JAKARTA, KOMPAS.com – PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 30 persen secara tahunan (YoY) menjadi Rp 1,33 triliun pada kuartal III-2024, meskipun kondisi ekonomi dan persaingan di industri telekomunikasi sangat menantang.

Pendapatan perusahaan juga meningkat 6 persen YoY menjadi 25,37 triliun, didorong oleh kenaikan pendapatan layanan data dan digital sebesar 8 persen YoY.

“Pada kuartal III-2024, kondisi industri telekomunikasi nasional sangat menantang, namun kami tetap mampu meraih kinerja yang cukup baik dengan pertumbuhan profitabilitas positif,” ujar Dian Siswarini, Presiden Direktur & CEO XL Axiata melalui keterangan pers, Kamis (7/11/2024).

Dian menambahkan, XL Axiata akan terus berupaya menciptakan sumber pendapatan baru, terutama di layanan internet rumah (Fixed Broadband/FBB) yang terus menunjukkan potensi besar.

“Dengan akuisisi 750.000 pelanggan First Media, XL Axiata kini memiliki lebih dari 1.000.000 pelanggan FBB, menjadikan kami penyedia internet rumah kedua terbesar di Indonesia,” kata Dian.

Dengan jaringan yang mencakup enam juta home passed di lebih dari 127 kota, perusahaan optimis dapat terus memperluas layanan konvergensi.

Selama periode ini, XL Axiata mencatat EBITDA sebesar Rp 13,3 triliun, tumbuh 13 persen YoY dengan margin mencapai 52,4 persen. Trafik data juga meningkat 10 persen YoY, didorong oleh peningkatan blended ARPU menjadi 43.000.

“Kami fokus mempertahankan pelanggan yang produktif, seiring dengan upaya menambah lebih dari 1.100.000 pelanggan baru hingga total mencapai 58.600.000,” tambah Dian.

Selain itu, XL Axiata terus memperkuat jaringan dengan total 165.000 BTS, termasuk 110.000 BTS 4G. Perusahaan mengalokasikan belanja modal sekitar 7 triliun untuk ekspansi jaringan, terutama dalam persiapan menuju 5G.

“Investasi jaringan ini meningkatkan kualitas layanan data, terbukti dengan trafik yang tumbuh mencapai 7.823 petabyte,” kata Dian.

Sebagai informasi, PT XL Axiata Tbk merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia yang fokus menyediakan layanan konvergensi dan mendukung ekonomi digital. Sejak 1996, XL Axiata menyediakan layanan untuk pelanggan ritel dan korporat, didukung oleh jaringan 4G LTE berskala nasional dan pengembangan 5G.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 30 persen secara tahunan (YoY) menjadi Rp 1,33 triliun pada kuartal III-2024, meskipun kondisi ekonomi dan persaingan di industri telekomunikasi sangat menantang.

Pendapatan perusahaan juga meningkat 6 persen YoY menjadi 25,37 triliun, didorong oleh kenaikan pendapatan layanan data dan digital sebesar 8 persen YoY.

“Pada kuartal III-2024, kondisi industri telekomunikasi nasional sangat menantang, namun kami tetap mampu meraih kinerja yang cukup baik dengan pertumbuhan profitabilitas positif,” ujar Dian Siswarini, Presiden Direktur & CEO XL Axiata melalui keterangan pers, Kamis (7/11/2024).

Dian menambahkan, XL Axiata akan terus berupaya menciptakan sumber pendapatan baru, terutama di layanan internet rumah (Fixed Broadband/FBB) yang terus menunjukkan potensi besar.

“Dengan akuisisi 750.000 pelanggan First Media, XL Axiata kini memiliki lebih dari 1.000.000 pelanggan FBB, menjadikan kami penyedia internet rumah kedua terbesar di Indonesia,” kata Dian.

Dengan jaringan yang mencakup enam juta home passed di lebih dari 127 kota, perusahaan optimis dapat terus memperluas layanan konvergensi.

Selama periode ini, XL Axiata mencatat EBITDA sebesar Rp 13,3 triliun, tumbuh 13 persen YoY dengan margin mencapai 52,4 persen. Trafik data juga meningkat 10 persen YoY, didorong oleh peningkatan blended ARPU menjadi 43.000.

“Kami fokus mempertahankan pelanggan yang produktif, seiring dengan upaya menambah lebih dari 1.100.000 pelanggan baru hingga total mencapai 58.600.000,” tambah Dian.

Selain itu, XL Axiata terus memperkuat jaringan dengan total 165.000 BTS, termasuk 110.000 BTS 4G. Perusahaan mengalokasikan belanja modal sekitar 7 triliun untuk ekspansi jaringan, terutama dalam persiapan menuju 5G.

“Investasi jaringan ini meningkatkan kualitas layanan data, terbukti dengan trafik yang tumbuh mencapai 7.823 petabyte,” kata Dian.

Sebagai informasi, PT XL Axiata Tbk merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia yang fokus menyediakan layanan konvergensi dan mendukung ekonomi digital. Sejak 1996, XL Axiata menyediakan layanan untuk pelanggan ritel dan korporat, didukung oleh jaringan 4G LTE berskala nasional dan pengembangan 5G.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 30 persen secara tahunan (YoY) menjadi Rp 1,33 triliun pada kuartal III-2024, meskipun kondisi ekonomi dan persaingan di industri telekomunikasi sangat menantang.

Pendapatan perusahaan juga meningkat 6 persen YoY menjadi 25,37 triliun, didorong oleh kenaikan pendapatan layanan data dan digital sebesar 8 persen YoY.

“Pada kuartal III-2024, kondisi industri telekomunikasi nasional sangat menantang, namun kami tetap mampu meraih kinerja yang cukup baik dengan pertumbuhan profitabilitas positif,” ujar Dian Siswarini, Presiden Direktur & CEO XL Axiata melalui keterangan pers, Kamis (7/11/2024).

Dian menambahkan, XL Axiata akan terus berupaya menciptakan sumber pendapatan baru, terutama di layanan internet rumah (Fixed Broadband/FBB) yang terus menunjukkan potensi besar.

“Dengan akuisisi 750.000 pelanggan First Media, XL Axiata kini memiliki lebih dari 1.000.000 pelanggan FBB, menjadikan kami penyedia internet rumah kedua terbesar di Indonesia,” kata Dian.

Dengan jaringan yang mencakup enam juta home passed di lebih dari 127 kota, perusahaan optimis dapat terus memperluas layanan konvergensi.

Selama periode ini, XL Axiata mencatat EBITDA sebesar Rp 13,3 triliun, tumbuh 13 persen YoY dengan margin mencapai 52,4 persen. Trafik data juga meningkat 10 persen YoY, didorong oleh peningkatan blended ARPU menjadi 43.000.

“Kami fokus mempertahankan pelanggan yang produktif, seiring dengan upaya menambah lebih dari 1.100.000 pelanggan baru hingga total mencapai 58.600.000,” tambah Dian.

Selain itu, XL Axiata terus memperkuat jaringan dengan total 165.000 BTS, termasuk 110.000 BTS 4G. Perusahaan mengalokasikan belanja modal sekitar 7 triliun untuk ekspansi jaringan, terutama dalam persiapan menuju 5G.

“Investasi jaringan ini meningkatkan kualitas layanan data, terbukti dengan trafik yang tumbuh mencapai 7.823 petabyte,” kata Dian.

Sebagai informasi, PT XL Axiata Tbk merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia yang fokus menyediakan layanan konvergensi dan mendukung ekonomi digital. Sejak 1996, XL Axiata menyediakan layanan untuk pelanggan ritel dan korporat, didukung oleh jaringan 4G LTE berskala nasional dan pengembangan 5G.

MOBIL putih besar yang mengiringi Presiden RI menjadi satu lagi sinyal halus 'kesalnya' Indonesia dengan dominasi negara lain dalam ekonominya, termasuk dalam kendaran konvensional maupun listrik.

Mobil kenegaraan tersebut juga bisa menjadi benih datangnya kembali ambisi membuat mobil dalam negeri. Namun Indonesia, yang kabarnya hanya bisa bertahan 21 hari tanpa impor BBM, akan lebih tepat membangun kendaraan nasional berbasis listrik.

China mendorong kendaraan listrik karena menyadari rentannya negeri mereka yang mengimpor 70 persen suplai minyak.

Hari ini, Indonesia mengimpor 60 persen konsumsi minyaknya dan kerentanan itu semakin meningkat di tengah gejolak politik internasional.

Mobil Pindad Maung Garuda tersebut dikabarkan berbasis mesin diesel keluaran Mercedes dan Ssangyong. Namun, sangat mungkin bagi Pindad untuk menelusuri penggunaan penggerak listrik, terlebih mengingat perusahaan tersebut juga tengah bereksperimen dengan mobil listrik Pindad Morino EV dan motor listrik.

Tata motor dari India membangun kendaraan listrik pertamanya dalam tempo satu tahun, Vietnam dalam empat tahun. Tidak mudah, tetapi sangat mungkin dengan kegigihan.

Pilihan strategis meninggalkan BBM

Dua puluh tahun lebih produksi minyak Indonesia terus merosot. Berbagai janji sudah berlalu dan sudah waktunya Indonesia terbangun dengan realita bahwa membangkitkan kembali industri minyak semakin sulit, terlebih di dunia yang tengah bertransisi menuju kendaraan listrik.

Berbagai pihak tengah mengupayakan adanya cadangan penyangga energi untuk menimbun persediaan minyak mengantisipasi kendala impor. Perluasan penggunaan BBM nabati dari minyak sawit dan olahan tebu semakin kerap digulirkan.

Semua patut diapresiasi, tapi jangan lupa bahwa puncak penjualan mobil konvensional dengan BBM dunia sudah jauh terlewat pada 2017.

Semenjak 2017, pertumbuhan mobil di dunia diisi kendaraan listrik murni, maupun kendaraan listrik plug-in hybrid yang menggunakan BBM dan listrik secara beriringan.

Campuran BBM dari bahan nabati bisa dipahami, tapi ada alasan mendasar kenapa negara besar seperti China kerap berhati-hati dalam mengembangkannya.

Campuran BBM dari bahan nabati harganya mahal. Selain itu, kompetisi dengan pengadaan pangan bisa membuat harga pangan rakyat semakin mahal, dan perlunya lahan dalam jumlah besar. Tiga hal ini penting untuk ditelisik dengan baik.

Industri kendaraan listrik nasional bukanlah mimpi kosong dengan dukungan pemerintah.

Baru-baru ini, pimpinan Tata Motor dari India menyatakan kebanggaannya bagaimana perusahaannya membangun mobil listrik pertama dalam satu tahun, meski di awal banyak pihak menyangsikan kemampuan mereka.

Vinfast dari Vietnam pun berhasil meluncurkan mobil lsitrik pertamanya dalam empat tahun dari berdirinya perusahaaan tersebut.

Tahun lalu, Tata Motor menjual lebih dari 60.000 mobil listrik, sementara Vinfast menjual hampir 50.000 mobil listrik dan 70.000 motor listrik.

Jumlah penjualan mobil listrik Indonesia tahun ini mungkin mencapai 30.000 unit. Namun, berapa banyak produksi dalam negeri masih sangat disangsikan.

Jadi sebelum berkata tidak bisa, maka lihat dulu tetangga-tetangga Indonesia. Motivasi mereka menuju kendaraan listrik bervariasi, dari menurunkan impor BBM, mendorong industri baru, sampai menurunkan polusi udara di perkotaan. Namun satu hal yang pasti, mereka menolak untuk menyerah.

Subsidi biodiesel berkisar Rp 25 triliun- Rp 50 triliun per tahunnya. Subsidi BBM terus membumbung tinggi.

Uang sebesar itu akan lebih tepat guna digunakan untuk turut menopang pembangunan industri dalam negeri -baik BUMN mapun swasta- dalam benar-benar bersaing menuju kendaraan listrik.

Memang harga dari Maung Garuda disinyalir cukup mahal, lebih dari Rp 1 miliar. Namun, kalau mobil tersebut berhasil dibangun oleh Pindad, tentunya pengembangan kendaraan untuk masyarakat lebih luas bukanlah janji kosong dengan sokongan kuat pemerintah.

Bekerjasama dengan produsen yang ada tentunya menjadi langkah penting di awal, tapi juga menjadi pijakan untuk benar-benar berdiri sendiri ke depannya.

Hadirnya Pindad Maung, Morino EV dan dukungan pemerintah baru bisa jadi dorongan awal yang diperlukan Indonesia.

Saat ini, Pindad bukanlah produsen kendaraan massal, tapi produk mereka bisa menjadi simbol bertolaknya industri nasional.

Sudah saatnya kendaraan produksi mereka -yang dikabarkan mendapat 5.000 unit pesanan dari pemerintah- juga turut mendorong adopsi kendaraan listrik dalam mengawal kepentingan nasional untuk bergeser dari impor BBM dan menjadi ujung tombak majunya industri nasional seiring dengan langkah dunia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Perusahaan bidang gas Linde resmi memulai pasokan gas industri oksigen dan nitrogen kepada PT Freeport Indonesia (PTFI), perusahaan tambang besar di Indonesia. Pasokan ini untuk mendukung proses pemurnian tembaga di fasilitas baru Freeport di Manyar, Gresik, Jawa Timur.

Moloy Banerjee, President, ASEAN & South Asia Linde, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah penting di tengah meningkatnya permintaan tembaga secara global.

“Kami sangat bangga dapat mendukung ekspansi PT Freeport Indonesia dengan menyediakan gas industri yang dapat diandalkan,” ujar Banerjee melalui keterangan pers, Kamis (7/11/2024).

“Ini adalah kontribusi kami untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus menurunkan konsumsi energi dan emisi bahan bakar di sektor pemurnian tembaga,” lanjutnya.

Banerjee menyebutkan, investasi Linde sebesar 120 juta dollar AS (sekitar Rp1,8 triliun) yang mencakup pembangunan dan pengoperasian unit pemisahan udara (Air Separation Unit/ASU) terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara.

Menurut Banerjee, fasilitas baru tersebut tidak hanya mendukung PTFI, tetapi juga akan melayani kebutuhan gas cair industri bagi pelanggan baru dan lama di Jawa Timur.

“Fasilitas ini memperkuat jaringan distribusi kami di Indonesia, memungkinkan kami untuk melayani lebih banyak industri yang memerlukan pasokan gas industri berkualitas,” tambah Banerjee.

Sebagai informasi, Linde Indonesia, bagian dari Linde Group, perusahaan global dalam bidang gas dan rekayasa industri dengan penjualan 2023 mencapai 33 miliar dolar AS (sekira Rp 495 triliun).

Linde Indonesia memiliki delapan fasilitas produksi yang mendukung operasional 24 jam, berkomitmen menyediakan layanan gas industri, gas khusus, dan gas medis yang andal di seluruh Indonesia.

KOMPAS.com - Ada sebanyak 97 perusahaan penyelenggara pinjaman online (pinjol) atau fintech lendingpeer-to-peer resmi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 29 Oktober 2024. Simak daftar pinjol legal berizin OJK terbaru dalam artikel ini.

Masyarakat yang membutuhkan dana tambahan dari pinjol, pastikan memilih penyelanggara fintech lending resmi yang memiliki izin untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Lantas, apa saja pinjol resmi berizin OJK terbaru berlaku November 2024?

Daftar pinjol resmi OJK terbaru berlaku November 2024

Dikutip dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), daftar pinjol resmi terbaru yang memiliki izin per 29 Oktober 2024 dan berlaku saat ini sebagai berikut:

• Danamas, PT Pasar Dana Pinjaman
• Amartha, PT Amartha Mikro Fintek
• Dompet Kilat, PT Indo FinTek
• Boost, PT Creative Mobile Adventure
• Toko Modal, PT Toko Modal MItra Usaha
• Modalku, PT Mitrausaha Indonesia Grup
• KTA Kilat, PT Pendanaan Teknologi Nusa
• Kredit Pintar, PT Kredit Pintar Indonesia
• Maucash, PT Astra Welab Digital Arta
• Finmas, PT Oriente Mas Sejahtera
• KlikA2C, PT Aman Cermat Cepat
• Akseleran, PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia
• Ammana.id, PT Ammana Fintek Syariah
• PinjamanGO, PT Dana Pinjaman Inklusif
• KoinP2P, PT Lunaria Annua Teknologi.

• Pohondana, PT Pohon Dana Indonesia
• Mekar, PT Mekar Investama Sampoerna
• AdaKami, PT Pembiayaan Digital Indonesia
• Esta Kapital Fintek, PT Esta Kapital Fintek
• Kreditpro, PT Tri Digi Fin
• Fintag, PT Fintagra Homido Indonesia
• Rupiah Cepat, PT Kredit Utama Fintech Indonesia
• Crowdo, PT Mediator Komunitas Indonesia
• Indodana, PT Artha Dana Teknologi
• Julo, PT Julo Teknologi Finansial
• Pinjamwinwin, PT Progo Puncak Group
• DanaRupiah, PT Layanan Keuangan Berbagi
• OVO Finansial, PT Indonusa Bara Sejahtera
• Pinjam Modal, PT Finansial Integrasi Teknologi.
• Alami, PT Alami Fintek Sharia

• AwanTunai, PT Simplefi Teknologi Indonesia
• Danakini, PT Dana Kini Indonesia
• Singa, PT Abadi Sejahtera Finansindo
• Danamerdeka, PT Intekno Raya
• Easycash, PT Indonesia Fintopia Technology
• Pinjam Yuk, PT Kuaikuai Tech Indonesia
• FinPlus, PT Rezeki Bersama Teknologi
• UangMe, PT Uangme Fintek Indonesia
• PinjamDuit, PT Stanford Teknologi Indonesia
• Dana Syariah, PT Dana Syariah Indonesia
• Batumbu, PT Berdayakan Usaha Indonesia
• Cashcepat, PT Artha Permata Makmur
• KlikUMKM, PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat
• Pinjam Gampang, PT Kredit Plus Teknologi
• Cicil, PT Cicil Solusi Mitra Teknologi

• Lumbungdana, PT Lumbung Dana Indonesia
• 360 Kredi, PT Inovasi Terdepan Nusantara
• Kredinesia, PT Kreditku Teknologi Indonesia
• Pintek, PT Pinduit Teknologi Indonesia
• ModalRakyat, PT Modal Rakyat Indonesia
• Solusiku, PT Anugerah Digital Indonesia
• Cairin, PT Idana Solusi Sejahtera
• TrustIQ, PT Trust Teknologi Finansial
• Klik Kami, PT Harapan Fintech Indonesia
• Duha Syariah, PT Duha Madani Syariah
• Invoila, PT Sol Mitra Fintec
• Sanders One Stop Solution, PT Satustop Finansial Solusi
• DanaBagus, PT Dana Bagus Indonesia
• UKU, PT Teknologi Merlin Sejahtera
• Kredito, PT Fintek Digital Indonesia

• AdaPundi, PT Info Tekno Siaga
• Lentera Dana Nusantara, PT Lentera Dana Nusantara
• Modal Nasional, PT Solusi Tekologi Finansial
• Komunal, PT Komunal Finansial Indonesia
• Restock.ID, PT Cerita Teknologi Indonesia
• Ringan, PT Ringan Teknologi Indonesia
• Avantee, PT Grha Dana Bersama
• Gradana, PT Gradana Teknoruci Indonesia
• Danacita, PT Inclusive Finance Group
• IKI Modal, PT IKI Karunia Indonesia
• Ivoji, PT Finansia Aira Teknologi
• Indofund.id, PT Bursa Akselerasi Indonesia
• iGrow, PT iGrow Resources Indonesia
• Danai.id, PT Adiwisata Finansial Teknologi.
• Dumi, PT Fidac Inovasi Teknologi

• Lahan Sikam, PT Lampung Berkah Finansial Teknologi
• Qazwa.id, PT Qazwa Mitra Hasanah
• KrediFazz, PT FinAccel Digital Indonesia
• Doeku, PT Doeku Peduli Indonesia
• Aktivaku, PT Aktivaku Investama Teknologi
• Danain, PT Mulia Inovasi Digital
• Indosaku, PT Sens Teknologi Indonesia
• Edufund, PT Fintech Bina Bangsa
• GandengTangan, PT Kreasi Anak Indonesia
• Papitupi Syariah, PT Piranti Alphabet Perkasa
• BantuSaku, PT Smartec Teknologi Indonesia
• Danabijak, PT Digital Micro Indonesia
• AdaModal, PT Solid Fintek Indonesia
• SamaKita, PT Sejahtera Sama Kita
• KawanCicil, PT Kawan Cicil Teknologi Utama

• Crowde, PT Crowde Membangun Bangsa
• KlikCair, PT Klikcair Magga Jaya
• Ethis, PT Ethis Fintek Indonesia
• Samir, PT Sahabat Mikro Fintek
• Uatas, PT Plus Ultra Abadi
• Asetku, PT Pintar Inovasi Digital
• Findaya, PT Mapan Global Reksa.

Itulah daftar pinjol resmi yang mempunyai izin dan terdaftar di OJK terbaru berlaku mulai 29 Oktober 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Maxus mengonfirmasi kehadirannya di Tanah Air. Merek mobil asal China ini akan melakukan debut di Gaikindo Jakarta Auto Week atau GJAW 2024.

Pada gelaran yang akan dihelat 22 November - 3 Desember 2024 tersebut, Maxus akan meluncurkan dua model MPV sekaligus yaitu Maxus Mifa 9 dan Mifa 7.

Kompas.com/Gilang Maxus

"Kami akan bawa dua model. Harganya juga akan diungkap," ungkap Yudhy Tan, COO Indomobil Energi Baru, agen pemegang merek Maxus di Indonesia, Kamis (7/11/2024).

Yudhy mengatakan, usai peluncuran konsumen bisa langsung melakukan pemesanan dan mendapatkan unit sebelum tahun baru.

"Kami usahakan unitnya pada Desember. Unitnya masih CBU langsung dari China," katanya.

Kompas.com/Gilang Maxus Mifa7

Untuk diketahui Mifa 9 sebetulnya sudah diperkenalkan di GIIAS 2023. Mobil ini akan jadi MPV mewah berjantung listrik di Indonesia.

Sebagai MPV full size electric, lawan Mifa 9 bisa disebut ialah Zeekr 009. Adapun di segmen mesin konvensional bisa disejajarkan dengan Alphard.

Adapun Mifa 7 merupakan MPV dengan ukuran lebih kecil. Di segmen listrik akan jadi penantang Honda Step WGN, dan di segmen bensin ada Nissan Serena serta Toyota Voxy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Maxus mengonfirmasi kehadirannya di Tanah Air. Merek mobil asal China ini akan melakukan debut di Gaikindo Jakarta Auto Week atau GJAW 2024.

Pada gelaran yang akan dihelat 22 November - 3 Desember 2024 tersebut, Maxus akan meluncurkan dua model MPV sekaligus yaitu Maxus Mifa 9 dan Mifa 7.

Kompas.com/Gilang Maxus

"Kami akan bawa dua model. Harganya juga akan diungkap," ungkap Yudhy Tan, COO Indomobil Energi Baru, agen pemegang merek Maxus di Indonesia, Kamis (7/11/2024).

Yudhy mengatakan, usai peluncuran konsumen bisa langsung melakukan pemesanan dan mendapatkan unit sebelum tahun baru.

"Kami usahakan unitnya pada Desember. Unitnya masih CBU langsung dari China," katanya.

Kompas.com/Gilang Maxus Mifa7

Untuk diketahui Mifa 9 sebetulnya sudah diperkenalkan di GIIAS 2023. Mobil ini akan jadi MPV mewah berjantung listrik di Indonesia.

Sebagai MPV full size electric, lawan Mifa 9 bisa disebut ialah Zeekr 009. Adapun di segmen mesin konvensional bisa disejajarkan dengan Alphard.

Adapun Mifa 7 merupakan MPV dengan ukuran lebih kecil. Di segmen listrik akan jadi penantang Honda Step WGN, dan di segmen bensin ada Nissan Serena serta Toyota Voxy.

DENPASAR, KOMPAS.com - Volume ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) berpotensi menurun pada tahun depan, seiring dengan bakal diimplementasikannya program biodiesel 40 persen atau B40.

Pasalnya, kebutuhan CPO untuk pasar dalam negeri bakal semakin meningkat, sementara produksi sawit cenderung menurun selama beberapa tahun terakhir.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengakui kesulitan untuk memenuhi kebutuhan CPO demi bauran B40 di tengah stagnansi produksi saat ini.

Berdasarkan perhitungan Gapki, kebutuhan CPO untuk B40 pada tahun 2025 mencapai sekitar 14 juta ton, lebih tinggi dari kebutuhan bauran B35 tahun ini sebesar 12 juta ton.

"Untuk B40 di tahun depan memang kalau kondisi seperti sekarang itu memang masih agak sulit. Akan ada penurunan ekspor, kalau hitungan kita sekitar 2 juta ton untuk B40," ujar Eddy, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Produksi CPO nasional memang tercatat menurun sekitar 4,1 persen secara tahunan, dari 36,2 juta ton pada Agustus 2023 menjadi 34,7 juta ton pada Agustus 2024.

"Memang tadi juga saya sampaikan dengan Pak Wakil Menteri Pertanian (Sudaryono), ini PR kita yang paling besar adalah peningkatan produktivitas," kata Eddy.

Meskipun demikian, Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru, Terbarukan, Konservasi Energi (EBTKE) Edi Wibowo bilang, rencana pengurangan ekspor kelapa sawit perlu diperhitungkan secara matang.

Sebab, pengurangan ekspor akan diikuti dengan berkurangnya penerimaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS).

Padahal, dana pungutan ekspor kelapa sawit yang dikelola BPDPKS digunakan untuk mensubsidi selisih harga antara fatty acid methyl ester (FAME) sawit dengan harga solar.

"Itu yang juga perlu dipertimbangkan, efek domino, perlu dilihat secara komprehensif, terkait dengan insentifnya, kecukupan suplai bahan bakunya," tutur Edi.

Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, memang masih terdapat kekurangan produksi FAME sebesar 300.000 kiloliter untuk memenuhi produksi B40 pada 2025.

"Itu yang juga perlu dipertimbangkan, efek domino, perlu dilihat secara komprehensif, terkait dengan insentifnya, kecukupan suplai bahan bakunya," ucap Edi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Penjualan sepeda motor secara nasional pada Januari-September 2024 telah mencapai 4.872.496 unit. Angka tersebut meningkat tipis dibandingkan perolehan periode yang sama tahun lalu sebanyak 4.721.683 unit, atau naik 3,1 persen.

Executive Vice President Director PT Astra Honda Motor (AHM) Thomas Wijaya, mengatakan, sejalan dengan data AISI, penjualan motor Honda pada periode yang sama turut mengalami peningkatan.

“Kami bersyukur di tengah kondisi ekonomi, politik yang memang tidak menentu ini, market motor dari AISI kan kelihatannya kita bisa tumbuh 3,2 persen, jadi harapannya tahun ini mungkin market bisa ke 6,35 juta unit sampai 6,45 juta unit,” ujar Thomas di Cikarang (5/11/2024).

Dok. Wahana Honda Ilustrasi booth Honda di Jakarta Fair 2024

“Ini berarti tumbuh dibandingkan tahun lalu yang di kisaran 6,25 juta unit. Jadi kami lihat bahwa ada pertumbuhan itu sudah baik dan positif bagi kami, pelaku industri di sepeda motor,” kata dia.

Thomas mengatakan, perusahaan pun menargetkan pertumbuhan penjualan dibandingkan tahun sebelumnya.

“(Target) mendekati market lah. Kalau pasar 6,4 juta unit, ya kami 6,3 juta unit sampai 6,4 juta unit, jadi (pangsa pasar) kami sekitar 77-78 persen. Sampai Oktober kami dari market 4,8 juta unit, kami sudah 3,7 juta unit,” ucap Thomas.

Thomas menambahkan, ada beberapa faktor yang membuat penjualan motor tahun ini mengalami pertumbuhan.

Alasan pertama dari sisi stabilitas ekonomi, kedua kondisi pertanian yang membaik, dan ketiga harga komoditas mineral yang stabil.

“Jadi kami lihat tiga faktor ini membuat motor itu pergerakannya cukup positif, termasuk juga beberapa program-program pemerintah,” kata Thomas.

“Bantuan pemerintah untuk kelas-kelas menengah atau kelas bawah, itu juga secara tidak langsung membuat konsumen itu daya belinya masih dapat bertahan dengan baik,” ujarnya.

SETELAH bertahun-tahun menyaksikan geliat ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo, kini perhatian publik beralih kepada sosok Presiden Prabowo Subianto.

Sosok ini membawa harapan baru dan janji untuk membawa Indonesia ke tahap berikutnya, dengan misi yang tidak sekadar simbolis.

Dalam visi pemerintah yang kini diusung, tergambar cita-cita besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi stabil serta iklim investasi yang mengundang minat global.

Target ambisius diumumkan ke hadapan rakyat—Prabowo membidik pertumbuhan ekonomi hingga 7-8 persen per tahun. Sebuah target yang mengesankan dan tentunya menuntut kebijakan investasi yang terarah dan berani.

Namun, tantangan sebenarnya justru terletak pada perjalanan menuju ambisi tersebut. Pertanyaan kritis muncul: apakah langkah-langkah yang telah dipersiapkan benar-benar cukup untuk menciptakan iklim investasi yang efisien dan menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang masih menjadi momok dalam struktur ekonomi kita?

Ataukah ini hanya sekadar retorika dan janji-janji besar yang sulit direalisasikan?

Mempertahankan konsistensi dalam kebijakan dan efisiensi dalam pelaksanaan adalah tugas berat. Apakah cita-cita ini hanya menjadi sebatas ilusi, atau Prabowo akan berhasil membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang mampu mewujudkan mimpi ekonomi Indonesia?

Kebijakan pro-investasi, apakah sudah tepat?

Pemerintah Prabowo berkomitmen menarik lebih banyak investasi asing melalui berbagai kebijakan.

Salah satu langkah yang cukup kontroversial adalah rencana menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 22 persen menjadi 20 persen. Ini adalah strategi untuk meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor global.

Prabowo juga berencana membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Investasi Danantara) yang dirancang seperti Temasek di Singapura.

BP Investasi Danantara akan mengelola aset-aset pemerintah untuk menciptakan efisiensi dalam pengelolaan investasi negara.

Namun, langkah proteksionis seperti kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produsen asing, termasuk Apple, menimbulkan kekhawatiran. Ketentuan TKDN menuntut perusahaan asing menggunakan komponen dalam negeri hingga 40 persen.

Kebijakan ini memiliki sisi positif bagi industri lokal, tetapi juga dapat membatasi minat perusahaan asing untuk berinvestasi jika biaya produksi di Indonesia dinilai terlalu tinggi.

Langkah ini juga berpotensi menambah tekanan pada industri yang belum siap memenuhi standar tersebut, pada akhirnya membuat beberapa perusahaan memilih mundur dari rencana investasi.

Di sisi lain, program hilirisasi industri Prabowo, terutama di sektor mineral dan energi, berpotensi menjadi magnet investasi besar.

Pendekatan ini memberikan nilai tambah bagi sumber daya lokal, tapi keberhasilannya bergantung pada kesiapan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai.

Misalnya, tanpa infrastruktur dan birokrasi yang efisien, ambisi ini akan sulit tercapai, dan ICOR yang tinggi bisa tetap menjadi tantangan.

Tantangan terbesar dalam iklim investasi di Indonesia adalah menurunkan ICOR, yang mencerminkan efisiensi investasi.

Dengan ICOR sekitar 6,5 hingga 7,5, Indonesia menunjukkan bahwa dibutuhkan lebih banyak modal untuk menghasilkan output ekonomi yang sama dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Filipina atau Malaysia yang memiliki ICOR lebih rendah. Dengan kata lain, efisiensi investasi di Indonesia masih rendah.

Untuk menurunkan ICOR, reformasi birokrasi adalah langkah mutlak. Menurut laporan World Bank, proses perizinan dan regulasi yang rumit menjadi hambatan besar bagi investor.

Pemerintahan Prabowo akan perlu memangkas jalur birokrasi dan menerapkan digitalisasi layanan publik.

Dalam laporan Ease of Doing Business, Indonesia masih tertinggal jauh dari beberapa negara ASEAN dalam hal kecepatan dan kemudahan bisnis.

Pengalaman investor dalam mengurus izin usaha, seperti izin mendirikan bangunan dan izin lingkungan, harus diperbaiki agar iklim investasi semakin kondusif.

Selain itu, infrastruktur Indonesia juga perlu diperkuat. Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur selama dekade terakhir, tetapi masih terdapat kekurangan dalam pemeliharaan dan kualitasnya.

Tanpa infrastruktur memadai, biaya logistik di Indonesia tetap menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Inilah yang membuat Indonesia kalah saing dengan negara-negara tetangga yang memiliki infrastruktur logistik yang lebih efisien dan mendukung investasi.

Realisasi atau sekadar ambisi?

Di atas kertas, berbagai kebijakan Prabowo dalam memperbaiki iklim investasi tampak menjanjikan. Namun, tantangan di lapangan, seperti birokrasi yang belum efisien, ketidakpastian regulasi, dan kurangnya keterampilan sumber daya manusia, membuat perjalanan menuju iklim investasi yang ideal masih panjang.

Apakah Prabowo mampu mencapai target ambisius ini dalam waktu singkat?

Keberhasilan pemerintahan Prabowo juga akan sangat bergantung pada kemampuannya menciptakan stabilitas politik. Para investor, terutama investor asing, sangat memerlukan kepastian hukum dan kestabilan politik.

Gangguan politik atau perubahan kebijakan yang mendadak akan mengurangi minat investor, apalagi bagi mereka yang datang dari negara dengan ekspektasi standar tinggi dalam tata kelola pemerintahan.

Namun, ada secercah harapan dengan komitmen pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi. Jika Prabowo berhasil menyeimbangkan antara kebijakan pro-investasi dan kepentingan industri dalam negeri, serta menyederhanakan regulasi, bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami pertumbuhan investasi yang signifikan.

Penurunan ICOR dapat tercapai dengan sinergi antara sektor publik dan swasta, termasuk memperkuat kemitraan dengan perusahaan asing yang bersedia mematuhi regulasi Indonesia.

Indonesia di bawah Prabowo menghadapi tantangan besar dan tuntutan yang tak kalah besar. Kebijakan pro-investasi perlu lebih fokus pada implementasi yang konsisten dan menyeluruh agar dapat menurunkan ICOR dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Stabilitas politik, kepastian hukum, dan reformasi birokrasi adalah pilar-pilar utama yang harus diprioritaskan jika pemerintah benar-benar ingin menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Dengan segala tantangan yang ada, prospek untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif tetap ada, asalkan pemerintahan Prabowo mampu melakukan reformasi yang diperlukan.

Jika tidak, maka target ambisius 7-8 persen pertumbuhan ekonomi akan menjadi sekadar mimpi. Hanya waktu yang bisa menjawab, apakah Prabowo mampu mengubah tantangan menjadi peluang dan memenuhi harapan besar rakyat Indonesia.

SETELAH bertahun-tahun menyaksikan geliat ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo, kini perhatian publik beralih kepada sosok Presiden Prabowo Subianto.

Sosok ini membawa harapan baru dan janji untuk membawa Indonesia ke tahap berikutnya, dengan misi yang tidak sekadar simbolis.

Dalam visi pemerintah yang kini diusung, tergambar cita-cita besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi stabil serta iklim investasi yang mengundang minat global.

Target ambisius diumumkan ke hadapan rakyat—Prabowo membidik pertumbuhan ekonomi hingga 7-8 persen per tahun. Sebuah target yang mengesankan dan tentunya menuntut kebijakan investasi yang terarah dan berani.

Namun, tantangan sebenarnya justru terletak pada perjalanan menuju ambisi tersebut. Pertanyaan kritis muncul: apakah langkah-langkah yang telah dipersiapkan benar-benar cukup untuk menciptakan iklim investasi yang efisien dan menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang masih menjadi momok dalam struktur ekonomi kita?

Ataukah ini hanya sekadar retorika dan janji-janji besar yang sulit direalisasikan?

Mempertahankan konsistensi dalam kebijakan dan efisiensi dalam pelaksanaan adalah tugas berat. Apakah cita-cita ini hanya menjadi sebatas ilusi, atau Prabowo akan berhasil membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang mampu mewujudkan mimpi ekonomi Indonesia?

Kebijakan pro-investasi, apakah sudah tepat?

Pemerintah Prabowo berkomitmen menarik lebih banyak investasi asing melalui berbagai kebijakan.

Salah satu langkah yang cukup kontroversial adalah rencana menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 22 persen menjadi 20 persen. Ini adalah strategi untuk meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor global.

Prabowo juga berencana membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Investasi Danantara) yang dirancang seperti Temasek di Singapura.

BP Investasi Danantara akan mengelola aset-aset pemerintah untuk menciptakan efisiensi dalam pengelolaan investasi negara.

Namun, langkah proteksionis seperti kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produsen asing, termasuk Apple, menimbulkan kekhawatiran. Ketentuan TKDN menuntut perusahaan asing menggunakan komponen dalam negeri hingga 40 persen.

Kebijakan ini memiliki sisi positif bagi industri lokal, tetapi juga dapat membatasi minat perusahaan asing untuk berinvestasi jika biaya produksi di Indonesia dinilai terlalu tinggi.

Langkah ini juga berpotensi menambah tekanan pada industri yang belum siap memenuhi standar tersebut, pada akhirnya membuat beberapa perusahaan memilih mundur dari rencana investasi.

Di sisi lain, program hilirisasi industri Prabowo, terutama di sektor mineral dan energi, berpotensi menjadi magnet investasi besar.

Pendekatan ini memberikan nilai tambah bagi sumber daya lokal, tapi keberhasilannya bergantung pada kesiapan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai.

Misalnya, tanpa infrastruktur dan birokrasi yang efisien, ambisi ini akan sulit tercapai, dan ICOR yang tinggi bisa tetap menjadi tantangan.

Tantangan terbesar dalam iklim investasi di Indonesia adalah menurunkan ICOR, yang mencerminkan efisiensi investasi.

Dengan ICOR sekitar 6,5 hingga 7,5, Indonesia menunjukkan bahwa dibutuhkan lebih banyak modal untuk menghasilkan output ekonomi yang sama dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Filipina atau Malaysia yang memiliki ICOR lebih rendah. Dengan kata lain, efisiensi investasi di Indonesia masih rendah.

Untuk menurunkan ICOR, reformasi birokrasi adalah langkah mutlak. Menurut laporan World Bank, proses perizinan dan regulasi yang rumit menjadi hambatan besar bagi investor.

Pemerintahan Prabowo akan perlu memangkas jalur birokrasi dan menerapkan digitalisasi layanan publik.

Dalam laporan Ease of Doing Business, Indonesia masih tertinggal jauh dari beberapa negara ASEAN dalam hal kecepatan dan kemudahan bisnis.

Pengalaman investor dalam mengurus izin usaha, seperti izin mendirikan bangunan dan izin lingkungan, harus diperbaiki agar iklim investasi semakin kondusif.

Selain itu, infrastruktur Indonesia juga perlu diperkuat. Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur selama dekade terakhir, tetapi masih terdapat kekurangan dalam pemeliharaan dan kualitasnya.

Tanpa infrastruktur memadai, biaya logistik di Indonesia tetap menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Inilah yang membuat Indonesia kalah saing dengan negara-negara tetangga yang memiliki infrastruktur logistik yang lebih efisien dan mendukung investasi.

Realisasi atau sekadar ambisi?

Di atas kertas, berbagai kebijakan Prabowo dalam memperbaiki iklim investasi tampak menjanjikan. Namun, tantangan di lapangan, seperti birokrasi yang belum efisien, ketidakpastian regulasi, dan kurangnya keterampilan sumber daya manusia, membuat perjalanan menuju iklim investasi yang ideal masih panjang.

Apakah Prabowo mampu mencapai target ambisius ini dalam waktu singkat?

Keberhasilan pemerintahan Prabowo juga akan sangat bergantung pada kemampuannya menciptakan stabilitas politik. Para investor, terutama investor asing, sangat memerlukan kepastian hukum dan kestabilan politik.

Gangguan politik atau perubahan kebijakan yang mendadak akan mengurangi minat investor, apalagi bagi mereka yang datang dari negara dengan ekspektasi standar tinggi dalam tata kelola pemerintahan.

Namun, ada secercah harapan dengan komitmen pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi. Jika Prabowo berhasil menyeimbangkan antara kebijakan pro-investasi dan kepentingan industri dalam negeri, serta menyederhanakan regulasi, bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami pertumbuhan investasi yang signifikan.

Penurunan ICOR dapat tercapai dengan sinergi antara sektor publik dan swasta, termasuk memperkuat kemitraan dengan perusahaan asing yang bersedia mematuhi regulasi Indonesia.

Indonesia di bawah Prabowo menghadapi tantangan besar dan tuntutan yang tak kalah besar. Kebijakan pro-investasi perlu lebih fokus pada implementasi yang konsisten dan menyeluruh agar dapat menurunkan ICOR dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Stabilitas politik, kepastian hukum, dan reformasi birokrasi adalah pilar-pilar utama yang harus diprioritaskan jika pemerintah benar-benar ingin menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Dengan segala tantangan yang ada, prospek untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif tetap ada, asalkan pemerintahan Prabowo mampu melakukan reformasi yang diperlukan.

Jika tidak, maka target ambisius 7-8 persen pertumbuhan ekonomi akan menjadi sekadar mimpi. Hanya waktu yang bisa menjawab, apakah Prabowo mampu mengubah tantangan menjadi peluang dan memenuhi harapan besar rakyat Indonesia.