Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Direktur PT Amman Mineral Nusa Tenggara Rachmat Makkasau mengungkapkan, cadangan bijih di prospek tambang Cebakan Elang, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, didominasi oleh mineral tembaga.

“Cadangan di Elang itu dominan tembaga dan ada mineral ikutannya, ada emas dan ada perak,” kata Rachmat kepada Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Rachmat menyampaikan, potensi cadangan bijih yang ada di Cebakan Elang memiliki karakter yang sama dengan yang terkandung di tambang Batu Hijau.

Untuk itu, kata Rachmat, perseroan tidak perlu membangun pabrik baru untuk memproses hasil tambang dari Cebakan Elang.

“Makanya pabrik yang dipakai itu bisa sama. Jadi pabriknya nggak mesti bikin pabrik yang berbeda. Spesifikasi pabriknya tidak perlu yang berbeda, karena dia mirip banget,” ucapnya.

Adapun, Amman menyebut bahwa cadangan yang terdapat di Cebakan Elang mencapai 1,41 miliar ton dan masih memiliki sumber daya yang tidak termasuk cadangan hingga 2,28 miliar ton. Potensi cadangan di Cebakan Elang tersebut dua kali lipat dari potensi cadangan di tambang Batu Hijau yang saat ini mencapai 759 juta ton.

Amman menargetkan pengembangan atau eksploitasi Cebakan Elang mulai dilakukan sekitar tahun 2027 mendatang. Proyek Elang merupakan salah satu deposit bijih terbesar yang belum dikembangkan di dunia.

Pengembangan Cebakan Elang disiapkan untuk menggantikan posisi produksi tambang Batu Hijau yang akan habis pada 2030 nanti.

Saat usia tambang Batu Hijau selesai, kata Kartika, kegiatan penambangan di Cebakan Elang bakal dilakukan mulai 2031 sampai dengan 2046

Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan rencananya untuk membangun sirkuit internasional.

"Kami telah bertemu dengan operator pengelola Sirkuit Mandalika, dengan tujuan memanggil para desainer untuk merancang sirkuit bertaraf internasional di Balikpapan," ujar Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud di Balai Kota Balikpapan, Kamis (11/07/2024).

Rencana pembangunan sirkuit internasional ini sedang dalam tahap kajian, termasuk penilaian kultur tanah dan desain serta pembiayaan yang diperlukan.

"Yang jelas, kami ingin ada sirkuit bertaraf internasional di Balikpapan," katanya.

Untuk soal lahan, Pemkot Balikpapan telah menyiapkan lahan di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, yang telah lama dipersiapkan untuk sirkuit.

"Lahannya sudah ada dan DED-nya juga sudah siap. Tinggal ditindaklanjuti di Teritip (Lamaru)," jelas Rahmad.

Keberadaan sirkuit ini diharapkan dapat memfasilitasi dan mencetak bibit-bibit potensial pembalap nasional maupun internasional dari Balikpapan.

"Lahan tersebut akan kita jadikan sirkuit untuk mengakomodir anak-anak muda kita. Mereka bisa menyalurkan bakat mereka dalam balap di sana," katanya.

Menurutnya, Balikpapan membutuhkan fasilitas-fasilitas olahraga yang memadai sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Selain stadion, Balikpapan juga berencana membangun tempat pacuan kuda.

"Sebagai Kota MICE, kita harus lengkapi fasilitas olahraga kita. Setelah stadion, kita akan bangun sirkuit, dan mungkin juga tempat pacuan kuda," terang Rahmad.

Adapun, Rahmad menuturkan saat ini anggaran masih dalam tahap perhitungan dan desain skema pembiayaannya.

"Jika memungkinkan, kami akan menggunakan APBD Kota. Jika tidak, kami akan mencari pihak ketiga atau investor," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Penjabat (Pj) Bupati Sumedang Yudia Ramli mengklaim 80% pedagang di Pasar Tanjungsari sudah menggubakan pembayaran nontunai.

Hal tersebut disampaikan Yudia memantau ketersediaan bahan pokok penting (bapokting) dan pupuk subsidi di Pasar Rakyat Tanjungsari, Kamis (11/7/2024). Ia mengawali kunjungan ke Pasar Tanjungsari dengan memantau ketersedian dan harga pupuk di Toko Pupuk Sumber Tani.

Dialog dilakukan Pj Bupati Yudia dengan pemilik toko pupuk tentang ketersedian stok pupuk dan keluhan di lapangan. “Ketersedian pupuk bersubsidi alhamdulilah berjalan dengan baik,” kata Pj Bupati Yudia.

Dari toko pupuk, Pj Bupati Yudia Ramli mengecek ke pedagang beras, sayur mayur dan daging. Ia pun berbelanja sayur mayur dan daging dengan pambayarannya nontunai melalui Qris.

“Alhamdulilah harga Bapokting di Pasar Rakyat Tanjungsari stabil. Bahkan ada beberapa komoditas harganya turun. Daging ayam yang awalnya Rp40.000 sekarang menjadi Rp36.000,” katanya.

Dikatakan Yudia, Sumedang sebagai kabupaten yang sudah bertransformasi digital sudah mulai menerapkan pembayaran di pasar tradisional mengunakan Qris.

“Tadi saya bayar belanjaan pun sudah menggunakan Qris. Retribusi pasar pun menggunakan Qris yang sudah terintergrasi dengan Bank BJB hampir 80% pedagang disini sudah menggunakan Qris,” kata Yudia

Yudia menyebutkan, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan terus memantau ketersedian dan harga Bapokting secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Perdagangan (Sindang).

“Petugas setiap hari memeriksa harga kebetuhan pokok di pasar kemudian diinput ke aplikasi Sindang. Aplikasi ini sudah terintergrasi ke Provinsi Jawa Barat bahkan ke Kementrian Dalam Negeri yang dipakai bahan rakor setiap minggu terkait perkembangan harga Bapokting. Alhamdulilah harga Bapokting di Tanjungsari stabil harganya dan para pedagangnya kondusif,” ujar Yudia.

Yudia menyebutkan, untuk meningkatkan akses masyarakat ke Pasar Tanjungsari pihaknya akan segera melaksanakan revitalisasi dan memungsikan terminal pasar.

“Akan kembali difungsikan terminal pasar yang saat ini tidak berfungsi. Terminal pasar akan berpengaruh kepada peningkatan pengunjung yang ke pasar. Tadi ada keluhan dari pedangan yang sepi karena masyarakat mengeluh berkunjung ke Pasar Tanjungsari akan akses parkirnya yang jauh. Sekarang akan kita dekatkan mudah-mudahan menjadi daya tarik masyarakat untuk berbelanja kesini,” katanya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Pekanbaru Panam memberikan perlindungan kepada seluruh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) Universitas Riau (Unri) Angkatan Tahun 2024.

Penyerahan kartu kepesertaan secara simbolis diserahkan langsung oleh Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto diwakili Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Riau Erisman Yahya bersama Rektor Universitas Muhammadiyah Riau, Prof. Sri Indarti.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam, Ruszian Dedy mengatakan seluruh mahasiswa Kukerta Unri Tahun 2024 kini terlindungi dalam dua program, yaitu Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

"Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas Kukerta, terutama untuk melindungi mereka dari risiko yang mungkin terjadi selama mengikuti program Kukerta," ungkapnya Kamis (11/7/2024).

Dia menambahkan memang mahasiswa bukanlah pekerja seperti umumnya, tetapi kegiatan Kuliah Kerja Nyata atau Kukerta merupakan aktivitas kerja yang pelaksananya berhak terlindungi dalam jaminan sosial tenaga kerja.

Rektor Unri, Prof Sri Indarti mengatakan program Kukerta Unri tahun ini diikuti oleh 5.203 mahasiswa, yang nantinya tersebar di kabupaten/kota di Riau.

Dia berharap seluruh peserta Kukerta dapat melaksanakan tugas dengan baik dan kembali ke kampus dengan selamat. Dia juga mengingatkan agar dalam menjalankan tugas, para peserta Kukerta tetap menjaga marwah dan martabat universitas.

Acara penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini menandai komitmen Pemprov Riau dan Unri dalam melindungi para mahasiswa yang terlibat dalam program Kukerta. Dengan perlindungan ini, diharapkan para peserta Kukerta dapat menjalankan tugas mereka dengan tenang dan fokus, serta merasa aman dari risiko yang mungkin timbul selama menjalankan program Kukerta.

Bisnis.com, MALANG—Universitas Brawijaya (UB) mengembangkan pita mulsa organik dari limbah pisang, enceng gondok dan daun paitan (crotalaria sp) untuk mencegah pertumbuhan gulma dan mengurangi laju evaporasi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dosen Fakultas Pertanian, Rita Parmawati, mengatakan pita mulsa organik merupakan sebuah teknologi yang menggantikan mulsa dari plastik yang dianggap tidak ramah lingkungan karena tidak bisa terurai dengan baik.

“Kelemahan dari penggunaan mulsa plastik terhadap pertumbuhan tanaman adalah dapat menurunkan pertumbuhan dan hasil tanaman, meningkatkan serangan hama, meningkatkan kontaminasi mikroplastik, genangan air, hilangnya struktur tanah dan mengurangi aktivitas mikroorganisme tanah,” katanya, Kamis (11/7/2024).

Dia menjelaskan, teknologi itu akan diterapkan pada saat mendekati musim tanam ke dua di Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur (NTT), sebab di wilayah itu limbah pisang sangat melimpah.

"Oleh karena itu, kita manfaatkan bersama enceng gondok dan daun paitan untuk dihancurkan, dicacah dan di cetak menjadi sebuah lembaran se lebar 25 cm," katanya.

Fungsinya, kata dia, untuk menekan pertumbuhan gulma dan mengurangi laju evaporasi sampai dengan 40% dan jika terkena matahari pita mulsa organik akan terurai menjadi pupuk.

Saat ini, proses penerapan pita mulsa dilakukan pada skala laboratorium dan sudah pada tahap sosialisasi pada bupati Kabupaten Malaka, dan beberapa gapoktan serta kepala dinas di lingkungan Kabupaten Malaka.

"Kenapa kita pilih Kabupaten Malaka sebagai lokasi penerapan teknologi Pita Mulsa Organik karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan pertanian di daerah tersebut masih rendah. Padahal masyarakat Kabupaten Malaka menggantungkan sistem perekonomiannya dari bidang pertanian," katanya.

Rita menambahkan, Kabupaten Malaka juga termasuk wilayah perbatasan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rendah.

"Permasalahannya disana Produktifitas padi itu mulai tahun 2020 sampe 2022 mengalami penurunan dan kesulitan untuk pasokan benih padi dan ada permasalahan pertanian lain seperti gulma, evaporasi, suhu tanah, dan sistem irigasi. Hal itulah yang saat ini berusaha kita pecahkan dan harapannya produktiftas padi di tahun 2024 itu mengalami kenaikan," ujarnya.

"Kami akan ke Malaka akhir Juli ini. Untuk proses penbuatan Pita Mulsa bagi lahan 10 hektar kami bekerjama dengan pabrik mesin PT. Widjaya Teknik Indonesia (Witech)," katanya.

Untuk keberlanjutan penerapan teknologi, dia menegaskan, masyarakat akan diajarkan pembuatan pita mulsa organic mulai dari pengenalan bahan, mencacah, pembuatan bubur pita, pengeringan dan pengepresan sehingga harapannya masyarakat mampu memproduksi secara mandiri pita mulsa organik. (K24)

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA – Serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya baru-baru ini disebut berimbas buruk terhadap reputasi pemerintah juga pengelola dalam hal ini Telkomsigma, dalam melindungi data-data kritis.

Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja sebelumnya sudah melihat potensi persoalan yang timbul karena perencanaan pembangunan Pusat Data Nasional yang tergolong relatif singkat. Menurutnya apabila pekerjaan krusial seperti PDN harus dipercepat pasti akan ada hal yang luput dikerjakan.

Ironisnya, lanjut dia, serangan ransomware ke PDN juga terjadi jelang pemberlakuan Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi. Hal ini, tekannya menjadi beban berat bukan hanya pemerintah tetapi juga pelaku industri dalam membangun kepercayaan publik dan mengembalikan reputasi sebagai profesional.

“Sedih ini harus terjadi implikasinya luas. Bukan hanya PDN itu tetapi juga reputasi integritas negara dalam melindungi data-data kritis. Ini juga terjadi jelang pemberlakuan UU PDP Oktober nanti,” ujarnya, Kamis (11/7/2024).

Menurutnya, sudah sepatutnya, pemerintah perlu membangun kesadaran diri terlebih dahulu soal pentingnya keamanan data karena serangan ini sudah pernah terjadi sebelumnya seperti kasus BSI tetapi pemerintah tidak bisa memetik pembelajaran dari kasus sebelumnya.

Pasahal, sebutnya, serangan ini bisa dikategorikan sebagai bencana besar yang juga berdampak kepada investor yang hendak menanamkan modalnya ke tanah air.

Sisi lain, dia juga menyoroti penggunaan teknologi di Indonesia yang masih menggantungkan diri kepada teknologi dari luar karena belum banyak menggunakan teknologi buatan dalam negeri.

“Ke-depan pola pikir ini harus berubah. Jadi konsumen pun harus kritis. Saat membeli teknologi harus mempelajari kelemahannya apa. Jangan Cuma beli tahunya beres pasang aja,” imbuhnya.

Dengan melihat sejumlah peristiwa yang ada, dia menyimpulkan bahwa aspek perlindungan data di Indonesia belumlah aman, dari sisi tata kelola manajemen risiko hingga kepatuhan belum menjadi budaya dalam mengelola teknologi agar nyaman dan aman.

Hal ini termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang jam terbangnya masih minim.

Dia meminta agar dalam pembuatan regulasi berikutnya, pemerintah dapat melibatkan semua unsur pemegang kepentingan dan harus adanya kesepakatan dari semua pihak.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha menuturkan, saat ini Kominfo sedang membangun PDN permanen di Cikarang dan rencananya akan diresmikan pada HUT RI tahun ini.

PDN yang sedang dibangun ini merupakan satu dari empat PDN yang rencananya akan dibangun.

Dia berpendapat pembangunan sebanyak empat PDN tentu saja merupakan suatu hal yang bagus, karena dapat mengakomodir kebutuhan pusat data untuk layanan publik pemerintahan, tidak hanya untuk sistem utamanya tetapi juga termasuk untuk sistem backup.

Pasalnya, dengan semakin banyaknya PDN dan lokasi penyimpanan backup, bisa dipergunakan dalam waktu cepat mengembalikan layanan pada saat sistem utama mengalami gangguan. Alhasil sistem backup sehingga pelayanan publik tidak terganggu dalam waktu yang lama.

“Yang masih perlu diperbaiki dan dievaluasi adalah desain PDN, baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi keamanan sibernya sehingga bisa dipastikan keandalan sistemnya jika terjadi gangguan maupun serangan siber,” terangnya.

Selain itu, sambungnya, infrastruktur, yang perlu dievaluasi selanjutnya adalah pengelolaan PDN, siapa yang bertugas mengelola PDN dan apakah pengelola PDN tersebut sudah mendapatkan pelatihan baik dari sisi teknis maupun kewaspadaan keamanan sehingga tidak terjebak pada umpan yang diberikan peretas melalui phising/social engineering.

Dia meyakini empat PDN yang dibangun seharusnya sudah lebih dari cukup untuk menampung dan mengelola data seluruh masyarakat di Indonesia karena yang dibangun bukanlah dalam skala kecil.

Namun tentu saja kapasitasnya belum akan bisa maksimal sampai seluruh PDN selesai dibangun.

Sejauh ini, Pratama melihat aspek perlindungan data pribadi di Indonesia sudah cukup baik dengan disahkannya UU PDP. Namun yang disayangkan adalah UU PDP tersebut belum dijalankan karena belum ada lembaga atau otoritas yang dibentuk untuk mengawasi pelanggaran terhadap UU PDP

Tanpa adanya lembaga pengawas, maka tida ada yang menjatuhkan berbagai sanksi untuk memberikan efek jera kepada yang lainnya.

Saat ini, tegasnya, Indonesia juga sudah memiliki berbagai regulasi dan peraturan untuk menjaga data pribadi seperti UU ITE serta UU PDP. Tak hanya itu, Indonesia juga sudah memiliki peraturan perundang-undangan tentang tata kelola.

Oleh karena itu, yang perlu dilakukan pemerintah adalah segera mengesahkan RUU Ketahanan dan Keamanan Siber yang sampai saat ini masih tertunda padahal RUU keamanan dan ketahanan siber tersebut diperlukan untuk menjaga kedaulatan siber Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat terdapat 38 wilayah kerja (WK) dan 225 lapangan migas yang statusnya sudah tidak berproduksi dalam 2 tahun terakhir atau masuk ke dalam kategori idlefield.

Saat ini, SKK Migas tengah melakukan diskusi intensif dengan seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pemilik konsesi wilayah tersebut untuk kembali melakukan pengembangan lapangan.

“Sudah ada rekomendasi teknis untuk setiap lapangan tersebut, misalnya akan ada studi subsurface untuk memastikan potensinya, reaktivasi sumur atau pengeboran,” kata Hudi kepada Bisnis, dikutip Kamis (11/7/2024).

Hudi menuturkan, sejumlah blok dan lapangan itu tidak dikembangkan kontraktor lantaran dianggap sudah tidak memiliki prospek pada saat itu.

Kendati demikan, kata dia, lembaganya terus mendorong KKKS itu untuk melanjutkan kegiatan pengembangan blok yang telah lama tidak diaktifkan.

“Karena pada saat setop produksi dianggap sudah tidak ada potensinya pada saat itu, tapi mungkin sekarang masih bisa ada optimasi yang dilakukan,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menginventarisasi bagian WK migas potensial yang tidak lagi diusahakan dari KKKS.

Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto menuturkan, kementeriannya terus meminta KKKS untuk segera mengusahakan bagian WK migas potensial idle tersebut atau mengembalikannya ke pemerintah.

“Terhadap bagian WK migas yang potensial, namun idle, perlu dilakukan upaya, tidak bisa terus didiamkan. Saat ini, sedang diinventarisasi dan segera diambil upaya optimalisasi,” kata Ariana lewat siaran pers, Minggu (7/7/2024).

Hal tersebut sesuai Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan Dalam Rangka Optimalisasi Produksi Migas.

Kriteria bagian WK migas potensial yang idle tersebut, antara lain terdapat lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (PoD) selain PoD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut.

Selain itu, juga apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut.

Bisnis.com, MALANG — Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dapat digunakan pemda untuk membayar iuran kepesertaaan Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan lewat program Peserta Bantuan Iuran Daerah (PBID).

Kepala Kanwil Bea dan Cukai Jatim II, Agus Sudarmadi, mengatakan secara peruntukan tidak ada larangan DBHCHT digunakan untuk membayar premi BPJS Kesehatan untuk memenuhi program Universal Health Coverage (UHC).

“Penggunaan DBHCHT, memang telah diatur, yakni 50% untuk kesejahteraan, 40% untuk kesehatan, dan 10% untuk penindakan,” katanya, Kamis (11/7/2024).

Dengan demikian, maka penggunaan DBHCHT untuk membayar iuran BPJS Kesehatan program PBID karena peruntukkan dana tersebut sebagian besar memang untuk kesejahteraan dan kesehatan.

Untuk DBCHT yang dialokasikan untuk penindakan, kata dia, memang penggunaannya lebih spesifik, yakni dukungan untuk penindakan rokok ilegal.Jika terjadi pengalihan dana tersebut, maka harus ada koordinasi dengan Bea Cukai.

Menurut dia, sebenarnya ada beberapa daerah yang sudah memanfaatkan DBHCHT untuk kesehatan dengan membangun rumah sakit.“Jika daerah ragu untuk memanfaatkan DBHCHT untuk membayar premi BPJS Kesehatan program PBID, maka sebenarnya bisa berkonsultasi dengan Pemprov Jatim,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala BPJS Kesehatan Malang, Roni Kurnia Hadi Permana, mengatakan BPJS Kesehatan Malang mengejar 400.000 lebih warga Kab. Malang untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memenuhi program Universal Health Coverage (UHC).

Sebelumnya sebanyak 600.000 lebih peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Peserta Bantuan Iuran Daerah (PBID) Kabupaten Malang sempat nonaktif. Kini sebanyak 127.000 warga Kabupaten Malang yang ter-cover PBID, kepesertaan JKN mereka telah aktif.

"Eks PBID Kabupaten Malang kami harapkan tetap dijamin program JKN lewat kepesertaan pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau mandiri," ungkapnya.(K24)

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL dijatuhi hukuman uang pengganti sebesar Rp14,1 miliar dan US$30.000 terkait dengan perkara pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan). Nilai uang pengganti itu lebih ringan dari yang dituntut oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Sebelumnya, JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut SYL untuk membayar uang pengganti dari hasil pemerasan yang dilakukan olehnya sebagaimana dakwaan senilai Rp44,26 miliar dan US$30.000.

Adapun jaksa KPK di persidangan SYL tetap menegaskan bahwa terdakwa terbukti melakukan pemerasan bersama-sama dan berlanjut dengan dua terdakwa lain, senilai Rp44,26 miliar dan US$30.000. Hanya saja, majelis hakim memandang tidak semua hasil pemerasan dinikmati secara langsung oleh SYL.

"Itu terbukti di unsur memaksa. Hanya ada perbedaan antara majelis hakim dan penuntut umum, bahwa menurut majelis hakim yang dinikmati atau diperoleh pak Syahrul Yasin Limpo dari Rp44 miliar itu hanya sebesar Rp14 miliar," kata Jaksa KPK Meyer Simanjuntak usai persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Tim jaksa KPK secara khusus menyoroti pertimbangan hakim perihal sembako yang dibagikan SYL dari hasil pemerasan terhadap pejabat maupun direktorat di Kementan. Hakim menilai sembako itu tidak menguntungkan SYL secara langsung, karena manfaatnya diterima oleh penerima.

Meski demikian, Meyer kukuh memandang sembako hasil pemerasan itu menggunakan atribut Partai Nasdem, atau partai yang menaungi SYL. Oleh sebab itu, dia menilai sembako itu tetap ada kaitannya dengan terdakwa.

"Kami sudah menguraikan itu tetapi majelis hakim yang mulia di tingkat pertama ini berbeda pandangan. Tentu itu akan kita pelajari dan bisa saja akan kita lakukan upaya hukum terhadap hal tersebut," ujarnya.

Meyer menuturkan bahwa penegak hukum fokus untuk berupaya mengembalikan aset hasil korupsi (asset recovery), dalam hal kasus pemerasan di Kementan, senilai lebih dari Rp44 miliar.

Dia menyinggung, sejauh ini aset-aset SYL yang sudah disita mencapai lebih dari Rp60 miliar. Saat ini pun, politisi Nasdem tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencucian uang.

Menurut Meyer, penyidikan kasus pencucian uang SYL sudah berjalan. Penyitaan aset maupun pemblokiran disebut sudah dilakukan oleh penyidik KPK.

Adapun jaksa itu belum memutuskan apabila akan melakukan banding terhadap putusan hakim.

"Kami akan melaporkan dulu kepada pimpinan secara tim untuk mengambil langkah-langkah ke depannya," ujar Meyer.

Sebagai informasi, dalam persidangan tersebut, ketiga terdakwa kasus pemerasan di Kementan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama jaksa KPK.

SYL dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun. Dia juga dijatuhi hukuman pidana denda Rp300 juta subsidair empat bulan kurungan serta uang pengganti Rp14,1 miliar dan US$30.000. Dari ketiga terdakwa, hanya SYL yang dibebankan uang pengganti.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh.

Sementara itu, mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta serta mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono masing-masing dijatuhi pidana penjara empat tahun serta denda sejumlah Rp200 juta subsidair dua bulan kurungan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pasangan desainer Sebastian Gunawan dan Cristina Panarese baru saja merilis koleksi “Oru Kami” untuk jenama Sebastian Gunawan Signature 2024/2025. Koleksi ini dipresentasikan di Hotel Mulia, Jakarta (10/7/2024).

Inspirasi Awal Koleksi “Oru Kami”

“Oru” berarti lipat, “kami” berarti kertas. Ide awal seni origami atau melipat kertas dari Jepang ini kemudian dipadukan dengan latar belakang Seba dan Cristina yang meniti pendidikan di Instituto Marangoni, Italia.

Dia mengatakan, formula membuat baju sebetulnya sama saja seperti seni origami–melipat-lipat bahan toile sebagai dasar baju untuk membuat desain yang diinginkan, kemudian ditransfer ke atas kertas untuk dijadikan pola.

Selain origami, pakaian tradisional Jepang, yukata kimono juga dijadikan inspirasi untuk berbagai busana dalam koleksi ini. Juntaian kain di bagian punggung hingga siluet clean-cut dalam koleksi menjadi contoh dari ide yukata kimono ini.

Benang Merah dalam Keberagaman “Oru Kami”

Lipatan kertas origami menjadi tema besar dari runway show koleksi Oru Kami. Namun, siluet busana yang berani menjadi benang merah yang mengaitkan antar busana dengan berbagai warna dan gaya desain.

Koleksi ini dimulai dengan warna-warna pastel dan bahan lembut, seperti tulle dan chiffon silk. Kemudian, mulai bergeser ke arah warna terang seperti chartreuse dan turquoise, bahkan merah terang. Di sini, digunakan bahan yang lebih terstruktur seperti crepe dan mikado. Bahkan, muncul juga motif tartan dengan kain tweed, atau motif bunga yang timbul dari gaun.

Perbesar

Setelah transisi, dipilih warna hitam, putih, dan abu-abu untuk rancangan bridal, tuxedo, dan suit. Seakan-akan mengalami proses yang lebih abstrak, dalam jejeran ini terdapat dekonstruksi unik blazer menjadi piece gaun bagian atas. Motif-motif yang muncul pun terlihat lebih menyatu dengan busana.

Koleksi “Oru Kami” memiliki kontras yang berlapis, dari sisi desain, warna, hingga bahan yang digunakan. Walaupun demikian, satu hal yang kerap muncul dalam koleksi adalah siluet yang bold pada bagian pundak dan pinggul. Efek ini juga didapat dari teknik drapery–melipat kain sedemikian rupa–yang dilakukan.

Sejalan dengan percampuran Jepang dan Eropa, aksen draping pada kimono dirancang di atas gaun malam modern. Teknik ini membentuk cocoon dress maupun cocoon cape. Rok gelembung yang biasanya dibentuk oleh petticoat–muncul juga dalam koleksi ini–kini dibuat puffy melalui teknik lipatan.

Bentuk-bentuk kain geometri yang asimetris juga kerap muncul, biasanya pada rancangan yang lebih polos. Hal ini untuk memberi kesan lipatan origami pada busana.

Siluet origami juga dicapai melalui perhiasan yang dibuat oleh Rinaldy A. Yunardi. Berbentuk capung, pita, dan modul, perhiasan memiliki pinggiran tajam seperti dibuat dari lipatan.

Keinginan Menambah Peminat High Fashion Muda

Walaupun memiliki begitu banyak warna dan gaya yang diangkat, rancangan tersebut menunjukkan relevansinya dengan minat fashion yang beragam pula. Sebastian Gunawan dan Cristina Panarese ingin menyentuh jiwa mode anak-anak muda yang lebih edgy dan inovatif.

“Kami berharap koleksi ini bisa diterima di kalangan yang lebih luas, berjiwa muda, sembari kami meregenerasi minat high fashion ke generasi selanjutnya,” ujar Cristina Panarese. (Ilma Rayhana)

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) memblokir 214 rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas ilegal judionline.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengungkapkan pemblokiran rekening tersebut dilakukan atas permintaan Kominfo dan aparat penegak hukum yang berwenang menangani tindak pidana judi online.

Adapun, ini merupakan wujud nyata BNI mendukung upaya pemerintah menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bebas praktik perjudian yang meresahkan masyarakat.

"BNI mendukung penuh upaya pemberantasan judi online dan senantiasa proaktif dalam menindaklanjuti setiap permintaan pemblokiran rekening dari pihak yang berwenang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

Berdasarkan data perseroan, tren rekening yang diblokir menunjukkan adanya peningkatan. Pada periode Januari hingga Desember 2023, BNI telah memblokir sebanyak 106 rekening terkait judi online. Sementara, pada periode Januari hingga Juni 2024, BNI mencatat sebanyak 108 rekening telah diblokir.

"Jadi total jumlah rekening yang diblokir atas permintaan Kominfo dan aparat penegak hukum sejak Januari 2023 hingga Juni 2024 mencapai 214 rekening," sebut Royke.

Lebih lanjut, Royke menjelaskan, BNI juga menerapkan sistem deteksi khusus untuk mengidentifikasi rekening yang terindikasi judi online. Sistem ini menggunakan parameter khusus yang dirancang untuk mendeteksi pola-pola transaksi yang mencurigakan.

Dengan demikian, BNI dapat secara proaktif mencegah dan menangani transaksi yang melanggar hukum, sekaligus melindungi nasabah yang tidak terlibat.

BNI juga mengimbau kepada seluruh nasabahnya untuk berhati-hati dalam bertransaksi dan tidak menggunakan layanan perbankan untuk kegiatan judi online.

Menurut Royke, langkah-langkah yang diambil BNI ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga menunjukkan komitmen bank dalam menjaga reputasi sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab.

"Melalui upaya yang konsisten dalam menangani isu-isu sensitif seperti judi online, BNI berupaya untuk menciptakan lingkungan perbankan yang aman dan terpercaya bagi seluruh nasabah," tutur Royke.

Sebagaimana diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memberantas aktivitas ilegal yakni judi online (judol) yang berdampak luas pada perkenomian dan sektor keuangan. Jumlah rekening terindikasi judi online yang telah diblokir mencapai 6.056 rekening.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan atas permintaan OJK, perbankan telah melakukan pemblokran 6.056 rekening yang disampaikan Kominfo.

“OJK juga meminta bank untuk menutup rekening yang berada dalam customer identification file yang sama,” ujarnya dalam RDK Bulanan, Senin (8/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan Komisi VI DPR RI yang menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 senilai Rp5,65 triliun kepada emiten BUMN Karya, dinilai tidak akan menjadi sentimen tambahan bagi ADHI, WIKA, dan PTPP.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan bahwa secara teknikal saham ketiga emiten BUMN Karya ini sudah mengalami jenuh beli atau overbought karena sebelumnya telah mengalami apresiasi.

Menurut Nafan, sentimen dari injeksi modal negara sudah tercermin dari lonjakan harga saham ketiga emiten tersebut dalam beberapa hari perdagangan. Oleh karena itu, dia menyematkan rekomendasi tahan untuk ADHI, PTPP, dan WIKA.

“Jadi kenaikan harga saham tersebut sudah price in dari PMN dan bisa jadi sudah ada yang mengambil keuntungan karena sebelumnya sudah terjadi overbought, sehingga rekomendasinya cenderung hold,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (11/7/2024).

Pada perdagangan hari ini, saham BUMN Karya terpantau kompak melemah. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), misalnya, turun 0,80% menuju level Rp248. Kendati demikian, harga tersebut mencerminkan kenaikan 10,71% selama sepekan.

Sementara itu, saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) juga ditutup melemah 1,92% ke level Rp204 per lembar. Namun, mahar ini menguat 39,73% selama sepekan terakhir, sekaligus melonjak 96,15% dalam kurun satu bulan terakhir.

Adapun saham PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) ditutup turun 1,02% pada perdagangan hari ini ke level Rp388. Akan tetapi, sama seperti saham BUMN Karya lainnya, harga saham itu menunjukkan kenaikan sebesar 16,87% selama sepekan.

Nafan menilai PMN dibutuhkan bagi ketiga emiten tersebut untuk menyelesaikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditugaskan pemerintah. Untuk itu, suntikan modal ini diharapkan dapat mempercepat proses pengerjaan proyek penugasan.

Untuk diketahui, sebanyak 9 fraksi di Komisi VI DPR mendukung usulan PMN 2025 dengan nilai total Rp44,24 triliun pada Rabu (10/7/2024) malam. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp5,65 triliun akan mengalir kepada ADHI, PTPP, dan WIKA.

Secara rinci, Adhi Karya memperoleh PMN Rp2,09 triliun untuk menyelesaikan proyek Tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja. Adapun WIKA meraih Rp2 triliun guna memperbaiki struktur permodalan, sementara PTPP mendapatkan Rp1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Tol Jogja – Bawen dan Kawasan Industri Grand Rebana, Subang.

Berikut rekomendasi saham ADHI, WIKA, dan PTPP menurut Mirae Asset Sekuritas:

Saham ADHI

- Support: 238

- Resistance: 312

- Stop Loss: 226

Saham PTPP

- Support: 372

- Resistance: 478

- Stop Loss: 354

Saham WIKA

- Support: 177

- Resistance: 282

- Stop Loss: 158

---------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.