JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan meluncurkan produk derivatif terbaru yakni Single Stock Futures (SSF) pada pekan depan, Selasa (12/11/2024).

Hal tersebut disampaikan Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa (AB) BEI Irvan Susandy ketika ditemui dalam acara Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2024, Kamis (7/11/2024).

"Selasa (12/11/2024) besok, Single Stock Futures," kata dia, ditulis Jumat (8/11/2024).

SHUTTERSTOCK/JIRAPONG MANUSTRONG Ilustrasi saham, pasar saham, transaksi saham.

Sedikit catatan, SSF adalah perjanjian atau kontrak antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli suatu saham di masa depan dengan harga yang telah ditentukan.

Efek yang mendasari SSF adalah saham. Hal ini berbeda dengan produk derivatif BEI lainnya yang didasari oleh indeks saham dan Surat Utang Negara (SUN).

Selain itu, SSF juga memiliki satuan kontrak yang paling rendah dibandingkan produk derivatif lainnya. Dengan demikian, modal yang dibutuhkan investor untuk dapat mulai berinvestasi SSF lebih kecil.

Ia menambahkan, selaian SSF, BEI juga akan meluncurkan beberapa produk derivatif sebagai upaya untuk meningkatkan transaksi di pasar modal Indonesia.

Salah satu di antaranya adalah produk derivatif Put Warrant yang rencananya akan diluncurkan juga pada 2024 ini.

Dilansir dari Kontan, put warrant adalah hak untuk menjual saham underlying di harga yang ditentukan. Put warrant ini akan memberikan manfaat pada investor ketika pasar dalam keadaan bearish.

Put warrant pada investasi saham diberikan saat nilainya meningkat ketika saham underlying sedang menurun. Put warrant memberikan hak kepada investor untuk menjual aset dasar pada harga dan jangka waktu tertentu.

SHUTTERSTOCK/THAPANA STUDIO Ilustrasi saham.

Put warrant dapat digunakan sebagai sarana lindung nilai dengan mengunci harga jual aset dasar, ketika harga aset turun, investor bisa mendapatkan keuntungan dari perdagangan atau exercise put warrant.

Lebih lanjut, Irvan bilang, BEI juga berencana akan meluncurkan produk derivatif Short Selling pada 2025.

"Ini lagi proses beberapa Anggota Bursa (AB) untuk jadi AB Short Selling," ujar dia.

Sebagai informasi, short selling adalah transaksi penjualan efek atau saham yang belum dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilakukan.

Investor yang melakukan short selling akan meminjam efek dari pihak lain dan menjualnya di pasar dengan harapan harga akan turun. Strategi ini biasanya diterapkan ketika pasar sedang dalam tren melemah (bearish).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan meluncurkan produk derivatif terbaru yakni Single Stock Futures (SSF) pada pekan depan, Selasa (12/11/2024).

Hal tersebut disampaikan Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa (AB) BEI Irvan Susandy ketika ditemui dalam acara Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2024, Kamis (7/11/2024).

"Selasa (12/11/2024) besok, Single Stock Futures," kata dia, ditulis Jumat (8/11/2024).

SHUTTERSTOCK/JIRAPONG MANUSTRONG Ilustrasi saham, pasar saham, transaksi saham.

Sedikit catatan, SSF adalah perjanjian atau kontrak antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli suatu saham di masa depan dengan harga yang telah ditentukan.

Efek yang mendasari SSF adalah saham. Hal ini berbeda dengan produk derivatif BEI lainnya yang didasari oleh indeks saham dan Surat Utang Negara (SUN).

Selain itu, SSF juga memiliki satuan kontrak yang paling rendah dibandingkan produk derivatif lainnya. Dengan demikian, modal yang dibutuhkan investor untuk dapat mulai berinvestasi SSF lebih kecil.

Ia menambahkan, selaian SSF, BEI juga akan meluncurkan beberapa produk derivatif sebagai upaya untuk meningkatkan transaksi di pasar modal Indonesia.

Salah satu di antaranya adalah produk derivatif Put Warrant yang rencananya akan diluncurkan juga pada 2024 ini.

Dilansir dari Kontan, put warrant adalah hak untuk menjual saham underlying di harga yang ditentukan. Put warrant ini akan memberikan manfaat pada investor ketika pasar dalam keadaan bearish.

Put warrant pada investasi saham diberikan saat nilainya meningkat ketika saham underlying sedang menurun. Put warrant memberikan hak kepada investor untuk menjual aset dasar pada harga dan jangka waktu tertentu.

JAKARTA, KOMPAS.com - HyundaiIoniq 6 sudah meluncur sejak Agustus 2023. Namun, hingga kini penjualannya masih jauh dari kata memuaskan.

Berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales Ioniq 6 pada periode Januari hingga September 2024, hanya mencapai 39 unit. Penjualannya rata-rata per bulan tidak mencapai 10 unit.

Banyak yang mengatakan bahwa kebedaraan BYD Seal menjadi salah satu faktor Ioniq 6 susah terjual. Seal baru mencatatkan penjualan pada Juni hingga September 2024 dengan total 3.731 unit.

KOMPAS.com/Ruly Kurniawan Hyundai Ioniq 6

Sedangkan Ioniq 6, dari sejak Januari 2024 hanya terjual 7 unit. Lalu, bulan berikutnya 3 unit, berikutnya lagi 1 unit pada Maret, 2 unit pada April, dan 1 unit lagi pada Mei. Pada Juni naik menjadi 6 unit, Juli 8 unit, Agustus 3 unit, dan September hanya 8 unit.

Meski demikian, Chief Marketing Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Budi Nur Mukmin, mengatakan, pihaknya belum ada rencana untuk menghentikan penjualan Ioniq 6.

"Kalau kita berbicara pasar sedan, apalagi sedan di level premium, memang tidak sebesar Ioniq 5 yang masuk kategori SUV. Saat ini, mungkin sekitar 30 persenan segmen otomotif di Indonesia dikuasai SUV," ujar Budi, kepada wartawan, saat ditemui di pabrik Hyundai di Deltamas, Cikarang, Jawa Barat, belum lama ini.

KOMPAS.com/Adityo Hyundai Ioniq 6

Menurutnya, jika membandingkan Ioniq 5 dengan Ioniq 6 tidak adil. Sebab, segmen sedan premium memang lebih kecil dibandingkan segmen SUV.

Selain itu, Ioniq 5 juga sudah diproduksi secara lokal. Berbeda dengan Ioniq 6 yang statusnya masih CBU dari Korea Selatan.

KOMPAS.com/Ruly Kurniawan Hyundai Ioniq 6

Chief Operating Officer HMID Fransiscus Soerjopranoto, mengatakan, Ioniq 6 merupakan performance car, sama halnya dengan Ioniq 5 N. Menurutnya, Ioniq 6 karena styling, tidak begitu besar penjualannya.

"Intinya, dia melayani segmen konsumen tertentu yang ingin punya mobil listrik dengan performa tinggi, baik itu interior, eksterior, maupun teknologinya. Itu yang kita dapatkan, sehingga kita memperkenalkan Ioniq 6," kata Fransiscus.

KOMPAS.com/Ruly Kurniawan Hyundai Ioniq 6

"Kita akan lanjut dengan Ioniq 6, karena itu merupakan bentuk kita dalam melayani pasar premium," ujarnya.

Saat ini, Hyundai memasarkan Ioniq 6 dengan banderol Rp 1,22 miliar (OTR Jakarta).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Manusia, Muhaimin Iskandar, berharap ada tambahan anggaran untuk program bantuan sosial (bansos) senilai Rp 100 triliun pada 2025.

Menurut Muhaimin, harapan itu sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan efisiensi anggaran negara dari berbagai kebocoran.

"Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan napas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita," ujar Muhaimin di acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024), sebagaimana dilansir YouTube resmi Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (8/11/2024).

"Kita berharap ini (efisiensi) sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial, moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun. Amin," tegasnya.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu lantas menjelaskan bahwa salah satu prioritas program di era Presiden Prabowo adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pemerintah menargetkan bisa menekan angka kemiskinan sampai 0 persen pada 2029 mendatang.

Muhaimin menyebut target itu bisa dicapai jika semua pihak mendukung tersalurnya bansos secara tepat sasaran.

"Inilah tugas yang dipercayakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan, khususnya kepada saya, untuk memastikan seluruh bantuan sosial pertama tepat sasaran, yang kedua produktif mengubah masyarakat yang menerima menjadi berdaya. Sekaligus akhirnya menjadi pribadi-pribadi dan masyarakat yang mandiri," tutur Muhaimin.

"Kita memiliki cara untuk memakmurkan masyarakat melalui, yang pertama tentu pertumbuhan ekonomi yang diikuti pemerataan. Yang kedua sistem perlindungan sosial yang kuat. Dan yang ketiga adalah pembangunan manusia," tambah mantan Menteri Ketenagakerjaan itu.

Sudah dianggarkan Rp 504,7 triliun

Adapun besaran anggaran bansos untuk 2025 sebelumnya sudah disampaikan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebelum masa pemerintahannya berakhir.

Saat itu, Jokowi mengungkapkan, postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) senilai Rp 3.613,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Di dalamnya, anggaran perlindungan sosial, atau yang sering dianggap sebagai "bansos," akan naik sekitar Rp 8 triliun dari tahun 2024 sebesar Rp 496 triliun.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disediakan anggaran bansos lebih dari Rp 500 triliun.

"Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien," kata Jokowi dalam Pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2025 pada 16 Agustus 2024.

Sementara itu, anggaran pendidikan dialokasikan di level minimal sesuai perintah konstitusi, yakni 20 persen dari APBN atau sebesar Rp 722,6 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Jokowi berujar, anggaran pendidikan ini dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Manusia, Muhaimin Iskandar, berharap ada tambahan anggaran untuk program bantuan sosial (bansos) senilai Rp 100 triliun pada 2025.

Menurut Muhaimin, harapan itu sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan efisiensi anggaran negara dari berbagai kebocoran.

"Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan napas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita," ujar Muhaimin di acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024), sebagaimana dilansir YouTube resmi Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (8/11/2024).

"Kita berharap ini (efisiensi) sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial, moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun. Amin," tegasnya.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu lantas menjelaskan bahwa salah satu prioritas program di era Presiden Prabowo adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pemerintah menargetkan bisa menekan angka kemiskinan sampai 0 persen pada 2029 mendatang.

Muhaimin menyebut target itu bisa dicapai jika semua pihak mendukung tersalurnya bansos secara tepat sasaran.

"Inilah tugas yang dipercayakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan, khususnya kepada saya, untuk memastikan seluruh bantuan sosial pertama tepat sasaran, yang kedua produktif mengubah masyarakat yang menerima menjadi berdaya. Sekaligus akhirnya menjadi pribadi-pribadi dan masyarakat yang mandiri," tutur Muhaimin.

"Kita memiliki cara untuk memakmurkan masyarakat melalui, yang pertama tentu pertumbuhan ekonomi yang diikuti pemerataan. Yang kedua sistem perlindungan sosial yang kuat. Dan yang ketiga adalah pembangunan manusia," tambah mantan Menteri Ketenagakerjaan itu.

Sudah dianggarkan Rp 504,7 triliun

Adapun besaran anggaran bansos untuk 2025 sebelumnya sudah disampaikan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebelum masa pemerintahannya berakhir.

Saat itu, Jokowi mengungkapkan, postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) senilai Rp 3.613,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Di dalamnya, anggaran perlindungan sosial, atau yang sering dianggap sebagai "bansos," akan naik sekitar Rp 8 triliun dari tahun 2024 sebesar Rp 496 triliun.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disediakan anggaran bansos lebih dari Rp 500 triliun.

"Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien," kata Jokowi dalam Pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2025 pada 16 Agustus 2024.

Sementara itu, anggaran pendidikan dialokasikan di level minimal sesuai perintah konstitusi, yakni 20 persen dari APBN atau sebesar Rp 722,6 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Jokowi berujar, anggaran pendidikan ini dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.

"Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset," kata dia.

Lalu, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara, lebih besar dari anggaran ketahanan pangan yang direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun, tetapi lebih kecil dari anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 400,3 triliun.

Jokowi mengatakan, besarnya anggaran pembangunan infrastruktur pada 2025 bakal dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, hingga keberlanjutan pembangunan IKN.

Di samping itu, pemerintah merancang anggaran transfer ke daerah senilai Rp 919,9 triliun untuk 2025.

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp 2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 505,4 triliun," ujar eks Wali Kota Solo itu.

BADUNG, KOMPAS.com - Rencana Indonesia untuk mengimplimentasikan biodiesel 40 persen (B40) diyakini akan mengganggu pasokan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) ke negara mitra dagang.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Chairman Pakistan Edible Oil Refiners Association (PEORA), Abdul Rasheed JanMohammad.

Abdul mengatakan, impor CPO dari Indonesia berkontribusi sekitar 90 persen terhadap total permintaan CPO Pakistan. Oleh karenanya, Ia mengaku khawatir dengan rencana pemerintah Indonesia meningkatkan bauran CPO ke dalam biodiesel dari semula 35 persen, menjadi 40 persen pada 2025.

DOK. Sawitkita.id/Dimas Ardian Minyak kelapa sawit dinilai menjadi yang paling berpotensi untuk diolah menjadi energi dibandingkan dengan minyak nabati lain karena memiliki manfaat yang begitu luas.

"Kita pernah mengalami permasalahan serupa sekitar 2,5 tahun lalu, ketika Indonesia menerapkan embargo (sawit)," kata dia, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, pemanfaatan CPO seharusnya difokuskan untuk komoditas pangan. Dengan demikian, porsinya tidak lebih banyak digunakan untuk bahan bakar nabati (BBN).

Selain itu, Abdul menilai, harga CPO masih memiliki jarak yang cukup besar dengan BBN. Hal ini berpotensi membuat anggaran pemerintah untuk "mensubsidi" gap tersebut membengkak.

"Jadi ini akan lebih baik ke depan untuk tetap mengimplementasikan B35 alih-alih beralih ke B40," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengakui, industri bakal kesulitan untuk memenuhi kebutuhan CPO demi bauran B40 di tengah stagnansi produksi saat ini.

BADUNG, KOMPAS.com - Rencana Indonesia untuk mengimplimentasikan biodiesel 40 persen (B40) diyakini akan mengganggu pasokan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) ke negara mitra dagang.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Chairman Pakistan Edible Oil Refiners Association (PEORA), Abdul Rasheed JanMohammad.

Abdul mengatakan, impor CPO dari Indonesia berkontribusi sekitar 90 persen terhadap total permintaan CPO Pakistan. Oleh karenanya, Ia mengaku khawatir dengan rencana pemerintah Indonesia meningkatkan bauran CPO ke dalam biodiesel dari semula 35 persen, menjadi 40 persen pada 2025.

DOK. Sawitkita.id/Dimas Ardian Minyak kelapa sawit dinilai menjadi yang paling berpotensi untuk diolah menjadi energi dibandingkan dengan minyak nabati lain karena memiliki manfaat yang begitu luas.

"Kita pernah mengalami permasalahan serupa sekitar 2,5 tahun lalu, ketika Indonesia menerapkan embargo (sawit)," kata dia, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, pemanfaatan CPO seharusnya difokuskan untuk komoditas pangan. Dengan demikian, porsinya tidak lebih banyak digunakan untuk bahan bakar nabati (BBN).

Selain itu, Abdul menilai, harga CPO masih memiliki jarak yang cukup besar dengan BBN. Hal ini berpotensi membuat anggaran pemerintah untuk "mensubsidi" gap tersebut membengkak.

"Jadi ini akan lebih baik ke depan untuk tetap mengimplementasikan B35 alih-alih beralih ke B40," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengakui, industri bakal kesulitan untuk memenuhi kebutuhan CPO demi bauran B40 di tengah stagnansi produksi saat ini.

BADUNG, KOMPAS.com - Rencana Indonesia untuk mengimplimentasikan biodiesel 40 persen (B40) diyakini akan mengganggu pasokan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) ke negara mitra dagang.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Chairman Pakistan Edible Oil Refiners Association (PEORA), Abdul Rasheed JanMohammad.

Abdul mengatakan, impor CPO dari Indonesia berkontribusi sekitar 90 persen terhadap total permintaan CPO Pakistan. Oleh karenanya, Ia mengaku khawatir dengan rencana pemerintah Indonesia meningkatkan bauran CPO ke dalam biodiesel dari semula 35 persen, menjadi 40 persen pada 2025.

DOK. Sawitkita.id/Dimas Ardian Minyak kelapa sawit dinilai menjadi yang paling berpotensi untuk diolah menjadi energi dibandingkan dengan minyak nabati lain karena memiliki manfaat yang begitu luas.

"Kita pernah mengalami permasalahan serupa sekitar 2,5 tahun lalu, ketika Indonesia menerapkan embargo (sawit)," kata dia, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, pemanfaatan CPO seharusnya difokuskan untuk komoditas pangan. Dengan demikian, porsinya tidak lebih banyak digunakan untuk bahan bakar nabati (BBN).

Selain itu, Abdul menilai, harga CPO masih memiliki jarak yang cukup besar dengan BBN. Hal ini berpotensi membuat anggaran pemerintah untuk "mensubsidi" gap tersebut membengkak.

"Jadi ini akan lebih baik ke depan untuk tetap mengimplementasikan B35 alih-alih beralih ke B40," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengakui, industri bakal kesulitan untuk memenuhi kebutuhan CPO demi bauran B40 di tengah stagnansi produksi saat ini.

Berdasarkan perhitungan Gapki, kebutuhan CPO untuk B40 pada tahun 2025 mencapai sekitar 14 juta ton, lebih tinggi dari kebutuhan bauran B35 tahun ini sebesar 12 juta ton.

Oleh karenanya, volume ekspor CPO berpotensi menurun pada tahun depan, seiring dengan bakal diimplementasikannya program B40. Pasalnya, kebutuhan CPO untuk pasar dalam negeri bakal semakin meningkat, sementara produksi sawit cenderung menurun selama beberapa tahun terakhir.

"Untuk B40 di tahun depan memang kalau kondisi seperti sekarang itu memang masih agak sulit. Akan ada penurunan ekspor, kalau hitungan kita sekitar 2 juta ton untuk B40," ujar Eddy, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto bertolak ke China dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Jumat (8/11/2024) hari ini.

Kunjungan ke China ini merupakan pembuka bagi rangkaian lawatan luar negeri perdana Prabowo Subianto setelah resmi menjadi Presiden RI.

Dalam sambutannya sebelum berangkat, Presiden Prabowo menjelaskan rute perjalanannya ke sejumlah negara.

"Pada hari ini saya beserta delegasi dari pemerintah RI akan melaksanakan kunjungan ke luar negeri. Pertama memenuhi undangan dari Presiden China (Xi Jinping) , kemudian dari Beijing saya akaan terbang langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat (Joe Biden)," ujar Prabowo dilansir siaran YouTube Kompas TV pada Jumat.

"Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dari Peru (lalu) hadir (ke) KTT G20 di Brasil. Dan dari Brasil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris," katanya.

Setelahnya, Prabowo mengungkapkan ada kemungkinan ia akan mampir ke sejumlah negara di Timur Tengah sebelum pulang kembali ke Tanah Air.

Diketahui lawatan Prabowo ke sejumlah negara rencananya akan berlangsung selama 16 hari.

Kepala Negara lantas menyebutkan, rangakaian perjalanan yang dilakukannya ke sejumlah negara kali ini menunjukkan Indonesia sangat dihormati.

Pasalnya, Indonesia dirasakan perlu diundang dan mengikuti pertemuan bilateral maupun multilateral dengan sejumlah negara.

Tujuannya untuk membicarakan berbagai isu, mulai dari ekonomi hingga geopolitik internasional.

"Ini menunjukan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu utk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral," ungkap Prabowo.

"Membicarakan masalah penting bagi keadaan, tidak hanya ekonomi tapi suasana geopolitik yang penuh ketegangan. Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak," tambahnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, sejumlah menteri di bidang ekonomi ikut serta dalam rangkaian kunjungan luar negeri Prabowo ke sejumlah negara.

Di antaranya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono

Khusus untuk kunjungan ke China, Prabowo antara lain didampingi Menteri Kelautan serta Perikanan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka membagikan strategi agar kepala daerah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah agar sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo sebesar 8 persen.

Hal tersebut disampaikan Wapres ketika memberikan arahan untuk para kepala daerah se-Indonesia pada penutupan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024).

Menurut Gibran, pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat dan pemanfaatan anggaran secara efektif.

"Jika kita ingin pertumbuhan ekonomi naik sesuai target dari Pak Presiden, kuncinya adalah kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat dan juga anggaran yang tepat sasaran," ungkap Gibran, dilansir siaran YouTube resmi Kementerian Dalam Negeri.

Gibran juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengelola negara sebesar Indonesia.

Ia menyebutkan, semua pihak harus kompak dan menghindari ego sektoral.

Terlebih lagi, menurutnya, tidak ada visi dan misi lain selain visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Kita harus kompak, tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak, kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya," ungkap Gibran.

"Kita harus kompak, tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak, kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya," tegas mantan Wali Kota Solo itu.

Putra sulung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, itu lantas menyinggung soal indeks Monitoring Center for Prevention (MCP).

MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi.

Gibran menyebut keberadaan MCP penting untuk mencegah dan menutup kebocoran anggaran negara.

"Ini penting sekali Bapak Ibu karena Pak Presiden Prabowo menekankan untuk masalah pencegahan korupsi dan juga menutup kebocoran-kebocoran. Jadi MCP ini adalah salah satu indikator dari KPK. Ini perlu diseriusi," tegasnya.

Janji Prabowo

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyampaikan keinginan untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi, hingga mencapai level 8 persen pada periode pemerintahannya.

Pada gelaran BNI Investor Daily Summit 2024 yang dilaksanakan pada 9 Oktober 2024 lalu, Prabowo menyadari, dirinya kerap dicemooh dengan memasang target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pasalnya, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stagnan di kisaran 5 persen secara tahunan (year on year/yoy) selama 10 tahun terakhir.

Menuru dia, dengan target yang "optimistis", angka realisasi pertumbuhan ekonomi dapat tetap tinggi, jika meleset dari target awal.

"Kalau enggak sampai 8 persen ya 7,5 persen. Kalau enggak sampai 7,5 ya 7 (persen)," ujar dia.

"Kalau kita puas, kita canangkan 6 persen, nanti 5,4 (persen) ya sudahlah," sambungnya.

Lebih lanjut, Prabowo bilang, Indonesia memiliki modal yang besar untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi, utamanya dengan besarnya potensi sumber daya alam (SDA) yang ada.

Oleh karenanya, ia tetap optimis Indonesia dapat merealisasikan pertumbuhan ekonomi di angka 8 persen pada periode pemerintahannya.

"Siapa tahu nanti tidak 8 persen. Kalau 9 persen gimana? Lu enggak percaya kan? Tunggu tanggal mainnya," ucapnya.

Sementara itu, baru-baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal III 2024 mencapai 4,95 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Tumbuh lebih lambat dibandingkan Kuartal II 2024, tetapi sedikit lebih tinggi dibandingkan Kuartal III 2023.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, angka pertumbuhan ekonomi itu didapat dari produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp 5.638,9 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp 3.279,6 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal III bila dibandingkan dengan Kuartal III 2023 atau secara year on year tumbuh 4,95 persen," kata dia dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Laju pertumbuhan ekonomi pada periode Juli-September 2024 itu melambat dari kuartal sebelumnya. Pada Kuartal II 2024 ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen secara yoy.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III 2024 lebih tinggi sedikit dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Tercatat, pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III 2023 mencapai 4,94 persen secara tahunan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka membagikan strategi agar kepala daerah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah agar sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo sebesar 8 persen.

Hal tersebut disampaikan Wapres ketika memberikan arahan untuk para kepala daerah se-Indonesia pada penutupan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024).

Menurut Gibran, pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat dan pemanfaatan anggaran secara efektif.

"Jika kita ingin pertumbuhan ekonomi naik sesuai target dari Pak Presiden, kuncinya adalah kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat dan juga anggaran yang tepat sasaran," ungkap Gibran dilansir siaran YouTube resmi Kementerian Dalam Negeri.

Gibran juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengelola negara sebesar Indonesia.

Ia menyebut semua pihak harus kompak dan menghindari ego sektoral.

Terlebih menurutnya, tidak ada visi dan misi lain selain visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Kita harus kompak, tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak, kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya," ungkap Gibran.

"Kita harus kompak, tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak, kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya," tegas mantan Wali Kota Solo itu.

Putra sulung Presiden RI ke-7, Joko Widodo, itu lantas menyinggung soal indeks monitoring Center for Prevention (MCP).

MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi.

Gibran menyebut keberadaan MCP penting untuk mencegah dan menutup kebocoran anggaran negara.

"Ini penting sekali Bapak Ibu karena Pak Presiden Prabowo menekankan untuk masalah pencegahan korupsi dan juga menutup kebocoran-kebocoran. Jadi MCP ini adalah salah satu indikator dari KPK. Ini perlu diseriusi," tegasnya.

Janji Prabowo

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyampaikan keinginan untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi, hingga mencapai level 8 persen pada periode pemerintahannya.

Pada gelaran BNI Investor Daily Summit 2024 yang dilaksanakan pada 9 Oktober 2024 lalu, Prabowo menyadari, dirinya kerap dicemooh dengan memasang target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pasalnya, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stagnan di kisaran 5 persen secara tahunan (year on year/yoy) selama 10 tahun terakhir.

Menuru dia, dengan target yang "optimistis", angka realisasi pertumbuhan ekonomi dapat tetap tinggi, jika meleset dari target awal.

"Kalau enggak sampai 8 persen ya 7,5 persen. Kalau enggak sampai 7,5 ya 7 (persen)," ujar dia.

"Kalau kita puas, kita canangkan 6 persen, nanti 5,4 (persen) ya sudahlah," sambungnya.

Lebih lanjut, Prabowo bilang, Indonesia memiliki modal yang besar untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi, utamanya dengan besarnya potensi sumber daya alam (SDA) yang ada.

Oleh karenanya, ia tetap optimis Indonesia dapat merealisasikan pertumbuhan ekonomi di angka 8 persen pada periode pemerintahannya.

"Siapa tahu nanti tidak 8 persen. Kalau 9 persen gimana? Lu enggak percaya kan? Tunggu tanggal mainnya," ucapnya.

Sementara itu, baru-baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal III 2024 mencapai 4,95 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Tumbuh lebih lambat dibandingkan Kuartal II 2024, tetapi sedikit lebih tinggi dibandingkan Kuartal III 2023.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, angka pertumbuhan ekonomi itu didapat dari produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp 5.638,9 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp 3.279,6 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal III bila dibandingkan dengan Kuartal III 2023 atau secara year on year tumbuh 4,95 persen," kata dia dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Laju pertumbuhan ekonomi pada periode Juli-September 2024 itu melambat dari kuartal sebelumnya. Pada Kuartal II 2024 ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen secara yoy.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III 2024 lebih tinggi sedikit dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Tercatat, pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III 2023 mencapai 4,94 persen secara tahunan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 akan segera digelar di ICE BSD, Tangerang, pada 22 November mendatang.

Ada sejumlah merek otomotif yang turut berpartisipasi dalam pameran tersebut, salah satunya adalah PT Suzuki Indomobil Sales (SIS).

Suzuki rencananya akan meluncurkan produk baru dalam GJAW 2024, hanya saja tidak disebutkan secara rinci terkait produk yang dimaksud.

Lantas, apakah pabrikan Jepang tersebut bakal membawa Suzuki Fronx yang belum lama ini sudah tertangkap kamera sedang tes jalan di Indonesia?

Salah satu tenaga penjual Suzuki mengatakan, Fronx baru akan diluncurkan tahun depan, bukan di ajang GJAW 2024.

“Yang pasti GJAW akan keluar Jimny yang ditambah dengan aksesoris, jadinya seperti dimodifikasi,” ucap tenaga penjual Suzuki kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Hal senada juga diungkapkan oleh tenaga penjual Suzuki lain, yang menyebut akan menghadirkan Suzuki Jimny dengan pembaruan. Hanya saja tidak dijelaskan secara rinci penyegaran apa saja yang diberikan pada Sport Utility Vehicle (SUV) off road andalan Suzuki itu.

“(Jimny), nanti juga mengenalkan fitur ADAS di Suzuki, fitur itu bakal dimasukkan di tipe tertinggi mobil Suzuki,” kata tenaga penjual Suzuki tersebut.

KOMPAS.com/Adityo Test drive Jimny 5-door

Sebelumnya marak beredar informasi bahwa Suzuki bakal meluncurkan Fronx di Indonesia dalam waktu dekat. Pasalnya calon mobil baru Suzuki ini beberapa kali tertangkap kamera sedang di tes jalan. Namun, perseroan masih enggan mengomentari lebih lanjut terkait model baru Suzuki itu.

“Mohon maaf saya belum dapat memberikan komentar terkait dengan hal tersebut,” ucap Dony Ismi Himawan Saputra, Deputy Managing Director Sales and Marketing 4W SIS, saat ditanya soal Fronx.

Sebagai informasi, Suzuki Fronx sudah lebih dulu meluncur di India pada awal tahun 2023 lalu. Mobil ini merupakan versi sport utility vehicle (SUV) dari Suzuki Baleno, namun mengusung desain yang mirip dengan Grand Vitara.

Tampilan depannya terlihat begitu agresif berkat tarikan garis tegas pada bumper, dilengkapi dengan foglamp yang berada di area segitiga. Inilah yang membedakannya dari tampilan Grand Vitara.

Doc Carscoops Suzuki Fronx

Pada bagian interior, tampilan dasbor dual-tone terlihat begitu mirip dengan Baleno. Terdapat layar sentuh 9 inci yang sudah terintegrasi dengan Apple CarPlay nirkabel dan Android Auto.

Bicara soal jantung pacu, Suzuki Fronx tersedia dengan dua pilihan bensin. Pertama ada mesin Boosterjet 1.000 cc K-Series turbocharged yang dilengkapi dengan teknologi hybrid ringan.

Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 99 hp dan torsi 148 Nm. Dikawinkan dengan transmisi manual lima kecepatan atau gearbox otomatis enam kecepatan.

Kemudian pilihan kedua ada mesin 1.200 cc K-Series Dual Jet, yang mampu menghasilkan tenaga 89 hp dan torsi 113 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke roda depan melalui transmisi manual lima percepatan atau AGS dengan jumlah percepatan yang sama.