BEKASI, KOMPAS.com – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) meresmikan Mitsubishi Motors Training Center yang berlokasi di Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat.

Fasilitas ini menjadi pusat pelatihan terbesar Mitsubishi di Asia Tenggara, dirancang untuk meningkatkan keterampilan tenaga ahli di seluruh jaringan diler Mitsubishi di Indonesia.

Dalam acara peresmian, Presiden Direktur PT MMKSI Atsushi Kurita menyatakan bahwa training center ini akan mendukung visi brand Mitsubishi untuk memberikan pengalaman berkendara yang andal bagi konsumen.

"Dengan Training Center terbesar di ASEAN ini, kami siap memastikan tenaga ahli kami tetap kompetitif dalam menghadapi tantangan industri otomotif," ujar Kurita di Bekasi (30/10/2024).

Wilayah Jabodetabek dipilih sebagai lokasi pusat pelatihan ini karena kontribusinya yang signifikan terhadap penjualan nasional Mitsubishi.

Sepanjang 2023, lebih dari 200.000 kendaraan di wilayah ini datang untuk layanan servis di diler resmi Mitsubishi.

Dibangun dengan investasi Rp 250 miliar, fasilitas ini berdiri di atas lahan seluas 20.200 m² dengan bangunan dua lantai seluas 8.895 m².

ilhamkarim/kompas.com Peresmian Mitsubishi Motors Training Center di Bekasi.

Training Center ini mulai beroperasi pada 14 Oktober 2024 dan dilengkapi dengan ruang kelas modern, area praktik, hingga test course outdoor seluas 5.625 meter persegi untuk simulasi uji kendaraan.

Pelatihan di sini mencakup berbagai aspek, dari sales hingga layanan purna jual, serta body and paint.

Mitsubishi Motors Training Center juga menawarkan kurikulum yang mengacu pada standar global, seperti pelatihan MSA (Mitsubishi Service Advisor), MSTEP (Mitsubishi Service Technician Education Program), dan pelatihan penjualan berjenjang hingga level Branch Manager.

Dengan target melatih 6.000 orang per tahun, MMKSI berharap training center ini mampu mendukung peningkatan kualitas layanan di seluruh jaringan diler Mitsubishi di Indonesia.

MENGEJARpajak dari shadow economy adalah langkah strategis, tapi penuh tantangan bagi Indonesia.

Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan rencana kebijakan untuk memperluas basis pajak dengan mengintegrasikan aktivitas ekonomi bawah tanah ini ke dalam ekonomi formal.

Shadow economy atau ekonomi bawah tanah mencakup berbagai aktivitas yang berjalan di luar pengawasan pemerintah, baik yang dilakukan secara informal maupun ilegal.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, sektor ini memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja dan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat lapisan bawah. Namun, tanpa pengawasan dan kontribusi pajak, aktivitas ini mengurangi potensi penerimaan negara.

Sejauh ini, Prabowo belum memberikan rincian lengkap bagaimana kebijakan ini akan dijalankan. Namun, wacana ini memicu diskusi di kalangan akademisi, ekonom, dan masyarakat.

Di satu sisi, kebijakan ini berpotensi besar memperluas penerimaan pajak negara yang selama ini terlewatkan. Namun, banyak yang mempertanyakan apakah kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif tanpa menimbulkan konsekuensi negatif, terutama bagi sektor informal yang rentan dan menjadi tulang punggung perekonomian bagi sebagian besar masyarakat menengah ke bawah.

Di negara-negara berkembang, shadow economy umumnya tumbuh subur karena sejumlah alasan, mulai dari prosedur bisnis yang rumit hingga rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Banyak pelaku ekonomi bawah tanah adalah UMKM dan usaha mikro yang sulit bertahan hidup karena terbatasnya akses terhadap modal dan pasar.

Memaksakan mereka untuk masuk ke dalam sistem formal dengan tuntutan pajak mungkin akan mengancam keberlanjutan bisnis mereka, yang justru berpotensi meningkatkan pengangguran.

Di sisi lain, kebijakan ini dapat membantu mengurangi ketimpangan dalam beban pajak. Saat ini, beban pajak lebih banyak dipikul oleh perusahaan formal dan pekerja di sektor formal.

Jika shadow economy mulai berkontribusi, maka ada peluang untuk mengurangi beban pajak bagi sektor formal, sehingga terjadi distribusi beban yang lebih adil.

Namun, untuk mencapai hal ini, pendekatan kebijakan harus lebih inklusif dan bukan represif. Artinya, pemerintah perlu memberikan jalan dan insentif bagi pelaku shadow economy agar bersedia mendaftar, bukan dengan ancaman denda atau penalti yang hanya akan mendorong mereka untuk tetap berada di luar sistem.

Nilai ekonomi dari shadow economy

Secara ekonomi, shadow economy memuat nilai yang cukup besar. Estimasi oleh berbagai lembaga ekonomi menunjukkan bahwa ekonomi bawah tanah di Indonesia bernilai sekitar 20 persen hingga 30 persen PDB, yang bila diterjemahkan ke dalam rupiah berada pada kisaran Rp 4.000 triliun - Rp 6.000 triliun.

Bayangkan jika ekonomi ini bisa dikendalikan dan dimasukkan ke dalam sistem pajak formal, negara bisa mendapatkan tambahan pendapatan yang substansial.

Dengan tarif pajak penghasilan rata-rata 15-25 persen, maka potensi pajak yang bisa dikumpulkan dari shadow economy dapat mencapai Rp 600 triliun hingga Rp 1.200 triliun per tahun, yang hampir menyamai separuh dari total penerimaan pajak Indonesia saat ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BBRI akan mendukung rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk hapus tagih atau memutihkan utang petani dan nelayan.

Direktur Utama BRI Sunarso menuturkan, hal ini sebenarnya telah dinanti oleh bank-bank pelat merah sejak lama.

"Sebenarnya kebijakan bank-bank BUMN boleh melakukan hapus tagih sudah ditunggu-tunggu. Kenapa? karena selama ini tidak berani melakukan itu, karena masih ada berbagai aturan yang mengkategorikan itu bisa masuk kerugian negara," kata dia dalam konferensi pers, Rabu (30/10/2024).

SHUTTERSTOCK/JUICY FOTO Ilustrasi kredit, kredit perbankan.

Adapun, hal yang paling penting dalam rencana kebijakan ini adalah pengkategorian dan penetapan kriteria UMKM penerima manfaatnya.

"Agar tidak menumbulkan moral hazard," imbuh dia.

Menurut Sunarso, ketika tidak terjadi moral hazard, pihaknya telah mengkalkulasi dampaknya terhadap kinerja keuangan BRI. Untuk itu, pihaknya juga akan memasukkan perhitungan tersebut dalam perencanaan keuangan tahun depan.

Ia menekankan, yang paling penting dari kebijakan ini adalah pemutihan dar daftar hitam atau blacklist. Dengan demikian, UMKM yang masih kuat untuk menjalankan usaha tetap bisa mengakses pembiayaan dari perbankan dan berusaha lagi.

"Bagi banknya yang memberikan kesempatan itu tidak dikategorikan merugikan negara, dan yang perlu dijaga adalah jangan sampai terjadi moral hazard dimanfaatkan oleh niat-niat yang tidak baik," tutup dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan (penghapusan) utang jutaan petani dan nelayan.

Menurut rencana, Perpres tersebut segera diteken oleh Presiden Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BBRI akan mendukung rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk hapus tagih atau memutihkan utang petani dan nelayan.

Direktur Utama BRI Sunarso menuturkan, hal ini sebenarnya telah dinanti oleh bank-bank pelat merah sejak lama.

"Sebenarnya kebijakan bank-bank BUMN boleh melakukan hapus tagih sudah ditunggu-tunggu. Kenapa? karena selama ini tidak berani melakukan itu, karena masih ada berbagai aturan yang mengkategorikan itu bisa masuk kerugian negara," kata dia dalam konferensi pers, Rabu (30/10/2024).

SHUTTERSTOCK/JUICY FOTO Ilustrasi kredit, kredit perbankan.

Adapun, hal yang paling penting dalam rencana kebijakan ini adalah pengkategorian dan penetapan kriteria UMKM penerima manfaatnya.

"Agar tidak menumbulkan moral hazard," imbuh dia.

Menurut Sunarso, ketika tidak terjadi moral hazard, pihaknya telah mengkalkulasi dampaknya terhadap kinerja keuangan BRI. Untuk itu, pihaknya juga akan memasukkan perhitungan tersebut dalam perencanaan keuangan tahun depan.

Ia menekankan, yang paling penting dari kebijakan ini adalah pemutihan dar daftar hitam atau blacklist. Dengan demikian, UMKM yang masih kuat untuk menjalankan usaha tetap bisa mengakses pembiayaan dari perbankan dan berusaha lagi.

"Bagi banknya yang memberikan kesempatan itu tidak dikategorikan merugikan negara, dan yang perlu dijaga adalah jangan sampai terjadi moral hazard dimanfaatkan oleh niat-niat yang tidak baik," tutup dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan (penghapusan) utang jutaan petani dan nelayan.

Menurut rencana, Perpres tersebut segera diteken oleh Presiden Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com -Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menargetkan harga tiket pesawat bisa turun sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun ini.

Hal itu menyusul adanya hasil koordinasi dari Satgas penurunan harga tiket pesawat yang masih menggodok kebijakan tersebut.

“Kami masih menunggu dari Kemenko Perekonomian untuk hasil dari Satgas itu harapannya sebelum Nataru ini kita sudah bisa dapat hasil dari satgas itu,” ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Kemenko Infrasturktur di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

SHUTTERSTOCK/ARDIWEBS Ilustrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Adapun satgas penurunan harga tiket pesawat dibentuk pada Juli 2024 yang lalu. Satgas itu dibentuk sebagai upaya untuk menciptakan harga tiket pesawat yang lebih efisien di Indonesia.

Satgas tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait lainnya.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan harga tiket pesawat di Indonesia tercatat paling mahal kedua di dunia. Di tingkat global, tingginya harga tiket maskapai udara di Indonesia hanya kalah dari Brasil.

Sementara di ASEAN, Indonesia adalah negara yang rata-rata harga tiket pesawatnya paling mahal.

"Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan negara berpenduduk tinggi, harga tiket penerbangan Indonesia jadi yang termahal kedua setelah Brasil," kata Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan.

JAKARTA, KOMPAS.com -Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) resmi meluncurkan tiga warna baru dari Grand Filano pada ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2024 Rabu (30/10/2024).

Ketiga warna tersebut adalah Magma Black yang dibanderol Rp 28.205.000. Kemudian Green dan White yang dijual Rp 27.455.000.

Dalam gelaran ini Yamaha juga turut menampilkan jajaran produk andalannya mulai dari MAXi melalui model Nmax Turbo, Nmax Neo dan Lexi LX 155.

Classy meliputi Fazzio Hybrid dan Grand Filano Hybrid, Generasi 125 yaitu Gear 125 dan FreeGo 125, hingga Sport Series melalui model YZ 250, WR 155 dan R15.

“Hadir jajaran warna terbaru dari Classy line up Fazzio Hybrid dan Grand Filano Hybrid yang telah sukses menjadi trend setter bagi para pecinta skutik lifestyle,” ucap Takaaki Hirama, Marketing Deputy Director PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), di ICE BSD, Rabu (30/10/2024).

KOMPAS.com/NANDA Warna baru Yamaha Grand Filano di IMOS 2024

Hadirnya warna baru Grand Filano Hybrid juga semakin spesial dengan pembaharuan pada socket charger yang kini dilengkapi dengan port USB Type A.

Pengunjung IMOS 2024 juga bisa melihat secara langsung sentuhan desain dari para pemenang kompetisi digital modifikasi Fazzio GGWP (Fazzio Gaya Gue Wow & Playful)

Tak hanya itu, Yamaha juga menghadirkan Yamaha YZF R3 produksi anak bangsa Indonesia yang digunakan oleh Juara Dunia WSSP 300 Aldi Satya Mahendra.

Yamaha juga menawarkan promo penjualan khusus bagi pengunjung IMOS 2024 yang melakukan pembelian sepeda motor seperti potongan tenor dan angsuran. Serta diskon untuk genuine spareparts, apparel serta aksesoris resmi Yamaha.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapus utang kredit macet sekitar 6 juta petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya menilai wacana tersebut sebagai langkah positif, namun otoritas masih akan melakukan pembahasan terlebih dahulu.

"Kita melihatnya positif aja ya," kata dia, ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dian mengakui, saat ini otoritas sedang melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait atas wacana penghapusan catatan kredit macet yang sebenarnya sudah dibayarkan oleh perusahaan asuransi kredit.

Menurutnya, pembahasan untuk menentukan aturan pelaksanaan penghapusan utang menjadi penting guna menghindari risiko moral hazard.

"Kita tinggal tentu yang detail perlu kita perhatikan nanti bagaimana bank melaksanakan dan lain sebagainya," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan (penghapusan) utang jutaan petani dan nelayan.

Menurut rencana, Perpres tersebut segera diteken oleh Presiden Prabowo.

"Ini saya mau sampaikan saja. Mungkin minggu depan akan ditandatangani. Ini ternyata, ada jutaan petani dan nelayan kita yang masih terbebani utang lama. Ada utang dari krismon (krisis moneter) 1998. Utang dari 2008. Utang dari mana-mana. 5-6 juta petani dan nelayan (memiliki utang lama)," ujar Hashim saat mengisi diskusi di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"Mereka sekarang terpaksa karena tidak boleh pinjem lagi dari perbankan, setiap kali mereka masuk SLIK (sistem layanan informasi keuangan) di OJK ditolak. Kenapa? Karena utang Rp 10 juta, Rp 15 juta, Rp 20 juta," ungkapnya.

Menurut Hashim, ternyata semua utang para petani dan nelayan itu sudah dihapus dan dibekukan oleh bank sejak lama. Akan tetapi, hak tagih dari bank belum dihapus.

Akibatnya, sebanyak 5 juta hingga 6 juta petani yang memiliki utang lama itu kini tidak bisa mendapatkan pinjaman bank.

"Meka tidak bisa dapat kredit, mereka ke mana? Ke renternir dan pinjol. So waktu itu saya sampaikan ke Pak Prabowo, ini harus diubah. Ini tahun lalu ya kita rekam. Terus Pak Prabowo setuju," jelas Hashim.

KOMPAS.com - iPhone 16 dilarang di Indonesia menjadi isu yang belakangan ini ramai diperbincangkan di tanah air.

Hal tersebut dipicu oleh pernyataan dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang mengatakan bahwa iPhone 16 yang dijual di Indonesia adalah ilegal.

Tidak ada yang salah dari pernyataan tersebut, namun banyak disalahpahami oleh sebagian masyarakat yang kemudian menganggap iPhone 16 dilarang di Indonesia.

Faktanya, iPhone 16 belum dijual resmi di Indonesia bukan karena dilarang, melainkan karena belum mendapatkan izin jual.

iPhone 16 tidak dilarang di Indonesia

Penggunaan iPhone 16 di Indonesia tidak dilarang, selama perangkat tersebut tidak diperjualbelikan.

iPhone 16 yang dibeli di luar negeri misalnya, boleh masuk ke Indonesia selama sudah membayar pajak dan terbatas untuk penggunaan pribadi.

Faktor yang membuat iPhone 16 menjadi ilegal apabila ponsel pintar tersebut diperjualbelikan. Sebab Kementerian Perindustrian (kemenperin) belum mengeluarkan izin.

Dikutip dari KOMPAS.ID (27/10/2024), Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan produk iPhone 16 yang dibawa penumpang, awak, atau melalui pos serta tidak diperjualbelikan secara aturan boleh masuk ke Indonesia.

Namun, iPhone 16 yang sudah masuk itu hanya terbatas untuk pemakaian pribadi, dan harus masuk secara resmi dengan membayar pajak.

Singkatnya iPhone 16 tersebut masuk secara legal, tapi akan menjadi ilegal jika diperjualbelikan di Indonesia.

Alasan iPhone 16 belum mendapat izin jual

Unsplash/Rashed Paykary iPhone 16 belum dapat izin jual di Indonesia.

Sejak resmi dirilis pada 20 September 2024 lalu, sampai saat ini seri iPhone 16 belum dijual secara resmi di Indonesia.

Alasan utamanya adalah Kementerian Perindustrian masih belum memberikan izin penjualan dari produk terbaru Apple, yakni Iphone 16.

Dilansir dari Kompas.com (23/10/2024), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menjelaskan izin belum dikeluarkan karena Apple belum memenuhi komitmennya untuk merealisasikan investasi di Indonesia.

Apple belum memenuhi persyaratan sertifikat 40 persen tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Karena TKDN Apple merupakan skema investasi atau pengembangan inovasi, mereka perlu menambah jumlah investasinya di Indonesia untuk memperbarui sertifikat TKDN.

Persentase tersebut harus dipenuhi melalui investasi dan penggunaan elemen-elemen pembuat iPhone yang bahan bakunya berasal dari Indonesia.

Artinya apabila Apple ingin mendapatkan izin penjualan produk iPhone 16, mereka harus berkomitmen untuk melakukan investasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan pelat merah bekerja lebih keras lagi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Erick saat memberikan arahan dalam acara town hall meeting Kementerian BUMN pada pekan lalu yang dibagikan melalui akun Instagram-nya @erickthohir.

Ia mengatakan, keharusan bekerja lebih keras lagi sejalan dengan keinginan Prabowo mencapai sejumlah target, seperti swasembada pangan, ketahanan energi, dan penciptaan ekonomi hijau.

https://www.instagram.com/erickthohir/reel/DBuxGE4TWsL/

"Jangan kaget, kalau nanti di pemerintahan yang hari ini dipimpin oleh Pak Prabowo, kita tentu diharapkan kerja lebih ekstra lagi. Sesuai dengan pidato (Prabowo), bicara swasembada pangan, belum lagi solusi kepada energi yang kita mendorong ESG, salah satunya ekonomi hijau," ujar Erick dikutip dari unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (30/10/2024).

Dia menuturkan, selama lima tahun pemerintahan sebelumnya, BUMN berfokus pada transformasi besar-besaran. Salah satu hasilnya adalah memberikan kontribusi dividen terbesar sepanjang sejarah.

Di sisi lain, BUMN juga mampu menghadapi tantangan pandemi Covid-19 yang tidak hanya berdampak pada sisi kesehatan tapi juga perekonmian.

Namun, kata Erick, kinerja baik itu tak lantas membuat BUMN berpuas diri, melainkan harus lebih berkembang di pemerintahan ke depan.

"Saya berharap kita bisa terus lakukan terobosan. Saya sekedar ingin mengingatkan lima tahun ini kita dituntut bekerja keras lebih tinggi, transparan lebih tinggi lagi supaya impact-nya itu benar-benar terhitung," kata Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan pelat merah bekerja lebih keras lagi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Erick saat memberikan arahan dalam acara town hall meeting Kementerian BUMN pada pekan lalu yang dibagikan melalui akun Instagram-nya @erickthohir.

Ia mengatakan, keharusan bekerja lebih keras lagi sejalan dengan keinginan Prabowo mencapai sejumlah target, seperti swasembada pangan, ketahanan energi, dan penciptaan ekonomi hijau.

https://www.instagram.com/erickthohir/reel/DBuxGE4TWsL/

"Jangan kaget, kalau nanti di pemerintahan yang hari ini dipimpin oleh Pak Prabowo, kita tentu diharapkan kerja lebih ekstra lagi. Sesuai dengan pidato (Prabowo), bicara swasembada pangan, belum lagi solusi kepada energi yang kita mendorong ESG, salah satunya ekonomi hijau," ujar Erick dikutip dari unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (30/10/2024).

Dia menuturkan, selama lima tahun pemerintahan sebelumnya, BUMN berfokus pada transformasi besar-besaran. Salah satu hasilnya adalah memberikan kontribusi dividen terbesar sepanjang sejarah.

Di sisi lain, BUMN juga mampu menghadapi tantangan pandemi Covid-19 yang tidak hanya berdampak pada sisi kesehatan tapi juga perekonmian.

Namun, kata Erick, kinerja baik itu tak lantas membuat BUMN berpuas diri, melainkan harus lebih berkembang di pemerintahan ke depan.

"Saya berharap kita bisa terus lakukan terobosan. Saya sekedar ingin mengingatkan lima tahun ini kita dituntut bekerja keras lebih tinggi, transparan lebih tinggi lagi supaya impact-nya itu benar-benar terhitung," kata Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) melaporkan kinerja keuangan yang positif pada kuartal III 2024. Laba bersih TOBA naik 187,8 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi 54,4 juta dollar AS.

Tidak hanya itu, EBITDA perseroan juga meningkat 65,6 persen menjadi 118,9 juta dollar AS.

Langkah strategis TBS dalam memperluas bisnis pengelolaan limbah melalui ekspansi
dan akuisisi terbaru telah berkontribusi sebesar 3,7 juta dollar AS dalam EBITDA, menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dapat mendukung kinerja keuangan yang solid.

DOK. PT TBS ENERGI UTAMA TBK PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) mengumumkan divestasi dua aset Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas total 200 MW.

Dengan pengelolaan yang tepat, inisiatif hijau ini diharapkan akan terus memperkuat EBITDA dan menciptakan aliran kas yang stabil bagi perseroan.

Direktur TOBA Mufti Utomo menyatakan, pendekatan perseroan dalam pengembangan bisnis hijau merupakan langkah strategis untuk masa depan.

“Kami optimis bahwa investasi di sektor pengelolaan limbah, energi terbarukan dan kendaraan listrik sejalan dengan visi pertumbuhan jangka panjang perseroan dan menjadi fondasi yang kokoh bagi stabilitas bisnis kami," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Komitmen TBS terhadap praktik bisnis berkelanjutan tetap menjadi landasan operasional perusahaan, dengan fokus pada pengembangan kendaraan listrik, energi terbarukan, dan pengelolaan limbah.

Hingga September 2024, TBS telah meraih berbagai capaian penting dalam inisiatif bisnis hijau. Unit kendaraan listrik roda dua, Electrum, meluncurkan 3.010 unit kendaraan listrik di jalanan Jakarta, meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan akhir 2023.

KOMPAS.com/DIO DANANJAYA Motor listrik Electrum H5

Perseroan juga telah memasang 230 stasiun penukaran baterai (Battery Swap Stations) di berbagai lokasi untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Di sektor energi terbarukan, TBS telah menandatangani Perjanjian Pembelian Listrik (PPA) untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung di Batam pada Februari 2024. Perseroan juga mengumumkan telah mencapai Financial Closing untuk proyek ini.

Sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement atau PPA) yang telah disepakati sebelumnya, tanggal 8 Oktober 2024 ditetapkan sebagai tanggal pembiayaan proyek ini.

Proyek ini akan memiliki kapasitas 46 MWp dengan target operasi penuh pada kuartal IV 2025.

"Inisiatif ini memperkuat posisi perseroan dalam sektor energi terbarukan dan memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan akan visi jangka panjang perseroan," ungkap Mufti.

Meskipun memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan, perseroan juga telah mengambil keputusan strategis untuk melakukan divestasi terhadap dua aset Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas total 200 MW.

Ini dilakukan melalui penjualan seluruh saham Perseroan (langsung maupun tidak langsung) di PT Minahasa Cahaya Lestari (MCL) dan PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP).

Juli Oktarina, Direktur TOBA menyebut, penjualan ini merupakan langkah strategis dalam mempercepat transisi perseroan menuju bisnis berkelanjutan serta mendukung upaya mencapai netralitas karbon pada tahun 2030.

"Dana yang diperoleh dari transaksi ini akan dialokasikan untuk investasi di sektor-sektor berkelanjutan, memperkuat struktur modal perusahaan, dan rencana pembelian kembali saham yang bertujuan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham," tutur dia.

Juli juga menambahkan, transaksi ini akan semakin mengukuhkan posisi perseroan sebagai salah satu perusahaan di Indonesia yang berkomitmen penuh dalam mewujudkan netralitas karbon.

"TBS percaya bahwa melalui penerapan strategi bisnis berkelanjutan yang fokus pada pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan kendaraan listrik (EV), TBS berhasil meningkatkan efisiensi operasional, sekaligus menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat," terang dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Elnusa Tbk (ELSA) catatkan kinerja positif pada kuartal III-2024 dengan laba bersih tumbuh 35 persen Year-on- Year YoY, mencapai Rp 551 miliar dibandingkan Rp 407 miliar pada periode yang sama tahun 2023. Selain itu, margin laba bersih (NPM) meningkat menjadi 5,7 persen dari sebelumnya 4,5 persen.

Dari sisi pendapatan konsolidasian, Elnusa membukukan Rp 9,6 triliun hingga 30 September 2024, naik 7 persen dibandingkan Rp 8,9 triliun tahun lalu. Pendapatan didominasi oleh Segmen Distribusi & Logistik Energi sebesar 50 persen, Jasa Hulu Migas 39 persen, dan Jasa Penunjang 11 persen.

Direktur Utama Elnusa, Bachtiar Soeria Atmadja, menjelaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari strategi diversifikasi portofolio bisnis dan optimalisasi aset.

“Kinerja kami ditopang oleh peningkatan profitabilitas di semua segmen. Kami terus berinvestasi dan menjaga efisiensi untuk menghadapi tantangan industri,” kata Bachtiar melalui keterangan resmi, Rabu (30/10/2024).

Catatan kinerja lainnya, EBITDA Elnusa meningkat 14 persen menjadi Rp 1,1 triliun, dengan margin EBITDA naik dari 11,2 persen menjadi 11,9 persen.

Kemudian, total aset perusahaan juga mengalami pertumbuhan sebesar 8 persen menjadi Rp 10,4 triliun pada akhir September 2024.

Sementara, posisi kas dan setara kas tercatat sebesar Rp 2,6 triliun, meningkat 40 persen dari Rp 1,8 triliun pada tahun sebelumnya.

Elnusa juga mencatatkan realisasi belanja modal (Capex) mencapai Rp 302 miliar hingga September 2024, atau 57 persen dari target Rp 526 miliar untuk tahun ini.

Investasi capex ini difokuskan pada berbagai sektor penting seperti pengadaan Geophone, Mobile Welltest, Wireline Cable di layanan hulu, kendaraan tangki BBM untuk mendukung distribusi energi, serta dredging barge untuk mendukung bisnis hulu migas.

“Dengan strategi yang kami terapkan, kami optimis dapat terus mempertahankan kinerja positif hingga akhir tahun 2024. Fokus kami adalah pada penguatan bisnis melalui inovasi dan kolaborasi yang berkelanjutan,” tambah Bachtiar.

Ia melanjutkan, momentum positif ini juga diharapkan Elnusa agar dapat menjadi dasar dalam memaksimalkan potensi SDM dan teknologi, serta penerapan tata kelola yang baik.

Ia juga berharap, langkah-langkah Elnusa ini tidak hanya akan memperkuat posisinya di industri energi tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.