Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana pembentukan Family Office guna menarik minat para konglomerat luar negeri untuk menempatkan kekayaannya di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mulai membahas skema insentif pajak yang akan diterapkan.

Salah satu syaratnya adalah investor harus memenuhi kriteria tertentu untuk mendapatkan insentif pajak tersebut.

"Mengenai insentif pajak yang diberikan, ada kewajiban untuk investasi dari uang yang ditaruh di dalam negeri," kata Luhut, saat berbicara kepada media di Kementerian Keuangan, Senin (22/7).

Benchmarking dari Negara Lain

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan pentingnya melakukan benchmarking terhadap Family Office di berbagai negara. Ia menyebutkan bahwa beberapa negara berhasil membentuk Family Office, sementara yang lain gagal.

"Kita akan melakukan benchmarking terhadap pusat-pusat Family Office di berbagai negara untuk belajar dari situ," kata Sri Mulyani.

Pelajaran dari Insentif Pajak

Sri Mulyani menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki banyak pengalaman dalam memberikan fasilitas seperti tax holiday dan tax allowance. Selain itu, insentif pajak juga diberikan secara komprehensif untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Dalam kerangka peraturan, pemberian insentif perpajakan cukup banyak. Kita lihat kemajuan dari pembahasan Family Office itu sendiri," tambahnya.

Kritikan terhadap Kebijakan Insentif Pajak

Peneliti dari The Prakarsa, Bintang Aulia Lutfi, mengkritik pemberian insentif pajak saat pembentukan Family Office. Menurutnya, meskipun pembebasan pajak bertujuan menarik pemilik modal besar, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan.

"Perlakuan pemerintah terhadap berbagai kelas ekonomi saat ini tidak menjunjung asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan yang dikatakan dapat 'membawa penerimaan negara' justru tidak adil untuk masyarakat," ujarnya.

Bintang juga menyoroti bahwa orang kaya akan semakin dimanja dengan fasilitas pembebasan pajak jika berinvestasi pada proyek pemerintah. Sementara itu, pemerintah berencana menetapkan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 12% pada 2025 yang akan memberatkan kelas menengah-bawah.

Good Governance sebagai Daya Tarik Investasi

Menurut Bintang, Family Office sebenarnya bisa menjadi tawaran bagus jika disertai kemudahan dalam berusaha dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Sebenarnya pemerintah memiliki miskonsepsi bahwa investor akan tertarik dengan kelonggaran yang diberikan. Padahal, pada akhirnya, negara yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam berusaha dan good governance yang baik, justru akan menjadi pemenangnya dalam menarik FDI seperti Singapura dan Brunei Darussalam,” imbuh Bintang.

Indikator Tata Kelola yang Rendah

Prakarsa mencatat skor rata-rata indikator good governance Indonesia hanya 48,40, yang dianggap cukup rendah. Indikator tata kelola ini meliputi efektivitas pemerintahan, kontrol korupsi, stabilitas politik, kualitas regulasi, kepastian hukum, dan kebebasan bersuara.

Jika pemerintah tetap mengandalkan pembebasan pajak sebagai daya tarik dibanding memperbaiki tata kelola negara, hal ini malah akan menarik investor dengan niat buruk seperti pelaku pencucian uang untuk menanamkan uangnya di Indonesia.

Kesenjangan Pajak antara Kelas Pekerja dan Orang Kaya

Eka Afrina Djamhari, Research and Knowledge Manager dari Prakarsa, menegaskan bahwa pemerintah harus menerapkan pajak yang lebih berkeadilan antara pekerja dengan orang kaya.

Penelitian Prakarsa tahun 2023 menunjukkan bahwa kelas pekerja dikenakan pajak yang lebih tinggi dibanding orang kaya.

"Kelas pekerja dikenakan tarif pajak antara 0-35%. Sedangkan, orang super kaya hanya dikenakan pajak sebesar 0-25% untuk pendapatan pasif mereka," ujarnya.

Eka juga menyarankan pajak kekayaan sebagai sumber alternatif untuk meningkatkan pendapatan negara. Hasil penghitungan Prakarsa menunjukkan pajak kekayaan dapat menyumbang sekitar Rp 54 triliun – Rp 155,2 triliun, enam kali lipat dibandingkan realisasi pajak penghasilan orang pribadi pada tahun yang sama.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - LONDON. Ukraina mencapai kesepakatan dengan sekelompok kreditor untuk merestrukturisasi obligasi internasional senilai US$ 20 miliar. Kesepakatan ini menjadi langkah penting di saat negara ini dilanda perang.

"Setelah berbulan-bulan terlibat dan bekerja keras dengan pemegang obligasi swasta kami, IMF dan mitra bilateral kami. Kami telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Komite Kreditor Ad Hoc mengenai restrukturisasi komprehensif utang luar negeri publik kami," kata Menteri Keuangan Ukraina Serhiy Marchenko seperti dikutip Reuters. Ini juga menjadi langkah penting untuk memastikan Ukraina menjaga stabilitas anggaran dan sumber daya tunai yang diperlukan untuk terus mendanai pertahanan kami.

Proposal tersebut akan memotong nominal obligasi internasional Ukraina sebesar 37% dan menghasilkan keringanan arus kas sebesar US$ 11,4 miliar selama tiga tahun ke depan. Durasi program dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang akan berakhir pada 2027.

Pemerintah mengatakan IMF telah memastikan kesepakatan tersebut sesuai dengan parameter paket bantuan senilai US$ 122 miliar dan pemberi pinjaman resmi negara tersebut, Kelompok Kreditor Ukraina, juga telah menandatanganinya.

Komite Kreditor Ad Hoc yang memegang 22% obligasi pemerintah Ukraina perjanjian tersebut cepat dan konstruktif. "Kami senang bisa memberikan keringanan utang yang signifikan kepada Ukraina, membantu Ukraina mendapatkan kembali aksesnya ke pasar modal internasional, dan mendukung rekonstruksi negara tersebut di masa depan demi kepentingan rakyat Ukraina," katanya dalam sebuah pernyataan.

Berdasarkan proposal tersebut, beberapa obligasi baru yang diterbitkan akan mulai membayar kupon sebesar 1,75% mulai tahun depan, dengan pembayaran meningkat hingga 7,75% mulai tahun 2034 dan seterusnya. Pemegang obligasi juga akan menerima biaya persetujuan.

Pembayaran bunga telah menjadi masalah yang sulit dalam negosiasi. Sementara para pemegang obligasi membutuhkan insentif finansial untuk menyetujui restrukturisasi. Mitra internasional Ukraina seperti negara-negara Kelompok Tujuh (G7) dan IMF telah menolak uang yang disalurkan ke pemberi pinjaman swasta dan menghindari tekanan keuangan pemerintah.

Sebuah sumber yang dekat dengan kesepakatan dikutip Reuters tersebut mengatakan pembayaran Ukraina kepada pemegang obligasi berdasarkan kesepakatan tersebut akan berjumlah kurang dari U$ 200 juta hingga akhir tahun 2025.

Meskipun obligasi tersebut memiliki nilai nominal US$ 19,7 miliar, Ukraina memiliki utang sekitar US$ 23 miliar dengan bunga yang telah jatuh tempo. Pada pukul 07.46 GMT, obligasi tersebut telah naik sebanyak 2,43 sen, dengan jatuh tempo tahun 2034 diperdagangkan pada 29,69 sen terhadap dolar.

Perdana Menteri Ukraina, Denys Shmyhal dalam pesan di aplikasi Telegram mengatakan kesepakatan itu akan membebaskan sumber daya untuk kebutuhan mendesak, termasuk pertahanan, perlindungan sosial, dan pemulihan.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR, Taufiq Widjoyono mengungkapkan peretasan yang menimpa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) menyebabkan hilangnya beberapa data.

Taufiq menyebutkan, data yang hilang tersebut terdiri dari 291 data Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) konstruksi,84 data asosiasi badan usaha, 85 data asosiasi profesi dan 2 asosiasi rantai pasok. Data tersebut merupakan hasil pencatatan yang dilakukan hingga 19 Juni 2024.

Selain itu, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada file dokumen pengalaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan file dokumen pengalaman Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) yang tercatat hingga 20 Juni 2024 juga turut raib.

“Kerugian dari sistem yang downtadi, tendernya terlambat, harus diulang, dan lain-lain. Jadi termasuk juga data yang luar biasa, kita nggak bisa menilai data yang hilang tadi, itu kerugian yang terbesar,” ujarnya saat ditemui di Graha Gapensi, Jakarta, Senin (22/7).

Taufiq menjelaskan, peretasan pada sistem PDNS berlansung sejak 20 Juni hingga 18 Juli 2024, ini menyebabkan sistem layanan tidak bisa diproses hingga hilangnya data. Untuk itu, pelaku usaha konstruksi diminta untuk mengupload ulang data yang hilang pada sistem E-Simpan.

“Data hilang itu sudah enggak ketemu, terpaksa teman-teman (pelaku usaha konstruksi) harus mengupload lagi, mengisi lagi, itu kerugian yang menurut saya lebih mahal daripada sekedar uang,” jelas dia.

Taufiq mengungkapkan, saat ini layanan sudah kembali beroperasi secara normal namun masih dalam tahap uji coba. Menurutnya, pada tanggal 24 Juli 2024 sistem akan kembali seperti sedia kala.

“Jadi, sejak 18 Juli sebenarnya sudah normal cuma statusnya masih uji coba, karena kan kita belum yakin betul ini bener atau tidak, tapi 24 Juli kita kan berjalan resmi, normal,” ungkap dia.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah akan membentuk Family Office atau lembaga yang menangani pengelolaan kekayaan orang-orang kaya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut aturan teknis pembentukan Family Office di Indonesia akan rampung sebelum Presiden Jokowi lengser, atau sebelum Oktober 2024.

Ia bilang, saat ini pembentukan Family Office sudah dalam tahap penyelesaian atau finalisasi. Adapun kunci keberhasilan pembangunan Family Office di Indonesia adalah kepastian hukum.

"Saya kira itu masih teknis, tetapi harus selesai sebelum Oktober 2024," ujar Luhut kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (22/7).

Kemudian, pemerintah juga tengah mencari tahu hal-hal teknis lainnya seperti ketentuan berapa uang yang harus disimpan dalam sistem keuangan Indonesia hingga berapa banyak pegawai yang harus disiapkan untuk menjalankann Family Officenya.

"Kita sekarang masih bicarakan mengenai berapa jumlah minimum yang akan mereka harus masukkan, berapa yang harus diinvestasikan, dan berapa pegawai yang harus dia buat untuk menjalankan officenya disini," katanya.

Bahkan, Luhut sampai terbang ke Abu Dhabi untuk belajar mengenai pembentukan Family Office. Ia bilang, salah satu kepastian hukum yang disediakan pemerintahan Uni Emirat Arab adalah keputusan akhir di pengadilan arbitrase. Keputusan tersebut bersifat final dan tidak bisa digugat, dikaji kembali maupun banding.

Oleh karena itu, dirinya menyarankan agar hakim yang bertugas di pengadilan arbitrase merupakan hakim yang memiliki sertifikasi Internasional.

"Kalau ada mekanisme banding, itu nanti jadi sumber permainan oknum lagi. Kalau ada kepastian hukum, banyak inevstor yang akan datang dan menaruh uang di Indonesia," jelas Luhut.

Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nilai tukar rupiah melemah meski dolar Amerika Serikat (AS) juga berada dalam tekanan. Senin (22/7), kurs rupiah spot berada di Rp 16.220 per dolar AS.

Kurs rupiah spot melemah 0,18% jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan pekan lalu yang ada di Rp 16.191 per dolar AS. Ini adalah pelemahan rupiah dalam tiga hari perdagangan berturut-turut.

Pelemahan tak hanya melanda rupiah. Terutama mengingat ketidakpastian pemilu AS setelah Joe Biden mundur dari pencalonan presiden digantikan oleh wakilnya, Kamala Harris.

"Kami kekhawatiran risiko yang meningkat pada rupiah terutama karena ketidakpastian terkait pemilu AS sehingga ada potensi dolar kembali menguat hingga Agustus, seperti pada pemilu-pemilu AS sebelumnya," ungkap analis Maybank dalam catatan yang dikutip Bloomberg.

UBS memperkirakan rupiah akan ditransaksikan antara Rp 16.120 per dolar AS hingga Rp 16.320 per dolar AS pada pekan ini.

Indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama dunia melemah tipis ke 104,32 dari posisi akhir pekan lalu di 104,4.

Dolar Taiwan hari ini memimpin pelemahan terhadap dolar AS sebesar 0,36%. Pelemahan dolar Taiwan disusul oleh rupiah, peso Filipina, dan yuan China.

Sementara yen Jepang menguat 0,45% terhadap dolar. Penguatan yen diikuti oleh won Korea, ringgit Malaysia, baht Thailand, dolar Hong Kong, dolar Singapura, dan rupee India.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Bank Indonesia (BI) mencatat, likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Juni 2024 naik 7,8%. Hal ini ditopang oleh solidnya pertumbuhan kredit dan membaiknya aktiva luar negeri.

Posisi M2 pada Juni 2024 tercatat sebesar Rp 9.026,2 triliun atau naiksebesar 7,8% secara tahunan aliasyear on year(yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 7,6% yoy.

Kepala Ekonom Bank Permata,Josua Pardede menyoroti pertumbuhan M2 yang meningkat pada Juni 2024 didorong oleh tetap solidnya pertumbuhan kredit dan membaiknya aktiva luar negeri bersih.

Solidnya pertumbuhan kredit pada Juni 2024 menunjukkan kegiatan atau aktivitas sektor rill tetap terjaga baik sehingga memberikan indikasi bahwa ekonomi Indonesia pada 2Q24 masih akan cukup resilient.

Membaiknya aktiva luar negeri bersih menunjukkan dampak ketidakpastian yang berujung pada risk-off sentimentdancapital outflowsudah mulai berkurang yang berarti stabilitas terjaga danrisk-onmeningkat sehingga sektor rill dapat mulai melakukan ekspansi kembali.

"Prospek ke depan, M2 masih dapat berpeluang meningkat sejalan dengan kebijakan makro prudensial akomodatif dalam menjaga likuiditas perbankan sehingga aktivitas kredit dapat tetap solid," kata Josua kepada Kontan, Senin (20/7).

Selain itu, kebijakan fiskal pemerintah yang cenderung ekspansif juga dapat menjaga pertumbuhan terutama dari sisi penyaluran bantuan sosial dan persiapan pemilihan kepala daerah.

"Meski saat ini ketidakpastian masih cukup tinggi, namun indikasi pemotongan suku bunga global cukup terbuka di tahun ini, terutama dari the Fed, yang berarti ada peluang capital inflowkarena ada peningkatan risk-on sentiment terutama mendekati akhir tahun ini," jelasnya.

Sementara itu, Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalia Situmorang mengatakan uang beredar yang tumbuh itu menggambarkan kondisi perekonomian yang positif.

Meski memang secara teori kan kalau uang beredar naik, maka inflasi akan naik. Namun sejauh ini inflasi di Indonesia tercatat 2 bulan berturut-turut mengalami deflasi.

"Lalu BI bilang kalau uang beredar yang naik ini salah satunya akibat kenaikan penyaluran kredit perbankan untuk segmen korporasi," ucap Hosianna kepada Kontan, Senin (20/7).

Lebih detail juga terlihat kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi tumbuh lebih baik dari bulan Mei 2024. "Ya semoga tercermin nanti rilis produktivitas, manufaktur dan konsumsi tetap di level ekspansi dan optimis," terangnya.

Hosianna memprediksi uang beredar akan cenderung naik karena menjelang pemilihan kepala daerah dan belanja daerah yang juga diramal naik.

"Belanja pemerintah yang seperti sudah disampaikan Bu Menteri Keuangan kalau defisit APBN 2024 bisa naik ke -2.7% PDB dari target -2.3% PDB," tutupnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA Kabar baik datang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kepastian kenaikan gaji ASN pada tanggal 16 Agustus 2024 mendatang.

Pengumuman ini akan dilakukan saat Pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya di DPR RI.

Pengumuman Kenaikan Gaji ASN

Direktur Jenderal Anggaran, Isa Rachmatarwata, mengonfirmasi bahwa pengumuman kenaikan gaji ASN akan disampaikan pada tanggal tersebut.

"Nanti ditunggu tanggal 16 Agustus. Kita tunggu saja," ujar Isa kepada awak media di Jakarta, Senin, 22 Juli.

Bentuk Penyesuaian Gaji

Isa Rachmatarwata tidak mengungkapkan berapa persen kenaikan gaji yang akan diberikan. Namun, penyesuaian gaji ASN ini bisa dalam berbagai bentuk, seperti kenaikan gaji pokok, perbaikan tunjangan kinerja, atau pemberian insentif dalam bentuk lain.

"Kita nanti tunggu tanggal 16 Agustus saja. Ini nya seperti apa disampaikan nanti di situ," tambahnya.

Rencana Penyesuaian Gaji dalam Dokumen Kebijakan Fiskal

Rencana penyesuaian gaji ASN pada tahun depan telah tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 edisi Pemuktahiran.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah menyatakan bahwa arah kebijakan belanja pegawai pada tahun 2024 akan difokuskan salah satunya pada penyesuaian gaji ASN.

Fokus Kebijakan Belanja Pegawai

Pemerintah menulis dalam dokumen tersebut bahwa fokus kebijakan belanja pegawai pada tahun 2024 adalah untuk meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara. Hal ini dilakukan antara lain melalui pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), gaji/pensiun ke-13, dan penyesuaian gaji ASN.

"Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan Gaji/Pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN," tulis pemerintah dalam dokumen tersebut.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal terhadap ekspor nasional masih mini dan perlu ditingkatkan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid, menyatakan bahwa kontribusi UMKM dalam negeri terhadap ekspor baru mencapai 15%, angka yang masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.

Perbandingan dengan Negara Tetangga

Arsjad Rasjid mengungkapkan bahwa hanya 15% UMKM Indonesia yang menembus pasar ekspor.

"Angka ini jauh dibanding nilai ekspor tetangga di ASEAN seperti di Malaysia yang mencapai 17,3% dan Thailand 28,7%," ujar Arsjad dalam agenda Pesta Rakyat UMKM untuk Indonesia di JCC Senayan pada Senin, 22 Juli.

Potensi dan Tantangan UMKM Lokal

Arsjad menilai masih banyak potensi yang perlu dikembangkan dari UMKM lokal. UMKM berperan sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang menyerap 90% tenaga kerja.

Namun, ada beberapa kendala yang membuat UMKM belum mampu menembus pasar global, seperti sulitnya mencari jasa ekspor yang kredibel, kesulitan mencari informasi mitra negara tujuan, dan akses ekspor yang terbatas.

Program KADIN untuk Meningkatkan Ekspor UMKM

KADIN telah menyiapkan berbagai program untuk membantu UMKM lokal naik kelas, termasuk sertifikasi, pelatihan, dan menyediakan pusat informasi resmi tentang kebutuhan ekspor impor bagi UMKM.

"Melalui KADIN, ada 50 program. Untuk yang sertifikasi, lebih dari 200 UMKM telah mendapatkan pelatihan sertifikasi ekspor," jelas Arsjad.

Arsjad menekankan bahwa sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, peran UMKM sangat krusial dalam mewujudkan Indonesia Emas 2024.

apalagi, presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8% pada periode 2025-2029.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Operasional pemulangan jemaah haji ke Tanah Air telah berakhir. Hingga Senin (22/7) jumlah jamaah haji yang meninggal mencapai 461 orang.

Anggota Media Center Kementerian Agama,Widi Dwinanda menyampaikan, hari ini, Senin, 22 Juli 2024 pukul 01.00 WAS, 316 jemaah haji kelompok terbang (kloter) 30 asal Embarkasi Kertajati (KJT-30) menjadi kloter terakhir yang diterbangkan dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah menuju Bandara Kertajati di Jawa Barat, sekaligus menutup operasional pemulangan jemaah ke Tanah Air.

“Dan hingga akhir operasional pemulangan berakhir, jemaah haji reguler wafat pada musim haji tahun ini berjumlah 461 orang,” terang Widi dalam keterangan resmi Kemenag di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Senin (22/7).

Sementara jemaah haji yang masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS) ada 62 orang, baik di Jeddah, Makkah maupun Madinah.

“Semua jemaah haji yang masih dirawat di RSAS tetap menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia hingga jemaah dapat pulang ke Tanah Air,” imbuhnya.

Tercatat hingga 21 Juli 2024 pukul 21.00 Waktu Arab Saudi atau 22 Juli 2024 pukul 01.00 WIB, jemaah haji dan petugas yang telah diterbangkan ke Tanah Air berjumlah 213.568 orang. Mereka tergabung dalam 548 kelompok terbang (kloter).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan telah mempelajari konsep Family Office hingga ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Luhut menjelaskan bahwa saat ini banyak orang kaya di dunia yang tertarik untuk menyimpan dananya di Indonesia. Oleh karena itu, pembentukan Family Office dengan berbagai insentif dianggap penting.

Laporan ke Presiden

Luhut menjelaskan bahwa setelah kunjungannya ke Abu Dhabi, ia telah melaporkan hasilnya kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih.

"Saya baru kembali dari Abu Dhabi, saya sudah lapor Pak Jokowi dan Presiden terpilih tadi malam, masalah Family Office dan Family Business. Kenapa kita ingin ini, karena sekarang uang bertaburan yang ingin masuk ke Indonesia, kita harus kasih insentif," ujarnya dalam acara peluncuran Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara pada Senin, 22 Juli.

Implementasi Family Office

Luhut juga menyebut bahwa implementasi Family Office sebenarnya cukup sederhana, salah satunya terkait dengan kepastian hukum dan arbitrase internasional.

Kepastian hukum ini menjadi salah satu faktor utama yang akan menarik minat investor asing untuk menyimpan dananya di Indonesia.

Pembentukan Family Office tidak hanya bertujuan untuk menarik dana asing, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa Indonesia serta meningkatkan investasi.

Dengan adanya Family Office, dana dari luar negeri akan masuk ke dalam sistem keuangan Indonesia, yang pada akhirnya akan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

Sumber: The Guardian | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - LONDON. Pekerja Indonesia yang membayar ribuan poundsterling untuk bisa bekerja di Inggris sebagai pemetik buah di pertanian yang memasok ke supermarket besar, telah dipulangkan dalam beberapa minggu ini karena dianggap tidak bisa memetik buah dengan cukup cepat.

Media Inggris The Guardian melaporkan, salah satu pekerja yang dipecat mengatakan dia telah menjual tanah keluarganya, serta sepeda motor miliknya dan orang tuanya, untuk menutupi biaya lebih dari £ 2.000 atau setara Rp 41,88 juta (£ 1=Rp 20.940) untuk datang ke Inggris pada bulan Mei 2024 lalu. Kini, ia merasa tertekan karena menganggur dan cuma punya sedikit harta benda.

Pengawas eksploitasi tenaga kerja Inggris sedang menyelidiki tuduhan bahwa pekerja tersebut merupakan salah satu dari beberapa pekerja yang dikenakan biaya ilegal hingga £ 1.100 oleh sebuah organisasi di Indonesia yang mengklaim bahwa biaya itu akan membawa mereka bisa ke Inggris lebih cepat.

Di Indonesia, pekerja tersebut memperoleh penghasilan sekitar £ 100 sebulan dengan menjual makanan. Ia mengatakan bahwa orang tuanya “sangat kecewa” karena ia telah menjual segalanya demi membantu keluarganya.

“Saya merasa bingung, marah, dan marah dengan situasi ini. Saya tidak punya pekerjaan di Indonesia [dan] saya sudah menghabiskan seluruh uang saya untuk datang ke Inggris,” kata pekerja Indonesia itu seperti dikutip The Guardian, Minggu (21/7).

The Guardian telah mewawancarai empat pekerja yang dipecat. Dan dalam tiga kasus terlihat bukti pembayaran biaya nyata kepada pihak ketiga selain lebih dari £ 1.000 yang ditransfer untuk penerbangan dan visa kepada perekrut berlisensi.

Tuduhan pembayaran pungutan liar di Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai risiko eksploitasi dalam skema pekerja musiman, yang memungkinkan pekerja dari luar negeri mendapatkan visa enam bulan untuk bekerja di pertanian namun membuat mereka menanggung semua risiko finansial.

The Guardian menyebutkan, Menteri Imigrasi Inggris yang baru, Seema Malhotra, akan mempertimbangkan eksploitasi dalam sistem visa kerja untuk menekan praktik eksploitatif.

Komite Penasihat Migrasi Inggris pada Senin (22/7), merekomendasikan bahwa visa musiman harus terus “menjamin keamanan pangan” tetapi harus mencakup lebih banyak perlindungan, seperti jaminan kerja setidaknya dua bulan.

Sebelum dipecat, Haygrove, sebuah perkebunan di Hereford yang memasok buah-buahan ke supermarket Inggris, telah memberikan surat peringatan kepada pria tersebut dan empat pekerja lain tentang kecepatan pemetikan, antara lima dan enam minggu setelah mereka mulai bekerja.

Setelah dipecet, para pekerja tersebut langsung dipesankan tiket penerbangan pulang oleh perekrut mereka keesokan harinya.

Para pekerja mengatakan target di perkebunan di Ledbury termasuk memetik 20 kg ceri dalam satu jam. Salah satu pemetik yang dipecat mengatakan: “Sangat sulit untuk mencapai target karena hari demi hari buah yang dihasilkan semakin sedikit.”

Pekerja tersebut mengatakan dia meminjam uang dari bank, teman dan keluarga untuk bisa ke Inggris dan dia masih memiliki hutang lebih dari £ 1.100.

“Kenapa aku berakhir seperti ini? Sekarang saya di Indonesia tanpa pekerjaan… Ini tidak adil bagi saya karena saya sudah berkorban begitu banyak,” ujarnya.

Beverly Dixon, direktur pelaksana pertanian di Haygrove, mengatakan, perkebunan tersebut secara konsisten harus memberikan upah kepada para pekerja meski kinerjanya buruk dan telah mendukung mereka untuk berusaha meningkatkan kualitasnya.

Dixon mengatakan target ditetapkan berdasarkan standar yang dapat dicapai dengan mayoritas pemetik terkadang mencapai lebih dari dua kali lipat kecepatan tersebut.

Kelima pekerja dari Indonesia tersebut baru tiba di Inggris pada pertengahan Mei 2024 dan semuanya diberhentikan dari Haygrove pada 24 Juni 2024, dengan penghasilan antara £ 2.555 dan £ 3.874.

Setelah biaya perjalanan ke Inggris – dan juga biaya hidup – dihilangkan, beberapa orang mengatakan bahwa mereka mempunyai utang yang besar.

Dua pria tersebut melarikan diri ke London dan menolak menaiki penerbangan pulang yang dipesan pada tanggal 25 Juni. Mereka kini diberi pekerjaan baru di tempat penampungan setelah ada intervensi dari aktivis kesejahteraan migran.

Andy Hall, spesialis hak-hak buruh migran yang melakukan intervensi atas nama para pekerja migran, mengatakan: “Skandal ini sekali lagi menunjukkan bahwa seluruh beban untuk memikul berbagai risiko yang terkait dengan skema pekerja musiman di Inggris tidak dibebankan pada supermarket, peternakan, operator skema atau pelaku rantai pasok lainnya, namun juga pada pekerja rentan dari luar negeri.”

Investasi oleh A Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA) mengenai masalah ini telah dibuka bulan lalu. Investigasi terfokus pada tuduhan pungutan liar di Indonesia.

Dixon mengatakan Haygrove “sangat prihatin” mendengar dugaan tantangan keuangan yang dihadapi para pekerja Indonesia, terutama jika satu atau lebih pekerja telah membayar perekrut ilegal di Indonesia. Ia mendukung sepenuhnya penyelidikan GLAA.

The Guardian mengungkapkan bahwa warga Indonesia datang ke Inggris dengan berutang hingga £ 5.000 kepada broker asing tanpa izin pada tahun 2022. Utang tersebut berasal dari pihak ketiga, dan AG, lembaga asal Inggris yang secara resmi merekrut mereka, kehilangan lisensinya sebagai sponsor pekerja musiman.

Sejak saat itu, Indonesia dianggap sebagai negara yang berisiko untuk merekrut pekerja. Namun jalur ini dibuka kembali pada tahun ini oleh perekrut baru asal Inggris, Agri-HR.

Mereka bekerja sama dengan agen Indonesia PT Mardel Anugerah, yang juga mendapatkan izin perekrutan ke Inggris, dan didukung oleh kedutaan Indonesia.

Namun, para pekerja menuduh pihak ketiga di Indonesia, Forkom, yang tampaknya menjadi pusat komunikasi bagi orang Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri, merekrut pekerja dan mengenakan biaya, dengan mengatakan bahwa hal tersebut dapat membawa mereka ke Inggris lebih cepat.

Merekrut tanpa izin menurut hukum di Inggris adalah ilegal.

Sementara itu, Agri-HR mengatakan setelah mendengar tuduhan tersebut, Agri-HR segera menghubungi GLAA dengan permintaan untuk menyelidiki klaim tersebut. GLAA mewawancarai beberapa pekerja pada hari yang sama dan melanjutkan penyelidikan mereka dan wawancara dengan pekerja lebih lanjut telah dilakukan dan dijadwalkan.

Para pekerja mengatakan kepada Guardian bahwa Forkom mendorong anggotanya untuk memberikan tekanan pada keluarga para pemulung yang melarikan diri, salah satu di antaranya mengatakan bahwa keluarganya di Indonesia dikunjungi di rumah pada pukul 3 pagi.

Dalam pesannya kepada sekelompok pekerja yang direkrut Forkom di grup WhatsApp, ketuanya, Agus Hariyono, mendorong mereka yang masih berada di Indonesia untuk memberikan tekanan pada para pekerja yang diberhentikan untuk pulang ke Indonesia. Dalam video call lanjutan ke anggota, ia kemudian diduga meminta pekerja untuk menghapus catatan uang yang dibayarkan ke Forkom.

Hariyono mengatakan organisasinya merupakan forum sosial yang dibentuk untuk warga Indonesia yang memiliki visa pekerja musiman setelah ada yang tidak kembali dari musim 2022, sehingga jalur visa ditutup.

Dia mengatakan seorang pekerja “menitipankan dana” ke Forkom tetapi ini dimaksudkan sebagai titipan dan dana tersebut dikembalikan ke rekeningnya untuk dibayarkan langsung ke PT Mardel Anugerah.

Hariyono mengatakan, pihaknya menyampaikan pesan kepada keluarga untuk mendorong mereka yang diberhentikan untuk kembali ke Indonesia dan mencegah terulangnya musim 2022 di mana satu dari lima orang telah melampaui masa berlaku visanya.

Delif Subeki, dari PT Mardel Anugerah, mengatakan agen perekrutannya diperkenalkan ke Forkom oleh Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dan berkomitmen untuk “memberikan prioritas” kepada anggotanya.

Subeki mengatakan pihaknya dengan jelas memberi tahu para pelamar bahwa mereka tidak menggunakan pihak ketiga mana pun untuk perekrutan dan tidak ada biaya yang harus dibayarkan.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Mukesh Ambani saat ini menjadi orang terkaya di India, bahkan di Asia. Pengusaha multi-sektor ini tentu punya beberapa prinsip yang membuatnya bisa ada di titik tersebut.

Mengutip Forbes, data terbaru per Juni 2024 menunjukkan bahwa Mukesh Ambani masih jadi orang terkaya di Asia.

Saat ini kekayaan Mukesh Ambani ditaksir mencapai US$ 113,5 Miliar.

Kekayaan itu didapatnya dari mengelola Reliance Industries, jaringan bisnis yang menguasai sektor energi petrokimia, gas alam, ritel, hiburan, telekomunikasi, media massa, dan tekstil.

Dalam sebuah konferensi bertajuk NASSCOM tahun 2017 silam, Ambani sempat menjelaskan beberapa hal yang menjadi prinsipnya dalam berbisnis.

Melansir makarandunpat.com, berikut adalah 5 tips sukses Mukes Ambani.

1. Jadi Penemu Solusi

Sebagai oengusaha, Mukesh Ambani diajarkan untuk mencari solusi dari sebuah masalah, bukan menunggu perintah datang.

Bersikap penuh semangat, berani mengambil risiko, dan tidak khawatir dengan kegagalan adalah tanda-tanda pola pikir wirausaha.

Pelajaran itu didapat Mukesh dari ayahnya yang juga seorang pebisnis, Dhirubhai Ambani.

2. Selesaikan Masalah Sesuai Kesukaan

Mukesh mengatakan bahwa berbisnis bukan tentang memecahkan masalah terlebih dahulu, tetapi menemukan masalah yang Anda sukai untuk dipecahkan.

3. Jangan Lupa Memberikan Manfaat Bagi Masyarakat

Bagi Mukesh, tujuan bisnis seharusnya adalah untuk memecahkan masalah yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan cara tertentu.

Dengan pandangan itu, keuntungan finansial harus menjadi produk sampingan dari apa yang Anda lakukan.

4. Percaya Pada Visi

Percaya pada visi sendiri dan tetap positif dalam melangkah mungkin sering Anda dengar dalam berbagai kumpulan motivasi. Kenyataannya, sikap ini jadi salah satu landasan Mukesh dalam melangkah.

Meyakini visi kini dalam berusaha dipercaya dapat membuat Anda fokus pada tujuan.

5. Jangan Kecewa Terhadap Kegagalan

Terakhir, Anda tentu tidak boleh terlalu lama kecewa terhadap kegagalan.

Mukesh Ambani berpesan untuk jangan pernah berkecil hati karena kegagalan. Sebaliknya, Anda harus belajar dari kegagalan tersebut.