JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai perdagangan bursa karbon selama 26 September 2023 hingga 28 Juni 2024 mencapai Rp 36,79 miliar dengan volume 608.740 ton setara karbondioksida.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, total nilai transaksi bursa karbon itu terdiri dari 26,85 persen di pasar reguler, 22,87 persen di pasar negosiasi, 50,23 persen di pasar lelang, dan 0,05 persen di marketplace.

"Pada bursa karbon, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 28 Juni 2024 tercatat 67 pengguna jasa yang mendapatkan izin," ujarnya saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulanan Juni 2024 di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Realisasi ini hanya sedikit bergerak dari posisi 31 Mei 2024. Saat itu total volume bursa karbon sebesar 608.427 ton setara karbondioksida dengan nilai transaksi sebesar Rp 36,77 miliar.

Sementara potensi bursa karbon yang dimiliki Indonesia sekitar 1 gigaton setara karbondioksida dengan nilai sebesar Rp 3.000 triliun.

Oleh karenanya, Inarno optimistis perkembangan bursa karbon di Indonesia akan semakin membaik mengingat potensinya yang besar.

"Ke depan, potensi bursa karbon masih sangat besar mempertimbangkan terdapat 3.834 pendaftar yang tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dan tingginya potensi unit karbon yang dapat ditawarkan," ucapnya.

Sebagai informasi, bursa karbon adalah sistem perdagangan karbon atau carbon trading atau jual beli kredit karbon (carbon credit) yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui indeks IDXCarbon.

Adapun sistem perdagangan bursa karbon akan mengatur perdagangan dan izin emisi karbon, juga mencatat kepemilikan dari unit karbon itu sendiri.

KOMPAS.com - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Abdul Halim menyatakan bahwa implementasi Peraturan Kepala BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) telah berjalan dengan baik.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda), termasuk kepala-kepala dinas, untuk meningkatkan penggunaan surat rekomendasi ini di sektor-sektor, seperti perikanan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pelayanan umum, dan pertanian,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (6/7/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Halim dalam acara Sinergi BPH Migas dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (6/7/2024).

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan bahwa penerbitan surat rekomendasi tersebut tidak hanya bertujuan memperbaiki akuntabilitas dalam volume penyaluran BBM subsidi, tetapi juga untuk memastikan bahwa penggunaan subsidi BBM sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Hal tersebut ditekankan karena subsidi BBM menggunakan dana publik, sehingga penting untuk memastikan bahwa alokasi dan penggunaannya tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna.

Dengan menerbitkan surat rekomendasi untuk pembelian JBT Solar dan JBKP Pertalite, Halim berharap langkah tersebut dapat memudahkan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi penyaluran BBM subsidi, sambil memberikan kenyamanan maksimal kepada seluruh konsumen yang menggunakan BBM subsidi.

Penggunaan Aplikasi XStar

Untuk mempermudah penerbitan surat rekomendasi, Halim menjelaskan bahwa BPH Migas telah mengadopsi teknologi informasi melalui Aplikasi XStar.

“Apabila dalam pelaksanaannya mengalami kendala, dinas-dinas terkait diharapkan segera menghubungi helpdesk BPH Migas di nomor 081230000136,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Halim juga mengungkapkan rencana BPH Migas untuk merilis revisi Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran JBT dan JBKP di daerah yang belum memiliki penyalur.

Langkah tersebut diharapkan dapat membuka akses penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat di wilayah terpencil, pegunungan, dan daerah-daerah lainnya yang sulit dijangkau.

"Sejalan dengan hal tersebut, diharapkan perekonomian masyarakat juga meningkat," ujar Halim sembari menekankan bahwa implementasi ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Menurut Halim, keberadaan sub penyalur akan menjadi perwakilan bagi kelompok konsumen pengguna BBM subsidi di tingkat kecamatan yang tidak memiliki penyalur BBM.

Mereka akan menyalurkan BBM subsidi dan kompensasi hanya kepada anggotanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh BPH Migas, dengan tujuan utama bukan untuk mencari keuntungan.

Mekanisme penyalurannya tertutup, tidak melibatkan jual beli, dan biaya pengangkutannya ditetapkan oleh bupati setempat.

Proses pendistribusian BBM subsidi

DOK. Humas BPH Migas Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas dalam acara Sinergi BPH Migas dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (6/7/2024).

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas menyoroti bahwa proses pendistribusian BBM subsidi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi geografis suatu wilayah.

Khususnya di wilayah Indonesia Timur, pendistribusian BBM menggunakan moda transportasi seperti kapal tanker, mobil tanki, dan pesawat.

Meskipun demikian, pemerintah terus berupaya untuk menjalankan distribusi BBM secara merata dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks anggaran yang terbatas, Wahyudi mengimbau agar masyarakat menggunakan BBM subsidi sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya, dan menghindari praktik seperti penimbunan atau pengalihan BBM kepada pihak-pihak yang tidak berhak.

“Salah satu langkah untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran adalah melalui penerbitan surat rekomendasi oleh pemda terkait. Penerima surat rekomendasi yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi berupa pencabutan Surat Rekomendasi, serta bisa dijatuhi pidana dan denda sesuai peraturan yang berlaku,” jelasnya.

Berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023, penerima surat rekomendasi ini mencakup UMKM, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi air, dan pelayanan umum.

Upaya lain untuk memastikan akurasi dalam penyaluran BBM subsidi, baik dari segi sasaran, volume, maupun manfaatnya, adalah dengan menggunakan QR Code.

“QR Code ini berfungsi sebagai tanda bahwa pemilik kendaraan berhak membeli BBM subsidi, sebagai langkah preventif untuk mengurangi potensi penyalahgunaan,” imbuh Wahyudi.

Dukungan dari Komisi VII

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menyuarakan upaya untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan BBM demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ia mendukung pembangunan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) di sekitar wilayah pesisir Kalbar sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas penampungan BBM.

Maman menjelaskan bahwa dengan adanya TBBM baru, kapasitas penyimpanan BBM dapat bertambah, sehingga diharapkan dapat memastikan masyarakat di pedalaman memiliki akses BBM dengan harga terjangkau.

Selain itu, ia juga mengapresiasi rencana untuk menetapkan aturan mengenai sub penyalur BBM subsidi di wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh penyalur utama.

“Untuk daerah-daerah yang kita anggap BBM masih langka atau belum ada penyalurnya, maka kita dorong untuk pembentukan sub penyalur. Misalnya di daerah Kubu Raya,” jelas Maman.

Sebagai informasi, kegiatan sinergi tersebut juga dihadiri oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian, serta Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Wilayah Kalbar Aris Irmi.

KOMPAS.com - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Abdul Halim menyatakan bahwa implementasi Peraturan Kepala BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) telah berjalan dengan baik.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda), termasuk kepala-kepala dinas, untuk meningkatkan penggunaan surat rekomendasi ini di sektor-sektor, seperti perikanan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pelayanan umum, dan pertanian,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (6/7/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Halim dalam acara Sinergi BPH Migas dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (6/7/2024).

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan bahwa penerbitan surat rekomendasi tersebut tidak hanya bertujuan memperbaiki akuntabilitas dalam volume penyaluran BBM subsidi, tetapi juga untuk memastikan bahwa penggunaan subsidi BBM sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Hal tersebut ditekankan karena subsidi BBM menggunakan dana publik, sehingga penting untuk memastikan bahwa alokasi dan penggunaannya tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna.

Dengan menerbitkan surat rekomendasi untuk pembelian JBT Solar dan JBKP Pertalite, Halim berharap langkah tersebut dapat memudahkan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi penyaluran BBM subsidi, sambil memberikan kenyamanan maksimal kepada seluruh konsumen yang menggunakan BBM subsidi.

Penggunaan Aplikasi XStar

Untuk mempermudah penerbitan surat rekomendasi, Halim menjelaskan bahwa BPH Migas telah mengadopsi teknologi informasi melalui Aplikasi XStar.

“Apabila dalam pelaksanaannya mengalami kendala, dinas-dinas terkait diharapkan segera menghubungi helpdesk BPH Migas di nomor 081230000136,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Halim juga mengungkapkan rencana BPH Migas untuk merilis revisi Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran JBT dan JBKP di daerah yang belum memiliki penyalur.

Langkah tersebut diharapkan dapat membuka akses penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat di wilayah terpencil, pegunungan, dan daerah-daerah lainnya yang sulit dijangkau.

"Sejalan dengan hal tersebut, diharapkan perekonomian masyarakat juga meningkat," ujar Halim sembari menekankan bahwa implementasi ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Menurut Halim, keberadaan sub penyalur akan menjadi perwakilan bagi kelompok konsumen pengguna BBM subsidi di tingkat kecamatan yang tidak memiliki penyalur BBM.

Mereka akan menyalurkan BBM subsidi dan kompensasi hanya kepada anggotanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh BPH Migas, dengan tujuan utama bukan untuk mencari keuntungan.

Mekanisme penyalurannya tertutup, tidak melibatkan jual beli, dan biaya pengangkutannya ditetapkan oleh bupati setempat.

Proses pendistribusian BBM subsidi

DOK. Humas BPH Migas Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas dalam acara Sinergi BPH Migas dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (6/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Memilih pelumas yang tepat untuk kendaraan adalah salah satu kunci utama dalam menjaga performa dan umur mesin.

Namun, dengan maraknya produk pelumas palsu yang beredar di pasaran, penting bagi pengguna untuk mengetahui cara membedakan pelumas asli dan palsu.

Menggunakan pelumas palsu bukan hanya bisa merusak mesin, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan berkendara.

Salah satu cara pertama untuk memastikan keaslian pelumas adalah dengan membeli produk dari toko atau distributor resmi. Banyak pabrikan pelumas ternama bekerja sama dengan jaringan distribusi resmi untuk menjamin keaslian produk mereka.

"Pastikan untuk selalu membeli pelumas dari sumber yang terpercaya dan periksa apakah toko tersebut memiliki sertifikasi atau izin dari pabrikan pelumas," kata Wahyu Budhi, Training Analyst PT Wahana Makmur Sejati kepada Kompas.com akhir pekan lalu.

Honda Cengkareng Perbandingan oli asli dan palsu.

Selain itu, penting untuk memperhatikan kemasan pelumas. Pelumas asli biasanya memiliki kemasan yang rapi dengan segel yang sulit untuk dipalsukan.

Pelumas palsu sering kali memiliki kemasan yang buram atau tidak rapi, dengan label yang terlihat seperti ditempel secara manual.

"Perhatikan detail pada kemasan, seperti logo, hologram, dan kode produksi. Produsen pelumas asli biasanya sangat teliti dalam hal ini," tambah Wahyu Budhi.

Ahmad, mekanik dari Toda Oli, mengungkapkan bahwa pelumas palsu biasanya dijual dengan harga lebih murah dan bisa ditandai dari fisik kemasannya.

"Harga sudah tentu beda. Terus kemasan pelumasnya, kalau palsu biasanya terlihat kurang rapi dan memiliki label yang berbeda dari aslinya," jelas Ahmad.

Mengutip web resmi Sejahtera Oil, Shell memberikan jaminan kualitas keaslian produknya dengan stiker barcode. Konsumen dapat memeriksa keaslian produk Shell Helix HX5, Shell Helix HX7, dan Shell Helix HX8 melalui stiker barcode yang ditempel pada setiap kemasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Daihatsu Motor Co.Ltd mengumumkan penarikan kembali (recall) terhadap unit Gran Max di Jepang. Informasi ini diumumkan melalui situs resmi Daihatsu Jepang.

Recall tersebut dilakukan karena kendaraan dinilai tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Dikutip Kompas.com dari keterangan resmi Daihatsu Jepang, Senin (8/7/2024), penarikan kembali kendaraan Gran Max karena adanya potensi masalah pada aki kendaraan yang bisa berakibat fatal ketika terjadi kecelakaan.

Aki tersebut dapat berpotensi bergerak berlebihan, dan terlepas dari tempatnya apabila terjadi tabrak belakang.

“Karena verifikasi yang tidak memadai selama pengembangan perangkat pemasangan baterai, jika terjadi tabrakan dari belakang, baterai dapat bergerak secara berlebihan dan perangkat pemasangan dapat terlepas, yang dapat menyebabkan baterai tidak tertahan di tempatnya,” tulis keterangan resmi Daihatsu.

“Perangkat pengikat baterai pada semua kendaraan akan diganti dengan alat pengaman dan battery stoppers akan ditambahkan,” lanjut keterangan tersebut.

Kompas.com/Donny Daihatsu Gran Max dapat penyegaran dengan mesin 1.5 L terbaru

Terkait hal ini, Sri Agung Handayani, Marketing Director dan Corporate Planning & Communication Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM) memastikan bahwa unit Gran Max di Indonesia tidak terdampak recall tersebut.

“Kami sampaikan bahwa Gran Max yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia tidak terdampak dengan hal ini, karena setiap negara memiliki spesifikasi part yang berbeda termasuk regulasi yang mengaturnya,” ucap Agung, saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (8/7/2024).

Seperti diketahui sebelumnya Kementerian Pertahanan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT) Jepang, sempat mencabut Vehicle Type Approval (VTA) semacam hasil Uji Tipe Kendaraan, terhadap tiga mobil Daihatsu yang dijual di Jepang.

Pencabutan izin tipe kendaraan untuk produksi ini merupakan penyelidikan lanjutan yang dilakukan usai ditemukan adanya penyimpangan prosedur dalam proses sertifikasi mobil Daihatsu.

Ketiga model yang dicabut izinnya adalah Daihatsu Gran Max, Toyota Town Ace, dan Mazda Bongo. Semua model yang terdampak adalah versi pikap. Adapun pabrik yang terdampak ialah Shiga (Ryuo), Oita (Nakatsu) plan 1 dan 2, serta Ikeda Plant Copen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Asosiasi Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan, turunnya kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) akibat serbuan produk impor ikut menyeret industri petrokimia hulu.

Fajar mencontohkan beberapa industri polyester telah menyatakan tutup, dan lainnya dapat segera menyusul jika kondisi tersebut terus memburuk.

"Permendag 8 serta beberapa kemudahan impor memukul habis-habisan industri TPT. Kemudian utilisasi industri polyester saat ini hanya 50 persen, titik di mana sulit untuk bisa mempertahankan operasional pabrik," kata Fajar dalam diskusi bertajuk "Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Wujud Nyata Denormaalisasi Industri Petrokimia Nasiomal" di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Fajar mengatakan, industri petrokimia saat ini hanya beroperasi 60-70 persen. Hal ini, kata dia, menyebabkan turunnya kebutuhan paraxyelene, Acetic Acid dan MEG secara paralel.

Selain itu, ia mengatakan, kapasitas produksi industri petrokimia sudah mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. Namun, terganggu dengan maraknya arus impor.

"Jadi terpaksa sebagian kita ekspor," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Fajar mendorong pemerintah membentuk tim yang bertugas memahami permasalahan di industri TPT dan Petrokimia mengingat industri ini berskala besar.

Ia juga mendorong pemerintah harus membuat kebijakan yang holistik yang dapat membantu tumbuh kembangnya industri hilir (tekstil dan plastik) mulai dari hulu (petrokimia), intermediates (polyester, filamen) hingga ke hulu.

"Kemudian membangun dan memperbaharui secara berkala road map industri yang membumi, dan menyerap aspirasi ekosistem industri secara langsung dan menggalakkan kembali kampanye Cinta Produk Dalam Negeri," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Asosiasi Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan, turunnya kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) akibat serbuan produk impor ikut menyeret industri petrokimia hulu.

Fajar mencontohkan beberapa industri polyester telah menyatakan tutup, dan lainnya dapat segera menyusul jika kondisi tersebut terus memburuk.

"Permendag 8 serta beberapa kemudahan impor memukul habis-habisan industri TPT. Kemudian utilisasi industri polyester saat ini hanya 50 persen, titik di mana sulit untuk bisa mempertahankan operasional pabrik," kata Fajar dalam diskusi bertajuk "Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Wujud Nyata Denormaalisasi Industri Petrokimia Nasiomal" di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Fajar mengatakan, industri petrokimia saat ini hanya beroperasi 60-70 persen. Hal ini, kata dia, menyebabkan turunnya kebutuhan paraxyelene, Acetic Acid dan MEG secara paralel.

Selain itu, ia mengatakan, kapasitas produksi industri petrokimia sudah mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. Namun, terganggu dengan maraknya arus impor.

"Jadi terpaksa sebagian kita ekspor," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Fajar mendorong pemerintah membentuk tim yang bertugas memahami permasalahan di industri TPT dan Petrokimia mengingat industri ini berskala besar.

Ia juga mendorong pemerintah harus membuat kebijakan yang holistik yang dapat membantu tumbuh kembangnya industri hilir (tekstil dan plastik) mulai dari hulu (petrokimia), intermediates (polyester, filamen) hingga ke hulu.

"Kemudian membangun dan memperbaharui secara berkala road map industri yang membumi, dan menyerap aspirasi ekosistem industri secara langsung dan menggalakkan kembali kampanye Cinta Produk Dalam Negeri," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk memberikan pilihan yang beragam dan lebih terjangkau, PT Chery Sales Indonesia (CSI) menghadirkan varian baru dari keluarga Tiggo 8, sebagai pelengkap Tiggo 8 Pro yang sudah diluncurkan lebih dulu.

Meski demikian, untuk harga dari Tiggo 8 sendiri memang belum diumumkan secara resmi. Tapi sebagai varian yang lebih ekonomis, tentu saja memiliki perbedaan dari vari Tiggo 8 Pro.

Assistant President Director PT CSI Zeng Shuo mengatakan, kehadiran Tiggo 8 akan menjadi pilihan baru bagi keluarga Indonesia. Apalagi memang mobil ini diklaim hanya disediakan Chery untuk pasar Indonesia.

"Setelah dua tahun studi dan kami berkomunikasi dengan calon konsumen kami, kami melihat ada alasan untuk mengenalkan Tiggo 8 setelah sebelumnya Tiggo 8 Pro. Tampilannya sedikit berbeda, termasuk mesin, tapi punya tenaga yang tak kalah dari Tiggo 8 Pro," kata Zeng Shuo di Jakarta, Senin (8/7/2024).

KOMPAS.com/STANLY RAVEL Chery Tiggo 8

Tiggo 8 hadir dengan dimensi yang sama dari versi di atasnya, yakni panjang 4.722 mm, lebar 1.860 mm, dan tinggi 1.705 mm. Tampilan depan juga masih dipertahankan, namun dengan beberapa sentuhan baru yang membedakan, seperti gril, lampu utama, absennya fog lamp, serta illumination logo.

Sementara bagian belakang masih serupa, termasuk dengan kehadiran dua knalpot yang membuat sisi sporty dari keluarga Tiggo tetap terjaga.

Untuk dapur pacu, dibekali mesin turbo berkapasitas 1.600 cc yang mampu memproduksi tenaga sebesar 185 ps atau 182 Tk dan torsi yang cukup besar, yakni 275 Nm. Chery mengeklaim hanya membutuhkan 8,9 detik untuk berakselerasi dari 0-100 kpj.

"Mesin 1.600 turbo yang digunakan Tiggo 8 setara dengan mesin 2.000 cc, dan ini masuk dalam Chinese top ten engine. Jadi tetap bertenga dan efisiensinya juga lebih baik," kata Eko Fahrurozi, Product Manager CSI.

KOMPAS.com/STANLY RAVEL Chery Tiggo 8

Dari segi fitur juga tak kalah menarik, Tiggo 8 dibekali dengan kelapangan kabin serta large size electric panoramic sunroof, rear view monitor, panoramic camera 360, serta fitur-fitur keselamatan dari teknoloi ADAS.

Sementara itu, Head of Marketing PT CSI Ilham Pratama mengatakan, saat ini pihaknya masih meramu harga yang pas untuk Tiggo 8. Namun yang pasti akan lebih terjangkau.

"Tiggo 8 ini dibuat untuk market Indonesia, jadi mungkin tidak akan ditemui di negara lain. Harga nanti akan diumumkan secara resmi," kata Ilham.

JAKARTA, KOMPAS.com - Belanja subsidi energi pemerintah diproyeksi mengalami peningkatan signifikan pada paruh kedua tahun 2024. Hal ini selaras dengan perubahan sejumlah komponen pembentuk subsidi, yakni nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, di tengah fluktuasi harga minyak mentah dan pelemahan nilai tukar rupiah, pemerintah tidak melakukan penyesuaian terhadap harga komoditas energi subsidi. Hal ini bakal berdampak terhadap kenaikan kompensasi yang perlu dibayarkan pemerintah kepada badan usaha penugasan.

"Subsidi dan kompensasi diperkirakan akan meningkat dan ini tujuannya masyarakat masih bisa memiliki space, terlindungi dari tekanan-tekanan yang muncul," kata dia, dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Bendahara negara melaporkan, realisasi belanja subsidi dan kompensasi mencapai Rp 155,7 triliun pada semester I-2024. Nilai ini sebenarnya turun 3,8 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 161,9 triliun.

Namun demikian, Sri Mulyani bilang, angka realisasi belanja subsidi itu belum memperhitungkan kompensasi yang perlu dibayarkan pemerintah kepada badan usaha penugasan, atas selisih bayar antara pagu kuota subsidi yang disiapkan dengan harga asli. Pembayaran kompensasi itu masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ini belum memasukan nanti untuk kompensasi dan nanti beberapa yang kita lihat dari sisi realisasi kompensasi yang masih harus kita hitung di semester II," tutur Sri Mulyani.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, nilai tukar rupiah yang digunakan sebagai salah satu komponen subsidi energi memang sudah lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam asumsi makro APBN 2024. Tercatat rata-rata nilai tukar rupiah pada paruh pertama 2024 mencapai Rp 15.901 per dollar AS pada paruh pertama tahun, lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN, yakni Rp 15.000 per dollar AS.

Pada semester II-2024, nilai tukar rupiah diprediksi berada pada kisaran Rp 16.000 - Rp 16.200 per dollar AS. Adapun sepanjang tahun 2024, nilaii tukar rupiah diproyeksi berada di level Rp 15.900 - Rp 16.100 per dollar AS.

Sementara itu, komponen pembentuk subsidi lainnya, yakni rata-rata harga minyak mentah atau ICP, realisasinya sebesar 81,28 dollar AS per barrel, sedikit lebih rendah dari yang ditetapkan di APBN, yakni 82 dollar AS per barrel. Untuk semester II dan sepanjang tahun 2024, ICP diproyeksi berada di kisaran 79 -85 dollar AS per barrel.

"Belanja dari subsidi dan kompensasi yang diperkirakan juga akan mengalami kenaikan karena adanya faktor tadi volume, maupun kurs, dan harga," ucap Sri Mulyani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Belanja subsidi energi pemerintah diproyeksi mengalami peningkatan signifikan pada paruh kedua tahun 2024. Hal ini selaras dengan perubahan sejumlah komponen pembentuk subsidi, yakni nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, di tengah fluktuasi harga minyak mentah dan pelemahan nilai tukar rupiah, pemerintah tidak melakukan penyesuaian terhadap harga komoditas energi subsidi. Hal ini bakal berdampak terhadap kenaikan kompensasi yang perlu dibayarkan pemerintah kepada badan usaha penugasan.

"Subsidi dan kompensasi diperkirakan akan meningkat dan ini tujuannya masyarakat masih bisa memiliki space, terlindungi dari tekanan-tekanan yang muncul," kata dia, dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Bendahara negara melaporkan, realisasi belanja subsidi dan kompensasi mencapai Rp 155,7 triliun pada semester I-2024. Nilai ini sebenarnya turun 3,8 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 161,9 triliun.

Namun demikian, Sri Mulyani bilang, angka realisasi belanja subsidi itu belum memperhitungkan kompensasi yang perlu dibayarkan pemerintah kepada badan usaha penugasan, atas selisih bayar antara pagu kuota subsidi yang disiapkan dengan harga asli. Pembayaran kompensasi itu masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ini belum memasukan nanti untuk kompensasi dan nanti beberapa yang kita lihat dari sisi realisasi kompensasi yang masih harus kita hitung di semester II," tutur Sri Mulyani.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, nilai tukar rupiah yang digunakan sebagai salah satu komponen subsidi energi memang sudah lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam asumsi makro APBN 2024. Tercatat rata-rata nilai tukar rupiah pada paruh pertama 2024 mencapai Rp 15.901 per dollar AS pada paruh pertama tahun, lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN, yakni Rp 15.000 per dollar AS.

Pada semester II-2024, nilai tukar rupiah diprediksi berada pada kisaran Rp 16.000 - Rp 16.200 per dollar AS. Adapun sepanjang tahun 2024, nilaii tukar rupiah diproyeksi berada di level Rp 15.900 - Rp 16.100 per dollar AS.

Sementara itu, komponen pembentuk subsidi lainnya, yakni rata-rata harga minyak mentah atau ICP, realisasinya sebesar 81,28 dollar AS per barrel, sedikit lebih rendah dari yang ditetapkan di APBN, yakni 82 dollar AS per barrel. Untuk semester II dan sepanjang tahun 2024, ICP diproyeksi berada di kisaran 79 -85 dollar AS per barrel.

"Belanja dari subsidi dan kompensasi yang diperkirakan juga akan mengalami kenaikan karena adanya faktor tadi volume, maupun kurs, dan harga," ucap Sri Mulyani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona merah pada Senin (8/7/2024). Hal ini berbeda dengan rupiah yang menguat pada penutupan perdagangan pasar spot.

IHSG ditutup pada level 7.250,97 atau turun 2,3 poin (0,03 persen) dibandingkan penutupan sebelumnya pada level 7.253,37.

Mengutip RTI, sebanyak 318 saham melaju di zona hijau dan 256 saham di zona merah. Sedangkan 223 saham lainnya stagnan. Adapun jumlah transaksi sore ini mencapai Rp 10,7 triliun dengan volume 18,8 miliar saham.

Top losers yang menekan IHSG yaitu, Barito Pacific (BRPT) yang ambles 8,2 persen ke level Rp 1.120 per saham. Kemudian, Amman Mineral International (AMMN) yang turun 3,9 persen ke posisi Rp 11.100 per saham. Dilanjutkan oleh saham Hillcon (HILL) yang melemah 3,2 persen ke posisi Rp 2.650 per saham.

Top gainers yang mendorong laju IHSG yakni, Semen Indonesia (SMGR) yang melonjak 6,3 persen ke level Rp 4.200 per saham. Dilanjutkan oleh Bank Jago (ARTO) yang bertambah 5,3 persen ke level Rp 2.350 per saham. Dilanjutkan oleh Unilever Indonesia (UNVR) yang bertambah 4,8 persen ke level Rp 3.050 per saham.

Bursa Asia merah dengan penurunan Hang Seng Hong Kong 1,5 persen (275,5 poin) ke posisi 17.254,06, Nikkei melemah 0,32 persen (131,6 poin) pada level 40.780,69, Strait Times terkoreksi 0,19 persen (6,3 poin) ke level 3.404,4, dan Shanghai Komposit turun 0,93 persen (27,4 poin) ke posisi 2.922,44.

Rupiah

Mengutip data Bloomberg, rupiah sore ini ditutup menguat. Pukul 14.59 WIB mata uang garuda ditutup pada level Rp 16.258 per dollar AS atau naik 20 poin atau 0,12 persen dibandingkan dengan sebelumnya pada level Rp 16.278 per saham.

Sementara itu, mengacu kurs tengah Jisdor, nilai tukar rupiah pada Senin (8/7/2024) pada level Rp 16.265 per dollar AS, atau menguat dibanding Jumat (5/7/2024) pada level Rp 16.312 per dollar AS.

Disclaimer: Artikel ini bukan untuk mengajak membeli atau menjual saham. Segala rekomendasi dan analisa saham berasal dari analis dari sekuritas yang bersangkutan, dan Kompas.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul. Keputusan investasi ada di tangan Investor. Pelajari dengan teliti sebelum membeli/menjual saham.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona merah pada Senin (8/7/2024). Hal ini berbeda dengan rupiah yang menguat pada penutupan perdagangan pasar spot.

IHSG ditutup pada level 7.250,97 atau turun 2,3 poin (0,03 persen) dibandingkan penutupan sebelumnya pada level 7.253,37.

Mengutip RTI, sebanyak 318 saham melaju di zona hijau dan 256 saham di zona merah. Sedangkan 223 saham lainnya stagnan. Adapun jumlah transaksi sore ini mencapai Rp 10,7 triliun dengan volume 18,8 miliar saham.

Top losers yang menekan IHSG yaitu, Barito Pacific (BRPT) yang ambles 8,2 persen ke level Rp 1.120 per saham. Kemudian, Amman Mineral International (AMMN) yang turun 3,9 persen ke posisi Rp 11.100 per saham. Dilanjutkan oleh saham Hillcon (HILL) yang melemah 3,2 persen ke posisi Rp 2.650 per saham.

Top gainers yang mendorong laju IHSG yakni, Semen Indonesia (SMGR) yang melonjak 6,3 persen ke level Rp 4.200 per saham. Dilanjutkan oleh Bank Jago (ARTO) yang bertambah 5,3 persen ke level Rp 2.350 per saham. Dilanjutkan oleh Unilever Indonesia (UNVR) yang bertambah 4,8 persen ke level Rp 3.050 per saham.

Bursa Asia merah dengan penurunan Hang Seng Hong Kong 1,5 persen (275,5 poin) ke posisi 17.254,06, Nikkei melemah 0,32 persen (131,6 poin) pada level 40.780,69, Strait Times terkoreksi 0,19 persen (6,3 poin) ke level 3.404,4, dan Shanghai Komposit turun 0,93 persen (27,4 poin) ke posisi 2.922,44.

Rupiah

Mengutip data Bloomberg, rupiah sore ini ditutup menguat. Pukul 14.59 WIB mata uang garuda ditutup pada level Rp 16.258 per dollar AS atau naik 20 poin atau 0,12 persen dibandingkan dengan sebelumnya pada level Rp 16.278 per saham.

Sementara itu, mengacu kurs tengah Jisdor, nilai tukar rupiah pada Senin (8/7/2024) pada level Rp 16.265 per dollar AS, atau menguat dibanding Jumat (5/7/2024) pada level Rp 16.312 per dollar AS.

Disclaimer: Artikel ini bukan untuk mengajak membeli atau menjual saham. Segala rekomendasi dan analisa saham berasal dari analis dari sekuritas yang bersangkutan, dan Kompas.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul. Keputusan investasi ada di tangan Investor. Pelajari dengan teliti sebelum membeli/menjual saham.