ekBis#1

Indonesia Ingin Gabung BRICS, Bakal Ganggu Proses Masuk

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menjadi salah satu dari 13 negara mitra baru aliansi kerja sama ekonomi negara berkembang paling penting dunia, BRICS.

Tidak berhenti sampai di situ Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan, Indonesia berencana untuk bergabung menjadi anggota aliansi kerja sama yang beranggotakan 9 negara itu, termasuk Rusia dan China.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi mengatakan, wacana tersebut sebenarnya selaras dengan prinsip politik luar negeri Indonesia, yakni bebas aktif.

"Bebas itu bukan berarti netral, bebas itu artinya kita bisa ada di pihak manapun, selama untuk kepentingan nasional," kata dia, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Lebih lanjut Edi bilang, wacana Indonesia bergabung ke dalam BRICS tidak akan berpengaruh terhadap fokus pemerintah melakukan aksesi keanggotan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD).

Pasalnya, kedua organisasi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, di mana OECD merupakan organisasi internasional yang fokus menciptakan standar perekonomian antar negara anggota, sementara BRICS merupakan forum yang mendorong kerja sama riil antar anggota.

"OECD itu adalah lembaga benchmarking untuk standar. Bukan trade block, makanya di dalam OECD tidak ada perundingan," tutur Edi.

Selain itu, Edi menilai, tujuan utama dari rencana Indonesia bergabung ke dalam BRICS bukan untuk "berpihak" ke pihak tertentu.

Salah satu kepentingan Indonesia untuk bergabung ke dalam BRICS ialah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi global, lewat berbagai kerja sama multilateral, seperti local currency transaction (LCT).

"Tidak kemudian hanya spesifik kita bicara politik untuk memihak ini, memihak itu, tidak," ucap Edi.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan implementasi dari politik luar negeri yang bebas dan aktif.

"Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum," ujar Menlu Sugiono dalam keterangan pers pada Jumat (25/10/2024).

Sugiono juga memaparkan langkah konkret yang akan diambil untuk memperkuat kerja sama BRICS dengan negara-negara di dunia selatan. Pertama, BRICS akan menegakkan hak pembangunan berkelanjutan bagi negara berkembang, termasuk penyediaan ruang kebijakan yang memadai.

Ia menekankan bahwa negara-negara maju harus memenuhi komitmen mereka dalam hal ini.

Kedua, Sugiono menyatakan pentingnya mendukung reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realitas saat ini.

Institusi internasional perlu diperkuat dan dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk memenuhi mandatnya.

"Terakhir adalah menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South. BRICS dirasa dapat berfungsi sebagai perekat untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang," tulis Kementerian Luar Negeri dalam rilisnya.

Fitur Mitsubishi New Pajero Sport yang Jadi Andalan Konsumen

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) resmi meluncurkan Mitsubishi New Pajero Sport, di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024.

Mobil SUV ladder frame 7 kursi ladder frame ini hadir dengan desain muka lebih menawan, dan bagian interior mengalami peningkatan di sektor kenyamanan, mengingat Mitsubishi Pajero Sport tidak hanya digunakan konsumen untuk melewati medan berat tapi juga jadi kendaraan harian yang butuh kenyamanan ekstra.

“Mobil ini selain memiliki kemampuan offroad yang baik, tapi juga kita improve dari sisi kenyamanan dan kemampuan fitur. Fitur kita lengkapi dan interiornya kita improve dengan warna yang baru. Tentunya itu akan menambah kenyamanan dan kesan yang lebih mewah,” kata Guntur Harling, General Manager of Product Strategy Division PT MMKSI, dalam keterangan resminya.

Mitsubishi New Pajero Sport 2024

Penyegaran New Pajero Sport berfokus pada peningkatan desain eksterior dan interior dengan berbagai keunggulan, serta kecanggihan fitur yang dipertahankan dari model sebelumnya.

“New Pajero Sport memiliki desain yang menawan dan menawarkan kemewahan serta fleksibilitas yang unggul, menggabungkan desain yang rapi dengan teknologi canggih dan kenyamanan untuk memberikan pengalaman berkendara yang luar biasa,” ucap Atsushi Kurita, President Director PT MMKSI, dalam keterangan resminya.

Pada eksterior mobil ini, terdapat grille hexagonal yang tegas, aksen hitam pada lampu depan, dan desain pelek 18 inci terbaru, sehingga memberikan tampilan Pajero Sport lebih maskulin dan modern.

Sedangkan, interior mobil ini terlihat mewah dan fungsional dengan kombinasi kulit sintetis premium dengan aksen diamond cut dan warna gelap, sehingga menciptakan kabin elegan dan sporty. Terdapat juga fitur Nanoe X, yang mampu memastikan udara dalam kabin tetap segar dan sehat.

Mitsubishi New Pajero Sport 2024

Selain itu, pada kabin juga menggunakan material berkualitas tinggi, aksen dark titanium, dan warna plafon gelap memberikan nuansa kabin yang lebih eksklusif dibandingkan model sebelumnya.

Bahkan, desain interior yang ergonomis dengan setir 3-spoke sporty dan jok berlapis kulit premium juga hadir untuk memberikan kenyamanan maksimal.

Pada bagian kabin yang menggunakan material kulit sintetis berkualitas tinggi disematkan teknologi heat-guard leather untuk memberikan kenyamanan ekstra.

Ada juga fitur canggih seperti layar instrumen dengan resolusi tinggi dan fitur TPMS memudahkan pengemudi memantau kondisi kendaraan. Serta, Wireless charging dan headrest tambahan di baris kedua menambah kenyamanan berkendara.

Mitsubishi New Pajero Sport 2024

Fitur-fitur terbaru seperti wireless charging, layar instrumen dengan resolusi tinggi, dan Nanoe X menjadikan Pajero Sport sebagai SUV yang lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan konsumen saat ini.

Sebagai informasi, Mitsubishi All New Triton tersedia dengan pilihan warna White Diamond, Graphite Gray Metalic, Jet Black Mica untuk varian DC Exceed dan DC Ultimate.

Sementara untuk varian DC GLS, DC HDX, SC HDX, SC GLX 4x2 tersedia dengan pilihan warna White Solid, Blade Silver Metallic, Jet Black Mica.

Memaksimalkan Potensi UMKM Digital di Indonesia: Meninjau Ulang Kebijakan Lokalisasi Data

EKONOMI digital tengah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir dan diperkirakan akan mencapai nilai lebih dari 130 miliar dollar AS pada 2025. Sektor ini pun dinilai dapat menjadi salah satu kontributor utama dalam ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan start-up digital merupakan komponen penting yang terus mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

Menurut studi yang dilakukan oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, UMKM Indonesia menyumbang 57 persen dari total PDB Indonesia pada 2020. Sementara, lebih dari 80 persen UMKM Indonesia telah mengadopsi teknologi digital, seperti platform e-commerce dan media sosial untuk menyelenggarakan bisnis.

Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, muncul juga urgensi terkait privasi dan perlindungan data pribadi. Untuk menanggapi permasalahan ini, Pemerintah telah mengimplementasikan dua peraturan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Inisiatif yang baik itu memang dirancang untuk memperkuat perlindungan data pribadi bagi masyarakat. Namun, langkah itu juga memberikan implikasi pada lokalisasi data.

Peraturan tersebut mengamanatkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk menyimpan data mereka di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Walaupun PP Nomor 71 Tahun 2019 saat ini hanya mewajibkan PSE publik untuk mematuhi ketentuan ini, ke depan, pemerintah juga dikabarkan akan mengatur mengenai kewajiban lokalisasi data bagi PSE di sektor swasta melalui revisi UU ITE.

Di sisi lain, UU PDP juga membatasi aliran data lintas negara. Apabila benar dilakukan, maka hal ini dikhawatirkan akan menggelar tantangan baru bagi UMKM dan start-up digital yang merupakan salah satu kontributor utama ekonomi Indonesia.

UMKM dan start-up digital juga membantu menciptakan pekerjaan dan merupakan partner pemerintah dalam mengatasi berbagai macam problematika konsumen di Indonesia.

Menavigasi kebijakan lokalisasi data, tantangan bagi UMKM Indonesia

Terlepas dari dampak positif regulasi perlindungan data, peraturan mengenai lokalisasi data dapat menghambat pertumbuhan sektor bisnis, khususnya bagi UMKM digital.

Setidaknya, ada beberapa permasalahan yang dapat timbul sebagai akibat dari penerapan ketentuan lokalisasi data. Melalui ketentuan ini, bisnis akan diharuskan untuk mentransfer data mereka ke lingkup yurisdiksi domestik. Dari sisi biaya, ketentuan ini akan menaikkan biaya operasional secara cukup signifikan.

Berkaca pada Regulasi Perlindungan Data Uni Eropa (GDPR) yang sering disebut sebagai salah satu standar terbaik untuk perlindungan data, hak atas proteksi data perlu diseimbangkan dengan hak dasar lainnya, seperti hak dasar untuk menciptakan bisnis.

Apabila kebijakan lokalisasi data diperluas ke lingkup swasta, maka akses UMKM dan start-up digital terhadap layanan penyimpanan data dengan teknologi internasional yang kompetitif akan terhambat. Kondisi ini berdampak terhadap keamanan data mereka serta potensi penggunaan data tersebut untuk berinovasi di lingkup global.

Hal itu menjadi kurang selaras dengan visi Indonesia Digital 2045 yang menekankan peningkatan kapasitas UMKM dan start-up digital.

Lewat visi itu, Indonesia ditargetkan agar layak bersaing sebagai salah satu pemimpin teknologi digital 2045 dengan mengoptimalisasikan kemajuan teknologi untuk terus membangun ekonomi negara, memperbaiki kondisi sosial, dan memajukan kualitas hidup rakyat.

Lokalisasi data dapat menciptakan data silo, yang dapat mempersulit UMKM dan start-up digital untuk mengakses dan menganalisis data dari pasar di berbagai wilayah luar Indonesia serta melakukan inovasi pada produk mereka.

Dalam jangka panjang, mereka juga dapat mengalami kesulitan untuk meningkatkan profitabilitas, jangkauan, dan daya saing mereka, terutama di kancah global.

Agenda kebijakan lokalisasi data yang bersifat “satu ukuran untuk semua” perlu dikaji ulang dengan melibatkan masukan dari berbagai pelaku ekonomi untuk memastikan bahwa kepentingan berbagai jenis bisnis, dengan model operasi dan proses bisnis yang beragam, telah dipertimbangkan secara menyeluruh.

Pendekatan seimbang untuk pertumbuhan UMKM

SPUN adalah start-up digital karya anak bangsa di bidang teknologi bantuan keimigrasian. Perusahaan ini memiliki visi untuk mempermudah proses imigrasi bagi orang Indonesia dan warga negara pemegang paspor yang lebih lemah.

Dengan menyederhanakan proses itu, kami ingin membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya dengan proses mendapatkan visa liburan yang lebih mudah, tapi juga untuk meningkatkan kemudahan akses untuk mengejar pendidikan di luar negeri atau berkarier secara internasional.

Warga Negara Indonesia (WNI) diharuskan mengajukan visa ke lebih dari 100 negara tujuan, dibandingkan dengan warga negara Eropa yang hanya perlu mengajukan visa ke 20 negara tujuan.

Tantangan tersebut tidak berbeda jauh dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Filipina dan Vietnam. Kedua negara ini memiliki peringkat paspor yang sama lemahnya dengan Indonesia.

Sebagai start-up digital Indonesia yang juga memiliki ambisi untuk berbisnis di kancah internasional, hal ini menimbulkan pertanyaan bagi kami. Seberapa efektif sistem lokalisasi data, tidak hanya sebagai instrumen protektif dalam perlindungan data, tetapi juga sebagai instrumen yang mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM digital seperti kami?

Koalisi Digital Prosperity for Asia (DPA) yang mewakili UMKM digital di kawasan Asia-Pasifik melihat urgensi untuk meninjau kembali ekosistem ekonomi digital secara menyeluruh dan holistik, dan tidak hanya terbatas pada penyimpanan data yang terlokalisasi sebagai landasan penetapan regulasi.

Dengan perspektif itu, dapat terbentuk pendekatan seimbang yang dapat mendorong pertumbuhan UMKM dalam negeri dalam skala global sembari memprioritaskan perlindungan data pribadi.

Pemerintah juga perlu melanjutkan harmonisasi antara regulasi perlindungan data pribadi dengan standar internasional. Beberapa regulasi yang dapat digunakan sebagai tolok ukur adalah GDPR dan Regulasi Privasi Lintas Negara Asia-Pasifik (CBPR).

Sebagaimana dinyatakan dalam GDPR Recital 13, regulator harus mempertimbangkan kebutuhan khusus dari UMKM dalam penerapan perlindungan data.

Menyambut akhir Oktober 2024, pemerintah baru perlu mengevaluasi kebijakan lokalisasi data dan mempertimbangkan langkah-langkah alternatif untuk mendorong pendekatan yang lebih berkesinambungan.

Melihat ke depan

Seiring dengan pertumbuhan sektor ekonomi digital, sangat penting bagi pemerintah untuk menciptakan ekosistem kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan inovasi UMKM serta memastikan perlindungan data pribadi.

Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis risiko terhadap lokalisasi data, sekaligus mendorong kerja sama dan kolaborasi dalam lingkup internasional, Indonesia dapat menciptakan ekosistem bisnis yang mendorong UMKM lokal untuk bersaing secara global.

Sritex yang Babak Belur: Rugi Beruntun, Aset Rontok, Utang Menggunung Halaman all

KOMPAS.com - Raja tekstil Asia Tenggara PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang. Perusahaan ini tengah masalah keuangan yang sangat pelik.

Laporan keuangannya pun berdarah-darah. Perusahaan harus menanggung utang sebesar 1,597 miliar dollar AS atau jika dirupiahkan setara dengan Rp 25 triliun (kurs saat ini Rp 15.600).

Perusahaan masih bisa selamat dari pailit melalui upaya kasasi atas putusan di Pengadilan Niaga Semarang. Manajemen menyatakan operasional perusahaan masih berjalan normal dan belum ada rencana melakukan PHK karyawan.

Jika dinyatakan pailit, maka aset perusahaan akan dijual untuk membayar kewajiban. Sebelumnya, perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo ini digugat pailit oleh vendornya PT Indo Bharta Rayon karena polemik utang yang belum terbayarkan.

Sritex bersama dengan perusahaan afiliasinya, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya dianggap telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kewajiban kepada PT Indo Bharat Rayon, selaku pemohon.

Aset merosot dan rugi beruntun

Sritex tercatat mengalami kerugian besar berturut-turut selama kurun waktu empat tahun terakhir. Sepanjang paruh pertama 2024 saja, Sritex sudah mencatat rugi sebesar 25,73 juta dollar AS atau setara dengan Rp 402,66 miliar.

Kerugian ini bisa dilihat pada Laporan Keuangan Konsolidasi Interim 30 Juni 2024 yang dirilis perseroan di situs resminya.

Sementara apabila merujuk pada Laporan Tahunan (Annual Report) Sritex 2023-2022, Sritex sudah menderita kerugian sejak 2021 atau saat masa puncak pandemi Covid-19.

Kerugian yang diderita Sritex pada 2023 sebesar 173,8 juta dollar AS, pada 2022 kembali merugi sebesar 391,56 juta dollar AS, bahkan pada 2021 kerugiannya bengkak sampai 1,06 miliar dollar AS.

Pada tahun 2020, Sritex sempat mencatatkan kinerja positif dengan laba sebesar 82,98 juta dollar AS.

Kerugian yang dialami perusahaan sepanjang empat tahun berturut-turut sejak 2021 sampai 2024 tentu berimbas pada aset perusahaan.

Masih mengutip laporan tahunan Sritex, aset perusahaan per Juni 2024 tercatat 617 juta dollar AS. Nilai aset Sritex ini mengalami penurunan dibanding pada 2023 yakni 648 juta dollar AS. Lalu pada 2022, aset Sritex tercatat lebih besar yakni 764,55 juta dollar AS.

Sementara pada 2021, aset Sritex masih berada di atas 1 miliar dollar AS, tepatnya 1,23 miliar dollar AS. Artinya, aset perusahaan yang didirikan Haji Lukminto ini sudah ambles separuhnya dalam kurun waktu hanya dua tahun.

Penurunan aset sangat drastis ini juga terjadi pada setahun sebelumnya. Pada 2020, aset Sritex masih sebesar 1,85 miliar dollar AS. Dengan demikian, dalam setahun dari 2020 hingga 2021, aset perusahaan menurun 618 juta dollar AS atau sekitar Rp 9,67 triliun.

Utang jumbo

Sebagai gambaran betapa besarnya utang yang ditanggung Sritex, yakni perbandingan jumlah utang dan asetnya.

Misi Menembus Pasar Afrika yang Terlupakan Halaman all

ASIA bersama negara-negara di Afrika bukanlah teman baru, hubungan baik Asia dan Afrika sudah berlangung sangat lama. Hubungan ini didasari oleh senasib dan sepenanggungan dalam hal melawan kolonialisme dan imperialisme.

Hubungan baik ini diwujudkan dengan dilaksanakan konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 1955 di Bandung.

Soekarno sebagai tuan rumah ketika itu dalam pidatonya yang berapi-api mengulang kata-kata “Bahwa sesungguhnya, saya merasa bangga negeri saya menjadi negeri penerima Tuan-tuan sekalian, kita bersama Imperialisme dan Kolonialisme”.

Pidato ini menunjukan bahwa Indonesia merasa terhormat bagian dari pelopor pertemuan perwakilan 29 negara perwakilan dari Asia maupun Afrika dan meneguhkan prinsip harus memiliki kekuatan di mana solidaritas bersama antara gerakan negara di Asia dan Afrika harus diwujudkan dan menjadi kekuatan dunia baru.

Namun, kekuatan dunia baru yang sudah disepakati bersama pada KTT Asia -Afrika tidak berlanjut dengan baik terutama untuk Indonesia sendiri.

Kerja sama diplomasi politik, ideologis, dan ekonomi yang dicanangkan dalam gerakan kekuatan dunia baru Asia -Afrika tidak disertai kebijakan-kebijakan yang baik di Indonesia. Khususnya dalam diplomasi ekonomi di Afrika dalam memanfaatkan peluang di pasar non-tradisional.

Afrika kawasan yang kini sedang tumbuh pesat dengan potensi ekonomi besar terabaikan karena Indonesia terlihat masih fokus kepada peluang pasar di Asia dan Eropa.

Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengapa kawasan potensi seperti Afrika tidak mendapatkan perhatian lebih besar, terutama di tengah gejolak ekonomi global yang memerlukan diversifikasi mitra dagang.

Diplomasi ekonomi antara Indonesia dan Afrika perlu diperbaiki di era pemerintahan Prabowo Subianto. Pemerintahan baru diuji dalam menjawab tantangan tersebut, sehingga harapan gebrakan diplomasi ekonomi di Afrika akan berjalan dengan baik.

Potensi besar pasar non-tradisional

Saat ini Benua Afrika menjadi salah satu kawasan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.

Bahkan negara di Afrika, seperti Nigeria, Kenya, dan Ethopia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, karena dorongan dari urbanisasi yang cepat, peningkatan populasi muda yang diprediksi akan meningkat menjadi 2,5 miliar orang pada 2050, serta peningkatan daya beli masyarakat di Afrika.

Belum lagi sumber daya alam melimpah, khususnya di sektor energi, pertanian dan mineral memberikan potensi besar bagi investasi asing.

Laporan dari African Development Bank menyebutkan bahwa rata-rata produk domestik bruto (PDB) riil rata-rata kawasan Afrika bisa mencapai empat persen dua tahun kedepan.

Peluang ini dimanfaatkan dengan baik oleh negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat dengan investasi besar-besaran di kawasan Afrika. Sementara Indonesia masih tertinggal memanfaatkan peluang ini.

Walaupun Indonesia sudah mencoba melaksanaka program seperti Forum Parlemen Indonesia-Afrika (Indonesia Africa Parliamentary Forum/IAPF), Penandatanganan Preferential Trade di Mozambik, Belt and Road Initiative (BRI) dan Bilateral Investment Treaties (BIT), tapi belum menunjukan pengaruh signifikan.

Misi Menembus Pasar Afrika yang Terlupakan