Reporter: Rashif Usman | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan setoran pendapatan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 549,1 triliun atau setara 111,6% dari target APBN 2024. Meski melampaui target, angka prediksi realisasi target tersebut masih lebih rendah 10,4% dibandingkan tahun lalu.

“Tahun lalu waktu kita mendesain APBN dengan Badan Anggaran (DPR), memang sudah diprediksi PNBP akan mengalami penurunan, ini akan mencapai 10,4% karena harga-harga komoditas,” kata Sri Mulyani saat rapat dengan Badan Anggaran, Senin (8/7).

Sri Mulyani memaparkan kinerja PNBP tahun ini bakal dipengaruhi oleh empat hal. Pertama, penerimaan dari PNBP Sumber Daya Alam (SDA) masih dipengaruhi oleh fluktuasi ICP atau harga minyak mentah Indonesia, lifting minyak dan gas serta moderasi harga mineral dan batubara.

Kedua, PNBP bakal dipengaruhi oleh Kekayaan Negara Dipisahkan yang utamanya disumbang oleh peningkatan setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketiga, setoran PNBP bakal meningkat sejalan dengan adanya kenaikan pendapatan dari Kementerian/Lembaga (K/L). Keempat, adanya dukungan pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU) sawit.

Selain itu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa setoran PNBP dari dividen BUMN umumnya telah dibayarkan pada semester I-2024. Oleh karenanya, BUMN dinilai tidak akan memberikan kontribusi besar kepada PNBP pada sisa enam bulan terakhir tahun ini.

Sri Mulyani juga mengungkapkan, total PNBP pada semester I-2024 mencapai Rp 288,4 triliun. Angka ini jauh melewati proyeksi sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp 260,7 triliun.

Perlu diketahui, realisasi penerimaan pajak tahun ini bakal mencapai Rp 1.921,9 triliun atau setara 99,6% dari target tahun ini sebesar Rp 1.988,9 triliun.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar berpendapat bahwa sebetulnya pemerintah sudah ancang-ancang dalam menyikapi risiko penurunan PNBP. Dalam APBN 2024 target PNBP sebenarnya turun 5,17% dari target APBN 2023 berdasarkan Perpres 75/2023.

Sedangkan per Mei 2024, penerimaan PNBP kita terkontraksi 3,34%. "Artinya, kemungkinan besar masih mencapai target penerimaan," kata Fajry kepada Kontan, Kamis (10/7).

Lebih lanjut, Fajry menjelaskan bahwa penurunan ini dikarenakan anjloknya harga komoditas yang membuat penerimaan PNBP SDA Migas terkontraksi sampai tumbuh -9,9%, sedangkan SDA non migas turun lebih dalam yakni tumbuh -27,3%.

Namun penurunan PNBP SDA ini dapat di-offset dari setoran BUMN, yang per bulan Mei naik 41%.

"Tentu, penerimaan PNBP sangat bergantung sekali pada harga komoditas. Selain itu, profitabilitas atau efisiensi yang dilakukan oleh BUMN. Untuk harga komoditas sendiri penuh ketidakpastian pada tahun ini sehingga kita harapkan BUMN berkontribusi lebih bagi keuangan negara," tutupnya.

Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rupiah melanjutkan penguatan terbatas di perdagangan hari ini, Rabu (10/7). Penguatan tipis rupiah diperkirakan masih terjadi karena investor menantikan data inflasi Amerika Serikat (AS) di hari Kamis (11/7).

Mengutip Bloomberg, Rabu (10/7), kurs rupiah di pasar spot ditutup menguat 0,06% ke Rp 16.240 per dolar AS. Sementara, rupiah Jisdor Bank Indonesia (BI) ditutup menguat 0,15% dari posisi kemarin ke level Rp 16.256 per dolar AS.

Presiden Komisioner HFX International Berjangka Sutopo Widodo mengamati, rupiah terus berbalik menguat setelah mencapai level harga Rp 16.500 per dolar AS. Penguatan rupiah berlanjut setelah laporan data AS pekan lalu yang cenderung negatif pada pembayaran upah nonpertanian dan kenaikan tingkat pengangguran.

Faktor tersebut membuka peningkatan persentase peluang penurunan suku bunga pada bulan September, sehingga menekan dolar dan imbal hasil obligasi. Meskipun demikian, ketidakstabilan geopolitik dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan nilai tukar dolar masih mendapat dukungan.

“Di dalam negeri tidak ada data ekonomi pekan ini, sehingga pergerakan rupiah lebih dipengaruhi oleh faktor luar,” jelas Sutopo kepada Kontan.co.id, Rabu (10/7).

Pengamat Komoditas dan Mata Uang Lukman Leong mengatakan, penguatan rupiah hari ini sejalan dengan mata uang regional yang pada umumnya menguat terhadap dolar AS. Data inflasi China yang lebih rendah dari perkiraan memicu ekspektasi stimulus dari pemerintah negeri tirai bambu tersebut.

Menurut Lukman, rupiah diperkirakan akan berkonsolidasi di perdagangan, Kamis (11/7). Sebab, investor masih menunggu data inflasi AS yang akan dirilis besok.

“Investor masih cenderung wait and see data inflasi AS,” imbuh Lukman kepada Kontan.co.id, Rabu (10/7).

Sementara, Sutopo melihat kemungkinan rupiah masih menguat hingga Rp 16.200 per dolar AS. Pasar juga menantikan laporan inflasi AS yang dapat memengaruhi sikap kebijakan the Fed terhadap keputusan suku bunga.

Sutopo memproyeksi rupiah akan bergerak dalam kisaran Rp 16.200 per dolar AS–Rp 16.300 per dolar AS di perdagangan Kamis (11/7). Senada, Lukman juga memprediksi rupiah akan bergerak dalam kisaran Rp 16.200 per dolar AS–Rp 16.300 per dolar AS.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menanggapi rencana pembentukan satgas pengendalian impor ilegal oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Airlangga menilai pemberantasan impor ilegal sebenarnya cukup ditindak melalui jalur hukum saja sesuai dengan aturan yang ada.

"Ya silahkan dibuat (satgas), tapi kan namanya ilegal tindak saja sesuai dengan aturanya," kata Airlangga pada awak media, Selasa (9/7).

Ia tidak memberikan jawaban yang jelas apakah rencana ini sudah dikoordinasikan di Kementerianya. Yang terang, menurutnya pemerintah telah berupaya menekan masuknya barang impor ilegal itu.

"Kan pemerintah sudah beberapa kali mempersiapkan itu untuk melarang barang ilegal masuk," urai Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebutkan pembentukan satgas pengendalian impor ilegal ini penting dilakukan. Ia menemukan adanya perbedaan data impor dalam negeri dengan data ekspor dari negara asal. Artinya, memang ada indikasi terjadinya impor yang tidak tercatat atau tidak resmi.

"Data impor milik kita dengan data milik luar (negara asal) ternyata jomplang. Misalnya di BPS tercatat impor kita US$ 100 juta dolar, tapi bunyi data di luar ekspor mereka (ke Indonesia) tercatat US$ 300 juta dolar," jelas Zulkifli.

Zulkifli menyebut pembentukan satgas ini juga menjadi usulan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), lantaran mendapatkan banyaknya keluhan dari pelaku industri terkait banjirnya produk impor ilegal.

"Oleh karena itu kami sudah sepakat akan bikin satgas, Kadin sama Kemendag nanti tentu ada siapa lagi, akan dirumuskan," jelas Zulhas dijumpai di Kantor Kemendag, Selasa (9/7).

Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -DUBAI. Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyatakan, Arab Saudi telah meneken kesepakatan pembelian empat pesawat Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT).

Mengutip Reuters, Rabu (10/7), Royal Saudi Air Force (RSAF) sudah menerbangkan pesawat Airbus A330 MRTT, yang digunakan untuk transportasi dan pengisian bahan bakar.

Dalam sebuah pernyataan resmi, Airbus mengungkapkan kesepakatan terbaru, yang merupakan kesepakatan ketiga ini, mencakup transfer teknologi ke perusahaan lokal, paket dukungan logistik dengan suku cadang, dukungan pelatihan dan layanan.

Airbus menambahkan, pesawat baru pertama diharapkan mulai beroperasi dengan RSAF pada tahun 2027.

“Ini adalah kontrak ketiga yang ditandatangani Arab Saudi untuk MRTT A330, menjadikan RSAF salah satu operator MRTT terbesar,” kata Jean-Brice Dumont, kepala kekuatan udara di Airbus Defence and Space, dalam pernyataannya.

Airbus dan Otoritas Umum Industri Militer Arab Saudi (GAMI) menandatangani perjanjian awal tahun ini yang bertujuan untuk melokalisasi pembuatan pesawat pengisian bahan bakar multi-misi dan komponennya.

Negara ini bertujuan untuk mengalokasikan lebih dari 50% belanja militernya untuk peralatan dan layanan di dalam negeri pada tahun 2030.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato buka suara soal wacana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang.

Airlangga menyatakan, pembatasan pembelian BBM subsidi belum tentu dilakukan pada 17 Agustus mendatang. Karena hal tersebut masih perlu dibahas dalam rapat bersama Presiden Jokowi.

Selain itu, revisi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, juga perlu dilakukan rapat bersama presiden.

"Kita akan rapatkan lagi. Belum (diputuskan)," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (10/7).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah akan mulai menargetkan pengetatan pembelian subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 17 Agustus 2024.

Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Adapun aturannya ini sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

"Dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu Pertamina sekarang sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan di instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Baru-baru ini banyak beredar kabar bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto akan menghapus batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Senior Faisal Basri mengatakan, apabila kabar tersebut benar akan dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya, maka siap-siap stabilitas makro Indonesia akan terganggu. Bahkan, biaya ekonomi Indonesia akan semakin mahal.

"Kalau dipaksakan ya siap-siap saja makro stabilitasnya goyang. Ongkosnya mahal," ujar Faisal kepada awak media di Gedung DPR RI, Selasa (10/7).

Faisal mengatakan, dengan batas defisit APBN yang akan dihapus, maka ketidakdisplinan fiskal akan terjadi sehingga kebutuhan belanja akan jor-joran dan berujung kepada peningkatan utang apabila tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan negara.

"Kalau defisitnya dinaikkan, artinya kan ngegas terus (belanja). Siapa yang ngerem ini?," tanya Faisal.

"Anggaran militer mau dinaikkan, (biaya) makan gratis ratusan triliun tapi (penerimaan) pajaknya gak naik," imbuh Faisal.

Memang pasangan Prabowo-Subianto berkomitmen untuk meningkatkan tax ratio hingga 23%.

Namun Faisal melihat hal tersebut tidak akan mungkin untuk diraih. Dirinya mewanti-wanti pemerintahan Prabowo tidak mengerek tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk menggenjot tax ratio.

"Mau dinaikkan di sekitar 20%, mana ada di dunia tax ratio itu naik dua kali lipat. Itu kan gak ada. Artinya apa yang dinaikkan? PPN biasanya yang dinaikkan. Dampaknya ke rakyat, karena orang miskin bayar PPN-nya sama," terang Faisal.

Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia memiliki beberapa stasiun pengisian bahan bakar (SPBU). Ada yang dikelola oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan ada pula yang dioperasikan oleh perusahaan swasta. Diantaranya Pertamina, Shell Indonesia, BP Indonesia dan Vivo.

Masing-masing memiliki produk sendiri yang diunggulkan. Meskipun terkadang nilai Research Octane Number (RON) atau Cetane Number (CN) sama, namanya pasti akan berbeda. Harga jual yang ditawarkan pun tidak sama.

Ingin tau seperti apa jenis BBM yang disediakan dan bagaimana? Mari simak daftar harga bbm per pada Rabu (10/7) :

Pertamina

Pertalite : Rp 10.000

Pertamax : Rp 12.950

Pertamax green 95 : Rp 13.900

Pertamax turbo : Rp 14.400

Dexlite : Rp 14.550

Pertamina Dex : Rp 15.100

Pertamina Biosolar (subsidi) : Rp 6.800

(harga untuk wilayah DKI Jakarta)

Shell

Shell Super : Rp 13.810

Shell V-Power : Rp 14.700

Shell V-Power Diesel : Rp 15.320

Shell V-power Nitro+ : Rp 14.930

(harga untuk Jakarta)

BP

BP Ultimate : Rp 14.700

BP 92 : Rp 13.450

BP Ultimate : Rp 15.320

BP Diesel : -

(harga untuk Jabodetabek)

Vivo

Revvo 90 : Rp 12.300

Revvo 92 : Rp 13.600

Revvo 95 : Rp 14.500

(harga untuk Jadetabek)

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Sanny Iskandar menyambut baik keputusan pemerintah yang membuka peluang bagi kawasan industri untuk bisa mengimpor Liquefied Natural Gas (LNG).

Menurutnya, akan ada beberapa keuntungan yang dirasakan industri jika bisa mengelola gas bumi sendiri, mulai dari menyediakan hingga menyalurkan, melalui mekanisme impor ini.

"Merupakan peluang yang baik bagi para pelaku usaha Kawasan Industri, karena Kawasan Industri dimungkinkan untuk menyediakan dan menyalurkan gas bumi untuk para tenant-nya. Hal tersebut bisa menjadi game changer dalam hal ketersediaan dan penyaluran gas Bumi untuk bahan baku dan/atau bahan penolong Industri dalam negeri," ungkap Sanny, saat dihubungi Kontan, Rabu (10/07).

Dengan skema impor ini, HKI ungkap dia mengharapkan ketersediaan gas bumi lebih terjamin dan harga gas menjadi lebih kompetitif, sehingga dapat menurunkan biaya industri dan meningkatkan daya saing industri nasional.

Untuk diketahui terkait impor LNG ini diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) gas bumi untuk kebutuhan domestik. Dan sudah disetujui kelanjutannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (08/07).

Lebih lanjut, RPP gas bumi ini dinilai dapat menciptakan ekosistem industri yang berdaya saing lantaran kawasan industri diperbolehkan untuk melakukan impor gas sebagai bahan baku sumber energi listrik. Sehingga bisnis hulu gas Indonesia dapat berkembang lebih baik karena terciptanya kompetisi.

"Kalau berdasarkan RPP tersebut Kawasan industri diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG, juga bisa untuk melakukan pengadaan LNG dari luar negeri. Adapun untuk Kawasan industri sendiri tentunya dibutuhkan anggaran untuk penyediaan infrastrukturnya dan lokasi untuk proses regasifikasi itu sendiri yang merupakan proses dalam mengubah LNG berwujud cair menjadi gas yang dapat dimanfaatkan khususnya bagi perusahaan industri," tutupnya.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Putri Werdiningsih

JAKARTA - Emiten pengelola gerai Pizza Hut Indonesia, PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA) terus melakukan inovasi yang mendukung penggunaan energi terbarukan. Perseroan menargetkan penggunaan 200 motor listrik untuk layanan pengiriman pada tahun 2025.

Inovasi yang sudah dimulai sejak bulan Ramadan ini menjadi salah satu komitmen perusahaan dalam Program CSR Pizza Hut Peduli 8P pada poin Penghematan Energi dan Peralihan Energi Terbarukan.

"Sekarang sudah ada 14 heated delivery box yang sudah beroperasi di 7 outlet pizza hut di kawasan Jakarta Selatan," ungkap Boy Lukito, Chief Executive Officer (CEO) PT Sarimelati Kencana Tbk di kantornya, di Jakarta Selatan, Rabu (10/7).

Targetnya 200 motor listrik tersebut akan beroperasi untuk melayani layanan pesan antar dari 100 gerai yang berlokasi di kawasan Jabodetabek.

Menanggapinya, M. Arifuddin, Koordinator Penyiapan Program Konservasi Energi, Direktorat Jenderal EBTKE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyambut baik inovasi perusahaan. Menurutnya di era transisi energi menuju NZE di tahun 2060 memang dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, industri/badan usaha, akademisi, media dan masyarakat.

"Kami berharap inisiatif Pizza Hut Indonesia ini dapat menjadi inspirasi dan contoh bagi perusahaan lain untuk mengambil langkah serupa dalam mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya,” papar Arifuddin.

Selain menggunakan kendaraan ramah lingkungan, perseroan juga merilis inovasi hot box yang bisa menjaga pizza tetap hangat sampai di tangan pelanggan, layaknya pizza fresh dari oven. Kotak penghangat yang diletakkan di motor ini dirancang khusus dengan temperatur optimal 65 – 68 derajat Celcius.

PHD berkolaborasi dengan salah satu sekolah menengah kejuruan(SMK) negeri di Jakarta. Para siswa SMK diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pengembangan teknologi inovatif, memberikan pengalaman praktis yang kami harap bermanfaat bagi masa depan mereka.

"Dengan adanya Hot Box, PHD berharap dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan pelanggan sambil menjaga keberlanjutan lingkungan," imbuh Boy.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ekonom Senior Faisal Basri mengungkapkan beberapa faktor yang membuat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 melebar mencapai 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Proyeksi defisit anggaran ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan yakni sebesar 2,29% dari PDB dalam APBN 2024.

Faisal menyebut, penyebab defisit APBN yag membengkak tersebut dikarenakan adanya beberapa tambahan kebutuhan belanja. Seperti belanja pembayaran bunga utang, tambahan penyertaan modal negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga pembiayaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menelan biaya besar.

"Ada belanja tambahan misalnya PMN, bayar bunga (utang) naik, ini jadi upacara 17 Agustus di IKN itu biayanya mahal banget, tambahan subsidi," kata Faisal kepada awak media di Gedung DPR RI, Rabu (10/7).

Namun, Faisal bilang, faktor utama yang menyebabkan melebarnya defisit APBN 2024 ini disebabkan turunnya penerimaan negara termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga melesat dari target yang ditetapkan.

Penurunan ini disebabkan oleh turunnya harga komoditas mengingat penerimaan negara dari sektor sumber daya alam (SDA) cukup besar.

"Terutama si harus diakui penerimaannya termasuk PNBP turun, dibandingkan dengan APBN-nya yang tertera di APBN melesat," kata Faisal.

Asal tahu saja, Kementerian Keuangan memperkirakan pendapatan negara dalam APBN 2024 akan mencapai Rp 2.802,5 triliun atau tumbuh 0,7% yoy.

Utamanya dipengaruhi aktivitas ekonomi yang terjaga dan positif, implementasi reformasi perpajakan, peningkatan dividen BUMN dan peningkatan layanan kementerian/lembaga (K/L).

Sementara itu, outlook belanja negara dalam APBN 2024 diperkirakan mencapai Rp 3.412,2 triliun atau 102,6% dari pagu APBN 2024 atau tumbuh 9,3%.

Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - TAIPEI - Kapal induk China, Shandong, melintas dekat wilayah utara Filipina dalam perjalanannya menuju latihan di Pasifik, kata menteri pertahanan Taiwan pada hari Rabu, saat Taipei melaporkan puluhan pesawat tempur bergabung dengan kapal tersebut untuk latihan.

Manuver kapal induk tersebut melalui perairan yang lebih dekat dengan Filipina daripada Taiwan terjadi di tengah ketegangan yang meningkat antara Beijing dan Manila terkait sengketa teritorial di Laut Cina Selatan.

Taiwan, yang diklaim China sebagai wilayahnya, terus memantau semua pergerakan China mengingat aktivitas militer harian di sekitar pulau tersebut.

Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan bahwa mulai sekitar fajar pada hari Rabu, mereka mendeteksi 36 pesawat militer China, termasuk jet tempur J-16 dan pembom H-6 yang mampu membawa senjata nuklir, terbang ke selatan dan tenggara pulau menuju Pasifik Barat untuk melakukan latihan bersama Shandong.

Berbicara kepada wartawan di parlemen sesaat sebelum kementeriannya mengumumkan rincian misi terbaru oleh Shandong, yang ditugaskan oleh China pada 2019, Menteri Pertahanan Taiwan Wellington Koo mengatakan mereka memiliki "pemahaman penuh" tentang pergerakan kapal tersebut.

"Itu tidak melewati Selat Bashi," katanya, mengacu pada jalur air yang memisahkan Taiwan dari Filipina dan biasanya digunakan oleh kapal perang dan pesawat tempur China saat menuju ke Pasifik.

"Itu pergi lebih jauh ke selatan, melalui Selat Balintang, ke Pasifik Barat," tambah Koo, merujuk pada jalur air antara Kepulauan Batanes dan Babuyan di Filipina.

Kementerian pertahanan China tidak menanggapi permintaan komentar.

Militer Filipina mengatakan pihaknya khawatir dengan penempatan kelompok kapal induk China tersebut.

"Kami menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan ini dan mendesak semua pihak untuk mematuhi hukum dan norma internasional," kata juru bicara Francel Margareth Padilla.

Filipina saat ini terlibat dalam ketegangan dengan China terkait sengketa di Second Thomas Shoal di Laut Cina Selatan.

Pada Selasa malam, Pasukan Bela Diri Jepang mengatakan mereka mendeteksi Shandong bersama dua kapal perusak misil dan satu fregat sekitar 500 km (310 mil) di selatan Kepulauan Okinawa.

Dua kapal angkatan laut Jepang mengamati pergerakan mereka sementara jet tempur Jepang dikerahkan sebagai tanggapan terhadap pesawat yang diluncurkan oleh kapal induk tersebut, kata mereka dalam sebuah pernyataan.

Taiwan sebelumnya melaporkan Shandong beroperasi di dekat pulau tersebut, termasuk pada bulan Desember ketika melintas di Selat Taiwan beberapa minggu menjelang pemilihan di Taiwan.

Presiden Taiwan Lai Ching-te mengatakan kepada duta besar de facto baru AS untuk Taipei, Raymond Greene, pada hari Rabu bahwa pemerintahannya akan berusaha mempertahankan status quo di Selat Taiwan "di tengah tantangan dan upaya China yang berulang kali untuk mengubahnya."

Greene menekankan komitmen AS untuk mendukung kemampuan Taiwan dalam mempertahankan diri, menurut sebuah pernyataan dari American Institute in Taiwan.

Amerika Serikat adalah pemasok senjata terpenting Taiwan, meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik formal.

Taiwan akan mengadakan latihan perang tahunan Han Kuang mulai 22 Juli, dan China telah meningkatkan aktivitasnya menjelang latihan tersebut.

Sejak awal bulan ini, Taiwan melaporkan mendeteksi lebih dari 270 pesawat militer China beroperasi di sekitar pulau tersebut, serta dua patroli "kesiapan tempur gabungan" China dengan pesawat tempur dan kapal perang.

Salah satu sumber keamanan yang akrab dengan penempatan China di wilayah tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa cuaca yang lebih baik di bulan-bulan musim panas adalah saat Cina biasanya melakukan latihan, tetapi mencatat peningkatan pergerakan yang "tidak biasa."

"Situasi keamanan di sekitar Taiwan mengkhawatirkan," tambah sumber tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk berkomentar secara publik.

China telah secara terbuka menyatakan ketidaksukaannya terhadap Lai, dan melakukan latihan perang selama dua hari segera setelah ia menjabat pada bulan Mei.

China menyebutnya sebagai "separatis" dan menolak tawaran pembicaraan yang berulang kali dari Lai. Lai menolak klaim kedaulatan Beijing, dengan mengatakan hanya rakyat Taiwan yang dapat menentukan masa depan mereka.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah judi online, pemerintah berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang menangani masalah produk impor ilegal yang meresahkan pelaku usaha di dalam negeri.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga menaruh perhatian serius terkait peredaran barang impor ilegal, karena menyangkut kepentingan konsumen. Sebab itu, YLKI menyambut baik inisiasi pemerintah yang akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus impor ilegal.

Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI Rio Priambodo mengatakan, jika sudah terbentuk satgas impor ilegal harus didorong bersama agar bisa efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

"Untuk itu harus jelas dulu dengan ditunjang regulasi yang mengatur kewenangan dan tupoksinya. Cara kerjanya juga diatur dengan jelas," jelasnya kepada KONTAN, Rabu (10/7/2024).

Rio bilang, hal yang juga penting adalah keterlibatan dan peran serta pihak publik dalam satgas tersebut. "Satgas impor ilegal ini bisa menjadi trigger untuk mengatasi problem barang impor ilegal yang tentunya merugikan pelaku usaha dan konsumen pada akhirnya," beber dia.

Menurut YLKI, hal yang tidak kalah penting adalah memperkuat sisi monitoring karena masuknya barang impor ilegal ini lantaran lemahnya pengawasan dari pihak terkait. Ia menambahkan dengan lahirnya satgas, setidaknya aspek pengawasan bisa ditingkatkan seiring kordionasi antar pihak terkait bisa berjalan optimal.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan pemerintah bakal membentuk satgas khusus mengatasi impor ilegal. Pembentukan satgas akan melibatkan lembaga perlindungan konsumen, sejumlah asosiasi hingga penegakan hukum.

Zulhas tidak menyebutkan secara rinci kapan waktu pembentukan satgas tersebut karena masih akan dilakukan rapat lanjutan dengan akan mengundang pemangku kepentingan terkait mengenai hal tersebut.