Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai anyar BBN Airlines Indonesia mengubah jadwal penerbangan dua rute pesawat miliknya yaitu Jakarta (CGK)-Surabaya (SUB) pp dan Jakarta (CGK)-Denpasar (DPS) pp.

Manajemen BBN Airlines menyebutkan pihaknya telah menggeser jadwal penerbangan dua rute tersebut. Namun, manajemen tidak memerincikan alasan mengapa jadwal diganti.

“Untuk dua rute [DPS dan SUB] digeser jadwalnya. Sudah bisa dilihat di OTA [online travel agent],” kata manajemen BBN Airlines kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Berdasarkan penelusuran Bisnis di salah satu website penyedia tiket pesawat, penerbangan BBN Airlines rute CGK-SUB berganti menjadi pukul 05.30 WIB dengan harga Rp1,04 juta. Sebelumnya, rute CGK-SUB ini dijadwalkan berangkat pukul 19.35 WIB.

Sementara untuk rute sebaliknya, pesawat BBN Airlines terbang pukul 19.35 WIB. Penerbangan tersebut tersedia tiga kali seminggu.

Kemudian, untuk rute CGK - DPS dijadwalkan berangkat pada pukul 16.45 WIB seharga Rp1,27 juta. Sementara itu, untuk rute sebaliknya berangkat pukul 21.15 WITA dengan harga Rp1,18 juta per tiket.

Sebelumnya, BBN Airlines Indonesia menjadwalkan pesawatnya berangkat dari Jakarta menuju Denpasar ini pada pukul 07.10 WIB dengan harga tiket Rp 1,4 juta. Untuk rute sebaliknya, BBN Airlines membanderol tiket seharga Rp1,2 juta yang berangkat pada pukul 11.10 WITA.

Selain menggeser jadwal penerbangan, BBN Airlines juga menonaktifkan penerbangan rute Jakarta (CGK) - Balikpapan (BPN) (pp).

Head of Marketing BBN Airlines Indonesia Rosye Risandy mengatakan, CGK - BPN (pp) sedang ditinjau ulang karena okupansi yang rendah.

“Kami berkomitmen untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan yang telah terjadi dan meningkatkan layanan kami kedepan. Saat ini, kami sedang meninjau kembali rute Balikpapan,” kata Rosye kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Rosye mengatakan, peninjauan kembali memang terkait dengan operasional yaitu tidak terpenuhinya permintaan pasar atau demand yang kurang dengan load factor rata-rata 20%-25%.

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri China Li Qiang menyatakan optimisme pemerintahannya dalam memulihkan ekonomi Negeri Panda dan juga mengambil tindakan nyata terhadap AS dan Uni Eropa dalam hal perdagangan.

“Pemerintah China memiliki kemampuan untuk mendorong perbaikan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Li dalam pidatonya pada Selasa (5/11/2024) pada pembukaan Pameran Impor Internasional China di Shanghai dikutip dari Bloomberg.

Dia menambahkan bahwa para pejabat memiliki ruang yang luas untuk kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Li juga menegaskan kembali bahwa China akan mencapai target pertumbuhan ekonominya sekitar 5%.

Pernyataan Li mengenai perekonomian menggarisbawahi optimisme para pejabat China bahwa mereka dapat mencapai target ekspansi di tengah lemahnya sentimen konsumen, tekanan deflasi, dan kesengsaraan pasar properti.

Data terkini tampaknya mendukung hal tersebut. Pada hari Selasa, ukuran aktivitas jasa swasta bulan lalu meningkat pada laju tercepat sejak bulan Juli, sebuah tanda bahwa permintaan konsumen mungkin membaik setelah Beijing berupaya untuk menopang pertumbuhan dengan serangkaian langkah stimulus.

Investor tengah menunggu rincian dukungan fiskal setelah pemerintah China meluncurkan paket stimulus tersebut. Dukungan itu bisa didapat pada pertemuan badan legislatif tertinggi minggu ini.

Indeks acuan CSI 300 China tercatat naik 2,3% pada 13.18 waktu setempat di Shanghai, kenaikan terbesar dalam lebih dari dua minggu. Indeks Hang Seng China Enterprises menguat 1,9%.

Li juga tampak mengolok-olok AS dan Uni Eropa atas kebijakan perdagangan mereka, dengan menyebutkan “berbagai tindakan ketidakjujuran,” tanpa menjelaskan secara spesifik.

China mengajukan keluhan kepada World Trade Organization (WTO) mengenai pungutan Uni Eropa terhadap impor kendaraan listrik China pada Senin (4/11/2024) waktu setempat. AS telah memberlakukan tarif kendaraan listriknya sendiri, dan Washington juga berupaya untuk memotong akses China terhadap teknologi chip canggih, dengan alasan kekhawatiran militer.

Berbicara setelah Li, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memuji China atas penanganan perdagangan mereka dalam menghadapi “praktik perdagangan yang tidak jelas, merendahkan dan tidak adil” oleh negara-negara yang tidak disebutkan namanya.

Perjalanan pemimpin Malaysia ini terjadi ketika negara mayoritas Muslim tersebut semakin dekat dengan Beijing, dan Anwar secara terbuka mengkritik AS atas dukungannya terhadap Israel. Bulan lalu, Malaysia, Indonesia, Vietnam dan Thailand menjadi negara mitra blok BRICS yang diharapkan China dan Rusia dapat menjadi penyeimbang negara-negara Barat yang dipimpin AS.

Pernyataan Li dan Anwar muncul tepat sebelum warga Amerika menuju tempat pemungutan suara, sehingga meningkatkan kemungkinan masa jabatan kedua bagi Donald Trump. Dia mengancam akan mengenakan tarif sebesar 60% pada produk-produk Tiongkok, sebuah tindakan yang hampir pasti akan memicu pembalasan dari Beijing.

Pada hari Senin, Li bertemu dengan sekelompok eksekutif perusahaan yang menghadiri CIIE.

“Pesan utamanya adalah China kuat, perekonomiannya tumbuh dan terdapat banyak peluang,” kata Jerry Felton, CEO pembuat vitamin dan suplemen yang berbasis di Idaho, Melaleuca Inc.

Beberapa CEO juga menyampaikan tantangannya, terutama terkait perekonomian global, kata Felton yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Bisnis.com, BANDUNG--Teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan data di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, keuangan, serta pelayanan publik.

Apalagi di era transformasi digital yang terus berkembang pesat, inovasi teknologi digital menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

Implementasi blockchain, terutama di pemerintahan di Indonesia, masih pada tahap awal. Karenanya, diperlukan akselerasi dan dukungan yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan untuk memanfaatkan potensinya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi tuan rumah Local Government Blockchain Forum & Festival 2024 yang bertujuan mempercepat pembangunan dan pemanfaatan teknologi blockchain, khususnya di lingkungan pemda.

"Kami memandang pentingnya percepatan inovasi blockchain dalam rangka mendukung berbagai inisiatif strategis, seperti pengembangan smart city, e-Government, serta perlindungan data pribadi," ucap Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah, Selasa (5/11/2024).

Local Government Blockchain Forum & Festival 2024 akan berlangsung di Hotel Pullman Kota Bandung, Rabu (6/11/2024). Berbagai instansi pemerintah akan terlibat dalam acara tersebut. Ada banyak pembicara dari berbagai pihak yang akan memeriahkan Local Government Blockchain Forum & Festival 2024.

Terdapat empat sesi diskusi panel dalam Local Government Blockchain Forum & Festival 2024. Diskusi panel sesi pertama bertajuk ”Getting Started with Blockchain: A Basic Overview” dengan panelis Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman dan Perwakilan Indonesia Blockchain Society I Gede Dwianta.

Diskusi panel sesi kedua mengambil tajuk ”Transforming Regional Planning with Blockchain: From Concept to Implementation” dengan panelis Direktur Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Digital I Nyoman Adhiarna, Penelaah Teknis Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuri Olivia, Kasubdit Pengembangan & Pemanfaatan Energi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Andianto Haryoko, serta Kepala Bidang Data Pusat Data dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri Yanuar Andryana Putra.

Sementara diskusi panel sesi ketiga bertajuk ”Cross-Sector Blockchain Implementation: The Future of Public Services” dengan panelis Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan Setiaji, Kepala Pusat Data & Informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nazib Faisal, Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah, Subject Matter Expert Peruri Percetakan Uang Republik Indonesia Teguh Kurniawan Harmanda.

Sedangkan diskusi panel sesi keempat bertajuk ”Beyond Cryptocurrency: Leveraging Blockchain for Business Growth and Innovation” dengan panelis Ketua Umum DPW Bali Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional I Putu Yuliartha Reken, Chief Product Officer Baliola Fransiskus Paranso, President PANDI John Sihar Simanjuntak, Chief Data Officer Lokadata Ahmad Suwandi, dan CEO ID Cloud Alfian Pamungkas Sakawiguna.

Melalui diskusi panel tersebut, Local Government Blockchain Forum & Festival 2024 diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk mempercepat pemanfaatan blockchain di Indonesia, sekaligus menjadi platform bagi pemerintah daerah dan nasional untuk berkolaborasi dalam mengembangkan ekosistem digital yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Ika menambahkan, acara tersebut diharapkan dapat membangun pemahaman teknologi blockchain, mendorong eksplorasi potensi teknologi blockchain, memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan nasional dalam merancang roadmap terpadu yang mendukung pemanfaatan teknologi blockchain, dan mendorong langkah konkret pengembangan strategi implementasi blockchain di berbagai sektor dan organisasi.

Adapun peserta Local Government Blockchain Forum & Festival 2024 berasal dari tingkat daerah maupun nasional, termasuk Diskominfo Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota, Disdukcapil Kabupaten/Kota, kecamatan, serta kementerian dan lembaga nasional, seperti Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, Dirjen Dukcapil, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Dengan kehadiran para pemangku kepentingan ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat dalam menyusun roadmap implementasi blockchain yang terarah dan berdampak luas bagi pembangunan nasional," ucap Ika.

Ika menuturkan, forum tersebut juga akan membahas topik-topik strategis seperti perlindungan data pribadi, kedaulatan digital, serta ketahanan digital.

"Fokus utama adalah pada bagaimana teknologi blockchain dapat digunakan dalam sistem digital pemerintahan untuk memproteksi data, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat ketahanan digital di tingkat daerah dan nasional,” kata Ika.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) semringah usai mendapat kepastian alokasi lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendukung program 3 juta rumah.

Dalam penjelasannya, Ara mengaku telah mendapat dua wilayah potensial yang bakal dijadikan untuk merealisasikan program 3 juta rumah. Yakni di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Pak Nusron sudah siapkan tanah yang idle yang tidak bermasalah ya Pak Nusron ya. Cukup banyak di Mojokerto [luasnya] 151 hektare (Ha), statusnya adalah HGB [Hak Guna Bangunan],” tegasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Dirinya menjelaskan tanah di Mojokerto tersebut sudah siap untuk di survei. Sementara itu, untuk lahan di wilayah Tangerang, Banten yang tersedia sebesar 6 hektar.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa nantinya lahan-lahan tersebut bakal dibangun untuk mendukung program 3 juta rumah yang diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), PNS berpenghasilan rendah, TNI, hingga Polri.

Pada saat yang sama, Nusron menuturkan bahwa kejelasan pembebasan lahan tersebut bakal direalisasikan dalam 100 hari pertama dirinya menjabat.

“Kalau itu [pengalokasian lahan untuk Kementerian PKP] cepat, dalam 100 hari ini Insya Allah bisa,” tuturnya.

Adapun, tambah Nusron, Kementerian ATR/BPN sendiri pada dasarnya telah menyiapkan alokasi lahan seluas 1,3 juta hektare. Akan tetapi, jenis lahannya masih perlu dilakukan kurasi apakah benar-benar cocok untuk dibangun kawasan permukiman atau tidak.

Dia menyebut, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan untuk melakukan pemetaan tersebut.

“Tadi waktu ada Pak AHY sudah kami sampaikan. Kami punya potensi lahan yang terlantar itu 1,3 juta hektare. Tapi, dari 1,3 juta hektare itu kan pasti tidak cocok semua untuk rumah saja. Sehingga yang cocok berapa kami belum bisa umumkan, tim masih bekerja,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) semringah usai mendapat kepastian alokasi lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendukung program 3 juta rumah.

Dalam penjelasannya, Ara mengaku telah mendapat dua wilayah potensial yang bakal dijadikan untuk merealisasikan program 3 juta rumah. Yakni di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Pak Nusron sudah siapkan tanah yang idle yang tidak bermasalah ya Pak Nusron ya. Cukup banyak di Mojokerto [luasnya] 151 hektare (Ha), statusnya adalah HGB [Hak Guna Bangunan],” tegasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Dirinya menjelaskan tanah di Mojokerto tersebut sudah siap untuk di survei. Sementara itu, untuk lahan di wilayah Tangerang, Banten yang tersedia sebesar 6 hektar.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa nantinya lahan-lahan tersebut bakal dibangun untuk mendukung program 3 juta rumah yang diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), PNS berpenghasilan rendah, TNI, hingga Polri.

Pada saat yang sama, Nusron menuturkan bahwa kejelasan pembebasan lahan tersebut bakal direalisasikan dalam 100 hari pertama dirinya menjabat.

“Kalau itu [pengalokasian lahan untuk Kementerian PKP] cepat, dalam 100 hari ini Insya Allah bisa,” tuturnya.

Adapun, tambah Nusron, Kementerian ATR/BPN sendiri pada dasarnya telah menyiapkan alokasi lahan seluas 1,3 juta hektare. Akan tetapi, jenis lahannya masih perlu dilakukan kurasi apakah benar-benar cocok untuk dibangun kawasan permukiman atau tidak.

Dia menyebut, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan untuk melakukan pemetaan tersebut.

“Tadi waktu ada Pak AHY sudah kami sampaikan. Kami punya potensi lahan yang terlantar itu 1,3 juta hektare. Tapi, dari 1,3 juta hektare itu kan pasti tidak cocok semua untuk rumah saja. Sehingga yang cocok berapa kami belum bisa umumkan, tim masih bekerja,” pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Kinerja ekspor Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan penurunan nilai ekspor hingga 14,55% dari US$1.910,92 juta pada September 2023.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur Yusniar Juliana menyatakan secara bulanan nilai ekspor Kaltim turun lebih dalam, yaitu 20,27% pada September 2024 dibandingkan dengan Agustus 2024.

“Nilai ekspor turun dari US$2,04 miliar menjadi US$1,63 miliar,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (5/11/2024).

Dia menambahkan, penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya ekspor migas dan nonmigas.

Secara bulanan, ekspor migas turun sebesar 4,49%, sedangkan ekspor nonmigas mengalami penurunan yang lebih tajam sebesar 21,25%.

Dia menyebutkan, nilai ekspor migas pada September 2024 tercatat sebesar US$114,42 juta, turun dari US$119,80 juta di bulan sebelumnya.

Sementara itu, ekspor nonmigas cukup terhentak dari US$1,92 miliar pada Agustus 2024 menjadi US$1,51 miliar pada September 2024.

Secara kumulatif, Yusniar mengungkapkan bahwa dalam kurun periode Januari hingga September 2024, ekspor Kalimantan Timur mencapai US$17,86 miliar yang juga mencatatkan penurunan sebesar 13,30% dari tahun sebelumnya.

Dalam sektor migas, penurunan terutama disebabkan oleh penurunan ekspor hasil minyak sebesar 15,10%, meskipun ekspor gas naik sebesar 12,68%.

Sementara itu, beberapa komoditas nonmigas menunjukkan performa yang berbeda. Ekspor besi dan baja meningkat sebesar US$11,56 juta, atau 77,74%.

“Sebaliknya, komoditas lain dengan penurunan nilai ekspor cukup dalam adalah golongan barang pupuk yang turun sebesar US$53,53 juta (91,93%) dan golongan barang lemak dan minyak hewani/nabati yang turun US$25,97 juta (14,33%),” terang Yusniar.

Adapun, dia menuturkan penurunan ekspor ke beberapa negara tujuan utama juga tercatat merosot signifikan.

Tercatat, nilai ekspor Tiongkok turun sebesar US$173,34 juta atau 22,21%, diikuti Taiwan dan India masing-masing sebesar 56,70% dan 26,68%.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut pembangunan pusat data nasional (PDN) selanjutnya bakal dirahasiakan lokasinya guna menjaga keamanan data nasional.

Meutya menyampaikan bahwa dirahasiakannya pembangunan PDN guna menjaga keamanan data negara agar tidak kembali diretas atau diambil orang tak berkepentingan.

“kami mohon izin mungkin Pak Ketua dan para pimpinan untuk posisi pusat data nasional lainnya nanti tidak mungkin kita sampaikan ke publik karena ini bersifat juga terhadap kerawanan atau menjaga nasional interest,” kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

Eks Ketua Komisi I DPR mengatakan, meski PDN nantinya akan dirahasikan keberadaanya. Akan tetapi, Komdigi akan membuka lokasi-lokasi PDN tersebut kepada Komisi I, namun saat rapat tertutup bukan rapat terbuka.

Di sisi lain, untuk pembangunan pusat data nasional di Cikarang Meutya menargetkan serah terimanya dari pengembang ke Komdigi bakal rampung pada akhir Desember 2024.

Namun, Meutya menyampaikan ada kemungkinan keterlambatan dari rencana operasional di bulan Januari tahun depan. Sehingga dirinya meminta adanya tambahan waktu dan anggaran dari Komisi 1.

“Jadi memang betul PR banyak sekali. Kalau ada keterlambatan berarti kami mungkin nanti akan memohon kepada Komisi 1 untuk PDNS. Kemarin anggaranya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pembangunan PDN I yang berlokasi di Greenland International Industrial Centre, Deltamas, Cikarang itu memiliki luas kurang lebih 15.994 m2.

Proyek pembangunan PDN ini merupakan pinjaman dari Pemerintah Perancis dengan total nilai EUR164.679.680 atau sekitar Rp2,7 triliun dengan waktu pengerjaan 24 bulan mulai dari 22 Oktober 2022.

Berdasarkan catatan Bisnis, pada Februari 2024, Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Aries Kurniawan sempat menyatakan bahwa PDN I akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Secara keseluruhan kita sudah mendekati angka 32%, ya. Insyaallah Agustus siap resmikan. Rencananya Pak Presiden Joko Widodo yang akan meresmikan sebagai salah satu tonggak pertama kali kita mempunyai pusat data terintegrasi,” ujar Aries, dikutip dari laman resmi Kemenkominfo pada Selasa (9/7/2024).

Aries menjelaskan bahwa percepatan pembangunan PDN dilakukan dengan metode design, supply, dan installation. Nantinya, setelah desain disetujui secara paralel proses lain mengikuti untuk mengejar waktu dan menjaga kualitas pekerjaan.

“Kita perkirakan pada 17 Agustus 2024 gedung sudah selesai dibangun dengan kondisi arsitek luar atau fasad dan interior sudah selesai dilaksanakan, termasuk, area jalan parkir, taman dan lanskap keliling gedung,” tuturnya.

Dia mengungkap bahwa perangkat kelistrikan juga sudah siap dan dilakukan commissioning test. Nantinya, PDN di Cikarang dibangun dengan kapasitas prosesor 25.000 Cores, memory 200 TeraByte, storage 40 PetaByte, mechanical electrical 20 Mega Watt (MW) pada kesempatan operasi optimal.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif pada hari ini, Selasa (5/11/2024). Basuki mendapat gaji dan tunjangan baru.

Penunjukan Basuki menjadi Kepala OIKN tersebut melanjutkan statusnya usai sebelumnya sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN terhitung sejak Juni, menggantikan Bambang Susantono yang mundur dari jabatannya.

Usai mengembang jabatan baru tersebut, Basuki bakal mendapat hak keuangan mencapai Rp172,71 juta setiap bulannya.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2023 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala OIKN.

Adapun rinciannya, hak keuangan mencapai Rp172,71 triliun itu terdiri dari gaji pokok sebesar Rp5,04 juta, tunjangan melekat Rp648.840, tunjangan jabatan Rp13,6 juta dan tunjangan kinerja Rp153,42 juta.

Sementara itu, Wakil Kepala OIKN mengantongi hak keuangan sebesar Rp155,18 juta setiap bulan. Perinciannya, gaji pokok Rp4,89 juta, tunjangan melekat Rp634,77, tunjangan jabatan Rp11,56 juta, tunjangan kinerja Rp138,07 juta.

Tak berhenti sampai disitu, dua petinggi jajaran OIKN juga bakal dibekali fasilitas lainnya, berupa dana operasional. Di mana, besaran dana operasional Kepala OIKN Rp178 juta dan Wakil Kepala OIKN sebesar Rp145 juta.

"Dana Operasional diberikan dengan ketentuan sebesar 80% secara lumpsum dan sebesar 20% untuk untuk dukungan operasional lainnya," tulis beleid tersebut.

Sementara itu, gaji Basuki Hadimuljono saat menjadi Menteri sendiri diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2000. Di mana, gaji pokok Menteri Negara sebesar Rp5,04 juta serta tunjangan Rp13,6 juta.

Bisnis.com, PONTIANAK - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat, Muh Saichudin menyebutkan bahwa ekonomi provinsi itu pada Triwulan III/2024 tumbuh 4,87% secara tahunan.

"Pertumbuhan ekonomi Kalbar triwulan sebelumnya hanya 4,76 persen dan triwulan III menjadi 4,87 persen. Peningkatan sebagian besar terjadi semua lapangan usaha. Begitu juga terjadi pada semua komponen pengeluaran," ujar Muh Saichudin di Pontianak, Selasa (5/11/2024).

Ia menjelaskan bahwa dari sisi produksi lapangan usaha real estate atau perumahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,42%.

Selanjutnya disusul pengadaan listrik dan gas sebesar 7,43%, jasa keuangan dan asuransi sebesar 7,17%; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 7,10%; dan konstruksi sebesar 6,45%.

Menurutnya, sebagai lapangan usaha yang memiliki peran dominan, pertanian, kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan masing- masing tumbuh sebesar 2,57% dan 4,44%.

"Sementara itu, lapangan usaha yang mengalami kontraksi adalah pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang terkontraksi sebesar 1,15 persen," jelas dia.

Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi di Kalbar terjadi pada komponen impor barang dan jasa sebagai pengurang yaitu sebesar 83,19%.

Selanjutnya diikuti oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 37,42%, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 9,10%, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 8,79%, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,08% dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 3,33%.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan Umum (Perum) Bulog melaporkan realisasi impor beras hingga Oktober 2024 telah mencapai 2,92 juta ton untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP).

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono menyampaikan, pengadaan impor beras tersebut diperoleh Perum Bulog dari sejumlah negara dengan melalui proses tender.

“Untuk pengadaan impor beras sampai hari ini realisasinya 2,92 juta ton,” kata Wahyu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (5/11/2024).

Dalam paparan yang disampaikan Wahyu, pengadaan impor beras utamanya berasal dari Kamboja, Myanmar, Pakistan, Thailand, dan Vietnam.

Secara terperinci, hingga Januari-Oktober 2024, Indonesia paling banyak mendatangkan beras dari Thailand yakni sebanyak 1,04 juta ton. Kemudian, ada Vietnam dengan total sebanyak 1,02 juta ton, diikuti Myanmar 451.468 ton, Pakistan 388.675 ton, dan Kamboja 22.500 ton.

Wahyu menuturkan, pengadaan impor beras dilakukan secara terbuka sehingga diharapkan tidak ada proses penunjukan langsung dalam pengadaan impor beras guna memenuhi cadangan pangan pemerintah.

“Ini negara-negara yang sampai tanggal 1 kami lakukan pengadaan secara terbuka sehingga diharapkan tidak ada proses penunjukkan langsung di dalam pengadaan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Perum Bulog hingga 1 November 2024 telah merealisasikan sebesar 1,12 juta ton setara beras untuk pengadaan gabah beras dalam negeri.

Kemudian, penyerapan gabah kering panen (GKP) yang diperoleh Perum Bulog dari sentra penggilingan padi masing-masing sebesar 58.681 ton untuk gabah dan 54.968 ton untuk beras.

Perum Bulog juga telah merealisasikan penyaluran beras stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) untuk strategi operasi pasar, yakni sebesar 1.23 juta ton atau 81,07% dari target 1,51 juta ton pada 2024.

“Penyaluran SPHP tertinggi pada Februari 2024 karena itu menunggu masa panen di Maret dan penurunan pada Maret karena harga beras di pasaran turun,” ungkapnya.

Adapun, pemerintah pada tahun ini sepakat untuk mendatangkan 3,6 juta ton beras impor. Merujuk Prognosa Neraca Pangan per 25 September 2024, realisasi impor beras Januari-Agustus 2024 mencapai 2,9 juta ton, sementara pada September-Desember 2024 pemerintah berencana mendatangkan 1,5 juta ton beras. Dengan demikian, total impor beras tahun ini mencapai 4,4 juta ton.

Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporannya mencatat produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk diramal mencapai 30,34 juta. Jumlah tersebut turun 760.000 ton atau 2,44% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Penurunan produksi terjadi pada periode Januari-April 2024 sebesar 1,91 juta ton dibanding periode yang sama tahun lalu. Kendati begitu, BPS mencatat bahwa pada periode Mei-Agustus 2024 dan periode September-Desember 2024 produksi beras diperkirakan mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 0,16 juta ton dan 1 juta ton.

Sementara itu, total konsumsi beras pada periode Januari-Desember 2024 mencapai 30,92 juta ton, atau meningkat 310.000 ton dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah berencana melakukan pengadaan 1 juta ton beras impor seiring adanya perkiraan penurunan produksi beras nasional sebesar 2,43% tahun ini.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, pengadaan 1 juta ton beras impor telah mempertimbangkan neraca produksi dan perkiraan cadangan beras yang harus dimiliki hingga Februari 2025.

“Itu memang ada tambahan 1 juta ton. 1 juta ton itu tentunya melihat neraca dari produksi, kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki supaya kita bisa melewati bulan Februari,” tutur Arief saat ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Bisnis.com, BANDUNG — Pekerja yang bergerak di sektor perkebunan dinilai memiliki risiko kecelakaan kerja yang relatif tinggi. Pasalnya, lokasi pekerjaan, mobilitas hingga peralatan kerja yang digunakan pekerja berisiko.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung Suci Opik Taufik menilai perlu adanya kelengkapan Alat Perlindungan Diri (APD) yang mumpuni untuk menekan risiko tersebut.

Untuk itu, pihaknya dalam upaya program Promotif dan Preventif dengan memberikan bantuan 800 paket APD kepada dua perusahaan atau pemberi kerja yang bergerak di sektor perkebunan.

Bantuan paket APD sebagai sarana keselamatan dan kesehatan kerja terdiri dari sepatuboots, kacamata, dan sarung tangan diberikan langsung kepada PT Perkebunan Nusantara VIII sebanyak 600 paket dan PT Karya Putra Sangkuriang sebanyak 200 Paket.

Penyerahan Paket APD diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci Opik Taufik, kepada kedua perwakilan perusahaan penerima bantuan yang bertempat di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci, beberapa waktu lalu.

Opik juga mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian BPJS Ketenagakerjaan dalam menekan angka kecelakaan kerja.

Selain itu kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan sektor usaha dalam upaya mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

"Dalam kegiatan Promotif Preventif ini, APD kami berikan kepada pemberi kerja yang telah tertib mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan serta berkomitmen tinggi terhadap pelaksanaan K3,” kata Opik.

“Harapan kami tentunya dengan pemberian APD dapat mendukung dan mendorong para pemberi kerja untuk tertib K3 sehingga dapat menjadi budaya di lingkungan kerja yang pastinya akan berdampak pada menurunnya angka kecelakaan kerja," lanjut Opik.

Sementara itu, Kharisma Arta, perwakilan PT Perkebunan Nusantara VIII yang menerima bantuan APD tersebut turut mengapresiasi bantuan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan bantuan APD ini. Ini sangat bermanfaat untuk mendukung keselamatan para pekerja kami di lapangan. Dengan adanya perlengkapan ini, kami semakin optimis dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman,” kata Kharisma.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Wahyu Suparyono mengungkapkan Perum Bulog ke depan akan menjadi lembaga pemerintah yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, Bulog nantinya tak lagi menjadi Badan Usaha.

Wahyu menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah memintanya untuk mempersiapkan transformasi kelembagaan tersebut, sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres).

“Nanti, kita Bulog, menjadi lembaga pemerintah lainnya,” ungkap Wahyu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (5/11/2024).

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (5/11/2024), Wahyu mengungkap bahwa Prabowo ingin melakukan transformasi kelembagaan terhadap Perum Bulog.

Mantan Bos Asabri itu menyebut, Perum Bulog akan kembali menjadi Badan Urusan Logistik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Untuk itu, pihaknya selama enam bulan terakhir tengah bersiap untuk melakukan transisi kelembagaan.

Merujuk Peraturan Pemerintah No. 13/2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog, Perum Bulog yang selanjutnya disebut perusahaan merupakan badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19/2003 tentang BUMN.

Jauh sebelum menjadi Badan Usaha, Bulog pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/U/KEP/5/1967 tanggal 10 Mei 1967 dengan nama Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) BULOG dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dan stabilisasi harga dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru.

Setelah melakukan sejumlah perubahan tugas, pemerintah pada 2000 mendorong Bulog menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keputusan Presiden No.29/2000

Kemudian, melalui Keputusan Presiden No.103 tanggal 13 September 2001, sebagai LPDN Bulog berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Pada 20 Januari 2003, LPND Bulog berubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog (selanjutnya disebut Perum Bulog) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog dan Peraturan Pemerintah No.61/2003 tentang Perubahan atas PP No.7/2003 pasal 70 dan 71.