Bisnis.com, JAKARTA -- Emiten BUMN Karya PTPP dan ADHI punya pekerjaan rumah pada kuartal terakhir guna mengejar target 2024. Berkaca dari laporan keuangan 9 bulan pertama 2024, PTPP dan ADHI masih jauh dari target yang dipatok manajemen.

PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) misalnya menargetkan pendapatan (revenue) sebesar Rp20,5 triliun dengan pertumbuhan laba pada level 3-5% pada 2024. Hingga kuartal III/2024, PTPP membukukan pendapatan sebesar Rp14,01 triliun, naik 14,54% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Bisnis.com, JAKARTA – Laba bersih PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) meroket di tengah koreksi kinerja pendapatan usaha hingga kuartal III/2024.

Berdasarkan laporan keuangan akhir September 2024 yang dikutip pada Selasa (15/10/2024), emiten BUMN karya ini membukukan pendapatan usaha sebesar Rp9,16 triliun sepanjang Januari-September 2024. Jumlah tersebut turun 19,98% dari periode sama tahun lalu yakni Rp11,44 triliun.

Kinerja pendapatan Adhi Karya bersumber dari segmen teknik dan konstruksi sebesar Rp7,20 triliun; manufaktur Rp1,25 triliun; properti dan pelayanan menyumbang Rp378,34 miliar; investasi dan konsesi mencapai Rp315,31 miliar.

Sejalan dengan koreksi pendapatan, beban pokok yang dipikul ADHI juga menurun 19,66% year on year (YoY) menjadi Rp8,29 triliun. Hal tersebut membuat perusahaan mencetak laba kotor senilai Rp863,58 miliar atau turun 22,88% YoY.

Namun, setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lainnya, perseroan meraih laba bersih sebesar Rp69,32 miliar atau melonjak 194,52% YoY dari Rp23,53 miliar sepanjang Januari-September 2023.. Laba per saham juga ikut terkerek dari level Rp2,8 menjadi Rp8,25 per saham.

Salah satu kontributor laba bersih ADHI berasal dari pos bagian laba ventura bersama yang meraih Rp568,73 miliar atau tumbuh 104,87% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari sisi neraca keuangan, ADHI membukukan total aset Rp34,61 triliun hingga akhir September 2024 atau terkoreksi 14,50% year to date (YtD). Liabilitas turun 19,08% YtD menjadi Rp25,30 triliun, sementara ekuitas tumbuh 1,02% YtD ke Rp9,31 triliun.

Arus kas setara kas perseroan pada akhir periode Juni 2024 tercatat mencapai Rp1,90 triliun, atau turun secara tahunan dari posisi sebelumnya Rp3,18 triliun.

Dari lantai bursa, saham ADHI menguat 2,08% menuju level Rp294 per saham pada sesi pertama perdagangan hari ini. Banderol tersebut mencerminkan penurunan sebesar 5,77%, tetapi meningkat 14,84% selama 3 bulan terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN konstruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) memperkuat skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mengantisipasi penurunan anggaran Kementerian PUPR pada 2025.

Kementerian PUPR diketahui mendapatkan anggaran tambahan Rp40,59 triliun, sehingga total pagu anggaran naik menjadi Rp116,22 triliun pada 2025. Meski bertambah, nilai ini masih lebih rendah dari anggaran 2024 yang mencapai Rp149,74 triliun.

Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Rozi Sparta menyatakan perseroan telah mengantisipasi penurunan anggaran tersebut dengan memperkuat lini bisnis melalui skema KPBU, didukung dengan pembiayaan kreatif dan mitra yang kuat.

“Skema ini memungkinkan ADHI untuk tetap berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur strategis dengan tetap menerapkan prinsip kehatian-hatian dalam memilih proyek yang akan dikerjakan,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (23/9/2024).

Rozi menambahkan opsi proyek dari BUMN/BUMD dan swasta juga telah memperluas sumber kontrak baru perusahaan. Pendekatan tersebut membuat ADHI tidak hanya bergantung pada proyek pemerintah dan mampu meraih peluang dari berbagai sumber.

Di sisi lain, emiten BUMN Karya ini juga akan fokus mengembangkan lini bisnis yang dapat memberikan pendapatan berulang atau recurring income pada tahun depan.

Prospek ADHI pada 2025 juga ditopang oleh Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2,09 triliun yang telah disetujui DPR pada Juli 2024. Modal ini ditujukan untuk merampungkan proyek strategis nasional Tol Solo-Jogja-Kulonprogo dan Tol Jogja-Bawen.

“Kami optimis bahwa peningkatan anggaran [PUPR] dan PMN ini akan memberikan dampak positif bagi kinerja ADHI, terutama dalam menjaga pertumbuhan fundamental dan memperkuat posisi perseroan di sektor infrastruktur,” ucap Rozi.

Hingga Agustus 2024, ADHI mengantongi kontrak baru senilai Rp13,6 triliun. Perolehan itu lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2023, yakni Rp24,5 triliun.

Kontrak baru tersebut diraih dari pekerjaan proyek gedung sebesar 43%, sumber daya air sebesar 31%, sisanya jalan & jembatan, properti, manufaktur, dan EPC sebesar 26%.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA -- Emiten BUMN Karya ADHI dan PTPP mencatatkan kinerja positif pada semester I/2024. Berdasarkan laporan keuangan, PTPP sedikit lebih di depan dibandingkan ADHI.

Pada akhir perdagangan, Rabu (31/7), saham PTPP dihargai Rp374 per lembar, atau telah turun 16,52% sejak awal tahun (year-to-date/ YtD). Serupa terjadi pada saham ADHI yang bertengger pada level Rp238 per lembar, turun 23,72% YtD.

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan dari saham BUMN Karya yakni WIKA, ADHI, dan PTPP diperkirakan cenderung terbatas, setelah pekan sebelumnya membukukan lonjakan. Namun, ada sejumlah skenario yang dapat digunakan untuk mencermati ketiganya.

Head Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas menyatakan rekomendasi untuk saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) cenderung netral untuk jangka pendek.

Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan Komisi VI DPR RI yang menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 senilai Rp5,65 triliun kepada emiten BUMN Karya, dinilai tidak akan menjadi sentimen tambahan bagi ADHI, WIKA, dan PTPP.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan bahwa secara teknikal saham ketiga emiten BUMN Karya ini sudah mengalami jenuh beli atau overbought karena sebelumnya telah mengalami apresiasi.

Menurut Nafan, sentimen dari injeksi modal negara sudah tercermin dari lonjakan harga saham ketiga emiten tersebut dalam beberapa hari perdagangan. Oleh karena itu, dia menyematkan rekomendasi tahan untuk ADHI, PTPP, dan WIKA.

“Jadi kenaikan harga saham tersebut sudah price in dari PMN dan bisa jadi sudah ada yang mengambil keuntungan karena sebelumnya sudah terjadi overbought, sehingga rekomendasinya cenderung hold,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (11/7/2024).

Pada perdagangan hari ini, saham BUMN Karya terpantau kompak melemah. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), misalnya, turun 0,80% menuju level Rp248. Kendati demikian, harga tersebut mencerminkan kenaikan 10,71% selama sepekan.

Sementara itu, saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) juga ditutup melemah 1,92% ke level Rp204 per lembar. Namun, mahar ini menguat 39,73% selama sepekan terakhir, sekaligus melonjak 96,15% dalam kurun satu bulan terakhir.

Adapun saham PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) ditutup turun 1,02% pada perdagangan hari ini ke level Rp388. Akan tetapi, sama seperti saham BUMN Karya lainnya, harga saham itu menunjukkan kenaikan sebesar 16,87% selama sepekan.

Nafan menilai PMN dibutuhkan bagi ketiga emiten tersebut untuk menyelesaikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditugaskan pemerintah. Untuk itu, suntikan modal ini diharapkan dapat mempercepat proses pengerjaan proyek penugasan.

Untuk diketahui, sebanyak 9 fraksi di Komisi VI DPR mendukung usulan PMN 2025 dengan nilai total Rp44,24 triliun pada Rabu (10/7/2024) malam. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp5,65 triliun akan mengalir kepada ADHI, PTPP, dan WIKA.

Secara rinci, Adhi Karya memperoleh PMN Rp2,09 triliun untuk menyelesaikan proyek Tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja. Adapun WIKA meraih Rp2 triliun guna memperbaiki struktur permodalan, sementara PTPP mendapatkan Rp1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Tol Jogja – Bawen dan Kawasan Industri Grand Rebana, Subang.

Berikut rekomendasi saham ADHI, WIKA, dan PTPP menurut Mirae Asset Sekuritas:

Saham ADHI

- Support: 238

- Resistance: 312

- Stop Loss: 226

Saham PTPP

- Support: 372

- Resistance: 478

- Stop Loss: 354

Saham WIKA

- Support: 177

- Resistance: 282

- Stop Loss: 158

---------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah direktur utama BUMN Karya akan menjalani agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI untuk membahas usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2025 pada Senin (8/7/2024).

Komisi XI memanggil Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PTTP), serta Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas).

Berdasarkan agenda yang diterima Bisnis, rapat tersebut akan membahas terkait usulan PMN Tahun Anggaran 2025. Sebagaimana diketahui, kelima BUMN tersebut diusulkan meraih injeksi modal negara guna menjalani penugasan pemerintah.

Total ada 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN 2025 dengan nilai total Rp44,24 triliun. Sebagian besar PMN tersebut akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah.

Dari total usulan PMN 2025, injeksi modal terbesar diarahkan kepada Hutama Karya yang diusulkan meraih sebesar Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Kementerian BUMN juga mengusulkan ADHI meraih suntikan PMN senilai Rp2,09 triliun untuk pembangunan Tol Jogja – Bawen dan Solo – Jogja. Adapun WIKA diusulkan meraih modal negara Rp2 triliun guna memperbaiki struktur permodalan.

Selain itu, PTPP mendapatkan usulan PMN 2025 senilai Rp1,56 triliun yang ditujukan untuk penyelesaian proyek Jogja – Bawen dan KIT Subang. Untuk Perumnas, diusulkan meraih dana Rp1 triliun guna penyelesaian persediaan perumahan.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa usulan PMN 2025 mayoritas digunakan untuk menggarap penugasan pemerintah dengan komposisi 69% atau Rp30,4 triliun. Sisanya, untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya 4%.

“Nah ini yang masih kami dorong, apalagi kalau kita lihat catatannya memang 69% dari usulan PMN tersebut adalah penugasan pemerintah yaitu sebesar Rp30,4 triliun,” ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada awal Juni 2024.

Erick menyatakan dengan melihat komposisi tersebut, maka porsi terbesar digunakan untuk menuntaskan penugasan pemerintah. Oleh karena itu, Ketua Umum PSSI ini berharap pihaknya mampu mendapatkan hasil maksimal dari usulan tersebut.

“Walapun sepertinya angka yang kami usulkan, dari Kementerian Keuangan sendiri melihat tidak bisa memberikan secara maksimal. Namun, kami masih berusaha,” kata Erick.

Berikut daftar 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN Tahun Anggaran 2025:

1. Hutama Karya: Rp13,86 triliun

2. Asabri: Rp3,61 triliun

3. PLN: Rp3 triliun

4. IFG – Bahana PUI: Rp3 triliun

5. Pelni: Rp2,5 triliun

6. Biofarma: Rp2,21 triliun

7. Adhi Karya: Rp2,09 triliun

8. Wijaya Karya: Rp2 triliun

9. Len Industri: Rp2 triliun

10. Danareksa: Rp2 triliun

11. Kereta Api Indonesia: Rp1,8 triliun

12. Id Food: Rp1,62 triliun

13. PT PP (Persero): Rp1,56 triliun

14. Perum Damri: Rp1 triliun

15. Perumnas: Rp1 triliun

16. INKA: Rp976 miliar

---------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.