Syarat terakhir yang perlu dipenuhi ialah keringangan pajak. Family office biasanya dibentuk di suatu negara yang menawarkan pajak jauh lebih rendah atau biasa disebut tax haven country.

"Jadi PR Indonesia masih sangat banyak. Jadi belum tentu segampang itu sebenarnya untuk menarik familiy office untuk pindah ke Indonesia," ucap Bhima.

Terkait dengan persyaratan pajak yang lebih rendah, Bhima menilai, pemerintah harus berhati-hati. Sebab, hal itu justru berpotensi membuat familly office sebagai tempat pencucian uang orang super kaya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan cara kerja Family Office di Indonesia. Family Office merupakan salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Luhut mengatakan, cara kerja Family Office adalah dana dari orang kaya raya di dunia diperbolehkan disimpan di Indonesia. Namun, pemilik dana harus melakukan investasi di beberapa proyek di Indonesia.

"Mereka (orang super kaya raya dunia) tidak dikenakan pajak tapi harus investasi, dan (dari) investasi nanti akan kita pajaki," kata Luhut melalui akun resmi Instagramnya @luhut.pandjaitan, Senin (1/7/2024).

Luhut mencontohkan, orang kaya tersebut menyimpan dana di Indonesia sekitar 10-30 juta dollar Amerika Serikat (AS). Kemudian, dana tersebut diputar untuk diinvestasikan ke proyek yang ada di Tanah Air.

"Dia taruh duitnya 10-30 juta USD dan investasi dan kemudian dia harus memakai orang Indonesia untuk kerja di Family office tadi," ujarnya.

"Kan banyak proyek di sini, ada hilirisasi, seaweed, dan macam-macam. Jadi Indonesia itu punya peluang yang besar dan harus diambil peluang ini dan tentu harus menguntungkan Indonesia," sambungnya.

JAKARTA,KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Royke Tumilaar mengatakan, pihaknya telah melakukan banyak pemblokiran rekening yang berkaitan dengan judi online (judol).

"Kita mendukung (pemberantasan judi online) untuk jumlah rekening yang diblokir sudah banyak," kata Royke di Jakarta, Jumat (6/7/2024).

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginstruksikan perbankan untuk membuat sistem pendeteksi rekening yang berkaitan dengan judi online.

"Ada (upaya) kita untuk mengatasi hal itu. Kita juga memberikan feedback ke OJK dari data manajemen yang kita kelola," jelasnya.

"Misalnya ada indikasi-indikasi (judi online) kita sampaikan ke OJK," tambahnya.

Dia mengatakan, meskipun pihaknya telah melakukan deteksi terhadap rekening - rekening nasabah yang terindikasi judi online, namun yang berhak menginstruksikan agar rekening (terindikasi judol) ditutup adalah OJK.

"Tapi yang punya hak untuk (memerintahkan) tutup rekening, itu OJK. Indikasi - indikasi itu bisa dilihat dari teknologi yang kita miliki," ungkapnya.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara sebelumnya menginstruksikan kepada perbankan untuk turut serta memberantas aktivitas judi online yang kian marak.

Salah satu upayanya dengan membangun sistem untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan.

"Kami terus meminta bank untuk membangun sistem, agar melihat transaksi-transaksi yang seperti itu (terkait dengan judi online). Karena kan harus dibangun sistemnya,” ujar Mirza dalam acara FGD dengan redaktur media massa di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Minggu (9/6/2024).

Mirza mengatakan, aktivitas judi online merupakan salah satu aktivitas yang banyak diadukan oleh masyarakat kepada OJK.

Maraknya aktivitas judi online juga kerap menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).

JAKARTA,KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Royke Tumilaar mengatakan, pihaknya telah melakukan banyak pemblokiran rekening yang berkaitan dengan judi online (judol).

"Kita mendukung (pemberantasan judi online) untuk jumlah rekening yang diblokir sudah banyak," kata Royke di Jakarta, Jumat (6/7/2024).

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginstruksikan perbankan untuk membuat sistem pendeteksi rekening yang berkaitan dengan judi online.

"Ada (upaya) kita untuk mengatasi hal itu. Kita juga memberikan feedback ke OJK dari data manajemen yang kita kelola," jelasnya.

"Misalnya ada indikasi-indikasi (judi online) kita sampaikan ke OJK," tambahnya.

Dia mengatakan, meskipun pihaknya telah melakukan deteksi terhadap rekening - rekening nasabah yang terindikasi judi online, namun yang berhak menginstruksikan agar rekening (terindikasi judol) ditutup adalah OJK.

"Tapi yang punya hak untuk (memerintahkan) tutup rekening, itu OJK. Indikasi - indikasi itu bisa dilihat dari teknologi yang kita miliki," ungkapnya.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara sebelumnya menginstruksikan kepada perbankan untuk turut serta memberantas aktivitas judi online yang kian marak.

Salah satu upayanya dengan membangun sistem untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan.

"Kami terus meminta bank untuk membangun sistem, agar melihat transaksi-transaksi yang seperti itu (terkait dengan judi online). Karena kan harus dibangun sistemnya,” ujar Mirza dalam acara FGD dengan redaktur media massa di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Minggu (9/6/2024).

Mirza mengatakan, aktivitas judi online merupakan salah satu aktivitas yang banyak diadukan oleh masyarakat kepada OJK.

Maraknya aktivitas judi online juga kerap menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) dan Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (APREGINDO) mengatakan, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Impor tidak efektif menyelesaikan akar masalah.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, alih-alih memperketat impor resmi, pemerintah seakan tak memberantas kegiatan impor ilegal.

"Akar masalahnya adalah impor ilegal dan impor borongan yang harus ditindak tegas dan diberantas," kata Budi dalam Konferensi Pers bertajuk "Impor Ilegal Berjaya, Impor Resmi Dipersulit" di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Budi mengatakan, kalangan pengusaha khawatir Permendag 8/2024 lantaran impor resmi yang dipersulit. Hal ini, kata dia, akan membuat ritel modern dengan brand global kekosongan barang.

Selain itu, akan menimbulkan maraknya produk ilegal impor di pasar lokal.

"Yang mengakibatkan terpuruknya perdagangan dalam negeri dimana pabrik lokal, produk lokal dan UMKM terancam terpuruk," ujarnya.

Budi mengatakan, pemerintah perlu memberikan dukungan kepada brand global yang bukan saingan brand lokal dan UMKM, lantaran kehadiran brand tersebut dapat menarik traffic wisata belanja ke Indonesia dan mencegah masyarakat Indonesia berbelanja di luar negeri sehingga mengamankan devisa negara.

Ia mengatakan, sektor ritel sebagai lokomotif ekosistem ekonomi dari hulu ke hilir yang menghubungkan berbagai elemen seperti produsen, pabrik, distributor, supplier, UMKM, pusat perbelanjaan, dan marketplace, merupakan tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 52 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

Budi mengatakan, apabila sektor ini terganggu, dampaknya akan sangat luas mengingat perannya yang krusial dalam konsumsi dan pembelian barang produksi dalam negeri.

"Oleh karena itu, dukungan dan regulasi yang tepat dari pemerintah sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini," ucap dia.

KOMPAS.com - Ada banyak contoh bank milik pemerintah. Untuk diketahui saja, bank milik pemerintah di Indonesia adalah bank yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah (pemda).

Di Indonesia, contoh bank milik pemerintah Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan satu bank syariah yakni BSI. Sementara untuk bank miliki pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah (BPD), tercatat ada 27 BPD.

Di Indonesia, selain memiliki BPD, banyak pemerintah daerah juga mendirikan bank daerah dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dengan kepemilikan saham mayoritas atau sebagian saja.

Contoh bank milik pemerintah pusat

Berikut ini 10 contoh bank milik pemerintah, meliputi 5 bank milik pemerintah pusat dan 5 bank milik pemerintah daerah:

1. Bank Negara Indonesia (BNI)

Contoh bank milik pemerintah adalah BNI. Didirikan pada tahun 1946, BNI adalah salah satu bank milik negara terbesar di Indonesia. BNI menyediakan berbagai layanan perbankan, termasuk simpanan, pinjaman, dan layanan perbankan internasional.

2. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Didirikan pada tahun 1895, BRI adalah salah satu bank tertua di Indonesia dan terkenal karena fokusnya pada pembiayaan mikro dan kecil. BRI memiliki jaringan cabang yang luas di seluruh Indonesia.

3. Bank Mandiri

Ketiga, contoh bank milik pemerintah adalah Mandiri. Didirikan pada tahun 1998 sebagai hasil penggabungan empat bank pemerintah yang bermasalah akibat krisis finansial Asia, Bank Mandiri adalah bank terbesar di Indonesia berdasarkan aset, pinjaman, dan deposito.

4. Bank Tabungan Negara (BTN)

Fokus utama BTN adalah pembiayaan perumahan. Didirikan pada tahun 1897, BTN menyediakan berbagai produk dan layanan terkait perumahan, termasuk kredit pemilikan rumah (KPR).

5. Bank Syariah Indonesia (BSI)

Didirikan pada tahun 2021 sebagai hasil penggabungan tiga bank syariah milik BUMN (Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah), BSI beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip perbankan syariah.

Bank milik pemerintah daerah

Setiap provinsi di Indonesia memiliki BPD masing-masing yang dimiliki oleh pemerintah daerah. BPD bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Berikut contoh bank milik pemerintah daerah (BPD):

1. Bank DKI

Merupakan BPD yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan keuangan di Jakarta.

2. Bank Jabar Banten (BJB)

Merupakan BPD yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten serta salah satu BPD terbesar di Indonesia dengan jaringan layanan yang luas di wilayah Jawa Barat dan Banten.

3. Bank Jateng

Merupakan BPD yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bank ini berfokus pada mendukung pembangunan ekonomi di Jawa Tengah melalui pembiayaan dan layanan perbankan.

4. Bank Jatim

Merupakan BPD yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

5. Bank BPD DIY

Merupakan BPD yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta.

Berikut 10 contoh bank milik pemerintah daerah lainnya di Indonesia:

• Bank Aceh milik Pemprov Aceh
• Bank Sumut milik Pemprov Sumatera Utara
• BRK Syariah milik Pemprov Kepulauan Riau
• Bank Nagari milik Pemprov Sumatera Barat
• Bank Jambi milik Pemprov Jambi
• Bank Bengkulu milik Pemprov Bengkulu
• Bank Lampung milik Pemprov Lampung
• Bank Kalbar milik Pemprov Kalimantan Barat
• Bank Kalsel milik Pemprov Kalimantan Selatan
• Bank NTB Syariah milik Pemprov NTB

KOMPAS.com - Bank yang hanya boleh diselenggarakan oleh pemerintah daerah adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Beberapa daerah juga mendirikan bank berbentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

BPD merupakan bank milik pemerintah daerah yang didirikan khusus untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Setiap provinsi di Indonesia memiliki BPD sendiri yang beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diatur oleh undang-undang perbankan yang berlaku di Indonesia.

Mengutip laman Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Bank BPD memiliki tugas pokok yakni mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan di daerah.

Selain itu, BPD memiliki 3 (tiga) fungsi, seperti sebagai pendorong terciptanya tingkat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Kemudian sebagai pemegang kas daerah dan atau sebagai pengelola keuangan daerah, serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Contoh Bank Pembangunan Daerah misalnya Bank DKI, Bank Jateng, Bank BJB, Bank Sulselbar, dan Bank Lampung.

Peran bank pemerintah daerah

BPD atau bank pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Berikut adalah beberapa peran utama BPD:

1. Mobilisasi dana daerah

BPD mengumpulkan dana dari masyarakat lokal melalui berbagai produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito. Dana yang dihimpun ini kemudian digunakan untuk pembiayaan kegiatan ekonomi di daerah.

2. Penyaluran kredit

Bank pemerintah daerah menyalurkan kredit kepada berbagai sektor ekonomi, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penyaluran kredit ini membantu dalam pengembangan bisnis lokal dan menciptakan lapangan kerja.

3. Pembiayaan pembangunan daerah

Bank pemerintah daerah mendukung proyek-proyek pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya yang penting untuk kemajuan daerah. Ini membantu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

4. Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan jika ada temuan korupsi pada permasalahan keuangan PT Indofarma Tbk maka pihak-pihak yang terlibat akan ditindak tegas secara hukum.

Indofarma diketahui terus merugi. Pada 2023, anak usaha PT Bio Farma (Persero) itu mencatatkan rugi Rp 605 miliar, bengkak 41 persen dari 2022 yang merugi Rp 428 miliar.

Indofarma pun mengalami kesulitan membayar gaji dan utang, bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan perusahaan farmasi ini terjerat pinjaman online (pinjol).

"Bersama BPK kita sudah lakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, kalau. Kalau kasus fraud ya fraud, kalau korupsi ya kita tangkap," ujar Erick saat ditemui di Sarinah, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Meski begitu, ia menilai, upaya penyelamatan Indofarma tetap perlu dilakukan, termasuk penyelesaian pembayaran utang ke vendor.

Erick bilang, sudah ada sejumlah strategi penyelamatan yang disiapkan Kementerian BUMN.

"Indofarma sendiri harus kita kelola dengan baik, kita harus melakukan penyelamatan, termasuk utang vendor dan macam-macam, ya tentu kita harus selesaikan," kata dia.

Menurutnya, penanganan pada Indofarma juga belajar dari kasus-kasus BUMN lainnya.

Ia mengatakan, permasalahan BUMN yang saat ini ditangani Kejagung, BPK, ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lepas dari upaya Kementerian BUMN untuk melakukan "bersih-bersih" pada perusahaan pelat merah.

"Begini, kalau masalah oknum kan bisa terjadi di mana pun, kalau dibilang BUMN tidak mempelajari, justru BUMN yang nemuin, BUMN yang melakukan investigasi audit. Lalu kita melakukan verifikasi, baru kita laporkan ke BPK, dan BPK periksa lagi, dan baru terjadi (kasus terungkap)," ucap Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan jika ada temuan korupsi pada permasalahan keuangan PT Indofarma Tbk, maka pihak-pihak yang terlibat akan ditindak tegas secara hukum.

Indofarma diketahui terus merugi. Pada 2023, anak usaha PT Bio Farma (Persero) itu, mencatatkan rugi Rp 605 miliar, bengkak 41 persen dari 2022 yang merugi Rp 428 miliar.

Indofarma pun mengalami kesulitan membayar gaji dan utang, bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan perusahaan farmasi ini terjerat pinjaman online (pinjol).

"Bersama BPK kita sudah lakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, kalau. Kalau kasus fraud ya fraud, kalau korupsi ya kita tangkap," ujar Erick saat ditemui di Sarinah, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Meski begitu, ia menilai, upaya penyelamatan Indofarma tetap perlu dilakukan, termasuk penyelesaian pembayaran utang ke vendor.

Erick bilang, sudah ada sejumlah strategi penyelamatan yang disiapkan Kementerian BUMN.

"Indofarma sendiri harus kita kelola dengan baik, kita harus melakukan penyelamatan, termasuk utang vendor dan macam-macam, ya tentu kita harus selesaikan," kata dia.

Menurutnya, penanganan pada Indofarma juga belajar dari kasus-kasus BUMN lainnya.

Ia mengatakan, permasalahan BUMN yang saat ini ditangani Kejagung, BPK, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lepas dari upaya Kementerian BUMN untuk melakukan 'bersih-bersih' pada perusahaan pelat merah.

"Begini, kalau masalah oknum kan bisa terjadi di mana pun, kalau dibilang BUMN tidak mempelajari, justru BUMN yang nemuin, BUMN yang melakukan investigasi audit. Lalu kita melakukan verifikasi, baru kita laporkan ke BPK, dan BPK periksa lagi, dan baru terjadi (kasus terungkap)," ucap Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Daftar harga bahan pokok hari ini, Sabtu 6 Juli 2024 di tingkat nasional mengalami kenaikan untuk beberapa bahan.

Berdasarkan data yang dihimpun Kompas.com dari panel harga Badan Pangan Nasional, harga ikan bandeng per kilogram hari ini mengalami kenaikan Rp 3.530 atau 9,70 persen dibandingkan kemarin, yakni dari Rp 32.880 menjadi Rp 36.410. Papua Tengah menyumbang kenaikan tertinggi, di mana harga ikan bandeng hari ini dipatok Rp 100.000 per kilogram.

Apabila dibandingkan dengan harga tertinggi minggu kemarin, harga ikan bandeng tetap sebesar Rp 36.410. Kemudian jika dibandingkan bulan lalu, harga ikan bandeng hari ini tetap yakni sebesar Rp 36.410.

Harga ikan kembung per kilogram juga mengalami kenaikan sebesar Rp 3.390 atau 8,43 persen dibandingkan kemarin, yakni dari Rp 36.820 menjadi Rp 40.210. Kenaikan tertinggi terjadi di Papua Tengah, dengan banderol harga total Rp 100.000 per kilogram.

Apabila dibandingkan dengan harga tertinggi minggu kemarin, harga ikan kembung tetap sebesar Rp 40.210. Kemudian jika dibandingkan bulan lalu, harga ikan kembung hari ini tetap yakni sebesar Rp 40.210.

Daftar kenaikan harga pangan pokok

Berikut harga pangan yang mengalami kenaikan dalam satu hari terakhir:

• Harga telur ayam ras naik menjadi Rp 30.870 per kilogram dari sebelumnya Rp 29.510.
• Harga bawang putih bonggol naik dari Rp 40.810 menjadi Rp 41.700 per kilogram.
• Harga ikan tongkol naik menjadi Rp 32.350 per kilogram dari sebelumnya Rp 31.550.
• Harga bawang merah naik dari Rp 36.500 menjadi Rp 37.250 per kilogram.
• Harga garam halus beryodium naik dari Rp 11.530 menjadi Rp 12.270 per kilogram.
• Kenaikan harga dari Rp 18.050 menjadi Rp 18.720 per kilogram terjadi pada gula konsumsi.
• Harga tepung terigu kemasan (non-curah) naik menjadi Rp 13.740 per kilogram dari sebelumnya Rp 13.380.
• Kenaikan harga dari Rp 18.020 menjadi Rp 18.300 per liter terjadi pada minyak goreng kemasan sederhana.
• Kenaikan harga dari Rp 36.120 menjadi Rp 36.310 per kilogram terjadi pada daging ayam ras.
• Harga kedelai biji kering (impor) naik menjadi Rp 12.150 per kilogram dari sebelumnya Rp 12.060.

Daftar penurunan harga pangan pokok

Sementara itu, bahan pangan lainnya mengalami penurunan. Harga cabai merah keriting per kilogram mengalami penurunan paling tajam, yakni 3,83 persen atau turun Rp 1.690 dibanding kemarin, yakni dari Rp 45.780 menjadi Rp 44.090. Penurunan tertinggi terjadi di Kalimantan Utara, dengan banderol harga total Rp 56.600 per kilogram.

Harga hari ini mengalami penurunan sebesar Rp 1.830 atau 4,15 persen dibandingkan harga tertinggi minggu lalu, yakni sebesar Rp 45.920. Kemudian jika dibandingkan bulan lalu, harga cabai merah keriting hari ini mengalami penurunan sebesar Rp 15.810 atau 35,86 persen dibanding harga tertinggi bulan lalu, yakni sebesar Rp 59.900.

Berikut harga pangan yang mengalami penurunan dalam satu hari terakhir:

• Harga jagung tk peternak turun dari Rp 5.600 menjadi Rp 4.980 per kilogram.
• Penurunan harga dari Rp 48.070 menjadi Rp 47.730 per kilogram terjadi pada cabai rawit merah.
• Harga beras premium turun dari Rp 15.480 menjadi Rp 15.210 per kilogram.
• Harga daging sapi murni turun dari Rp 135.070 menjadi Rp 134.820 per kilogram.
• Harga tepung terigu (curah) turun menjadi Rp 10.160 per kilogram dari sebelumnya Rp 10.290.
• Harga beras medium turun dari Rp 13.510 menjadi Rp 13.390 per kilogram.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bursa Efek Indonesia (BEI) masih belum dapat memastikan short selling saham akan diberlakukan pada Oktober 2024.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, meski dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6 Tahun 2024 short selling diberlakukan pada Oktober mendatang, namun BEI perlu mempertimbangkan kondisi pasar sebelum memberlakukan aturan tersebut.

"Secara aturan dan sistem mungkin sudah bisa, tetapi pemberlakuannya tentu kita akan melihat lagi kondisi saat itu," ujarnya saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Dia menuturkan, pemberlakuan mekanisme perdagangan saham short selling masih tentatif atau belum pasti diberlakukan tahun ini.

"Iya (belum pasti tahun ini), kita akan melihat kondisi pasar pastinya," kata Jeffrey.

Dia menjelaskan, short selling merupakan mekanisme perdagangan saham yang berfungsi untuk menyeimbangkan harga saham di pasar

Dengan mekanisme short selling, investor dapat menjual saham yang dipinjam dari investor lain untuk mendapatkan keuntungan.

Artinya, investor tidak hanya bisa untung saat kondisi pasar sedang bullish, tetapi juga dapat memperoleh keuntungan saat kondisi pasar sedang bearish.

"Bullish dan bearish adalah sesuatu yang sangat wajar terjadi di pasar. Tetapi kalau pada saat bearish orang hanya punya saham dan tidak bisa menjual, tidak ada yang mendapatkan keuntungan. Tetapi dengan mekanisme short selling yang meminjamkan saham itu akan mendapatkan return juga dari yang meminjam," jelasnya.

"Yang meminjam melakukan short selling dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan pada saat pasar bearish dan nanti pada saat pasar mau bullish mereka reverse dengan misalnya melakukan margin," sambungnya.

Namun, kata dia, tidak semua saham bisa diperdagangkan dengan mekanisme short selling. BEI akan mempertimbangkan sejumlah hal seperti melakukan perhitungan kuantitatif dan kualitatif maupun menghitung risikonya ke pasar.

"Untuk melakukan short itu kan juga akan banyak persyaratan. Kalau melakukan short itu kan membutuhkan jaminan. Lakukan short itu butuh pinjam-meminjam efek, kalau tidak ada efek yang bisa dipinjam, tentu tidak bisa melakukan short selling," ucapnya.

"Kita tentu akan melihat juga seberapa besar misalnya kapitalisasi saham tersebut, seberapa besar turnover selama ini di pasar," imbuhnya.

Dia memastikan, pemilihan saham short selling ini akan dilakukan dengan ketat untuk memastikan perdagangan dengan mekanisme ini tidak akan mempengaruhi fluktuasi harga secara signifikan.

"Tentu nanti kita akan hitung berapa saham yang tersedia untuk dipinjam dan untuk kemudian dishort. Dari situ kan kita bisa hitung risikonya terhadap pasar itu sebesar apa," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Maskapai Lion Air Group siap memberikan tiket pesawat gratis pada program Happy Hour di Kompas Travel Fair 2024 yang akan diselenggarakan pada 20-22 September 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.

Presiden Direktur Lion Air Daniel Putut Kuncoro mengatakan, tiket pesawat gratis itu akan diberikan untuk rute internasional maupun domestik.

"Di happy hour mungkin banyak yang akan saya bisa berikan. Saya bisa kasih ke Tokyo, Incheon, Taipei, Hongkong free di Happy Hour. Dan destinasi domestik jadi boleh milih ke mana aja saya kasih free nanti," ujarnya saat acara peluncuran KTF 2024 di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Namun dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai rincian serta ketentuan untuk mendapatkan promo tiket pesawat gratis tersebut.

Sementara itu, Kompas Travel Fair 2024 juga akan menghadirkan promo Terbang ke Seluruh Indonesia dengan tiket pergi dan pulang seharga Rp 59.000.

Wakil Direktur Bisnis Harian Kompas Novi Eastiyanto menuturkan, untuk saat ini pihaknya masih belum menentukan rute tiket promo Rp 59.000 itu, namun kemungkinan rutenya untuk penerbangan domestik dan Singapura.

"Promo Rp 59.000 tiket yang akan kita hadirkan di jam atau waktu-waktu tertentu dengan happy hour," ucapnya pada kesempatan yang sama.

"Secara bertahap kita akan informasikan berapa kuotanya per hari, di jam berapa karena Happy Hour dan flash sale itu akan kita hadirkan di KTF tahun ini," imbuhnya.

Sebagai informasi, pada penyelenggaraan Kompas Travel Fair ke-11 ini, KTF 2024 mengusung tema Multi Travel Experience. Untuk tahun ini, KTF 2024 menargetkan pengunjung sebanyak 18.000 orang dengan target transaksi sebesar Rp 31,4 miliar.

Pada penyelenggaran KTF 2023 lalu, tercatat pertumbuhan pengunjung sebesar 12 persen atau hampir 15.000 orang. Jumlah partisipan juga melonjak 41 persen atau sebanyak 255 booth. Selama penyelenggaraan, tercatat transaksi sebesar Rp 28,6 miliar.