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru. "Pertumbuhan kendaraan listrik ini akan melahirkan keterampilan baru dan green jobs, yang mendukung transisi energi berkeadilan dan ketahanan energi nasional," jelas Eniya.

Dalam mendukung percepatan konversi ini, saat ini tersedia 38 bengkel konversi bersertifikat dengan kapasitas konversi hingga 42.216 unit per tahun. Selain itu, Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) bersama dengan Kementerian ESDM akan menyelenggarakan EV Conversion Racing di Sentul pada September dan Oktober 2024, sebuah langkah yang diharapkan dapat semakin memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Bambang Istianto, Tenaga Ahli dari ENTREV, menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan EV Conversion Forum oleh Kementerian ESDM. Forum ini, menurutnya, merupakan penghargaan terhadap para pemangku kepentingan yang telah berperan aktif dalam mengembangkan ekosistem konversi sepeda motor listrik selama tiga tahun terakhir.

"Kerja sama yang telah terjalin antara Kementerian ESDM dan berbagai kementerian serta lembaga lainnya merupakan contoh nyata bagaimana sinergi antarinstansi dapat mempercepat transisi energi di Indonesia," ujar Bambang. Ia juga memuji langkah Kementerian ESDM yang tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada upaya berkelanjutan untuk mewujudkan ekosistem kendaraan listrik yang inklusif.

Kementerian ESDM juga telah meluncurkan Program Konversi Gratis bagi masyarakat umum di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pada tahap pertama, program ini akan mencakup 500 unit, dengan 500 unit tambahan direncanakan pada tahun 2024.

Program ini didukung oleh dana CSR dari sektor swasta sebesar Rp 6 juta per unit, yang digunakan untuk mengurangi biaya konversi. Menurut Bambang, insentif ini sangat penting untuk mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik.

"Langkah ini tidak hanya mengurangi biaya konversi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap teknologi ramah lingkungan, mendukung pertumbuhan ekonomi hijau, dan memperkuat ketahanan energi nasional," tambah Bambang. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian ESDM dengan berbagai kementerian dan lembaga, yang membuka peluang baru bagi pengembangan keterampilan dan pekerjaan hijau (green jobs) di Indonesia.