Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - NEW DELHI. India akan melakukan perubahan signifikan terhadap pajak atas keuntungan dari investasi saham dan derivatif saham. Ini adalah langkah pertama kalinya dalam beberapa dekade, sebagai upaya untuk mengekang lonjakan perdagangan spekulatif dengan nilai US$ 5 triliun.

Pemerintah menaikkan pungutan atas saham-saham yang dimiliki kurang dari 12 bulan menjadi 20%, kenaikan ini pertama kali sejak tahun 2008. Sementara saham yang dimiliki lebih dari satu tahun akan dinaikkan menjadi 12,5% dari 10%. Pajak transaksi sekuritas atas opsi saham juga dinaikkan menjadi 0,1% sementra kontrak berjangka dikenakan 0,02%. Kebijakan ini akan efektif mulai bulan Oktober.

Untuk meredam dampaknya pada investor kecil, batas pembebasan capital gain yang memenuhi syarat pembebasan pajak dinaikkan menjadi 125.000 rupee dari sebelumnya 100.000 rupee.

Lonjakan volume derivatif saham India mencapai angka tertinggi di dunia. Kondisi ini memicu kekhawatiran bisa menghambat anggaran rumah tangga tidak untuk keperluan produktif tapi hanya investasi spekulatif.

Naluri perjudian

"Sebagai investor saham, tak bisa senang dengan naiknya pajak atas keuntungan jangka panjang dan pendek," ujar Arun Chulani, pendiri First Water Capital dikutip Bloomberg. Sebab kata dia, India dalam periode emas dan bersaing mendapatkan modal asing dari negara berkembang lainnya.

Pejabat pemerintah India telah berulang kali memberikan peringatan dalam beberapa bulan terakhir atas partisipasi ritel yang signifikan dalam perdagangan derivatif. Dimana Survei Ekonomi Kementerian Keuangan pada Senin (22/7) memperingatkan, masuknya investor ini kemungkinan besar didorong oleh naluri perjudian manusia.

Awal tahun ini, regulator pasar turun tangan untuk meredam pasar IPO, dan baru-baru ini meminta pialang saham untuk menerapkan mekanisme pencegahan dan mendeteksi penipuan.

Saham di India memang menjadi penerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, aliran dana lokal dan pertumbuhan laba perusahaan cukup kuat. Pemerintah juga mempertahankan fokusnya pada belanja infrastruktur serta komitmennya terhadap konservatisme fiskal.

"Perubahan pajak tidak berdampak signifikan terhadap sentimen pasar," kata Vikas Khemani, Pendiri dan Kepala Investasi Carnelian Asset Management & Advisors. Dia menyebut, akan tetap percaya diri dalam berinvestasi di India. Tapi momentum perdagangan derivatif ekuitas mulai mereda.

Sumber: Reuters | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - LONDON. Badan Pemantau Uni Eropa melaporkan Senin (22/7) lalu menjadi hari terpanas yang pernah tercatat.

Rekor tersebut terakhir kali terjadi selama empat hari berturut-turut pada awal Juli 2023. Sebelumnya, hari terpanas terjadi pada Agustus 2016.

“Senin yang lalu mungkin telah mencetak rekor global baru untuk suhu rata-rata global absolut terpanas yang pernah ada,” kata ilmuwan iklim Karsten Haustein dari Universitas Leipzig di Jerman seperti dikutip dari Reuters.

Dalam beberapa hari terakhir, kota-kota di Jepang, Indonesia, dan Tiongkok mencatat rekor suhu panas tertinggi. Negara-negara Teluk juga mengalami kepanasan karena indeks panas yang melebihi 60 derajat Celcius. Sementara itu suhu di beberapa wilayah Eropa sudah melampaui 45 derajat Celcius.

Ilmuwan menyebut, perubahan iklim, yang dipicu oleh pembakaran bahan bakar fosil adalah penyebab utama situasi ini. Namun ini berbeda dari tahun lalu, ketika perubahan iklim dikombinasikan dengan pola iklim El Nino yang menghasilkan rekor harian baru.

“Luar biasa, rekor tersebut dipecahkan saat dunia sudah berada dalam wilayah netral dan tidak terdampak El Nino,” tandasnya.

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Dalam dunia politik Amerika Serikat, Pemilihan Presiden 2024 menjadi salah satu momen penting yang akan menentukan arah masa depan negara tersebut.

Pertarungan kali ini mempertemukan Wakil Presiden Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump, dalam sebuah kompetisi yang sarat dengan isu-isu krusial dan dinamika politik yang kompleks.

Kamala Harris, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden di bawah pemerintahan Joe Biden, kini maju sebagai kandidat Presiden dari Partai Demokrat.

Dengan latar belakang sebagai mantan Jaksa Agung California, Harris memiliki rekam jejak yang kuat dalam bidang hukum dan keadilan sosial.

Akses Aborsi

Salah satu kebijakan utama yang diusung oleh Harris adalah peningkatan akses aborsi. Dalam beberapa tahun terakhir, isu ini telah menjadi topik hangat di Amerika Serikat, terutama setelah Mahkamah Agung yang didominasi oleh hakim konservatif membatalkan hak aborsi secara nasional.

Harris berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak reproduksi wanita dan memastikan bahwa setiap wanita memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang mereka butuhkan.

Kemudahan Pembentukan Serikat Pekerja

Harris juga berjanji untuk mempermudah pekerja dalam membentuk serikat pekerja. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memberikan mereka kekuatan lebih dalam negosiasi dengan perusahaan.

Dalam era di mana kesenjangan ekonomi semakin lebar, kebijakan ini mendapat banyak dukungan dari kalangan pekerja.

Penanganan Kekerasan

Selain itu, Harris menekankan pentingnya penanganan kekerasan menggunakan senjata api. Amerika Serikat telah lama menghadapi masalah ini, dengan tingginya angka penembakan massal dan kekerasan senjata lainnya.

Harris berencana untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam pengawasan senjata api dan memperkuat sistem pemeriksaan latar belakang bagi pembeli senjata.

Donald Trump: Kampanye dan Strategi

Di sisi lain, Donald Trump, yang merupakan kandidat dari Partai Republik, kembali mencalonkan diri setelah sebelumnya menjabat sebagai Presiden pada periode 2017-2021.

Kampanye Trump kali ini difokuskan pada kritik terhadap pemerintahan Biden-Harris dan janji untuk mengembalikan "kejayaan Amerika".

Salah satu isu utama yang diangkat oleh Trump adalah kebijakan imigrasi. Trump mengkritik tajam penanganan pemerintahan Biden-Harris terhadap lonjakan imigran di perbatasan selatan dengan Meksiko.

Trump berjanji untuk memperketat kebijakan imigrasi dan memperkuat keamanan perbatasan.

Trump juga menantang Harris untuk berdebat secara langsung beberapa kali. Menurutnya, debat akan menjadi ajang yang tepat untuk menunjukkan perbedaan kebijakan dan visi antara kedua kandidat.

Trump mengklaim bahwa kebijakan Harris tidak jauh berbeda dengan Biden, sehingga dia yakin dapat mengalahkannya dalam debat publik.

Setelah Joe Biden mengundurkan diri dari pencalonan, Partai Demokrat dengan cepat menyatukan dukungan di belakang Kamala Harris. Dukungan ini terlihat dari cepatnya Harris mendapatkan dukungan mayoritas delegasi dalam konvensi partai yang akan datang.

Para pemimpin utama Partai Demokrat, termasuk Chuck Schumer dan Hakeem Jeffries, secara terbuka menyatakan dukungan mereka untuk Harris.

Konsolidasi Dukungan

Keberhasilan Harris dalam mengonsolidasikan dukungan partai menjadi salah satu faktor penting dalam kampanye ini.

Dengan dukungan dari tokoh-tokoh utama partai dan dana kampanye yang signifikan, Harris memiliki modal yang kuat untuk bersaing melawan Trump.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJBC) Kementerian Keuangan melihat masih banyak peluang ekstensifikasi atau pengenaan barang kena cukai (BKC) di Indonesia.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Iyan Rubiyanto mengatakan pengenaan cukai juga bisa juga menyasar kepada hobi-hobi orang kaya, termasuk olahraga golf.

"Itu salah satunya kemewahan itulah yang kita mungkin kita jadi basis untuk kita bisa mengenakan cukai. Dan itu sudah masuk, untuk keadilan kan dia masuk," ujar Iyan dalam acara Kuliah Umum PKN STAN, belum lama ini.

Apabila pemerintah benar-benar akan menyasar pengenaan cukai terhadap hobi-hobi orang kaya tersebut, maka akan masuk dalam kategori pengenaan cukai terhadap jasa.

Hingga saat ini, memang Indonesia belum bisa mengenakan cukai terhadap jasa seperti di negara lain. Hal ini mengingat berdasarkan Undang-Undang Cukai, pengenaan cukai hanya ditujukan terhadap barang saja.

Namun, Pengamat Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai pengenaan cukai terhadap jasa sangat mungkin diterapkan di Indonesia.

"Sangat memungkinkan. Di negara lain, cukai atas jasa adalah suatu hal yang umum," kata Fajry.

Asal tahu saja, pengenaan cukai terhadap jasa ternyata sudah diterapkan oleh negara-negara di ASEAN. Sebut saja, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, Malaysia dan Myanmar.

Untuk di negara Thailand, Kamboja dan Laos, jasa yang sudah dikenakan cukai antara lain klub malam dan diskotik, jasa telepon dan perjudian. Sementara di negara Vietnam, jasa kena cukai ditujukan kepada klub malam dan diskotik, serta perjudian.

Kemudian, Malaysia hanya mengenakan jasa kena cukai terhadap perjudian, serta Myanmar hanya dikenakan terhadap jasa klub malam dan diskotik.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, jumlah penumpang harian kereta cepat Whoosh belum mencapai target.

Pria yang kerap disapa Tiko ini menjelaskan, jumlah penumpang harian Whoosh sempat mencapai 24.000 penumpang per hari. Adapun jumlah penumpang per hari ditargetkan mencapai 29.000 penumpang per hari.

"Jadi itu sudah mendekati lah. Kita kejar untuk mencapai target yang sesuai proyeksi awal harusnya 2 tahun sampai 3 tahun bisa kita kejar," ujar Tiko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (24/7).

Selain itu, akan ada penambahan frekuensi perjalanan per harinya. Saat ini terdapat 48 perjalanan per hari. Nantinya frekuensi perjalanan Whoosh ditambah menjadi 62 perjalanan per hari.

"Jadi frekuensi kita tambah. Harapannya penumpangnya juga makin banyak," ucap Tiko.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, kedatangan dirinya ke Istana Kepresidenan karena Presiden Jokowi ingin mengetahui perkembangan kinerja Whoosh.

Selain itu, juga dibahas terkait dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah, misalnya jalan akses dan lainnya. Kemudian juga membahas soal kerja sama dengan Tiongkok kedepannya karena Tiongkok memiliki pengalaman terkait masalah keamanan maupun operasional pelayanan.

"Beliau ingin melihat tren penumpang gimana, kemudian terkait infra, jalan akses, semua dievaluasi," ucap Dwiyana.

Sebelumnya, General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, pada bulan Juni, rata-rata jumlah penumpang Whoosh per hari mencapai 17.200 penumpang. Jumlah ini meningkat 3% jika dibandingkan rata rata harian penumpang di bulan Mei sebanyak 16.700 penumpang.

Adapun, jumlah penumpang per hari pada bulan April sebanyak 13.600 penumpang per hari.

Inovasi seperti batal dan ubah jadwal secara online, penerapan tarif dinamis, layanan pemesanan rombongan, Frequent Whooser Card, Contact Center yang dapat diandalkan, kerjasama destinasi wisata, integrasi antarmoda yang terus bertambah juga menjadi faktor-faktor penting yang mempengaruhi peningkatan jumlah penumpang Whoosh secara bertahap.

“KCIC akan terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk menghadirkan inovasi dan peningkatan layanan. Harapannya, akan semakin banyak masyarakat yang akan beralih dari transportasi pribadi ke transportasi publik yang ramah lingkungan,” jelas Eva.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - LONDON. Informa Plc telah setuju untuk membeli pemilik Cannes Lions Festival, Ascential seharga 1,2 miliar pound setara dengan US$ 1,6 miliar. Ascential, yang memiliki acara fintech Money20/20, mengatakan telah menerima tawaran tunai yang akan direkomendasikan.

Perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan, intelijen bisnis dan pameran Inggris mengatakan akan memperluas kedua acara tersebut ke lebih banyak sektor dan mempercepat pertumbuhan, dibantu oleh platform data pihak pertama dan pemahaman tentang sektor pemasaran dan fintech.

Perusahaan ini telah setuju untuk membayar 568 pence per saham, mewakili premi 53% pada harga penutupan 371 pence pada hari Senin (22/7).

Informa mengumumkan kesepakatan tersebut bersamaan dengan hasil semester pertama yang menunjukkan pertumbuhan laba operasional sebesar 18,8% dan pertumbuhan pendapatan sebesar 11%.

Kinerja yang kuat memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan ekspektasinya selama setahun penuh. Laba operasional yang disesuaikan akan berada di atas pedoman saat ini, yang mencapai 970 juta pound, dan sekarang bisa mencapai 1 miliar pound

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah menyelesaikan pembangunan Inpres Jalan Daerah (IJD) TA 2023 di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Papua.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pelaksanaan IJD mengacu pada Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Pada TA 2023, Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,6 triliun secara nasional untuk penanganan 2.873 km jalan daerah di seluruh Indonesia.

Ruang Lingkup dan Anggaran Proyek IJD 2023

"IJD menangani ruas jalan Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang rusak dan menghubungkan kawasan-kawasan produksi seperti pertanian, wisata, serta transportasi logistik seperti pelabuhan. Untuk tahun 2024, IJD masih terus dilanjutkan dengan anggaran sekitar Rp15 triliun (nasional)," ungkap Menteri Basuki.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jayapura, Benyamin E. Pesurnay, menyampaikan bahwa IJD TA 2023 di Provinsi Papua tersebar sebanyak empat ruas di dua kabupaten, yaitu Ruas Trans Woor - Bewan di Kabupaten Keerom dan Pelebaran Jalan Menuju Standar di Lingkar Biak Utara II, III, dan IV di Kabupaten Biak Numfor.

Detil Proyek di Provinsi Papua

"Total panjang jalan yang ditangani melalui IJD TA 2023 adalah 22 km. Di Kabupaten Keerom sepanjang 10 km dan di Kabupaten Biak Numfor sepanjang 12 km. Adapun total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp134,84 miliar," jelas Benyamin.

Penanganan IJD di Provinsi Papua dinilai sangat bermanfaat untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dari dan menuju perbatasan, mempercepat distribusi logistik dan sentra pertanian, serta mendukung akses pariwisata.

Manfaat Proyek IJD bagi Masyarakat Papua

"Ruas jalan Trans Woor – Bewan di Kabupaten Keerom terkoneksi langsung dengan ruas jalan Nasional Kota Jayapura/ Kabupaten Keerom – Arso, sehingga IJD bermanfaat untuk mendukung aksesibilitas antar wilayah dan juga menghubungkan ke kawasan perbatasan Papua Nugini. Di Keerom juga terdapat food estate dan kawasan sentra pertanian, sehingga IJD mempermudah distribusi ke kawasan tersebut," tambah Benyamin.

"Penanganan IJD di Lingkar Biak Utara juga menghubungkan Kabupaten Biak Numfor dengan Supiori sehingga memperpendek jarak tempuh kawasan dan mempermudah distribusi logistik. IJD juga bermanfaat untuk mendukung akses pariwisata serta event-event nasional maupun internasional di Biak, seperti Sail Teluk Cendrawasih," tambah Benyamin lagi.

Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah X (Keerom) Provinsi Papua, Yohanis Berechmans Melsasail, menambahkan bahwa pelaksanaan IJD di Provinsi Papua dimulai pada September 2023 dan selesai pada Desember 2023.

BPJN Jayapura berharap keberadaan jalan ini dapat mendukung aktivitas masyarakat, baik untuk transportasi, distribusi, kesehatan, hingga pendidikan.

"Tujuan kami tentunya untuk layanan masyarakat. Dengan selesainya IJD ini, kami berharap masyarakat dapat merasakan kehadiran negara di daerah perbatasan atau kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Terlebih, jalan eksisting dibangun secara lapen (lapis penetrasi) dengan kondisi rusak ringan hingga rusak berat, mulai dari bergelombang hingga berlubang. Sehingga, aktivitas masyarakat, termasuk anak-anak sekolah menjadi sulit. Sekarang, setelah dilakukan peningkatan perkerasan jalan dan bahu jalan, sudah lebih baik. Mudah-mudahan aktivitas masyarakat menjadi lebih lancar dan cepat," ujar Yohanis.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - FRANKFURT. Deutsche Bank membukukan kerugian pertama kali dalam empat tahun. Kerugian yang dialami bank pemberi pinjaman terbesar di Jerman ini mengakhiri rentetan keuntungan setelah 15 kuartal berturut-turut berada dalam kondisi buruk.

Ini merupakan kemunduran bagi perubahan haluan bank di bawah pimpinan CEO Deutsche Bank Christian Sewing. Deutsche harus menyisihkan € 1,3 miliar setara dengan US$ 1,41 miliar sebagai provisi untuk gugatan investor yang berlarut-larut atas akuisisi Postbank.

Pada kuartal II tahun ini, kerugian bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham sebesar € 143 juta. Padahal pada periode sama pada tahun sebelumnya Deutsche Bank masih membukukan laba sebesar € 763 juta euro. Namun, realisasi kerugian ini masih lebih baik dari perkiraan pasar yang memproyeksikan kerugian sekitar € 280 juta.

Bank tersebut juga meningkatkan perkiraan penyisihan kerugian kredit selama setahun penuh. Kepala keuangannya kepada Bloomberg TV mengatakan, tidak akan melakukan pembelian kembali saham kedua tahun ini.

Namun para eksekutif Deutsche berusaha menjelaskan bahwa kuartal ini merupakan sebuah penyimpangan dan pada jalur yang tepat untuk memenuhi targetnya.

"Kerugian itu semata-mata karena ketentuan hukum," tulis Sewing dalam memo kepada karyawannya dikutip Reuters. Dia mengatakan kekuatan operasional Deutsche Bank masih terbukti dan akan memenuhi targetnya.

Pendapatan kuartalan bank tersebut merupakan bagian dari serangkaian laporan dari bank-bank terbesar di Eropa, karena investor masih mengamati apakah keuntungan dari suku bunga yang lebih tinggi sudah tidak ada lagi. Selain itu investor juga melihat gejolak politik di Perancis, Inggris, dan AS yang bisa membebani kinerja bank.

Masalah hukum di Deutsche berpusat pada Postbank dimana jutaan klien yang berakar pada sistem pos di negara tersebut mulai diakuisisi Deutsche pada krisis keuangan global tahun 2008.

Dengan pembelian tersebut, Deutsche berupaya memperluas jangkauannya di Jerman dengan aliran pendapatan tetap setelah bertahun-tahun melakukan ekspansi internasional yang pesat.

Sebaliknya, Postbank menjadi sumber keluhan konsumen dalam pengawasan peraturan, memiliki konflik perselisihan perburuhan, dan memiliki tuntutan hukum yang memakan waktu lama dan mahal.

Gugatan tersebut karena Deutsche diklaim kurang membayar pembelian Postbank. Sementara Deutsche pada bulan April membantah keras klaim tersebut. Namun akhirnya Deutsche memutuskan untuk memberikan penyisihan sebesar € 1,3 miliar untuk kasus tersebut. Ini adalah langkah mengejutkan yang membuat investor lengah dan mengakibatkan penurunan saham sebesar 9%.

Hal ini terjadi ketika Deutsche menavigasi perekonomian yang lemah di pasar dalam negerinya, dimana bank sentral negara tersebut pada minggu ini memperingatkan bahwa pertumbuhannya lebih lambat dari yang diperkirakan dan harapan akan pemulihan industri dalam waktu dekat telah berkurang.

Sementara itu, para regulator telah memperingatkan bahwa tahun 2024 akan kurang menguntungkan bagi keuntungan bank-bank Jerman karena krisis properti yang membebani dan kredit macet.

Deutsche juga berusaha memangkas biaya untuk memenuhi target tahun 2025, yang menurut sebagian besar analis akan sulit dicapai.

Pencari nafkah terbesar Deutsche pada kuartal kedua adalah investment banking yang berada di dari Sydney hingga New York. Pendapatan naik 10% dari tahun sebelumnya, sesuai dengan ekspektasi analis. Namun angka tersebut berada di bawah hasil BNP Paribas Perancis yang pada Rabu melaporkan kenaikan pendapatan 12%. Pesaing besarnya di AS juga melonjak lebih dari 30%.

Berbeda dengan investment banking, pendapatan divisi perbankan lain seperti ritel dan korporasi Deutsche turun.

Bisnis investment banking kini menjadi pilar kekuatan dengan pendapatan meningkat sebesar 88%, dibandingkan dengan ekspektasi meningkat sebesar 66% dan melampaui keuntungan pesaing besar di AS.

Pendapatan dari pendapatan tetap dan perdagangan mata uang, salah satu bisnis bank terbesar, turun 3%, sedikit lebih buruk dari perkiraan penurunan hampir 2%. Angka tersebut naik 5% untuk bank-bank AS, menurut Jefferies.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian membeberkan mengenai rencana penerapan pajak karbon di Indonesia.

Deputi Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan, pajak karbon akan diterapkan pertama kali atas subsektor pembangkit listrik atau dalam hal ini adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Pada tahap awal RPP peta jalan pajak karbon diusulkan cukup mengatur terkait penerapan pajak karbon bagi subsektor pembangkit listrik untuk mendukung dan menyesuaikan dengan peta jalan perdagangan karbon yang sudah ada," ujar Elen dalam Webinar, Selasa (23/7).

Sementara pada tahap kedua, implementasi pajak karbon rencananya akan dikenakan terhadap bahan bakar fosil yang digunakan kendaraan.

Elen menyebut, pengenaan pajak karbon atas sektor pembangkit listrik dan transportasi sudah mencakup 39% dari total emisi karbon di Indonesia.

"Pengenaan atas kedua sektor ini diharapkan dapat mencakup sekitar 71% jumlah emisi dari sektor energi, yaitu 48% dari pembangkit dan 23% dari transportasi. Ini sekitar 39% dari total emisi Indonesia," kata Elen.

Asal tahu saja, aturan terkait implementasi pajak karbon diperkuat melalui pengesehan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Adapun tujuan pengenaan pajak karbon ini bukan hanya menambah penerimaan negara semata, melainkan sebagai instrumen pengendalian iklim dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip pencemar membayar (polluter pays principle).

Sejatinya dengan adanya UU HPP tersebut, pemerintah bisa menerapkan pajak karbon atas PLTU batubara pada 1 April 2022. Sementara tarif pajak karbon yang diatur dalam UU HPP adalah senilai Rp 30 per kilogram CO2 ekuivalen.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - SAN FRANCISCO. CEO Tesla Elon Musk meminta pendapat kepada pengguna di platform media sosial X apakah pembuat mobil listrik harus menginvestasikan US$ 5 miliar pada startup kecerdasan buatan xAI. Mayoritas nitizen yang mengikuti pemungutan suara mendukung investasi.

“Persetujuan dewan dan suara pemegang saham diperlukan, jadi ini hanya untuk menguji keadaan,” kata Musk mengenai jajak pendapat tersebut. Tesla mencatatkan margin keuntungan terendah dalam lima tahun karena pemotongan harga dan peningkatan pengeluaran untuk proyek AI.

Selama panggilan konferensi Tesla, Musk mengatakan xAI akan membantu dalam memajukan teknologi self-driving dan membangun pusat data Tesla yang baru. Dia menambahkan ada peluang untuk mengintegrasikan chatbot xAI, Grok, dalam perangkat lunak Tesla.

Hampir tiga jam setelah jajak pendapat tersebut diposting, sekitar 386.000 orang yang berpartisipasi mengatakan jika 70% suara mendukung investasi tersebut.

Tesla tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters, sementara xAI tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar.

Orang terkaya di dunia ini pada tahun lalu telah meluncurkan xAI dan berharap bisa membangun alternatif selain ChatGPT. Startup ini mengumpulkan US$ 6 miliar dalam pendanaan seri B pada bulan Mei dan membuat nilai perusahaan menjadi penilaian pasca-uang sebesar US$ 24 miliar. Pendukungnya Andreessen Horowitz dan Sequoia Capital.

Musk sebelumnya berencana agar seperempat saham xAI dimiliki oleh investor di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

Terkait laporan pendapatan, Musk juga menepis kekhawatiran akan mengalihkan sumber daya dari Tesla ke beberapa perusahaannya yang lain.

Pada Juni, CNBC melaporkan Musk telah memerintahkan Nvidia untuk mengirimkan ribuan chip AI untuk Tesla ke xAI dan X. Musk mengatakan pusat data Tesla penuh dan tidak ada tempat untuk meletakkan chip tersebut.

Musk sering melakukan jajak pendapat di X. Pada tahun 2021, dia bertanya kepada pengguna Twitter apakah dia harus menjual 10% saham Tesla miliknya dan mulai menjual saham hanya beberapa hari setelah jajak pendapat.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merespons isu yang beredar di tengah masyarakat akan adanya ekstensifikasi cukai, yaitu perluasan atau penambahan jenis barang yang akan dikenakan cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto mengatakan isu kebijakan ekstensifikasi cukai tersebut awalnya disampaikan dalam kuliah umum di ruang lingkup akademik.

Nirwala menyebutkan, bahasan kebijakan ekstensifikasi cukai itu mengemuka di acara kuliah umum PKN STAN yang mengangkat tema Menggali Potensi Cukai: Hadapi Tantangan, Wujudkan Masa Depan Berkelanjutan.

"Jadi, sifat kebijakan ekstensifikasi tersebut masih usulan-usulan dari berbagai pihak, belum masuk kajian, dan juga dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi," kata Nirwala dalam keterangan resminya, Rabu (24/7).

Nirwala menjelaskan pada dasarnya kriteria barang yang dikenakan cukai ialah barang yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Hingga saat ini, barang yang dikenakan cukai baru ada tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Adapun terkait wacana optimalisasi penerimaan negara melalui ekstensifikasi objek cukai, Nirwala menjelaskan bahwa proses suatu barang yang akan ditetapkan menjadi barang kena cukai itu sangat panjang dan melalui banyak tahap, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut," terangnya.

Pemerintah juga sangat hati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai. Sebagai contoh, pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik, yang penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN, belum diimplementasikan.

"Karena, pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas," kata Nirwala.

Sumber: Channelnewsasia.com | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Dalam sebuah langkah yang bersejarah, berbagai faksi Palestina, termasuk Hamas dan Fatah yang telah lama bersaing, mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perpecahan mereka dan membentuk pemerintahan persatuan nasional.

Kesepakatan ini dicapai selama negosiasi tiga hari di China yang berakhir pada Selasa, 23 Juli, menurut laporan dari media pemerintah China.

Dialog Rekonsiliasi di Beijing

Deklarasi Beijing ditandatangani dalam sebuah upacara penutupan dialog rekonsiliasi antar faksi yang berlangsung di ibu kota China pada 21-23 Juli. Menurut stasiun televisi pemerintah CCTV, acara ini dihadiri oleh pejabat tinggi dari berbagai faksi Palestina.

Hussam Badran, pejabat senior Hamas, menyatakan bahwa poin terpenting dari Deklarasi Beijing adalah pembentukan pemerintahan persatuan nasional Palestina yang akan mengatur urusan rakyat Palestina.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menanggapi perkembangan ini dengan menegaskan tujuan untuk menghancurkan kelompok Hamas yang didukung Iran, dan menentang peran mereka dalam pemerintahan Gaza pasca perang.

Sementara itu, sebanyak 14 faksi Palestina, termasuk pemimpin Fatah dan Hamas, juga bertemu dengan media. Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, seperti yang dilaporkan oleh CGTN melalui media sosialnya.

Pembentukan Pemerintahan Rekonsiliasi Nasional

Menurut laporan kantor berita AFP, Wang Yi menjamu pejabat senior Hamas, Musa Abu Marzuk, utusan Fatah, Mahmud al Aloul, dan utusan dari 12 kelompok Palestina lainnya.

Mereka sepakat untuk mendirikan pemerintah rekonsiliasi nasional sementara yang akan memerintah Gaza pasca perang.

Abu Marzuk menegaskan komitmen mereka terhadap persatuan nasional setelah bertemu dengan Wang dan para utusan lainnya.

Peran Diplomatik China di Timur Tengah

Kesepakatan ini menandai kudeta diplomatik bagi Beijing dan menunjukkan pengaruhnya yang semakin besar di Timur Tengah. Ini terjadi setelah China menjadi perantara perjanjian perdamaian terobosan antara Arab Saudi dan Iran tahun lalu. Hussam Badran dari Hamas memuji upaya signifikan China dalam menjadi tuan rumah perundingan dan mencapai deklarasi tersebut.

“Deklarasi ini datang pada saat yang penting ketika rakyat kita sedang menghadapi perang genosida, khususnya di Jalur Gaza,” kata Badran.

Dia menambahkan bahwa perjanjian ini merupakan langkah positif tambahan menuju pencapaian persatuan nasional Palestina.

Badran menekankan bahwa pemerintah persatuan nasional akan menangani urusan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, mengawasi rekonstruksi, dan mempersiapkan kondisi untuk pemilu.

Hal ini, menurutnya, adalah posisi Hamas yang telah diusulkan sejak minggu-minggu pertama pertempuran.

“Ini menciptakan hambatan besar terhadap semua intervensi regional dan internasional yang berupaya memaksakan kenyataan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat kita dalam menangani urusan Palestina pasca perang,” tambah Badran.