Sumber: Reuters | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - MELBOURNE. Grup BHP Australia mengumumkan rencana penangguhan operasi proyek Nickel West dan proyek West Musgrave mulai Oktober nanti. Keputusan ini diambil karena anjloknya harga nikel dan kelebihan pasokan di pasar global.

“Kita belum mampu mengatasi tantangan ekonomi besar yang disebabkan oleh kelebihan pasokan nikel global,” kata Geraldine Slattery, Presiden BHP Australia seperti dikutip dari Reuters, Kamis (11/7).

Perusahaan tambang nikel terbesar ini baru akan meninjau kembali keputusan penghentian sementara operasi nikelnya di Australia Barat pada bulan Februari 2027. Rencananya setelah masa transisi, BHP akan berinvestasi sekitar US$ 300 juta setiap tahun untuk mendukung kemungkinan dimulainya kembali bisnis nikel.

Meski harga nikel telah pulih dari posisi terendahnya dibawah US$ 16.000 pada awal tahun, ini masih menjadi masalah besar. Prosentasenya masih turun lebih dari seperempat dibandingkan harga tahun 2023.

Beberapa produsen nikel global saat ini berada dalam kondisi terpuruk karena Indonesia sekarang menjadi negara penghasil nikel yang tidak lagi menggunakan nikel dalam baterai. Situasi itu, telah menyebabkan penurunan harga logam nikel sebesar 40% selama setahun terakhir menjadi sekitar $16.800 per metrik ton.

Sebenarnya Australia sendiri juga telah mengembangkan industri pengolahan untuk menambah nilai sumber daya mineral seperti tembaga, nikel, dan logam tanah jarang (rare earth) yang merupakan kunci transisi dari bahan bakar fosil, termasuk beralih ke produksi bahan kimia baterai di sektor hilir. Namun produsen menghadapi masalah harga rendah, biaya konstruksi yang tinggi dan tenaga kerja.

Selain BHP, produsen logam baterai Australia, IGO juga mengumumkan penghentian studi untuk mengembangkan pabrik pembuatan bahan prekursor bahan kimia baterai. Kemudian Wyloo Metals juga telah memutuskan menghentikan operasi tambangnya di Australia Barat.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah yang diwakilkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (UU HKPD).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman menyebut, ketentuan pasal-pasal dalam UU HKPD yang diuji materiil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, ia menilai dalil para pemohon menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar.

"Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar sekiranya dapat menolak seluruh dalil-dalil permohonan berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam UU HKPD yang di uji materiil tidak bertentangan dengan UUD 1945," ujar Luky di Sidang MK, Kamis (11/7).

Luky menjelaskan, aktivitas-aktivitas diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa merupakan gaya hidup lifestyle dan bukan basic needs yang dibutuhkan dalam kehidupan seperti sandang, pangan dan papan.

Oleh karena itu, tarif layanan yang relatif tinggi tersebut menjadi alasan mengapa aktivitas-aktivitas ini hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang relatif tinggi.

Kelompok masyarakat tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan utamanya dan masih memiliki kemampuan lebih untuk dibelanjakan pada hal-hal sekunder ataupun tersier seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

"Pemerintah harus mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi atas atas barang-barang yang bersifat eksklusif tersebut untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai," kata Luky.

Sekedar mengingatkan, merujuk Pasal 58 ayat 2 UU HKPD, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah menetapkan Kabupaten Kotawarigin Timur, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sebagai pilot project dalam percepatan penataan tata ruang melalui kebijakan satu peta atau One Map Policy.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap kedua wilayah ini dipilih untuk mewakili Pulau Jawa dan daerah di luar Pulau Jawa.

"Dua pilot project itu akan menjadi pembelajaran bagi kota dan kabupaten lain," jelas Airlangga dalam konferensi Pers One Map Policy Summit 2024, di Jakarta, Kamis (11/7).

Airlangga menilai kedua kota ini masih memiliki ketidaksesuaian pemanfaatan tata ruang atau tumpang tindih lahan yang sangat besar.

"Ketidaksesuaian di Kotawaringin Timur mencapai 595.222 Ha atau 38,24%, sedangkan Pasuruan ketidaksesuaiannya adalah 3.678 Ha atau 2,42%," tambah Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor mengakui sampai saat ini banyak tumpang tindih lahan daerahnya.

Pada tahun 2019, Kotawaringin Timur hanya menyelesaikan ketidaksesuaian lahan seluas 7.000 Ha. Namun, ada masalah baru yaitu penambahan tumpang tindih poligon menjadi sebesar 54,31 ribu Ha.

Masalah tumpang tindih ini berupa ketidaksesuaian penggunaan lahan hingga perbedaan antara tata ruang kabupaten dengan tata ruang provinsi.

"Untuk itu, beberapa kewenangan yaitu kewenangan di provinsi, pusat dan juga kabupaten," jelas Halikinnor.

Pj Bupati Pasuruan Andriyanto juga mengakui daerah yang dipimpinnya masih banyak ketidaksesuaian pemanfaatan tata ruang.

Menurutnya masalah tumpang tindih ini memang perlu segera dibereskan untuk mencegah timbulnya konflik horizontal antarwarga maupun vertikal dengan pemerintah.

"Tumpang tindih atau ketidaksesuaian pemanfaatan tata ruang kawasan hutan, izin, atau hak atas tanah yang menurut kami cukup sensitif, cukup mengkhawatirkan terjadinya konflik horisontal maupun vertikal, kalau seandainya ini tidak diselesaikan. Karena memang terjadi perbedaan antara Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan,” ujar Andriyanto.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah tidak punya rencana mengerek harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Pernyataan Airlangga ini merespons adanya rencana pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. "Tidak ada rencana kita naik (harga BBM)," Ujar Airlangga kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (11/7).

Namun, Airlangga menyebut bahwa rencana pembatasan pembelian BBM subsidi ini masih dilakukan pembahasan.

Pembahasan ini juga mencakup Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. "Masih dalam pembahasan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah akan mulai menargetkan pengetatan pembelian subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 17 Agustus 2024.

Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Adapun aturannya ini sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

"Dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu Pertamina sekarang sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan di instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Pernyataan tersebut muncul ketika Luhut membahas pengunaan BBM sehubungan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pembatasan tersebut maka pemerintah dapat melakukan penghematan dalam APBN 2024.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana presiden terpilih Prabowo Subianto mengerek rasio utang pemerintah hingga 50% dari Produk Domestik Bruto (PDB) kembali mencuat.

Pasalnya, kabar tersebut disampaikan langsung oleh saudara sekaligus penasihat Prabowo, Hashim Djojohadikusomo, seperti dikutip dari Reuters.

Peningkatan rasio utang hingga 50% terhadap PDB ini akan diikuti dengan peningkatan pendapatan negara.

Saat dikonfirmasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo akan tetap menjaga rasio utang di bawah 40% terhadap PDB.

"Kita tetap komitmen pada makroprudensial di mana tingkat utang kita 40%," ujar Airlangga kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (11/7).

Asal tahu saja, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah kembali mengalami peningkatan per akhir April 2024.

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), utang pemerintah hingga 30 April 2024 tercatat Rp 8.338,43 triliun.

Secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut bertambah Rp 76,33 triliun atau meningkat sekitar 0,92% dibandingkan posisi utang pada akhir Maret 2024 yang sebesar Rp 8.262,1 triliun.

Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,64%. Namun ini menurun dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang mencapai 38,79%.

Kemenkeu menyatakan, rasio utang yang tercatat per akhir April 2024 ini masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40%.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk 41 kementerian dalam kabinetnya, naik dari 34 menteri di era Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai, semakin banyak kementerian dalam kabinet pemerintahan, justru akan membebani anggaran negara.

“Makin gemoy kabinet, maka makin besar belanja rutinnya. Jadi kabinet yang ramping aja,” tutur Esther dalam diskusi publik, Kamis (11/7).

Ia mencontohkan, dalam lima tahun terakhir porsi belanja pegawai masih menjadi yang terbesar bila dibandingkan dengan belanja modal yang justru sangat bermanfaat bagi ekonomi.

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, jumlah Menteri yang sedikit justru merupakan indikasi yang kuat dan keefektifan pemerintah.

Jumlah kementerian Indonesia saat ini yakni sebesar 34, tercatat lebih banyak bila dibandingkan dengan India sebesar 31, China 24, Thailand 21, Korea Selatan 19, Vietnam dan Singapura 18, dan Amerika Serikat sebanyak 14 kementerian.

“Justru negara-negara yang menterinya banyak justru pemerintahannya tidak efektif,” tutur Wijayanto.

Ia juga menyebut, tidak ada korelasi antara jumlah menteri dalam kabinet dengan sistem pemerintahan (parlementer/presidensial) dan bentuk negara (federal/kesatuan).

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mewarisi perekonomian yang sulit dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, pada masa pemerintahan Prabowo nanti akan dihadapkan dengan empat potensi krisis yang bisa terjadi.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, empat potensi krisis tersebut, pertama, krisis fiskal. Ini tercermin dari debt service ratio 2025 mencapai 43,4%, hampir 50% penerimaan negara dibayarkan untuk bunga utang dan cicilan pokok utang.

Di samping itu rasio pajak diperkirakan akan stagnan karena masalah struktural, dan pemerintahan ke depan akan semakin beergantung dengan surat berharga negara (SBN) berbunga tinggi, dengan bunga pasar saat ini mencapai 7,2%

“Kita mau tidak mau sudah terjebak dalam utang,” tutur Wijayanto dalam diskusi publik, Kamis (11/7).

Kedua,potensi terjadinya krisis industri. Tercermin dari peran industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) semakin turun, hanya 18% dari PDB, atau turun dari 22% pada tahun 2010-an.

Wijayanto menceritakan, ia kerap kali bertemu banyak pengusaha yang mengeluhkan soal ini namun tidak banyak diperhatikan pemerintah. Sehingga produk mereka kalah saing dengan produk asing.

Ia menyayangkan karena akhirnya pengusaha dalam negeri justru memilih menjadi agen dari produk luar seperti China, dibandingkan mengembangkan produksi dalam negeri.

“Ini nama-nama besar yang cerita seperti ini. Makanya kalau lihat pabrik tekstil, garmen tutup, ini akan terus menerus terjadi, karena mindset tersebut terus terjadi di kalangan pengusaha besar,” ungkapnya.

Ketiga,krisis lapangan kerja, tercermin dari 10 juta Gen Z menganggur sehingga pemerintah gagal memanfaatkan bonus demografi.

Wijayanto mencatat, sebelum Presiden Jokowi menjabat, pekerja yang bekerja di sektor informal hanya 40%. Sedangkan saat ini meningkat menjadi 60% hingga 70% an.

“Pekerja informal ini yang sebenarnya nganggur namun mencoba beraktivitas untuk mencari penghidupan,” jelasnya.

Wijayanto juga melihat rata-rata pengusaha belum mau melakukan ekspansi, dan justru banyak melakukan efisiensi dan pemotongan jumlah karyawan.

Keempat,krisis rupiah. Ia mencatat, dalam setahun terakhir rupiah melemah terhadap 81,28% mata uang dunia (data year on year 8 Juli 2024).

“Kalau karena krisis global, rupiah hanya melemah sebanyak 50%, tapi ini kita melemah terhadap 80% lebih. Artinya problemnya ada di kita, yakni struktural dan fundamental,” terangnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan sudah ada beberapa pemerintah daerah (pemda) yang memberikan insentif fiskal pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan tertentu.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman mengatakan, sudah ada sembilan pemda yang telah memberikan insentif PBJT hiburan tertentu, yakni terdiri atas delapan kabupaten dan satu kota.

Luky memerinci, daerah tersebut di antaranya Kabupaten Bangli, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar.

"Hingga sampai dibacakan keterangan presiden ini telah terdapat pemerintah daerah yang menerapkan pasal 101 UU HKPD dengan memberikan insentif fiskal pada wajib pajak," kata Luky dalam Sidang Mahkamah Konstitusi, Kamis (11/7).

Untuk diketahui, merujuk Pasal 101 UU HKPD telah jelas diatur bahwa kepala daerah secara jabatan dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak daerah.

Hal ini telah ditegaskan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 900.1.13/1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024 kepada Gubernur DaeraH DKI Jakarta dan bupati/walikota.

Alhasil, kepala daerah memiliki kewenangan yang dibenarkan UU HKPD untuk mengurangi tarif PBJT atas Jasa Hiburan yang rentang tarifnya 40%-75%.

Insentif tersebut dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar wajib pajak, kondisi obyek pajak, untuk melindungi usaha mikro dan untuk mendukung program prioritas daerah atau nasional.

Kemudian, insentif tersebut juga diberikan dengan memperhatikan kepatuhan membayar wajib pajak dalam dua tahun terakhir, kesinambungan usaha wajib pajak, kontribusi usaha dan penanaman modal wajib pajak terhadap ekonomi daerah dan lapangan kerja, dan faktor lain yang ditentukan oleh kepala daerah.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah membantah pengenaan pajak daerah atas mandi uap/spa merupakan pajak berganda seperti dalil Pemohon Perka Nomor 19/PUU-XXII/2024 yang wajib pajak PBJT harus menanggung pajak tambahan yang dikenakan pemerintah daerah (pemda).

Pengusaha menilai berbagai dirinya telah dikenakan pajak berganda lantaran para pengusaha telah melakukan kewajiban perpajakan seperti pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh) Badan, PPh Orang Pribadi, Pajak Bumi dan Bangunan, hingga pajak reklame.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (11/7).

Luky menyebut, untuk dapat dikatakan telah terjadi suatu pajak berganda, maka setidaknya harus memenuhi empat kriteria, yakni dikenakan atas subjek yang sama, dikenakan atas suatu objek yang sama, dikenakan atas jenis pajak yang sama, dan dikenakan untuk periode masa pajak yang sama.

"Berdasarkan empat kriteria tersebut secara yuridis dapat dilihat bahwa tidak terdapat pajak berganda pada pemungutan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada mandi uap/spa dengan pajak atau pungutan lainnya seperti PPN, PPH, PBJT atas makanan minuman, pajak reklame atau PBJT atas jasa parkir," terang Luky.

Dirinya juga menyebut, untuk pengenaan pajak berganda maka baik subjek maupun objek pajaknya harus sama.

"Kalau subjeknya sama dikenai pajak untuk objek yang berbeda itu bukanlah pajak ganda. Demikian pula apabila obyek sama akan tetapi subjeknya berbeda, maka hal tersebut bukanlah pajak ganda," imbuhnya.

Sekedar mengingatkan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), merujuk Pasal 58 ayat 2, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Anda ingin membuka deposito di Bank BCA? Cek dulu suku bunga deposito BCA terkini.

Bank konvensional masih menjadi pilihan masyarakat untuk menempatkan dana di produk deposito.

Bank konvesional berlomba-lomba menawarkan produk deposito dengan suku bunga yang bersaing.

Melansir dari website resminya, Bank Central Asia (BCA) menawarkan suku bunga deposito paling rendah 2% dan paling tinggi 3,25% per tahun.

Berikut tabel suku bunga deposito bank BCA yang dikutip dari website resminya per tanggal 10 Juli 2024.

Sekedar info, suku bunga deposito BCA ini efektif berlaku sejak 24 Juni 2024.

Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir menguat tipis pada hari ini, melanjutkan kenaikan di hari ketiga berturut-turut. Kamis (11/7), IHSG naik 0,18% atau 13,36 poin ke 7.300,41 hingga akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Delapan indeks sektoral menyokong kenaikan IHSG hari ini. Sektor transportasi dan logistik melonjak 2,02%. Sektor properti dan real estat melesat 1,21%. Sektor infrastruktur naik 0,84%. sektor teknologi menanjak 0,66%. Sektor barang konsumsi nonprimer naik 0,60%. Sektor energi terangkat 0,32%. Sektor barang konsumsi primer naik 0,32%. Sektor barang baku menguat 0,21%.

Tiga sektor justru turun saat IHSG menyentuh 7.300. Sektor kesehatan melorot 0,36%. Sektor perindustrian terpangkas 0,24%. Sektor keuangan melemah tipis 0,01%.

Top gainers LQ45 hari ini adalah:

• PT Indosat Tbk (ISAT) 4,55%
• PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) 2,64%
• PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) 2,63%

Top losers LQ45 terdiri dari:

• PT Vale Indonesia Tbk (INCO) -4,52%
• PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA) -4,05%
• PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) -2,40%

Total volume transaksi bursa mencapai 17,13 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 9,60 triliun. Sebanyak 277 saham menguat. Ada 271 saham yang melemah dan 248 saham flat.

IHSG tercatat menguat 1,10% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 0,38%.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurthi Yudhoyono mengakui penerapan kebijakan satu peta masih menghadapi tantangan besar.

AHY, sapaanya, merinci masalah yang dihadapi salah satunya karena belum ada standarisasi data untuk Informasi Geospasial Tematik (IGT) sesuai dengan kebijakan satu peta dan satu data Indonesia.

"Untuk itu, kami masih merancang regulasi dalam bentuk Peraturan menteri yang mengatur pengelolaan IGT, agar bisa memenuhi standar," kata AHY dalam Agenda One Map Policy Summit 2024, Kamis (11/7).

Kedua, saat ini database pertanahan dan ruang masih belum lengkap dan dalam tahap penyusunan. Kementerian ATR/BPN masih melakukan akselerasi, validasi dan digitalisasi data pertanahan khususnya di tingkat daerah melalui program sertifikat elektronik.

Untuk mempercepat digitalisasi data pertanahan Kementerian ATR/BPN juga telah menambah jumlah kantor pertanahan (kantah) menjadi 251 kantah.

"Ini menjadi bukti keseriusan kami dalam melakukan akselerasi tersebut," jelasnya.

Ketiga, data yang tersedia dalam kebijakan satu peta belum bisa diakses dan dimanfaatkan secara mudah dan transparan.

Mengatasi hal ini, pihaknya berupaya meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/lembaga terkait seperti Kemenko Perekonomian, Badan Informasi Geospasial dan Bappenas untuk dapat bagi-pakai serta mengakselerasi pertukaran data one map policy.

Selain itu, dalam implementasinya, khususnya dalam mengatasi tata kelola pertanahan dan tata ruang, pihaknya meminta dukungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) khususnya dalam penetapan batas administrasi wilayah, khususnya di tingkat desa; utamanya jika terjadi adanya pemekaran wilayah administrasi pemerintahan.

AHY juga meminta dukungan Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk penetapan batas wilayah kawasan hutan termasuk dalam menyelesaikan perkara tumpang tindih.