Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi melanjutkan program bantuan pangan beras, daging ayam dan telur hingga akhir tahun ini.

Menteri Keungan Sri Mulyani juga telah menganggarkan dana Rp 11 triliun untuk kelanjutan program bantuan pangan itu.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Eliza Mardian menilai, kelanjutan program bantuan pangan ini harus dipertimbangan kembali dan melihat efektivitas programnya dalam jangka panjang.

"Anggaran Rp 11 triliun jika dialihkan untuk dana pendidikan atau kesehatan misalnya ini akan lebih produktif ketimbang bansos," jelas Eliza pada Kontan.co.id, Selasa (9/7).

Eliza bilang, adanya bansos beras ini membuktikan bahwa pemerintah tidak efektif mengendalikan harga pangan di tengah tergerusnya daya beli masyarakat terutama kalangan bawah.

Selain itu, bantuan pangan juga dinilai tidak cukup efektif untuk menurunkan kemiskinan ekstrem. Menurut Eliza, perlu program jangka panjang untuk menurunkan kemiskinan ekstrem ini.

Misalnya, dengan memperkuat jaring pengaman sosial yang sudah ada dan mengalokasikan anggaran bansos untuk hal-hal produktif yang menunjang usaha masyarakat agar mereka tidak ketergantungan bansos.

Program riil yang bisa dijalankan antara lain membangun industri kecil untuk hilirisasi produk pangan atau perikanan dan peternakan di desa. Pasalnya, separuh dari rumah tangga miskin itu banyak bekerja di beberapa sektor tersebut.

Sementara di perkotaan anggaran ini bisa digunakan untuk bantuan usaha dan pelibatan bisnis oleh pemerintah daerah (pemda).

"Ini multipplier effect-nya akan lebih luas ketimbang memberikan beras saja. Perlu pendekatan kebijakan baru dalam mengurangi kemiskinan," jelas Eliza.

Sebelumnya, sinyal kelanjutan program bantuan pangan ini juga sudah disampaikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Setelah Juni nanti Agustus, Oktober, Desember. Sampai Desember diteruskan (bantuan pangan)," jelas Jokowi.

Jokowi juga menyebut stok beras Bulog juga dipastikan cukup untuk menyokong program bantuan pangan ini.

"Sekarang Bulog memiliki stok 1,7 juta ton," tambahnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Bank Dunia turut menyoroti terkait instrumen moneter Bank Indonesia (BI) yakni sekuritas mata uang lokal atau sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang ternyata lebih dilirik investor ketimbang surat berharga negara (SBN) pemerintah.

SRBI lebih dilirik lantaran dengan tenor yang sama yakni 1 tahun, SRBI menawarkan imbal hasil sebesar 7,5%, atau lebih tinggi dibandingkan imbal hasil SBN yang sebesar 6,7%.

Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai, pemerintah nampaknya tidak perlu menaikkan imbal hasil SBN hanya untuk menarik perhatian investor.

“SRBI juga merupakan produk underlying SBN, sehingga sebenarnya tidak perlu pemerintah melakukan kebijakan itu, lebih baik sesuai mekanisme pasar saja,” tutur Myrdal kepada Kontan, Selasa (9/7).

Alhasil, kata Myrdal, meskipun SRBI lebih banyak dilirik investor, pada muaranya akan sama-sama masuk ke sistem keuangan Indonesia, dan akhirnya mendorong cadangan devisa lebih banyak lagi.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa sisa penerbitan SBN Rp 214,6 triliun masih akan tetap dilirik oleh pasar, meski bersaing dengan penerbitan SRBI

“Karena kami sepakat agar SBN lebih banyak untuk jangka panjang, sehingga untuk SRBI hanya 6, 9 hingga 12 bulan. Karena kalau jangka pendek suku bunganya lebih tinggi,” kata Perry.

Di samping itu, Ia juga memastikan, jika imbal hasil SBN mengalami peningkatan, maka BI akan membeli SBN baik dari pasar sekunder dan pasar perdana.

Ia mencatat, secara keseluruhan tahun ini terjadi inflow khususnya dari SRBI sebesar Rp 130,35 triliun, dari saham Rp 340 miliar, meski pada pertengahan tahun Surat Berharga Negara (SBN) terjadi outflow Rp 33,96 triliun.

Perry menambahkan, sejalan dengan adanya koordinasi dengan Kementerian Keuangan, sejak Juni 2024 SBN mulai kembali inflow, dan diharapkan tetap terjaga.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan total penurunan PPh Badan dari sektor komoditas mencapai Rp 91 triliun. Penurunan PPh Badan terbesar terjadi pada sektor pertambangan dan diikuti oleh sektor industri pengolahan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan moderasi harga komoditas seperti CPO, batubara dan tembaga memicu penurunan profitabilitas dan meningkatkan kebutuhan likuiditas, sehingga meningkatkan restitusi dan terkontraksinya PPh Badan pada sektor komoditas.

"Kita lihat dampak ke APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) memang terlihat sangat besar," kata Sri Mulyani saat menyampaikan Laporan Realisasi Semester I dan prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024 di gedung DPR RI, Senin (8/7).

Sri Mulyani merinci, setoran pajak dari sektor pertambangan baru mencapai Rp 31,9 triliun per Juni 2024. Angka ini terkoreksi 58,52% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 90,5 triliun.

Pada sektor pertambangan, komoditas batubara baru mengumpulkan Rp 14,2 triliun pada semester I-2024, turun 53,92% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 68,1 triliun. Komoditas lainnya juga turun seperti tembaga terkoreksi 4,23%, nikel turun 0,43% dan komoditas lainnya turun 0,8%.

Tak hanya sektor pertambangan, pada industri sawit juga mengalami penurunan. Tercatat, industri ini telah menyetorkan pajak Rp 6,8 triliun per Juni 2024, turun 8,8% secara tahunan. Industri logam juga mengalami koreksi sebesar 2,03%.

"Penurunan total PPh Badan dari Rp 263,7 triliun tahun lalu sekarang menjadi Rp 172,7 triliun atau penurunan Rp 91 triliun hanya dari PPh Badan saja. Ini yang mungkin menunjukkan bahwa kami perlu mengelola dampak yang sangat besar pada penerimaan pajak," ucapnya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, setoran penerimaan dari Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp 134,2 triliun di semester I-2024. Realisasi penerimaan tersebut turun 0,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp 135,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa turunnya penerimaan kepabeanan dan cukai disebabkan oleh penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) dan bea masuk.

"Penerimaan dari bea dan cukai dalam hal ini relatif masih sama dengan tahun lalu, sehingga kalau kita lihat dari levelnya tidak terjadi perubahan," kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7).

Sri Mulyani merinci, penerimaan yang berasal dari cukai mencapai Rp 101,8 triliun per Juni 2024, turun 3,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 105,9 triliun.

"Penerimaan cukai mengalami kontraksi, dan ini dua tahun berturut-turut, tahun lalu 12% dan tahun ini 3,9%," ucapnya.

Sri Mulyani menerangkan, cukai dari produksi hasil tembakau terjadi fenomena downtrading, yakni produksi rokok lebih banyak dihasilkan oleh pelaku usaha golongan III, yang memiliki tarif cukai lebih rendah, dibanding pelaku usaha golongan I, yang memiliki tarif cukai paling tinggi.

"Penerimaan cukai utamanya banyak pemain di industri rokok yang turun ke kelompok III yang tarif cukainya lebih rendah," ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menjelaskan bahwa fenomena downtrading memang terjadi di pengusaha industri rokok, dan sudah sesuai dengan tujuan diterapkannya kelas tarif cukai hasil tembakau.

"Downtrading itu memang fakta dari kebijakan tarif selama ini," kata Askolani di Gedung DPR RI, Senin (8/7).

Askolani menjelaskan bahwa untuk sementara Bea Cukai akan memastikan bahwa kecenderungan downtrading ini murni terjadi lantaran mekanisme pasar. Otoritas juga akan menindak apabila ada kemungkinan kecurangan di baliknya.

"Downtrading kalau itu memang murni ekonomi tidak bisa kita lawan, tapi itu dengan kemudian melakukan yang tidak pas, salah personifikasi, salah peruntukan itu yang akan kami tindak," kata Askolani.

Adanya fenomena downtrading ini juga bakal menjadi pertimbangan pemerintah alam menetapkan tarif cukai tembakau tahun depan. "Itu jadi masukan untuk tarif ke depan. nanti kita lihat lagi untuk persiapan tahun depan gimana persisnya yang pas," ujarnya.

Sementara itu, Sri Mulyani juga menerangkan bahwa kinerja penerimaan dari Bea Masuk mencapai Rp 24,3 triliun, tumbuh tipis 0,3%. Angka ini setara 42,3% dari target APBN 2024. Penerimaan Bea Masuk yang tumbuh tipis itu dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Tak hanya itu, ada juga efek dari penurunan impor komoditas seperti gas, kendaraan dan suku cadang.

Kemudian, pada realisasi penerimaan yang berasal dari bea keluar nilainya sebesar Rp 8,1 triliun, melonjak 52,6%. Kenaikan itu dipengaruhi oleh bea keluar mineral yang tumbuh 10 kali lipat dari tahun sebelumnya dampak implementasi kebijakan relaksasi mineral. Sementara itu, bea keluar produksi sawit turun.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) meningkat 63,4% di semester I 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat, restitusi PPN mencapai Rp 132,2 triliun pada periode enam bulan pertama tahun ini. Angka ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 80,9 triliun.

"Kalau kita lihat restitusi perusahaan-perusahaan dengan harga komoditas turun, mereka membutuhkan likuiditas, sehingga mempercepat permintaan restitusi. Kita lihat restitusi melonjak tinggi dari industri pengolahan," kata Sri Mulyani saat menyampaikan Laporan Realisasi Semester I dan prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024 di gedung DPR RI, Senin (8/7).

Sri Mulyani menjelaskan, kenaikan restitusi utamanya dari industri pengolahan. Tercatat pada sektor ini ada restitusi PPN kenaikan dari Rp 43,3 triliun menjadi Rp 68,7 triliun. Secara spesifik restitusi PPN di industri logam meningkat dari Rp 5,8 triliun menjadi Rp 172 triliun.

Kemudian pada industri pertambangan juga tercatat naik, dari tahun sebelumnya Rp 16,4 triliun menjadi Rp 24,8 triliun pada semester I-2024.

Selain itu, sektor perdagangan mengalami kenaikan restitusi sebesar 115,6% dari Rp 10,2 triliun pada semester I-2024 menjadi Rp 22 triliun pada semester I-2024. Adapun kenaikan restitusi PPN pada sektor ini dikarenakan perdagangan bahan bakar.

"Kenaikan restitusi sebesar Rp 51,3 triliun makin menekan penerimaan negara. Jadi kalau tadi dari PPh Badan (turun) Rp 91 triliun, dari restitusi Rp 51,3 triliun," kata Sri Mulyani.

Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mayoritas bergerak di zona hijau pada hari ini. Selasa (9/7), IHSG naik 0,26% atau 18,28 poin ke 7.269,80 hingga akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Enam indeks sektoral menyokong kenaikan IHSG pada hari ini. Sektor keuangan melonjak 1,44%. Sektor perindustrian melesat 1,10%. Sektor infrastruktur melaju 0,31%. Sektor properti dan real estat naik 0,17%. Sektor barang konsumsi nonprimer menguat 0,10%. Sektor transportasi dan logistik naik 0,09%.

Sementara lima indeks sektoral turun saat IHSG naik. Sektor kesehatan tumbang 1,28%. Sektor energi terpangkas 0,76%. Sektor barang baku tergerus 0,34%. Sektor barang konsumsi primer turun 0,24%. Sektor teknologi terkoreksi 0,14%.

Top gainers LQ45 hari ini adalah:

• PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) 4,67%
• PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) 4,07%
• PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) 2,86%

Top losers LQ45 terdiri dari:

• PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) -6,77%
• PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) 4,03%
• PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) -2,86%

Total volume transaksi bursa mencapai 17 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 11 triliun. Sebanyak 295 saham menguat. Ada 255 saham yang turun harga dan 240 saham flat.

IHSG tercatat menguat 2,03% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG masih turun tipis 0,04%.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan belum ada rencana merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8 Tahun 2024 terkait relaksasi impor.

Diketahui, beleid itu menuai banyak protes dari berbagai pihak karena dianggap merugikan industri dalam negeri. Untuk itu para asosiasi meminta pemerintah untuk merevisi aturan itu dan mengembalikan ke aturan yang lama yaitu Permendag 36/2024.

Zulkifli mengatakan dalam regulasi anyar yakni Permendag 8 Tahun 2024 menurutnya telah mengakomodir kepentingan semua pihak. Untuk itu tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan perubahan kembali.

"Yang belum saya kasih apa? Ada yang tanya sama saya yang protes demo minta, yang belum saya kasih apa? Post border jadi border sudah saya kasih apa lagi?," tegas Zulhas di Kantor Kemendag, Selasa (9/7).

Zulhas merinci beberapa hal yang sudah dirubah dalam aturan ini di antaranya adalah aturan pembebasan bea masuk bagi barang bawaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) hingga persetujuan teknis (pertek) sejumlah produk.

"PMI sudah, Pertek pertek semua sudah saya kasih apa lagi yang belum," urainya.

Sebelumnya, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyebut, para produsen tekstil dan produk tekstil (TPT) mengkritik Permendag 8/2024 karena mengubah pengawasan untuk pelaku usaha pemegang Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dari border menjadi post border.

"Ini membuat impor pakaian jadi semakin marak," kata Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta, Rabu (3/7).

Padahal, tanpa Permendag 8/2024 pun impor pakaian jadi, terutama ilegal, sudah merajalela di dalam negeri. Dalam catatan APSyFI, impor pakaian jadi ilegal atau yang tidak tercatat oleh pemerintah diperkirakan mencapai 663.000 ton atau 33.000 kontainer pada 2023.

Protes terhadap beleid ini juga dilayangkan oleh Asosiasi Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas).

Inaplas menilai Permendag 8 Tahun 2024 ini berdampak pada banjirnya produk plastik impor dari China masuk ke Indonesia.

Jika peredaran bahan baku dan barang jadi plastik impor terus berlanjut, bukan tidak mungkin pabrik-pabrik produksi plastik lokal akan banyak yang tutup. Hal ini tentu merugikan industri-industri lain yang banyak memanfaatkan produk plastik, seperti makanan-minuman, peralatan rumah tangga, otomotif, dan lainnya.

"Para produsen plastik lokal pun kesulitan bersaing dengan produk impor dari China. Akibatnya, tingkat utilisasi produsen lokal terus menyusut hingga mencapai 50% saat ini,” tutur Sekjen Inaplas Fajar Budiono.

Reporter: Francisca Bertha Vistika | Editor: Francisca bertha

KONTAN.CO.ID - Pameran Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) 2024 guna memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia, mendorong inovasi dan juga membagun kolaborasi antar pelaku Industri.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno turut hadir dalam rangkaian Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) Tahun 2024 yang berlangsung di dua lokasi strategis, Kota Blitar dan Kota Palu secara langsung maupun online. . Acara ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia, mendorong inovasi, dan membangun kolaborasi antar pelaku industri.

Dalam kunjungan ke pameran yang diadakan di Tunjungan Plaza 6, Surabaya, Menparekraf menyaksikan partisipasi dari 38 pelaku ekonomi kreatif terpilih dari Kota Blitar. Acara ini menjadi wadah bagi para pelaku untuk menampilkan kreativitas dan inovasi mereka di berbagai subsektor seperti kuliner, kriya, fesyen, dan lainnya.

Sandiaga mengatakan bahwa terpilihnya 38 UMKM di Kota Blitar dari 7000 pendaftar ini tentunya akan mengembangkan potensi ekonomi kreatif di berbagai sektor.

"Tidak hanya terkenal potensi ekrafnya, Blitar juga dikenal dengan berbagai desa wisata. Dan melalui event AKI ini kita berharap wisatawan yang datang baik ke desa wisata di Blitar maupun wisata Sejarah, bisa menjadi wisatawan yang Rojali atau Rombongan Jadi Beli bukan hanya Rohali, Rombongan yang Hanya Lihat-Lihat," ujar Sandiga.

Untuk itu Menparekraf mengajak para pelaku ekonomi kreatif untuk terus meningkatkan kapasitas mereka melalui pembelajaran dan adaptasi. "Harus terus bergerak dari satu titik ke titik lain, dan kalian harus adaptif dalam menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan sosial yang ada di depan," tambahnya.

Sementara itu, di Palu, pameran digelar di Palu Grand Mall yang diramaikan 25 peserta dari subsektor kuliner, fashion, dan musik hadir untuk menampilkan karya mereka. Kota Palu dipilih sebagai simbol keberlanjutan dan kemajuan ekonomi kreatif di kawasan timur Indonesia. Event ini juga menjadi ajang penting untuk menjalin silaturahmi dan kerjasama antar pelaku ekonomi kreatif.

"Dengan membangun jaringan yang kuat, kita dapat menciptakan kolaborasi yang luas. Setiap pertemuan dan kolaborasi bisa membuka peluang baru dan memperpanjang jangkauan pasar kita," tambah Sandiaga.

Beragam manfaat dirasakan

Para finalis dari Kota Blitar mengaku merasakan banyak manfaat dari acara AKI 2024. Sebut saja diantaranya Bagus Trihanto, owner dari BOONDA sebuah aplikasi inovatif yang menghubungkan orang tua dengan berbagai mitra pengasuhan anak merasakan peningkatan pengguna. Bagus mengatakan tercatat follower Instagram BOONDA meningkat 37%, dan pengunduh juga meningkat 42% dari kondisi sebelum mengikuti AKI 2024.

Wijaya Prima owner dari Yuksri Ungkepan juga turut mendapat banyak manfaat terutama masukan dari sisi produk, yakni untuk menambahkan variasi produk seperti bebek ungkep pedas, bebek ungkep manis, dan bebek ungkep rempah untuk memenuhi selera konsumen yang beragam. Selain itu jugamemperluas jaringan distribusi dan menyediakan pilihan pembelian online untuk memudahkan konsumen dalam mendapatkan produk.

Wijaya bilang bahwa dalam 3 hari pameran booth Yuskri Ungkepan mendapat banyak respon positif dari pengunjung. Banyak yang penasaran dan ingin mencoba rasa bebek ungkep karena penasaran dengan bumbu meresap dan daging yang empuk dan dengan desain modern.

Wahyu Tripradana, owner jenama Pancala , sepatu kulit casul dan formal juga merasakan manfaat dari program AKI 2024. Wahyu mendapat masukan dan saran dari beberapa mentor AKI adalah yang pertamasoal legalitas dan dalam pemasaran (marketing) dan update desain.

“Beberapa juga tidak percaya bahwa dengan harga kisaran harga Rp 250 ribu sudah mendapatkan produk dengan bahan kulit yg berkualitas. Konsumen jadi sadar bahwa buatan lokal dengan harga terjangkau pun tidak kalah dengan brand luar yang sudah besar," jelas Wahyu.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengingatkan pemerintah soal utang jatuh tempo pada 2025 yang akan berdampak terhadap defisit APBN 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun 2024, Selasa (9/7).

"Potensi utang yang jatuh tempo pada tahun 2025 akan memberikan dampak terhadap defisit APBN 2025," kata Cucun.

Saat ditemui awak media sesuai Rapat Paripurna, Cucun menjelaskan bahwa yang akan dihadapi oleh pemerintahan baru yakni Prabowo Subianto tidaklah mudah. Apalagi, kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja sehingga merambat terhadap ekonomi domestik.

Oleh karena itu, kondisi utang jatuh tempo pada tahun depan harus diperhatikan dalam penyusunan APBN 2025.

"Karena tools-nya ini kan APBN, bagaimana menjaga keseimbangan primer. Jangan sampai kita terlalu bernafsu untuk membuat program-program baru, sementara kondisi fiskalnya juga dalam keterbatasan," katanya.

Belum lagi, penerimaan negara pada tahun ini diperkirakan tidak mencapai target lantaran mengingat kondisi global juga sedang tidak baik-baik saja.

"Kita juga agak worry kalau semester II tidak sesuai target nanti akan jadi beban kepada pemerintah baru ke depan untuk mengakselerasi," katanya.

Asal tahu saja, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang jatuh tempo pemerintah Indonesia pada tahun depan atau 2025 mencapai Rp 800 triliun.

Utang jatuh tempo tersebut menjadi rekor tertinggi yang akan dibebankan di pundak pemerintahan selanjutnya yakni Prabowo Subianto.

Kendati begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa risiko dari profil utang jatuh tempo yang tinggi pada tahun 2025 sangat kecil apabila kondisi perekonomian Indonesia membaik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kredibel dan kondisi politiknya stabil.

"Sehingga jatuh tempo yang seperti kelihatan tinggi itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal ekonomi dan politik tetap sama," katanya.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT RMK Energy Tbk (RMKE) memuat 115 kapal dengan kapasitas volume sebesar 916.800 metrik ton batubara pada Juni 2024 atau meningkat 53% YoY dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Direktur Utama RMKE Vincent Saputra mengatakan, pada kuartal kedua tahun ini cuaca semakin ramah. Alhasil, volume segmen jasa batubara pada bulan Juni 2024 berlanjut meningkat signifikan.

“Kinerja operasional bulan Juni sangat positif, bahkan volume muat batubara ke tongkang bulan ini mencapai volume tertinggi selama RMKE beroperasi. Semoga kondisi cuaca semakin membaik di bulan-bulan berikutnya, sehingga kami dapat mencapai target tahun ini pada semester kedua tahun 2024,” kata Vincent dalam keterangan resmi, Senin (8/7).

Hingga Juni 2024, RMKE telah memuat 3,9 juta batubara ke 495 kapal tongkang dan membongkar 1.627 rangkaian kereta dengan total kapasitas 4,04 juta MT batubara. Volume muatan kapal tongkang dan bongkaran kereta ini telah mencapai target tahun 2024 masing-masing sebesar 42% dan 40%.

Peningkatan kinerja operasional dari segmen jasa batubara ini tidak terlepas dari on-time performance (OTP) bongkar kereta yang dikelola dengan rata-rata waktu 3 jam per kereta hingga periode Juni 2024.

Sejalan dengan manajemen waktu, penggunaan bahan bakar menurun sebesar 14,0% YoY hingga akhir Juni 2024 sehingga rasio penggunaan bahan bakar per MT batubara lebih efisien dari 0,88 liter/MT pada tahun lalu menjadi 0,84 liter/MT atau lebih efisien sebesar 5.0% YoY.

Menurut Vincent, dengan kinerja operasional yang membaik, hal ini akan berdampak positif bagi kinerja keuangan di kuartal kedua tahun ini. RMKE juga akan mengembangkan usaha logistik batubara di luar area Sumatra Selatan pada tahun ini dengan kolaborasi bersama tambang-tambang baru.

"Dengan peluang ekspansi di luar Sumatra Selatan dan kolaborasi yang lebih banyak, kami semakin optimistis untuk dapat menjaga pertumbuhan kinerja operasional dan keuangan yang berkelanjutan,” pungkas Vincent.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai premi industri asuransi umum dan reasuransi meningkat 16,94% secara tahunan atau year on year (YoY) pada Mei 2024.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan premi asuransi umum dan reasuransi naik menjadi Rp 63,89 triliun pada Mei 2024.

"Kinerja tersebut didukung oleh permodalan yang solid di mana industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan RBC masing-masing 441,93% dan 326,66%, ini jauh di atas threshold sebesar 120%," kata Ogi saat paparan RDK OJK, Senin (8/7).

Sementara itu, OJK juga menyampaikan adanya peningkatan premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 2,23% secara tahunan menjadi Rp 73,51 triliun pada Mei 2024.

Adapun jika diakumulasikan, pendapatan premi asuransi komersil meningkat sebesar 8,59% YoY atau senilai Rp 137,40 triliun pada Mei 2024, nilai tersebut termasuk dari nilai premi asuransi jiwa maupun premi asuransi umum dan reasuransi.

Total aset industri asuransi di Mei 2024 mencapai Rp 1.120,57 triliun angka ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp 1.106,23 triliun. Total aset industri asuransi tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,30%.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak pada Januari hingga Juni 2024 sebesar Rp 893,8 triliun, terkoreksi 7,9% secara tahunan. Realisasi penerimaan pajak ini baru mencapai 44,9% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan setoran pajak yang terkontraksi paling dalam berasal dari sektor pertambangan. Penerimaan pajak dari sektor ini turun 41,6% secara bruto dan 58,4% secara neto. Tercatat, sektor ini telah menyetor pajak sebesar Rp 48,75 triliun.

"Terlihat pertambangan kontraksinya sangat dalam, secara bruto penerimaan pajak pertambangan turun 41,6% dan secara neto turunnya lebih alam lagi 58,4% karena ada restitusi," kata Sri Mulyani saat menyampaikan Laporan Realisasi Semester I dan prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024 di gedung DPR RI, Senin (8/7).

Sri Mulyani juga memaparkan, lesunya sektor pertambangan disebabkan oleh penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan tahunan dan angsuran akibat penurunan harga komoditas tahun 2023 dan perubahan status izin usaha Wajib Pajak batubara, serta peningkatan restitusi.

"Penurunan pajak turun disebabkan utamanya untuk PPh Badan yang terutama berbasis komoditas mengalami penurunan sangat tajam dari sisi profitabilitas. Artinya perusahaan masih profitable tapi keuntungannya tidak setinggi tahun sebelumnya karena harga komoditas mengalami koreksi yang sangat dalam," ujarnya.

"Jadi bukan mereka rugi, tapi profitnya mengalami penurunan sehingga pembayaran PPh Badan juga mengalami penurunan," lanjutnya.

Selain sektor pertambangan, setoran pajak dari sektor industri pengolahan juga masih tercatat tumbuh negatif. Secara bruto, industri ini tumbuh negatif 2,4% dan secara neto negatif 15,4%.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa penerimaan pajak di industri pengolahan dipengaruhi oleh peningkatan restitusi dan penurunan PPh Badan Tahunan terutama pada subsektor terkait komoditas seperti sawit, logam dan pupuk.