Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Mantan Presiden AS Donald Trump dengan cepat bereaksi terhadap pengunduran diri Presiden Joe Biden dari bursa pemilu 2024.

Mengutip ABC News, Trump mengatakan bahwa mantan lawannya itu tidak layak untuk mencalonkan diri.

Trump mengeluarkan pernyataannya di Truth Social, dengan menulis, “Joe Biden tidak layak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden, dan tentu saja tidak layak untuk menjabat - dan tidak akan pernah!”

Dia melanjutkan, “Semua orang di sekitarnya, termasuk Dokter dan Media, tahu bahwa dia tidak mampu menjadi Presiden, dan memang tidak mampu.”

Trump melanjutkan dengan mengemukakan beberapa poin pembicaraan kampanyenya.

“Kita akan sangat menderita karena kepresidenannya, tetapi kita akan memperbaiki kerusakan yang telah dilakukannya dengan sangat cepat. MEMBUAT AMERIKA HEBAT LAGI!” kata Trump.

Di awal pernyataannya, Trump juga menyebut Biden sebagai “Presiden Terburuk, sejauh ini, dalam Sejarah Bangsa kita.”

Ketua DPR Mike Johnson menulis di X.

“Belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Amerika ini, kita harus jelas tentang apa yang baru saja terjadi. Partai Demokrat memaksa calon dari Partai Demokrat untuk keluar dari pemungutan suara, lebih dari 100 hari sebelum pemilihan,” tulis Johnson.

Dia juga menyerukan agar Biden mengundurkan diri.

“Jika Joe Biden tidak layak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden, dia tidak layak untuk menjabat sebagai Presiden. Dia harus segera mengundurkan diri dari jabatannya. Tanggal 5 November tidak bisa datang terlalu cepat,” Johnson memposting di X.

Senator Josh Hawley dengan cepat bereaksi terhadap berita Biden, menyerukan agar sang presiden mundur.

“Kalau begitu, mundurlah dari jabatan Anda. Jika Anda tidak bisa menjalankan kampanye politik, Anda tidak bisa menjadi Presiden,” tulisnya menanggapi pernyataan Biden.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pada Minggu (21/7/2024), Biden mengumumkan bahwa ia menarik diri dari pencalonan presiden AS tahun 2024.

Melansir Yahoo News, langkah ini Biden ambil setelah mendapat tekanan selama berminggu-minggu dari rekan-rekan sesama anggota Partai Demokrat.

Pemicunya adalah penampilannya yang buruk dalam debat pertama pada akir Juni lalu, sehingga mendapat kritik habis-habisan.

“Saya yakin ini adalah kepentingan terbaik bagi partai saya dan negara bagi saya untuk mundur,” kata Biden dalam sebuah pernyataan yang diposting di X.

Biden menambahkan bahwa dia berencana untuk berpidato di hadapan publik pada akhir pekan ini. Di sisi lain, Biden menegaskan bahwa dirinya bermaksud untuk menyelesaikan tiga bulan terakhir masa jabatannya.

Dalam sebuah postingan terpisah setelah pengumuman tersebut, Biden menulis bahwa ia mendukung wakil presidennya, Kamala Harris, untuk menjadi calon presiden dari Partai Demokrat.

“Demokrat - inilah saatnya untuk bersatu dan mengalahkan Trump,” tulisnya. “Mari kita lakukan ini.”

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Pada Minggu (21/7/2024), Presiden AS Joe Biden mengumumkan bahwa ia menarik diri dari pencalonan presiden AS tahun 2024.

Melansir Yahoo News, langkah ini Biden ambil setelah mendapat tekanan selama berminggu-minggu dari rekan-rekan sesama anggota Partai Demokrat.

Pemicunya adalah penampilannya yang buruk dalam debat pertama pada akir Juni lalu, sehingga mendapat kritik habis-habisan.

“Saya yakin ini adalah kepentingan terbaik bagi partai saya dan negara bagi saya untuk mundur,” kata Biden dalam sebuah pernyataan yang diposting di X.

Biden menambahkan bahwa dia berencana untuk berpidato di hadapan publik pada akhir pekan ini. Di sisi lain, Biden menegaskan bahwa dirinya bermaksud untuk menyelesaikan tiga bulan terakhir masa jabatannya.

Dalam sebuah postingan terpisah setelah pengumuman tersebut, Biden menulis bahwa ia mendukung wakil presidennya, Kamala Harris, untuk menjadi calon presiden dari Partai Demokrat.

“Demokrat - inilah saatnya untuk bersatu dan mengalahkan Trump,” tulisnya. “Mari kita lakukan ini.”

Dalam pernyataannya sendiri, Harris mengatakan bahwa ia merasa terhormat mendapat dukungan dari Presiden.

"Dan niat saya adalah untuk mendapatkan dan memenangkan nominasi ini,” jelas Harris.

Keluarnya Biden dari bursa calon presiden terjadi kurang dari sebulan sebelum Partai Demokrat dijadwalkan mengadakan konvensi pencalonan di Chicago mulai 19 Agustus 2024.

Hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang akan menggantikannya di posisi teratas, bagaimana orang tersebut akan dipilih dan apakah orang tersebut memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengalahkan mantan Presiden Donald Trump dibandingkan presiden yang saat ini berusia 81 tahun tersebut.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pada Minggu (21/7/2024), Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyambut kedatangan jemaah haji kelompok terbang (kloter) 63 Embarkasi Jakarta (JKG 63) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

Melansir laman Kemenag.go.id, JKG 63 adalah kloter terakhir yang dilepas melalui Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

Informasi saja, jemaah JKG 63 mendarat di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 06.40 WIB. Jemaah selanjutnya diantar ke Asrama Haji Pondok Gede dan sampai sekitar pukul 07.20 WIB. Total ada 388 jemaah dan 5 petugas haji asal DKI Jakarta.

Penyambutan ditandai dengan pengalungan bunga oleh Menag kepada perwakilan jemaah haji JKG 63, yakni Sasdi Junaidi dan Iin Khodijah.

"Selamat datang di Tanah Air. Selamat bertemu kembali dengan keluarga di rumah," ujar Menag di Jakarta, Minggu (21/7/2024).

Atas nama pemerintah, dalam kesempatan itu, Yaqut menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada jemaah haji.

"Kami atas nama pemerintah memohon maaf jika selama memberikan pelayanan selama di Tanah Suci ada kekurangan di sana-sini. Kami mohon keikhlasannya untuk dimaafkan," sambungnya.

Yaqut mendoakan jemaah haji Indonesia mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrurah.

"Pesan saya tolong dijaga kemabruran ini. Karena menjaga kemabruran tidak lebih mudah dibanding mencapai kemabruran itu sendiri," jelasnya.

Yaqut juga berharap mereka yang sudah kembali ke Tanah Air, mendoakan jemaah haji yang masih berada di Tanah Suci, termasuk jemaah yang wafat di Tanah Suci.

"Semoga saudara kita yang wafat, husnul khatimah, diterima seluruh amal ibadahnya, dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah," harap Menag.

Sebelumnya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latif mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas haji dilakukan sampai tuntas.

"Ini adalah sebuah perjuangan panjang yang tak kenal lelah. Kami mengucapkan beribu terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petugas yang tak kenal lelah, baik di Tanah Suci maupun di tanah air," kata Hilman.

Selain kepada para petugas, apresiasi dari pemerintah dan mitra kerja di Arab Saudi juga disampaikan kepada para jemaah haji Indonesia.

"Mereka berterima kasih kepada jemaah haji indonesia. Karena jemaah haji Indonesia adalah jemaah yang dianggap paling tertib dan disiplin dibanding jemaah lain. Mereka dengan senang hati melayani jemaah haji Indonesia," kata Hilman.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) dengan persentase 100% sudah berakhir sejak 30 Juni 2024. Selanjutnya sejak 1 Juli - 31 Desember 2024 porsinya berkurang menjadi 50%. Sedangkan PPN direncanakan akan naik dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025.

Melihat hal tersebut Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta mengatakan jika PPN DTP ini dilanjutkan hal itu akan berdampak positif pada emiten properti. Namun jika berakhir maka peluang untuk emiten properti hanya bergantung pada kebijakan dari Bank Indonesia (BI).

"Kalau PPN DTP ini tidak diperpanjang maka kita hanya bisa menunggu kebijakan BI untuk menentukan kelonggaran monetary policy," jelas Nafan pada Kontan, Minggu (21/7).

Di sisi lain disinflasi global sudah mulai terjadi, maka tidak menutup kemungkinan setelah ini BI juga akan menentukan kelonggaran monetary policy. Menurut Nafan hal itu akan mendorong peningkatan permintaan KPR maupun KPA.

"Jika sudah ada kelonggaran suku bunga maka dampaknya pada emiten properti akan positif karenan demand akan meningkat," ujarnya.

Fixed Income & Macro Strategist PT Mega Capital Sekuritas, Lionel Priyadi juga berpendapat jika PPN DTP ini berakhir dengan diikuti pemangkasan suku bunga, maka dampaknya akan minim pada emiten properti. Hal itu karena permintaan KPR maupun KPA tetap akan meningkat.

"Jadi masih menantikan pemangkasan suku bunga juga," ungkapnya.

Selain itu, Lionel melihat kinerja saham emiten properti hingga saat ini masih kurang menarik. Hal itu karena adanya sentimen dari tingginya tingkat suku bunga serta melemahnya daya beli masyarakat.

"Suku bunga tinggi, belum lagi kelas menengah daya belinya terkuras kondisi ekonomi yang melambat, jadi sahamnya juga tidak menarik," ujar Lionel.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut penyusunan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech peer to peer (P2P) lending saat ini sedang dalam proses penyelarasan.

Dalam RPOJK LPBBTI tersebut, akan terdapat penyesuaian batas maksimum pendanaan produktif dari sebelumnya sebesar Rp 2 miliar menjadi sebesar Rp 10 miliar.

Mengenai hal itu, Pengamat Teknologi sekaligus Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan kebijakan tersebut dirasa belum tepat.

"Sebab, saat ini industri fintech P2P lending sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja," ungkapnya kepada Kontan, Minggu (21/7).

Dalam hal batas pendanaan maksimal Rp 2 miliar, Heru menerangkan industri fintech lending masih mengalami berbagai permasalahan, termasuk pengembalian pinjaman. Bahkan, banyak platform yang mengalami gagal bayar karena beragam kendala.

"Sebaiknya regulator membenahi dahulu masalah yang ada sekarang agar pinjaman digunakan dengan semestinya dan menyelesaikan masalah gagal bayar yang ada," ujarnya.

Selain itu, Heru menyarankan agar proses credit scoring borrower fintech P2P lending bisa lebih selektif. Saat ini, dia menilai kebanyakan gagal bayar terjadi karena proses tersebut tak berjalan dengan tepat.

Sebelumnya, OJK menyebut akan mengatur mengenai kriteria fintech lending yang bisa menyalurkan pendanaan maksimum. Salah satunya penyaluran bisa dilakukan sepanjang penyelenggara memenuhi kriteria tertentu, antara lain memiliki rasio TWP90 maksimum sebesar 5% dan tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya dari Otoritas Jasa Keuangan.

Melalui penyesuaian besaran maksimum pendanaan produktif dimaksud, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pendanaan produktif oleh penyelenggara fintech lending.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan melakukan evaluasi atas konstituen indeks LQ45. Pasalnya, masa berlaku konstituen indeks LQ45 saat ini akan berakhir pada 31 Juli 2024.

Seperti diketahui, BEI telah mengubah ketentuan evaluasi mayor indeks dari enam bulan sekali menjadi tiga bulan sekali. Biasanya, pengumuman hasil evaluasi akan disampaikan di pekan terakhir.

Kiwoom Sekuritas Indonesia memproyeksikan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) akan menyusul induk usahanya, PT Adaro Energy Tbk (ADRO) untuk masuk ke dalam indeks papan atas di BEI untuk periode Agustus-November 2024.

Head of Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi mengatakan selain ADMR, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) juga berpotensi kembali ke indeks LQ45.

"Keduanya berpotensi menjadi kandidat konstituen LQ45 2024 berdasarkan frekuensi transaksi, kinerja keuangan dan kapitalisasi pasar yang disesuaikan dengan free float," kata dia kepada Kontan, Minggu (21/7).

Berdasarkan data RTI, dalam tiga bulan terakhir frekuensi transaksi AMDR mencapai 310,019 kali dengan free float sebesar 14,32%. Sementara, frekuensi transaksi JPFA mencapai 240,212 kali dengan free float 43,26%.

Audi memproyeksikan ADMR dan JPFA akan menggeser posisi PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) dengan pertimbangan kapitalisasi pasar, frekuensi, kondisi keuangan dan prospek bisnis.

Adapun Kiwoom Sekuritas Indonesia merekomendasikan beli JPFA dengan target harga di Rp 1.830 per saham. Audi juga merekomendasikan beli ADMR dengan target di Rp 1.755.

Prospek Saham

Di sisi lain, LQ45 masih mengalami tekanan sepanjang 2024 berjalan. Ini tercermin dari laju indeks LQ45 yang terkoreksi 5,26% secara year to date (ytd) per penutupan perdagangan Jumat (19/7).

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mencermati tekanan pada indeks LQ45 utamanya disebabkan oleh rontoknya harga saham perbankan.

"Pasalnya, berakhirnya masa restrukturisasi kredit perbankan menyeret penurunan harga sahamnya. Namun secara umum prospek indeks LQ45 semester kedua ini akan jauh lebih baik," ucap Nico.

Khususnya, potensi penurunan tingkat suku bunga The Fed di paruh kedua ini. Selain itu, pasar saham akan mendapatkan sentimen dari gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pelantikan serta pemilihan kabinet.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menjelaskan pergerakan harga saham konstituen indeks LQ45 juga akan dipengaruhi oleh rilis data kinerja keuangan kuartal II-2024.

"Sejauh ini, saya proyeksikan kinerja konstituen LQ45 masih progresif. Biasanya ekspektasi investor akan kinerja suatu emiten akan tercermin pada pergerakan sahamnya," katanya.

Lebih lanjut, saham LQ45 pilihan Nafan saat ini jatuh pada AKRA, ANTM, BBCA, BBNI, BBRI, BMRI, ICBP, INDF, ITMG, KLBF, SMGR dan TLKM.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah tengah meracik strategi untuk menghadapi kompetitor Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), di mana Singapura dan Malaysia bakal segera mendirikan zona khusus di September mendatang.

Dalam menghadapi persaingan ini, pemerintah diperkirakan akan memberikan insentif demi menarik minat investor baru untuk masuk ke KEK di Batam.

“Negara lain juga menawarkan banyak sekali insentif fiskal, non-fiskal, kemudahan apapun juga ditawarkan. Terus terang kita harus bersaing masalah tax holiday kita dengan negara lain,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sekaligus Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK Susiwijono Moegiarso saat ditemui di Jakarta, Kamis (18/7).

Susi mengungkapkan, Indonesia memang perlu bersaing dengan zona khusus yang akan didirikan oleh Singapura dan Malaysia. Pasalnya kerja sama kedua negara tersebut memiliki akses jalan darat yang telah tersambung.

“Bahkan saya kemarin terakhir informasinya untuk mobilitas antar warga melalui daratnya sudah luar biasa kecepatan. Jadi kita harus bersaing dengan mereka,” ungkap dia.

Untuk itu, kata Susi, pihaknya tengah memikirkan pemberian insentif di beberapa kawasan pada KEK Batam, termasuk rencana induk yang digagas di tahun ini. Salah satunya pengintegrasian antara KEK Batam, Bintan dan Karimun.

“Tadinya akan kita integrasikan Batam dengan Bintan dan Karimun, nah sekarang sedang kami konsep untuk integrasinya supaya lebih kompetitif berdampak lain,” terang dia.

Sebelumnya, dikutip dari Bloomberg, Menteri Ekonomi Malaysia, Rafizi Ramli mengatakan pihaknya bakal mengembangkan zona ekonomi khusus dengan Singapura. Ini akan menjadi lintas batas pertama di Asia Tenggara dan diharapkan mampu menarik investasi baru dan meningkatkan ekonomi.

“Kami telah melakukan beberapa langkah terakhir. Kedua belah pihak bisa menandatangani kesepakatan dan meluncurkan zona ini pada bulan September,” kata Rafizi.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,36% atau 26,576 poin ke level 7.294,495 pada akhir perdagangan Jumat (19/7).

Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia, Wahyu Saputra mengatakan IHSG ditutup negatif dengan candle bearish. Indikator stochastic bergerak bullish, MACD histogram bergerak positif (garis bullish) dan volume menurun.

Wahyu memperkirakan pergerakan IHSG pada sesi perdagangan Senin (22/7) akan dipengaruhi data ekonomi dalam negeri yaitu ada data jumlah uang beredar serta penanaman modal asing kuartal II 2024.

"Sementara untuk data ekonomi luar negeri yaitu ada Suku Bunga Dasar Pinjaman dan Suku Bunga Dasar Kredit 5Y Juli China," jelas Wahyu pada Kontan, Minggu (21/7).

Maka Wahyu memperkirakan jika IHSG kembali bergerak bearish,diperkirakan akan kembali melemah ke kisaran support 7.224 – 7.239. Namun jika IHSG mampu bergerak bullish, maka berpeluang menembus resistance 7.346 – 7.365.

Sementara Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta memperkirakan IHSG akan bergerak menguat terbatas pada Senin (22/7). Pergerakan IHSG pada Senin dipengaruhi oleh penantian rilis data Foreign Direct Investment (FDI).

"Di Indonesia biasanya tren FDI cenderung positif, berkat kebijakan hilirisasi oleh pemerintah," ungkap Nafan.

Selain itu Nafan menyebutkan dari global juga masih menantikan rilis US core PCE. Dimana diproyeksikan akan menurun 2,5%.

"Maka IHSG pada Senin diproyeksikan bergerak pada rentang support 7.257 dan 7.196 dan resistance 7.354 dan 7.423," ucapnya.

Melihat hal tersebut, Wahyu merekomendasikan untuk buy pada PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) dengan target harga Rp 2.250 - Rp 2.290, PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI) dengan target harga Rp 155 - Rp 157, buy PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) dengan target harga Rp 5.450 - 5.550 dan buy PT Industri Jamu dan PT Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) dengan target harga Rp 760 - 770.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menghimpun penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 25,88 triliun hingga 30 Juni 2024. Namun penerimaan pajak dari usaha ini dinilai masih tergolong rendah.

Konsultan Pajak di PT Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Supraman mengatakan ada dua opsi pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh Ditjen Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari ekonomi digital.

Kebijakan pertama, dari sisi marketplace, pemerintah perlu membuat peraturan yang mengharuskan pemilik marketplace untuk memungut PPN pemilik online shop.

"Ini memang pendekatan radikal," kata Raden kepada Kontan, Minggu (21/7).

Selama ini, marketplace sebatas pemberi layanan sistem, bukan penjual barang. Selain itu, bisa jadi pemilik online shop memang termasuk Pengusaha Kecil yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar sehingga tidak ada kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Namun dengan sistem sekarang, pemilik online shop selalu menghindari mengenakan PPN karena jika memungut PPN harga barang yang dijual menjadi lebih mahal.Akhirnya terjadi persaingan yang tidak sehat di marketplace, di mana sebagian memungut PPN sedangkan lainnya tidak.

Dari sisi harga sudah pasti yang memungut PPN akan lebih mahal dan yang tidak memungut PPN lebih murah.

"Nah, jika marketplace diwajibkan memungut PPN, maka semua online shop terpaksa memungut PPN, sehingga semua harga sudah termasuk PPN dan akan terjadi keadilan antara online shop," ucapnya.

Jika mengacu ke data yang dikeluarkan Gross Merchandise Values (GMV) bahwa transaksi 6 top marketplace di Indonesia tahun 2023 mencapai Rp 803 triliun.

"Artinya hanya dari 6 marketplace, penerimaan PPN sudah Rp88 triliun," tuturnya.

Kebijakan kedua yaitu mengharuskan pemilik marketplace untuk mengirim data-data transaksi penjualan setiap online shop di aplikasinya. Pengiriman data dilakukan setiap bulan Januari untuk tahun sebelumnya.

"Data-data ini tentu akan dikelola oleh Ditjen Pajak untuk pengawasan Wajib Pajak. Terutama Wajib Pajak pemilik online shop yang tidak memungut PPN," jelasnya,

Data tersebut dapat langsung disandingkan dengan pelaporan SPT masing-masing NPWP.

"Atau yang lebih maju lagi, berdasarkan data dari marketplace, Ditjen Pajak menyampaikan omset ke Wajib Pajak untuk dilaporkan di SPT Tahunan," tutupnya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menghimpun penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 25,88 triliun per 30 Juni 2024. Namun penerimaan dari usaha ini dinilai masih tergolong rendah karena belum mencakup semua sektor.

Konsultan Pajak di PT Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Supraman mengatakan penerimaan pajak dari ekonomi digital yang disampaikan DJP terdiri dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE), pajak peer-to-peer (P2P) lending, dan pajak dari Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

"Artinya masih banyak pajak ekonomi digital yang belum dirangkum oleh Ditjen Pajak. Seperti penerimaan pajak dari marketplace dan penjualan dengan platform digital lainnya," kata Raden kepada Kontan, Minggu (21/7).

"Bukan berarti Wajib Pajak yang jualan di marketplace tidak bayar pajak, tetapi karena keterbatasan Ditjen Pajak mendapatkan datanya," tambahnya.

Raden menerangkan selama ini tidak ada kewajiban pemilik marketplace untuk melaporkan transaksi yang terjadi di marketplace kepada Ditjen Pajak.

Hal ini berbeda dengan PPN PMSE yang setiap bulan lapor PPN ke KPP Badan dan Orang Asing, P2P lending yang dilaporkan ke Ditjen Pajak melalui OJK, dan Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) yang memang sudah ada Peraturan Menteri Keuangan yang mewajibkan marketplace untuk memungut pajak, sehingga pajaknya langsung dilaporkan Ditjen Pajak.

Sementara itu, Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono skema pemungutan pajak ekonomi digital menggunakan skema khusus, baik di sistem PPh dan sistem PPN.

Pemerintah menggunakan kewenangannya sesuai Pasal 32A UU KUP atau sesuai revisi UU HPP untuk menunjuk pihak tertentu sebagai pemungut atau pemotong pajak.

"Tujuannya ada dua. Tujuan pertama adalah untuk meningkatkan realisasi potensi perpajakan. Tujuan kedua adalah untuk mengoptimalkan pengenaan pajak," ujar Prianto kepada Kontan, Minggu (21/7).

Prianto menerangkan, pihak lain yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak terdiri dari subjek pajak baik dalam negeri (SPDN) maupun subjek pajak luar negeri (SPLN) dengan syarat tertentu.

Salah satu syaratnya adalah bahwa SPDN atau SPLN tersebut terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi. Contohnya adalah SPDN atau SPLN yang menyediakan sarana atau media transaksi, termasuk transaksi secara elektronik.

"Berdasarkan kondisi itu, peningkatan penerimaan pajak atas transaksi digital masih belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah ketergantungan pemerintah pada kepatuhan sukarela dari pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pemungut/pemotong pajak," ujarnya.

Untuk menggenjot penerimaan pajak di sektor ekonomi digital, pemerintah perlu menambah pemotong/pemungut pajak dari SPDN dan SPLN ketika keduanya telah memenuhi persyaratan. Saat ini, salah satu acuan pemerintah untuk menunjuk SPDN atau SPLN sebagai pemungut PPN PMSE mengacu ke peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.03/2022.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Musim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak diperkirakan akan berdampak pada naiknya permintaan beras di dalam negeri, terutama untuk kebutuhan logistik ataupun bansos.

Karenanya, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) menyarankan Bulog untuk memastikan kecukupan beras menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

"Bulog harus mengantisipasi karena kalau ada tarikan permintaan dalam jumlah besar dari berbagai daerah pada saat bersamaan, potensi harga naik akan besar," jelas Khudori pada Kontan.co.id, Minggu (21/7).

Kepastian stok ini penting menurutnya agar masyarakat juga tidak melakukan panic buying. Dengan demikian harga beras di pasar dengan mudah dikendalikan.

Lebih lanjut, kepastian stok ini dapat dilakukan dengan merealisasi penugasan impor beras Bulog. Untuk itu, Khudori meminta kepada Bulog untuk melakukan perhitungan cermat apakah penugasan impor sebanyak 3,6 juta ton tahun ini cukup memenuhi kebutuhan tahunan termasuk Pilkada.

Pasalnya, saat ini Bulog telah merealisasikan sebanyak 2,2 juta ton penugasan impor. Dan berdasarkan hitungan AEPI, pemerintah perlu menambah 1,3 juta ton untuk memenuhi kebutuahan hingga akhir tahun.

"Tapi terus terang kebutuhan operasi pasar sampai akhir tahun belum memperhitungkan kebutuhan untuk logistik dan bansos atau serangan fajar pilkada," jelas Khudori.

Makanya, Khudori meminta Bulog melakukan perhitungan lagi. Perhitungan ini harus menambahkan kebutuhan perkiraan pilkada termasuk perkiraan produksi beras di Oktober-Desember mendatang.

Setelah perhitungan tersebut, pemerintah dapat memutuskan apakah impor perlu ditambah atau justru kurang dari 3,6 juta ton dari penugasan yang diberikan kepada Bulog.

"Dan ini setidaknya bisa diketahui di akhir September. Di bulan itu setidaknya kita sudah dapat perkiraan produksi di Oktober-Desember plus produksi riil Januari-September," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional termasuk Pilkada serentak tahun ini.

Ia juga tegas bilang belum ada keputusan penambahan impor untuk kebutuhan hajatan rakyat itu. Hingga kini penugasan impor beras kepada Bulog masih sama yakni 3,6 juta ton di tahun ini.

"Insyaallah cukup (untuk pilkada)," jelas Bayu.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Aliran modal asing yang masuk ke dalam negeri alias inflow diperkirakan masih akan terjadi hingga akhir tahun ini.

Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalia Situmorang memandang, prospek arus modal masuk ke dalam negeri masih akan terjadi, sejalan dengan kondisi inflasi dan suku bunga global yang diperkirakan cenderung mengarah turun.

“Ke depannya dengan inflasi dan suku bunga global yang cenderung mengarah turun maka positif bagi prospek inflow asing ke domestik,” tutur Ana sapaan akrab Hosianna kepada Kontan, Minggu (21/7).

Ana menyebut, masuknya aliran modal asing ke dalam negeri menjadi angin segar bagi kestabilan nilai tukar rupiah. Melihat kondisi tersebut, menurutnya Bank Indonesia (BI) akan berhati-hati dalam menurunkan suku bunganya yang saat ini berada di level 6,25%.

Berdasarkan data transaksi yang dihimpun BI, pada periode 15 Juli hingga 19 Juli 2024 nonresiden di pasar keuangan domestik tercatat beli neto Rp 690 miliar.

Aliran modal asing yang masuk tersebut terdiri dari beli neto Rp 670 miliar di saham dan beli neto Rp 400 miliar di SRBI, serta jual neto Rp 380 miliar di SBN.

“Kita lihat memang inflow terjadi ini salah satunya karena investor juga pelan-pelan tentu akan mencari imbal hasil yang lebih menarik di tengah potensi akan dimulainya penurunan suku bunga global, khususnya AS ke depannya,” terangnya.

Meski begitu, rupiah dalam tren melemah selama perdagangan pekan lalu.

Berdasarkan data Bloomberg, Jumat (19/7), rupiah spot ditutup pada level Rp 16.191 per dolar AS pada Jumat (19/7). Ini membuat rupiah turun 0,22% dibanding penutupan hari sebelumnya di Rp 16.155 per dolar AS. Dalam sepekan, rupiah spot melemah sekitar 0,33%.

Ana menilai, rupiah melemah akhir pekan ini salah satunya karena rupiah sudah sempat menguat signifikan hingga level Rp 16.085 per dolar AS. “Kemungkinan faktor teknikal kembali melemah,” ungkapnya.

Sementara itu, ia tidak melihat pengaruh rupiah melemah akibat dari adanya sentimen pelantikan ketiga wakil Menteri, yakni Wakil Menteri Keuangan II, Wakil Menteri Pertanian, serta Wakil Menteri Investasi/BKPM.

Dalam kesempatan berbeda, Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto juga sepakat pelantikan tiga Wakil Menteri masih netral dampaknya terhadap pelemahan nilai tukar rupiah.

Menurutnya, rupiah cenderung melemah pekan ini arena data-data ekonomi juga relatif minim yang baru, sehingga investor mencoba mengambil langkah terkait dengan investasi jangka pendek.

“Mareka langsung melakukan kebijakan profit taking jika situasi yang memungkinkan apalagi sudah mau weekend jadi wajar investor asing yang melakukan profit taking,” kata Myrdal.

Ia memperkirakan nilai tukar rupiah dalam waktu dekat masih di level Rp 16.100 per dolar AS, dengan syarat di AS tidak ada perkembangan data yang berarti.

“Sementara itu pada akhir tahun kita proyeksikan di Rp 15.750 per dolar AS,” ungkapnya.