JAKARTA, KOMPAS.com - Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional adalah dokumen legal yang wajib dimiliki oleh wisatawan asing yang ingin mengemudi di luar negeri.

SIM Internasional berlaku sebagai tambahan dari SIM lokal dan memungkinkan pemegangnya untuk mengemudi di negara-negara tertentu tanpa harus mengurus izin mengemudi setempat.

Setidaknya, ada 92 negara yang mematuhi dan mengakui SIM Internasional berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1968. SIM Internasional berlaku selama 3 tahun.

Di Indonesia, SIM Internasional dikeluarkan oleh Polri dan masyarakat bisa membuatnya secara online melalui situs Korlantas Polri.

Lalu, bagaimana cara membuat SIM Internasional?

Cara membuat SIM Internasional dapat dilakukan melalui laman https://siminternasional.korlantas.polri.go.id/. Namun, ada beberapa persyaratan dokumen yang perlu dipersiapkan oleh pemohon.

Syarat membuat SIM Internasional

Dikutip dari Korlantas Polri, berikut persyaratan yang harus dipersiapkan untuk melakukan pendaftaran SIM internasional:

• Foto diri terbaru dengan syarat:
  • Foto tampak 2 kancing kemeja Warna latar belakang putih Warna kemeja dan/atau hijab tidak berwarna putih Tidak menggunakan kacamata Wajah menghadap kamera Tidak menggunakan kontak lens/softlens Bukan foto hitam putih Tidak boleh terlihat gigi
• KTP
• KITAP (khusus WNA)
• Paspor yang masih berlaku
• SIM yang masih berlaku (sesuai dengan golongan SIM internasional yang akan diajukan)
• Tanda Tangan di kertas putih ditulis menggunakan tinta hitam
• SIM Internasional yang masih berlaku (khusus perpanjangan)

Cara membuat SIM Internasional

Berikut langkah-langkah atau cara membuat SIM Internasional yang bisa diikuti oleh pemohon:

• Buka situs https://siminternasional.korlantas.polri.go.id/
• Klik tombol Daftar
• Melakukan pengisian formulir registrasi online dan mengunggah soft copy dari foto, tanda tangan, SIM, KTP, KITAP (khusus WNA), dan paspor
• Memilih cara pengambilan/pengiriman Buku SIM Internasional
• Mengisi Data Rekening Pengembalian jika data pemohon tidak sesuai, maka biaya PNBP dikembalikan
• Pemohon menerima Nomor Virtual Account pada Website dan Konfirmasi Pembayaran di email. Lakukan segera Pembayaran sesuai dengan jumlah nominal yang tertera
• Setelah melakukan pembayaran, pemohon mendapatkan Nomor Registrasi di email Bukti Registrasi

Sebagai informasi, jadwal pelayanan permohonan SIM Internasional dibuka pada hari Senin-Jumat pukul 08.00 WIB - 15.00 WIB.

Biaya pembuatan SIM Internasional

Berikut perincian biaya pembuatan SIM Internasional:

• Biaya pembuatan SIM internasional baru: Rp 250.000.
• Biaya pembuatan SIM internasional perpanjangan: Rp 225.000.

Biaya pembuatan SIM Internasional tersebut sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Nah, itulah informasi seputar cara membuat SIM Internasional di Indonesia beserta syarat dan biayanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung keterlibatan peran perempuan di sektor maritim saat sidang International Maritime Organization (IMO) Council 132 di London, Inggris.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi yang bertindak sebagai Head of Delegation (HOD) atau ketua delegasi Indonesia mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia mendukung proposal China terkait revisi pada Surat Edaran Dewan IMO pada International Maritime Prize (IMP).

"Yang akan disampaikan pada sidang ini untuk memperkuat komitmen dan pengakuan peran perempuan dalam agenda kesetaraan gender di sektor maritim," kata Antoni, dikutip dari Antara, Selasa (9/7/2024).

SHUTTERSTOCK/FIDA OLGA Ilustrasi kesetaraan gender.

Indonesia sebagai salah satu anggota IMO, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub menghadiri sidang itu yang diselenggarakan di Markas Besar IMO di London, Inggris, yang berlangsung pada 8 sampai 12 Juli 2024.

Indonesia mendukung adanya reformasi IMO saat menghadiri sidang Council 132 di London, Inggris.

Antoni menuturkan, sidang tersebut dipimpin oleh Victor Jimenez Fernandez dari Spanyol dan berfokus untuk membahas agenda strategi, perencanaan dan reformasi IMO, manajemen sumber daya IMO, anggaran 2025-2026, konsolidasi teks konvensi-konvensi IMO, IMO Member State Audit Scheme (IMSAS), dan laporan beberapa sidang komite IMO sebelumnya.

Antoni juga mengungkapkan bahwa pada sidang itu Indonesia menjadi co-sponsor pada tiga dokumen, antara lain Dokumen C132/15 Protection of Vital Shipping Lanes, Developments in the Cooperative Mechanism for the Straits of Malacca and Singapore.

Ia menjelaskan, Indonesia adalah salah satu co-sponsor dokumen ini, bersama dengan Malaysia dan Singapura.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai cuti melahirkan hingga maksimal 6 bulan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) membutuhkan kesediaan semua pihak, terutama dunia usaha.

"Jadi, (hak cuti melahirkan) ini memang butuh kesediaan semua pihak, terutama pelaku dunia usaha untuk menerima dengan lapang dada," kata Muhadjir di Jakarta, Selasa (9/7/2024) seperti dilansir dari Antara.

Pernyataan Muhadjir tersebut menanggapi dunia usaha yang mempertimbangkan untuk mengurangi pegawai perempuan dalam proses rekrutmen perusahaan.

Wacana tersebut muncul, karena UU KIA dalam salah satu pasalnya memberikan fasilitas hak cuti melahirkan untuk ibu berstatus pekerja selama maksimal enam bulan, sehingga dapat mengurangi produktivitas kerja.

Menurut Muhadjir, kebijakan tersebut tentu tidak berpihak pada dunia usaha, namun pemerintah menilai hak cuti melahirkan untuk ibu pekerja bertujuan mempersiapkan generasi emas Indonesia.

Pada sisi lain, Muhadjir juga mengakui kebijakan tersebut tentu mengurangi produktivitas ibu pekerja di tempat perusahaannya bernaung.

"Ini kan ada tujuan lebih 'urgent' gitu ya daripada kepentingan jangka pendek. Saya tahu itu akan mengurangi produktivitas. Tapi kan produktivitas itu tidak hanya bisa diukur dari jam kerja kan, tapi juga tingkat intensitas dan kualitas ketika dia bekerja itu," kata Muhadjir.

Muhadjir menambahkan cuti melahirkan untuk ibu menyusui juga akan membuat sang ibu bekerja lebih maksimal, karena anak tumbuh dalam pengasuhan orangtua langsung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta pada 2 Juli 2024.

UU tersebut memuat sejumlah hak ibu yang berstatus sebagai pekerja, salah satunya berkaitan dengan hak cuti pascamelahirkan maksimal selama enam bulan.

Pasal 4 ayat 3 memuat hak cuti paling singkat tiga bulan pertama dan paling lama tiga bulan berikutnya jika sang ibu terdapat kondisi khusus, seperti mengalami masalah kesehatan, komplikasi pascapersalinan, atau anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengaku naik tensi lantaran mendengar kondisi industri tekstil yang babak belur lantaran banjirnya produk impor di Tanah Air.

Hal itu bermula ketika Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yunita mengungkap bahwa volume impor tekstil naik semenjak terbitnya Permendag 8/2024. Naik pada bulan Mei 2024 menjadi 194.870 ton dari semula 136.360 ton pada April 2024.

Imbasnya ada 11.000 orang yang harus dirumahkan alias di-PHK buntut banyaknya pabrik tekstil yang tutup.

“Akibatnya ada 11.000 orang yang terpaksa di-PHK karena dampak diberlakukannya Permendag 8/2024,” lapor Yunita saat RDP bersama dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Lantas, usai melakukan paparan dari Kementerian Perindustrian, Eddy pun menanggapi laporan tersebut.

Eddy mengaku mendengar paparan itu membuat dia stres hingga naik tensi.

“Terus terang saya mendengar paparan ibu, saya stress. Saya stres cemas karena saya tidak menyangka industri tekstil kita begitu lemahnya, ketergantungan kita pada impor yang begitu besarnya, ketidakmampuan kita menangkal impor yang kalah bersaing dengan produk dalam negeri,” ujar Eddy.

Eddy juga mengaku miris lantaran Indonesia yang memiliki pasar yang luas namun yang menguasai malah negara asing.

“Kita kalah bersaing karena impor begitu murah harganya. Dan daya saing kita juga lemah. Saya stres karena kita yang punya pasar tapi orang lian yang menguasai terus terus menerus. Saya terus terus terang mudah-mudahan enggak naik nih tensi saya, tapi ternyata naik juga loh ini. Ini saya kaget mendengarnya,” katanya.

Hal ini juga diamini oleh anggota Komisi VII DPR RI dari partai fraksi PAN Nasril Bahar. Dia mengaku miris mendengar kondisi tekstil saat ini. Dia pun membandingkan kondisi tekstil saat ini jauh lebih merosot jika dibandingkan dengan kondisi tekstil di era zaman Orde Baru.

“Zaman Orde Baru Suharto itu cukup baik, nah sekarang lompatannya itu menurun, bukan cukup baik,” katanya.

Oleh sebab itu dia berharap, agar pemerintah bisa fokus dalam menentukan kebijakan yang tepat.

“Fokus dalam menentukan kebijakan terhadap perkembangan dan kemajuan industri kita. Jangan terlalu fokus sama yang terlalu tinggi tapi yang di bawah berantakan,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengaku naik tensi lantaran mendengar kondisi industri tekstil yang babak belur lantaran banjirnya produk impor di Tanah Air.

Hal itu bermula ketika Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yunita mengungkap bahwa volume impor tekstil naik semenjak terbitnya Permendag 8/2024. Naik pada bulan Mei 2024 menjadi 194.870 ton dari semula 136.360 ton pada April 2024.

Imbasnya ada 11.000 orang yang harus dirumahkan alias di-PHK buntut banyaknya pabrik tekstil yang tutup.

“Akibatnya ada 11.000 orang yang terpaksa di-PHK karena dampak diberlakukannya Permendag 8/2024,” lapor Yunita saat RDP bersama dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Lantas, usai melakukan paparan dari Kementerian Perindustrian, Eddy pun menanggapi laporan tersebut.

Eddy mengaku mendengar paparan itu membuat dia stres hingga naik tensi.

“Terus terang saya mendengar paparan ibu, saya stress. Saya stres cemas karena saya tidak menyangka industri tekstil kita begitu lemahnya, ketergantungan kita pada impor yang begitu besarnya, ketidakmampuan kita menangkal impor yang kalah bersaing dengan produk dalam negeri,” ujar Eddy.

Eddy juga mengaku miris lantaran Indonesia yang memiliki pasar yang luas namun yang menguasai malah negara asing.

“Kita kalah bersaing karena impor begitu murah harganya. Dan daya saing kita juga lemah. Saya stres karena kita yang punya pasar tapi orang lian yang menguasai terus terus menerus. Saya terus terus terang mudah-mudahan enggak naik nih tensi saya, tapi ternyata naik juga loh ini. Ini saya kaget mendengarnya,” katanya.

Hal ini juga diamini oleh anggota Komisi VII DPR RI dari partai fraksi PAN Nasril Bahar. Dia mengaku miris mendengar kondisi tekstil saat ini. Dia pun membandingkan kondisi tekstil saat ini jauh lebih merosot jika dibandingkan dengan kondisi tekstil di era zaman Orde Baru.

“Zaman Orde Baru Suharto itu cukup baik, nah sekarang lompatannya itu menurun, bukan cukup baik,” katanya.

Oleh sebab itu dia berharap, agar pemerintah bisa fokus dalam menentukan kebijakan yang tepat.

“Fokus dalam menentukan kebijakan terhadap perkembangan dan kemajuan industri kita. Jangan terlalu fokus sama yang terlalu tinggi tapi yang di bawah berantakan,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) lebih diminati oleh investor asing dibanding Surat Berharga Negara (SBN).

Hal ini tercermin dari aliran modal asing masuk ke instrumen SRBI yang lebih deras, dibanding ke SBN.

Dalam laporan bertajuk Indonesia Economic Prospect edisi Juni 2024, Bank Dunia menyebutkan, salah satu pemicu SRBI lebih diminati dari instrumen surat utang pemerintah ialah tingkat imbal hasil yang lebih tinggi. Hal ini memicu investor besar mengalihkan dananya dari SBN ke SRBI.

SHUTTERSTOCK/THAPANA STUDIO Ilustrasi saham.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, tingkat imbal hasil atau yield SBN dibentuk oleh mekanisme pasar.

Sebagai instrumen yang dapat diperdagangkan, yield SBN dapat berubah setelah dilelang pemerintah.

"Namun demikian, tentu pemerintah berkepentingan bahwa yield SBN itu rasional, sehingga di situ kan misalnya pemerintah tentu dalam penerbitan SBN memiliki strategi penerbitan," tutur dia, ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Suminto menjelaskan, di tengah tren tingkat suku bunga acuan global yang tinggi, pemerintah berupaya untuk mengkontrol tingkat yield SBN agar dapat tetap kompetitif. Namun pada saat bersamaan, yield SBN dijaga agar tidak mengganggu keberlanjutan anggaran negara.

"Jadi kita tentu akan terus menjaga stabilitas pasar SBN dan juga tentu pada level yield yang terkendali," katanya.

Meskipun SRBI lebih dilirik oleh investor, Suminto bilang, SBN sebenarnya masih menarik. Hal ini tercermin dari tingkat penawaran lelang SBN yang masih tinggi, dan yield tetap terjaga.

"Ini kan menggambarkan kinerja pasar SBN kita cukup baik," ucap Suminto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta pemerintah untuk mengembalikan Permendag 36/2023 untuk mengendalikan impor.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yunita mengungkapkan, semenjak diberlakukannya Permendag 8/2024 terjadi penurunan utilitas industri konveksi dan alas kaki IKM sebesar rata-rata 70 persen.

“Adanya penurunan utilitas industri konveksi dan alas kaki IKM sebesar rata-rata 70 persen semenjak pemberlakuan Permendag 8/2024 dan untuk mitigasi penyelesaiannya dengan mengembalikan pengaturan dan pengendalian impor kembali ke Permendag 36/2023 dengan pengendalian impor dengan pemberian kuota,” ujarnya dalam RDP bersama dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut Reni mengungkapkan ada sejumlah permasalahan lain yang dirasakan oleh industri tekstil dan produk tekstil. Pertama adalah banjirnya impor produk tekstil dengan harga yang murah berhadapan langsung dengan produksi dalam negeri.

Selain itu industri tekstil juga memiliki permasalahan dengan banjirnya produk impor yang dijual melalui marketplace dan sosial media seperti Tokopedia Shop.

Oleh sebab itu dia juga meminta agar pemerintah mau melakukan pengawasan ketat dalam penjualan produk impor melalui marketplace .

“Selain itu penting juga untuk menggencarkan promosi yang intens untuk membuka akses pasar ekspor non tradisional dan memperluas cakupan industri dan penambahan anggaran program restrukturisasi,” jelas Reni.

Adapun berdasarkan catatan Kompas.com, diberlakukannya Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Impor membuat jumlah volume impor tekstil di Indonesia melonjak.

Sejak pemberlakuan Permendag 36 Tahun 2023 diberlakukan efektivitas pengendalian impor terlihat dari turunnya volume impor yang mana pada Januari dan Februari 2024 berturut-turut sebesar 206.300 ton dan 166.760 ton.

Angka ini turun menjadi 143.490 ton pada Maret 20224 dan sebesar 136.360 ton pada April 2023.

Namun sejak diterbitkannya Permendag 8 Tahun 2024 pada 17 Mei 2024 yang merelaksasikan impor industri tekstil, nilai volumenya kembali naik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Usaha tambang seperti nikel, emas dan pasir harus berdampak baik secara ekonomi ke masyarakat.

Karena itulah menurut Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, para pengusaha tambang lokal harus diberikan prioritas terkait perizinan ketimbang para investor dari luar. Ini agar tercapai tujuannya menyejahterakan masyarakat.

"Pengusaha tambang lokal harusnya diprioritaskan karena lebih memahami kondisi kawasan tambang itu, terutama memahami kondisi ekonomi masyarakat sekitar apa yang mereka butuhkan," ujar Uchok dalam keterangannya, dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (9/7/2024).

SHUTTERSTOCK/PARILOV Ilustrasi tambang batu bara.

"Usaha tambang baik nikel, emas, pasir maupun yang lainnya adalah bagaimana berdampak baik kepada masyarakat terutama dari segi ekonomi. Dan jangan sampai juga merusak lingkungan karena demi keberlanjutan kehidupan masyarakat," sambungnya.

Lebih lanjut, Uchok menyoroti banyaknya para mafia perizinan tambang yang melibatkan oknum pejabat seperti yang terjadi di Bangka Belitung.

Oleh karena itu, kata dia, salah satu yang paling mudah dilakukan adalah deteksi dini dan memonitor serta mengevaluasi permohonan perizinan yang masuk secara langsung. Dan pemerintah harus lebih transparan dalam hal ini.

"Masalah mafia tambang ini kan usaha menjadi rahasia umum, para mafia tambang ada di mana-mana, cara paling sederhana untuk memberantas para mafia ini, ya itu lebih transparan dalam memberikan izin, jika memang tidak memenuhi syarat pemerintah harus tegas tidak memberikan izin," ujarnya.

Uchok juga menyinggung soal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) yang diminta untuk transparan dalam mengelola sumber daya alam dan lebih selektif mengelola persoalan perizinan usaha tambang (IUP).

Hal tersebut disampaikan menanggapi pencabutan motarium perizinan tambang di Kabupaten Lingga.

Pencabutan itu tertuang dalam surat Gubernur Kepulauan Riau dengan nomor B/650/459.2/PUPP/SET-2024 sekaligus menindaklanjuti surat Bupati Lingga tertanggal 17 April 2024.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 22 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022.

Selain pihak swasta, ada mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2022, Bambang Gatot Ariyono, Suranto Wibowo (SW) selaku Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung 2015-2019, Rusbani (BN) selaku Plt Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung Maret 2019, dan Amir Syahbana (AS) selaku Plt Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung. (Penulis: Willy Widianto | Editor: Acos Abdul Qodir)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Demi Sejahterakan Masyarakat Pengusaha Tambang Lokal Harus Diprioritaskan Terkait Perizinan

Menurut Hanna, platform digital telah menyediakan akses global kepada konsumen dan mempermudah para penyedia produk dan jasa untuk meningkatkan kapasitas jangkauan melalui infrastruktur digital yang baik, SDM yang kompeten serta memberikan kenyamanan berbelanja untuk konsumen.

Dia bilang, pesatnya pertumbuhan gaya hidup digital di Indonesia memicu terus lahirnya berbagai perusahaan digital baru, dengan beragam model bisnis yang mendorong pertumbuhan ekonomi tanah air.

Dengan potensi tersebut, Hanna menilai ada peluang bagi para wirausaha di Indonesia dalam memanfaatkan platform e-commerce. Misalnya, Market Indonesia/Shop.com yang saat ini sudah ada di 9 negara, dengan akumulasi penjualan global lebih dari 9 miliar dollar AS lewat produk suplemen, kecantikan, personal care, dan aksesoris.

Dia bilang, Market Indonesia memberikan pengalaman berbelanja dan peluang bagi para wirausaha yang akan bermitra. Dia bilang, kedepannya Market Indonesia akan secara konsisten dan serius dalam menggarap potensi pasar di Indonesia.

“Kami ingin melakukan ekspansi dan memperluas jangkauan ke Indonesia, memberdayakan pengusaha lokal, mendorong inovasi, dan memberikan pengalaman berbelanja kepada konsumen,” ujar Hanna.

Menurut Hanna, platform digital telah menyediakan akses global kepada konsumen dan mempermudah para penyedia produk dan jasa untuk meningkatkan kapasitas jangkauan melalui infrastruktur digital yang baik, SDM yang kompeten serta memberikan kenyamanan berbelanja untuk konsumen.

Dia bilang, pesatnya pertumbuhan gaya hidup digital di Indonesia memicu terus lahirnya berbagai perusahaan digital baru, dengan beragam model bisnis yang mendorong pertumbuhan ekonomi tanah air.

Dengan potensi tersebut, Hanna menilai ada peluang bagi para wirausaha di Indonesia dalam memanfaatkan platform e-commerce. Misalnya, Market Indonesia/Shop.com yang saat ini sudah ada di 9 negara, dengan akumulasi penjualan global lebih dari 9 miliar dollar AS lewat produk suplemen, kecantikan, personal care, dan aksesoris.

Dia bilang, Market Indonesia memberikan pengalaman berbelanja dan peluang bagi para wirausaha yang akan bermitra. Dia bilang, kedepannya Market Indonesia akan secara konsisten dan serius dalam menggarap potensi pasar di Indonesia.

“Kami ingin melakukan ekspansi dan memperluas jangkauan ke Indonesia, memberdayakan pengusaha lokal, mendorong inovasi, dan memberikan pengalaman berbelanja kepada konsumen,” ujar Hanna.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bina Usaha Kementerian Perdagangan Septo Soepriyatno mengatakan, pihaknya mendukung aktivitas usaha yang berlangsung sepanjang memenuhi aturan yang berlaku.

Apalagi, jika memberikan peluang usaha melalui sistem penjualan langsung (One to One Marketing Concept) dengan menggunakan metode pemasaran digital.

“Nantinya mitra usaha akan mendapatkan pelatihan dan bimbingan dari perusahaan agar organisasi bisnisnya dapat berkembang pesat, baik secara nasional maupun secara global, sehingga dapat menikmati penghasilan tambahan dari platform bisnis ini,” ungkapnya.

“Sistem penjualan ini, akan memberikan warna baru bagi perkembangan industri penjualan langsung di Indonesia, dan menjadikan platform usaha menjadi unik dan menjanjikan,” tegas Septo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani, mempersilakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengecek data isi 26.000 kontainer kepada surveyor.

Hal itu disampaikan oleh Askolani menanggapi soal Menteri Perindustrian Agus Gumiwang yang meminta Kemenkeu membuka data isi 26.000 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan beberapa waktu lalu.

"Kalau nanti ingin tahu isinya nanti bisa kita lihat, sebab itu bisa saja barang banyak pihak yang tangani sebelum ke bea cukai itu harus ke surveyor dulu apa isinya," ujarnya di Gedung DPR, Selasa (9/7/2024).

Menurut Askolani, persoalan isi 26.000 kontainer bukan hanya urusan Ditjen Bea Cukai. Sebab kata dia, terdapat pihak surveyor yang juga memastikan dokumen dengan muatan kontainer.

"Itu barang itu tidak ada barang yang langsung lolos, pasti dicek, izin perdagangan izin sama surveyor, panjang tuh urusannya. Itu bukan hanya urusan bea cukai aja," tutur Askolani.

Terkait dengan adanya dugaan lolosnya produk jadi yang dapat mengganggu pasar dalam negeri, Askolani bilang, Kemenperin bisa memastikan data hasil verifikasi barang dengan dokumen yang dilakukan oleh Surveyor.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti 26.000 kontainer yang sempat tertahan di pelabuhan beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, sebanyak 26.000 kontainer sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak selama 3 bulan. Karenanya, pemerintah melakukan relaksasi impor dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Impor pada 17 Mei 2024.

Agus kembali mengulas kejadian tersebut dan ingin mengetahui isi muatan kontainer untuk mengambil kebijakan yang tepat guna melindungi industri dalam negeri.

"Sebagai pembina industri (saya) memiliki kepentingan mengetahui apa aja isi 26.000 kontainer tersebut, kami punya kepentingan karena kami wajib menyiapkan kebijakan untuk melakukan mitigasi barang apa saja yang masuk dalam negeri," kata Agus dalam acara Sosialisasi PP Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri di kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Agus mengatakan, sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meminta data terkait isi muatan 26.000 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Namun, Menteri Keuangan belum merespons hal tersebut.

Agus mengatakan, penerbitan Permendag 8/2024 membuat industri dalam negeri kebanjiran produk impor dengan harga murah.

Hal ini, kata dia, membuat pelaku usaha sulit bersaing dengan serbuan produk impor tersebut sehingga terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

"Kita lihat dampak dari Permendag 8 yang cukup dalam terjadi, banyak penutupan industri dan terjadi banyak PHK," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani, mempersilakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengecek data isi 26.000 kontainer kepada surveyor.

Hal itu disampaikan oleh Askolani menanggapi soal Menteri Perindustrian Agus Gumiwang yang meminta Kemenkeu membuka data isi 26.000 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan beberapa waktu lalu.

"Kalau nanti ingin tahu isinya nanti bisa kita lihat, sebab itu bisa saja barang banyak pihak yang tangani sebelum ke bea cukai itu harus ke surveyor dulu apa isinya," ujarnya di Gedung DPR, Selasa (9/7/2024).

Menurut Askolani, persoalan isi 26.000 kontainer bukan hanya urusan Ditjen Bea Cukai. Sebab kata dia, terdapat pihak surveyor yang juga memastikan dokumen dengan muatan kontainer.

"Itu barang itu tidak ada barang yang langsung lolos, pasti dicek, izin perdagangan izin sama surveyor, panjang tuh urusannya. Itu bukan hanya urusan bea cukai aja," tutur Askolani.

Terkait dengan adanya dugaan lolosnya produk jadi yang dapat mengganggu pasar dalam negeri, Askolani bilang, Kemenperin bisa memastikan data hasil verifikasi barang dengan dokumen yang dilakukan oleh Surveyor.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti 26.000 kontainer yang sempat tertahan di pelabuhan beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, sebanyak 26.000 kontainer sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak selama 3 bulan. Karenanya, pemerintah melakukan relaksasi impor dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Impor pada 17 Mei 2024.

Agus kembali mengulas kejadian tersebut dan ingin mengetahui isi muatan kontainer untuk mengambil kebijakan yang tepat guna melindungi industri dalam negeri.

"Sebagai pembina industri (saya) memiliki kepentingan mengetahui apa aja isi 26.000 kontainer tersebut, kami punya kepentingan karena kami wajib menyiapkan kebijakan untuk melakukan mitigasi barang apa saja yang masuk dalam negeri," kata Agus dalam acara Sosialisasi PP Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri di kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Agus mengatakan, sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meminta data terkait isi muatan 26.000 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Namun, Menteri Keuangan belum merespons hal tersebut.

Agus mengatakan, penerbitan Permendag 8/2024 membuat industri dalam negeri kebanjiran produk impor dengan harga murah.

Hal ini, kata dia, membuat pelaku usaha sulit bersaing dengan serbuan produk impor tersebut sehingga terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

"Kita lihat dampak dari Permendag 8 yang cukup dalam terjadi, banyak penutupan industri dan terjadi banyak PHK," tuturnya.