ekBis#1

Agenda Jokowi di IKN Hari Ini: Rapat Perdana Bersama OIKN di Istana Kepresidenan

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan bakal melaksanakan rapat atau menerima audiensi dari jajaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada hari ini, Senin (29/7/2024).

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyampaikan bahwa Kepala Negara akan melakukan rapat perdana di Istana yang terletak di Ibu Kota Baru di Penajam Paser Utara tersebut.

“Pagi ini Bapak Presiden akan menerima Tamu/Audiensi dan Rapat diruang Kerja Bapak Presiden di Kantor Presiden di IKN ini, seperti kegiatan acara harian saat Bapak berkantor di Istana Merdeka Jakarta,” tuturnya kepada wartawan melalui pesan teks, Senin (29/7/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa rencananya orang nomor satu di Indonesia itu akan rapat dengan jajaran OIKN dengan didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono.

Tak hanya itu, kata Yusuf, Kepala Negara juga akan menerima Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkompinda) Kalimantan Timur.

“Kemudian juga akan menerima Jajaran Forkompinda Kaltim,” tandas Yusuf.

Sebelumnya, Presiden Ke-7 RI itu juga mengaku bakal segera menggelar sidang kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) telah berada di Tanah Air.

“Itu menunggu menteri-menteri yang ada di luar negeri agar semuanya hadir,” ujarnya kepada wartawan usai meninjau Kantor Presiden di Embung A, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (28/7/2024).

Jokowi juga mengaku baru akan menggelar rapat terbatas (ratas) setelah menteri-menteri kabinet selesai melaksanakan perjalanan dinas ke Luar Negeri dan kembali ke Indonesia.

Dia mengatakan bahwa saat ini sejumlah menteri tengah berada di Paris, Prancis.

“Ratasnya juga nanti kalau semua menteri sudah ada ke Tanah Air. Karena masih banyak yang di Paris,” pungkas Jokowi.

Mengintip Target Bank Jumbo Agresif Besarkan SuperApps

Bisnis.com, JAKARTA -- Sejumlah bank besar di Indonesia semakin agresif mengembangkan layanan digital melalui aplikasi super atau super app.

Bank-bank besar seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dengan BRImo, dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dengan myBCA, telah meluncurkan super app mereka masing-masing. Terbaru, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) juga meluncurkan super app bernama wondr by BNI pada awal Juli 2024.

Adapun, Direktur Retail Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan peluncuran wondr sendiri merupakan bagian dari transformasi BNI yang dimulai sejak 2021.

“Kami juga melihat platform mobile banking kita yang sebelumnya sudah tidak mumpuni untuk dikembangkan,” ujarnya di Kementerian BUMN, belum lama ini (18/7/2024).

Lebih lanjut, dia menegaskan wondr by BNI sendiri memiliki perbedaan yang signifikan dengan super app Himbara lain, mulai dari segi perbedaan cara kerja hingga adanya bagian inovasi tertentu yang kemungkinan belum ada ada di bank lain.

“Kita waktunya singkat sekali untuk membangun ini. Kalau dihitung-hitung enggak sampai setahun untuk membangun wondr by BNI,” ujarnya.

Corina juga menyampaikan terkait inovasi baru yang dikembangkan wondr by BNI dalam memenuhi kebutuhan pasar.

“Kita punya wondr seolah-olah punya RM [relationship manager], di situ dia [wondr] bisa menceritakan semua historical kita, rencana kita ke depan soal keuangan,” ungkapnya.

Adapun, Deputi Direktur Digitalisasi, Financial Center dan Transformasi Perbankan DPNP OJK Zulkifli Salim mengatakan bagi bank yang mengembangkan Superapp diperlukan perhatian khusus dalam hal mitigasi risiko, termasuk perlindungan data nasabah.

“Tentu perlu [bank] memitigasi [risiko], berarti [dengan Superapp] dia kan terkoneksi ekosistem, karena ada yang nawarkan investasi, lending, payment, bahkan ada yang [memberikan fasilitas] pemesananan tiket, ujarnya kepada Bisnis usai agenda Investortrust Power Talk yang dikutip Minggu (28/7/2024).

Menurutnya, saat sebuah Superapp makin terintegrasi dengan berbagai ekosistem, termasuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, tentu ini dinilai bakal menambah dimensi risiko baru.

“Ketika dia [bank] kerja sama dengan pihak ketiga ada third party risk yang harus dimitigasi, mereka [bank harus] pastikan dalam kontrak mereka, jadi harus dimonitor,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia sempat menuturkan bahwa bank-bank besar menganggarkan biaya modal (capital expenditure/capex) untuk teknologi informasi (IT) dengan jumlah yang besar. Bahkan, cenderung terus ditingkatkan di tengah masifnya ancaman siber.

“Kalau bank-bank besar belanja modal TI-nya bisa Rp7-8 triliun per tahun. Jadi, Bank Mandiri, BCA, itu belanja modalnya gila-gilaan untuk Capex TI-nya dan ini disampaikan ke OJK, termasuk dari sisi security, misal ada 20-30%, berarti kan sudah Rp2-Rp3 triliun untuk sisi security,” ujarnya.

Adapun, Zulkifli menegaskan bahwa perbankan terus memastikan mengunakan data ceter berteknologi terbaik dan terkini di dunia saat ini.

Meski demikian, dia menyebut bahwa OJK tidak menentukan besaran anggaran Capex IT untuk bank-bank tertentu, mengingat masing-masing bank memiliki bisnis model yang berbeda.

“Ada yang digital intens tapi ada juga di beberapa bank [masih memfasilitasi] tabungan dan deposito saja. Jadi, invesasinya beda, karena beda-beda kemampuan,” ungkapnya.

Direktur Technology and Operations BNI Toto Prasetio menjelaskan bahwa BNI menggunakan pendekatan yang komprehensif dalam mengamankan sistem dengan menerapkan beberapa lapisan (layers) keamanan dalam mengembangkan super app terbarunya, wondr.

“Layer paling atas itu edukasi ke nasabah, agar [nasabah] menggunakan atau menjaga password-nya dengan hati-hati supaya tidak terjadi social engineering,” ucapnya.

Berikutnya adalah kontrol terhadap aplikasi. BNI melakukan kontrol terhadap aplikasi untuk memastikan bahwa setiap aplikasi yang digunakan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.

Sedangkan ketiga melibatkan penerapan teknologi keamanan, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) terkait liveness detection. Kemudian, BNI juga mengadopsi Multi Factor Authentication (MFA).

“Seluruh faktor-faktor keamanan seperti enkripsi datanya, lalu yang berkaitan dengan server-servernya harus selalu tidak bisa diakses sembarang orang, termasuk backup-nya,” ujar Toto.

Dia melanjutkan untuk layer terakhir yang paling bawah, BNI memasang anti fraud, di mana pada saat terjadi anomalo, maka transaksi yang terjadi bakal tertolak.

“Jadi ini kelebihan-kelebihan yang kita apply agar wondr by BNI menjadi secara security yang paling baik,” ucapnya.

Tak mau ketinggalan, EVP Corporate Communication & Social Responsibility Hera. F. Haryn juga sempat mengatakan bahwa mobile banking yang dimiliki BCA terus berupaya memenuhi kebutuhan transaksi dan jenis nasabah yang beragam.

Saat ini, perseroan mengandalkan BCA mobile dan myBCA sebagai lini terdepan solusi mobile banking. "Kedua aplikasi ini akan terus dikembangkan sesuai gaya hidup serta tren digital yang ada," katanya kepada Bisnis.

Lebih lanjut, BCA pun berkomitmen terus menyediakan produk serta layanan yang menjawab berbagai kebutuhan nasabah, seperti transaksi, investasi, dan mengatur arus kas.

Untuk itu, aplikasi myBCA telah dilengkapi fitur biometrik, transfer via QRIS, kemudahan berinvestasi melalui fitur Welma, opsi mengubah transaksi kartu kredit menjadi cicilan, dan Paylater BCA.

Terbaru, kata Hera, myBCA telah dilengkapi fitur Poket Valas. Fitur ini adalah kantong dana dalam mata uang asing yang terkoneksi dengan 1 rekening.

"Ke depan, BCA berfokus senantiasa memastikan hadirnya platform perbankan transaksi yang aman dan andal, sekaligus menjadi solusi yang relevan bagi kebutuhan nasabah, sehingga dapat meningkatkan basis nasabah dan jumlah transaksi," jelasnya.

Terkait keamanan digital, Hera mengatakan BCA senantiasa mengikuti dan berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah serta regulator dalam hal keamanan siber seperti POJK No.11/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan SEOJK No.29/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum.

Dia pun menjelaskan bahwa BCA juga senantiasa melakukan pengamanan dengan standar berlapis, manajemen risiko dan liability, serta akuntabilitas untuk menjaga data dan transaksi digital nasabah tetap aman.

"Pengamanan berlapis dilakukan melalui pendekatan People, Process, dan Technology," ujarnya.

Pajak Baru untuk Orang Super Kaya, Pembahasan di G20 Dilanjutkan

Binsis.com, JAKARTA –- Pertemuan ketiga para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di bawah presidensi Brasil menghasilkan kesepakatan terkait kerja sama pengenaan pajak terhadap orang super kaya. Pertemuan yang berlangsung pada 25-26 Juli 2024 ini membuahkan komunike dan deklarasi tingkat menteri tentang kerja sama perpajakan internasional.

Negara-negara G20 sepakat untuk bekerja sama mewujudkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil, stabil, dan efisien. Deklarasi tersebut menegaskan komitmen negara anggota G20 terhadap transparansi pajak dan mendorong dialog mengenai perpajakan yang adil dan progresif, termasuk untuk individu-individu dengan kekayaan sangat besar.

“Kami akan berusaha untuk terlibat secara kooperatif untuk memastikan bahwa individu-individu yang sangat kaya dikenakan pajak secara efektif,” demikian bunyi poin ke-13 dalam deklarasi tersebut.

Kerja sama ini mencakup pertukaran praktik terbaik, pembahasan mengenai prinsip-prinsip perpajakan, dan perancangan mekanisme anti penghindaran pajak, termasuk penanganan praktik-praktik pajak yang berpotensi merugikan.

Meskipun kesepakatan telah dicapai, masih terdapat ketidaksepakatan mengenai apakah pembicaraan ini akan dilakukan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau melalui Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menyatakan bahwa OECD, yang telah memimpin negosiasi kesepakatan pajak perusahaan global selama tiga tahun terakhir, lebih tepat untuk menangani pembicaraan tersebut.

“Kami tidak ingin melihat hal ini dialihkan ke PBB. OECD adalah sebuah organisasi berbasis konsensus. Kami telah membuat banyak sekali kemajuan, dan PBB tidak memiliki keahlian teknis untuk melakukan hal ini,” kata Yellen kepada Reuters di sela-sela pertemuan G20.

Namun, beberapa negara berkembang besar menentang pendekatan tersebut. Menurut seorang pejabat yang mengetahui masalah ini, Brasil seharusnya menggunakan posisinya sebagai ketua G20 untuk memajukan diskusi di PBB dan OECD.

Pendukung pajak minimum global untuk para miliarder, termasuk peraih Nobel Joseph Stiglitz, berpendapat bahwa PBB adalah forum yang tepat untuk kerja sama pajak global. "Kami meminta para pemimpin G20 untuk menyelaraskan diri dengan kemajuan yang telah dicapai di PBB dan membangun proses yang benar-benar demokratis dalam menetapkan standar global dalam memajaki orang-orang super kaya," kata Pemimpin Kebijakan Pajak Oxfam International Susana Ruiz.

Pejabat Kementerian Keuangan Brasil Guilherme Mello mengatakan bahwa Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang kerja sama pajak internasional merupakan kemenangan bagi negara-negara berkembang karena sebagian besar negara bukan anggota dari OECD. Meskipun demikian, Mello mengakui bahwa baik OECD maupun PBB adalah forum yang sah, dan ia melihat diskusi yang sedang berlangsung mengenai cara memajaki orang super kaya sebagai kemajuan, apa pun forumnya.

"Formatnya akan tergantung pada banyak dialog yang akan diadakan," kata Mello.

Di sisi lain, beberapa pengamat tetap skeptis terkait peluang penerapan pajak miliarder global yang menargetkan kekayaan terbesar di dunia. Pejabat Eropa mencatat bahwa bahkan Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara pun tidak memiliki kekuatan perpajakan sebagai sebuah blok. Meskipun Perancis mendukung pajak kekayaan minimum global, Jerman menolak keras.

"Tampaknya akan sangat sulit untuk mewujudkannya," kata seorang pejabat Eropa pada pertemuan G20.

Pajak baru untuk Orang Super Kaya, Pembahsan di G20 Dilanjutkan