Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Grup Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN mencatat laba bersih sebesar US$263,38 juta sepanjang Januari-September 2024. Torehan laba bersih itu naik 32,69% dari posisi yang sama tahun sebelumnya di level US$198,49 juta.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2024, PGN membukukan pendapatan sebesar US$2,81 miliar atau naik 4,67% dari posisi periode yang sama tahun sebelumnya di level US$2,69 miliar.

Pendapatan itu berasal dari transaksi dengan pihak berelasi dan pihak ketiga dengan kontribusi masing-masing sebesar US$913,97 juta dan US$1,9 miliar.

Adapun, sebagian besar pendapatan berasal dari niaga gas bumi dan penjualan minyak dan gas bumi kepada pihak ketiga dengan nilai masing-masing US$1,38 miliar dan US$212,46 juta.

Pendapatan niaga gas bumi ini mayoritas berasal dari pelanggan industri dan komersial dengan nilai mencapai US$1,85 miliar. Adapun, segmen pelanggan rumah tangga dan SPBG masing-masing mencatatkan nilai US$17 juta dan US$2,33 juta.

Di sisi lain, beban pokok pendapatan PGAS selama periode 9 bulan 2024 tercatat sebesar US$2,22 miliar, naik 2,8% dari posisi tahun sebelumnya.

Dari pos beban ini, PGAS mencatatkan penurunan dari sisi pembelian gas bumi dan aktivitas hulu migas masing-masing ke level US$1,35 miliar dan US$227,53 juta.

Setelah dikurangi beban pokok pendapatan, PGAS mencatatkan laba bruto sebesar US$587,24 juta, naik 12,27% dari posisi September 2023 di angka US$523,04 juta.

Dari sisi neraca keuangan, PGAS membukukan total aset US$6,33 miliar atau terkoreksi 4,02% secara tahunan. Total liabilitas turut susut 9,66% ke angka US$2,76 miliar.

Di sisi lain, ekuitas perseroan tercatat sebesar US$3,57 miliar. Adapun, posisi kas dan setara kas akhir periode 30 September 2024 berada di angka US$1,185 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bergabung ke dalam BRICS di tengah upaya akses ke dalam kelompok Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dinilai positif oleh pengamat dan kalangan usaha.

Sebagai informasi, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan minatnya masuk kelompok Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS. Adapun, Indonesia juga sedang mengurus aksesi untuk masuk ke OECD, proses yang telah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai pemerintah Indonesia memiliki tendensi dan pertimbangan dari segi geopolitik dalam berpartisipasi lewat dua organisasi dunia tersebut. Keputusan Presiden Prabowo, katanya, menjadi langkah yang baik bagi Indonesia.

"Mungkin perlu dilihat benefit-nya apa persisinya, tapi yang pasti supaya kita berimbang mungkin dari OECD tendensi nya kita sudah lihat seperti apa, kemudian BRICS itu seperti apa. Ini yang saya rasa perlu dianalisa lebih jauh," kata Shinta, Rabu (30/10/2024).

Shinta menerangkan keanggotan Indonesia di OECD dan BRICS cenderung kepada keterlibatan dalam standar-standar yang ditetapkan organisasi tersebut. Sementara itu, dia mengatakan kedua nya tidak langsung berdampak pada akses pasar, perdagangan maupun investasi.

"Ini maksudnya tidak ada kaitan langsung terhadap akses pasar dan lain-lain. Ini hanya kelompok yang kemudian mencoba untuk bersama, saya lihat salah satu aspek yang lagi didorong emngenai keuangan, dari segi swap [currency] dan segala macam," ujarnya

Sementara itu, ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai upaya RI masuk ke dalam BRICS dan OECD merupakan opsi terbaik seiring dengan potensi positif yang akan didapat dari kerja sama dengan kedua kelompok tersebut.

Wijayanto juga mengatakan, tidak ada larangan formal yang mengatakan bahhwa sebuah negara tidak boleh bergabung dengan BRICS dan OECD. Menurutnya, praktik serupa juga telah dilakukan oleh negara-negara lain seperti Brasil, Thailand, dan lainnya.

"Ini (bergabung ke BRICS dan OECD) mungkin dilakukan, karena tidak ada larangan formal. Thailand approachnya begitu, Turki sudah menjadi anggota OECD tapi sedang apply (ke BRICS), Brasil sebagai pemrakarsa BRICS juga sedang apply ke OECD," jelas WIjayanto dalam diskusi daring 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?'pada Rabu (30/10/2014).

Keuntungan Gabung BRICS dan OECD

Wijayanto memaparkan, salah satu keuntungan Indonesia bergabung dengan BRICS adalah meningkatkan kerja sama antara negara berkembang atau global south. Menurutnya, kerja sama global south belum secara maksimal dikembangkan oleh OECD. Padahal, Wijayanto mengatakan secara ekonomi potensi kerja sama ini sangat besar.

Selain itu, bergabungnya Indonesia ke BRICS bermanfaat untuk mempromosikan multilateralisme yang bersifat lebih egaliter. Hal tersebut berbeda dengan OECD yang beranggotakan 38 negara yang memiliki beberapa pihak lebih dominan, sehingga berpotensi meminimalkan peran Indonesia jika bergabung pada kelompok tersebut.

Selain itu, keuntungan Indonesia gabung BRICS dinilai akan mendorong pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi ekspor dan impor. BRICS juga memiliki porsi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan populasi yang besar terhadap global.

"Kemudian, proses untuk menjadi anggota BRICS relatif sederhana, tidak seperti OECD yang membutuhkan waktu bertahun-tahun," lanjutnya.

Sementara itu, salah satu keuntungan Indonesia bergabung OECD adalah adanya potensi transfer teknologi. Hal tersebut mengingat posisi OECD sebagai organisasi beranggotakan negara-negara maju. Transfer teknologi tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia dalam upaya pengembangan dan pembangunan negara.

Wijayanto menambahkan, OECD juga memiliki keunggulan dari sisi jumlah anggota yang telah mencapai 38 negara. Melalui organisasi ini, Indonesia juga dapat mempromosikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta good governance dengan lebih optimal.

Selain itu, Indonesia juga dapat mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian perjanjian kerja sama dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Pasalnya, hingga saat ini, proses perundingan terkait kerja sama tersebut sudah berjalan selama 10 tahun.

Tak Ganggu Aksesi OECD

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa keputusan bergabung dengan BRICS tidak akan mengganggu langkah Indonesia yang sejak tahun lalu telah memulai aksesi menjadi anggota OECD.

“Tidak, jadi kita kan negara nonblok dan itu sudah dipahami seluruh anggota OECD,” ujarnya kepada media massa di JCC, Rabu (30/10/2024).

Bersama BRICS, dapat memberikan Indonesia akses ke pendanaan alternatif dan kerja sama Selatan-Selatan yang lebih setara.

Sementara keterlibatan aktif Indonesia dengan OECD– yang beranggotakan 38 negara, termasuk di dalamnya Australia, Amerika Serikat, dan Inggris– dapat mendorong reformasi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Bsnis.com, BANDUNG--Pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat pada Ranperda APBD Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp29,93 triliun setelah mengalami penurunan pendapatan Rp6 triliun.

Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin menyebut bahwa penurunan tersebut terjadi karena implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang mulai berlaku pada 2025.

"Terjadi perubahan cukup signifikan. Semula skema dana bagi hasil pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor provinsi ke kabupaten/kota menjadi skema opsen sehingga mengurangi besaran PAD provinsi," jelas Bey, Kamis (31/10/2024).

Guna mengoptimalkan pendapatan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna mendongkrak peningkatan pendapatan transfer. Pertama, optimalisasi penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan.

"Kedua melakukan peningkatan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan," katanya.

Kemudian melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang provinsi, salah satunya kerjasama dengan Kantor Wilayah Pajak Jawa Barat untuk Joint Review dan Joint Audit pajak penghasilan.

"Hal tersebut telah memberikan dampak yang baik untuk penambahan DBH (dana bagi hasil0. Begitupun dengan dorongan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Pusat telah melakukan reformulasi DAU (dana alokasi umum)," katanya.

Bey juga menjawab soal sorotan DPRD Jabar terkait alokasi anggaran yang masih didominasi belanja penunjang. Menurutnya secara agregat, Program Prioritas/Program Pembangunan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 masih jauh lebih besar dibandingkan dengan Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah.

"Kami sepakat untuk mengulas kembali pengalokasian belanja program penunjang agar lebih efektif, efisien dan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik," katanya.

Sementara prioritas belanja dampak dari penurunan pendapatan daerah, pihaknya juga berkomitmen untuk mengutamakan alokasi belanja pada kebutuhan prioritas yang memberikan dampak nyata bagi pembangunan.

Ranperda APBD Jabar Tahun 2025 akan terus dimatangkan sebelum disahkan menjadi peraturan daerah (perda) pada bulan November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) Patrick Walujo optimistis bisnis GOTO ke depan akan semakin baik dengan adanya pemerintahan baru Prabowo Subianto.

Dalam conference call, Patrick menuturkan GOTO tetap yakin akan kekuatan bisnis dan nilai ekosistem GOTO. Dia juga menuturkan hasil keuangan GOTO kuartal III/2024 menunjukkan kemajuan yang telah dicapai GOTO dan masih ada ruang yang signifikan untuk tumbuh bagi GOTO.

"Indonesia adalah pasar yang menarik dengan populasi lebih dari 280 juta. Keyakinan kami semakin meningkat dengan adanya pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan visinya untuk negara ini," ucap Patrick, Rabu (30/10/2024).

Dia melanjutkan, keyakinan akan bisnis GOTO ini juga ditunjukkan dalam hasil kinerja GOTO yang mampu mempercepat akuisisi pengguna, sekaligus menghasilkan monetisasi yang efektif.

Patrick menjelaskan adjustedEBITDA Grup berubah menjadi positif pada kuartal III/2024, mencapai level tertinggi sepanjang masa sebesar Rp137 miliar. EBITDA yang disesuaikan ini meningkat sebesar Rp696 miliar secara tahunan.

"Kami berharap EBITDA ini akan tetap positif pada kuartal keempat, dan kami berada di jalur yang tepat untuk mencapai target EBITDA yang disesuaikan impas sepanjang tahun," tuturnya.

Perbaikan signifikan kinerja GOTO ini menurut Patrick didorong oleh kontribusi dari bisnis fintech dan on-demand service perseroan.

Di sisi lain, GOTO membukukan penurunan rugi bersih menjadi Rp4,31 triliun pada 9 bulan 2024.

Rugi ini turun menjadi Rp4,31 triliun menyusut 55% dibandingkan dengan posisi rugi bersih pada periode 9 bulan tahun lalu sebesar Rp9,54 triliun.

Sementara itu, pendapatan bersih GOTO tercatat meningkat 11% menjadi Rp11,66 triliun pada Januari-September 2024. Pendapatan bersih ini naik dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp10,51 triliun.

Pendapatan bersih GOTO ini didorong oleh pendapatan bruto dari bisnis on-demand sebesar Rp10,23 triliun pada 9 bulan 2024, financial technology Rp2,47 triliun pada 9 bulan 2024, dan e-commerce service fee Rp191 miliar atau bersih senilai Rp172 miliar pada kuartal III/2024.

Bisnis.com, PADANG - Dalam upaya memperkuat kemampuan ekonomi dan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) cabang Padang menggelar kegiatan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar bersama Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Acara ini diadakan pada Sabtu (26/10) di Gedung Pertemuan Emir Hotel Lubuk Sikaping dan diikuti oleh 300 nasabah Mekaar. Dengan mengusung tema "Akses Keuangan Inklusif, Masyarakat Produktif," kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para petani perempuan tentang pengelolaan keuangan dan pengetahuan di bidang pertanian.

Menyadari peran penting sektor pertanian dalam mendukung perekonomian lokal, terutama di kawasan Lubuk Sikaping sebagai salah satu lumbung padi dan penghasil kacang randang, PNM bersama PIP memberikan pembekalan untuk membentuk nasabah PNM Mekaar yang bekerja sebagai petani agar cerdas finansial serta kompeten di bidangnya.

Direktur Operasional PNM, Sunar Basuki, menggarisbawahi bahwa pemberdayaan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga untuk menguatkan posisi mereka dalam rantai ekonomi yang lebih luas.

“Para petani perempuan perlu dibekali kemampuan lebih dari sekadar keterampilan bertani. Dengan pemahaman mendalam tentang literasi keuangan, mereka akan lebih mampu mengelola pendapatan secara efisien, merencanakan investasi untuk masa depan, serta menghindari risiko utang yang berlebihan,” ungkap Sunar. Kompetensi di bidang pertanian juga harus terus ditingkatkan untuk memastikan praktik-praktik yang mereka gunakan tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan.

Acara ini menghadirkan berbagai narasumber ahli di bidang pertanian yang membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka, memberikan studi kasus nyata, serta memberikan tips praktis yang dapat diimplementasikan langsung oleh para peserta. Dukungan tidak hanya datang dalam bentuk pembekalan keterampilan, tetapi juga akses terhadap teknologi digital yang membantu pemasaran produk pertanian ke pasar yang lebih luas.

“PNM menyediakan tiga modal utama bagi nasabahnya, yaitu modal finansial, intelektual, dan sosial. Melalui PKU Akbar ini, kami berupaya memberikan modal intelektual kepada nasabah dengan mengajarkan mereka cara mengelola usaha mereka secara lebih profesional dan digital,” lanjut Sunar. Dengan literasi digital yang baik, mereka dapat menjangkau pembeli lebih luas, yang tentunya berpotensi meningkatkan pendapatan.

Melalui inisiatif seperti PKU Akbar ini, PNM berharap agar para petani perempuan dapat semakin mandiri dan berdaya, serta menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka. PNM dan PIP optimis bahwa kolaborasi lintas sektor ini mampu menciptakan dampak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi para pelaku UMKM di Sumatera Barat.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) membukukan penurunan laba bersih yang signifikan sepanjang Januari-September 2024 menjadi US$51,1 juta. Penurunan itu terimbas lesunya pendapapatan akibat rata-rata harga jual nikel yang merosot.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2024, laba bersih INCO pada 9 bulan 2024 jeblok 78,55% year-on-year (YoY) dari capaian US$238,27 juta pada periode yang sama 2023.

Laba bersih yang anjlok sejalan dengan penurunan pendapatan INCO hingga akhir September 2024. Pendapatan INCO turun 24,45% YoY menjadi US$708,5 juta dari US$937,8 juta di periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan ini dikontribusi dari penjualan ke Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (SMM) yang merupakan pihak berelasi perseroan. Penjualan kepada VCL hingga akhir September ini adalah sebesar US$562,9 juta, dan ke SMM adalah sebesar US$145,65 juta.

Vale juga menjelaskan seluruh penjualan tersebut merupakan penjualan nikel ke pihak-pihak berelasi yang berdomisili di Kanada dan Jepang.

Rizky Putra, Chief Financial Officer Vale Indonesia, memaparkan perseroan menghadapi tantangan, terutama dari penurunan harga nikel yang berkelanjutan hingga kuartal III/2024. INCO mencatat harga realisasi rata-rata sepanjang 9 bulan 2024 sebesar US$13.262 per ton atau 29% lebih rendah dari US$18.596 per ton pada 9 bulan 2023.

Pada saat yang sama, volume produksi nikel INCO naik 6% secara tahunan dari 51.644 ton menjadi 52.783 ton. Sejalan dengan itu, realisasi volume penjualan INCO tercatat sebanyak 53.429 ton atau lebih tinggi 5,93% YoY dari 50.435 ton pada Januari-September 2023.

Selain laba bersih dan pendapatan yang turun, beban pokok pendapatan Vale Indonesia juga turun 3,47% menjadi US$628,3 juta, dari sebelumnya sebesar US$650,9 juta.

Penurunan tersebut juga turut membuat laba bruto INCO susut dari sebelumnya US$286,9 juta, menjadi US$80,17 juta pada Januari-September 2024. Vale Indonesia juga melaporkan EBITDA sebesar US$46,9 juta untuk kuartal III/2024, turun dari US$72,4 juta pada kuartal II/2024.

"Penurunan ini terutama disebabkan oleh harga realisasi nikel matte yang lebih rendah dan juga efek satu kali dari pemeliharaan fasilitas penggilingan batu bara pada September, yang menyebabkan konsumsi HSFO lebih tinggi untuk menggantikan penggunaan batu
bara," paparnya dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Adapun, jumlah aset INCO sampai akhir September 2024 adalah sebesar US$3,11 miliar, naik dari akhir Desember 2023 sebesar US$2,92 miliar. Total liabilitas INCO juga naik menjadi US$388,3 juta pada 30 September 2024, dari sebelumnya sebesar US$361,4 juta pada 31 Desember 2023.

Sementara itu, jumlah ekuitas INCO naik menjadi US$2,72 miliar pada akhir kuartal III/2024, dari sebelumnya sebesar US$2,56 miliar pada akhir 2023.

Bisnis.com,JAKARTA - Sejumlah mantan calon legislatif DPRD Jakarta dari KIM Plus memberi dukungan pada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.

Adapun, hal tersebut diungkapkan oleh salah satu Mantan Caleg PKB, Ahmad Syukri. Dia secara terbuka memberi dukungan pada pasangan tersebut.

"Iya, berdasar pada keinginan dari konstituen kami yang menginginkan kami untuk membantu memenangkan pasangan Pak Pram dan Bang Doel," tutur Ahmad di Kediaman Pramono Anung, Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis (31/10/2024).

Diungkapkan bahwa bagi Ahmad dan beberapa perwakilan lainnya, Pramono-Si Doel adalah sosok pemimpin yang memanusiakan manusia dan dinilai dapat membuat kondusivitas dalam pembangunan di Jakarta.

"Pemimpin itu sebisa mungkin, jangan membuat kegaduhan. Jangan membuat kebisingan," tuturnya.

Usai pertemuan selama satu jam, Ahmad menuturkan bahwa Pramono sendiri tidak meminta dukungan, melainkan ketujuh politikus KIM yang akan membantu pemenangan Pramono-Rano di daerah pemilihannya masing-masing.

"Tidak ada Pak Pram minta dukungan. Kami yang akan turun ke masyarakat untuk memenangkan Pak Pram dan Bang Doel," ujarnya.

Sebelumnya, Pertemuan berlangsung tertutup di kediaman Pramono di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Adapun 7 politikus KIM Plus yang bertemu antara lain, Muhammad Ishaq (PPP), H.M Nafiudin (Partai NasDem), Ahmad Faisal (PSI), Firman Abdul Hakim (Partai PPP), Riko (Partai PAN), Ahmad Syukri (PKB), Redim Okto Fudin ( PKB).

Dalam keterangan resmi yang dibagikan, ketujuh politisi itu tiba di kediaman Pramono pukul 07.30 WIB.

Mereka sempat menunggu di halaman rumah. Selang beberapa waktu kemudian, mereka bertemu dengan Pramono di dalam rumah.

Pramono dan ketujuh politisi itu terlibat pembicaraan tertutup selama lebih dari 30 menit

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan Indonesia menjadi penerbit sukuk terbesar di dunia, bahkan mengalahkan Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IsDB).

Perry menuturkan dalam forum yang digelar pada Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024, bahwa Indonesia telah menerbitkan sukuk sekitar US$5 miliar atau sekitar Rp78,5 triliun (asumsi kurs Rp15.700 per dolar AS).

"Indonesia adalah penerbit sukuk tertinggi, kita mungkin sekitar US$5 miliar. Kedua adalah IsDB," ujarnya dalam BI, IILM, IFSB Joint High Level Seminar and Investor Forum di JCC, Kamis (31/10/2024).

IsDB atau Bank Pembangunan Islam adalah lembaga keuangan pembangunan multilateral yang menyediakan pembiayaan syariah untuk pembangunan infrastruktur. IsDB juga mendukung negara-negara anggotanya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Suistainable Development Goals (SDGs).

Meskipun telah menjadi yang terbesar, Perry menilai Indonesia masih membutuhkan sukuk lebih banyak lagi.

Perry berpandangan sukuk menjadi salah satu cara yang dapat memajukan sektor keuangan syariah. Untuk itu, Indonesia perlu lebih banyak sukuk untuk memenuhi permintaan di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Perry mendorong kemajuan dalam menciptakan nilai-nilai islam, khususnya untuk layanan keuangan islam melalui inovasi produk.

"Inovasi produk, saya hanya ingin fokus tiga produk jasa keuangan islam, yakni sukuk, takaful, dan wakaf. Bahkan Khalifah Umar [Umar bin Khattab] telah menjadi pemimpin kita dalam memajukan tiga aspek ini," ungkap Perry.

Sukuk, takaful, dan terutama wakaf menjadi instrumen keuangan terbaik untuk menciptakan nilai-nilai kemajuan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Untuk diketahui, sukuk atau biasa disebut juga obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah. Sementara Takaful merupakan asuransi syariah.

BI hingga 14 Oktober 2024 tercatat telah menerbitkan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) sebagai instrument yang pro-market senilai US$424 juta.

Instrumen tersebut menjadi salah satu untuk mendukung penguatan stabilitas nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi di angka 1,5% hingga 3,5%.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan Indonesia menjadi penerbit sukuk terbesar di dunia, bahkan mengalahkan Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IsDB).

Perry menuturkan dalam forum yang digelar pada Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024, bahwa Indonesia telah menerbitkan sukuk sekitar US$5 miliar atau sekitar Rp78,5 triliun (asumsi kurs Rp15.700 per dolar AS).

"Indonesia adalah penerbit sukuk tertinggi, kita mungkin sekitar US$5 miliar. Kedua adalah IsDB," ujarnya dalam BI, IILM, IFSB Joint High Level Seminar and Investor Forum di JCC, Kamis (31/10/2024).

IsDB atau Bank Pembangunan Islam adalah lembaga keuangan pembangunan multilateral yang menyediakan pembiayaan syariah untuk pembangunan infrastruktur. IsDB juga mendukung negara-negara anggotanya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Suistainable Development Goals (SDGs).

Meskipun telah menjadi yang terbesar, Perry menilai Indonesia masih membutuhkan sukuk lebih banyak lagi.

Perry berpandangan sukuk menjadi salah satu cara yang dapat memajukan sektor keuangan syariah. Untuk itu, Indonesia perlu lebih banyak sukuk untuk memenuhi permintaan di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Perry mendorong kemajuan dalam menciptakan nilai-nilai islam, khususnya untuk layanan keuangan islam melalui inovasi produk.

"Inovasi produk, saya hanya ingin fokus tiga produk jasa keuangan islam, yakni sukuk, takaful, dan wakaf. Bahkan Khalifah Umar [Umar bin Khattab] telah menjadi pemimpin kita dalam memajukan tiga aspek ini," ungkap Perry.

Sukuk, takaful, dan terutama wakaf menjadi instrumen keuangan terbaik untuk menciptakan nilai-nilai kemajuan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Untuk diketahui, sukuk atau biasa disebut juga obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah. Sementara Takaful merupakan asuransi syariah.

BI hingga 14 Oktober 2024 tercatat telah menerbitkan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) sebagai instrument yang pro-market senilai US$424 juta.

Instrumen tersebut menjadi salah satu untuk mendukung penguatan stabilitas nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi di angka 1,5% hingga 3,5%.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank menengah mencatatkan kinerja yang beragam pada September 2024. Bank Permata (BNLI) dan CIMB Niaga (BNGA) menorehkan pertumbuhan laba, sementara Panin Bank (PNBN) mengalami laba yang terkontraksi.

Namun, terdapat benang merah pada rapor kinerja ketiga bank dan industri perbankan pada umumnya. Margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) perbankan sedikit menurun lantaran beban bunga yang meningkat.

Bisnis.com, JAKARTA - Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia meminta pemerintah untuk membenahi tata kelola perberasan dalam negeri, seiring adanya rencana pemerintah melakukan impor 1 juta ton beras.

Pengamat Pertanian dari Core Indonesia Eliza Mardian menyampaikan, persoalan penurunan produktivitas bukanlah kejadian baru. Melainkan sudah berlangsung sejak berpuluh-puluh tahun lamanya.

“Apakah pemerintah sudah optimal dan tepat memilih strategi kebijakannya untuk menggenjot produksi? Inilah yang semestinya dibenahi,” kata Eliza kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk diramal mencapai 30,34 juta. Jumlah tersebut turun 760.000 ton atau 2,44% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Menurutnya, adanya pembenahan dalam tata kelola perberasan diyakini dapat mengurangi importasi beras. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk lebih optimal menggenjot produksi beras dalam negeri, dengan memilih strategi kebijakan yang tepat.

Di sisi lain dia mengatakan bahwa rencana impor beras ini dilakukan lantaran produksi dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Ditambah lagi, permintaan beras jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) biasanya akan mengalami peningkatan.

“Berkaca dari Pemilu dan Pileg lalu, permintaan beras ini meningkat karena banyaknya aktivitas silaturahmi menjelang pemilihan dan diiringi dengan pemberian paket sembako,” tuturnya.

Selain itu, Eliza menyebut bahwa pemerintah memerlukan cadangan pangan untuk awal 2025, mengingat pada awal tahun Indonesia belum memasuki panen raya.

Pemerintah sebelumnya tengah mempertimbangkan untuk menambah kuota impor beras sebanyak 1 juta ton untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP). Rencana ini muncul seiring adanya perkiraan penurunan produksi beras nasional sebesar 2,43%.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, pengadaan 1 juta ton beras impor telah mempertimbangkan neraca produksi dan perkiraan cadangan beras yang harus dimiliki hingga Februari 2025.

“Itu memang ada tambahan 1 juta ton. 1 juta ton itu tentunya melihat neraca dari produksi, kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki supaya kita bisa melewati bulan Februari,” tutur Arief saat ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Arief mengungkapkan, produksi beras pada Desember-Februari secara historis mengalami penurunan sehingga diperlukan cadangan pangan. Kendati begitu, Arief menegaskan bahwa pemerintah tengah memperkuat produksi beras dalam negeri.

Jika produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional, pemerintah akan mencari alternatif lain dengan melakukan pengadaan dari luar negeri. “Kita semua sudah mengupayakan produksi dalam negeri tetapi proyeksi dari BPS itu memang kurang, kita harus ada cadangan,” ujarnya.

Bisnis.com, TERNATE - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyebut bahwa proyek food estate tebu untuk bioetanol di Merauke, Papua Selatan akan mulai berproduksi pada 2027.

Pengembangan ekosistem industri bioetanol sebagai alternatif bahan bakar minyak itu menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan target swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk bioetanol kan kita juga lagi mengembangkan ekosistem di Merauke. Itu akan menjadi pasokan terbesar buat bahan bakunya," ujar Yuliot saat ditemui di Ternate, Maluku Utara, Rabu (30/10/2024).

Nantinya, kata Yuliot, pada proyek tersebut akan terdapat tiga unit fasilitas produksi bahan baku bioetanol dengan kapasitas masing-masing sebesar 300.000 kiloliter per tahun.

"Kami mengharapkan tahun 2027, bioetanolnya sudah bisa sebagian dihasilkan dulu," kata Yuliot.

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah menyiapkan 2 juta hektare (ha) lahan untuk program swasembada gula dan bioetanol di Merauke.

Lahan tersebut terbagi atas tiga klaster.
Klaster 1 dan klaster 2 diperkirakan mencapai 1 juta hektare, klaster 3 seluas 504.373 hektare, dan klaster 4 seluas sekitar 400.000 hektare.

Pada klaster 3, akan dibangun perkebunan tebu yang terintegrasi dengan industri gula dan bioetanol. Proyek ini diperkirakan bakal menelan investasi mencapai US$5,62 miliar atau sekitar Rp83,27 trilliun.

Secara terperinci, dari total investasi tersebut, sebesar Rp29,2 triliun dibutuhkan untuk pembangunan perkebunan tebu dengan teknologi mekanisasi pertanian, Rp53,8 triliun untuk pembangunan lima pabrik gula dan bioetanol, sebesar Rp120 miliar untuk pembangunan Pusat pelatihan sumber daya manusia (SDM), dan Rp150 miliar per tahun untuk pembangunan fasilitas riset dan inovasi.