JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) Sudarto berharap pemerintahan baru bisa lebih memperhatikan masyarakat pertembakauan.

Selain itu, pemerintahan Prabowo-Gibran juga diharapkan mulai melibatkan seluruh pihak terkait ketika melakukan merumuskan suatu kebijakan.

“Kami sangat berharap pemerintah baru dapat mengakomodir seluruh pihak terkait agar kebijakan dan regulasi win/win (dapat menyesuaikan semua pihak), tidak mematikan, tetapi memberi solusi” ujar Sudarto dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

PIXABAY/TRANTHANGNHAT Ilustrasi petani tembakau.

Ia merujuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau) yang dirumuskan secara tiba-tiba.

Di penghujung masa pemerintahan sebelumnya, imbuh Sudarto, Kementerian Kesehatan menyusun aturan yang dilakukan dengan terburu-buru dan tidak melibatkan seluruh pihak terdampak, termasuk buruh yang bisa terkena imbas karena adanya potensi kerugian dari industri apabila aturan tersebut diterapkan.

RPMK Tembakau mendapat penolakan dari industri dan para pekerja, salah satunya karena terdapat pengaturan mengenai standardisasi kemasan yang akan menyamaratakan seluruh kemasan produk tembakau.

Aturan ini berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal, yang nantinya berdampak domino terhadap proses produksi dan pekerja yang terlibat.

Sekitar 6 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya pada industri berpotensi kehilangan pekerjaan, hingga adanya risiko penutupan pabrik seperti yang sedang terjadi di industri lainnya apabila tidak segera mendapat perhatian pemerintah.

“Sudah seharusnya seluruh pihak terdampak diundang dan didengar masukannya bila tidak ingin ada polemik yang meluas, (terlebih) polemik RPMK belum selesai. Pada saat kami unras (unjuk rasa) tanggal 10 Oktober lalu, disepakati tertulis kami akan diundang, diberi ruang, didengar, dan dipertimbangkan pandangan-pandangan kami, tetapi kami masih dijanjikan untuk dapat bertemu” ujarnya.

Proses pembentukan regulasi yang selama ini terjadi menurutnya belum banyak melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Tanpa adanya keterlibatan tersebut, regulasi yang dihasilkan pun berpotensi membawa dampak yang tidak diinginkan bagi mereka yang tidak dilibatkan, serta tidak memenuhi unsur keadilan.

Seperti diketahui, presiden Prabowo Subianto resmi dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. Memulai masa kepemimpinannya, 58 menteri baru turut diangkat untuk menjalankan pemerintahan.

Saat pertama kali memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (23/10/2024) lalu, Prabowo mengatakan bahwa perlindungan terhadap masyarakat menjadi hal yang paling utama, sehingga seluruh menteri dan lembaga negara lainnya juga harus mampu mewujudkan hal ini.

“Kita harus memberi contoh, fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Ini saya minta menteri-menteri sekarang mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu, untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita," ujar Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) Sudarto berharap pemerintahan baru bisa lebih memperhatikan masyarakat pertembakauan.

Selain itu, pemerintahan Prabowo-Gibran juga diharapkan mulai melibatkan seluruh pihak terkait ketika melakukan merumuskan suatu kebijakan.

“Kami sangat berharap pemerintah baru dapat mengakomodir seluruh pihak terkait agar kebijakan dan regulasi win/win (dapat menyesuaikan semua pihak), tidak mematikan, tetapi memberi solusi” ujar Sudarto dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

PIXABAY/TRANTHANGNHAT Ilustrasi petani tembakau.

Ia merujuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau) yang dirumuskan secara tiba-tiba.

Di penghujung masa pemerintahan sebelumnya, imbuh Sudarto, Kementerian Kesehatan menyusun aturan yang dilakukan dengan terburu-buru dan tidak melibatkan seluruh pihak terdampak, termasuk buruh yang bisa terkena imbas karena adanya potensi kerugian dari industri apabila aturan tersebut diterapkan.

RPMK Tembakau mendapat penolakan dari industri dan para pekerja, salah satunya karena terdapat pengaturan mengenai standardisasi kemasan yang akan menyamaratakan seluruh kemasan produk tembakau.

Aturan ini berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal, yang nantinya berdampak domino terhadap proses produksi dan pekerja yang terlibat.

Sekitar 6 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya pada industri berpotensi kehilangan pekerjaan, hingga adanya risiko penutupan pabrik seperti yang sedang terjadi di industri lainnya apabila tidak segera mendapat perhatian pemerintah.

“Sudah seharusnya seluruh pihak terdampak diundang dan didengar masukannya bila tidak ingin ada polemik yang meluas, (terlebih) polemik RPMK belum selesai. Pada saat kami unras (unjuk rasa) tanggal 10 Oktober lalu, disepakati tertulis kami akan diundang, diberi ruang, didengar, dan dipertimbangkan pandangan-pandangan kami, tetapi kami masih dijanjikan untuk dapat bertemu” ujarnya.

Proses pembentukan regulasi yang selama ini terjadi menurutnya belum banyak melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Tanpa adanya keterlibatan tersebut, regulasi yang dihasilkan pun berpotensi membawa dampak yang tidak diinginkan bagi mereka yang tidak dilibatkan, serta tidak memenuhi unsur keadilan.

Seperti diketahui, presiden Prabowo Subianto resmi dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. Memulai masa kepemimpinannya, 58 menteri baru turut diangkat untuk menjalankan pemerintahan.

Saat pertama kali memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (23/10/2024) lalu, Prabowo mengatakan bahwa perlindungan terhadap masyarakat menjadi hal yang paling utama, sehingga seluruh menteri dan lembaga negara lainnya juga harus mampu mewujudkan hal ini.

“Kita harus memberi contoh, fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Ini saya minta menteri-menteri sekarang mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu, untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita," ujar Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) Sudarto berharap pemerintahan baru bisa lebih memperhatikan masyarakat pertembakauan.

Selain itu, pemerintahan Prabowo-Gibran juga diharapkan mulai melibatkan seluruh pihak terkait ketika melakukan merumuskan suatu kebijakan.

“Kami sangat berharap pemerintah baru dapat mengakomodir seluruh pihak terkait agar kebijakan dan regulasi win/win (dapat menyesuaikan semua pihak), tidak mematikan, tetapi memberi solusi” ujar Sudarto dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

PIXABAY/TRANTHANGNHAT Ilustrasi petani tembakau.

Ia merujuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau) yang dirumuskan secara tiba-tiba.

Di penghujung masa pemerintahan sebelumnya, imbuh Sudarto, Kementerian Kesehatan menyusun aturan yang dilakukan dengan terburu-buru dan tidak melibatkan seluruh pihak terdampak, termasuk buruh yang bisa terkena imbas karena adanya potensi kerugian dari industri apabila aturan tersebut diterapkan.

RPMK Tembakau mendapat penolakan dari industri dan para pekerja, salah satunya karena terdapat pengaturan mengenai standardisasi kemasan yang akan menyamaratakan seluruh kemasan produk tembakau.

Aturan ini berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal, yang nantinya berdampak domino terhadap proses produksi dan pekerja yang terlibat.

Sekitar 6 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya pada industri berpotensi kehilangan pekerjaan, hingga adanya risiko penutupan pabrik seperti yang sedang terjadi di industri lainnya apabila tidak segera mendapat perhatian pemerintah.

KOMPAS.com - Semakin meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim yang terjadi, Bioavtur atau disebut sebagai Green Avtur muncul sebagai solusi potensial untuk mengurangi jejak karbon di sektor penerbangan.

Sebagai perusahaan energi nasional, PT Pertamina (Persero) memainkan peran penting dalam transisi energi hijau ramah lingkungan. Hal ini diwujudkan dengan adanya inovasi produk energi hijau salah satunya Bioavtur atau Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Bioavtur menawarkan alternatif menjanjikan sebagai bahan bakar pesawat terbang, yang diharapkan dapat menjadi solusi utama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

Tidak hanya memanfaatkan sumber daya biomassa terbarukan, Bioavtur juga mendukung pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Apa itu Bioavtur?

Dilansir dari laman resmi Pertamina, Pertamina SAF atau Bioavtur adalah bahan bakar ramah lingkungan yang menggunakan campuran komponen minyak sawit dalam formulanya. Bioavtur merupakan bahan bakar pesawat yang dibuat dari campuran avtur dan kelapa sawit 2,4 persen.

Proses produksinya melibatkan konversi bahan baku menjadi molekul bahan bakar yang mirip dengan avtur konvensional, sehingga bisa digunakan dalam mesin pesawat tanpa modifikasi besar.

Bioavtur dibuat dari bahan baku minyak inti kelapa sawit, yang telah melalui proses refined, bleached, and deodorized (RBD). Aspek pemanfaatan komponen minyak sawit dapat mendorong perkembangan industri dan ekonomi di dalam negeri.

Keunggulan Bioavtur

Dikutip dari laman resmi Pertamina, avtur ramah lingkungan memiliki keunggulan utama pada pengurangan emisi karbon. Bioavtur bisa mengurangi emisi karbon hingga 80 persen dibandingkan avtur konvensional.

Hal ini tentunya membantu mengurangi dampak lingkungan industri penerbangan, yang menjadi salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca.

Sejauh ini, produk Bioavtur diproduksi di kilang minyak PT Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap. Proyek Strategis Nasional (PSN) Green Refinery Cilacap termasuk program unggulan energi transisi, dalam mewujudkan target pemerintah untuk bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) 23 persen pada tahun 2024.

"Proyek green refinery ini akan berdampak positif mendukung program bauran energi pemerintah, serta tercapainya pengurangan emisi menuju Net Zero Emmision," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam keterangan resmi pada 10 Juli 2024.

Pertamina RU IV Cilacap resmi melakukan uji coba produksi Biavtur atau Green Avtur pada akhir Desember 2020.

Uji coba dilakukan untuk memastikan kualitas Bioavtur, dengan co-processing injeksi 3 persen minyak kelapa sawit atau CPO yang telah diproses, sehingga hilang getah, impurities, dan baunya.

Pada 27 Oktober 2023, Garuda Indonesia melayani penerbangan komersil perdana memakai bahan bakar ramah lingkungan Green Avtur, dengan terbang dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang menuju Bandara Adi Soemarmo Solo, dan kembali ke Jakarta.

Dalam konteks pengembangan Bioavtur di Tanah Air, inisiasi Sustainable Aviation Fuel (SAF) telah dimulai sejak tahun 2010 melalui Research and Technology Innovation Pertamina, dengan riset pengembangan produk dan katalis.

Pada tahun 2021, PT Kilang Pertamina Internasional berhasil memproduksi SAF J2.4 di kilang RU IV Cilacap dengan teknologi minyak inti sawit yang telah mengalami proses pengolahan pemucatan, penghilangan asam lemak bebas dan bau, berkapasitas 1.350 kiloliter (KL) per hari.

Rangkaian uji coba produk SAF dimulai dari cell test di fasilitas milik Garuda Maintenance Facility (GMF), ground run, flight test pada pesawat militer CN-235 milik PT Dirgantara Indonesia.

Selanjutnya, pada 4 Oktober 2023, produk SAF diujicobakan ke pesawat komersial Boeing 737-800 NG milik PT Garuda Indonesia dan terakhir terhadap pesawat Boeing PK GFX Seri 727-800.

Dari serangkaian uji coba yang telah dilakukan, menunjukkan performa SAF J2.4 memiliki kualitas yang sama dengan avtur konvensional.

Sementara itu, dalam acara Bali International Airshow 2024 di Bandara Ngurah Rai, Pertamina Patra Niaga menyalurkan SAF kepada maskapai komersial nasional Citilink.

Pada tahap awal, Citilink telah berhasil melakukan uplifting SAF sebesar 30 KL untuk empat hari kegiatan selama perhelatan Bali International Airshow 2024.

Pencapaian tersebut menunjukkan potensi SAF sebagai bahan bakar alternatif lebih ramah lingkungan untuk dunia aviasi ke depan.

Pertamina terus mengembangkan bisnis energi hijau dengan terus membangun kerjasama dengan pihak lain, salah satunya Airbus. Kerjasama dilakukan untuk menjajaki peluang pengembangan ekosistem bahan bakar penerbangan berkelanjutan di Tanah Air.

Kerjasama ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan di acara Bali International Air Show 2024 pada 18 September 2024 di Ngurah Rai International Airport, Bali.

Penandatanganan diwakili oleh Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha Pertamina Salyadi Saputra dan Presiden Airbus Asia Pasifik Anand Stanley.

Pertamina dan Airbus akan berkontribusi terhadap pengembangan kemampuan dalam negeri dan berbagai pengetahuan di bidang infrastruktur dan proses pencampuran Bioavtur, penanganan sertifikasi, hingga hal teknis lainnya di bandara.

Akan dilakukan pemetaan bahan baku dan pemeriksaan kebutuhan logistik, serta peluang pengembangan komersialnya.

Hasil studi akan mendukung pengembangan dan produksi SAF dalam negeri sesuai dengan ICAO-CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) dan RED-EU (Renewable Energy Directive-European Union).

Ditegaskan bahwa Pertamina SAF atau Green Avtur telah memenuhi berbagai standar internasional, termasuk sertifikasi International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) untuk program CORSIA dan RED-UE.

Green Avtur atau Bioavtur juga telah dipastikan keamanannya, memenuhi standar yang ditetapkan American Society of Testing and Materials (ASTM), serta terdaftar sebagai Corsia Eligible Fuel (CEF) oleh International Civil Aviation Organization (ICAO).

Bioavtur menjadi langkah positif menuju penerbangan berkelanjutan yang mampu mengurangi emisi karbon dari bahan bakar fosil.

"Pertamina SAF merupakan campuran dari bahan baku terbarukan yaitu Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah," tutur Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan pada 20 September 2024.

Untuk diketahui, Indonesia diproyeksikan sebagai salah satu pasar yang memiliki pertumbuhan tertinggi di dunia pada sektor industri penerbangan.

Diperkirakan peningkatan lalu lintas penumpang sekitar 7,4 persen per tahun. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat dari rata-rata pertumbuhan global yaitu sebesar 3,6 persen.

Selain itu, terdapat potensi besar sebagai sumber bahan baku SAF yang menjanjikan, seperti minyak goreng bekas, residu pertanian, dan sampah kota.

Pertamina akan terus berproses dan mengembangkan kilang menjadi green refinery untuk mendukung optimalisasi produksi SAF. Pengembangan SAF menjadi salah satu upaya transisi energi, sekaligus mencapai target Net Zero Emission (NZE) 2060.

Pertamina berkomitmen mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

"Harapannya ke depan SAF akan semakin diminati dan tentunya akan memberikan dampak baik pengurangan emisi karbon di industri aviasi baik Indonesia dan global," pungkas Fadjar.

KOMPAS.com - Semakin meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim yang terjadi, Bioavtur atau disebut sebagai Green Avtur muncul sebagai solusi potensial untuk mengurangi jejak karbon di sektor penerbangan.

Sebagai perusahaan energi nasional, PT Pertamina (Persero) memainkan peran penting dalam transisi energi hijau ramah lingkungan. Hal ini diwujudkan dengan adanya inovasi produk energi hijau salah satunya Bioavtur atau Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Bioavtur menawarkan alternatif menjanjikan sebagai bahan bakar pesawat terbang, yang diharapkan dapat menjadi solusi utama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

Tidak hanya memanfaatkan sumber daya biomassa terbarukan, Bioavtur juga mendukung pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Apa itu Bioavtur?

Dilansir dari laman resmi Pertamina, Pertamina SAF atau Bioavtur adalah bahan bakar ramah lingkungan yang menggunakan campuran komponen minyak sawit dalam formulanya. Bioavtur merupakan bahan bakar pesawat yang dibuat dari campuran avtur dan kelapa sawit 2,4 persen.

Proses produksinya melibatkan konversi bahan baku menjadi molekul bahan bakar yang mirip dengan avtur konvensional, sehingga bisa digunakan dalam mesin pesawat tanpa modifikasi besar.

Bioavtur dibuat dari bahan baku minyak inti kelapa sawit, yang telah melalui proses refined, bleached, and deodorized (RBD). Aspek pemanfaatan komponen minyak sawit dapat mendorong perkembangan industri dan ekonomi di dalam negeri.

Keunggulan Bioavtur

Dikutip dari laman resmi Pertamina, avtur ramah lingkungan memiliki keunggulan utama pada pengurangan emisi karbon. Bioavtur bisa mengurangi emisi karbon hingga 80 persen dibandingkan avtur konvensional.

Hal ini tentunya membantu mengurangi dampak lingkungan industri penerbangan, yang menjadi salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca.

Sejauh ini, produk Bioavtur diproduksi di kilang minyak PT Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap. Proyek Strategis Nasional (PSN) Green Refinery Cilacap termasuk program unggulan energi transisi, dalam mewujudkan target pemerintah untuk bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) 23 persen pada tahun 2024.

"Proyek green refinery ini akan berdampak positif mendukung program bauran energi pemerintah, serta tercapainya pengurangan emisi menuju Net Zero Emmision," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam keterangan resmi pada 10 Juli 2024.

Pertamina RU IV Cilacap resmi melakukan uji coba produksi Biavtur atau Green Avtur pada akhir Desember 2020.

Uji coba dilakukan untuk memastikan kualitas Bioavtur, dengan co-processing injeksi 3 persen minyak kelapa sawit atau CPO yang telah diproses, sehingga hilang getah, impurities, dan baunya.

Pada 27 Oktober 2023, Garuda Indonesia melayani penerbangan komersil perdana memakai bahan bakar ramah lingkungan Green Avtur, dengan terbang dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang menuju Bandara Adi Soemarmo Solo, dan kembali ke Jakarta.

Dalam konteks pengembangan Bioavtur di Tanah Air, inisiasi Sustainable Aviation Fuel (SAF) telah dimulai sejak tahun 2010 melalui Research and Technology Innovation Pertamina, dengan riset pengembangan produk dan katalis.

Pada tahun 2021, PT Kilang Pertamina Internasional berhasil memproduksi SAF J2.4 di kilang RU IV Cilacap dengan teknologi minyak inti sawit yang telah mengalami proses pengolahan pemucatan, penghilangan asam lemak bebas dan bau, berkapasitas 1.350 kiloliter (KL) per hari.

Rangkaian uji coba produk SAF dimulai dari cell test di fasilitas milik Garuda Maintenance Facility (GMF), ground run, flight test pada pesawat militer CN-235 milik PT Dirgantara Indonesia.

Selanjutnya, pada 4 Oktober 2023, produk SAF diujicobakan ke pesawat komersial Boeing 737-800 NG milik PT Garuda Indonesia dan terakhir terhadap pesawat Boeing PK GFX Seri 727-800.

Dari serangkaian uji coba yang telah dilakukan, menunjukkan performa SAF J2.4 memiliki kualitas yang sama dengan avtur konvensional.

Sementara itu, dalam acara Bali International Airshow 2024 di Bandara Ngurah Rai, Pertamina Patra Niaga menyalurkan SAF kepada maskapai komersial nasional Citilink.

Pada tahap awal, Citilink telah berhasil melakukan uplifting SAF sebesar 30 KL untuk empat hari kegiatan selama perhelatan Bali International Airshow 2024.

Pencapaian tersebut menunjukkan potensi SAF sebagai bahan bakar alternatif lebih ramah lingkungan untuk dunia aviasi ke depan.

Pertamina terus mengembangkan bisnis energi hijau dengan terus membangun kerjasama dengan pihak lain, salah satunya Airbus. Kerjasama dilakukan untuk menjajaki peluang pengembangan ekosistem bahan bakar penerbangan berkelanjutan di Tanah Air.

Kerjasama ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan di acara Bali International Air Show 2024 pada 18 September 2024 di Ngurah Rai International Airport, Bali.

Penandatanganan diwakili oleh Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha Pertamina Salyadi Saputra dan Presiden Airbus Asia Pasifik Anand Stanley.

Pertamina dan Airbus akan berkontribusi terhadap pengembangan kemampuan dalam negeri dan berbagai pengetahuan di bidang infrastruktur dan proses pencampuran Bioavtur, penanganan sertifikasi, hingga hal teknis lainnya di bandara.

Akan dilakukan pemetaan bahan baku dan pemeriksaan kebutuhan logistik, serta peluang pengembangan komersialnya.

Hasil studi akan mendukung pengembangan dan produksi SAF dalam negeri sesuai dengan ICAO-CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) dan RED-EU (Renewable Energy Directive-European Union).

Ditegaskan bahwa Pertamina SAF atau Green Avtur telah memenuhi berbagai standar internasional, termasuk sertifikasi International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) untuk program CORSIA dan RED-UE.

Green Avtur atau Bioavtur juga telah dipastikan keamanannya, memenuhi standar yang ditetapkan American Society of Testing and Materials (ASTM), serta terdaftar sebagai Corsia Eligible Fuel (CEF) oleh International Civil Aviation Organization (ICAO).

Bioavtur menjadi langkah positif menuju penerbangan berkelanjutan yang mampu mengurangi emisi karbon dari bahan bakar fosil.

"Pertamina SAF merupakan campuran dari bahan baku terbarukan yaitu Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah," tutur Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan pada 20 September 2024.

Untuk diketahui, Indonesia diproyeksikan sebagai salah satu pasar yang memiliki pertumbuhan tertinggi di dunia pada sektor industri penerbangan.

Diperkirakan peningkatan lalu lintas penumpang sekitar 7,4 persen per tahun. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat dari rata-rata pertumbuhan global yaitu sebesar 3,6 persen.

Selain itu, terdapat potensi besar sebagai sumber bahan baku SAF yang menjanjikan, seperti minyak goreng bekas, residu pertanian, dan sampah kota.

Pertamina akan terus berproses dan mengembangkan kilang menjadi green refinery untuk mendukung optimalisasi produksi SAF. Pengembangan SAF menjadi salah satu upaya transisi energi, sekaligus mencapai target Net Zero Emission (NZE) 2060.

Pertamina berkomitmen mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

"Harapannya ke depan SAF akan semakin diminati dan tentunya akan memberikan dampak baik pengurangan emisi karbon di industri aviasi baik Indonesia dan global," pungkas Fadjar.

KOMPAS.com - Semakin meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim yang terjadi, Bioavtur atau disebut sebagai Green Avtur muncul sebagai solusi potensial untuk mengurangi jejak karbon di sektor penerbangan.

Sebagai perusahaan energi nasional, PT Pertamina (Persero) memainkan peran penting dalam transisi energi hijau ramah lingkungan. Hal ini diwujudkan dengan adanya inovasi produk energi hijau salah satunya Bioavtur atau Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Bioavtur menawarkan alternatif menjanjikan sebagai bahan bakar pesawat terbang, yang diharapkan dapat menjadi solusi utama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

Tidak hanya memanfaatkan sumber daya biomassa terbarukan, Bioavtur juga mendukung pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Apa itu Bioavtur?

Dilansir dari laman resmi Pertamina, Pertamina SAF atau Bioavtur adalah bahan bakar ramah lingkungan yang menggunakan campuran komponen minyak sawit dalam formulanya. Bioavtur merupakan bahan bakar pesawat yang dibuat dari campuran avtur dan kelapa sawit 2,4 persen.

Proses produksinya melibatkan konversi bahan baku menjadi molekul bahan bakar yang mirip dengan avtur konvensional, sehingga bisa digunakan dalam mesin pesawat tanpa modifikasi besar.

Bioavtur dibuat dari bahan baku minyak inti kelapa sawit, yang telah melalui proses refined, bleached, and deodorized (RBD). Aspek pemanfaatan komponen minyak sawit dapat mendorong perkembangan industri dan ekonomi di dalam negeri.

Keunggulan Bioavtur

Dikutip dari laman resmi Pertamina, avtur ramah lingkungan memiliki keunggulan utama pada pengurangan emisi karbon. Bioavtur bisa mengurangi emisi karbon hingga 80 persen dibandingkan avtur konvensional.

Hal ini tentunya membantu mengurangi dampak lingkungan industri penerbangan, yang menjadi salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca.

Sejauh ini, produk Bioavtur diproduksi di kilang minyak PT Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap. Proyek Strategis Nasional (PSN) Green Refinery Cilacap termasuk program unggulan energi transisi, dalam mewujudkan target pemerintah untuk bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) 23 persen pada tahun 2024.

"Proyek green refinery ini akan berdampak positif mendukung program bauran energi pemerintah, serta tercapainya pengurangan emisi menuju Net Zero Emmision," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam keterangan resmi pada 10 Juli 2024.

Pertamina RU IV Cilacap resmi melakukan uji coba produksi Biavtur atau Green Avtur pada akhir Desember 2020.

Uji coba dilakukan untuk memastikan kualitas Bioavtur, dengan co-processing injeksi 3 persen minyak kelapa sawit atau CPO yang telah diproses, sehingga hilang getah, impurities, dan baunya.

Pada 27 Oktober 2023, Garuda Indonesia melayani penerbangan komersil perdana memakai bahan bakar ramah lingkungan Green Avtur, dengan terbang dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang menuju Bandara Adi Soemarmo Solo, dan kembali ke Jakarta.

Dalam konteks pengembangan Bioavtur di Tanah Air, inisiasi Sustainable Aviation Fuel (SAF) telah dimulai sejak tahun 2010 melalui Research and Technology Innovation Pertamina, dengan riset pengembangan produk dan katalis.

Pada tahun 2021, PT Kilang Pertamina Internasional berhasil memproduksi SAF J2.4 di kilang RU IV Cilacap dengan teknologi minyak inti sawit yang telah mengalami proses pengolahan pemucatan, penghilangan asam lemak bebas dan bau, berkapasitas 1.350 kiloliter (KL) per hari.

Rangkaian uji coba produk SAF dimulai dari cell test di fasilitas milik Garuda Maintenance Facility (GMF), ground run, flight test pada pesawat militer CN-235 milik PT Dirgantara Indonesia.

Selanjutnya, pada 4 Oktober 2023, produk SAF diujicobakan ke pesawat komersial Boeing 737-800 NG milik PT Garuda Indonesia dan terakhir terhadap pesawat Boeing PK GFX Seri 727-800.

Dari serangkaian uji coba yang telah dilakukan, menunjukkan performa SAF J2.4 memiliki kualitas yang sama dengan avtur konvensional.

Sementara itu, dalam acara Bali International Airshow 2024 di Bandara Ngurah Rai, Pertamina Patra Niaga menyalurkan SAF kepada maskapai komersial nasional Citilink.

Pada tahap awal, Citilink telah berhasil melakukan uplifting SAF sebesar 30 KL untuk empat hari kegiatan selama perhelatan Bali International Airshow 2024.

Pencapaian tersebut menunjukkan potensi SAF sebagai bahan bakar alternatif lebih ramah lingkungan untuk dunia aviasi ke depan.

Pertamina terus mengembangkan bisnis energi hijau dengan terus membangun kerjasama dengan pihak lain, salah satunya Airbus. Kerjasama dilakukan untuk menjajaki peluang pengembangan ekosistem bahan bakar penerbangan berkelanjutan di Tanah Air.

Kerjasama ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan di acara Bali International Air Show 2024 pada 18 September 2024 di Ngurah Rai International Airport, Bali.

Penandatanganan diwakili oleh Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha Pertamina Salyadi Saputra dan Presiden Airbus Asia Pasifik Anand Stanley.

Pertamina dan Airbus akan berkontribusi terhadap pengembangan kemampuan dalam negeri dan berbagai pengetahuan di bidang infrastruktur dan proses pencampuran Bioavtur, penanganan sertifikasi, hingga hal teknis lainnya di bandara.

Akan dilakukan pemetaan bahan baku dan pemeriksaan kebutuhan logistik, serta peluang pengembangan komersialnya.

Hasil studi akan mendukung pengembangan dan produksi SAF dalam negeri sesuai dengan ICAO-CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) dan RED-EU (Renewable Energy Directive-European Union).

Ditegaskan bahwa Pertamina SAF atau Green Avtur telah memenuhi berbagai standar internasional, termasuk sertifikasi International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) untuk program CORSIA dan RED-UE.

Green Avtur atau Bioavtur juga telah dipastikan keamanannya, memenuhi standar yang ditetapkan American Society of Testing and Materials (ASTM), serta terdaftar sebagai Corsia Eligible Fuel (CEF) oleh International Civil Aviation Organization (ICAO).

Bioavtur menjadi langkah positif menuju penerbangan berkelanjutan yang mampu mengurangi emisi karbon dari bahan bakar fosil.

"Pertamina SAF merupakan campuran dari bahan baku terbarukan yaitu Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah," tutur Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan pada 20 September 2024.

Untuk diketahui, Indonesia diproyeksikan sebagai salah satu pasar yang memiliki pertumbuhan tertinggi di dunia pada sektor industri penerbangan.

Diperkirakan peningkatan lalu lintas penumpang sekitar 7,4 persen per tahun. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat dari rata-rata pertumbuhan global yaitu sebesar 3,6 persen.

Selain itu, terdapat potensi besar sebagai sumber bahan baku SAF yang menjanjikan, seperti minyak goreng bekas, residu pertanian, dan sampah kota.

Pertamina akan terus berproses dan mengembangkan kilang menjadi green refinery untuk mendukung optimalisasi produksi SAF. Pengembangan SAF menjadi salah satu upaya transisi energi, sekaligus mencapai target Net Zero Emission (NZE) 2060.

Pertamina berkomitmen mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

"Harapannya ke depan SAF akan semakin diminati dan tentunya akan memberikan dampak baik pengurangan emisi karbon di industri aviasi baik Indonesia dan global," pungkas Fadjar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk memperbaiki regulasi yang mengatur aktivitas online travel agent (OTA) asing agar bisa dikenakan pajak.

Sebab, selama ini pemerintah tidak bisa menarik pajak dari para OTA asing ini lantaran mereka tidak memiliki badan usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menegaskan, regulasi terkait OTA asing perlu diperbaiki lantaran merugikan pengusaha hotel dalam negeri.

SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG Ilustrasi pajak.

Para agen perjalanan asing itu kerap meminta pajak komisi dalam jumlah besar dan membebankan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada pihak hotel.

"Itu harus diatur ulang, siapa sih yang memungut, siapa yang dipungut dan siapa yang membayar ke pemerintah. Itu harus clear terlebih dahulu oleh pemerintah," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Namun, dia menegaskan, pihak yang memperbaiki regulasi terkait OTA asing ini haruslah orang-orang yang memahami seluk-beluk pariwisata.

Mengingat agen perjalanan erat hubungannya dengan sektor pariwisata yang menjadi sumber pendapatan negara yang diandalkan Indonesia.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, pemerintah menargetkan peningkatan nilai devisa pariwisata sebesar 22,10 miliar dollar AS, serta kontribusi pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) ditargetkan meningkat menjadi 4,6 persen.

"Pariwisata itu luas, mencakup transportasi, akomodasi, dan atraksi. Jika semuanya digabungkan, mungkin kontribusinya bisa lebih dari 5 persen," ucapnya.

UNSPLASH/PH B Ilustrasi hotel.

Sementara itu, Pengamat Pariwisata Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru menuturkan, OTA asing yang beroperasi tanpa mematuhi aturan lokal ini menghambat sektor pariwisata.

Menurutnya, kondisi ini merugikan pelaku usaha lokal, terutama di sektor akomodasi, dan menciptakan ketidakadilan di pasar.

"Salah satu masalah utama adalah OTA asing yang tidak memiliki badan usaha tetap (BUT) dan tidak dikenakan pajak, sementara pelaku lokal harus menanggung pajak yang tinggi," tutur Chusmeru.

Dia mengungkapkan, OTA asing sering memaksa hotel untuk mengikuti harga yang mereka tetapkan, yang tentu merugikan pendapatan hotel lokal.

Oleh karenanya, dia menganggap isu ini perlu menjadi prioritas dalam program 100 hari kerja Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, yang tidak hanya akan melindungi pelaku usaha lokal tetapi juga menciptakan iklim usaha yang lebih adil.

"Penting bagi pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan jelas mengenai regulasi OTA, termasuk kewajiban pembayaran pajak," kata dia.

Ditjen Pajak awasi OTA asing yang belum bayar pajak

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan terus mengawasi online travel agent (OTA) asing yang belum membayar pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menjelaskan pihaknya telah menunjuk OTA asing yang telah memenuhi kriteria untuk pemungutan PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

"DJP akan terus melakukan pengawasan dan secara berkala menunjuk pelaku usaha ekonomi digital yang sudah memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN PMSE," kata Dwi di Jakarta, Senin (18/3/2024) seperti dilansir Antara.

Dia menjelaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2022 telah mengatur pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut wajib untuk menarik pajak atas produk digital luar negeri yang dijual di Indonesia.

Bukti pemungutan dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dibayar.

Sampai saat ini, DJP telah menunjuk beberapa OTA asing sebagai pemungut PPN PMSE, antara lain Booking.com, Hotels.com, dan Travelscape.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk memperbaiki regulasi yang mengatur aktivitas online travel agent (OTA) asing agar bisa dikenakan pajak.

Sebab, selama ini pemerintah tidak bisa menarik pajak dari para OTA asing ini lantaran mereka tidak memiliki badan usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menegaskan, regulasi terkait OTA asing perlu diperbaiki lantaran merugikan pengusaha hotel dalam negeri.

SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG Ilustrasi pajak.

Para agen perjalanan asing itu kerap meminta pajak komisi dalam jumlah besar dan membebankan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada pihak hotel.

"Itu harus diatur ulang, siapa sih yang memungut, siapa yang dipungut dan siapa yang membayar ke pemerintah. Itu harus clear terlebih dahulu oleh pemerintah," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Namun, dia menegaskan, pihak yang memperbaiki regulasi terkait OTA asing ini haruslah orang-orang yang memahami seluk-beluk pariwisata.

Mengingat agen perjalanan erat hubungannya dengan sektor pariwisata yang menjadi sumber pendapatan negara yang diandalkan Indonesia.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, pemerintah menargetkan peningkatan nilai devisa pariwisata sebesar 22,10 miliar dollar AS, serta kontribusi pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) ditargetkan meningkat menjadi 4,6 persen.

"Pariwisata itu luas, mencakup transportasi, akomodasi, dan atraksi. Jika semuanya digabungkan, mungkin kontribusinya bisa lebih dari 5 persen," ucapnya.

UNSPLASH/PH B Ilustrasi hotel.

Sementara itu, Pengamat Pariwisata Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru menuturkan, OTA asing yang beroperasi tanpa mematuhi aturan lokal ini menghambat sektor pariwisata.

Menurutnya, kondisi ini merugikan pelaku usaha lokal, terutama di sektor akomodasi, dan menciptakan ketidakadilan di pasar.

"Salah satu masalah utama adalah OTA asing yang tidak memiliki badan usaha tetap (BUT) dan tidak dikenakan pajak, sementara pelaku lokal harus menanggung pajak yang tinggi," tutur Chusmeru.

Dia mengungkapkan, OTA asing sering memaksa hotel untuk mengikuti harga yang mereka tetapkan, yang tentu merugikan pendapatan hotel lokal.

Oleh karenanya, dia menganggap isu ini perlu menjadi prioritas dalam program 100 hari kerja Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, yang tidak hanya akan melindungi pelaku usaha lokal tetapi juga menciptakan iklim usaha yang lebih adil.

"Penting bagi pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan jelas mengenai regulasi OTA, termasuk kewajiban pembayaran pajak," kata dia.

Ditjen Pajak awasi OTA asing yang belum bayar pajak

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan terus mengawasi online travel agent (OTA) asing yang belum membayar pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menjelaskan pihaknya telah menunjuk OTA asing yang telah memenuhi kriteria untuk pemungutan PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

"DJP akan terus melakukan pengawasan dan secara berkala menunjuk pelaku usaha ekonomi digital yang sudah memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN PMSE," kata Dwi di Jakarta, Senin (18/3/2024) seperti dilansir Antara.

Dia menjelaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2022 telah mengatur pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut wajib untuk menarik pajak atas produk digital luar negeri yang dijual di Indonesia.

Bukti pemungutan dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dibayar.

Sampai saat ini, DJP telah menunjuk beberapa OTA asing sebagai pemungut PPN PMSE, antara lain Booking.com, Hotels.com, dan Travelscape.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mengatakan, upah minimum provinsi (UMP) 2025 segera dibahas dengan gubernur seluruh Indonesia pada pekan ini.

Rencananya pembahasan dijadwalkan pada Kamis (31/10/2024) atau Jumat (1/11/2024).

"Yang jelas, selain dari Kemenaker, kita juga ada Dewan Pengupahan Nasional dan besok insyaallah kita akan Kamis atau Jumat kita akan berkoordinasi dengan para gubernur seluruh Indonesia nanti bagaimana ini (membahas UMP)," ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (29/10/2024).

PEXELS/AHSANJAYA Ilustrasi gaji, tunjangan.

Hal itu akan jadi salah satu rujukan dalam membahas UMP 2025.

"Kita mengunggu penghitungan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nanti sekitar minggu pertama November itu angka peruntungan akan keluar dan nanti dari situ kita akan koordinasi nya, kita akan dapat solusinya seperti apa," jelas Yassierli.

Sebelumnya,Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri memberikan penjelasan soal perkembangan proses penetapan UMP 2025 yang akan segera diumumkan pada November 2024.

Menurut Indah, saat ini Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) sudah memberikan rekomendasi soal formula pengupahan untuk penetapan UMP, yakni tetap merujuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mengatakan, upah minimum provinsi (UMP) 2025 segera dibahas dengan gubernur seluruh Indonesia pada pekan ini.

Rencananya pembahasan dijadwalkan pada Kamis (31/10/2024) atau Jumat (1/11/2024).

"Yang jelas, selain dari Kemenaker, kita juga ada Dewan Pengupahan Nasional dan besok insyaallah kita akan Kamis atau Jumat kita akan berkoordinasi dengan para gubernur seluruh Indonesia nanti bagaimana ini (membahas UMP)," ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (29/10/2024).

PEXELS/AHSANJAYA Ilustrasi gaji, tunjangan.

Hal itu akan jadi salah satu rujukan dalam membahas UMP 2025.

"Kita mengunggu penghitungan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nanti sekitar minggu pertama November itu angka peruntungan akan keluar dan nanti dari situ kita akan koordinasi nya, kita akan dapat solusinya seperti apa," jelas Yassierli.

Sebelumnya,Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri memberikan penjelasan soal perkembangan proses penetapan UMP 2025 yang akan segera diumumkan pada November 2024.

Menurut Indah, saat ini Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) sudah memberikan rekomendasi soal formula pengupahan untuk penetapan UMP, yakni tetap merujuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan teknologi keuangan atau fintech Flip meluncurkan Flip Checkout. Ini adalah solusi integrasi pembayaran terbaru yang ditujukan khusus untuk para pelaku bisnis online.

Flip Checkout, yang merupakan bagian dari Flip for Business, memungkinkan integrasi sistem
pembayaran yang mudah tanpa memerlukan banyak keahlian teknologi sehingga memudahkan bisnis dari berbagai skala, mulai dari UMKM hingga korporasi internasional, untuk menerima pembayaran secara daring.

Solusi ini melengkapi pilihan layanan untuk UMKM menerima pembayaran, yaitu Flip Payment
Link dan Flip Direct API.

dok. Shutterstock Ilustrasi transaksi bisnis perusahaan.

Pratyush Prasanna, Group CEO Flip mengatakan, berawal dari layanan transfer antar bank gratis yang revolusioner, Flip telah berkembang melayani tidak hanya individu namun juga bisnis dengan berbagai skala.

"Flip for Business adalah bukti nyata dari komitmen kami untuk memberdayakan bisnis di Indonesia dengan teknologi finansial yang mudah digunakan dan meningkatkan efisiensi. Hal ini sesuai dengan misi kami menyediakan layanan keuangan yang adil untuk semua," kata dia dalam keterangan resmi, Selasa (29/10/2024).

Selain membantu UMKM menerima pembayaran, Flip for Business menawarkan berbagai solusi lain yang mendukung operasional bisnis yaitu transfer ke banyak rekening sekaligus, misalnya untuk keperluan penggajian dan reimbursement; transfer internasional untuk kemudahan transaksi global dan rekonsiliasi otomatis untuk mempermudah pencatatan keuangan.

Sejak didirikan pada tahun 2015, Flip telah membantu lebih dari 15 juta pengguna individu bertransaksi, mulai dari transfer antar bank, pembelian produk digital, hingga transfer luar negeri.

Layanan Flip for Business diluncurkan pada tahun 2017 dan kini telah digunakan oleh 1.000 bisnis untuk berbagai kebutuhan, seperti transfer massal untuk penggajian dan rekonsiliasi otomatis.

"Dengan komitmen untuk menyediakan solusi keuangan yang adil dan aman, Flip terus berinovasi dan berupaya menjadi mitra terpercaya bagi masyarakat Indonesia dalam mencapai tujuan finansial mereka," ungkap Prasanna.

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri fintech lending Indonesia memamerkan inovasi dan solusi keuangan digital di Hong Kong Fintech Week 2024.

“Partisipasi industri kami di Hong Kong Fintech Week merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi fintech lending Indonesia di pasar global. Kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki ekosistem fintech yang sangat dinamis dan inovatif,” kata Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S Djafar di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (29/10/2024).

Salah satu inovasi yang dipamerkan adalah kemampuan untuk menjangkau masyarakat di daerah-daerah yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan konvensional.

SHUTTERSTOCK/NATALI_MIS Ilustrasi fintech peer to peer lending. Data OJK menunjukkan penyaluran pendanaan fintech di luar Jawa masih rendah. Faktor kebutuhan ekonomi dan infrastruktur yang belum merata menjadi penyebab utamanya.

Kemudian, proses pengajuan pinjaman dikembangkan agar menjadi lebih cepat dan mudah. Fintech lending dilengkapi algoritma credit scoring yang efisien untuk menilai kelayakan kredit seseorang, sehingga keputusan pemberian pinjaman dapat dilakukan secara lebih objektif dan cepat.

Fintech lending Indonesia juga menerapkan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi nasabah.

Dengan mengadopsi keunggulan teknologi sebagai fitur utama, fintech lending terus berinovasi untuk mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pinjaman untuk UMKM, pinjaman untuk pendidikan, dan sebagainya.

“Kehadiran fintech lending memberikan dampak positif di Indonesia, membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, memberikan akses pendanaan yang lebih mudah bagi UMKM, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja,” tambahnya.