Bisnis.com, JAKARTA — Survei terbaru dari Inventure menunjukkan bahwa kelas menengah memangkas pengeluaran untuk produk skincare premium hingga menunda beli dan renovasi rumah. Kendati demikian, pakar melihat bisnis konstruksi hingga kecantikan masih akan tetap tumbuh pada tahun depan.

Survei Investure bertajuk Indonesia Industry Outlook 2025 mengungkapkan, 49% kelas menengah mengaku alami penurunan daya beli. Akhirnya, kelas menengah harus memangkas anggaran ke sejumlah pos pengeluaran.

Survei menunjukkan, empat pos pengeluaran yang paling banyak dipangkas kelas menengah adalah produk skincare premium (SK-II, Laneige, dll), renovasi rumah dan membeli furniture baru, pembelian barang mewah dan elektronik (perhiasan, gadget, TV, dll), pengeluaran untuk membership atau langganan (gym, Netflix, Spotify, dll).

Kendati demikian Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Jahen Fachrul Rezki meyakini penurunan daya beli kelas menengah tersebut hanya menjadi satu faktor. Menurutnya banyak faktor lain yang akan menentukan nasib bisnis yang direm pembeliannya oleh kelas menengah tersebut.

"Contoh kayak infrastruktur, enggak hanya dipengaruhi oleh kelas menengah, tapi juga oleh suku bunga, dan sekarang kita mungkin melihat kecenderungan negara-negara di dunia akan mulai menurunkan suku bunganya. Harapannya apa? Akan semakin membuat sektor konstruksi tumbuh," kata Jahen dalam Indonesia Industry Outlook 2025 Conference di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Dia menilai, meski kelas menengah menunda beli atau renovasi rumah namun kebijakan yang meringankan pembiayaan seperti penurunan suku bunga akan bisa memberi dampak positif ke bisnis konstruksi.

Begitu juga dengan bisnis kecantikan seperti skincare alias perawatan kulit. Meski terjadi penurunan daya beli skincare premium namun survei Investure juga menunjukkan kelas menengah tidak terlalu menyetop pembelian skincare dasar.

"Kosmetik ini saya rasa enggak akan terlalu banyak mengalami perubahan karena nature dari consumer kita sudah mulai sangat well advanced. Jadi orang sudah mulai care dengan isu kosmetik, terjadi shifting konsumernya," ujar Jahen.

Dia juga meyakini bisnis barang mewah dan elektronik tetap akan berkembang pada tahun depan terutama terkait pembelian gadget. Alasannya, perilaku konsumen sudah berubah: tekanan sosial buat masyarakat ingin membeli produk gawai terbaru.

"Jadi ini harapannya bisa align [sejalan] dengan keinginan bahwa consumer boom-nya [ledakan konsumen] akan tumbuh," ungkap Jahen.

Pernyataan senada disampaikan oleh Retail & Consumer Strategist Yongky Susilo. Dia meyakini bisnis konstruksi, skincare, dan gawai masih akan tumbuh pada tahun depan.

Terkait konstruksi, Yongky menjelaskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun 30 juta rumah beri dampak positif. Untuk skincare, dia menjelaskan bahwa datanya menunjukkan bisnis tersebut rata-rata keutungan kotornya masih 30%.

"Gadget, handphone masih bagus. Apalagi yang kelas menengah ke atas handphonenya. Ya, kemarin saya udah round table dengan retail gadget, masih bagus. Orang ngikutin gaya terus," lanjut Yongky pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, INDRAMAYU- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Indramayu melakukan pembagian luas tanam per daerah irigasi guna mengoptimalkan produktivitas pertanian.

Kepala DPUPR Kabupaten Indramayu, Asep Abdul Mukti, mengatakan target luas tanam di Kabupaten Indramayu pada musim tanam pertama ini mencapai 107.906 hektare.

"Dengan pembagian luas tanam yang telah ditetapkan ini, kami berharap produktivitas pertanian di Kabupaten Indramayu dapat optimal, terutama di tengah musim tanam Rendeng yang tengah berlangsung," ungkap Asep pada Rabu, 16 Oktober 2024.

Adapun rinciannya meliputi, daerah Rentang yang memiliki luas tanam sebesar 66.097 hektare (ha), Cipanas I seluas 3.022 ha, Cipanas II dengan luas 3.265 ha, serta Cipondoh dengan 698 ha.

Selanjutnya, Cibelerang seluas 325 ha, Situ Bolang seluas 365 ha, Lebiah seluas 217 ha, Sumbermas seluas 381 ha, Niwo seluas 173 ha, dan Sangkep yang mencakup 98 ha.

Sebaran sawah tersebut berada di daerah irigasi yang dikelola oleh DPUPR. Selain itu ada pula pembagian luas tanam pada daerah irigasi yang dikelola oleh Perusahaan Jasa Tirta (PJT) II Seksi Patrol.

Wilayah tersebut mencakup Cipunegara dengan luas 24.210 ha, Cipancuh dengan 6.314 ha, Cipapan dengan luas 240 ha, serta Pedati dengan 1.496 ha. Selain itu, ada juga Lalanang yang mencakup 597 ha dan Legeh yang memiliki luas tanam sebesar 408 ha.

Menurut Asep, pembagian luas lahan ini dilakukan guna memastikan setiap daerah irigasi mendapatkan alokasi air yang tepat, serta untuk meminimalisir risiko kekurangan air bagi tanaman, terutama pada musim hujan yang diprediksi akan segera datang.

DPUPR bersama dengan instansi terkait juga akan terus memantau kondisi lahan dan aliran air untuk menjaga keberlanjutan pertanian di wilayah tersebut.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mendukung sektor pertanian yang merupakan salah satu pilar utama perekonomian daerah.

Dengan optimalisasi sistem irigasi dan manajemen lahan yang lebih baik, diharapkan para petani di wilayah tersebut dapat memanfaatkan musim tanam ini dengan maksimal dan menghasilkan produksi yang melimpah.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penerimaan Negara alias BPN diyakini masih menjadi satu dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat janji Prabowo yang akan dibentuk, namun tidak dalam waktu dekat.

Nama Anggito Abimanyu sebelumnya digandang-gadang bakal menjadi kepala BPN. Nyatanya, kini dengan tertundanya BPN, Anggito tetap mendapat tanggung jawab berupa mengurus penerimaan negara, namun melalui jabatan wakil menteri keuangan (wamenkeu).

Tidak sendiri, dirinya tergabung dalam trio wamenkeu bersama Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono.

Direktur Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam belum melihat adanya pembatalan pembentukan BPN dalam jangka panjang.

Dalam jangka pendek, tak mungkin pembentukakn BPN dalam satu dua hari rampung, terutama terkait dengan nomenklatur dan undang-undang terkait.

“Kalau seandainya [BPN] langsung dibentuk, atas dasar apa? Masa baru diangkat jadi presiden, langsung mengeluarkan Perppu, kan nggak mungkin,” tuturnya kepada Bisnis, dikutip Rabu (23/10/2024).

Piter justru melihat peluang yang masih besar, terlebih masuknya Anggito dalam struktur pejabat Kemenkeu saat ini.

Pandangannya, Prabowo menempatkan Anggito sebagai jalan keluar sementara, saat tertundanya pembentukan BPN. Hal yang mungkin terjadi, dengan tiga wamen itu akan menyebabkan terjadi pengaturan pendistribusian tugas yang lebih baik.

“Sekaligus bisa menugaskan kepada Pak Anggito untuk mempersiapkan badan penerimaan negara sekaligus dalam rangka Pak Anggito mempersiapkan pembentukan badannya,” dugaan Piter.

Dirinya menyampaikan dengan dugaan ini, Anggito kemungkinan akan menangani tiga urusan, yakni Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Ini memberikan arah bahwa walaupun nanti badan itu terbentuk, masih sangat mungkin badan itu nanti tetap akan ada di bawah menteri keuangan. Itu akan sangat mirip dengan badan penerimaan yang ada di Amerika,” jelasnya.

Pada hari-hari pemanggilan calon menteri ke Kertanegara oleh Prabowo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi pertanyaan wartawan mengenai rencana pembentukan BPN. Namun, dia menyatakan tidak ada rencana itu dan Kemenkeu tetap satu.

"Enggak, enggak ada ... [Kemenkeu] masih satu," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo-Gibran Anggawira menjelaskan rencana pemisahan tersebut memang sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Bahkan dirinya mengaku bahwa muncul kekhawatiran dengan pembukaan BPN dalam jangka pendek, akan terganggu penerimaan negara sementara belanja membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Angga menjelaskan bahwa pernyataan Sri Mulyani terkait batalnya pembentukan BPN hanya sekadar menggambar kondisi saat ini. Ke depan, masih terbuka peluang pembentukan BPN.

Berharap Tax Ratio Naik dari Pembentukan BPN

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan menyebutkan bahwa pembentukan merupakan jalan keluar untuk membiayai program-program Prabowo.

Di mana tujuh Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo-Gibran memerlukan belanja yang besar dan harus datang dari PHTC kedelapan, yakni pembentukan BPN.

“Diharapkan, anggaran tersebut datang dari program 8, yaitu BPN yang akan meningkatkan tax ratio jadi 23%. Persoalannya, program pembentukan BPN ini is dead now dengan dipilihnya Sri Mulyani kembali jadi menkeu,” ungkapnya dalam Diskusi Publik Indef: Ekonomi Politik Kabinet Prabowo Gibran, Selasa (22/10/2024).

Sementara Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo sebelumnya menyampaikan bahwa pembentukan BPN dapat menjadi solusi untuk mengerek penerimaan negara.

Pasalnya, saat ini hampir 50% APBN digunakan untuk membayar utang. Drajad menyampaikan belanja yang dialokasikan senilai Rp3.621,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, masih kurang untuk membiayai tahun pertama Prabowo-Gibran.

Di sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban pembayaran utang jatuh tempo dan bunga utang mencapai Rp1.353 triliun atau setara sekitar 45% dari total pendapatan pada tahun depan yang direncanakan senilai Rp3.005,1 triliun.

"Di mana ruang fiskalnya? Nah, jawabannya memang kita melalui BPN," ujarnya dalam Katadata: Indonesia Future Policy Dialogue di Le Meridien, Jakarta pada Rabu (9/10/2024).

Meski demikian, saat ini pemerintah teknis terkait, irit bicara mengenai BPN dan tidak memberikan jawaban detail terkait rencana tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat adanya penurunan simpanan pada empat tiering nominal secara bulanan atau month to month (mtm). Penurunan terjadi pada tiering simpanan di bawah Rp100 juta, Rp100 juta hingga Rp200 juta, Rp200 juta hingga Rp500 juta, serta Rp500 juta hingga Rp1 miliar.

Berdasarkan data Distribusi Simpanan LPS untuk periode September 2024, simpanan di bawah Rp100 juta tercatat sebesar Rp1.058,31 triliun, setara 12,1% dari total simpanan nasional yang mencapai Rp8.767,18 triliun. Secara bulanan, tiering ini mengalami penurunan 0,3% dibandingkan bulan sebelumnya.

Bahkan, sepanjang tahun berjalan atau year to date (ytd), pertumbuhan kelompok ini hanya 0,5%, yang merupakan laju terendah dibanding kelompok simpanan lainnya. Namun, secara tahunan, simpanan di bawah Rp100 juta mencatat perbaikan pertumbuhan yakni 5,3% yoy.

Penurunan serupa juga terjadi pada kelompok simpanan dengan nominal Rp100 juta hingga Rp200 juta, yang susut 0,2% secara bulanan. Meskipun demikian, kelompok ini tumbuh 2,2% secara ytd dan naik 5,4% yoy.

Kelompok simpanan dengan nominal Rp200 juta hingga Rp500 juta dan Rp500 juta hingga Rp1 miliar masing-masing juga mengalami penurunan sebesar 0,1% secara bulanan.

Namun, secara ytd, simpanan Rp200 juta–Rp500 juta tumbuh 3% dan naik 5% secara yoy. Sementara itu, simpanan Rp500 juta–Rp1 miliar mencatat pertumbuhan 2,8% ytd dan 6,4% secara tahunan.

Di sisi lain, simpanan dengan nominal Rp1 miliar hingga Rp2 miliar masih menunjukkan pertumbuhan positif, di mana tumbuh 0,3% secara bulanan dan 3,6% secara ytd. Secara tahunan, simpanan di kelompok ini tumbuh 4,3% yoy.

Simpanan bernilai Rp2 miliar hingga Rp5 miliar juga masih tumbuh 0,5% secara bulanan, dengan pertumbuhan ytd sebesar 2,2%, dan secara tahunan meningkat 4% yoy.

Simpanan nasabah dengan nilai di atas Rp5 miliar yang umumnya didominasi oleh korporasi pun masih menjadi kelompok simpanan terbesar dengan total mencapai Rp4.699,44 triliun, atau 53,6% dari total simpanan nasional.

Kelompok ini mencatat pertumbuhan tertinggi dibanding tiering lainnya, dengan kenaikan 1,5% secara bulanan, 3,7% secara ytd, dan 8,5% secara tahunan.

Menanggapi adanya penurunan di sejumlah kelompok simpanan, Head of Research LPPI Trioksa Siahaan mengatakan daya beli yang melemah nyatanya berimbas pada keputusan masyarakat untuk menarik dana dari tabungannya demi membiayai kebutuhan hidup mereka.

“Kondisi ini juga dapat terjadi untuk kelas menengah atau biasa kita kenal dengan middle income trap. Kelompok simpanan sampai dengan Rp1 miliar masih bisa tergolong [nasabah] individu,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (23/10/2024).

Sebelumnya, Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef Abdul Manap Pulungan pun turut menyatakan terbatasnya pertumbuhan pada kelompok simpanan di bawah Rp100 juta menggambarkan adanya pelemahan daya belanja masyarakat.

“Kita kan sebenarnya termasuk di situ. Kita ini kan belum tentu punya pendapatan Rp100 juta, tabungan Rp200 juta di rekening kan? Artinya, ini menggambarkan bahwa kelas menengah bawah itu memang sangat tertekan dengan kondisi saat ini,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurutnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan juga turut memengaruhi penurunan pendapatan masyarakat.

“Misalnya, PHK banyak tuh ada pabrik-pabrik garmen terus tekstil yang tutup. Di situlah orang-orang menengah bawah ini yang bekerja untuk mencari pendapatan gitu,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyatakan bahwa Prabowo akan melakukan evaluasi terhadap menteri dan wakil menteri setiap enam bulan.

Hal tersebut disampaikan Hashim untuk merespons sejumlah komentar yang diterimanya terkait kabinet gemuk di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sebagaimana diketahui, Prabowo melantik 48 menteri dan 56 wakil menteri di Kabinet Merah Putih untuk periode 2024–2029.

Untuk itu, Hashim menjelaskan bahwa Prabowo akan melakukan evaluasi setiap enam bulan, paling lambat April 2025 mendatang.

“Dan saya sudah dengar bahwa setelah 6 bulan, bulan Maret tahun depan bulan April tahun depan setiap menteri dan wakil menteri akan dievaluasi,” kata Hashim di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Hashim menyampaikan bahwa evaluasi itu akan dilakukan jika terbukti para pembantu Prabowo melakukan penyelewengan, termasuk korupsi atau tidak bekerja secara efisien.

“Jadi dalam 6 bulan pertama, maaf, kurang efisien, korup, atau kurang berdaya, lelah, atau kurang tenaga akan dievaluasi dan dia [Prabowo] orangnya tegas,” ujarnya.

Berikut adalah daftar lengkap 48 Kementerian Kabinet Merah Putih:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. ⁠Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
3. ⁠Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. ⁠Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. ⁠Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
6. ⁠Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7. ⁠Kementerian Koordinator Bidang Pangan
8. ⁠Kementerian Sekretariat Negara
9. ⁠Kementerian Dalam Negeri
10. ⁠Kementerian Luar Negeri
11. Kementerian Pertahanan
12. ⁠Kementerian Agama
13. ⁠Kementerian Hukum
14. ⁠Kementerian Hak Asasi Manusia
15. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
16. ⁠Kementerian Keuangan
17. ⁠Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
18. ⁠Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
19. ⁠Kementerian Kebudayaan
20. ⁠Kementerian Kesehatan
21. ⁠Kementerian Sosial
22. ⁠Kementerian Ketenagakerjaan
23. ⁠Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
24. ⁠Kementerian Perindustrian
25. ⁠Kementerian Perdagangan
26. ⁠Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
27. ⁠Kementerian Pekerjaan Umum
28. ⁠Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
29. ⁠Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
30. ⁠Kementerian Transmigrasi
31. ⁠Kementerian Perhubungan
32. ⁠Kementerian Komunikasi dan Digital
33. ⁠Kementerian Pertanian
34. ⁠Kementerian Kehutanan
35. Kementerian Kelautan dan Perikanan
36. ⁠Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
37. ⁠Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
38. ⁠Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
39. ⁠Kementerian Badan Usaha Milik Negara
40. ⁠Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
41. ⁠Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
42. ⁠Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
43. ⁠Kementerian Koperasi
44. ⁠Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
45. ⁠Kementerian Pariwisata
46. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
47. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
48. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Bisnis.com, DENPASAR — Emiten telekomunikasi Indosat Ooredoo Hutchison (ISAT) melalui brand Indosat HiFi, meluncurkan HiFi Air, sebuah layanan internet rumah nirkabel berkecepatan tinggi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Bali dan Nusa Tenggara.

HiFi Air menargetkan pasar keluarga dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tanpa memerlukan instalasi kabel yang rumit atau biaya besar. Layanan ini ditujukan untuk menjawab kebutuhan akan internet yang hemat dan cepat di daerah yang belum terjangkau jaringan kabel atau fiber optik.

HiFi Air memanfaatkan teknologi Fixed Wireless Access (FWA), yang memungkinkan pengguna terhubung langsung ke internet tanpa perlu kabel fisik. Pengguna dapat mengaktifkan modem WiFi sendiri, tanpa bantuan teknisi dan tanpa biaya instalasi tambahan. Layanan ini didukung oleh jaringan 4.5G+ dari Indosat, yang telah menjangkau lebih dari 13 juta penduduk di lebih dari 40 kota dan kabupaten di Bali dan Nusa Tenggara. Dengan lebih dari 2.700 site 4G yang tersebar di 364 kecamatan, HiFi Air memungkinkan masyarakat di kota-kota sekunder seperti Singaraja, Tabanan, Lombok Tengah, Atambua, Soe, dan Maumere untuk menikmati internet berkualitas.

EVP Head of Circle Java Indosat, Fahd Yudhanegoro, menjelaskan peluncuran HiFi Air di Bali dan Nusa Tenggara Barat merupakan bagian dari komitmen Indosat untuk memperluas akses digital ke seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses internet.

HiFi Air hadir dengan skema prabayar yang fleksibel, di mana pengguna hanya membayar sesuai kebutuhan, tanpa biaya instalasi atau langganan bulanan. Langkah ini sejalan dengan misi Indosat dalam menyediakan layanan digital kelas dunia, serta menghubungkan dan memberdayakan masyarakat indonesia.

HiFi Air menghadirkan akses internet berkualitas langsung ke rumah-rumah dan UKM di Bali dan Nusa Tenggara, tanpa perlu bergantung pada jaringan kabel. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa masyarakat di wilayah ini dapat menikmati konektivitas cepat, andal, dan efisien, sehingga mereka bisa lebih produktif, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

"Langkah ini juga mendukung misi kami untuk menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia, dengan menyediakan akses digital yang lebih mudah dijangkau, terutama di daerah-daerah yang belum sepenuhnya terlayani." Jelas Fahd dikutip dari siaran pers, Rabu (22/10/2024).

Untuk mendukung layanan HiFi Air di Bali dan Nusa Tenggara, Indosat bekerja sama dengan Huawei menghadirkan bundling modem WiFi. Modem ini juga bisa menghubungkan hingga 128 perangkat secara bersamaan, cocok untuk keluarga besar atau UKM yang membutuhkan koneksi internet kuat dan stabil.

Bisnis.com,JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial dalam gelaran debat kedua Pilkada Jakarta di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, pada Minggu (27/10/2024).

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jakarta Astri Megatari mengatakan bahwa terdapat enam sub tema di dalam debat tersebut.

“Yang pertama adalah mengenai infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, lalu pendidikan dan kesehatan, kemudian penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, kemudian pariwisata dan ekonomi kreatif, serta inflasi bahan pokok,” terang Astri kepada wartawan di Gedung KPU Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Nantinya, seperti pada debat pertama, masing-masing paslon diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang diundi oleh para panelis.

Terdapat juga wacana untuk menghadirkan unsur masyarakat dalam penyusunan pertanyaan.

“Jadi nanti mungkin ada komunitas yang akan kami undang untuk menyusun pertanyaan, sehingga nanti bisa ketemu dengan panelis dan panelis tersebut dari apa yang disampaikan oleh para perwakilan masyarakat tersebut dapat kira-kira menyusun pertanyaan yang akan diajukan kepada para paslon,” tutur Astri.

Namun, wacana tersebut masih dalam proses finalisasi sehingga masih perlu dipastikan apakah nanti akan menggunakan format tersebut atau tidak.

“Dikarenakan memang waktunya juga sempit ya, kami untuk mencari kelompok masyarakat yang kira-kira representatif itu juga tentunya akan memakan waktu,” terangnya.

Adapun, untuk nama-nama panelis dan moderator akan diumumkan. Pihaknya juga masih berada dalam tahap penyusunan SK terkait nama panelis, dan untuk penentuan nama moderator masih dalam finalisasi.

Untuk lokasi, Astri mengungkapkan pemilihan lokasi di Ecovention Center karena berdasarkan usulan dari rekan-rekan konsorsium TV penyelenggara debat.

“Jadi beberapa tempat memang sudah disurvey dan yang tersedia di tanggal tersebut ada beberapa, sehingga kami kemudian dengan beberapa pertimbangan memutuskan untuk memilih lokasi yang di Ecovention Ancol,” jelas Astri.

Astri juga mengungkapkan bahwa terdapat empat penyelenggara untuk debat kedua kali ini.

“Untuk debat kedua, TV penyelenggaranya ada 4. Ada CNN Indonesia, kemudian Kompas TV, BTV, dan TVRI,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk. alias BCA (BBCA) beserta entitas anak membukukan laba senilai Rp41,1 triliun pada kuartal III/2024. Nilai tersebut naik 12,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY).

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menjelaskan bahwa pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi pembiayaan berkualitas, serta peningkatan volume transaksi dan pendanaan. Selain itu, pertumbuhan kredit BCA juga berada di atas rerata industri.

“BCA dan entitas anak membukukan peningkatan total kredit sebesar 14,5% secara tahunan menjadi Rp877 triliun per September 2024,” katanya dalam konferensi pers Paparan Kinerja BCA Kuartal IIII/2024 secara virtual, Rabu (23/10/2024).

Menurutnya, peningkatan kredit hingga bulan kesembilan tahun ini menjadi komitmen BCA dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Sejauh ini, pihaknya juga melihat angka permintaan kredit konsumer yang terbilang baik. Total portofolio kredit konsumer BCA naik 13,1% YoY ke level Rp216,5 triliun, didorong Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tumbuh 10,7% ke angka Rp130,4 triliun dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) sebesar 17,9% menjadi Rp64,1 triliun.

“Outstanding pinjaman konsumer lainnya, mayoritas adalah kartu kredit, naik 15% YoY mencapai Rp21,9 triliun,” lanjutnya.

Sementara itu, segmen korporasi masih menjadi penopang utama penyaluran pembiayaan BCA hingga September 2024 dengan pertumbuhan 15,9% YoY ke angka Rp395,9 triliun. Kredit komersial naik 11,8% menjadi Rp135,3 triliun, sementara kredit UKM tumbuh 14,2% YoY hingga mencapai Rp120,1 triliun.

“Penyaluran kredit ke sektor berkelanjutan juga tumbuh 10,7% YoY menyentuh Rp214 triliun per September 2024, berkontribusi hingga 24,3% dari total portofolio pembiayaan,” sambungnya.

Menurut Jahja, pertumbuhan kredit yang solid juga diikuti dengan terjaganya kualitas pembiayaan perseroan. Rasio Loan at Risk (LAR) mencapai 6,1% per September 2024, ini membaik dari posisi setahun lalu di angka 7,9%. Sementara itu, rasio non-performing loan (NPL) berada di tingkat 2,1%.

“Di sisi pendanaan, total dana pihak ketiga atau DPK naik 3,4% YoY menyentuh Rp1.125 triliun. Dana giro dan tabungan atau CASA [current account saving account] berkontribusi sekitar 82% dari total DPK, tumbuh 5,2% mencapai Rp915 triliun,” tuturnya.

Tak hanya itu, Jahja menambahkan pertumbuhan beban atau expense BCA, terutama personal expense mengalami penurunan, dari yang biasanya double digit menjadi 7,9%.

"Kami berusaha tidak mengurangi karyawan, tetapi memanfaatkan yang ada. Karyawan yang pekerjaannya tergantikan oleh digitalisasi dan teknologi, kami usahakan untuk tetap dimanfaatkan sehingga ini menurunkan rektrutmen kami tahun ini," jelasnya.

Jahja pun memprediksi pertumbuhan karyawan pada tahun ini akan flat atau tidak banyak berubah. BCA juga berupaya mengendalikan biaya-biaya yang tidak perlu untuk mendongkrak kinerja laba pada kuartal III/2024.

Penambahan cadangan BCA pada tahun ini juga tidak terlalu besar sejalan dengan kualitas kredit yang membaik. "Coverage yang sudah kita bentuk, saya kira mendekati 200%. Kalau enggak salah, 193% coverage ratio-nya. Jadi, itu sudah sangat dan cukup memadai," kata Jahja.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta mengungkapkan bahwa terdapat tujuh panelis dalam gelaran debat kedua yang dihelat di Econvention Ancol, Jakarta Utara, pada Minggu (27/10/2024).

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jakarta Astri Megatari, mengungkapkan bahwa panelis untuk debat kedua akan berbeda dengan debat pertama. Namun, jumlahnya tetap sebanyak tujuh panelis.

"Panelis ini ada akademisi, ada juga pakar yang tentunya harus relevan dengan tema di debat kedua tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial," terang Astri di KPUD Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Adapun, pihaknya akan mengumumkan nama-nama panelis dalam waktu dekat. Pihaknya tengah melakukan finalisasi.

"Sekarang kami masih dalam tahap penyusunan SK untuk terkait nama panelis. Nanti begitu SK-nya sudah jadi, kami akan umumkan nama-nama panelis, tuturnya.

Sebelumnya, Astri mengungkapkan bahwa terdapat enak sub tema dalam debat kedua nanti.

“Yang pertama adalah mengenai infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, lalu pendidikan dan kesehatan, kemudian penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, kemudian pariwisata dan ekonomi kreatif, serta inflasi bahan pokok,” terang Astri.

Nantinya, seperti pada debat pertama, masing-masing paslon diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang diundi oleh para panelis.

Terdapat juga wacana untuk menghadirkan unsur masyarakat dalam penyusunan pertanyaan.

“Jadi nanti mungkin ada komunitas yang akan kami undang untuk menyusun pertanyaan, sehingga nanti bisa ketemu dengan panelis dan panelis tersebut dari apa yang disampaikan oleh para perwakilan masyarakat tersebut dapat kira-kira menyusun pertanyaan yang akan diajukan kepada para paslon,” tutur Astri.

Namun, wacana tersebut masih dalam proses finalisasi sehingga masih perlu dipastikan apakah nanti akan menggunakan format tersebut atau tidak.

Bisnis.com, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah melakukan pembahasan dan menyepakati penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT 2025 untuk digunakan bersama.

Beberapa poin penting dalam penggunaannya tahun depan yaitu terkait dengan sosialisasi ketentuan di bidang cukai, serta mengencangkan penertiban dan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam program Gempur Rokok Ilegal.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mengatakan sosialisasi dan penertiban tersebut nantinya akan lebih menyasar rokok-rokok ilegal yang menggunakan cukai palsu, cukai asli tapi palsu, dan rokok tanpa cukai.

"Pembahasan sudah dilakukan terkait dengan rencana penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2025. DJBC mau melakukan sosialisasi dan pengawasan lebih ketat lagi, tentu dengan kerja sama Satpol PP," ungkapnya kepada wartawan, Rabu (23/10/2024).

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) Djaka Kusmartata mengungkapkan, pihaknya telah mengusulkan kegiatan-kegiatan yang bisa didukung dari penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk tahun 2025, sehingga pemanfaatannya nanti bisa lebih efektif dan efisien.

Akan ada banyak program yang dapat dilaksanakan sebagai bentuk sinergi dua instansi, di antaranya memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait mengenai ketentuan cukai. Kemudian penguatan dan peningkatan join operation hingga kerja bersama dalam rangka operasi Gempur Rokok Ilegal.

"Kita akan melakukan operasi pasar agar mengurangi peredaran rokok ilegal yang membahayakan masyarakat dan merugikan negara. Program ini penting supaya masyarakat bisa terdidik dan mampu teredukasi dengan baik untuk membedakan rokok yang legal mana yang ilegal," paparnya.

Seperti diketahui, Kanwil DJBC Sulbagsel sendiri sepanjang Januari - Agustus 2024 telah melakukan 1.421 penindakan atau sebanyak 10,57 juta batang rokok ilegal. Angka tersebut lebih banyak 78,1% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Perkiraan nilai barang dari total tersebut sebesar Rp15,12 miliar dengan potensi kerugian negara mencapai Rp10,38 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menaikkan biaya pembuatan paspor RI sesuai dengan aturan PP no.24 tahun 2024 tentang Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

Aturan tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 18 Oktober 2024.

Dalam aturan tersebut tertuang jika biaya pembuatan paspor kini berubah terutama untuk masa berlaku 10 tahun.

Perinciannya, untuk paspor biasa nonelektronik masa berlaku lima tahun Rp350.000 dan masa berlaku 10 tahun Rp650.000.

Sedangkan untuk paspor elektronik masa berlaku 5 tahun Rp650.000 dan masa berlaku 10 tahun Rp950.000.

Sementara itu, untuk pembuatan paspor percepatan dalam satu hari jadi ditetapkan masih Rp1 juta.

Perbesar

Sebelumnya, biaya pembuatan paspor ditetapkan Rp350.000 untuk paspor biasa dan Rp650.000 untuk paspor elektronik.

1 Paspor Biasa 48 Halaman Per Buku Rp 350.000,-

2 Paspor Biasa Elektronik 48 Halaman Per Buku Rp 650.000,-

3 Layanan Percepatan Paspor selesai pada hari yang sama Per Permohonan Rp 1.000.000,-

4 Biaya beban Penggantian Paspor 48 Halaman karena hilang Per PermohonanRp 1.000.000,-

5 Biaya Beban Penggantian paspor 48 Halaman karena Rusak Per Permohonan Rp 500.000,-

Dalam aturan tersebut juga memuat biaya pembuatan visa masuk Indonesia

1. Visa Kunjungan

a. Visa Kunjungan Paling Lama 7 Hari per orang Rp250.000,00
b. Visa Kunjungan Paling Iama 14 Hari per orang Rp35O.0OO,OO
c. Visa Kunjungan Paling lama 30 Hari per orang Rp50O.OOO,0O
d. Visa Kunjungan Paling Lama 60 Hari per orang Rp1.OO0.oOO,0O
e Visa Kunjungan Paling Lama 9O Hari per orang Rp1.500.000,00
f. Visa Kunjungan Paling Lama 180 Hari per orang Rp 2.OO0.O0O,0O

2. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan

a. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 60 Hari per orang Rp 1.5O0.OOO,0O
b. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling la.ma 90 Hari per orang Rp 2.OO0.OO0,OO
c. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 18O Hari per orang Rp 2.5O0.000,00

d. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama I Tahun per orang Rp 3.OO0.OOO,0O
e. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 2 Tahun per orang Rp 5.OOO.OOO,0O

Bisnis.com, BANDUNG--KPU Jabar mulai menggelar proses cetak surat suara untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024 yang ditargetkan selesai pada akhir Oktober 2024.

Fungsional Ahli Madya Tata Kelola Pemilu (TKP) KPU Jabar, Susila Hery Prabawa menuturkan estimasi cetak perharinya mencapai 4,5 juta surat suara.

"Proses cetak dimulai hari ini, awalnya jam 08.00 WIB, tapi mundur jadi jam 11.00 WIB. Target per harinya dicetak 4,5 juta surat suara untuk Pilgub Jabar," ujar Hery, Rabu (23/10/2024).

Sementara untuk distribusi surat suara Pilgub Jabar, target distribusi akan dilakukan pada tanggal 1 November 2024.

"Estimasi selesai cetak itu tanggal 30 Oktober 2024, dan pengiriman ditargetkan tanggal 1 November 2024 sudah sampai di KPU Kabupaten/Kota," jelasnya.

Untuk mencegah kerusakan surat suara, pihaknya akan melakukan pengecekan secara simultan setiap beberapa menit sekali.

"Perusahaan secara simultan melakukan pemeriksaan setiap beberapa menit sekali untuk memastikan surat suara yang dicetak sesuai dengan dummy yang telah di-ACC," katanya.

Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jabar, Hari Nazarudin mengatakan, proses produksi surat suara akan selesai pada akhir Oktober 2024 ini. Nantinya, surat suara tersebut akan langsung didistribusikan ke daerah.

"Kita sudah ada jadwal dan kemungkinan kita target pada tanggal 30 [Oktober] ini beres untuk proses cetak dan langsung didistribusikan," katanya.

Untuk diketahui, terdapat empat pasangan calon (paslon) yang akan bertarung pada Pilgub Jabar 2024.

Adapun keempat paslon tersebut adalah Acep Adang Ruhiyat-Gitalis Dwi Natarina, Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja, Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie dan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan.

KPU Jabar sendiri telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilgub Jabar 2024 sebanyak 35.925.960 orang, atau lebih banyak dari DPT Pemilu 2024.

Angka ini mengalami peningkatan 211.059 orang dari data pemilih pada Pemilu 2024, yang tercatat 35.714.901 orang.

Secara detail, surat suara pada Pilgub Jabar mencapai 36.824.109 dengan rincian 35.925.960 DPT, ditambah 2,5 persen dari jumlah DPT untuk cadangan, atau sekitar 898.149 surat suara.