JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan adanya penurunan tarif bea anti-dumping seluruh produk udang Indonesia yang masuk ke pasar Amerika Serikat (AS) menjadi 3,9 persen.

Diketahui, sebelumnya seluruh produk udang asal Indonesia dikenakan bea anti-dumping sebesar 6,3 persen saat masuk pasar AS.

Hal ini berdasarkan keputusan sementara terkait dengan penyidikan anti dumping dan counterveilingduties (CVD) pada tanggal 25 Maret 2024.

PIXABAY/SINTEC Ilustrasi udang, udang segar.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Erwin Dwiyana mengatakan, keputusan penurunan bea masuk tersebut berdasarkan hasil investigasi atas tuduhan CVD atau dugaan subsidi oleh pemerintah Indonesia kepada industri udang nasional.

Selain itu, Indonesia juga dituduh melakukan melakukan dumping kepada pelaku usaha eksportir udang di Indonesia.

Kedua tuduhan tersebut dilayangkan oleh petisioner American Shrimp Processors Association (ASPA) melalui petisi pada 25 Oktober 2023.

"Seiring berjalannya waktu, hasil dari investigasi kemudian proses kunjungan di lapangan dan sebagainya oleh United States Department of Commerce (USDOC) itu sudah dilakukan. (Hasilnya) Pertama adalah untuk CVD, tuduhan subsidi kita de minimis, artinya kita tidak dikenakan tuduhan melakukan subsidi, artinya pemerintah tidak melakukan subsidi," jelas Erwin dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Senin (28/10/2024).

"Kemudian yang kedua, dari hasil preliminary yang bulan Maret, kita mendapatkan perhitungan kepada dua mandatory respondent, dua perusahaan udang, atau eksportir udang, yang pertama hasilnya nol persen Yang kedua 6,3 persen. Dan secara keseluruhan selain pelaku usaha atau eksportir yang nol persen itu dikenai margin dumping atau tarif sementara untuk masuk ke AS itu 6,3 persen," lanjutnya.

PIXABAY/JAEWAN_CHOI Ilustrasi udang, udang segar.

Kemudian pada 23 Oktober atau 22 Oktober 2024 lalu, USDOC sudah menerbitkan kembali final determination terhadap investigasi mereka terhadap tuduhan CVD yang diduga dilakukan Indonesia, beserta tuduhan anti-dumping.

Hasilnya, pemerintah Indonesia tetap dinyatakan de minimis atau tidak dituduh melakukan subsidi terhadap industri udang nasional.

"Sehingga kita tidak dikenai tarif untuk CVD-nya. Menjadi nol persen. Sementara untuk anti-dumping kita turun dari 6,3 persen menjadi 3,9 persen," tegas Erwin.

Menurutnya, hasil ini merupakan sinergi antara pemerintah dengan Asosiasi Pengusaha Pengolahan Dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) serta KBRI Washington DC.

Sebab seluruh pihak ikut melakukan proses dengar pendapat bersama dengan USDOC.

Meski begitu, pemerintah RI saat ini masih menghadapi satu persoalan lain yakni dampak ekonomi dari anti-dumping ekspor udang ke AS terhadap perekonomian domestik negeri Paman Sam itu.

Saat ini, pemerintah RI sedang melakukan proses dengar pendapat bersama United States Irnational Trade Commission (USITC) terkait hal itu.

Nantinya, pengumuman final akan disampaikan oleh USITC pada 5 Desember 2024.

KOMPAS.com - PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI), salah satu pengembang properti di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Jakarta Utara, memasang target baru untuk pra-penjualan tahun 2024.

Dikutip dari laman Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (28/10/2024), emiten properti yang dipimpin taipan Sugianto Kusuma alias Aguan ini meninjau ulang potensi kinerja sampai akhir tahun 2024.

Kini, PANI mematok target baru untuk pra-penjualan, dari sebelumnya awal tahun sebesar Rp 5,5 triliun menjadi Rp 6 triliun, atau melonjak 9 persen dari target awal tahun.

"Sepanjang tahun 2024 ini, kami melihat pertumbuhan yang sangat menjanjikan di PIK2," ucap Direktur PANI, Aguan.

Pasca revisi target menjadi Rp 6 triliun, PANI mencatat contractual sales dari Januari-September 2024 sudah tercapai 78 persen dari target tahun 2024 ini, yakni Rp 4,7 triliun.

Pencapaian ini menorehkan pertumbuhan sebesar 168 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Segmen kavling komersial mencatatkan pra-penjualan sebesar Rp 2 triliun yang menunjukkan peningkatan sebesar 199 persen YoY dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.

Segmen lainnya juga mencatatkan angka yang positif. Segmen residensial dengan pra-penjualan mencapai Rp 1,7 triliun mencatatkan peningkatan sebesar 479 persen YoY.

Terakhir, segmen produk komersial sampai kuartal III tahun 2024 ini mencatatkan pra-penjualan sebesar Rp 1 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan 28 persen YoY dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot salah satu direktur di Kementerian Pertanian (Kementan) karena menerima fee proyek senilai Rp 700 juta.

“Yang terkonfirmasi, yang disampaikan dalam laporan langsung ke saya, Rp 700-an juta, yang diakui Rp 500 juta. Tetapi kami minta Irjen (Kementan) bekerja profesional,” kata Amran saat konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

Direktur yang dicopot merupakan eselon II Kementan. Pencopotan ditandatangani Amran pada hari ini, Senin.

Namun, Amran enggan merinci dari direktorat mana direktur yang dicopot tersebut. Mentan juga tidak menyebut terkait jenis proyek tersebut.

“(Direktoratnya) ada di belakang saya,” ujar Amran.

Amran mengatakan bahwa yang bersangkutan mengaku melakukan pelanggaran dengan menerima fee.

“Yang bersangkutan bahwa mengaku tidak minta fee, tapi diberikan,” ucap Amran.

Amran menyebutkan, pencopotan itu bermula dari informasi awak media. Ia mengatakan, laporan yang masuk lebih kurang ada 100 laporan.

“Tapi yang bisa dibuktikan ada dua, tiga, sampai empat. Kami tindaklanjuti, hari ini,” ujar Amran.

Terkait kasus tersebut, Irjen Kementan juga sedang memeriksa tiga pejabat lain di lingkungan Kementan.

Sebelumnya, Mentan Amran juga mencopot seorang Direktur di Kementerian Pertanian berinisial IM karena ketahuan bermain mata dengan calo atau broker dalam kasus pengadaan barang dan jasa.

Pencopotan dilakukan Amran pada Selasa (10/9/2024) pagi, setelah dirinya mendapatkan laporan pada Selasa dini hari.

IM dicopot karena bermain mata dengan calo atau broker terkait setoran awal 15-20 persen dari nilai kontrak dalam pengadaan di Kementan.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang merupakan subholding upstream Pertamina mendorong terciptanya inovasi melalui Forum Presentasi Continuous Improvement Program (CIP).

VP Human Capital PHE, Dewi Kurnia Salwa menyampaikan, CIP Subholding Upstream Pertamina tidak hanya membawa karya perbaikan, tetapi membawa nama baik perusahaan, maupun nama baik bangsa dan negara.

"Seluruh keterlibatan dan kesuksesan program CIP membuktikan komitmen kita bersama serta dukungan dari manajemen untuk menjadi bagian dari implementasi AKHLAK value yaitu kompeten, adaptif dan kolaboratif," kata Dewi dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Dengan mengedepankan aspek safety, PHE juga mencatatkan 80.472.121 jam selamat hingga trimester I 2024.

Forum Presentasi Continuous Improvement Program (CIP) Kantor Pusat Subholding Upstream yang digelar pekan lalu mengambil tema Advancing Excellence Through Innovation for Sustainable Growth.

Direktur SDM & Penunjang Bisnis PHE, Whisnu Bahriansyah menyampaikan, CIP merupakan bagian dari program perusahaan dalam memanage ide dan inovasi.

“Pada ajang ini juga dibahas bagaimana menangkap ide dan inovasi itu, mendokumentasi, implementasi, dan kemudian mereplikasi inovasi-inovasi dan ide-ide tersebut dari satu Fungsi ke Fungsi lain, dari Regional ke Regional lain, untuk bisa mencapai aspirasi kita," ungkap Whisnu.

Kata Whisnu, forum ini sudah menghasilkan banyak ide dan juga inovasi yang bisa direplikasi. PT Pertamina Hulu Energi, lanjut Whisnnu, sudah banyak menerima penghargaan.

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Produksi migas PHE mencapai 1,04 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD) hingga trimester I 2024

“Ada di APQA, ada penghargaan di Taiwan, ada di Thailand, kemudian di Polandia dan alhamdulillah juga yang cukup membanggakan adalah kita mendapatkan penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumberdaya Mineral di tahun 2024 ini. Ini merupakan usaha rekan-rekan, inovasi, dan ide-ide dari rekan-rekan yang sangat bermanfaat bagi perusahaan, bagaimana caranya kita dapat memanfaatkan ini, kemudian untuk kita bisa mencapai target kita kedepan," tegas Whisnu.

Acara ini diikuti 213 partisipan. Forum Presentasi CIP terbagi atas 4 stream dan melibatkan 31Tim/Gugus CIP. 15 PC-Prove, 11 FT-Prove, 2 I-Prove, dan 3 RT-Prove.

Berbagai macam tema CIP dihadirkan dalam Forum Presentasi tahun ini mulai dari efisiensi biaya atau revenue, peningkatan produksi migas, peningkatan cadangan migas hingga pengembangan sistem kerja baru yang efektif. Penjurian dibantu moderator yang memandu jalannya sesi presentasi serta tanya jawab.

Setelah CIP Forum ini para Perwira Subholding Upstream akan terus berinovasi dalam menghadapi dan menjawab tantangan industri ke depan serta mendukung pencapaian visi misi perusahaan, salah satunya melalui sarana inovasi dalam Forum UIIA dan juga APQA.

PHE akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). PHE berkomitmen pada Sepuluh Prinsip Universal atau Ten Principles dari UNGC dalam strategi dan operasionalnya, sebagai bagian penerapan aspek ESG.

PHE telah terdaftar dalam United Nations Global Compact (UNGC) sebagai member sejak Juni 2022.

Mendukung aspek Governance, PHE juga senantiasa berkomitmen Zero Tolerance on Bribery dengan memastikan pencegahan atas fraud dilakukan dan memastikan perusahaan bersih dari penyuapan.

Salah satunya dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah terstandardisasi ISO 37001:2016.

PHE terus mengembangkan pengelolaan operasi yang prudent dan excellent di dalam dan luar negeri secara profesional untuk mewujudkan pencapaian menjadi perusahaan minyak dan gas bumi kelas dunia yang Environmental Friendly, Social Responsible dan Good Governance.

JAKARTA, KOMPAS.com – Platform jalan tol Indonesia (Investment Authority) INA yang melibatkan investasi dari APG Asset Management (APG) dan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), telah berinvestasi pada ruas Medan–Binjai (MB) dan Bakauheni–Terbanggi Besar (BTB) di jalan tol Trans-Sumatera.

Investasi ini merupakan kelanjutan dari strategi platform investasi, yang meliputi ruas Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang di jalan tol Trans-Jawa, dengan target investasi hingga Rp 43 triliun di berbagai jaringan jalan tol di seluruh Indonesia.

Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah mengatakan, nilai gabungan dari aset-aset baru ini adalah sekitar Rp 21 triliun yang bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan infrastruktur transportasi Indonesia yang sedang berlangsung.

“Investasi ini tidak hanya memperkuat platform jalan tol kami bersama APG dan ADIA, tetapi juga memperluas basis aset kami, membangun platform investasi yang berskala besar, yang dapat membuka berbagai peluang ekonomi baru,” ujarnya dalam siaran persnya, Senin (28/10/2024).

Lebih lanjut Ridha mengatakan, inisiatif investasi ini mencakup ruas Medan–Binjai sepanjang 17 kilometer dan ruas Bakauheni–Terbanggi Besar sepanjang 141 kilometer, yang keduanya sangat penting untuk meningkatkan konektivitas regional dan dampak ekonomi.

Ruas tol Medan–Binjai ini melintasi Medan, ibu kota Sumatera Utara dan kota terbesar keempat di Indonesia, serta merupakan pusat pembangunan utama bersama dengan Jakarta, Surabaya, dan Makassar.

Sementara itu, ruas tol Bakauheni – Terbanggi Besar di Lampung berperan sebagai penghubung penting antara Pulau Jawa dan Sumatera, dengan Pelabuhan Bakauheni yang memfasilitasi koneksi ke Pelabuhan Merak di Jawa.

Selain itu, kepentingan strategis ruas ini semakin dipertegas melalui kedekatannya dengan Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung, dan meningkatnya aktivitas ekonomi di Sumatera Selatan.

Dia juga menilai jalan tol yang sangat strategis ini akan berfungsi sebagai arteri transportasi vital yang dapat memperkuat jaringan logistik dan meningkatkan akses ke berbagai layanan di seluruh koridor ekonomi penting di Sumatera.

Ridha mengatakan, inisiatif INA ini sejalan dengan arahan Dewan Pengawas agar INA sesuai dengan visinya, terus mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh Indonesia.

“Investasi ini merupakan contoh dari strategi kolaboratif antara INA, sebagai Sovereign wealth fund Indonesia, dan investor global. Keterlibatan investor seperti APG dan ADIA mencerminkan upaya kolektif dalam mengelola proyek infrastruktur besar menegaskan pendekatan yang terpadu untuk meningkatkan pengembangan Infrastruktur,” jelasnya.

Selain itu, upaya ini menandai langkah penting dalam komitmen berkelanjutan INA untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam ekonomi global.

Sementara itu Head of Infrastructure & Private Natural Capital APG Asset Management Asia-Pacific Hans-Martin Aerts mengatakan, investasi di jalan tol Trans-Sumatera mencerminkan keyakinan perusahaanya akan manfaat jangka panjang yang akan diciptakan oleh infrastruktur berkualitas tinggi di Indonesia untuk mencapai pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan.

“Melalui kerja sama dengan para mitra, kami bertujuan untuk memperkuat konektivitas antara pusat-pusat pembangunan utama, membantu mempercepat kegiatan ekonomi dan akses ke peluang-peluang baru di berbagai industri di Sumatera,” katanya.

Dia menambahkan, inisiatif ini menunjukkan peran mendasar yang dimiliki infrastruktur di Asia dalam membantu ekonomi lokal yang tersebar untuk terhubung dan maju ke tingkat berikutnya, berdampak pada masyarakat luas sekaligus memberikan pertumbuhan yang stabil dalam jangka panjang.

Executive Director of ADIA’s Infrastructure Department Khadem AlRemeithi mengatakan, Indonesia sedang membangun jaringan jalan tol berkualitas tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonominya.

Penambahan dua ruas penting dari jaringan jalan tol Trans-Sumatera ini memperluas platform yang sudah ada antara INA, APG, dan ADIA, serta memberikan akses ke beberapa wilayah paling aktif secara ekonomi di pulau tersebut.

Perluasan jalan tol Trans-Sumatera bertujuan untuk meningkatkan konektivitas regional dan integrasi ekonomi. Investasi strategis ini tidak hanya berperan sebagai stimulus bagi perekonomian dengan membuka potensi Sumatera, tetapi juga berpotensi meningkatkan iklim investasi dan memfasilitasi peningkatan kesejahteraan di daerah tersebut.

“Upaya ini merupakan bagian integral dari optimalisasi infrastruktur Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh Nusantara,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Platform jalan tol Indonesia (Investment Authority) INA yang melibatkan investasi dari APG Asset Management (APG) dan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), telah berinvestasi pada ruas Medan–Binjai (MB) dan Bakauheni–Terbanggi Besar (BTB) di jalan tol Trans Sumatra.

Investasi ini merupakan kelanjutan dari strategi platform investasi, yang meliputi ruas Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang di Jalan Tol Trans Jawa, dengan target investasi hingga Rp 43 triliun di berbagai jaringan jalan tol di seluruh Indonesia.

Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah mengatakan, nilai gabungan dari aset-aset baru ini adalah sekitar Rp 21 triliun yang bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan infrastruktur transportasi Indonesia yang sedang berlangsung.

“Investasi ini tidak hanya memperkuat platform jalan tol kami bersama APG dan ADIA, tetapi juga memperluas basis aset kami, membangun platform investasi yang berskala besar, yang dapat membuka berbagai peluang ekonomi baru,” ujarnya dalam siaran persnya, Senin (28/10/2024).

Lebih lanjut Ridha mengatakan, inisiatif investasi ini mencakup ruas Medan–Binjai sepanjang 17 kilometer dan ruas Bakauheni–Terbanggi Besar sepanjang 141 kilometer, yang keduanya sangat penting untuk meningkatkan konektivitas regional dan dampak ekonomi.

Ruas tol Medan–Binjai ini melintasi Medan, ibu kota Sumatra Utara dan kota terbesar keempat di Indonesia, serta merupakan pusat pembangunan utama bersama dengan Jakarta, Surabaya, dan Makassar.

Sementara itu, ruas tol Bakauheni – Terbanggi Besar di Lampung berperan sebagai penghubung penting antara Pulau Jawa dan Sumatra, dengan Pelabuhan Bakauheni yang memfasilitasi koneksi ke Pelabuhan Merak di Jawa.

Selain itu, kepentingan strategis ruas ini semakin dipertegas melalui kedekatannya dengan Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung, dan meningkatnya aktivitas ekonomi di Sumatra Selatan.

Dia juga menilai jalan tol yang sangat strategis ini akan berfungsi sebagai arteri transportasi vital yang dapat memperkuat jaringan logistik dan meningkatkan akses ke berbagai layanan di seluruh koridor ekonomi penting di Sumatra.

Ridha mengatakan, inisiatif INA ini sejalan dengan arahan Dewan Pengawas agar INA sesuai dengan visinya, terus mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh Indonesia.

“Investasi ini merupakan contoh dari strategi kolaboratif antara INA, sebagai Sovereign wealth fund Indonesia, dan investor global. Keterlibatan investor seperti APG dan ADIA mencerminkan upaya kolektif dalam mengelola proyek infrastruktur besar menegaskan pendekatan yang terpadu untuk meningkatkan pengembangan Infrastruktur,” jelasnya.

Selain itu, upaya ini menandai langkah penting dalam komitmen berkelanjutan INA untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam ekonomi global.

Sementara itu Head of Infrastructure & Private Natural Capital APG Asset Management Asia-Pacific Hans-Martin Aerts mengatakan, investasi di Jalan Tol Trans Sumatra mencerminkan keyakinan perusahaanya akan manfaat jangka panjang yang akan diciptakan oleh infrastruktur berkualitas tinggi di Indonesia untuk mencapai pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan.

“Melalui kerja sama dengan para mitra, kami bertujuan untuk memperkuat konektivitas antara pusat-pusat pembangunan utama, membantu mempercepat kegiatan ekonomi dan akses ke peluang-peluang baru di berbagai industri di Sumatra,” katanya.

Dia menambahkan, inisiatif ini menunjukkan peran mendasar yang dimiliki infrastruktur di Asia dalam membantu ekonomi lokal yang tersebar untuk terhubung dan maju ke tingkat berikutnya, berdampak pada masyarakat luas sekaligus memberikan pertumbuhan yang stabil dalam jangka panjang.

Executive Director of ADIA’s Infrastructure Department Khadem AlRemeithi mengatakan, Indonesia sedang membangun jaringan jalan tol berkualitas tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonominya.

Penambahan dua ruas penting dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatra ini memperluas platform yang sudah ada antara INA, APG, dan ADIA, serta memberikan akses ke beberapa wilayah paling aktif secara ekonomi di pulau tersebut.

Perluasan Jalan Tol Trans Sumatra bertujuan untuk meningkatkan konektivitas regional dan integrasi ekonomi. Investasi strategis ini tidak hanya berperan sebagai stimulus bagi perekonomian dengan membuka potensi Sumatra, namun juga berpotensi meningkatkan iklim investasi dan memfasilitasi peningkatan kesejahteraan di daerah tersebut.

“Upaya ini merupakan bagian integral dari optimalisasi infrastruktur Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh nusantara,” pungkasnya.

KOMPAS.com - PT Hutama Karya (Persero) melakukan inovasi besar dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM).

Inovasi tersebut sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya pengembangan AI dalam pembangunan. Presiden menyoroti hal ini dalam pembekalan calon Kabinet Merah Putih dengan tema "Future of Artificial Intelligence" di Hambalang, Kamis (17/10/2024).

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, mengungkapkan bahwa perusahaan telah menerapkan AI sejak 2018.

AI tersebut digunakan untuk menentukan trase jalan tol secara otomatis, pertama kali diaplikasikan dalam Rencana Pembangunan Jalan Tol Ruas Pekanbaru-Padang, khususnya pada Seksi Pangkalan-Payakumbuh dan Seksi Payakumbuh-Sicincin.

Tak hanya itu, sejak awal 2020, Hutama Karya juga menerapkan teknologi Light Detection and Ranging (LiDAR) untuk memetakan topografi secara digital pada proyek Rencana Jalan Tol Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau dan Bengkulu-Lubuk Linggau, khususnya pada Seksi Taba Penanjung-Lubuk Linggau.

“Saat ini, penggunaan AI dalam perencanaan JTTS terus berlanjut pada ruas-ruas baru yang akan dikerjakan oleh Hutama Karya, seperti Ruas Dumai-Sp. Sigambal-Rantau Prapat, Rantau Prapat-Kisaran, dan Pelabuhan Panjang-Lematang,” ujar Adjib dalam siaran pers yang dikutip dari laman beritajakarta.id, Senin (28/10/2024).

Adjib menegaskan bahwa AI mampu menganalisis data geometrik jalan, topografi, tata guna lahan, dan biaya, untuk kemudian menghasilkan alternatif trase jalan tol terbaik.

Implementasi tersebut dilakukan sebelum dilakukan kajian kelayakan, di mana trase jalan belum terdefinisi secara rinci.

“Selain penentuan trase, Hutama Karya juga memanfaatkan teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) LiDAR yang baru kami miliki dan implementasikan,” ucap Adjib.

Teknologi tersebut, lanjut dia, mampu memberikan efisiensi signifikan, mengurangi waktu hingga 88 persen dan biaya hingga 48 persen dibanding metode pemetaan konvensional menggunakan metode terestrial.

Adjib menambahkan bahwa fitur AI pada UAV dapat meningkatkan keamanan pengoperasian, seperti kemampuan take-off, terbang, hover, dan landing secara otomatis.

“UAV ini juga dapat membuat keputusan secara mandiri apabila menghadapi bahaya, seperti cuaca buruk, halangan di jalur terbang, atau masalah sistem elektronik,” imbuhnya.

Hutama Karya menginvestasikan Rp 20 miliar untuk implementasi dua teknologi AI tersebut.

Untuk memastikan keberhasilan, Hutama Karya juga menyiapkan program peningkatan SDM melalui pelatihan dan pendampingan oleh para ahli, meningkatkan fasilitas infrastruktur IT yang kompatibel dengan AI, serta melakukan sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal.

Langkah tersebut dilakukan agar teknologi AI menjadi bagian dari budaya perusahaan dan digunakan dalam semua tahapan perencanaan JTTS.

Pengembangan chatbot pintar

Selain dua teknologi AI yang telah diterapkan, Hutama Karya kini sedang mengembangkan chatbot pintar yang dirancang untuk mempermudah proses perencanaan teknis, seperti akses data survei investigasi tanah, hidrologi, lalu lintas, dan analisis teknis lainnya.

Chatbot ini mampu meningkatkan efisiensi waktu pencarian data hingga 83 persen karena berfungsi sebagai pusat data teknis interaktif yang memudahkan engineer dalam mendapatkan informasi dengan cepat dan akurat.

Adjib mengungkapkan bahwa chatbot tersebut digunakan untuk mengakses informasi terkait penyelidikan tanah, namun rencananya akan diperluas hingga mencakup data dari seluruh ruas jalan tol, baik yang sudah beroperasi maupun yang masih dalam tahap pembangunan.

"Ke depannya, chatbot ini juga akan terhubung dengan data survei hidrologi, lalu lintas, dan detail engineering design (DED), serta dapat digunakan untuk melihat historis kerusakan saat jalan tol beroperasi," jelasnya.

Hutama Karya juga sedang mengembangkan sistem manajemen aset jalan tol berbasis AI yang mampu mendeteksi dan menganalisis kerusakan secara otomatis.

Sistem tersebut dirancang untuk mengidentifikasi, mendiagnosis, dan menganalisis kerusakan pada infrastruktur jalan tol, sehingga memungkinkan penanganan yang lebih cepat dan efisien.

Pengembangan implementasi AI di Hutama Karya akan dilakukan dalam tiga fase utama. Fase pertama adalah initiation pada 2024, diikuti oleh fase foundation pada 2025, dan terakhir fase transformation pada 2026.

"Keseluruhan transformasi teknologi ini diharapkan dapat mendukung dan mempercepat penyelesaian pembangunan JTTS melalui proses perencanaan yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih efisien, sehingga meminimalkan potensi perubahan trase yang bisa memperlambat penyelesaian proyek," tutur Adjib.

INDONESIA darurat sektor-sektor penciptaan lapangan pekerjaan. Alih-alih penciptaan lapangan kerja, jumlah tenaga kerja penuh-waktu yang mengalami pemutusan hubungan kerja malah kian bertambah.

Migrasi tenaga kerja formal ke sektor informal atau sistem kemitraan (dampak dari gig ekonomi) belum cukup mampu menjadi solusi.

Problematika seperti keamanan dan jaminan kerja, kerentanan perlindungan, sampai ketimpangan pendapatan dalam komponen penghitungan PDB lambat laun akan menjadi faktor penahan laju pertumbuhan ekonomi.

Membaca data Prompt Manufacturing Index (PMI) yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) setidaknya memberikan kita ‘sinyal’ bahwa masalah penciptaan lapangan kerja, khususnya dari sektor industri, untuk dapat ditangani segera.

Sebagai metode penghitungan, PMI terdiri dari beberapa komponen pembentuk seperti volume produksi, volume total pesanan barang input, volume persediaan barang jadi, penggunaan tenaga kerja, serta kecepatan penerimaan barang pesanan input.

Kesemua perhitungan ini memberikan indeks yang apabila nilainya >50 memberikan sinyal ekspansi usaha. Sebaliknya untuk indeks yang nilainya <50 memberikan sinyal adanya kontraksi.

Nah, khusus untuk PMI dengan komponen penggunaan tenaga kerja lapangan usaha industri pengolahan, pada triwulan III-2024 komponen ini terindikasi menurun, yang tercermin dari indeks sebesar 49,53 persen.

Diprakirakan pada triwulan IV-2024 komponen penggunaan tenaga kerja akan terkontraksi lebih dalam dengan indeks sebesar 49,38 persen.

Penurunan tersebut salah satunya disebabkan oleh perlambatan pada variabel volume produksi dan volume total pesanan barang input. Kontraksi ini perlu diwaspadai bersama, agar jumlah tenaga kerja kedepannya terserap secara optimal.

Sebagai gambaran, industri pengolahan merupakan salah satu industri yang sifatnya padat karya.

Berdasarkan data dari BPS (2022) sektor industri pengolahan yang didalamnya mencakup sublapangan usaha industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian jadi, serta industi kayu, bambu, rotan dan sejenisnya adalah tiga besar usaha industri dengan proporsi penyerapan tenaga kerja terbanyak, masing-masing secara berurutan memiliki porsi sebanyak 4,23 persen; 2,82 persen; dan 1,25 persen.

Sinergi yang erat antara reformasi struktural pemerintah, kebijakan stimulus fiskal, dengan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial perlu terus diperkuat, sehingga secara bersama-sama mampu mendorong sektor ekonomi dapat menyerap tenaga kerja.

Lantas, apa solusi riil-nya?

Penciptaan lapangan pekerjaan secara masif memang sejatinya bukan tanggung jawab satu-dua institusi saja, butuh campur tangan dan kolaborasi lintas pemangku kebijakan, dari hulu dan hilir, mulai pemerintah pusat, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, sampai dengan sektor usaha sendiri.

Nah, dari sisi kebijakan moneter oleh bank sentral, dalam keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada medio Oktober lalu, dihasilkan keputusan yang cukup inovatif serta diharapkan menjawab permasalahan struktural yang dihadapi Indonesia saat ini.

Keputusan ini berbentuk penguatan implementasi kebijakan makroprudensial ‘longgar’.

Kenapa disebut longgar? Karena kebijakan ini pada dasarnya untuk meningkatkan/melonggarkan uang yang beredar dalam perekonomian kita dengan cara mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan.

Dalam makroekonomi, pelonggaran tentunya ditujukan untuk meningkatkan denyut nadi kegiatan perekonomian usaha/bisnis.

Selain mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (pro-growth), pelonggaran tersebut dibuat dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) adalah nama resmi kebijakan ini. Secara teknis, KLM merupakan insentif yang ditetapkan oleh BI melalui pengurangan giro bank di BI dalam rangka pemenuhan giro wajib mimimum (GWM) yang wajib dipenuhi secara rata-rata, adapun persentase insentif ini tentunya dibedakan pula berdasarkan cakupan sektor kredit/pembiayaan, dengan paling tinggi sebesar 4 persen.

Nantinya, pelonggaran dalam bentuk pengurangan giro ini dapat digunakan oleh bank untuk menambah kapasitas penyaluran kredit/pembiayaan.

Sebenarnya KLM telah dirancang sejak 2022 lalu, untuk memulihkan beberapa sektor ekonomi yang terpuruk akibat pandemi. Namun berjalannya waktu, kebijakan ini mengalami reformulasi dalam hal penambahan cakupan sektor-sektor kredit/pembiayaannya.

Misalnya, berkaitan pemulihan ekonomi sektor prioritas seperti UMKM, hilirisasi, pariwisata, kredit hijau, dan saat ini terdapat perluasan KLM yang didesain untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja (pro-job).

Adapun realisasi insentif KLM sampai dengan minggu kedua Oktober 2024 adalah total sebesar Rp 256,5 triliun.

Rinciannya, kepada bank BUMN sebesar Rp 119 triliun, bank BUSN sebesar Rp 110,2 triliun, BPD sebesar Rp 24,6 triliun, dan KCBA sebesar Rp 2,7 triliun.

Insentif ini mampu mengerek pertumbuhan kredit mencapai 10,85 persen (yoy) – data per September 2024, atau masih sesuai dengan target pertumbuhan kredit sepanjang 2024 sebesar 10 – 12 persen.

Driver pertumbuhan kredit tersebut di antaranya sektor pertambangan (26,7 persen), listrik, gas dan air/LGA (15,9 persen), pengangkutan dan telekomunikasi (17,5 persen), jasa dunia usaha (16 persen) di mana pertumbuhan sektor tersebut telah double digit dan didominasi oleh sifatnya yang padat modal (capital intensive).

Oleh sebab itu, kini saatnya insentif KLM dialihkan ke sektor padat karya yang saat ini pertumbuhan kreditnya masih single digit seperti sektor pertanian (7,4 persen), industri pengolahan (7,22 persen), dan perdagangan (8,4 persen).

Penambahan sektor KLM yang mendukung penciptaan lapangan kerja ini sejatinya akan diimplementasikan pada awal tahun depan (1 Januari 2025) dengan cakupan sektor di antaranya perdagangan, eceran, pertanian dan industri pengolahan padat karya, yang diperkirakan akan menyerap sekitar 50 persen pangsa tenaga kerja.

Disusul dengan cakupan sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif, yang diperkirakan akan menyerap sekitar 20 persen pangsa tenaga kerja.

Diharapkan, insentif KLM padat karya ini mampu mendorong ekspansi usaha-usaha padat karya yang berujung pada peningkatan permintaan tenaga kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Iwan S Lukminto mendatangi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang di kantor Kementerian Perindustrian Jakarta, Senin (28/10/2024).

Hal itu menyusul Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Iwan bilang, maksud kedatangannya menghadap Menperin adalah untuk menjelaskan keadaan perusahaannya pasca dinyatakan pailit. Dengan demikian, Menperin menyarankan ke perusahaannya untuk melakukan strategi yang besar.

Wikimedia Commons/Almuharam Pailit adalah status hukum pengadilan berdasarkan UU Kepailitan. Sritex pailit karena digugat vendornya.

“Kita masih prematur lah. Nanti akan ada pembahasan berikutnya. Ini hanya (disuruh) membuat strategi besar agar suistain dan agar kita tidak membuat rencana yang tanggung-tanggung,” ujarnya usai melakukan pertemuan bersama Menperin Agus, Senin (28/10/2024).

Namun sayangnya Iwan masih pelit bicara ihwal strategi apa saja yang akan dilakukan oleh perusahaannya ke depannya.

Meski demikian, dia memastikan operasional perusahaannya masih berjalan normal meski dinyatakan pailit.

“Arahan dari Pak Menteri tetap harus jalan itu, harus beroperasional yang baik memang ya kita beroperasional betul baik di tempat kami gitu,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, perusahaan tekstil Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor pada Senin (21/10/2024).

Adapun pemohon dari perkara ini adalah PT Indo Bharta Rayon. Sementara, perkara tersebut mengadili para termohon yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebutuhan atas pekerja yang piawai semakin menguat, seiring dengan keinginan perusahaan-perusahaan untuk berkompetisi di pasar yang menantang.

Namun, laporan Future Skills Index of Indonesian Talents yang dirilis oleh Mekari, Skilvul, Int Labs, serta difasilitasi oleh Ravenry sebagai market research partner, menguak perbedaan persepsi atau perception gap, di mana pekerja dan perusahaan memberikan penilaian berbeda terhadap kadar soft skill yang dibutuhkan pekerja agar bisa berkolaborasi di tempat kerja dan beradaptasi ke dinamisme industri.

Riset yang mensurvei perusahaan dan pekerja membagikan soft skill, atau keterampilan karier
non-teknis, menjadi 23 kategori. Berdasarkan hasil yang terkumpul, pekerja menilai bahwa level soft skill mereka sudah mencukupi, namun perusahaan melihat bahwa masih ada ruang untuk pengembangan.

PEXELS/VISUALTAG MX Ilustrasi pegawai, bekerja di kantor.

Stevens Jethefer, Head of Business Mekari Talenta mengatakan, pekerja dan perusahaan
perlu menyamakan persepsi agar mereka bisa saling menyiapkan diri untuk menghadapi masa
depan dunia kerja di Indonesia.

“Indonesia bertujuan menjadi pemain besar di ekonomi global, dan pekerja yang bertalenta adalah motor penggerak menuju hal tersebut. Pekerja harus memiliki bukan saja keterampilan teknis, namun juga soft skills yang memungkinkan mereka beradaptasi dan berinovasi di industri yang berubah dengan cepat," ujar Stevens dalam siaran pers, Senin (28/10/2024).

"Perusahaan pun memainkan peran kunci dengan menyediakan lingkungan dan sumber daya yang mendukung pengembangan keterampilan pekerja,? tambahnya.

Riset tersebut mensurvei pekerja dari demografi yang luas, mulai dari pekerja kantor hingga pabrik, dan mulai dari Gen X (usia 44 sampai 69 tahun) hingga Gen Z (usia 20 sampai 27 tahun).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebutuhan atas pekerja yang piawai semakin menguat, seiring dengan keinginan perusahaan-perusahaan untuk berkompetisi di pasar yang menantang.

Namun, laporan Future Skills Index of Indonesian Talents yang dirilis oleh Mekari, Skilvul, Int Labs, serta difasilitasi oleh Ravenry sebagai market research partner, menguak perbedaan persepsi atau perception gap, di mana pekerja dan perusahaan memberikan penilaian berbeda terhadap kadar soft skill yang dibutuhkan pekerja agar bisa berkolaborasi di tempat kerja dan beradaptasi ke dinamisme industri.

Riset yang mensurvei perusahaan dan pekerja membagikan soft skill, atau keterampilan karier
non-teknis, menjadi 23 kategori. Berdasarkan hasil yang terkumpul, pekerja menilai bahwa level soft skill mereka sudah mencukupi, namun perusahaan melihat bahwa masih ada ruang untuk pengembangan.

PEXELS/VISUALTAG MX Ilustrasi pegawai, bekerja di kantor.

Stevens Jethefer, Head of Business Mekari Talenta mengatakan, pekerja dan perusahaan
perlu menyamakan persepsi agar mereka bisa saling menyiapkan diri untuk menghadapi masa
depan dunia kerja di Indonesia.

“Indonesia bertujuan menjadi pemain besar di ekonomi global, dan pekerja yang bertalenta adalah motor penggerak menuju hal tersebut. Pekerja harus memiliki bukan saja keterampilan teknis, namun juga soft skills yang memungkinkan mereka beradaptasi dan berinovasi di industri yang berubah dengan cepat," ujar Stevens dalam siaran pers, Senin (28/10/2024).

"Perusahaan pun memainkan peran kunci dengan menyediakan lingkungan dan sumber daya yang mendukung pengembangan keterampilan pekerja,? tambahnya.

Riset tersebut mensurvei pekerja dari demografi yang luas, mulai dari pekerja kantor hingga pabrik, dan mulai dari Gen X (usia 44 sampai 69 tahun) hingga Gen Z (usia 20 sampai 27 tahun).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) atau KIT Batang menjalin kemitraan dengan tiga perusahaan BUMN, yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Nindya Karya (Persero), dan PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) yang merupakan bagian dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Ini dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Sewa Ruang Komersial. Kerja sama ini menandai langkah awal memperkuat dukungan operasional dan layanan komersial di kawasan KIT Batang.

Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat operasional dan efisiensi di seluruh kawasan KIT Batang, dengan setiap perusahaan membawa keunggulan layanan mereka.

Tangkap Layar Youtube Kementerian Investasi/BKPM Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

BNI akan menghadirkan layanan perbankan untuk kemudahan transaksi finansial bagi tenant di kawasan, sementara Nindya Karya akan menyediakan jasa konstruksi dan infrastruktur untuk mendukung pengembangan fasilitas.

Adapun PKSS akan berperan dalam manajemen sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di KIT Batang.

Ngurah Wirawan, Direktur Utama KIT Batang mengungkapkan, kolaborasi ini adalah langkah strategis menuju terciptanya ekosistem industri terpadu yang mendukung pertumbuhan tenant perseroan.

"Kami berkomitmen untuk menghadirkan lingkungan bisnis yang dinamis, dengan dukungan penuh bagi tenant untuk tumbuh dan berkembang bersama," ujar Ngurah dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Sementara itu, Suwito, Pemimpin Cabang BNI Pekalongan menambahkan, pihaknya siap menjadi mitra
perbankan terpercaya, menghadirkan layanan finansial terintegrasi untuk kebutuhan transaksi tenant.

"Kami berharap ini dapat mempermudah operasional bisnis tenant dan meningkatkan kenyamanan mereka di KITB," ujarnya.

Arif Iswadi, Senior Vice President Divisi EPC Nindya Karya menyampaikan, pihaknya hadir untuk mendukung infrastruktur KIT Batang.

"Kami berkomitmen memberikan layanan yang memperkuat efisiensi kawasan dan memudahkan akses tenant terhadap fasilitas yang mereka butuhkan," tutur dia.

Adapun Rahman Arif, Direktur Bisnis PKSS menekankan peran penting PKSS dalam mendukung tenaga kerja di KIT Batang.

"Kami bertekad menghadirkan solusi manajemen tenaga kerja berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan tenant, memperkuat operasional industri di kawasan ini," ucap Rahman.

Kolaborasi ini mencerminkan komitmen KIT Batang dan para mitranya untuk mendukung pertumbuhan industri terpadu yang berkelanjutan, dengan memberikan kemudahan operasional dan efisiensi yang membawa dampak positif bagi tenant dan perkembangan kawasan KIT Batang secara keseluruhan.