Bisnis.com, SAMARINDA - Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Disbun Kaltim) melakukan peremajaan tanaman karet milik perkebunan rakyat di Kabupaten Kutai Barat seluas 300 hektare, seiring dengan tanaman sudah tua dan tidak produktif.

"Peremajaan sudah dilakukan tahun ini setelah tahun lalu adanya usulan dari kelompok tani melalui dinas terkait, karena mereka mengeluh produktivitas karet terus menurun dalam beberapa tahun terakhir," kata Kepala Disbun Kaltim Ence Achmad Rafiddin Rizal, di Samarinda, Senin (28/10/2024).

Berdasarkan usulan itu, kemudian Disbun Kaltim mengganti tanaman tua dengan tanaman baru yang memiliki kualitas tinggi, agar ke depan juga memiliki produktivitas tinggi, sehingga secara ekonomi lebih menguntungkan bagi pekebun.

Peremajaan yang dilakukan pemberian bantuan bibit karet sebanyak ribuan batang, puluhan ribu kilogram pupuk, dan ribuan liter herbisida, sehingga melalui bantuan ini, maka para pekebun tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembelian bibit, pupuk, dan obat-obatan pengusir hama.

Tanaman karet di Kaltim, katanya lagi, merupakan komoditas tradisional yang sudah sejak lama diusahakan sebagai perkebunan rakyat, seperti di Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Paser Utara.

Seiring dengan semakin membaiknya harga karet di pasar komoditas, maka karet kembali banyak diusahakan oleh masyarakat, bahkan di beberapa lokasi, karena merupakan komoditas yang menjadi sumber pencaharian utama, seperti sejumlah kecamatan di Kutai Barat.

Peremajaan karet seluas 300 ha itu untuk sembilan kelompok tani (poktan) yang tersebar di tiga kecamatan, meliputi Kecamatan Sekolaq Darat ada dua poktan.

Rinciannya adalah Poktan Sidomulyo I di Kampung Sumber Rejo seluas 25 ha dengan penerima manfaat sebanyak 21 kepala keluarga (KK), lantas Poktan Cahaya Nur IV di Kampung Sekolaq Joleq seluas 29 ha untuk 29 KK.

Di Kecamatan Linggang Bigung terdapat empat poktan, meliputi Poktan Tuah Abadi II di Kampung Linggang Amer seluas 50 ha untuk 50 KK, Poktan Bina Usaha II di Kampung Bigung Baru seluas 25 ha untuk 25 KK.

Kemudian Poktan Cinta Jaya III di Kampung Linggang Melapeh dengan karet yang diremajakan seluas 55 ha untuk 25 KK, dan untuk Poktan Suka Abadi yang juga di Kampung Lingang Melapeh seluas 33 ha untuk 33 KK.

Di Kecamatan Barong Tongkok ada tiga poktan yang menerima manfaat, yakni Poktan Mitra Tani VI di Kampung Belempung Ulaq dengan luasan 37 ha untuk 37 KK, Poktan Suka Tani II di Kampung Ombau Asa seluas 26 ha untuk 26 KK, dan Poktan Abadi Jaya IV di Kampung Juhan Asa seluas 20 ha untuk 20 KK,” kata Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) merasa keberatan dengan adanya perbedaan rate antidumping antar perusahaan eksportir udang beku.

AP5I menyebut rate antidumping PT Bahari Makmur Sejati (BMS) dengan PT First Marine Seafood (FMS) dan eksportir udang beku dari Indonesia, yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat (United States Department of Commerce/USDOC) tidak sama.

Ketua Dewan Pengawas AP5I Harry Lukmito menyampaikan, Departemen Perdagangan Amerika Serikat dalam hasil final determinationnya menetapkan rate antidumping untuk responden BMS tetap sebesar 0%, sedangkan FMS dan pelaku usaha lainnya turun dari 6,3% menjadi 3,9%.

“Pelaku usaha AP5I yang terdampak rate 3,9% merasa adanya persaingan usaha yang tidak sehat,” kata Harry dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (28/10/2024).

Menurutnya, perbedaan rate antara BMS dengan FMS dan eksportir udang Indonesia lainnya telah membuat pelaku usaha yang terdampak rate 3,9% merasa persaingan usaha menjadi tidak sehat dalam perhitungan harga beli bahan baku dan harga produk udang ke AS.

“Sehingga perjuangan untuk membantah tuduhan dari petitioner masih perlu dilanjutkan di hadapan Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat (United States International Trade Commission/USITC),” tuturnya.

Indonesia bersama sejumlah negara tengah menghadapi gugatan antisubsidi dan anti dumping untuk produk udang beku yang dilayangkan oleh AS. Investigasi pun telah dilakukan sejak 2022 hingga 2023.

Pada 25 Maret 2024, Departemen Perdagangan Amerika Serikat menetapkan CVD preliminary determination untuk Indonesia adalah de-minimis sehingga Indonesia untuk sementara tidak dikenakan bea masuk subsidi.

Lalu pada 23 Mei 2024, Departemen Perdagangan Amerika Serikat menetapkan AD preliminary determination yang menyatakan bahwa Indonesia melakukan tindakan dumping. Mandatory respondents yakni BMS mendapat tarif 0% sedangkan FMS dan udang beku dari eksportir Indonesia lainnya dikenakan sebesar 6,3% dalam bentuk cash deposit mulai 1 Juni 2024.

Hasil tersebut kemudian menjadi latar belakang AP5I membentuk Satuan Tugas (Satgas) AP5I untuk Anti Dumping. Pasalnya, rate antidumping 6,3% ini membuat pelaku usaha yang terdampak sulit untuk bersaing dalam usaha pengolahan udang di Tanah Air.

Departemen Perdagangan Amerika Serikat pada 22 Oktober 2024 kembali mengeluarkan hasil final determination untuk antisubsidi dan antidumping. Hasilnya, AS menurunkan rate antidumping sebesar 3,9% untuk FMS dan udang beku dari eksportir Indonesia lainnya, sedangkan BMS tetap 0%.

Adapun bea masuk tambahan tersebut masih bersifat sementara hingga dikeluarkannya hasil keputusan final determination Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat (United States International Trade Commission/USITC) terkait dengan injury domestik AS pada 5 Desember 2024. Jika tidak terbukti adanya injury domestik AS, bea masuk anti subsidi dan anti dumping tidak diberlakukan.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyampaikan belum lama ini telah terjalin kerjasama dengan Pemerintah Korea Selatan.

Plt Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan kerjasama itu terjalin dengan Provinsi Jeollabuk-do, poin-poin yang disepakati itu untuk memperluas kerjasama ke sektor pendidikan dan tenaga kerja.

"Secara lisan, Wagub Jeollabuk-do telah menyetujui pemberian beasiswa pendidikan untuk mahasiswa Sumbar mengikuti program pendidikan S1, S2, dan S3 di Jeonbuk National University," katanya, Senin (28/10/2024).

Dia menyebutkan dalam waktu dekat, kesepakatan itu akan ditindaklanjuti dalam bentuk MoU.

Selain dalam bidang pendidikan, Audy mengatakan, kedua belah pihak juga berhasil menyepakati kerjasama di bidang tenaga kerja, terutama untuk sektor kesehatan dan pertanian.

Audy bilang pihak dari Wakil Gubernur Jeollabuk-do, Kim Jong Hoon menyebut fenomena tidak mau menikah dan punya anak, saat ini tengah membudaya di sebagian besar masyarakat Korea Selatan.

Akibatnya regenerasi menjadi terputus dan ketersediaan tenaga kerja muda menjadi minim.

"Menjawab kebutuhan tersebut, maka Pemerintah Jeollabuk-do minta dukungan dari Pemprov Sumbar untuk membantu menyediakan tenaga kerja muda. Utamanya pada sektor kesehatan dan pertanian," ungkap Audy.

Dia memprediksi, paling cepat proses penandatanganan MoU baru dapat direalisasikan pada awal tahun depan atau setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar yang baru.

Bisnis.com, PURWOKERTO - Petugas Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas, Jawa Tengah, berhasil mengungkap kasus pengiriman puluhan anjing yang diduga akan dijual untuk konsumsi.

"Pada hari Kamis (24/10) sekitar pukul 02.30 WIB, ada laporan dari masyarakat yang mengamankan 31 ekor anjing. Setelah kami lakukan pemeriksaan, sebetulnya ada 35 anjing tetapi ada 4 ekor yang sudah mati," kata Kepala Satreskrim Polresta Banyumas Komisaris Polisi Andryansyah Rithas Hasibuan saat konferensi pers di Markas Polresta Banyumas, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin (28/10/2024).

Kompol Andryansyah mengatakan bahwa pihaknya telah memproses dan menyidik temuan masyarakat tersebut. Bahkan, pihaknya telah menetapkan seorang tersangka berinisial S (25), warga Garut, Jawa Barat.

"Terhadap tersangka, kami menerapkan Pasal 89 ayat (2) juncto Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun," katanya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kata dia, tersangka akan membawa puluhan anjing itu ke Kabupaten Cilacap. Akan tetapi, pihaknya masih akan mendalami untuk memastikan apakah puluhan anjing itu memang benar akan dibawa ke Cilacap atau daerah lain karena informasinya masih simpang siur.

"Informasi dari orang yang mengamankan, akan dibawa ke Solo. Akan tetapi, dari pengakuan tersangka mau dibawa ke Cilacap. Makanya, kami perlu dalami yang sebenarnya mau dibawa ke mana," katanya menegaskan.

Berdasarkan pengakuan tersangka, kegiatan tersebut sudah dilakukan lebih dari satu kali di beberapa daerah yang masuk wilayah Jawa Tengah.

Menurut dia, anjing-anjing itu dibeli tersangka dengan harga sekitar Rp100 ribu per ekor dan dijual dengan harga bervariasi. "Keterangan dari pelaku, anjing-anjing itu akan dijual untuk konsumsi," kata Kasatreskrim.

Sementara itu, pendiri dan Ketua Animals Hope Shelter Christian Joshua Pale mengaku telah melakukan investigasi terhadap pengiriman anjing dari Garut tersebut selama lebih kurang 1 bulan.

"Seminggu yang lalu, sebelum kami gerebek, kami buntuti. Tersangka sudah tahu jalur-jalurnya, tidak melewati jalan umum, tetapi 'jalan tikus'," katanya.

Ia mengaku bermodal nekat ketika akan menggerebek atau menghentikan mobil yang membawa puluhan anjing itu, yakni dengan memalangkan mobil yang dikendarainya di tengah jalan yang masuk wilayah Jatilawang, Kabupaten Banyumas.

Menurut dia, penggerebekan tersebut dibantu oleh polisi yang secara kebetulan sedang berpatroli.

"Anjing-anjing tersebut akan dibawa ke Solo Raya untuk dijagal dan dikonsumsi. Itu karena perdagangan daging anjing untuk Solo Raya merupakan yang terbesar di Indonesia," katanya.

Ia mengaku sengaja menggerebek pengiriman anjing itu di Banyumas karena jika hal itu dilakukan di Solo, pelakunya akan mengaku bahwa anjing-anjing tersebut berasal dari Cilacap yang notabene masih wilayah Jawa Tengah.

Dengan demikian, kata dia, para pelaku tidak bisa dijerat dengan pasal karantina karena dalam satu-dua bulan bisa bebas dari hukuman.

"Saya tidak mau sehingga saya gerebek ketika mereka telah keluar dari Jawa Barat dan memasuki Jawa Tengah, jadi antarprovinsi," katanya.

Ia mengharapkan pada pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto upaya penegakan kesejahteraan hewan (animal welfare) dapat berjalan dengan semestinya.

Dengan demikian, kata dia, ada efek jera terhadap para pelaku perdagangan anjing sehingga tidak ada lagi kejadian serupa yang terus berulang.

Bisnis.com, JAKARTA - Departemen Perdagangan Amerika Serikat (United States Department of Commerce/USDOC) dalam keputusan terbarunya menurunkan rate antidumping produk udang asal Indonesia.

Berdasarkan hasil final determination untuk countervailing duties (CVD) dan anti dumping (AD) (antisubsidi dan antidumping) yang dikeluarkan Departemen Perdagangan AS, Indonesia dibebaskan dari tuduhan subsidi atau de-minimis dan menjaga nilai margin dumping dari semula 6,3% menjadi 3,9%.

“Hasilnya kita tidak dituduh melakukan subsidi terhadap industri udang nasional sehingga kita tidak dikenai tarif untuk CVD jadi 0%, sementara antidumping kita turun 6,3% menjadi 3,9%,” ungkap Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erwin Dwiyana dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (28/10/2024).

Secara terperinci, Departemen Perdagangan AS menetapkan rate antidumping untuk responden PT Bahari Makmur Sejati (BMS) sebesar 0%, sedangkan PT First Marine Seafood (FMS) dan pelaku usaha lainnya menjadi 3,9%, dari semula 6,3%.

Adapun bea masuk tambahan ini masih bersifat sementara hingga dikeluarkannya hasil keputusan final determination Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat (United States International Trade Commission/USITC) terkait dengan injury domestik AS pada 5 Desember 2024. Jika tidak terbukti adanya injury domestik AS, bea masuk anti subsidi dan anti dumping tidak diberlakukan.

“Mudah-mudahan posisi kita yang hasil final dari USDOC, CVD dan kaitan dengan dumping bisa di drop atau dibatalkan, itu keinginan kita,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Indonesia bersama sejumlah negara tengah menghadapi gugatan antisubsidi dan antidumping untuk produk udang beku yang dilayangkan oleh AS.

Gugatan ini bermula saat American Shrimp Processors Association (Aspa) pada Oktober 2023 mengajukan petisi kepada Departemen Perdagangan AS dan Komisi Perdagangan Internasional AS untuk meminta bea masuk antidumping atas impor udang air hangat beku asal Ekuador dan Indonesia.

Asosiasi juga meminta pemerintah AS untuk melakukan countervailing terhadap bea masuk udang impor dari Ekuador, India, Indonesia, dan Vietnam.

Kemudian pada 25 Maret 2024, Departemen Perdagangan Amerika Serikat menetapkan CVD preliminary determination untuk Indonesia adalah de-minimis sehingga Indonesia untuk sementara tidak dikenakan bea masuk subsidi.

Lalu pada 23 Mei 2024, Departemen Perdagangan Amerika Serikat menetapkan AD preliminary determination yang menyatakan bahwa Indonesia melakukan tindakan dumping. Mandatory respondents yakni BMS mendapat tarif 0% sedangkan FMS dan udang beku dari eksportir Indonesia lainnya dikenakan sebesar 6,3% dalam bentuk cash deposit mulai 1 Juni 2024.

Terbaru atau tepatnya pada 21 Oktober 2024, Departemen Perdagangan Amerika Serikat dalam hasil final determination menurunkan rate antidumping sebesar 3,9% untuk FMS dan udang beku dari eksportir Indonesia lainnya.

Erwin mengatakan, pemerintah akan terus aktif mengawal dan berkoordinasi dengan otoritas AS dan stakeholders terkait guna menjaga hasil final di Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat berpihak pada kepentingan Indonesia.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah akan melakukan upaya tindak lanjut berupa mendorong sinergi para eksportir, pengolah dan pembudidaya, meningkatkan kualitas hulu dan hilir, serta promosi udang Indonesia ke pasar potensial non-AS seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Timur Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi PresidenHasan Nasbi menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto mendanai secara pribadi pembekalan Retreat Kabinet Merah Putih.

Dia menekankan bahwa kegiatan yang berjalan selama empat hari tiga malam itu terhitung sejak Kamis (24/10/2024) hingga Minggu (27/10/2024) telah dipersiapkan satu bulan sebelum pelantikan Prabowo sebagai Presiden terpilih periode 2024—2029.

“Kegiatan tersebut dipersiapkan oleh beliau dan tim sejak 1 bulan sebelum dilantik. Jadi menggunakan dana dari Pak Prabowo sendiri,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan teks, Senin (28/10/2024).

Lebih lanjut, Hasan melanjutkan bahwa meskipun saat sebelum dilantik Prabowo merupakan Menteri Pertahanan (Menhan) dari Kabinet Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), tetapi Prabowo enggan untuk menggunakan uang Negara.

Penyebabnya, Retreat yang dirancang sejak awal itu bukan merupakan agenda Kementerian Pertahanan (Kemenhan) serta bukan bagian dari program Jokowi.

“Secara teknis waktu persiapan itu beliau tidak menggunakan biaya kemenhan karena bukan untuk kegiatan Kemenhan. Beliau juga belum dilantik sebagai presiden sehingga tidak mungkin menggunakan biaya dari Setneg. Sehingga semua biaya persiapan beliau handle sendiri,” pungkas Hasan.

Sekadar informasi, Setelah tiga hari berkegiatan, Retreat Kabinet Merah Putih yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Provinsi Jawa Tengah, resmi berakhir pada Minggu (27/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) membukukan laba bersih Rp152,26 miliar pada kuartal III/2024, capaian ini turun 6,11% yoy dari periode yang sama tahun lalu yaitu Rp162,17 miliar pada kuartal III/2023.

Berdasarkan laporan keuangan yang dikutip pada Senin (28/10/2024), pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) perseroan naik 29,94% yoy menjadi Rp838,98 miliar per September 2024 dari sebelumnya Rp645,68 miliar per September 2023.

Bank juga membukukan pendapatan berbasis komisi alias fee based income naik 272,92% yoy menjadi Rp1,97 miliar dari sebelumnya Rp528 juta. Kemudian, pendapatan lainnya tumbuh 19,86% yoy menjadi Rp339,44 miliar dari sebelumnya Rp283,2 miliar.

Namun, di sisi lain Bank Amar mencatatkan kerugian penurunan nilai aset keuangan atau impairment yang naik 27,22% yoy menjadi Rp537,58 miliar per September 2024 dari sebelumya Rp422,54 miliar pada September 2023.

Sejumlah pos beban pun turut mengalami kenaikan. Misal, beban tenaga kerja naik 11,1% yoy menjadi Rp183,99 miliar dari sebelumnya Rp165,61 miliar. Kemudian, beban promosi membengkak 104,53% yoy menjadi Rp118,58 miliar dari sebelumnya Rp57,98 miliar.

Selanjutnya, beban lainnya naik 15,95% yoy menjadi Rp146,68 miliar dari sebelumnya Rp126,51 miliar. Alhasil. beban operasional lainnya meningkat 32,68% yoy menjadi Rp641,33 miliar dari sebelumnya Rp483,36 miliar.

Meski di tengah penyusutan laba, margin bunga bersih (net interest margin/NIM) AMAR masih meningkat 499 basis poin (bps) ke level 23,77% per September 2024 dari sebelumnya 18,78% pada September 2023.

Lebih lanjut, dari sisi tingkat pengembalian aset (return on asset/ROA) AMAR mengalami perbaikan, di mana perseroan mencatat ROA berada pada level 5,66% dari 4,66%. Lalu, tingkat pengembalian ekuitas (return on equity/ROE) turut mengalami kenaikan menjadi 6,24% dari 5,35%.

Dari sisi intermediasi, AMAR telah menyalurkan kredit 14,95% yoy menjadi Rp2,85 triliun dari sebelumnya Rp2,48 triliun. Seiring dengan kenaikan kredit, aset bank pun tumbuh 4,92% yoy menjadi Rp4,66 triliun dari sebelumnya Rp4,44 triliun.

Sementara itu, di tengah kenaikan kredit, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross naik ke level 7,76% dari sebelumnya 6,99%. Meski demikan, NPL net susut menjadi 0,92% dari 1,56%.

Terakhir, pada pendanaan, AMAR telah meraup dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp858,12 miliar pada kuartal III/2024, naik 3,93% yoy dari sebelumnya Rp825,7 miliar. Adapun, dana murah alias current account saving account (CASA) mengalami kenaikan 25,23% yoy menjadi Rp249,77 miliar dari sebelumnya Rp199,45 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertamina melalui gelaran Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2024 memberikan edukasi mengenai serba-serbi pengolahan jamu.

Dalam agenda Jamu Workshop di SMEXPO 2024, CEO and Co-Founder Suwe Ora Jamu Nova Dewi mengatakan bahwa masyarakat bisa mengonsumsi jamu setiap hari. Dia menjelaskan bahwa jamu bermanfaat untuk menjaga imun dan meningkatkan stamina.

“Boleh dong minum jamu tiap hari. Kalau saya takarannya satu sloki atau satu shot glass untuk maintenance kesehatan,” jelas Nova saat ditemui di sela-sela Pertamina SMEXPO di Kota Kasablanka, Jakarta, Minggu (27/10/2024).

Menariknya, proses meracik jamu bisa dilakukan dengan metode cold brew dan hot brew, layaknya pembuatan kopi.

Dia menjelaskan, proses pembuatan alias pengolahan jamu bisa dilakukan dengan beragam cara, mulai dari jamu yang dibuat langsung dengan bahan rempah yang segar (fresh) hingga jamu yang dikeringkan.

Untuk pemilihan bahan, masyarakat bisa menggunakan bahan baku yang tua, seperti ibu kunyit atau induk kunyit. Dia juga mengimbau agar masyarakat cermat memilih bahan rempah sebelum meracik jamu dengan memanfaatkan panca indra.

“Kalau cari bahan jangan yang lembek, harus kuat, artinya tidak busuk. [Untuk daun] harus dibuka, dipotek, dan dicium aromanya,” terangnya.

Selain bahan rempah, tahapan selanjutnya adalah pemilihan air yang dipastikan sudah matang dan alat yang higienis atau food safety.

Untuk proses racikannya, bahan rempah jamu yang sudah disiapkan seperti jahe, temulawak, atau temu kunci dibersihkan dan diparut. Setelah itu, parutan bahan jamu disaring dan diperas yang menghasilkan minyak atsiri. Jika sudah selesai, jamu siap dikonsumsi dalam satu tenggak.

Namun, jika dirasa terlalu pekat, masyarakat bisa menambahkan air dengan perbandingan 1:3. Maksudnya, bahan jamu 100 gram dan air putih 300 gram

Lebih lanjut, Nova juga menjelaskan untuk menikmati rasa jamu juga ada dua cara, yakni rasa light dan rasa yang pekat. Untuk light, misalnya, masyarakat bisa menikmatinya tanpa harus mengocok kandungan jamu. Artinya, endapan jamu masih ada di bawah alias tak tercampur.

Meski cara penyajiannya berbeda, Nova menjelaskan bahwa khasiat yang diterima tubuh tetap sama.

Dia juga mengimbau dalam membuat jamu tidak terlalu banyak diberikan gula, ini seiring dengan tren masyarakat yang mengurangi gula.

Khusus untuk jamu buatan Suwe Ora Jamu, Nova mengeklaim produknya bisa bertahan 3–6 bulan tanpa pengawet. Dia juga menjelaskan bahwa produk jamu miliknya juga dikemas dengan teknologi pangan.

Di sisi lain, Nova juga melihat masih banyak masyarakat yang takut meminum jamu karena rasa pahit, terutama anak generasi Z. Menurutnya, jamu bisa menjadi pengganti minuman manis maupun kopi.
“Belajar nggak takut sama rasa pahit, nggak takut sama rasa pedes, nggak takut sama bahan-bahan rempah-rempah yang kayak rasanya aneh,” tandasnya.

Pertamina SMEXPO 2024 merupakan pameran retail nasional yang melibatkan 43 UMKM Binaan Pertamina. Pameran yang di gelar Grand Atrium, Mall Kota Kasablanka, Jakarta pada 22-28 Oktober 2024 itu bertujuan memberdayakan UMKM mitra binaannya.

Ratusan produk UMKM ditampilkan, mulai dari kerajinan tangan hingga makanan olahan. Pengunjung tidak hanya menikmati beragam produk lokal berkualitas, tetapi juga promosi menarik, diskon, dan berbagai kegiatan seru sepanjang acara.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan, berbagai aktivitas ini dilakukan guna mensosialisasikan produk-produk UMKM berkualitas binaan Pertamina kepada masyarakat umum dan para stakeholders.

“Kami berharap berbagai kegiatan ini bisa meningkatkan akses pasar UMKM,” harapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) akan menjalankan konversi utang di Eurofa Capital Investment Inc. dan Silvery Moon Investment Ltd. atau SMIL menjadi saham. Baik Eurofa dan SMIL pun kemudian akan menggenggam kepemilikan saham minoritas di BNBR.

Berdasarkan prospektus, Eurofa merupakan perusahaan di bidang investasi yang berkantor di British Virgin Island. Tercatat, Eurofa dikendalikan oleh Sansi Investment Holding Ltd.

BNBR sendiri awalnya memiliki utang di Eurofa setelah menerbitkan equity linked notes sejumlah US$109,0 juta pada Desember 2010 lalu. Utang tersebut sebenarnya telah jatuh tempo pada 16 Desember 2015. BNBR kemudian membayar biaya di muka sebesar US$6,4 juta.

Kemudian, pada 25 Juni 2014, Eurofa mengalihkan sebagian utang kepada Ecoline Investment Limited sebesar US$6 juta. Lalu, pada 22 Agustus 2022, Eurofa mengalihkan sebagian utang kepada Golden Glades Limited sebesar US$53 juta. Namun, BNBR masih memiliki utang kepada Eurofa sebesar US$50 juta.

Sementara, SMIL juga merupakan perusahaan investasi. SMIL tercatat berkantor di Republik Marshall Island. SMIL dikendalikan oleh Lee Chi Kuen alias Li Zijuan.

SMIL juga tercatat menjadi pemegang saham anak usaha BNBR yakni PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) dengan porsi kepemilikan mencapai 6,24%.

Di SMIL, awalnya BNBR memiliki utang kepada Golden Glades Limited. Kemudian, pada 30 September 2022, Golden Glades Limited mengalihkan utangnya kepada SMIL sebesar US$30,5 juta atau setara dengan Rp465,1 miliar.

Sehubungan dengan pengalihan tersebut, pada 30 September 2022 BNBR menandatangani perjanjian pengakuan utang kepada SMIL yang telah jatuh tempo pada 30 September 2023.

Per 29 September 2023, BNBR dan SMIL juga menandatangani perubahan perjanjian pengakuan piutang di mana utang BNBR kepada SMIL itu menjadi mata uang rupiah sebesar Rp465,1 miliar.

Baik di Eurofa dan SMIL, kini BNBR memiliki total utang mencapai Rp855 miliar. BNBR kemudian akan menyelesaikan utang kedua krediturnya itu lewat jalan konversi menjadi saham.

Berdasarkan keterbukaan informasi, konversi utang menjadi saham dilakukan dengan cara penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) alias private placement.

Pelaksanaan PMTHMETD untuk menjalankan konversi saham itu akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada bulan depan, 28 November 2024.

Dengan harga konversi Rp64 per saham, maka kreditur akan memiliki saham biasa Seri E total sebesar 7,7% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah dilakukannya PMTHMETD.

Eurofa akan menggenggam 11,71 miliar (11.718.750.000) lembar saham BNBR atau 6,76%. Sementara, SMIL menggenggam 1,64 miliar (1.640.625.000) lembar saham BNBR atau 0,94%.

Direktur Keuangan Bakrie & Brothers Roy Hendrajanto M. Sakti mengatakan private placement untuk konversi utang BNBR itu akan menjadi tahap akhir penyehatan kondisi keuangan perseroan.

“Saat ini, private placement konversi utang ini adalah yang terakhir dalam agenda perseroan, karena dengan selesainya restrukturisasi utang ini, BNBR tidak lagi memiliki kewajiban jangka panjang material yang overdue,” kata Roy dalam keterangan tertulis pada beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan BNBR telah menjalankan proses restrukturisasi dalam sekian tahun. Sebelumnya, BNBR juga menjalankan aksi korporasi kuasi reorganisasi yang telah efektif pada 22 Agustus 2024 lalu.

Saat ini, menurutnya postur neraca perseroan jauh lebih ramping dan sehat. BNBR mencatatkan penyusutan liabilitas 84,46% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp2,75 triliun pada kuartal III/2024.

Adapun, BNBR mampu membukukan laba bersih sebesar Rp636,27 miliar pada kuartal III/2024, melesat 416,76% yoy, dibandingkan laba bersih pada periode yang sama tahun sebelumnya Rp123,12 miliar.

Meskipun, BNBR sebenarnya mencatatkan penurunan pendapatan neto 11,58% yoy menjadi Rp2,72 triliun pada kuartal III/2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) membukukan prapenjualan sebesar Rp6,84 triliun sepanjang kuartal III/2024.

Direktur BSDE Hermawan Wijaya mengatakan capaian tersebut meningkat 1% dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang mencatatkan prapenjualan alias marketing sales senilai Rp6,75 triliun.

“Kontribusi terbesar berasal dari segmen residensial yang menyumbangkan Rp3,85 triliun atau 56% dari total prapenjualan,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Senin (28/10/2024).

Dia menuturkan raihan prapenjualan ditopang oleh proyek BSD City, antara lain Nava Park, Tresor, The Zora, Hiera, Tanakayu dan Terravia. Produk baru seperti Yara at the Kaia di Grand Wisata Bekasi dan Townville di Grandcity Balikpapan turut mendukung pencapaian tersebut.

Kontribusi terbesar kedua marketing sales BSDE datang dari segmen komersial, termasuk lot komersial, apartemen dan ruko dengan kontribusi Rp2,43 triliun atau sebesar 36% dari total prapenjualan.

Secara terperinci, penjualan ruko berkontribusi sebesar Rp1,55 miliar, lot komersial mencapai Rp396 miliar, dan apartemen Rp483 miliar.

“Prapenjualan ruko berasal dari proyek Cascade, West Village dan peluncuran ruko baru Northridge Ultimate yang semuanya terletak di BSD City. Sedang, prapenjualan apartemen berasal dari Southgate dan Aerium di Jakarta serta Akasa dan Upperwest yang terletak di BSD City,” kata Hermawan.

Secara keseluruhan berdasarkan lokasi, dia menyampaikan bahwa capaian prapenjualan di BSD City berkontribusi 69%, diikuti Nava Park BSD City sebesar 8%, The Zora mencapai 7% dan Hiera sebesar 4%.

Di samping itu, Grand Wisata Bekasi dan Kota Wisata Cibubur masing-masing berkontribusi sebesar 13% dan 5% terhadap total prapenjualan 2024.

Hermawan menyatakan dengan peluncuran produk baru yang tepat sasaran dan dukungan insentif pemerintah untuk sektor properti secara berkelanjutan, BSDE optimistis dapat mencapai target prapenjualan sebesar Rp9,5 triliun pada 2024.

Bisnis.com, DENPASAR – Developer atau pengembang perumahan di Bali menanti realisasi janji pemerintahan Prabowo Subianto mengurangi item pajak perumahan khususnya rumah subsidi atau FLPP.

Ketua DPD REI Provinsi Bali, Anak Agung Ngurah Made Setiawan menjelaskan salah satu pajak yang diharapkan dihapus oleh pengembang yakni pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang ditanggung oleh developer rumah subsidi. Jika pajak BPHTB sebesar 5% bisa dihapuskan akan memberi angin segar bagi developer rumah subsidi karena tidak lagi menanggung beban BPTHB.

“Ini sedang diusulkan ke pemerintah agar BPHTB bisa dihapuskan, karena BPHTB untuk rumah subsidi selama ini ditanggung oleh pengembang, bukan konsumen, jadi kalau bisa dihapus tentu kami selaku pengembang bergembira, dan teman – teman kami yang membangun rumah subsidi akan semakin bersemangat,” jelas Ajik Setiawan kepada Bisnis dikutip, Senin (28/10/2024).

Pengurangan item pajak perumahan subsidi juga menurut Ajik Setiawan akan membantu pemerintah mempercepat realisasi 3 juta rumah per tahun seperti yang ditargetkan oleh pemerintah baru. Apalagi Bali menargetkan realisasi 1.000 unit rumah subsidi per tahun, pada 2023 saja kuota rumah subsidi di Bali 1.800 unit, dengan rumah yang terbantun lebih dari 1.000 unit. Realisasi rumah subsidi sementara terhenti karena habisnya kuota subsidi dari pemerintah dan pengembang hingga saat ini masih menanti kuota baru.

Ajik Setiawan juga menyebut penghapusan BPHTB menurut REI walaupun diharapkan semua pengembang tidak mudah, karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan, seperti dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena ada satu Provinsi yang 70% PAD nya berasal dari pajak BPHTB, jika dihapuskan akan berdampak ke anjloknya kas daerah.

“Ini yang perlu dicarikan titik tengah, di satu sisi memang kami sebagai pengembang membutuhkan keringanan, akan tetapi masih ada daerah yang bergantung ke pajak BPHTB,” ujar Ajik Setiawan.

Sebagai informasi, Pemerintah Prabowo Subianto melalui Adiknya yang juga Ketua Satgas Perumahan Prabowo - Gibran merekomendasikan akan dihapuskannya Pajak Pertambahan Nilai (PPn) perumahan subsidi sebesar sebesar 16% untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin mudah memiliki rumah, dan mengejar target 12,7 juta rumah dalam lima tahun kedepan. Jika ditambah dengan usulan insentif pajak BPHTB maka akan ada dua item pajak yang akan dihapuskan untuk rumah subsidi.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN Karya PTPP membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp77,45 miliar sepanjang kuartal III/2024. Capaian itu turun 57% dari periode sama tahun lalu yang meraih Rp180,12 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian akhir September 2024, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan entitas anak sejatinya meraih pendapatan usaha sebesar Rp14 triliun atau tumbuh 14,54% secara tahunan.

Pendapatan usaha perseroan ditopang oleh segmen jasa konstruksi yang berkontribusi Rp11,69 triliun, EPC sebesar Rp1,33 triliun, serta properti dan realti meraih Rp503,6 miliar sepanjang 9 bulan pertama tahun ini.

Namun, seiring dengan kenaikan pendapatan usaha, beban pokok yang dipikul PTPP turut meningkat sebesar 17,55% year on year (YoY) atau dari posisi Rp10,5 triliun pada kuartal III/2023 menjadi Rp12,34 triliun.

Hal tersebut membuat perseroan mencetak laba kotor sebesar Rp1,65 triliun sepanjang Januari – September 2024, terkoreksi 3,79% dari tahun sebelumnya Rp1,71 triliun.

Laba kotor PTPP kemudian tergerus oleh sejumlah beban, antara lain beban keuangan yang membengkak 37,16% YoY menjadi Rp1,08 triliun dan beban usaha tembus Rp594,29 miliar atau naik 6,33% dari tahun lalu.

Alhasil, perusahaan mengakumulasikan laba sebelum pajak sebesar Rp100,52 miliar atau turun 55,16% YoY. Lalu, setelah dikurangi beban pajak penghasilan, PTPP meraih laba tahun berjalan Rp77,45 miliar pada kuartal III/2024.

Dari sisi neraca keuangan, PTPP membukukan total aset Rp57,91 triliun hingga akhir September 2024 atau naik 2,45% year to date (YtD). Liabilitas juga naik 3,20% YtD menjadi Rp42,7 triliun, sedangkan ekuitas tumbuh 0,42% YtD ke Rp15,2 triliun.

Arus kas setara kas perseroan pada akhir periode September 2024 mencapai Rp3,06 triliun, tumbuh 3,84% secara tahunan dari posisi sebelumnya Rp2,95 triliun.

PROGRAM QUICK WIN

Dalam perkembangan lain, manajemen PTPP siap membidik perolehan nilai kontrak baru dari program quick win 2025 yang diusung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program quick win merupakan langkah inisiatif yang dinilai mudah dan cepat dicapai dalam waktu satu tahun. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, total alokasi dana program ini mencapai Rp121 triliun.

Anggaran itu nantinya mengalir ke tujuh program prioritas Prabowo-Gibran, yang dua antaranya mencakup sektor infrastruktur, yakni pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah senilai Rp1,8 triliun dan renovasi sekolah Rp20 triliun.

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo mengatakan perseroan memiliki pengalaman dalam pengerjaan proyek rumah sakit pemerintah atau swasta, baik dengan standar nasional maupun internasional.

“Pengalaman-pengalaman tersebut menjadi salah satu daya saing PTPP dalam mendapatkan serta mengerjakan proyek serupa ke depannya,” ujar Joko saat dihubungi Bisnis baru-baru ini.

Portofolio PTPP dalam proyek rumah sakit, antara lain RS Ben Mboi Kupang, RS UPT Vertikal Makassar, RS Dharmais Jakarta, dan RS Hasan Sadikin di Jawa Barat.

Joko menyatakan bahwa saat ini emiten BUMN Karya tersebut juga sedang menggarap proyek rumah sakit, seperti Bali International Hospital, RS MERR Surabaya, RS Adhyaksa Mojokerto, dan RS Pusat Otak Nasional (PON).

“Mengingat pembangunan RS menjadi salah satu program quick win 2025, tentunya proyek rumah sakit menjadi salah satu captive market PTPP,” pungkasnya.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.