Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Data Infovesta secara year to date (ytd) per Juni 2024, menyatakan kinerja unitlink berjenis pasar uang memberikan rata-rata imbal hasil (return) tertinggi dibanding jenis lain, yaitu sebesar 1,53%.

Adapun PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (MSIG Life) memiliki produk unitlink pasar uang yang menunjukkan kinerja positif per Juni 2024, yakni Excellink - Cash Fund.

"Produk tersebut memberikan imbal hasil sebesar 2,17% per Juni 2024," ujar Equity Research & UL Strategy Manager MSIG Life Wiratama kepada Kontan, Rabu (10/7).

Wiratama mengatakan pencapaian yang baik dari produk Excellink Cash Fund didukung oleh fleksibilitas pengelolaan investasi yang memaksimalkan alokasi pada berbagai instrumen pasar uang, seperti surat berharga jangka pendek maupun deposito.

Dia menerangkan unitlink pasar uang masih memiliki prospek yang baik ke depannya, terutama bagi investor dengan profil risiko yang relatif konservatif.

"Imbal hasil unitlink pasar uang diperkirakan masih berada di sekitar puncaknya sepanjang tahun ini," kata Wiratama.

Selain unitlink pasar uang, data Infovesta menerangkan unitlink pendapatan tetap juga mencetak rata-rata imbal hasil positif per Juni 2024 sebesar 0,13%. Namun, unitlink campuran tercatat terkontraksi 1,24%. Begitu juga dengan unitlink saham yang terkontraksi 1,97% per Juni 2024.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) mencatatkan kinerja positif lini bisnis asuransi kesehatan.

Wakil Presiden Direktur ACPI Nico Prawiro mengatakan sampai Juni 2024, sudah berhasil membukukan pendapatan premi untuk asuransi kesehatan sebesar Rp 54,8 miliar.

"Nilai itu naik sebesar 53%, jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 35,8 miliar," ucapnya kepada Kontan, Rabu (10/7).

Nico menyampaikan pihaknya menargetkan pendapatan premi dari lini bisnis asuransi kesehatan sampai akhir 2024 sebesar Rp 100 miliar.

Adapun sepanjang 2023, ACPI berhasil membukukan pendapatan premi asuransi kesehatan sebesar Rp 69 miliar.

"Jika merujuk pada proyeksi industri maupun hasil kinerja sepanjang 2023, kami optimistis untuk mencapai target premi asuransi kesehatan pada 2024," katanya.

Sampai Juni 2024, Nico menyebut ACPI membukukan pendapatan premi secara keseluruhan sebesar Rp 876 miliar. Nilai itu tercatat menurun sebesar 9%, jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya.

Pada periode yang sama tahun sebelumnya, dia mengatakan ACPI berhasil membukukan pendapatan premi secara total sebesar Rp 966 miliar.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kepemilikan perbankan atas surat berharga negara (SBN) mulai menyusut. Hal ini terjadi seiring dengan likuiditas bank yang tak selonggar tahun lalu.

Likuiditas perlahan mulai mengetat, tercermin dari loan to deposit ratio atau rasio pinjaman yang sudah naik ke level 84,80% per Mei 2024 dari 83,83% pada Desember 2023. LDR meningkat seiring dengan penyaluran kredit yang terus bertumbuh 12,15% yoy per Mei 2024.

Menurut data Kementerian Keuangan, penempatan dana perbankan di SBN sampai 8 Juli 2024 mencapai Rp 1.283,42 triliun, turun 25,54% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1.723,19 triliun.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan, penempatan dana Bank Mandiri secara konsolidasi pada SBN dan surat berharga lainnya mengalami penurunan 5,18% yoy di kuartal I-2024.

Pria yang akrab disapa Alus ini menjelaskan, sejalan dengan tren ekonomi yang membaik dan diikuti dengan pertumbuhan kredit yang positif, porsi penempatan dana pada surat berharga dapat terus berubah menyesuaikan dengan perubahan tren yang terjadi antara lain ekses likuiditas yang tersedia, demand dari client baik institutional maupun individual, risk appetite perbankan serta pertumbuhan kredit perbankan.

"Bank Mandiri secara aktif melakukan penempatan likuiditas pada instrumen SBN dan surat berharga lainnya sebagai salah satu alternatif instrumen aset produktif. Penempatan dana pada Surat Berharga Negara (SBN) dan surat berharga lainnya merupakan bagian dari strategi manajemen likuiditas (liquiditymanagement) dan optimalisasi asset liability management bank dengan menyesuaikan tren serta kondisi perekonomian," ungkapnya.

Lebih lanjut Alus menerangkan, penempatan likuiditas pada instrumen SBN dan surat berharga lainnya juga dilakukan dalam rangka mendapatkan imbal hasil yang optimal dengan tingkat risiko yang terukur.

"Adapun, penempatan dana pada instrumen surat berharga Bank Mandiri akan terus dioptimalkan dengan mengedepankan pengelolaan portfolio yang komprehensif dan memperhatikan prinsip-prinsip risiko yang prudent," imbuhnya.

Serupa, Ramon Armando, Corporate Secretary BTN juga mengatakan, hingga saat ini penempatan dana BTN di SBN mengalami penurunan namun tidak signifikan. Walau demikian, Ramon tak menjelaskan lebih detail berapa angka penurunannya.

"Hal ini disebabkan oleh beberapa hal di antaranya, valuasi dari surat berharga dalam hal ini pendapatan tetap yang menurun. Selain itu, kami masih konsisten dan memprioritaskan dalam mendukung program pemulihan ekonomi pemerintah melalui penyaluran kredit ke sektor dunia usaha/riil dan cenderung tidak menambah secara agresif (cenderung mempertahankan) kepemilikan SBN," jelasnya.

Ramon juga menyebut, tren penempatan di tahun ini akan cenderung tetap melihat siklus pemangkasan suku bunga global baru, akan dimulai pada akhir tahun ini. Pihaknya melihat Bank Indonesia baru akan memangkas suku bunga acuan di awal tahun depan sehingga pergerakan valuasi dari surat berharga pendapatan tetap akan cenderung tetap dengan imbal hasil SBN 10 tahun berada pada kisaran 6,8% s.d. 7.3% hingga akhir tahun ini.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tengah mempersiapkan pembentukan unit aktuaria.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pembentukan tersebut dilakukan berdasarkan mandat Pasal 192 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"OJK tengah melakukan langkah-langkah persiapan pembentukan Unit Aktuaria, di antaranya melalui pembentukan task force untuk target peluncuran pada 2025," ucapnya dalam keterangan resmi konferensi pers RDK OJK, Senin (8/7).

Ogi menerangkan salah satu langkah yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut, yakni melakukan kerja sama dengan unit aktuaria dari negara lain, termasuk Australian Government Actuary (AGA). Dia menyebut pertemuan antara OJK dan AGA telah dilakukan di Jakarta pada Mei 2024.

"Pertemuan itu dilakukan untuk mendalami tugas dan fungsi, struktur organisasi, proses bisnis, hingga rencana pengembangan SDM yang dimiliki AGA sebagai referensi untuk pembentukan Unit Aktuaria OJK," kata Ogi.

Sementara itu, Ogi menyebut saat ini OJK juga tengah mempersiapkan sejumlah aturan terkait industri perasuransian. Salah satunya, OJK sedang menyusun Rancangan Surat Edaran OJK (RSEOJK) Penilaian Kualitas Tagihan Subrogasi dan Suretyship oleh Perusahaan Asuransi/Syariah, serta Perusahaan Penjaminan/Syariah.

Dia mengatakan RSEOJK itu disusun dalam rangka meningkatkan proses underwriting atas risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan. Ogi menerangkan perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan akan menjadi salah satu lembaga jasa keuangan yang diwajibkan sebagai pelapor dalam SLIK.

Adapun penyusunan RSEOJK juga sebagai tindak lanjut amanat RPOJK tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK yang saat ini secara paralel sedang disusun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tengah menyusun Rancangan Surat Edaran OJK (RSEOJK) terkait Penilaian Sendiri Penerapan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan penyusunan RSEOJK itu sebagai tindak lanjut atas Pasal 86 POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

"Penyusunan RSEOJK itu bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam melakukan pelaporan Penilaian Sendiri yang wajib disampaikan setiap tahunnya," ucap Friderica dalam keterangan resmi konferensi pers RDK OJK, Senin (8/7).

Selain itu, Friderica menyampaikan OJK juga tengah menyusun RSEOJK terkait Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rencana dan Laporan Realisasi Rencana Literasi dan Inklusi Keuangan.

Dia bilang penyusunan RSEOJK itu sebagai tindak lanjut atas POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat. Selain itu, sebagai tindak lanjut atas POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

"RSEOJK tersebut akan menjadi pedoman bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam memenuhi kewajiban penyampaian laporan rencana dan laporan realisasi rencana kegiatan literasi dan inklusi keuangan," kata Friderica.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut ada 5 jenis permasalahan terbesar yang paling sering dilaporkan masyarakat dari sektor financial technology (fintech). Salah satunya, yakni terkait perilaku petugas penagihan.

"Adapun 5 jenis permasalahan terbesar dari sektor fintech, yaitu perilaku petugas penagihan, kegagalan/keterlambatan transaksi, fraud external, penyalahgunaan data pribadi, dan permasalahan bunga/denda/pinaliti," ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi dalam lembar jawaban konferensi pers RDK OJK, Selasa (9/7).

Friderica mengatakan berdasarkan data layanan konsumen, terdapat 5.047 pengaduan terkait fintech yang masuk melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) OJK sejak 1 Januari 2024 hingga 30 Juni 2024. Khusus pengaduan perilaku petugas penagihan, tercatat ada 3.017 pengaduan.

Pelanggaran perilaku petugas penagihan yang paling banyak terjadi berupa penggunaan kata-kata kasar dan penagihan dengan kalimat ancaman. Untuk menanggapinya, menurutnya OJK senantiasa melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh PUJK dalam menjalankan tugas.

Di sisi lain, OJK menemukan sebanyak 411 pengaduan berindikasi pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen, khususnya terkait perilaku petugas penagihan, selama Semester I-2024.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membebaskan keputusan para mantan karyawan PT Asuransi Jiwa Wanaartha (Wanaartha Life) yang menempuh jalur hukum terkait keputusan tim likuidasi dalam pembayaran atas hak gaji terutang, uang pesangon, dan uang penghargaan masa kerja dari aset yang dilikuidasi.

Tim likuidasi menyatakan hanya bisa membayar kewajiban kepada karyawan sebesar 0,06% dari total semua kewajiban. Padahal sebelumnya tim likuidasi menjanjikan pembayaran 100%, kemudian diturunkan menjadi 70%.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan bahwa langkah yang dilakukan oleh karyawan Wanaartha Life memang menjadi haknya. Di mana, upaya hukum merupakan salah satu alternatif yang bisa ditempuh.

"Kami sudah lakukan seperti itu, kalau mereka yang enggak puas ya mereka (menempuh) jalur hukum silakan saja. Nanti kita tunggu hasilnya. Memang hukum di Indonesia memberikan kewenangan orang untuk melaporkan. Silakan saja dilaporkan," kata Ogi di Yogyakarta, Senin (8/7).

Ia juga menegaskan bahwa selama ini segala keputusan OJK sudah melalui prosedur yang ada. Mulai dari pemberian sanksi surat peringatan sebanyak tiga kali kepada Wanaartha Life, kemudian pembatasan kegiatan usaha, sampai kepada Rancangan penyehatan keuangan (RPK) yang dicabut.

Sebelumnya, 19 mantan karyawan Wanaartha Life lewat kuasa hukumnya melayangkan gugatan terhadap tim likuidator yang ditunjuk untuk mengurus aset-aset Wanaartha Life dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Direktorat Pengawasan Khusus Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun IKNB.

Adapun gugatan tersebut terdaftar pada 25 Maret 2024 di SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 299/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menargetkan pertumbuhan volume penjualan untuk produk bancassurance sebesar 100% pada 2024. Targetnya bisa tumbuh dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Target tersebut diharapkan akan berkontribusi pada pendapatan berbasis komisi atau Fee Based Income (FBI) dari bancassurance yang diharapkan meningkat 53% pada akhir 2024.

SEVP Retail Banking Bank Muamalat, Dedy Suryadi Dharmawan mengatakan, bancassurance merupakan produk yang akan digencarkan penjualannya pada tahun ini. Pihaknya optimistis dapat mencapai target yang dicanangkan mengingat potensi pasar yang masih terbuka lebar.

“Portofolio produk bancassurance di Bank Muamalat terus tumbuh setiap tahunnya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini didorong oleh kesadaran nasabah akan pentingnya investasi dan perencanaan keuangan yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (10/7).

Produk asuransi yang ditawarkan cukup beragam. Antara lain asuransi untuk kebutuhan dana pendidikan anak, asuransi yang menggabungkan antara proteksi jiwa dengan investasi, hingga produk asuransi unit link syariah dengan pembayaran premi/kontribusi secara berkala dalam mata uang USD.

Pionir bank syariah di Tanah Air ini pun menyiapkan sejumlah strategi. Di antaranya dengan melengkapi rangkaian produk Bancassurance yang tersedia untuk menjangkau dan memenuhi kebutuhan segmen nasabah yang lebih luas.

Bank Muamalat juga meningkatkan kapasitas tenaga pemasar dalam hal pengetahuan produk dan kemampuan analisa. Tujuannya agar tenaga pemasar dapat merekomendasikan produk yang tepat sesuai kondisi dan kebutuhan nasabah.

Selain itu, Bank Muamalat juga akan memperbanyak kegiatan customer gathering sebagai media sosialisasi produk, sekaligus literasi keuangan untuk nasabah yang dirangkaikan dengan program-program promosi yang menarik.

“Kami juga akan mengevaluasi sistem dan prosedur yang terkait dengan produk bancassurance guna memastikan nasabah mendapatkan customer experience yang baik dan berkualitas, dengan tetap menerapkan prinsip transparansi dan kehati-hatian,” tandas Dedy.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia (BBNI) dikabarkan bakal hengkang dari Bank Syariah Indonesia (BRIS) dengan melepas saham atau mendivestasi saham BRIS kepada investor. Aksi itu dilakukan untuk modal ekspansi.

Menanggapi hal tersebut, Corporate Secretary Bank BNI Okki Rushartomo Budiprabowo memberikan penjelasan ke bursa bahwa, BNI sebagai salah satu pemegang saham pengendali Bank Syariah Indonesia selalu berkomitmen untuk dapat berkontribusi terhadap pengembangan perseroan, dan industri syariah termasuk melalui pelaksanaan aksi korporasi.

"Kalau BNI akan melakukan aksi korporasi, sebagai perusahaan terbuka, tentu BNI akan melaksanakan proses dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, dan akan tunduk pada ketentuan dan/atau peraturan berlaku termasuk pelaksanaan keterbukaan informasi," kata Okki dalam rilis resminya, Rabu (10/7).

Jika dilihat dari data RTI Business, saat ini BNI menggenggam 23,24% dengan jumlah 10,72 miliar saham BSI. Selain BNI, pengendali BSI antara lain Bank BRI dengan porsi 7,09 miliar lembar setara 15,38%. Bank Mandiri mengempit 23,74 miliar saham selevel dengan 51,47%. Pemerintah negara Indonesia mengemas 1 saham BSI. Dan, publik menggenggam 4,55 miliar saham alias 9,91%.

Sebelumnya, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, BNI akan melepas saham BRIS secara bertahap. BNI masih akan mempertahankan kepemilikan saham BRIS, namun tidak sebesar saat ini.

"Ya kalau kita sih mungkin sementara tidak besar. Mungkin sekitar 5% cukuplah. Intinya kami masih ingin punya saham BSI, tapi kalau memang nanti kita butuh modal untuk yang lain, pasti kita akan jual sebagian saham BSI. Kita kan ekspansi mungkin ke BNI Life atau BNI Asset Management, nanti kan sebagian kita akan alihkan ke tempat itu,” jelasnya.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Maybank Sekuritas Indonesia (Maybank Sekuritas) resmi meluncurkan aplikasi online trading terbaru yakni Maybank Trade ID. Anak usaha Bank Maybank ini menargetkan peningkatan nasabah baru sebesar 20%-30% pada 2024.

Presiden Direktur Maybank Sekuritas, Wilianto le, melihat bahwa jumlah nasabah ritel di Indonesia kian bertambah sehingga perlu ada layanan digital untuk mengakomodasinya. Dengan melihat peluang itulah, pihaknya berinisiatif menyediakan layanan aplikasi digital yang lebih up-to-date dengan kebutuhan nasabah ritel.

“Maybank Trade ID yang hari ini diluncurkan tidak hanya memiliki kulit yang berbeda dari Maybank Trade ID Classic yang sebelumnya, tapi kami juga telah mengkurasi fitur-fitur inovatif yang dibutuhkan oleh nasabah ritel kami,” kata Wilianto dalam acara Peluncuran Maybank Trade ID di Jakarta, Rabu (10/7).

Di kesempatan yang sama, Product Development Lead Maybank Sekuritas, Gerry Immanuel mengungkapkan perbedaan aplikasi yang baru diluncurkan ini dengan Maybank Trade ID Classic yang sudah berada di Indonesia selama kurang lebih 14 tahun.

Ia mengatakan aplikasi ini dikembangkan untuk menyasar segmen generasi muda, terutama generassi milenial. Sehingga tampilan UI UX dibuat lebih menarik dan menyenangkan untuk dieksplor oleh nasabah.

“Aplikasi ini membawa fitur-fitur inovatif seperti price alert, biometric login, push notification, dan insight & news. Pangsa pasar kami ini juga banyak didominasi oleh pemula, sehingga kami menambahkan beberapa fitur fundamental dan teknikal yang dapat membantu keputusan investasi mereka," pungkas Gerry.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Muamalat Tbk buka suara merespons pernyataan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Nixon L.P. Napitupulu terkait batalnya proses akuisisi Bank Muamalat.

Corporate Secretary Bank Muamalat Hayunaji menyampaikan, hingga saat ini, Bank Muamalat belum menerima informasi resmi terkini terkait rencana merger antara Bank Muamalat dengan BTN Syariah.

Hal ini disebut Hayunaji merupakan ranah dari BPKH selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Muamalat.

"Dan kami akan mengikuti arahan dari PSP. Kami mengapresiasi upaya semua pihak dalam proses rencana merger antara Bank Muamalat dengan BTN Syariah," ujar Hayunaji kepada kontan.co.id, Rabu (10/7).

Pihaknya memandang, merger merupakan salah satu aksi korporasi yang bersifat non-organik yang terpisah dari kegiatan organik atau business as usual.

"Dengan demikian, hal ini tidak berdampak dan tidak mengganggu business as usual, baik dalam kegiatan bisnis maupun operasional Bank Muamalat," katanya.

Lebih lanjut Hayunaji menerangkan, Bank Muamalat senantiasa fokus pada kepentingan nasabah dan pemegang saham, khususnya dalam melayani aktivitas perbankan sehari-hari dengan mengedepankan tata kelola yang baik dan sesuai peraturan yang berlaku.

Sebelumnya, BTN memang menargetkan due diligence terhadap Bank Muamalat rampung pada April 2024 lalu. Namun, hal tersebut tak kunjung rampung, sehingga memunculkan rumor batalnya aksi akuisisi tersebut.

Aksi korporasi ini sebagai bagian dari upaya pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) mereka yakni BTN Syariah menjadi bank umum syariah (BUS).

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7) menyampaikan bahwa, BTN sudah berkonsultasi dengan pemegang saham dalam hal ini kementerian BUMN, juga sudah menyampaikan ke OJK bahwa BTN tidak akan meneruskan proses akuisisi Bank Muamalat.

"Pada dasarnya kami memang tetap harus menjaga kesepakatan bersama Bank Muamalat, tapi secara umum dapat kami sampaikan dan kami juga sadah konsultasi ke pemegang saham dalam hal ini pak Menteri BUMN dan Pak Wamen dan kami juga sudah sampaikan ke OJK. Cuma kami belum lakukan keterbukaan informasi bahwa kami tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat dengan berbagai alasan yang bisa kami sampaikan saat rapat tertutup bersama DPR," kata Nixon.

Lebih lanjut Nixon menyebut, BTN telah melakukan due diligence dengan Bank Muamalat sejak awal tahun 2024 ini, namun seiring dengan berjalannya proses due diligence BTN akhirnya mengambil keputusan untuk tidak meneruskan proses akuisisi.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - BOGOR. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) terus mendukung sektor usaha di Tanah Air lewat pembiayaan Ultra Mikro (UMi), salah satunya usaha pertanian.

Direktur Kerjasama, Pendanaan, dan Pembiayaan PIP Muhammad Yusuf mengatakan bahwa sejak tahun 2017 hingga saat ini, pihaknya telah menggelontorkan Rp 38 triliun untuk pembiayaan program Ultra Mikro (UMi).

"Ada sekitar 3 juta tani yang kita berikan pembiayaan sejak tahun 2017. Jadi program UMi yang kami jalankan itu menyasar semua UMKM meskipun sebagian besar sektor perdagangan tapi kita juga sedang prioritaskan untuk pertanian," ujarnya saat ditemui di Desa Sukawangi, Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/7).

Yusuf mengungkapkan, dari 3 juta usaha tani yang telah diberikan pembiayaan, nilainya ditaksir mencapai Rp 900 miliar dan telah menjangkau seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

"Jadi kita mencari penyalur yang menyalurkan pembiayaan atau modal usaha ke petani," ungkap dia.

Yusuf menuturkan, di tahun 2024 ini PIP menargetkan pembiayaan untuk program UMi menjangkau 2,2 juta orang dengan nilai mencapai sekitar Rp 8 triliun - Rp 9 triliun. Dia bilang, hingga Juni 2024 pembiayaan yang telah tersalurkan mendekati 50%, atau diperkirakan nilainya mencapai Rp 3 triliun.

"Kita belom close ya, close itu tanggal 15 Juli sehingga angkanya baru perkiraan, kalau perkiraan kita sudah sampai Rp 3 triliun lebih, karena program ini tujuannya untuk memberikan modal usaha sehingga kita targetnya bukan rupiah tapi target orang yang terbiayai. Perkiraan orang yang terbiayai dilaporan Juni sekitar 950 ribuan," tuturnya.

Lebih lanjut, Yusuf menambahkan, pembiayaan UMi yang dilakukan PIP sifatnya hanya melengkapi industri pembiayaan di Indonesia, atau memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tak terjangkau oleh industri pembiayaan lainnya.

"Sehingga target yang telah dirancang tidak harus dipaksakan," tandasnya.