Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi D DPRDDKI Jakarta, Yuke Yurike buka suara mengenai rencana anggaran Rp600 triliun yang dibutuhkan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global ketika melepas status sebagai ibu kota negara.

Menurut Yuke, pihaknya mendukung langkah tersebut kendati menyoroti sejumlah hal yang harus dijadikan prioritas dalam rencana tersebut.

“Termasuk juga peningkatan kesejahteraan masyarakat, harus menjadi prioritas dalam upaya ini,” katanya di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Selain itu, dirinya berpendapat bahwa fokus transformasi itu juga harus mencakup pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Yuke menilai, kota global dapat terwujud apabila pemerintah memastikan bahwa anggaran tersebut nantinya dapat digunakan secara transparan, efisien, dan tepat sasaran.

Sementara itu, mengenai jumlah APBD DKI Jakarta yang berada pada kisaran Rp84 triliun alias jauh di bawah angka yang disodorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov), dia sepakat bahwa investasi yang dibutuhkan begitu besar.

“Investasi ini mencakup berbagai sektor. Seperti infrastruktur, transportasi, perumahan, pendidikan, kesehatan dan teknologi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan bahwa dana sebesar Rp600 triliun dibutuhkan agar Jakarta bertransformasi menjadi kota global ketika kelak resmi melepas status sebagai ibu kota negara.

Hal itu dia sampaikan dalam acara sosialisasi Undang-undang (UU) No. 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kalau Jakarta dituntut menjadi kota global, tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung, sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp600 triliun,” katanya, dikutip dari YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Joko menjelaskan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta saat ini berkisar pada angka Rp80 triliun sampai dengan Rp84 triliun. Jumlah tersebut telah dibagi menjadi beberapa komponen seperti belanja bantuan sosial yang mencapai hampir 30% serta belanja pegawai yang mencapai 34% dari total anggaran.

Sementara itu, dia menyebut bahwa komponen belanja modal tengah diupayakan agar meningkat menjadi 19%. Targetnya ialah 40%, sebagaimana ketentuan dalam UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

“Gap antara kebutuhan anggaran Rp600 triliun kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19%, masih jauh dari apa yang harus kita siapkan,” sambungnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) memberikan perkembangan terbaru terkait dengan rencana groundbreaking MRT Jakarta East-West Line fase 1 tahap (stage) 1 yang akan membentang dari Tomang ke Medan Satria sepanjang 24,5 kilometer.

Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat memastikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek tersebut akan dilaksanakan pada akhir Agustus 2024. Meski demikian, dia belum dapat memperinci tanggal pasti dari rencana ini.

Tuhiyat memaparkan, penentuan tanggal untuk groundbreaking harus dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak terkait, mulai dari Pemprov DKI Jakarta dan juga Kementerian Sekretariat Negara (Setneg). Hal tersebut karena pada bulan yang sama akan dilakukan upacara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Melihat situasi kalau tanggalnya nanti. Karena kita juga ada upacara HUT RI, mungkin pemerintah akan upacara di IKN dan sebagainya," jelas Tuhiyat, Kamis (11/7/2024).

Selain waktu, MRT Jakarta juga tengah menentukan lokasi peletakan batu pertama proyek MRT ini. Tuhiyat menuturkan, saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menetapkan lokasi seremoni groundbreaking.

Setelah koordinasi dengan Pemprov DKI, Tuhiyat menuturkan pihaknya baru akan mengkoordinasikan lokasi tersebut dengan Kementerian Sekretariat Negara.

Sebagai informasi, proyek MRT East – West Line yang juga disebut MRT Fase 3 secara keseluruhan akan membentang dari Cikarang ke Balaraja. Proyek ini nantinya akan terbagi menjadi dua fase. Pertama, mencakup area DKI Jakarta yang diharapkan dapat beroperasi pada 2031 dengan target konstruksi paling lambat pada 2024. Kedua, meliputi Banten dan Jawa Barat dengan target mulai operasi pada 2033.

Pada fase 1 akan terbagi lagi menjadi stage 1 sepanjang 24,527 kilometer yang akan melalui Tomang, Dukuh Atas, Senen, Perintis hingga Medan Satria dan stage 2 sepanjang 9,237 kilometer yang melalui Tomang dan Kembangan.

Sementara itu, MRT East-West fase 2 akan terbagi menjadi East-West Banten sepanjang 29,900 kilometer yang akan melalui Kembangan, Kelapa Dua, hingga Balaraja, serta East-West West Java sepanjang 20,438 kilometer yang akan melalui Medan Satria dan Cikarang.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak permohonan uji materi Undang-undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) para pemohon.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menyampaikan, ketentuan pasal-pasal dalam UU HKPD yang diuji materi tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 sehingga dalil para pemohon menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar.

“Sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan menolak permohonan uji materi para pemohon,” kata Luky dalam sidang Pengujian Materiil UU HKPD di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (11/7/2024).

Secara terperinci, Luky menuturkan bahwa UU HKPD mengatur pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagai pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan atau jasa tertentu, salah satunya adalah jasa kesenian dan hiburan.

Menurutnya, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan bukan merupakan suatu jenis pajak baru karena objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan telah dipungut dengan nama pajak hiburan pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Dalam UU HKPD, pemerintah mematok besaran tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa dengan tarif paling rendah sebesar 40% dan paling tinggi 75%.

“Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa objek ini hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu serta memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup atau lifestyle dan status sosial,” jelas Luky.

Dia mengatakan, pajak yang dikenakan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah tapi juga memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta berkontribusi pada perekonomian lokal.

Di sisi lain, dalil para pemohon yang menyatakan penetapan tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang dapat menurunkan daya jual bagi industri dinilai tidak tepat.

Merujuk teori Conspicuous Consumption, Luky menuturkan bahwa konsumen akan tetap membeli barang walau harganya naik, termasuk di dalamnya ada kenaikan akibat pajak, sepanjang barang tersebut memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup, lifestyle, dan status sosial mereka.

Kemudian dalam dalil para pemohon dalam perkara Nomor 19, pemohon mendalilkan pengelompokan mandi uap/spa ke dalam klasifikasi seni dan hiburan mengakibatkan kerugian konstitusional.

Merespons hal itu, Luky menjelaskan bahwa pengaturan mandi uap dan spa sebagai objek pajak daerah bukan merupakan hal baru. Dalam Undang-Undang PDRD, mandi uap/spa dipungut sebagai pajak hiburan yang kemudian dalam Undang-Undang HKPD dipungut sebagai objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Bahkan secara historis, lanjutnya, penetapan mandi uap dan spa sebagai objek pajak daerah telah diatur sejak UU No.18/1967 jo UU No. 4/2000.

Menurutnya, penetapan mandi uap/spa sebagai objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat 1 UUD 1945, karena mandi uap/spa bukan merupakan bentuk pelayanan kesehatan dasar dan primer, karena fungsinya lebih mengarah pada bentuk pemenuhan hiburan atau gaya hidup yang menjadi trend pada kelompok masyarakat tertentu.

Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak terdapat pajak berganda pada pungutan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada mandi uap/spa dengan pajak atau pungutan lainnya.

Atas penjelasan tersebut, pemerintah menyimpulkan bahwa para pemohon telah keliru dalam menafsirkan ketentuan normal dalam Pasal 55 ayat 1 huruf I, Pasal 58 Ayat 2, dan penjelasan Pasal 55 ayat 1 huruf l.

Pemerintah juga meminta MK untuk memutus permohonan pengujian UU HKPD terhadap UUD 1945 dan memberikan keputusan, pertama, menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan. Kedua menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Ketiga, menolak permohonan pengujian material para pemohon untuk seluruhnya.

“Kempat, menyatakan UU HKPD tidak bertentangan dengan UUD 1945 atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak tiga ruas Jalan Tol Akses Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal mulai fungsional pada 17 Agustus 2024. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengeklaim, fungsional tol tersebut akan dapat memangkas waktu perjalanan dari Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi menyebut, dengan fungsional jalan bebas hambatan itu bahkan dapat memangkas waktu tempuh dari Balikpapan ke IKN menjadi 70 menit dari umumnya 2 jam.

“Reguler sih 2 jam, tetapi kita sedang siapkan. Nanti, 17-an itu siap untuk akses dari Balikpapan ke KIPP bisa ditempuh 70 menit,” jelasnya di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Imam menjelaskan, fungsional Tol IKN itu tetap akan menggunakan sejumlah jalan provinsi. Pasalnya, hingga saat ini konstruksi Tol IKN belum rampung sepenuhnya.

“Jadi bisa memanfaatkan beberapa seksi jalan tol yang akan tersambung dengan jalan existing yang melewati jembatan Pulau Balang,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga menjelaskan, nantinya ruas yang bakal fungsional, antara lain sebagian Tol IKN seksi 3A, yakni Karangjoang – KKT Kariangau dan seksi 3B KKT Kariangau – Simpang Tempadung.

“Sebagian seksi 3A hingga masuk ke seksi 3B, itu fungsional sampai ke sana [KIPP IKN] pada 17 Agustus 2024. Jadi fungsional untuk HUT RI bisa insyaallah,”

Danis menambahkan, fungsional tol tersebut nantinya akan dilakukan dengan skema one way dan hanya menggunakan satu jalur ruas tol saja.

Adapun, dalam satu jalur yang dioperasikan tersebut terdapat tiga lajur tersedia yang bisa dilintasi oleh para tamu upacara nantinya.

“Sudah bagus progresnya sudah diaspal, jadi target kita pokoknya itu akan [fungsional] satu jalur atau satu arah dan tersedia tiga lajur,” pungkasnya.

Asal tahu saja, Kementerian PUPR saat ini memang tengah fokus menyelesaikan tiga ruas Tol IKN, yakni seksi 3A, 3B dan 5A. Perinciannya, Jalan Tol IKN Seksi 3A membentang dari Karangjoang – KKT Karingau progresnya mencapai 80,2%.

Kemudian, seksi 3B pada segmen KKT Karingau – SP. Tempadung sebesar 88,8% dan seksi 5A SP. Tempadung – Jembatan Pulau Balang saat ini progres konstruksinya telah menyentuh 86,8%.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) atau BSI merampungkan merger pada 2021 kala pandemi Covid-19 masih merebak. Namun, usai merger, pertumbuhan bisnis BSI pesat hingga masuk ke dalam jajaran 10 besar bank syariah dunia.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan berdasarkan riset, 70% sampai 90% merger berakhir dengan kegagalan. "Ini gara-gara integrasi yang gagal, membawa ego, pola, dan paham lama," katanya dalam acara Diskusi Buku Mega Merger in The Pandemic Era pada Kamis (11/7/2024).

Maka menurutnya, perlu aksi cermat dalam menjalankan merger, termasuk dalam merger atau penggabungan dari PT Bank BRI Syariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah pada 2020. "Tantangan terbesar adalah budaya, kalau budaya tidak dibenerin bisa gagal," katanya.

Adapun, menurutnya yang dikejar dari merger bank syariah kala itu bukan hanya value, tetapi juga menciptakan organisasi baru dengan membawa hal-hal baik di dalamnya.

"Dari tiga bank, BSM punya wholesale yang bagus, BNI Syariah punya funding bagus, BRI Syariah juga funding bagus," ujarnya.

Alhasil, setelah tiga tahun merger, BSI mencatatkan pertumbuhan bisnis yang pesat. Pada kuartal I/2024 BSI mencatatkan pertumbuhan laba bersih 17,07% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp1,71 triliun.

Pada fungsi intermediasi, pembiayaan BSI naik 15,92% menjadi Rp246,54 triliun dari sebelumnya Rp212,67 triliun. Alhasil, aset terkerek naik 14,25% menjadi Rp357,9 triliun dari sebelumnya Rp313,25 triliun.

Kemudian, BSI telah menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp297,34 triliun, naik 10,43% dari sebelumnya Rp269,26 triliun. Dana murah BSI menyentuh Rp180,96 triliun tumbuh 9,29% yoy dari sebelumnya Rp165,57 triliun.

Hery mengatakan dari laba, BSI masuk ke dalam lima bank peraup laba terbesar di Indonesia. Kemudian, dari sisi aset, BSI menjadi bank keenam dengan aset terbesar.

Pascamerger, BSI mengakuisisi 6 juta nasabah. Hery mengklaim jumlah nasabah BSI menjadi terbesar kelima di Indonesia. "Kinerja tersebut membuat saham mempunyai return terbaik," kata Hery.

Emiten bank berkode BRIS pun menyandang status sebagai bagian dari 10 besar bank syariah terbesar di dunia, dari sisi kapitalisasi pasar atau market cap.

Sebagai informasi, BSI berada di bawah Emirates Islamic Bank pada posisi 9 dengan kapitalisasi pasar US$10,38 miliar, dan Abu Dhabi Islamic Bank pada posisi 8 dengan kapitalisasi pasar US$10,94 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN bakal membangun pipa distribusi Tegal-Cilacap seiring dengan pengembangan pipa gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II yang melintang dari Batang-Kandang Haur.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengatakan, rencana itu untuk memperkuat core business perusahaan gas negara tersebut. Selain, kata Rosa, ikut bersinergi dengan pemerintah untuk menyalurkan gas dari wilayah oversupply saat ini, Jawa Timur ke Jawa Barat, sebagai pusat permintaan.

“Terdapat inisiatif bisnis baru untuk pengembangan Pipa Cisem II di mana kami akan membangun Pipa Distribusi Tegal – Cilacap menuju Refinery Unit IV Cilacap sepanjang kurang lebih 130 kilometer,” kata Rosa seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (11/7/2024).

Selain itu, PGN juga bakal terlibat pada proyek pipanisasi gas lainnya di antaranya WNTS-Pemping untuk menyalurkan gas dari Lapangan Natuna ke pasar dalam negeri.

Pengembangan lainnya, yaitu proyek infrastruktur gas di Kilang Tuban dan pembangunan infrastruktur pipa untuk mendukung pabrik pupuk di wilayah Timur Indonesia.

Tidak hanya di Jawa, interkoneksi pipa yang akan dijalankan adalah Pipa Dumai - Sei Mangke melalui dukungan pemerintah dengan APBN, Pipa Duri – Balam, Duri – Petapahan, Pipa Bangkanai – Balikpapan dan Pipa Bintuni – Fakfak.

Dengan cara-cara tersebut, dia berharap dapat menutup gap sumber pasokan yang disebabkan oleh infrastruktur pipa yang belum tersambung.

“PGN berkomitmen dalam menjaga keamanan pasokan menggunakan integrasi infrastruktur. Di sisi lain, kami menyusun pengembangan proyek strategis yang adaptif mengisi peluang bisnis ke depan,” kata Rosa.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan konstruksi transmisi pipa gas bumi Cisem tahap II mulai kontruksi pada Juli 2024.

Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, durasi pekerjaan konstruksi ruas yang melintasi Batang-Kandang Haur Timur itu ditarget maksimal 17 bulan (510 hari), sejak Juli 2024 sampai dengan Desember 2025.

“Saat ini anggaran EPC [engineering, procurement and construction] dan layanan dalam proses buka blokir yang mana telah dilaksanakan penelaahan oleh Dirjen Anggaran pada 19 April 2024,” kata Dadan saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Komisi VII, Rabu (29/5/2024).

Rencananya, proyek itu bakal menelan investasi sekitar Rp3,34 triliun dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan skema kontrak tahun jamak atau multiyears contract untuk periode 2024-2025.

Dadan menambahkan permohonan persetujuan multiyears EPC Cisem bakal diajukan dalam 3 tahun anggaran setelah proses buka blok selesai.

Potensi demand pipa Cisem tahap II ini, antara lain industri di Cirebon, Tegal, Pekalongan, Brebes dan Pemalang dengan volume sekitar 5,8 juta - 12 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd).

Selain itu, ada potensi konsumen komersial seperti hotel dan restoran, jaringan gas rumah tangga, kilang minyak Balongan dengan volume 24 MMscfd dan berpotensi meningkat hingga 42 MMscfd. Potensi permintaan lainnya adalah pembangkit tenaga listrik dengan volume 189-199 MMscfd.

“Jadi kami sedang menyelesaikan proses buka blokir dan juga untuk persetujuan multiyears-nya,” kata dia.

Di sisi lain, Kementerian ESDM tengah mempersiapkan pembangunan pipa gas ruas Dumai - Sei Mangke di Sumatra bagian utara. Nantinya, infrastruktur pipa gas akan terhubung dari Jawa Timur sampai Sumatra Utara.

"Selama ini, Sumatra bagian utara itu kebutuhan gasnya disupplai dari pengapalan 16 kargo LNG dari Papua dan Kaltim," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan para penyelenggara sistem elektronik yang tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang no.27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) akan dikenakan sanksi pidana denda maksimal hingga Rp6 miliar.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas mengatakan bahwa UU PDP akan diimplementasikan pada Oktober 2024. Hal ini sejalan dengan ketentuan UU PDP yang paling lama diimplementasikan dua tahun sejak UU ini diundangkan pada 17 Oktober 2022.

“Para penyelenggara sistem elektronik yang tidak patuh terhadap UU tersebut bisa mendapatkan sanksi, ada sanksi pidana, sanksi administratif, maupun sanksi perdata,” kata Slamet dalam webinar bertajuk Penerapan SNI 8799 Pusat Data untuk Penguatan Infrastruktur Informasi Vital & Ekonomi Digital, Kamis (11/7/2024).

Untuk sanksi pidana, jika penyelenggara mengungkap data pribadi yang bukan miliknya akan dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun dan pidana denda maksimal Rp4 miliar.

Kemudian, jika memperoleh atau mengumpulkan data pribadi dan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya akan dijatuhi pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp5 miliar.

BSSN menambahkan jika membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi, maka akan dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp6 miliar.

Penyelenggara sistem elektronik juga bisa dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau perusahana data pribadi, dan denda administratif.

Adapun untuk denda administratif maksimal 2% pendapatan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

“Sebagai contoh, kalau data saya bocor akibat kelalaian pemroses data pribadi saya, maka saya bisa mengajukan tuntutan maksimal 2% dari revenue perusahaan tersebut. Kalau sampai 50 orang [mengajukan tuntutan] mungkin 100% dari revenue bisa habis,” jelasnya.

Sementara itu, untuk sanksi perdata, subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Slamet menjelaskan bahwa kehadiran UU PDP diharapkan bisa menjamin kerahasiaan data pribadi. BSSN juga berharap para penyelenggara sistem elektronik tidak lagi memperlakukan data hanya sebagai aset, melainkan sebagai amanah.

BSSN kembali menekankan bahwa penyelenggara sistem elektronik sebagai pemroses atau pengelola data pribadi mempunyai kewajiban untuk melindungi data pribadi dari customer atau karyawan di perusahaan untuk dijaga dengan sebaik-baiknya.

“Kami tekankan bersama bahwa data bukan lagi sebagai hanya tetap sebagai aset yang harus kita lindungi, tetapi juga ada tambahan data itu sebagai amanah,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Media, dan Transportasi BSSN Taufik Arianto menjelaskan bahwa data pribadi bukan hanya sekadar data-data perorangan, melainkan juga dapat dikombinasikan dengan data-data lainnya.

Di samping itu, Taufik menambahkan bahwa data pribadi tidak dapat dimiliki oleh orang atau badan hukum. Sebab, lanjut dia, data pribadi ini merupakan data perseorangan.

Penyelenggara sistem elektronik juga wajib bertanggung jawab secara perdata, pidana, maupun administratif apabila terjadi pelanggaran dari pelindungan data pribadi.

“Yang menjadi perhatian bahwa UU PDP ini dendanya tidak kecil, tentunya bagi para pelaku bisnis dalam hal ini pengelola pusat data yang berbasis komersial harus memperhatikan juga dari sisi bisnis maupun non-komersial,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Peluncuran roket Hyperbola-1 yang dibuat oleh perusahaan China i-Space gagal.

Roket Hyperbola-1 memiliki panjang 24 meter dan berat 42 ton (saat diisi bahan bakar).

Pesawat ini terdiri dari tiga tahap padat dan satu tahap cair dan dapat meluncurkan muatan hingga 300 kg ke orbit sinkron matahari sepanjang 500 kilometer.

Dilansir dari universemagazine dan reuters, pada tahun 2019, Hyperbola-1 memungkinkan i-Space mencatatkan namanya dalam sejarah luar angkasa sebagai perusahaan swasta Tiongkok pertama yang meluncurkan kargo ke orbit.

Namun, roket tersebut terkenal tidak dapat diandalkan. Dari enam peluncuran yang dilakukan antara tahun 2019 hingga 2023, hanya tiga yang berhasil.

Oleh karena itu, spesialis i-Space harus melakukan sejumlah perubahan pada desain kendaraan peluncuran untuk meningkatkan keandalannya.

Namun ternyata, langkah yang diambil tidak terlalu efektif. Menurut media Tiongkok, peluncuran roket ketujuh yang dilakukan pada 10 Juli kembali gagal.

Tidak dilaporkan apa penyebab kecelakaan baru itu, atau di bagian penerbangan mana kecelakaan itu terjadi. Roket tersebut diketahui membawa tiga satelit cuaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melakukan prakualifikasi tes mandiri terhadap hepatitis C.

WHO merekomendasikan tes mandiri HCV (HCVST) pada tahun 2021, untuk melengkapi layanan tes HCV yang ada di berbagai negara.

Rekomendasi ini didasarkan pada bukti yang menunjukkan kemampuannya untuk meningkatkan akses dan penggunaan layanan, khususnya di kalangan masyarakat yang mungkin tidak melakukan tes.

“Penambahan produk ini ke dalam daftar prakualifikasi WHO memberikan cara yang aman dan efektif untuk memperluas layanan pengujian dan pengobatan HCV, memastikan lebih banyak orang menerima diagnosis dan pengobatan yang mereka perlukan, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap tujuan global penghapusan HCV.” demikian pernyataan WHO dilansir dari timesofindia.

Produk tersebut, yang disebut uji mandiri OraQuick HCV, diproduksi oleh OraSure Technologies, merupakan perpanjangan dari pra-kualifikasi Tes Antibodi Cepat HCV OraQuick® yang awalnya diprakualifikasi oleh WHO pada tahun 2017 untuk penggunaan profesional.

Ini adalah immunoassay untuk deteksi kualitatif antibodi imunoglobin G (IgG) terhadap virus hepatitis C (anti-HCV) dalam cairan mulut, darah lengkap di jari, darah lengkap pungsi vena, spesimen plasma (EDTA, natrium heparin, litium heparin, dan natrium sitrat ), dan serum (tabung pemisah serum (SST), dan dari individu berusia 11 tahun ke atas.

Proses ini dilakukan secara manual dan strip pengujian mengandung peptida sintetik dan protein rekombinan dari daerah inti, NS3, dan NS4 genom HCV (garis uji) dan IgG anti-manusia kambing (garis kontrol) yang diimobilisasi ke dalam membran nitroselulosa.

Tentang hepatitis C

Hepatitis C adalah infeksi virus yang menyerang hati, terutama ditularkan melalui paparan darah yang terinfeksi. Virus ini, yang diidentifikasi sebagai HCV, dapat menyebabkan bentuk hepatitis akut dan kronis.

Hepatitis C akut sering kali muncul dengan gejala ringan atau tanpa gejala sama sekali, sehingga sulit untuk didiagnosis secara dini. Namun, jika tidak diobati, penyakit ini dapat berkembang menjadi hepatitis C kronis, yang seiring berjalannya waktu dapat menyebabkan kerusakan hati yang parah, termasuk sirosis, kanker hati, atau gagal hati.

Beban global akibat hepatitis C sangatlah signifikan, dengan perkiraan 71 juta orang terkena dampaknya di seluruh dunia. Faktor risikonya meliputi praktik penyuntikan yang tidak aman, sterilisasi peralatan medis yang tidak memadai, dan transfusi produk darah yang tidak disaring.

Bisnis.com, MAJALENGKA - Pemerintah Kabupaten Majalengka mendorong petani bisa menerapkan masa panen tiga kali dalam satu tahun untuk mendongkrak kembali produksi padi daerah.

Penjabat Bupati Majalengka Dedi Supandi mengatakan dalam upaya meningkatkan masa tanam menjadi tiga kali, pemerintah daerah sudah mengajukan bantuan pompa kepada pemerintah pusat untuk para petani di Majalengka.

Beberapa waktu lalu, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Majalengka sudah mengajukan 573 pompa. Namun, yang berhasil terealisasi sebanyak 107 unit.

"Dengan adanya bantuan pompa air ini diharapkan musim tanam bisa tiga kali panen," kata Dedi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Kamis (11/7/2024).

"Meminta kepada para penerima bantuan supaya bisa merawat dan memanfaatkan bantuan pompa air tersebut dengan baik. Sehingga bisa mendukung peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Majalengka," imbuhnya.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) produksi padi dari Kabupaten Majalengka sepanjang periode Januari-April 2024 hanya mampu menembus angka 33.210 ton.

Sementara, produksi padi pada periode Januari-April 2023 mampu menembus angka 46.310 ton. Hal ini menunjukkan produksi padi dari Kabupaten Cirebon mengalami penurunan sebanyak 11.197 ton.

Kepala Balai Pengujian Standar Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Rima Purnamayani mengatakan tahun ini Kementerian Pertanian tengah gencar melalukan program pompanisasi ke seluruh daerah.

Program tersebut, kata Rima, dikhususkan untuk sawah tadah hujan agar meningkatkan indeks pertanaman.

"Adanya pompa air ini diharapkan bisa membantu petani, terutama petani sawah tadah hujan mendapat pasokan air. Sehingga hasil panen bisa meningkat dari satu kali setahun menjadi dua kali," kata Rima.

Selain itu, pompanisasi diharapkan memberi dampak signifikan terhadap peningkatan produksi beras nasional. Pemerintah pusat pun akan mengevaluasi pemanfaatan pompa disetiap wilayah, sehingga penerapan sistem ini dapat berjalan maksimal untuk peningkatan produksi padi di setiap daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) tercatat digenggam oleh 366.550 pihak hingga akhir Juni 2024. Dengan perubahan kepemilikan pada saham pendirinya, bagaimana dengan posisi saham konglomerat di GOTO?

Sebagaimana diketahui, terdapat dua nama konglomerat yang menduduki jabatan komisaris pada GOTO. Kedua orang konglomerat tersebut adalah Garibaldi Thohir dan Winato Kartono.

Garibaldi 'Boy' Thohir dikenal publik sebagai konglomerat yang memiliki berbagai macam portofolio pada sejumlah perusahaan di Bursa. Salah satu portofolio yang dimiliki Boy Thohir adalah saham GOTO.

Hingga akhir Juni 2024, Boy Thohir tercatat tidak mengubah jumlah kepemilikan sahamnya di GOTO. Jumlah saham GOTO Boy Thohir adalah sebesar 1,05 miliar atau setara 0,09% kepemilikan.

Jumlah kepemilikan tersebut memberikan Boy Thohir hak suara sebesar 0,04% pada GOTO. Jumlah saham GOTO milik Boy tersebut juga tidak berubah sejak GOTO melakukan IPO.

Sementara itu, berdasarkan data registrasi pemegang efek BEI dan Terminal Bloomberg, konglomerat lainnya yaitu Winato Kartono tercatat tidak memiliki saham GOTO atas nama pribadinya.

Sebagaimana diketahui, Winato Kartono merupakan pendiri dari Provident Capital Indonesia. Winato memiliki beberapa portofolio perusahaan seperti PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (SRTG), hingga PT Provident Investasi Bersama Tbk. (PALM).

Selain dua nama konglomerat tersebut, terdapat nama Mantan Gubernur Bank Indonesia Agus Dermawan Martowardojo yang juga menjadi pemegang saham GOTO.

Agus Martowardojo yang juga merupakan Komisaris Utama GOTO menggenggam sebanyak 169,58 juta saham GOTO, atau setara 0,01% kepemilikan di GOTO.

Sebelumnya, Agus diketahui membeli saham Seri A GOTO pada harga Rp2 per saham. Pembelian ini dilakukan Agus melalui pasar negosiasi.

Dengan jumlah tersebut, Agus diperkirakan merogoh kocek sebesar Rp339,17 juta untuk membeli saham GOTO. Pembelian ini dilakukan Agus pada awal tahun ini.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan IHSG digadang-gadang mampu melanjutkan tren penguatan pada sesi Kamis (11/7/2024). Mampukah rapor mentereng Wall Street mengerek indeks komposit?

Dilansir dari Bloomberg, indeks S&P 500 parkir di zona hijau dengan penguatan 1,02% ke 5.633,91 pada penutupan Rabu (10/7/2024) waktu setempat. Rapor itu menjadikan reli terpanjang tahun ini.

Adapun, pergerakan indeks Nasdaq juga ikut menguat 1,18% ke 18.647 pada sesi penutupan Rabu (10/7/2024) waktu setempat atau Kamis (11/7/2024) pagi.

Sementara itu, indeks harga saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke level 7.287,04 pada Rabu (10/7/2024). Saham-saham konglomerat seperti TPIA, AMMN hingga CUAN juga terpantau parkir di zona hijau.

Mengutip data RTI Business pukul 16.00 WIB, indeks komposit menguat 0,24% atau 17,24 poin ke level 7.287,04. Adapun, IHSG bergerak di rentang 7.272 hingga 7.313 sepanjang sesi.

Dalam riset Kamis (11/7/2024), Tim MNC Sekuritas menyebut IHSG menguat 0,24% ke 7.287 disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian. Saat ini, posisi IHSG diperkirakan sedang berada berada di akhir wave [v] dari wave 1 dari wave (3).

“Penguatan IHSG akan relatif terbatas dan rawan terkoreksi untuk menguji rentang koreksi 7.000-7.160,” tulis Tim MNC Sekuritas.

Berikut rekomendasi saham dari Tim MNC Sekuritas untuk sesi perdagangan Kamis (11/7/2024):

BBCA - Buy on Weakness
BBCA menguat 0,25% ke 10,100 dan didominasi oleh volume penjualan. Saat ini, posisi BBCA diperkirakan sedang berada di akhir wave (v) dari wave [i], sehingga penguatannya relatif terbatas dan rawan terkoreksi untuk membentuk wave [ii].
Buy on Weakness: 9,650-9,950
Target Price: 10,400, 10,550
Stoploss: below 9,450

MIDI - Buy on Weakness
MIDI menguat 2,03% ke 402 dan masih didominasi oleh volume pembelian. Selama MIDI masih mampu berada di atas 390 sebagai stoplossnya, maka posisi MIDI saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave (iii) dari wave [c].
Buy on Weakness: 396-400
Target Price: 412, 422
Stoploss: below 390

SMGA - Spec Buy
SMGA menguat 1,15% ke 88 disertai dengan peningkatan volume pembelian. Saat ini, posisi SMGA diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [iii] dari wave C, sehingga SMGA berpeluang melanjutkan penguatannya.
Spec Buy: 85-88
Target Price: 94, 99
Stoploss: below 84

TKIM - Buy on Weakness
TKIM terkoreksi 1,13% ke 8,725 disertai dengan munculnya volume penjualan. Saat ini, diperkirakan posisi TKIM sedang berada pada bagian dari wave iv dari wave (v) dari wave [i], sehingga TKIM masih rawan terkoreksi terlebih dahulu.
Buy on Weakness: 8,425-8,675
Target Price: 9,075, 9,425
Stoploss: below 8,050

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.