Sumber: Forbes | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dengan meningkatnya jumlah serangan siber yang menargetkan akun Gmail, keamanan data pribadi kita menjadi semakin rentan.

Seiring laporan tentang serangan yang berhasil menghindari otentikasi dua faktor (2FA), langkah antisipasi yang sederhana seperti membuka akun Gmail kedua dapat menjadi strategi cerdas.

Mengapa Anda Perlu Membuka Akun Gmail Kedua?

Banyak pengguna Gmail kini menghadapi risiko pencurian data yang serius.

Terlepas dari adanya otentikasi dua faktor (2FA), penyerang semakin canggih dalam mengeksploitasi kelemahan keamanan, seperti teknik pencurian cookie sesi.

Dengan memiliki akun kedua, Anda bisa memastikan bahwa data penting tetap terlindungi jika akun utama Anda berhasil diretas.

Menggunakan akun Gmail kedua sebagai cadangan memungkinkan Anda menyimpan salinan semua email yang diterima di akun utama.

Anda cukup mengatur aturan penerusan email di pengaturan akun utama agar email diteruskan otomatis ke akun kedua.

Strategi ini tidak menjamin perlindungan penuh terhadap serangan, tetapi dapat memitigasi kerugian yang mungkin terjadi.

Langkah-Langkah Membuka Akun Gmail Kedua yang Aman

1. Keluar dari Akun Google Utama
   Pastikan Anda sudah keluar dari akun Google yang ada sebelum memulai proses pembuatan akun baru.

2. Buka Halaman Pendaftaran Akun Google
   Akses halaman pendaftaran dan pilih opsi untuk membuat akun baru. Ikuti langkah-langkah pendaftaran yang diperlukan.

3. Gunakan Informasi yang Berbeda dari Akun Utama
   Demi keamanan, gunakan informasi yang sepenuhnya berbeda dari akun utama. Hindari menggunakan nomor telepon atau perangkat yang sama, karena hal ini bisa memudahkan penyerang untuk mengeksploitasi kedua akun.

4. Aktifkan Otentikasi Dua Faktor dengan Aplikasi Penghasil Kode
   Saat mengaktifkan 2FA, gunakan aplikasi penghasil kode (bukan SMS) yang terpisah. Hal ini mengurangi risiko serangan yang mencoba mengeksploitasi kelemahan pada SMS.

5. Atur Penerusan Email dari Akun Utama ke Akun Kedua
   Masuk ke pengaturan akun Gmail utama, kemudian atur aturan penerusan agar setiap email yang diterima di akun utama otomatis dikirimkan ke akun kedua.

Mendaftar pada Program Perlindungan Lanjutan Google untuk Keamanan Ekstra

Google menyediakan Program Perlindungan Lanjutan untuk melindungi akun yang dianggap berisiko tinggi dari serangan phishing dan upaya pembajakan lainnya. Program ini cocok bagi mereka yang khawatir akan keamanan data mereka, seperti aktivis, wartawan, dan pejabat publik. Beberapa langkah berikut akan memandu Anda untuk mendaftar pada program ini.

1. Kunjungi Halaman Pendaftaran APP
   Buka halaman awal Program Perlindungan Lanjutan dan klik opsi untuk memulai.

2. Verifikasi Identitas Anda dengan Kunci Akses atau Passkey
   Gunakan passkey perangkat yang sudah terdaftar untuk memverifikasi identitas Anda. Ini memungkinkan Anda untuk login tanpa memerlukan perangkat fisik tambahan.

3. Tambahkan Nomor Telepon dan Email Pemulihan
   Masukkan nomor telepon dan email pemulihan yang dapat dipercaya untuk memastikan Anda tetap dapat mengakses akun meskipun terjadi pelanggaran keamanan.

4. Aktifkan Program Perlindungan Lanjutan
   Setelah langkah-langkah di atas selesai, klik tombol untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Google akan memberikan pengamanan ekstra untuk memastikan setiap upaya pemulihan identitas melalui langkah verifikasi yang ketat.

Keuntungan Mendaftar pada Program Perlindungan Lanjutan

Setelah bergabung dengan Program Perlindungan Lanjutan, Anda akan menikmati beberapa keunggulan berikut:

• Proteksi terhadap Phishing dan Malware: Program ini akan memblokir unduhan berbahaya di perangkat Android dan memastikan hanya aplikasi dari sumber tepercaya yang dapat diakses.
• Pembatasan Akses Aplikasi Pihak Ketiga: Aplikasi pihak ketiga yang tidak diverifikasi tidak dapat mengakses data dari akun Gmail Anda.
• Keamanan Tambahan saat Pemulihan Akun: Jika ada upaya pemulihan akun, verifikasi identitas memerlukan langkah tambahan, yang memastikan hanya Anda yang bisa mengakses akun tersebut.

Rekomendasi Praktis untuk Mempertahankan Keamanan Akun Gmail

1. Selalu Perbarui Kata Sandi dan Passkey
   Rutin memperbarui kata sandi dengan yang kuat dan mengaktifkan passkey perangkat akan memperkuat keamanan akun.

2. Jangan Gunakan Nomor Telepon yang Sama untuk 2FA
   Penggunaan nomor yang berbeda untuk akun yang berbeda bisa membantu menghindari serangan yang mengandalkan metode rekayasa sosial.

3. Aktifkan Fitur Safe Browsing di Chrome
   Fitur ini dapat memblokir situs web berbahaya yang mencoba mencuri informasi login.

JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) mengimbau nasabahnya agar lebih bijaksana dalam mengelola keuangan dan menghindari praktik gesek tunai (gestun) yang sudah dilarang oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Praktik gestun ini bukan hanya melanggar hukum, melainkan juga membawa banyak risiko yang dapat merugikan nasabah, seperti pencurian data pribadi dan pencucian uang.

Consumer Lending Business Head Bank Danamon, Enriko Sutarto menegaskan, Danamon memahami bahwa terkadang nasabah membutuhkan dana tunai untuk keperluan tertentu. Melalui layanan Money Transfer, Danamon menyediakan solusi yang aman, mudah, dan nyaman untuk mendapatkan dana tunai tanpa harus melakukan gestun.

"Layanan ini juga merupakan bagian dari komitmen kami dalam mendukung upaya Bank Indonesia dan OJK untuk memberantas praktik gesek tunai yang merugikan," kata Enriko dalam keterangan resmi, Selasa (22/10/2024).

Danamon, lanjutnya, percaya bahwa dengan menyediakan solusi finansial yang komprehensif, nasabah dapat menghindari risiko yang timbul dari praktik-praktik ilegal seperti gestun.

"Hal ini sejalan dengan komitmen Danamon bersama grup perusahaan dan mitra strategisnya untuk terus bertransformasi sebagai Satu Grup Finansial dan menjadi mitra keuangan terpercaya yang berorientasi pada nasabah dengan menyediakan solusi finansial menyeluruh, sehingga nasabah dapat tumbuh bersama Danamon," ujar Enriko.

Gestun sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit dengan memanfaatkan limit kartu kredit mereka melalui mesin electronic data capture (EDC) di merchant tertentu. Secara formal, transaksi ini tampak seperti pembelian barang atau jasa, namun sesungguhnya hanya untuk menutupi tujuan utamanya yaitu untuk menarik uang tunai.

Bagi sebagian nasabah, gestun menjadi pilihan karena mereka membutuhkan uang tunai secara cepat tanpa harus menariknya dari ATM yang dikenakan bunga penarikan tunai, atau tanpa harus melalui proses pengajuan pinjaman personal. Namun, meski terlihat praktis, gestun sebenarnya adalah transaksi fiktif yang berpotensi mendatangkan berbagai risiko finansial dan non-finansial kepada nasabah.

Praktik gestun dinyatakan ilegal oleh BI dan OJK, yang menjadikannya tindakan melanggar hukum. Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 dan perubahannya menyatakan bahwa gestun adalah bentuk penipuan atau transaksi ilegal. Jika ketahuan melakukan praktik ini, pelaku dapat dikenakan sanksi hukum yang berat.

Menurut buku Bijak Ber-e-Banking OJK, gesek tunai bukanlah produk bank dan oleh karena itu, jika terjadi kerugian akibat transaksi ini, nasabah tidak dapat meminta ganti rugi kepada bank. Nasabah yang terlibat dalam gestun juga rentan terhadap risiko yang lebih besar, seperti penyalahgunaan data pribadi dan pencurian identitas.

Data pribadi yang diambil dari transaksi di merchant tidak resmi bisa digunakan untuk mengakses informasi rekening atau kartu kredit nasabah tanpa sepengetahuan mereka.

Selain itu, gestun juga membuka peluang bagi praktik pencucian uang, yaitu uang hasil kejahatan atau kegiatan ilegal dapat dicuci melalui transaksi berulang kali yang tampak sah secara permukaan. Dengan menghindari pengawasan ketat dari bank dan regulator, pelaku bisa mengubah uang hasil tindakan kriminal menjadi uang yang tampak legal.

Hal ini tidak hanya merugikan nasabah secara pribadi, tetapi juga dapat merusak sistem keuangan secara keseluruhan.

Dalam upaya mencegah risiko-risiko tersebut, Danamon mengimbau nasabah untuk lebih berhati-hati dan menghindari semua bentuk praktik gestun. Danamon juga menekankan pentingnya penggunaan kartu kredit sesuai dengan fungsinya sebagai alat pembayaran yang sah dan legal, bukan sebagai alat untuk mendapatkan uang tunai secara ilegal.

Ditambah serta mengajak nasabah untuk mengelola keuangan pribadi secara lebih bijaksana, dengan memastikan bahwa mereka mengutamakan keamanan dan tanggung jawab dalam setiap pengeluaran.

Sebagai solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana tunai secara aman dan legal, Danamon menyediakan layanan Money Transfer. Layanan ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mencairkan limit kartu kredit mereka ke rekening bank dengan bunga mulai dari 0 persen.

Nasabah tidak perlu lagi mengambil jalan pintas seperti gestun untuk mendapatkan dana tunai, karena dengan Money Transfer, mereka dapat mengajukan pencairan limit kartu kredit dengan proses yang cepat dan mudah.

Layanan ini dapat diakses melalui aplikasi mobile banking D-Bank PRO, sehingga nasabah bisa mengajukan kapan saja dan di mana saja, dengan proses pencairan yang hanya memakan waktu 30 detik. Danamon juga menawarkan fleksibilitas dalam tenor cicilan mulai dari 6 hingga 36 bulan, yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji menekankan pentingnya menjaga keamanan username dan password, terutama bagi para admin sistem.

Dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Selasa (24/9/2024), Himawan mengatakan, kelalaian dalam pengelolaan akun dapat menjadi celah bagi terjadinya kejahatan siber.

"Pengguna username pada admin harus dipastikan aman. Dalam konteks keamanan siber, kita berbicara mengenai peralatan, tata kelola, dan penggunanya. Ketiga aspek ini harus berjalan secara paralel," ujar Himawan.

Dia pun menyebut bahwa admin memiliki peran penting dalam menjaga kerahasiaan username dan password.

"Username dan password tidak boleh disampaikan kepada siapa pun, dan perangkat yang digunakan harus dikhususkan untuk kepentingan resmi, bukan pribadi," kata Himawan.

Hal itu ditekankannya karena ada contoh kasus penjualan data milik Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang melibatkan seorang guru Sekolah Dasar.

Kasus Pencurian Data BKN oleh Guru SD

Himawan juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan forensik terkait kasus akses ilegal dan penjualan data milik BKN.

Kasus ini melibatkan BAG (25) seorang guru honorer di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Banyuwangi, Jawa Timur yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

BAG dinyatakan terbukti melakukan pengambilalihan kredensial username untuk dijual.

Saat ini, Bareskrim masih memverifikasi jenis data yang berhasil dicuri dengan perkiraan jumlah sekitar 6,3 GB.

Namun, dari aksi tersebut, BAG diduga merup keuntungan sebesar 8.000 dollar AS atau setara dengan Rp 121,4 juta.

"Kami masih berkoordinasi dengan BKN dan BSSN untuk memitigasi dampak pasca-insiden ini," tegasnya.

Atas tindakan teraebut, BAG dijerat dengan pasal-pasal terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Bisnis.com, JAKARTA — Reksa dana saham memetik berkah dari kebijakan pemangkasan suku bunga acuan yang telah dinantikan pelaku pasar sejak awal tahun 2024.

Head of Research Pasardana.id Beben Feri Wibowo mengatakan bahwa pemangkasan suku bunga acuan memberikan manfaat terhadap kinerja reksa dana saham. Seperti diketahui, Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps), sedangkan bank sentral Amerika Serikat, The Fed memangkas suku bunga acuan sebesar 50 bps.

Beben mencatat bahwa ada perubahan kinerja reksa dana pada waktu sebelum dan sesudah pemangkasan suku bunga acuan terjadi. Pada 20 September 2024, kinerja reksa dana -2,2% sedangkan pada 19 Juni 2024, mencapai -14,55%.

“Reksa dana saham menjadi yang terdampak positif lebih besar ketika pemangkasan suku bunga acuan terjadi,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (23/9/2024).

Artikel tentang reksa dana saham menjadi salah satu berita pilihan BisnisIndonesia.id hari ini, Selasa (24/9/2024). Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id. Berikut ulasannya:

Benang Kusut Perlindungan Data yang Tak Kunjung Terurai

Rentetan kasus kebocoran data yang masih saja terus menerus terjadi, menjadi bukti nyata betapa rapuhnya perlindungan siber di negeri ini. Terlebih, kebocoran data tersebut makin marak terjadi di instansi pemerintahan.

Terbaru, sedikitnya ada 6 juta data nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang bocor dan diperjualbelikan di situs gelap, padahal masalah kebocoran data pribadi warga Indonesia pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang terjadi beberapa waktu lalu masih belum pulih.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan bahwa saat ini Kemenkominfo bersama dengan Kementerian Keuangan tengah berkoordinasi terkait dengan kebocoran data NPWP di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dia mengaku bahwa pihaknya tengah menunggu laporan lebih detail. “Kami akan melakukan satu rapat koordinasi. Nah, nanti di sana mungkin akan menjadi lebih jelas dari mana data-data itu bisa sampai ke tangan yang tidak benar,” kata Nezar saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Lion Group Diduga Lakukan Praktik Monopoli Tiket Penerbangan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan Lion Group di industri penerbangan domestik.

Dugaan itu muncul setelah perwakilan Lion Group baik Lion Air, Batik Air maupun Wings Air dinilai tidak memenuhi Putusan Mahkamah Agung dalam melaporkan setiap perubahan kebijakan tarif kepada lembaga tersebut.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa menyebutkan Lion Group sebagai satu-satunya maskapai penerbangan yang tidak patuh pada Putusan MA. Sikap tersebut membuat KPPU menduga adanya perbuatan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan perusahaan nasional itu.

“[KPPU] berinisiatif untuk mulai melakukan penyelidikan awal atas perusahaan tersebut. Tindakan ini diputuskan KPPU dalam Rapat Komisi yang dilangsungkan kemarin, tanggal 18 September 2024 di Kantor Pusat KPPU Jakarta,” katanya dalam keterangan resmi dikutip Senin (23/9/2023).

Reksa Dana Saham Tersulut Kebijakan Suku Bunga

Infovesta Utama dalam laporannya menyebutkan bahwa kinerja reksa dana saham menikmati cuan dari pemangkasan suku bunga acuan. Berdasarkan data mingguan Infovesta Utama periode 13-20 September 2024, kinerja reksa dana kompak menguat, baik dengan aset dasar saham maupun surat utang. Indeks reksa dana saham mengalami kenaikan paling tinggi sebesar 0,84%. Apresiasi ini kontras dengan pelemahan indeks harga saham gabungan (IHSG) pada periode yang sama sebesar 0,88%.

Selanjutnya, indeks reksa dana campuran menyusul dengan penguatan 0,8%; sedangkan indeks reksa dana pendapatan tetap tercatat mengalami kenaiikan 0,69% dan indeks reksa dana pasar uang naik relatif 0,11%.

Tim Riset Infovesta Utama menjelaskan penguatan seluruh indeks reksa dana merupakan kelanjutan euforia investor setelah Bank Indonesia dan The Fed memangkas suku bunga. Bahkan, reksa dana saham tetap menikmati kenaikan kendati IHSG terperosok.

IHSG mengalami pelemahan memang lebih disebabkan oleh pengumuman dari FTSE Russell yang akan mengeluarkan PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dari indeks FTSE.

Pundi-pundi Non-DPK Bank Sebelum Efek Rambatan Pelonggaran Suku Bunga

Kalangan perbankan mempertebal dana di luar dana pihak ketiga (DPK) sejalan dengan dampak pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang belum menunjukkan tajinya.

Raupan dana pihak ketiga (DPK) alias simpanan nasabah di bank kembali mengalami perlambatan pada Agustus 2024 yang tumbuh 6,8% secara tahunan atau lebih rendah dari realisasi pertumbuhan pada Juli 2024 dengan 7,7%.

Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar yang diterbitkan Bank Indonesia, penghimpunan DPK pada Agustus 2024 tercatat sebesar Rp8.364,7 triliun atau tumbuh 6,8% secara tahunan (year-on-year/YoY). Capaian ini lebih lambat dibanding bulan sebelumnya yaitu Juli 2024 yang hanya tumbuh sebesar 7,7% YoY.

“Perkembangan DPK dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK korporasi sebesar 13,4% YoY dari perorangan 1% YoY,” tulis BI dalam laporannya, Senin (23/9/2024).

Fakta di Balik Proyek Smelter Amman Mineral dan Freeport Indonesia

Presiden Joko Widodo meresmikan dua megaproyek smelter tembaga baru di Indonesia pada hari ini, Senin (23/9/2024). Kedua fasilitas pengolahan dan pemurnian tembaga tersebut menandai tonggak sejarah baru dalam upaya pemerintah mendorong penghiliran di sektor mineral dan batu bara, serta meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia.

Dengan adanya smelter tersebut, Indonesia tidak lagi sekadar mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk jadi dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Hal ini akan meningkatkan devisa negara, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan industri hilir. Selain itu, keberadaan smelter juga akan memacu transfer teknologi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Adapun, kedua proyek penghiliran yang diresmikan Jokowi hari ini adalah smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional Tbk. di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan total investasi mencapai Rp79 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Tak kurang dari 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diketahui telah diretas dan dijual di dark web seharga Rp 150 juta.

Dari jumlah tersebut, 25 data sampel teratas yang mencakup nama-nama pejabat publik juga telah dibagikan. Di antaranya adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, anak sulungnya sekaligus Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, anak bungsunya Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain NPWP, data lain yang ikut bocor termasuk nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor ponsel, email, dan data lainnya.

Aulia Postiera, pegiat keamanan siber Cyberity mengatakan, insiden kebocoran data ini kembali menunjukkan kelemahan serius dalam sistem keamanan siber di Indonesia, khususnya dalam perlindungan data pribadi.

“Data yang diklaim bocor dan dijual di forum dark web termasuk NIK, NPWP, dan informasi pribadi lainnya sebanyak 6 juta data perpajakan, termasuk di dalamnya adalah data perpajakan milik Presiden Jokowi dan dua anaknya (Gibran dan Kaesang), serta beberapa orang menteri adalah data sensitif yang seharusnya dilindungi dengan ketat,” kata Aulia kepada Tempo.co, Sabtu malam, 14 September 2024.

Aulia yang juga mantan penyelidik KPK mengungkapkan, peristiwa ini bukan kali pertama terjadi, setelah kebocoran data besar di tahun-tahun sebelumnya, seperti kebocoran dan penjualan data milik beberapa instansi Pemerintah pada 2022.

“Kebocoran dan penjualan data pemilih milik KPU menjelang pemilu 2024 dan serangan terhadap Pusat Data Nasional (PDN). Semua ini menyoroti urgensi peningkatan sistem keamanan siber yang lebih komprehensif,” kata dia.

Menurutnya, Indonesia perlu mempercepat penguatan infrastruktur keamanan siber, khususnya dalam melindungi data pribadi warga negara.

“Kebijakan dan regulasi seperti UU PDP (UU Perlindungan Data Pribadi) yang akan berlaku harus diimplementasikan secara tegas, dan semua pihak, termasuk pemerintah, harus bekerja sama untuk mencegah insiden seperti ini terulang kembali,” kata Aulia, menegaskan.

Angkatan Siber TNI telah direncanakan sejak beberapa tahun terakhir. Pembentukannya akan terus berlanjut pada era Prabowo.

Baca Selengkapnya

TEMPO.CO, Jakarta - Tak kurang dari 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diketahui telah diretas dan dijual di dark web seharga Rp 150 juta.

Dari jumlah tersebut, 25 data sampel teratas yang mencakup nama-nama pejabat publik juga telah dibagikan. Di antaranya adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, anak sulungnya sekaligus Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, anak bungsunya Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain NPWP, data lain yang ikut bocor termasuk nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor ponsel, email, dan data lainnya.

Aulia Postiera, pegiat keamanan siber Cyberity mengatakan, insiden kebocoran data ini kembali menunjukkan kelemahan serius dalam sistem keamanan siber di Indonesia, khususnya dalam perlindungan data pribadi.

“Data yang diklaim bocor dan dijual di forum dark web termasuk NIK, NPWP, dan informasi pribadi lainnya sebanyak 6 juta data perpajakan, termasuk di dalamnya adalah data perpajakan milik Presiden Jokowi dan dua anaknya (Gibran dan Kaesang), serta beberapa orang menteri adalah data sensitif yang seharusnya dilindungi dengan ketat,” kata Aulia kepada Tempo.co, Sabtu malam, 14 September 2024.

Aulia yang juga mantan penyelidik KPK mengungkapkan, peristiwa ini bukan kali pertama terjadi, setelah kebocoran data besar di tahun-tahun sebelumnya, seperti kebocoran dan penjualan data milik beberapa instansi Pemerintah pada 2022.

“Kebocoran dan penjualan data pemilih milik KPU menjelang pemilu 2024 dan serangan terhadap Pusat Data Nasional (PDN). Semua ini menyoroti urgensi peningkatan sistem keamanan siber yang lebih komprehensif,” kata dia.

Menurutnya, Indonesia perlu mempercepat penguatan infrastruktur keamanan siber, khususnya dalam melindungi data pribadi warga negara.

“Kebijakan dan regulasi seperti UU PDP (UU Perlindungan Data Pribadi) yang akan berlaku harus diimplementasikan secara tegas, dan semua pihak, termasuk pemerintah, harus bekerja sama untuk mencegah insiden seperti ini terulang kembali,” kata Aulia, menegaskan.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi, memberikan tanggapan mengenai dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sekitar 6 juta data NPWP diketahui telah diretas dan dijual di dark web seharga Rp 150 juta.

Dari jumlah tersebut, 25 data sampel teratas yang mencakup nama-nama pejabat publik juga telah dibagikan. Di antaranya adalah Presiden Jokowi, anak sulungnya sekaligus Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, anak bungsunya Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain NPWP, data lain yang ikut bocor termasuk nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor ponsel, email, dan data lainnya. Lalu, apa yang menjadi penyebab kebocoran data NPWP menurut Presiden Jokowi? Berikut adalah rangkuman informasi terkait.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa kebocoran data bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain. Ia juga mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya kebocoran data tersebut.

“Mungkin karena keteledoran password bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda,” ujar Jokowi di sela peresmian jalan Tol Solo-Yogyakarta di Gerbang Tol Banyudono Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.

Jokowi Minta Dimitigasi

Menurut Jokowi, kebocoran data harus dicegah atau dimitigasi. “Saya sudah menyampaikan, semua harus dimitigasi,” ujar Jokowi usai melakukan kunjungan kerja di Pasar Dukuh Kupang Surabaya, 20 September 2024.

Jokowi mengatakan bahwa mitigasi harus dilakukan segera. Terlebih, banyak negara mengalami kebocoran data, tak hanya di Indonesia. “Saya sudah perintahkan, Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara),” kata dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani minta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan mengevaluasi dugaan pencurian data tersebut.

“Saya sudah minta Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak (Suryo Utomo) dan tim IT,” kata Sri Mulyani, usai menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, di Jakarta, Kamis lalu.

Bocornya data dari tangan pemerintah ini sudah terjadi yang ke sekian kali. Ahli keamanan siber, Dr. Pratama Persadha, menyatakan bahwa Presiden Jokowi perlu segera membentuk lembaga yang bertugas sebagai Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi. Ini penting untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mulai berlaku pada 18 Oktober 2024.

Sesuai dengan amanat pasal 59 undang-undang tersebut, Komisi Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi akan bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi perlindungan data, melakukan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan data, dan menegakkan hukum administratif terhadap pelanggaran undang-undang ini.

Walaupun undang-undang yang disahkan pada 18 Oktober 2022 akan berlaku hanya dua hari sebelum Jokowi mengakhiri jabatannya, ia tetap memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan Keputusan Presiden yang menjadi turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, termasuk pembentukan lembaga pengaturnya, ujar Pratama, seperti yang dilaporkan Antara pada Kamis, 19 September 2024.

"masih ada waktu bagi Presiden untuk membentuk lembaga Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi, yaitu sampai 17 Oktober mendatang," katanya.

Sesuai undang-undang tersebut, Lembaga/ Komisi Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi yang bertanggung jawab pada Presiden, bertugas:

a. Membuat perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan ' Prosesor Data Pribadi;

b. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi;

c. penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini; dan

d. fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

SUKMA KANTHI NURANI | HANAA SEPTIANA | RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi, memberikan tanggapan mengenai dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sekitar 6 juta data NPWP diketahui telah diretas dan dijual di dark web seharga Rp 150 juta.

Dari jumlah tersebut, 25 data sampel teratas yang mencakup nama-nama pejabat publik juga telah dibagikan. Di antaranya adalah Presiden Jokowi, anak sulungnya sekaligus Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, anak bungsunya Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain NPWP, data lain yang ikut bocor termasuk nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor ponsel, email, dan data lainnya. Lalu, apa yang menjadi penyebab kebocoran data NPWP menurut Presiden Jokowi? Berikut adalah rangkuman informasi terkait.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa kebocoran data bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain. Ia juga mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya kebocoran data tersebut.

“Mungkin karena keteledoran password bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda,” ujar Jokowi di sela peresmian jalan Tol Solo-Yogyakarta di Gerbang Tol Banyudono Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.

Jokowi Minta Dimitigasi

Menurut Jokowi, kebocoran data harus dicegah atau dimitigasi. “Saya sudah menyampaikan, semua harus dimitigasi,” ujar Jokowi usai melakukan kunjungan kerja di Pasar Dukuh Kupang Surabaya, 20 September 2024.

Jokowi mengatakan bahwa mitigasi harus dilakukan segera. Terlebih, banyak negara mengalami kebocoran data, tak hanya di Indonesia. “Saya sudah perintahkan, Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara),” kata dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani minta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan mengevaluasi dugaan pencurian data tersebut.

“Saya sudah minta Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak (Suryo Utomo) dan tim IT,” kata Sri Mulyani, usai menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, di Jakarta, Kamis lalu.

Bocornya data dari tangan pemerintah ini sudah terjadi yang ke sekian kali. Ahli keamanan siber, Dr. Pratama Persadha, menyatakan bahwa Presiden Jokowi perlu segera membentuk lembaga yang bertugas sebagai Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi. Ini penting untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mulai berlaku pada 18 Oktober 2024.

Sesuai dengan amanat pasal 59 undang-undang tersebut, Komisi Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi akan bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi perlindungan data, melakukan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan data, dan menegakkan hukum administratif terhadap pelanggaran undang-undang ini.

Walaupun undang-undang yang disahkan pada 18 Oktober 2022 akan berlaku hanya dua hari sebelum Jokowi mengakhiri jabatannya, ia tetap memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan Keputusan Presiden yang menjadi turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, termasuk pembentukan lembaga pengaturnya, ujar Pratama, seperti yang dilaporkan Antara pada Kamis, 19 September 2024.

"masih ada waktu bagi Presiden untuk membentuk lembaga Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi, yaitu sampai 17 Oktober mendatang," katanya.

Sesuai undang-undang tersebut, Lembaga/ Komisi Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi yang bertanggung jawab pada Presiden, bertugas:

a. Membuat perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan ' Prosesor Data Pribadi;

b. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi;

c. penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini; dan

d. fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

SUKMA KANTHI NURANI | HANAA SEPTIANA | RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie, menegaskan kasus pencurian data pribadi milik pelanggan Indosat yang belum lama ini terjadi disebabkan kesalahan mitra pekerja. Hasil diskusi pihaknya dengan pihak Indosat Ooredoo Hutchison menunjukkan, dalang dari kasus hukum yang ditangani Kepolisian Resor Kota Bogor pada Rabu, 28 Agustus 2024 itu merujuk pada kenakalan oknum dealer.

“Minggu lalu sudah berdiskusi dengan Indosat, bahwa ini adalah kesalahan dealer-nya Indosat,” tutur Budi Arie ketika menghadiri acara Peluncuran Program Penguatan Kapabilitas Keamanan Siber bagi 1 Juta Talenta Digital di Kantor Kemenkominfo, Kamis, 12 September 2024. “Dan tentu Indosat punya justifikasi bisnis terhadap dealer-nya, ini yang nakal dealer-nya,” ujarnya lebih lanjut.

Meski demikian, Kementerian Kominfo menyatakan terbuka untuk membantu segala proses hukum atas kasus penyalahgunaan data pribadi yang telah merugikan masyarakat apabila diperlukan. “Nanti soal DPR atau panggilan, kita siap. Yang pasti, pemerintah, ini oknum-oknum dari dealer-nya Indosat, ya,” ucap Budi Arie.

Sebelumnya, tercatat dua pelaku kejahatan dengan inisial MR (23) dan L (51) yang terbukti mengumpulkan data pribadi masyarakat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Keduanya diidentifikasikan sebagai pegawai dari mitra Indosat Ooredoo Hutchison yang melancarkan aksi kriminal mereka dengan melakukan registrasi nomor kartu prabayar menggunakan data pribadi berupa NIK curian yang tersedia di aplikasi HANDSOME.

Keduanya mengaku sudah melakukan aktivasi belasan ribu Kartu SIM secara ilegal dengan menggunakan lebih dari 3000 NIK dan data warga Bogor dan lebih dari 14 ribu NIK warga Jabodetabek lainnya.

Meski demikian, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Wayan Toni Supriyanto, memastikan nomor telepon dari operator seluler Indosat yang registrasinya menggunakan data hasil curian telah dinonaktifkan atau dimatikan. "Ini di-take down ya, enggak diaktifkan nomornya. Sesuai dengan mekanisme saja. Harusnya kalau nomor itu sudah diaktifkan atas nama orang lain nanti penyelenggara pasti akan menghentikan, menghapus nama atau nomor yang sudah aktif dan yang disalahgunakan," kata Wayan di Jakarta, Selasa, 10 September 2024, sebagaimana dikutip dari laman Antara.

Berkenaan dengan kebocoran data pribadi, Budi Arie kembali menekankan pemerintah serius mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi data pribadi warga negara, salah satunya dengan mewujudkan Undang-Undang Penjagaan Data Pribadi yang akan segera diterapkan mulai bulan Oktober. “Jadi begini, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan berlaku di bulan Oktober. Pemerintah sangat serius untuk melindungi warga negara, terutama dalam hal data pribadi warga negara,” katanya.

Ia berharap adanya partisipasi aktif masyarakat terkait penjagaan data pribadi. “Tetapi yang paling penting adalah saya juga menginfo pada masyarakat untuk sama-sama menjaga data pribadinya. Jangan memberikan data pribadi untuk hal-hal yang nggak perlu,” ungkap Budi Arie lebih lanjut menyebutkan bahwa kasus judi online dan pinjaman online ilegal juga diakibatkan oleh kelalaian penjagaan data pribadi.

Selain itu, Menkominfo juga berkomitmen melakukan edukasi literasi ke masyarakat luas. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat yang menjaga data pribadinya adalah kunci utama kesuksesan dibuatnya regulasi tersebut. Salah satunya dengan tidak memberikannya ke sembarang pihak.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengklaim pihaknya telah memanggil Direksi Indosat Ooredoo terkait kasus pencurian data pribadi di Bogor.

Budi mengatakan pihaknya telah meminta keterangan dari Indosat Ooredoo sebagai penyelenggara layanan telekomunikasi terkait insiden itu.

Selain itu, pertemuan itu juga membahas solusi penanganan yang diperlukan guna memperbaiki sistem perlindungan data di perusahaan tersebut.

"Kami memanggil Direksi Indosat untuk mendiskusikan penanganan insiden ini dan memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan segera diambil," ungkap Budi dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/9).

Menteri Budi Arie mengingatkan seluruh penyelenggara layanan telekomunikasi seluler dan agar senantiasa memastikan perlindungan konsumen, menjaga kualitas layanan, serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Termasuk Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Setiap perusahaan telekomunikasi harus bertanggung jawab terhadap keamanan data pelanggan," tegasnya.

Budi juga menyatakan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap pelaku pencurian data tersebut.

"Tidak boleh ada kompromi dalam hal ini," urainya.

Diberitakan sebelumnya, Polisi menangkap dua orang berinisial PMR dan L pelaku dalam kasus dugaan pencurian dan penyalahgunaan data identitas pribadi tanpa izin untuk kejar target penjualan.

Kapolresta Kota Bogor, Kombes Bismo Teguh Prakoso menyampaikan dua orang itu bekerja di PT Nusapro Telemedia Persada sebagai kepala cabang dan operator. Keduanya memiliki target untuk menjual 4.000 kartu SIM Indosat Ooredo.

"Dimana, mereka mengerjakan permintaan dari PT Indosat Ooredoo Hutchison, dengan target mampu menjual 4.000 sim card Indosat menargetkan PT Nusa Pro Telemedia Persada agar setiap bulan mampu menjual 4 ribu sim card Indosat," ujarnya dalam keterangan, dikutip Kamis (29/8).

Bismo menambahkan, pelaku telah menyalahgunakan 3.000 identitas warga kota Bogor untuk mengejar target tersebut dan mendapatkan untuk Rp 25,6 juta.

Berdasarkan perannya, PMR memiliki tugas untuk memasukkan kartu SIM ke ponsel target untuk diisi data tanpa izin dengan aplikasi Handsome.

"Kemudian muncul perintah dari Indosat untuk melakukan registrasi maka pelaku menggunakan aplikasi handhome sehingga muncullah data NIK. Kemudian data yang muncul otomatis tersebut biasa digunakan oleh pelaku untuk meregistrasi," imbuhnya.

Polisi telah menyita beberapa barang bukti mulai dari komputer, 4000 kartu Indosat IM3 kuota 9 GB; 2.000 kartu Indosat IM3 kuota 6 GB; 1200 kartu Indosat IM3 kuota 3 GB; 2000 kartu Indosat IM3 kuota 0 GB hingga 200 buah kartu Indosat IM3 sudah teregistrasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bakal meminta keterangan dari Indosat Ooredoo Hutchison terkait insiden pencurian data pribadi di Bogor.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi menyampaikan, pihaknya bakal meminta penjelasan pihak Indosat Ooredoo Hutchison terkait peristiwa kebocoran data pribadi berupa KTP milik masyarakat.

Budi juga memerintahkan pihak Indosat Ooredoo Hutchison agar perkara kebocoran data milik masyarakat tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari.

"Kominfo akan meminta penjelasan pihak Indosat dalam rangka evaluasi dan juga pencegahan agar kasus serupa tidak terulang kembali," kata Budi kepada wartawan dikutip, Sabtu (31/8/2024).

Tak hanya itu, Budi juga meminta kepada seluruh operator seluler untuk memastikan perlindungan data masyarakat dan patuh terhadap UU Telekomunikasi serta UU Perlindungan Data Pribadi.

"Seluruh operator seluler dan ekosistem telekomunikasi itu harus memperhatikan perlindungan konsumen, kualitas layanan dan patuh hukum," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Polisi menangkap dua orang berinisial PMR dan L pelaku dalam kasus dugaan pencurian dan penyalahgunaan data identitas pribadi tanpa izin untuk kejar target penjualan.

Kapolresta Kota Bogor, Kombes Bismo Teguh Prakoso menyampaikan dua orang itu bekerja di PT Nusapro Telemedia Persada sebagai kepala cabang dan operator. Keduanya memiliki target untuk menjual 4.000 kartu SIM Indosat Ooredo.

"Dimana, mereka mengerjakan permintaan dari PT Indosat Ooredoo Hutchison, dengan target mampu menjual 4.000 sim card Indosat menargetkan PT Nusa Pro Telemedia Persada agar setiap bulan mampu menjual 4 ribu sim card Indosat," ujarnya dalam keterangan, dikutip Kamis (29/8/2024).

Bismo menambahkan, pelaku telah menyalahgunakan 3000 identitas warga kota Bogor untuk mengejar target tersebut dan mendapatkan untuk Rp25,6 juta.

Berdasarkan perannya, PMR memiliki tugas untuk memasukkan kartu SIM ke ponsel target untuk diisi data tanpa izin dengan aplikasi Handsome.

"Kemudian muncul perintah dari Indosat untuk melakukan registrasi maka pelaku menggunakan aplikasi handhome sehingga muncullah data NIK. Memudian data yang muncul otomatis tersebut biasa digunakan oleh pelaku untuk meregistrasi," imbuhnya.

Adapun, Polisi sendiri telah menyita beberapa barang bukti mulai dari komputer, 4000 kartu Indosat IM3 kuota 9 GB; 2 000 kartu Indosat IM3 kuota 6 GB; 1200 kartu Indosat IM3 kuota 3 GB; 2000 kartu Indosat IM3 kuota 0 GB hingga 200 buah kartu Indosat IM3 sudah teregistrasi.