Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 4,95% pada kuartal III 2024. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat melemahnya daya beli masyarakat hingga sektor manufaktur yang mengalami kontraksi.

Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalita Situmorang mengatakan perekonomian Indonesia tumbuh 4,95% secara tahunan (yoy) pada kuartal III 2024, dengan peningkatan 1,5% Quarter-over-Quarter (QoQ) .

Pertumbuhan ini sedikit lebih rendah dari konsensus pasar di level 5,0% yoy. Namun, pertumbuhan ekonomi ini sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan 4,94% yoy yang tercatat pada kuartal III 2023.

"Ekspansi ini didukung oleh kekuatan berkelanjutan dalam kondisi domestik, menyusul kinerja yang kuat pada kuartal sebelumnya," jelas Hosianna kepada Kontan, Selasa (5/11).

Konsumsi rumah tangga menunjukkan tanda-tanda melambat, berkontribusi 2,55 poin persentase (pp) terhadap pertumbuhan PDB secara keseluruhan. Biasanya, konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 2,6 pp.

Pertumbuhan yang lebih lambat ini disebabkan oleh meningkatnya pengangguran, dengan pemutusan hubungan kerja di Indonesia naik 31% yoy hingga Oktober, yang jumlahnya hampir 60.000, menurut data dari Kementerian Tenaga Kerja.

Selain itu, aktivitas manufaktur telah mengalami kontraksi selama empat bulan berturut-turut, menandai kemerosotan terpanjangnya setidaknya sejak 2021, berdasarkan Indeks Manajer Pembelian Global S&P.

"Akibatnya, permintaan domestik melemah, yang selanjutnya berdampak pada konsumsi. Periode kembali ke sekolah juga menekan daya beli rumah tangga, yang berkontribusi pada pertumbuhan konsumsi yang lebih lambat," ujarnya.

Terutama, Hosianna mencatat, sektor manufaktur berkontribusi 0,96% terhadap pertumbuhan PDB pada kuartal III 2024. Industri makanan tumbuh sebesar 5,82% yoy, sementara industri logam dasar tumbuh sebesar 12,36%, dan industri yang terkait dengan produk logam, komputer, elektronik, optik, dan peralatan listrik tumbuh sebesar 7,29%.

Sementara itu, sektor-sektor seperti transportasi dan penyimpanan, serta restoran dan hotel, mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Secara geografis, pertumbuhan di Jawa, Kalimantan, dan Bali-Nusa Tenggara melampaui wilayah lain pada kuartal III 2024. Di sisi lain, Sumatra, Sulawesi, dan Maluku & Papua mencatat pertumbuhan yang lebih lambat.

"Ke depannya, kami memperkirakan langkah-langkah stimulus pemerintah akan mendukung pertumbuhan domestik, dengan proyeksi pertumbuhan PDB setahun penuh sebesar 5% untuk tahun 2024," ungkapnya.

Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman pidana Mardani H Maming, terpidana korupsi penerbitan izin usaha pertambangan dan operasi produksi (IUP OP) di wilayah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Majelis hakim Peninjauan Kembali (PK) MA mengabulkan permohonan PK Mardani H Maming dan memvonis 10 tahun penjara.

Terkait vonis tersebut, pakar hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah Castro mengatakan, MA harusnya memvonis tersebut berdasarkan kaca mata antikorupsi.

“Kalau MA punya perspektif antikorupsi yang kuat, dan menganggap korupsi adalah extraordinary crime (kejahatan luar biasa), harusnya diperberat agar dapat memberikan efek jera,” kata dia, Selasa,(5/11/2024).

Castro mengatakan, banyak putusan di tingkat kasasi dan PK yang lebih rendah dibandingkan vonis di tingkat banding.

“Banyak putusan kasasi dan PK justru lebih rendah. Terlebih sejak Artidjo sudah tidak di MA sudah tidak sesangar dulu,” jelas dia.

Terpisah, pakar Hukum Untirta, Banten, Agus Prihartono menilai MA seharusnya bisa membuat vonis berdasarkan vonis kasasi sebelumnya.

“Mahkamah Agung (MA) ini memang sudah ada track record (menolak kasasi Mardani H Maming). Dari kasasinya tersebut harusnya itu kan bisa suatu dijadikan dasar dan alasan,” jelas Agus.

Agus menegaskan, dikabulkannya PK seharusnya dapat didasari oleh adanya novum baru. Menurut Agus, hal tersebut merupakan syarat dikabulkan atau diterimanya peninjauan kembali (PK).

“Yang pasti kalau kita PK itu harus ada novum baru. Dan dalam PK itu harus ada dasar dua alat bukti juga,” pungkas dia.

MA kurangi hukuman Maming

Dikutip dari Kompas.com, MA mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming.

Maming merupakan terpidana kasus suap penerbitan izin usaha pertambangan dan operasi produksi (IUP OP) di wilayah Tanah Bumbu yang kasasinya ditolak MA.

"Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Mardani H. Maming tersebut," sebagaimana dikutip situs resmi Mahkamah Agung, Selasa (5/11/2024).

Dalam putusannya, Majelis PK membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang menyatakan Maming tetap dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dan uang pengganti Rp 110.604.371.752 subsider 4 tahun penjara.

Majelis PK kemudian mengadili kembali perkara Maming dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan.

Maming tetap dihukum membayar uang pengganti Rp 110.604.731.752 subsider 2 tahun penjara. Perkara PK ini disidangkan oleh Hakim Agung Prim Haryadi selaku ketua majelis dengan anggota majelis 1 Ansori dan anggota majelis 2 Dwiarso Budi Santiarto. Perkara diputus pada 4 November 2024.

Sebelum mengajukan kasasi dan PK, Maming telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.

Mantan Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menilai, putusan majelis hakim yang menganggap uang ratusan miliar rupiah itu sebagai korupsi tidak benar.

Namun, majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menambah hukuman Maming dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara.

Berikut putusan lengkap PK Mardani Maming:

1. Menyatakan Terpidana Mardani H Maming telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan alternatif Pertama

2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana MARDANI H. MAMING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan

3. Menghukum Terpidana membayar uang pengganti sebesar Rp 110.604.731.752 (Rp 110 miliar), jika Terpidana tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Mahkamah Agung Kabulkan PK Mardani Maming, Pengamat Sebut Korupsi Adalah Kejahatan Luar Biasa", Klik untuk baca: https://m.tribunnews.com/nasional/2024/11/05/mahkamah-agung-kabulkan-pk-mardani-maming-pengamat-sebut-korupsi-adalah-kejahatan-luar-biasa?page=all

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketika Amerika Serikat bersiap untuk memilih presiden baru, perhatian dunia tidak hanya tertuju pada siapa yang akan memimpin, tetapi juga pada hal-hal mendasar yang menyertai jabatan paling berkuasa ini.

Seperti pemimpin dunia pada umumnya, Presiden AS juga menjadi karyawan pemerintah federal, meski dengan tugas dan tanggung jawab yang jauh lebih besar.

Gaji Pokok Presiden AS

Mengutip ladbible.com, saat ini, Presiden AS memperoleh gaji pokok sebesar US$400.000 per tahun (sekitar £308.000). Jumlah ini ditetapkan oleh Kongres AS pada tahun 2001. Sebelumnya, gaji presiden hanya US$200.000 per tahun, yang berlaku dari tahun 1969 hingga 2001.

Dalam nilai uang saat ini, US$200.000 pada tahun 1969 setara dengan US$1,66 juta pada 2023. Artinya, secara riil, nilai gaji presiden mengalami penurunan cukup signifikan selama beberapa dekade terakhir.

Selain gaji pokok, presiden juga menerima tunjangan tahunan sebesar US$50.000 untuk menutupi berbagai pengeluaran yang berhubungan dengan tugas resmi. Jika tidak digunakan, sisa tunjangan ini akan dikembalikan ke kas negara.

Fasilitas Lain yang Diterima Presiden

Selain gaji, presiden menikmati berbagai fasilitas tambahan yang menunjang pekerjaannya:

• Tempat Tinggal di Gedung Putih: Presiden dan keluarganya dapat tinggal di Gedung Putih tanpa biaya.
• Tunjangan Hiburan: Presiden menerima anggaran sebesar US$19.000 untuk hiburan resmi setiap tahunnya.
• Tunjangan Renovasi: Saat pertama kali pindah ke Gedung Putih, presiden dapat menggunakan anggaran US$100.000 untuk merenovasi atau memperbaiki fasilitas Gedung Putih.
• Perjalanan: Presiden memiliki anggaran perjalanan tahunan sebesar US$100.000, selain penerbangan dengan Air Force One untuk perjalanan internasional dan domestik.
• Perlindungan Pribadi: Presiden mendapatkan pengamanan ketat di mana pun mereka berada, selama menjabat hingga seterusnya.

Selain itu, presiden dan keluarga juga memperoleh akses ke layanan kesehatan tanpa biaya, serta berbagai manfaat fasilitas negara yang dipelihara di Gedung Putih.

Tunjangan Pensiun

Setelah meninggalkan jabatan, presiden tetap menerima tunjangan federal sebagai bagian dari pensiunnya. Misalnya, mantan presiden Donald Trump dilaporkan menerima US$230.000 per tahun setelah memenangkan pemilu 2016.

Tunjangan pensiun ini memberikan manfaat jangka panjang bagi para mantan presiden, yang tetap dihormati dan dihargai meski sudah tidak lagi menjabat.

Apakah Gaji Presiden Terlalu Kecil?

Meski US$400.000 tampak seperti jumlah yang sangat besar, beberapa orang berpendapat bahwa ini masih kurang jika dibandingkan dengan jabatan tinggi lainnya.

Seorang pengguna media sosial menyebutkan bahwa CEO top di Amerika bisa mendapatkan rata-rata US$24 juta per tahun, yang berarti gaji presiden 60 kali lebih kecil dari gaji CEO tersebut.

Beberapa pengguna lainnya juga menyebutkan bahwa para presiden sering kali memiliki peluang untuk mendapatkan pemasukan lebih besar setelah menjabat, terutama dari biaya berbicara dalam acara-acara besar, yang bisa mendatangkan pendapatan sangat besar.

Dengan segala fasilitas dan tunjangan yang diterima, jabatan presiden tetap memiliki nilai lebih dibandingkan gaji itu sendiri.

Namun, perdebatan mengenai seberapa layak jumlah tersebut selalu ada, terutama jika dibandingkan dengan tanggung jawab dan risiko yang menyertai jabatan tersebut.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan sikap resmi terkait rencana pemerintah dalam penyusunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang pengupahan. KSPI menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan kebijakan pengupahan selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan tetap mengedepankan keadilan bagi buruh.

Menurut Ketua KSPI Said Iqbal, permenaker tentang upah minimum saat ini dalam tahap penyusunan. Sayangnya, ada indikasi kuat bahwa proses tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan keputusan MK yang telah mencabut pasal-pasal terkait pengupahan dalam Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.”

Putusan MK sebelumnya menyatakan bahwa beberapa norma hukum terkait pengupahan tidak sesuai dengan konstitusi dan harus dicabut. Karena itu, KSPI mendesak agar setiap aturan turunan, termasuk PP Nomor 51 Tahun 2023, juga tidak lagi diberlakukan.

Dalam pandangan KSPI, pemerintah wajib mematuhi keputusan MK terkait pencabutan 21 norma hukum, termasuk ketentuan pengupahan yang diatur dalam pasal-pasal yang dinyatakan tidak berlaku. "Putusan MK tidak dapat ditafsirkan secara sepihak; segala aturan yang didasarkan pada norma yang telah dicabut harus dihentikan," tegas Said, Selasa (5/11/2024).

KSPI juga mengkritik metode penyusunan permenaker yang dinilai tidak memberikan ruang diskusi yang substansial bagi perwakilan buruh. Pertemuan melalui Zoom yang dilakukan selama ini hanya memberikan kesempatan buruh untuk mendengarkan tanpa ruang negosiasi.

"Proses penyusunan kebijakan ketenagakerjaan harus melibatkan dialog substansial antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh sesuai prinsip tripartit yang ideal,” ujar Iqbal.

KSPI juga mengkritisi formula perhitungan upah minimum yang disebut menggunakan batas atas dan batas bawah dengan indeks tertentu. Formula ini dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

"Kami menolak penggunaan formula alpha atau indeks tertentu dalam perhitungan upah minimum yang tidak memiliki dasar undang-undang,” tambah Said Iqbal. KSPI meminta agar Badan Pusat Statistik (BPS) tidak terlibat dalam pembuatan formula upah yang dapat mengurangi daya beli buruh.

KSPI menyoal perubahan metode penentuan kebutuhan hidup layak (KHL) yang kini menggunakan Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS. Metode SBH seharusnya tidak menggantikan KHL dalam menentukan upah minimum, karena SBH lebih relevan untuk kebutuhan perusahaan, bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar buruh.

Said menekankan pentingnya upah minimum sektoral yang lebih tinggi daripada upah minimum regional (provinsi atau kabupaten/kota). “Penetapan upah sektoral harus dilakukan di tingkat daerah oleh Dewan Pengupahan Daerah, bukan di pusat, agar mencerminkan kondisi sektor-sektor spesifik di setiap wilayah,” jelasnya.

Sebab itu, KSPI menuntut agar gubernur tidak lagi memiliki wewenang untuk membatalkan rekomendasi kenaikan upah minimum yang diajukan oleh bupati atau wali kota. Said Iqbal menyampaikan, "Keputusan MK sudah sangat jelas: dewan pengupahan daerah wajib dilibatkan aktif dalam penetapan upah minimum, dan gubernur tidak boleh lagi membatalkan usulan daerah," sebutnya.

Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - PHILADELPHIA - Seorang hakim negara bagian Pennsylvania pada Senin (4/11) mengizinkan Elon Musk untuk melanjutkan giveaway senilai $1 juta per hari kepada pemilih di negara bagian swing state yang jadi penentu kemenangan di Pemilu Presiden AS.

Keputusan pengadilan ini dibuat sehari sebelum pemilihan presiden AS yang ketat antara Wakil Presiden Demokrat Kamala Harris dan calon presiden Partai Republik, Donald Trump.

Sidang ini diwarnai oleh pengakuan dari asisten Elon Musk yang menyatakan bahwa kelompok politik miliarder tersebut, America PAC, memilih pemenang giveaway berdasarkan kemampuan mereka sebagai juru bicara agenda pro-Trump, bukan secara acak.

Pengacara untuk America PAC berusaha meyakinkan Hakim Angelo Foglietta bahwa kontes tersebut bukanlah "lotere ilegal" seperti yang dituduhkan oleh jaksa Philadelphia, Larry Krasner.

America PAC, adalah organisasi yang didukung Musk, mengumumkan pemenang dari Arizona pada Senin.

Sementara pemenang terakhir dari Michigan akan diumumkan pada Hari Pemilihan pada Selasa.

Program giveaway yang dimulai sejak 19 Oktober ini terbuka untuk pemilih yang terdaftar di tujuh negara bagian penting yakni: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, dan Wisconsin.

Untuk warga yang berpartisipasi, para pemilih diminta menandatangani petisi yang mendukung kebebasan berpendapat dan hak kepemilikan senjata.

Krasner, seorang jaksa Demokrat, mengajukan gugatan pada 28 Oktober untuk menghentikan program tersebut di Pennsylvania, dengan tuduhan bahwa pembagian hadiah ini merupakan lotere ilegal dengan aturan yang tidak jelas.

Tonton:Elon Musk Mangkir dari Panggilan Pengadilan Soal Kuis US$ 1 juta Jelang Pemilu AS

Dalam putusan singkatnya, Hakim Foglietta menolak gugatan tersebut, meskipun alasan lengkapnya belum diungkapkan.

Pengacara Musk, Andy Taylor, menuding pihak Krasner berupaya membatasi hak warga Pennsylvania untuk menyuarakan pendapat mereka melalui petisi.

"Mereka mencoba menahan warga Pennsylvania agar tidak menandatangani petisi tentang kebebasan berpendapat dan hak kepemilikan senjata," ujar Taylor dalam argumen penutup.

Musk, yang kini menjadi pendukung terbuka Trump, telah menyumbangkan hampir $120 juta kepada America PAC untuk mendukung upaya mobilisasi pemilih dan registrasi mereka.

Dengan 19 suara elektoral, Pennsylvania menjadi salah satu negara bagian kunci yang akan menentukan pemenang dalam perolehan 270 suara elektoral yang dibutuhkan.

Penipuan Besar

Dalam upaya membuktikan bahwa giveaway tersebut bukan lotere ilegal, pengacara Musk menyebut bahwa hadiah tersebut adalah kompensasi bagi individu yang dipilih sebagai juru bicara agenda America PAC.

Direktur America PAC, Chris Young, menyatakan bahwa ia memilih pemenang berdasarkan penampilan mereka dalam video PAC, serta dengan meninjau profil media sosial mereka.

John Summers, pengacara dari pihak Krasner, menegaskan bahwa jika program tersebut tidak benar-benar acak, hal itu bukan hanya melanggar hukum lotere, namun juga dianggap sebagai penipuan.

"Jika cerita mereka benar, ini adalah salah satu penipuan terbesar dalam 50 tahun terakhir," kata Summers dalam argumen penutupnya.

Selama sidang, pihak Summers memperlihatkan video Musk di rapat umum Trump pada 19 Oktober yang menyatakan bahwa pemenang giveaway akan dipilih secara acak.

Namun, Young mengaku terkejut mendengar Musk mengatakan hal tersebut, dan menyatakan bahwa pemenang telah menandatangani perjanjian kerahasiaan terkait dengan syarat kontrak mereka.

Program giveaway ini memicu perdebatan di kalangan ahli hukum terkait potensi pelanggaran hukum federal dalam memberikan hadiah untuk mendorong registrasi pemilih.

Departemen Kehakiman AS telah memperingatkan bahwa program ini mungkin melanggar undang-undang federal, namun hingga saat ini belum ada tindakan hukum yang diumumkan.

Kampanye Trump sangat bergantung pada dukungan dari kelompok luar untuk menjangkau pemilih, sehingga peran PAC yang didirikan Musk, orang terkaya di dunia, menjadi signifikan dalam pemilihan yang diprediksi sangat ketat ini.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rencana pembentukan superholding Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara semakin menguat. Di mana, pada tahap awal berdirinya aset Danantara menyentuh angka yang fantastis.

Berdasarkan bahan paparan profil Danantara, disebutkan perkiraan aset awal Danantara mencapai US$ 600 juta. Hal ini berpotensi menjadikan Danantara Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar keempat di dunia.

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan memperkirakan skema investasi Danantara bakal diparkirkan pada proyek hingga instrumen investasi yang berorientasi bisnis dengan imbal hasil tinggi.

“Kehadiran Danantara kan untuk mendongkrak nilai kekayaan negara yang dipisahkan, terutama yang ada di BUMN,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (5/11).

Herry menekankan terkait independensi Danantara, di mana menurutnya, kelembagaan Danantara harus benar-benar terbebas dari intervensi potilik.

“Jangan sampai ada intervensi politik, apalagi memasukkan politisi ke dalam manajemen Danantara. Itu kalau mau sehat.Bahkan di Khazanah Malaysia, chairman-nya langsung Perdana Menteri. Jadi langsung dikawal oleh orang nomor satu.,” tegasnya.

Herry mengungkapkan, agar Danantara punya kewenangan menentukan manajemen BUMN yang masuk dalam kelolaannya, sementara Kementerian BUMN menjadi regulator dan jangan menjadi wakil pemerintah sebagai pemegang saham.

“Dengan begitu, Kementerian BUMN akan lebih fokus pada regulasi dan pengawasan terhadap BUMN,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Herry menegaskan, kehadiran Danantara bisa berdampak positif terhadap semaraknya investasi, seperti di pasar modal.

“Baik investasi lewat saham atau surat berharga lainnya, maupun kemungkinan IPO anak-anak usaha BUMN di bawah Danantara,” tandasnya.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait meminta agar tanah yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari kasus korupsi dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Maruarar usai bertemu dengan Pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (5/11/2024).

"Kami juga memohon kiranya aset-aset, terutama tanah yang ideal. Supaya tanah-tanah dari koruptor itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah," kata Maruarar.

Maruarar mengatakan, permohonan serupa juga ia sampaikan kepada Kejaksaan Agung.

Ia mengatakan, dirinya akan menemui Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk menyampaikan hal yang sama

"Karena kalau tidak ada kepastian hukum tentu kami dan jajaran kami ragu-ragu ini benar atau salah, saya pikir itu yang kami lakukan, Minggu depan ketemu Dirjen Kekayaan Negara," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, KPK mendukung penuh program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, KPK akan melakukan inventarisasi aset berupa tanah dan bangunan hasil sitaa kasus korupsi untuk dapat dimanfaatkan Kementerian PKP.

"Kami dari jajaran KPK dan mendukung sepenuhnya program presiden yang akan dilaksanakan oleh pak menteri pembangunan perumahan rakyat, jadi aset-aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan rumah rakyat," kata Tanak.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menteri Maruarar Minta Tanah Sitaan KPK Dimanfaatkan untuk Perumahan Rakyat", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/05/17101671/menteri-maruarar-minta-tanah-sitaan-kpk-dimanfaatkan-untuk-perumahan-rakyat.

Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -LONDON. Harga minyak diperdagangkan dalam kisaran sempit pada Selasa (5/11), menjelang hasil pemilihan presiden AS yang sangat ketat, setelah naik lebih dari 2% pada sesi sebelumnya karena OPEC+ menunda rencana untuk menaikkan produksi pada bulan Desember.

Mengutip Reuters, Selasa (5/11), harga minyak mentah Brent berjangka naik 16 sen, atau 0,2%, menjadi US$ 75,24 per barel pada pukul 08.41 GMT, sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate AS berada pada US$ 71,65 per barel, naik 18 sen, atau 0,3%.

"Kita sekarang dalam keadaan tenang sebelum badai," kata analis pasar IG Tony Sycamore.

Harga minyak telah didukung oleh pengumuman dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya atau yang dikenal dengan OPEC+, untuk menunda kenaikan produksi selama sebulan dari bulan Desember karena permintaan yang lemah dan meningkatnya pasokan non-OPEC menekan pasar.

Namun, Yeap Jun Rong, ahli strategi pasar di IG mengatakan, pengambilan risiko tetap terbatas dengan pekan yang sibuk seperti agenda pemilihan umum AS, pertemuan kebijakan Federal Reserve, dan pertemuan Kongres Rakyat Nasional (NPC) China, membuat banyak pedagang menunggu.

Yeap menambahkan, untuk saat ini, jajak pendapat menunjukkan pemilihan presiden AS akan diperebutkan dengan ketat, dan setiap penundaan dalam hasil pemilihan atau bahkan perselisihan dapat menimbulkan risiko jangka pendek bagi pasar yang lebih luas atau menyeretnya lebih lama.

"Perhatian juga tertuju pada pertemuan NPC China untuk mendapatkan kejelasan tentang stimulus fiskal guna meningkatkan prospek permintaan negara, tetapi kami tidak mungkin melihat komitmen yang kuat sebelum hasil pemilihan presiden AS, dan itu akan terus membuat harga minyak dalam permainan menunggu jangka pendek," kata Yeap.

Sementara itu, produksi minyak OPEC pulih pada bulan Oktober karena Libya melanjutkan produksi, menurut survei Reuters . Meskipun upaya lebih lanjut Irak untuk memenuhi pemotongan yang dijanjikan kepada aliansi OPEC+ yang lebih luas membatasi kenaikan tersebut.

Lebih banyak minyak dapat berasal dari produsen OPEC Iran karena Teheran telah menyetujui rencana untuk meningkatkan produksi sebesar 250.000 barel per hari, situs web berita kementerian minyak Shana melaporkan pada hari Senin.

Di AS, badai tropis akhir musim yang diprediksi akan meningkat menjadi badai kategori 2 di Teluk Meksiko minggu ini dapat mengurangi produksi minyak sekitar 4 juta barel, kata para peneliti.

Menjelang data minyak mingguan AS pada hari Rabu, jajak pendapat pendahuluan Reuters menunjukkan pada hari Senin bahwa persediaan minyak mentah AS kemungkinan naik minggu lalu, sementara persediaan sulingan dan bensin turun.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - Penggunaan rudal balistik yang diluncurkan dari udara oleh Israel dalam serangan terhadap Iran menarik perhatian negara-negara lain untuk mengadopsi senjata tersebut.

Sebelumnya, negara-negara besar lebih memilih rudal jelajah dan bom luncur, tetapi efektivitas rudal balistik udara dalam serangan Israel telah mengubah pandangan tersebut.

Pasukan Pertahanan Israel mengonfirmasi bahwa serangan pada 26 Oktober 2024 melumpuhkan fasilitas rudal dan pertahanan udara Iran dalam tiga gelombang serangan. Berdasarkan citra satelit, para peneliti menyebutkan bahwa target serangan termasuk bangunan yang terlibat dalam program nuklir Iran.

Teheran melindungi fasilitas tersebut dengan berbagai macam sistem antipesawat, ujar Justin Bronk, pakar teknologi dan kekuatan udara dari Royal United Services Institute di London.

Rudal jelajah, menurutnya, lebih mudah dilumpuhkan oleh sistem pertahanan udara yang padat dibandingkan rudal balistik. Namun, rudal balistik umumnya ditembakkan dari lokasi peluncuran yang tetap dan tidak dapat mengubah arah saat terbang.

Rudal balistik yang diluncurkan dari udara, seperti Rampage buatan Israel Aerospace Industries, memiliki kecepatan dan akurasi tinggi yang mengatasi kelemahan rudal balistik berbasis darat dan rudal jelajah.

"Keunggulan utama ALBM (Air-Launched Ballistic Missile) dibandingkan ALCM (Air-Launched Cruise Missile) adalah kecepatan menembus pertahanan," ujar Jeffrey Lewis, Direktur Program Nonproliferasi Asia Timur di James Martin Centre for Nonproliferation Studies, California. "Kelemahannya, yaitu akurasi, tampaknya sudah teratasi."

Rudal balistik berbasis darat, seperti yang digunakan Iran untuk menyerang Israel dua kali tahun ini serta digunakan dalam konflik antara Rusia dan Ukraina, sudah umum ditemukan di berbagai negara. Begitu juga dengan rudal jelajah.

Keuntungan ALBM adalah peluncurannya yang fleksibel karena dibawa oleh pesawat, sehingga dapat diluncurkan dari berbagai arah, kata Uzi Rubin, peneliti senior di Institut Strategi dan Keamanan Yerusalem.

Hal ini membuat perencanaan serangan lebih mudah dan menyulitkan sistem pertahanan musuh. Namun, ALBM tidak sepenuhnya kebal terhadap pertahanan udara. Di Ukraina, rudal Patriot PAC-3 dari Lockheed Martin telah berhasil mencegat rudal Khinzhal Rusia.

Selama Perang Dingin, berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, telah bereksperimen dengan ALBM. Saat ini, hanya Israel, Rusia, dan China yang diketahui memiliki senjata ini.

Meskipun Amerika Serikat telah menguji ALBM hipersonik AGM-183 buatan Lockheed Martin, pengembangan senjata ini tidak mendapatkan pendanaan untuk tahun fiskal 2025. Washington lebih mengandalkan rudal jelajah dan senjata jarak jauh lainnya.

Selain itu, Raytheon mengembangkan SM-6, rudal pertahanan udara yang juga diuji untuk misi udara-ke-udara dan permukaan-ke-permukaan. Meskipun diuji sebagai senjata antikapal yang diluncurkan dari udara, SM-6 secara publik tidak dimaksudkan untuk serangan udara-ke-darat.

Banyak negara dengan kemampuan senjata presisi sebenarnya memiliki potensi untuk mengembangkan ALBM, ujar seorang eksekutif industri pertahanan yang tidak disebutkan namanya.

Menurutnya, ALBM merupakan kombinasi cerdas dari teknologi pemandu, hulu ledak, dan motor roket yang ada, sehingga memungkinkan pengembangan senjata baru yang efektif dengan biaya yang relatif terjangkau.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming.

Maming merupakan terpidana kasus suap penerbitan izin usaha pertambangan dan operasi produksi (IUP OP) di wilayah Tanah Bumbu yang kasasinya ditolak MA.

"Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Mardani H. Maming tersebut," sebagaimana dikutip situs resmi Mahkamah Agung, Selasa (5/11/2024).

Dalam putusannya, Majelis PK membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang menyatakan Maming tetap dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dan uang pengganti Rp 110.604.371.752 subsider 4 tahun penjara.

Majelis PK kemudian mengadili kembali perkara Maming dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan.

Maming tetap dihukum membayar uang pengganti Rp 110.604.731.752 subsider 2 tahun penjara.

Perkara PK ini disidangkan oleh Hakim Agung Prim Haryadi selaku ketua majelis dengan anggota majelis 1 Ansori dan anggota majelis 2 Dwiarso Budi Santiarto. Perkara diputus pada 4 November 2024.

Sebelum mengajukan kasasi dan PK, Maming telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.

Mantan Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menilai, putusan majelis hakim yang menganggap uang ratusan miliar rupiah itu sebagai korupsi tidak benar.

Namun, majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menambah hukuman Maming dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "MA Kabulkan PK Mardani Maming, Hukuman Dikurangi Jadi 10 Tahun Penjara", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/05/14330921/ma-kabulkan-pk-mardani-maming-hukuman-dikurangi-jadi-10-tahun-penjara.

Sumber: Forbes | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dengan meningkatnya jumlah serangan siber yang menargetkan akun Gmail, keamanan data pribadi kita menjadi semakin rentan.

Seiring laporan tentang serangan yang berhasil menghindari otentikasi dua faktor (2FA), langkah antisipasi yang sederhana seperti membuka akun Gmail kedua dapat menjadi strategi cerdas.

Mengapa Anda Perlu Membuka Akun Gmail Kedua?

Banyak pengguna Gmail kini menghadapi risiko pencurian data yang serius.

Terlepas dari adanya otentikasi dua faktor (2FA), penyerang semakin canggih dalam mengeksploitasi kelemahan keamanan, seperti teknik pencurian cookie sesi.

Dengan memiliki akun kedua, Anda bisa memastikan bahwa data penting tetap terlindungi jika akun utama Anda berhasil diretas.

Menggunakan akun Gmail kedua sebagai cadangan memungkinkan Anda menyimpan salinan semua email yang diterima di akun utama.

Anda cukup mengatur aturan penerusan email di pengaturan akun utama agar email diteruskan otomatis ke akun kedua.

Strategi ini tidak menjamin perlindungan penuh terhadap serangan, tetapi dapat memitigasi kerugian yang mungkin terjadi.

Langkah-Langkah Membuka Akun Gmail Kedua yang Aman

1. Keluar dari Akun Google Utama
   Pastikan Anda sudah keluar dari akun Google yang ada sebelum memulai proses pembuatan akun baru.

2. Buka Halaman Pendaftaran Akun Google
   Akses halaman pendaftaran dan pilih opsi untuk membuat akun baru. Ikuti langkah-langkah pendaftaran yang diperlukan.

3. Gunakan Informasi yang Berbeda dari Akun Utama
   Demi keamanan, gunakan informasi yang sepenuhnya berbeda dari akun utama. Hindari menggunakan nomor telepon atau perangkat yang sama, karena hal ini bisa memudahkan penyerang untuk mengeksploitasi kedua akun.

4. Aktifkan Otentikasi Dua Faktor dengan Aplikasi Penghasil Kode
   Saat mengaktifkan 2FA, gunakan aplikasi penghasil kode (bukan SMS) yang terpisah. Hal ini mengurangi risiko serangan yang mencoba mengeksploitasi kelemahan pada SMS.

5. Atur Penerusan Email dari Akun Utama ke Akun Kedua
   Masuk ke pengaturan akun Gmail utama, kemudian atur aturan penerusan agar setiap email yang diterima di akun utama otomatis dikirimkan ke akun kedua.

Mendaftar pada Program Perlindungan Lanjutan Google untuk Keamanan Ekstra

Google menyediakan Program Perlindungan Lanjutan untuk melindungi akun yang dianggap berisiko tinggi dari serangan phishing dan upaya pembajakan lainnya. Program ini cocok bagi mereka yang khawatir akan keamanan data mereka, seperti aktivis, wartawan, dan pejabat publik. Beberapa langkah berikut akan memandu Anda untuk mendaftar pada program ini.

1. Kunjungi Halaman Pendaftaran APP
   Buka halaman awal Program Perlindungan Lanjutan dan klik opsi untuk memulai.

2. Verifikasi Identitas Anda dengan Kunci Akses atau Passkey
   Gunakan passkey perangkat yang sudah terdaftar untuk memverifikasi identitas Anda. Ini memungkinkan Anda untuk login tanpa memerlukan perangkat fisik tambahan.

3. Tambahkan Nomor Telepon dan Email Pemulihan
   Masukkan nomor telepon dan email pemulihan yang dapat dipercaya untuk memastikan Anda tetap dapat mengakses akun meskipun terjadi pelanggaran keamanan.

4. Aktifkan Program Perlindungan Lanjutan
   Setelah langkah-langkah di atas selesai, klik tombol untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Google akan memberikan pengamanan ekstra untuk memastikan setiap upaya pemulihan identitas melalui langkah verifikasi yang ketat.

Keuntungan Mendaftar pada Program Perlindungan Lanjutan

Setelah bergabung dengan Program Perlindungan Lanjutan, Anda akan menikmati beberapa keunggulan berikut:

• Proteksi terhadap Phishing dan Malware: Program ini akan memblokir unduhan berbahaya di perangkat Android dan memastikan hanya aplikasi dari sumber tepercaya yang dapat diakses.
• Pembatasan Akses Aplikasi Pihak Ketiga: Aplikasi pihak ketiga yang tidak diverifikasi tidak dapat mengakses data dari akun Gmail Anda.
• Keamanan Tambahan saat Pemulihan Akun: Jika ada upaya pemulihan akun, verifikasi identitas memerlukan langkah tambahan, yang memastikan hanya Anda yang bisa mengakses akun tersebut.

Rekomendasi Praktis untuk Mempertahankan Keamanan Akun Gmail

1. Selalu Perbarui Kata Sandi dan Passkey
   Rutin memperbarui kata sandi dengan yang kuat dan mengaktifkan passkey perangkat akan memperkuat keamanan akun.

2. Jangan Gunakan Nomor Telepon yang Sama untuk 2FA
   Penggunaan nomor yang berbeda untuk akun yang berbeda bisa membantu menghindari serangan yang mengandalkan metode rekayasa sosial.

3. Aktifkan Fitur Safe Browsing di Chrome
   Fitur ini dapat memblokir situs web berbahaya yang mencoba mencuri informasi login.

Sumber: Reuters | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - SEATTLE. Pekerja pabrik Boeing di Pantai Barat Amerika Serikat (AS) menerima tawaran kontrak baru pada hari Senin, mengakhiri pemogokan selama tujuh minggu yang menghentikan sebagian besar produksi jet dan memperparah krisis keuangan perusahaan.

Mengutip dari Reuters, serikat pekerja mengatakan anggota memberikan suara 59% mendukung kontrak baru, yang mencakup kenaikan gaji sebesar 38% yang dibagi selama empat tahun.

Hal ini meredakan tekanan CEO Boeing Kelly Ortberg setelah dua tawaran sebelumnya ditolak dalam beberapa minggu terakhir.

Saham perusahaan pembuat pesawat itu naik hampir 2% dalam perdagangan prapasar pada hari Selasa.

"Ini adalah kemenangan. Kita bisa mengangkat kepala kita tinggi-tinggi," Jon Holden, negosiator utama serikat pekerja, mengatakan kepada anggota setelah hasil diumumkan.

"Sekarang tugas kita adalah kembali bekerja." tambahnya.

Berakhirnya pemogokan pertama dalam 16 tahun oleh serikat pekerja terbesar Boeing memberikan kelegaan bagi perusahaan yang telah terhuyung-huyung dari satu kemunduran ke kemunduran berikutnya sejak panel pintu terlepas dari pesawat 737 MAX pada Januari lalu.

Dalam sebuah pesan kepada karyawan Ortberg mengatakan dia senang serikat pekerja telah meratifikasi kesepakatan.

"Meskipun beberapa bulan terakhir sulit bagi kita semua, kita semua adalah bagian dari tim yang sama," katanya.

"Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk kembali ke keunggulan yang menjadikan Boeing sebagai perusahaan ikonik."

Sekitar 33.000 masinis yang bekerja pada jet 737 MAX terlaris, serta pesawat berbadan lebar 767 dan 777, telah melakukan pemogokan sejak 13 September, menuntut kenaikan upah sebesar 40% dan pemulihan pensiun manfaat pasti yang hilang satu dekade lalu karena rencana pensiun 401(k).

"Saya siap kembali bekerja," kata David Lemon, seorang pekerja di bidang sertifikasi kalibrasi peralatan di Seattle yang memberikan suara mendukung kontrak tersebut.

Ia menghitung bahwa kenaikan gaji dan bonus 4% - pembayaran tahunan minimum yang dijamin untuk rencana insentif yang diberlakukan kembali - setara dengan kenaikan 40% yang mereka kejar. "Kami berhasil," katanya.

Dana pensiun lama tidak akan dikembalikan, tetapi para pekerja menerima peningkatan kontribusi perusahaan untuk rencana 401(k) mereka.

Boeing juga berjanji untuk membangun pesawat berikutnya di wilayah Seattle.

"Mereka tidak pernah memberi kami komitmen" untuk pesawat baru sebelum peluncuran, kata Holden.

Presiden Joe Biden dan Penjabat Menteri Tenaga Kerja Julie Su, yang memfasilitasi pembicaraan kontrak, memberi selamat kepada para pekerja dan perusahaan atas hasilnya.

"Kami telah menunjukkan bahwa perundingan bersama berhasil," kata Biden.

Boeing mengatakan Su berperan penting dalam menggerakkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang diratifikasi.

Biden secara khusus mendukung serikat pekerja sebagai presiden, dan pemungutan suara serikat pekerja dilakukan sehari sebelum warga Amerika pergi ke tempat pemungutan suara nasional untuk memilih penggantinya.