NUSA DUA - Aturan European Union on Deforestation Regulation (EUDR) yang diadopsi Uni Eropa ( UE ) dinilai sebagai ancaman. Terlebih, sistem yang tidak hanya mendiskriminasi industri kelapa sawit secara umum tersebut juga berpotensi diberlakukan oleh negara lain.

Padahal, Parlemen EU sendiri belum bisa menjelaskan implementasi benchmarking sebagaimana disyaratkan di dalam aturan tersebut. Bahkan di suatu negara saja, penerapann sistem benchmarking yang sama sulit untuk dilakukan.

Hal itu menjadi kesimpulan dari sesi kedua Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2024, Kamis (7/11) di Nusa Dua, Bali, yang menampilkan pembicara Duta Besar Indonesia untuk UE Andri Hadi; Profesor dan pengamat minyak nabati dari Universitas John Cabot Roma, Italia, Pietro Paganini; Sekjen Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Rizal Affandi Lukman; Director Sustainable Supply and Production Golden Agri-Resources Ian Suwarganda.

Dubes RI untuk UE Andri Hadi mengatakan, akibat benchmarking ini, jika suatu negara dikategorikan sebagai berisiko tinggi dalam hal deforestasi, maka konsekuensinya adalah kemungkinan negara-negara mitra dagangnya di luar UE akan ikut mengambil tindakan yang merugikan negara tersebut.

"Ya memang EUDR itu dari awal memaksakan 'one size fit all'. Sebenarnya dari awal kita sudah minta perundingan untuk menyamakan persepsi tentang aturan deforestasi ini. Tapi UE tetap memaksakan pemberlakuannya dan sekarang ini kita lihat sedang ditunda," ujarnya di acara IPOC 2024, Kamis (7/11/2024).

Padahal, benchmarking tersebut praktiknya sulit dilakukan di wilayah-wilayah yang berbeda. "Di Indonesia misalnya, tidak bisa benchmarking yang sama dilakukan, misalnya pada kebun kopi di Sumatera dan kebun kopi di Nusa Tenggara Timur," cetusnya.

Terkait dengan itu, Profesor Pietro Paganini menilai negara-negara produsen sawit harus terus mengintensifkan perundingan dengan UE dalam semangat kerja sama untuk menemukan cara terbaik untuk mematuhi aturan EUDR. Terlebih, aturan itu diperkirakan tidak hanya akan diterapkan di Eropa saja, tapi juga di luar Benua Biru tersebut.

Senada, penasehat bidang sawit untuk Golden Agri-resources (GAR) Ian Suwarganda mengingatkan bahwa saat ini negara-negara lain juga tengah mempersiapkan aturan yang sama. "Saya kira negara-negara seperti Amerika Serikat, China dan India pun sedang berusaha merumuskan peraturan yang mirip dengan EUDR itu," katanya.

Sekjen CPOPC Rizal Affandi menambahkan, pelaksanaan EUDR pasti akan pasti berdampak pada negara-negara Asia Tenggara, kecuali Brunei Darussalam. Setidaknya ada 7 komoditas yang terdampak oleh EUDR, antara lain kelapa sawit, kopi dan karet. "Indonesia adalah produsen terbesar sawit di dunia, Vietnam produsen besar kopi, sementara Thailand karet," tuturnya.

Dia menambahkan, pemberlakuan EUDR ini tidak hanya akan berdampak pada ekspor Indonesia ke Eropa, tapi juga impor Indonesia dari Eropa. "Ini karena EUDR itu mensyaratkan bebas deforestasi bagi semua barang komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan di Eropa, baik barang impor dan ekspor," jelasnya.

Rizal memperkirakan, dengan pemberlakuan EUDR, nilai ekspor Indonesia ke Eropa yang terpengaruh akan mencapai USD4,4 miliar atau sekitar Rp68,64 triliun (kurs Rp15.600 per USD) dalam berbagai produk pertanian, perkebunan dan kehutanan.

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ( BNI ) berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah menggelar kuliah umum di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga dengan tema ?Generasi Cerdas Keuangan, Aman dan Nyaman Bertransaksi Digital?.

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk talkshow yang diikuti oleh 1.500 mahasiswa UKSW Salatiga dari berbagai jurusan ini diselenggarakan pada Selasa (5/11). Tujuan kegiatan tersebut untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan mahasiswa serta wujud komitmen BNI dalam mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan dengan memberikan akses keuangan yang mudah, cepat, aman dan terjangkau.

Hadir sebagai narasumber, Direktur Network and Services BNI Ronny Venir, Kepala Perwakilan Bank Indonesaia Jawa Tengah Rahmat Dwisaputra serta Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jawa Tengah Sumarjono. Bertindak sebagai moderator Rektor UKSW Prof. Intiyas Utami.

"Perubahan perilaku masyarakat yang saat ini serba digital menjadi tantangan tersendiri dalam memerangi berbagai modus kejahatan berkedok penipuan yang sering kali terjadi," kata Direktur Network and Services BNI Ronny Venir dalam siaran pers, Jumat (8/11/2024).

Ronny menyatakan BNI akan terus aktif memberikan edukasi kepada nasabah dan masyarakat agar berhati-hati dan sadar terhadap ancaman berbagai modus penipuan.

BNI berfokus pada Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang telah diimplementasikan secara penuh pada 17 Oktober 2024.

Melalui penerapan aturan tersebut, para oknum tidak bisa lagi mengakses data nasabah untuk menawarkan produk keuangan tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. "Setelah undang-undang ini diberlakukan, kebocoran data bisa diminimalisir," tutur dia.

Menurutnya, modus penipuan saat ini terbilang beragam dan targetnya tak spesifik pada satu kelompok, mulai dari pejabat negara hingga ibu rumah tangga. Oleh sebab itu, data yang bersifat pribadi harus dilindungi seperti OTP, User ID, Password, PIN, CVC/CVV. Dia juga mengimbau mahasiswa untuk mengganti PIN secara berkala serta mengaktifkan fitur notifikasi transaksi keuangan.

Prof. Intiyas mengapresiasi inisiatif BNI bersama dengan BI dan OJK dalam memberikan edukasi kepada generasi muda sebagai upaya untuk mewujudkan mahasiswa cerdas keuangan sehingga dapat mengambil keputusan finansial yang tepat.

"Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan, memberikan edukasi sekaligus pengalaman bagi para mahasiswa untuk mengenal lebih banyak produk dan layanan bank serta melindungi masyarakat dari berbagai jenis tindak kejahatan di sektor keuangan," kata Intiyas.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, BNI dan UKSW juga me-launching Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebagai salah satu komitmen perusahaan dalam memperluas akses keuangan kepada segmen mahasiswa. Selain berfungsi sebagai kartu identitas bagi mahasiswa, KTM ini juga dapat digunakan sebagai kartu uang elektronik. Hal ini sejalan dengan semangat BNI dalam mewujudkan digital ecosystem di lingkungan kampus.

Kegiatan dilakukan tidak hanya terbatas pada pemaparan materi, BNI beserta BI dan OJK juga mengajak seluruh mahasiswa dan civitas akademika UKSW untuk melakukan experience transaksi pada gelaran Food Festival menggunakan digital payment QRIS wondr by BNI di seluruh tenant UMKM binaan UKSW. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa BNI turut serta dalam mendukung implementasi literasi digital berbasis ekosistem di lingkungan kampus.

JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa Rusia tidak akan meninggalkan dolar AS. Sebuah pernyataan yang mengejutkan bagi aliansi BRICS .

Dalam sebuah wawancara pada Kamis (7/11), Putin menegaskan bahwa Rusia tidak akan meninggalkan dolar AS tapi menolak untuk menggunakan dolar sebagai alat pembayaran.

Putin menyebut dolar AS sebagai pilar kekuatan AS, dan mengatakan bahwa AS sedang meruntuhkan kekuatan ini. Blok BRICS telah lama mendorong inisiatif dedolarisasi dengan mengatakan bahwa dolar AS tidak akan menjadi raja untuk waktu yang lama.

BRICS baru-baru ini mendiskusikan dedolarisasi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) bulan Oktober di Kazan, Rusia dan beberapa negara telah memutuskan untuk berhenti menggunakan dolar.

"Pembayaran dalam dolar menurun," kata Putin, dilansir dari Watcher Guru, Jumat (8/11/2024). "Belum terlalu banyak, namun sebagai sarana penghematan, ini akan berkurang sedikit demi sedikit. Secara bertahap itu menyusut, ini adalah sebuah tren. Ini adalah perbuatan mereka sendiri."

Sehubungan dengan proposal BRICS untuk meninggalkan dolar AS, presiden Rusia menegaskan bahwa "proposal kami tidak ditujukan untuk melawan dolar. Ini hanyalah cara kami untuk menjawab tantangan zaman modern, sebagai responS terhadap perkembangan ekonomi yang kami pikirkan."

Putin juga membahas bagaimana BRICS saat ini sedang dalam tahap pengembangan sistem pembayaran terpadu yang berakar pada sistem pembayaran di berbagai negara. "Sistem baru ini akan menggunakan dasar sistem di setiap negara dalam pertukaran informasi keuangan," jelas Putin.

Blok ini terus merangkul perdagangan dalam mata uang lokal. Selain itu, mereka telah bekerja untuk mengembangkan infrastruktur pembayaran mereka yang unik. Proyek-proyek ini dipastikan akan mendorong otonomi keuangan dan menjadi ancaman yang jelas bagi hegemoni Barat dan dominasi dolar AS.

Hal yang paling menarik dari wawancara Putin adalah bahwa terlepas dari upaya dedolarisasi, Rusia telah memutuskan untuk tidak melarang atau meninggalkan dolar AS.

Awal tahun ini, Donald Trump mengisyaratkan akan mempertimbangkan untuk mencabut sanksi-sanksi dan mendorong penggunaan dolar AS. Trump akan kembali menjadi presiden AS dan menarik untuk melihat bagaimana blok ini merespons jika dia melakukan hal itu.

Putin dan Presiden China Xi Jinping pun telah membuka pintu untuk berbicara dengan Trump sehingga ada masa depan di mana BRICS dan dolar AS hidup dalam harmoni.

JAKARTA - Ketika Donald Trump pertama kali memulai perang dagang dengan China pada 2018, Beijing berada di posisi terdepan dan tidak yakin bagaimana cara menanggapinya. Kali ini Presiden Xi Jinping lebih siap untuk bertarung untuk mengantisipasi kekacauan.

Trump, yang memenangkan masa jabatan kedua sebagai presiden dalam pemilihan pada hari Selasa (8/11), telah mengancam untuk mengenakan tarif sebanyak 60% pada barang-barang China, tingkat yang menurut Bloomberg akan menghancurkan perdagangan antara kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Hal ini ditambah lagi dengan berbagai kontrol ekspor terhadap teknologi canggih yang telah diperketat oleh pemerintahan Biden sejak Trump meninggalkan jabatannya.

Sejak saat itu, China telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa mereka lebih tangguh dan memiliki posisi yang baik untuk menyerang balik. Kunci dari hal tersebut adalah memperluas perangkatnya, yang sekarang mencakup kontrol ekspor pada bahan baku penting, selain tarif untuk barang-barang pertanian dan daftar entitas yang dapat menargetkan perusahaan-perusahaan utama Amerika.

"China secara psikologis jauh lebih siap untuk menghadapinya lagi," kata Zhou Bo, seorang pensiunan kolonel senior di Tentara Pembebasan Rakyat dan peneliti senior di Pusat Keamanan dan Strategi Internasional Universitas Tsinghua, dikutip The Business Standard, Jumat (8/11/2024).

Xi telah mengucapkan selamat kepada Donald Trump atas kemenangannya dan menyerukan hubungan yang sehat dan berkelanjutan antara kedua negara, demikian laporan media pemerintah. Namun, Xi lebih memilih untuk menghindari perang tarif yang berisiko terbukti jauh lebih dahsyat daripada putaran pertama.

China telah mengandalkan ekspor barang-barang seperti kendaraan listrik dan baterai untuk menopang ekonomi yang dilanda tekanan deflasi dan kesengsaraan properti. Anggota parlemen China akan bertemu minggu ini untuk merumuskan langkah-langkah mendongkrak pertumbuhan.

Jika Trump menindaklanjuti ancaman tarif, pihak berwenang China perlu melakukan lebih banyak hal untuk membantu perekonomian. Goldman Sachs Group Inc mengatakan pekan lalu bahwa pembatasan perdagangan yang lebih ketat di China dapat memaksa Xi untuk meningkatkan konsumsi domestik, sesuatu yang secara tradisional ingin dihindari Partai Komunis.

Selama masa jabatan pertama Trump, kesepakatan telah ditandatangani pada Januari 2020 mencakup janji China untuk membeli barang-barang Amerika senilai USD200 miliar sebagai upaya menutup ketidakseimbangan perdagangan dengan AS. Namun, merebaknya Covid-19 pada waktu yang sama dengan cepat memperburuk hubungan antara kedua negara dan China tidak pernah mendekati target karena ekspor China melonjak selama pandemi.

Perang dagang yang baru mengancam akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada perdagangan global. Tahun lalu, perusahaan-perusahaan China mengekspor barang senilai USD500 miliar ke AS atau sekitar 15% dari nilai seluruh ekspornya.

Jika AS menerapkan tarif tinggi pada semua sebagian besar produk, hal ini dapat menghapus penjualan tersebut dan semakin melukai perusahaan-perusahaan yang menghadapi ekonomi domestik yang lemah dan penurunan harga.

Meskipun para pejabat China tidak ingin bereaksi berlebihan terhadap ancaman tarif baru Trump, mereka juga berhati-hati agar tidak terlihat lemah, menurut Scott Kennedy, penasihat senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional yang berbasis di Washington, yang sering bepergian ke RRT. Opsi-opsi potensial untuk pemerintahan Xi, katanya, termasuk menargetkan perusahaan-perusahaan Amerika yang memiliki kepentingan yang cukup besar di RRT, menjual surat-surat berharga AS, mendevaluasi yuan dan melakukan lebih banyak penjangkauan di Eropa dan Amerika Latin.

?Mereka muak diperlakukan seperti pi�ata dan ingin melawan,? kata Kennedy tentang Cina. ?Mereka siap menghadapi Trump dan melawan api dengan api jika diperlukan.?

Satu hal yang tidak terduga bagi RRT adalah kemunculan Elon Musk sebagai pendukung utama kampanye Trump sebagai presiden. Miliarder kepala eksekutif Tesla Inc. ini memiliki kepentingan bisnis yang luas di Cina, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa ia dapat mendukung pendekatan yang lebih lunak. Trump memuji Musk ketika mendeklarasikan kemenangannya pada Rabu dini hari di AS.

Namun, jika perang dagang benar-benar meletus, China lebih siap untuk membalas dan ekspor barang pertanian AS mungkin akan menjadi target pertama. Sejak masa jabatan pertama Trump, Brasil telah memperkuat posisinya sebagai pemasok kedelai terbesar ke China dan kini menjadi sumber impor jagung terbesar, menggantikan lonjakan besar ekspor AS ke China sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan 2020. Pada 2016, AS telah memasok lebih dari 40% impor kedelai ke China tetapi angka tersebut telah turun menjadi kurang dari 18% dalam sembilan bulan pertama tahun ini.

Perlambatan ekonomi China juga memberi Beijing lebih banyak penyangga, karena permintaan daging babi serta jagung dan kedelai untuk pakan babi telah merosot. Ini berarti China tidak terlalu bergantung pada impor dan dapat dengan mudah mengalihkan pembelian dari AS ke negara lain.

"Seharusnya tidak ada keraguan tentang pembalasan China," kata Zhou Xiaoming, seorang peneliti di sebuah lembaga pemikir di Beijing dan mantan wakil perwakilan China untuk misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa satu dekade yang lalu.

"Target yang mudah termasuk jagung dan kacang kedelai. Negara ini berada dalam posisi yang lebih baik dibandingkan tahun 2018 untuk mengambil tindakan balasan karena China telah mengembangkan Brasil sebagai sumber pasokan alternatif yang dapat diandalkan dan mampu mengurangi impor dari AS."

Namun, pada saat yang sama, China memiliki lebih sedikit target yang jelas untuk dicapai. Impor negara ini dari AS telah turun dari puncaknya pada tahun 2021 dan Beijing belum menandatangani kontrak untuk membeli pesawat jet Boeing Co baru selama bertahun-tahun, yang berarti ancaman yang dapat dilakukannya berkurang. Selain hubungan perdagangan yang melemah, hubungan investasi langsung antara AS dan China juga menyusut. Jumlah investasi China di AS tahun lalu turun 28% dari puncaknya di tahun 2019, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa China akan mendevaluasi mata uangnya, sehingga membuat ekspor menjadi lebih murah. Sementara devaluasi formal terakhir China terjadi pada 2015 selama pertikaian perdagangan pertama dari pertengahan 2018 hingga pertengahan 2019, pihak berwenang membiarkan yuan jatuh hingga hampir 7,2 terhadap dolar AS, membuat ekspornya lebih murah dan memberikan bantalan untuk tarif Trump.

Mata uang China saat ini berada di sekitar level yang sama, tetapi membiarkannya jatuh lebih jauh berisiko membuat marah mitra dagang lain di seluruh dunia, yang pada gilirannya dapat menerapkan tarif mereka sendiri pada barang-barang China. Membanjirnya baja murah telah mendorong negara-negara untuk meningkatkan hambatan terhadap logam dan hal ini dapat menyebar ke lebih banyak produk dalam perang dagang secara umum.

Salah satu alat baru utama untuk Xi adalah kontrol ekspor, yang sering digunakan AS untuk melawan China. Tahun lalu, Beijing membatasi penjualan galium dan germanium ke luar negeri, dua logam yang banyak digunakan di industri pembuatan chip, peralatan komunikasi, dan pertahanan.

China sekarang mungkin akan memberlakukan pembatasan pada bahan baku penting yang dibutuhkan AS untuk teknologi strategis, seperti antimon, yang digunakan dalam beberapa perangkat semikonduktor. China juga sekarang memiliki proses yang lebih formal untuk memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan asing.

Pihak berwenang pada bulan September mengatakan bahwa China akan memulai penyelidikan terhadap PVH Corp, perusahaan induk Tommy Hilfiger dan Calvin Klein, karena tidak menggunakan kapas dari wilayah barat jauh Xinjiang, di mana AS membatasi perdagangan karena masalah-masalah hak asasi manusia.

Beijing juga telah menjatuhkan sanksi kepada sebuah perusahaan drone AS karena memasok Taiwan, dan memblokir perusahaan tersebut untuk membeli suku cadang di China, menurut Financial Times. Pada akhirnya, China lebih memilih untuk mencapai kesepakatan dengan Trump. Presiden yang akan datang telah mengisyaratkan bahwa ia akan terbuka terhadap investasi China di AS, yang berpotensi menjadi dasar bagi suatu kesepakatan, menurut Henry Wang Huiyao, pendiri kelompok riset Center for China and Globalization di Beijing.

"Trump adalah seorang politisi pragmatis yang fokus pada penyelesaian masalah-masalah spesifik," kata Wang. "China memiliki keunggulan dalam hal kendaraan listrik dan teknologi hijau," tambahnya. "Ada peluang besar bagi perusahaan-perusahaan China untuk membantu membuat Amerika menjadi hebat kembali."

Namun, ada pengakuan dari Beijing bahwa China harus berharap untuk menjadi yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk. Tidak ada banyak pilihan jika Trump ingin mewujudkan ancaman ekstrem karena akan merugikan AS dan menaikkan harga bagi konsumen Amerika.

"Kami telah berbicara banyak tentang apa yang dapat dilakukan China untuk mempersiapkan skenario ini, tetapi pada akhirnya, tidak banyak yang dapat dipersiapkan," ujar Tu Xinquan, mantan penasihat Kementerian Perdagangan China yang kini menjabat sebagai profesor dan dekan di Institut Tiongkok untuk Studi WTO di Universitas Bisnis dan Ekonomi Internasional di Beijing.

"Tidak ada peluru perak," tambahnya. "Kita hanya bisa menangani masalah ketika masalah itu datang."

NUSA DUA - Seluruh pemangku kepentingan industri kelapa sawit sepakat mendorong produktivitas kebun swasta dan rakyat untuk meningkatkan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk mendukung program pemerintah seperti biodiesel . Hal itu mengemuka sebagai salah satu poin dalam sesi pertama Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) ke-20 tahun 2024, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Berdasarkan data Riset Perkebunan Nusantara (RPN), dari total 6,94 juta hektare (ha) milik petani, seluas 1,36 juta ha di antaranya ditanami oleh pohon-pohon yang berusia di atas 25 tahun. Adapun tanaman muda dengan usia di bawah 3 tahun mencapai 1,64 juta ha dan tanaman dewasa antara 4-25 tahun seluas 3,94 juta ha. Hal itu membuat produksi CPO nasional mengalami stagnansi dan cenderung menurun di masa depan.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, salah satu hal penting yang perlu segera direalisasikan adalah peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Hal itu penting untuk mengatasi stagnansi produksi kelapa sawit yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan juga diharapkan dapat menerapkan praktik budidaya yang baik dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit, lanjutnya, dapat mendukung program biodiesel pemerintah yang ditargetkan menjadi B50 pada 2026, tanpa menganggu ekspor CPO.

Senada dengan Ketua Gapki, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman mengungkapkan bahwa pemerintah juga berupaya mendorong produktivitas kelapa sawit nasional. Hal itu terlihat dari tambahan dana bantuan replanting yang semula Rp30 juta per hektare menjadi Rp60 juta per ha.

"Bantuan itu kami tingkatkan dengan harapan bisa mendorong para petani ikut serta program replanting. Kalau dulu bantuan Rp30 juta per ha membuat mereka harus mencari pendanaan lain hingga tanaman menghasilkan, maka dengan Rp60 juta per ha ini bisa sampai tanaman menghasilkan," tegasnya.

Menurut Eddy, bantuan replanting telah menjangkau 156.000 petani atau setara dengan 350.000 ha lahan. Adapun lahan potensial yang bisa di-replanting mencapai 2 juta ha di Indonesia. Secara jangka panjang, BPDPKS menargetkan program replanting bisa meningkatkan produksi CPO petani mencapai 8 juta ton per tahun guna mendukung program strategis pemerintah.

Ketua Perhimpunan Ilmu Pemuliaan dan Perbenihan Sawit Indonesia Edy Suprianto menambahkan, peningkatan produktivitas akan menjadi tantangan utama industri kelapa sawit dalam beberapa tahun ke depan. Salah satu upaya paling efektif meningkatkan produktivitas, kata dia, adalah melalui program replanting.

Selain replanting, lanjut dia, peningkatan produktivitas bisa dilakukan dengan menerapkan praktik agronomi yang lebih baik seperti pengelolaan air, pupuk, serta pengendalian hama dan penyakit. Upaya-upaya itu, tegas dia, harus dilakukan bersamaan demi mendongkrak produktivitas.

Terkait dengan itu, Professor dari University of Nebraska-Lincoln Patricio Grassini menilai Indonesia berpotensi meningkatkan yield kelapa sawit seperti yang terjadi pada komoditas padi dan jagung. Dalam risetnya, Patricio memproyeksikan dengan replanting dan intensifikasi maka produktivitas CPO bisa naik dari 3,4 ton per ha pada saat ini menjadi 8 ton per ha.

Dengan begitu, produksi CPO nasional dapat terkerek hingga 108 juta ton per tahun dengan potensi pemasukan USD 97 miliar per tahun. "Kita perlu lebih intensif meningkatkan produktivitas sehingga tantangan seperti keterbatasan lahan bisa teratasi, beban tenaga kerja terselesaikan dan kita semua terhindar dari kampanye isu-isu lingkungan," tandasnya.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi melantik Djoko Siswanto menjadi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas ( SKK Migas ) malam ini, Kamis (7/11/2024). Djoko menggantikan posisi yang saat ini masih dijabat oleh Dwi Soetjipto .

Adapun Djoko sendiri saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jendral Dewan Energi Nasional (DEN) sejak Juli 2019.

Lantas bagaimana sepak terjang Djoko Siswanto?

Djoko Siswanto, atau yang akrab disapa Djoksis ini menyelesaikan pendidikan diploma di jurusan Teknik Mesin, Politeknik, Universitas Indonesia. Ia pun meraih gelar sarjana Teknik Perminyakan ITB Mahasiswa Pertama yang dapat menyesaikan studi 4 (empat) tahun sejak didirikannya Teknik Perminyakan ITB, (1986 hingga 1990).

Djoksis juga pernah meraih magister di MBA Program, Edinburgh Business School, Herriot Watt University, UK, (2000 hingga 2001). Ia bahkan meraih gelar MBA Specialist Oil & Gas Management, Center of Energy Petroleum Mineral Law & Policy (CEPMLP), Dundee University UK.

Pria kelahiran Jakarta 23 Mei 1965 itu menjadi orang Indonesia Pertama yang mendapat gelar, MBA Specialist Oil & Gas Management (2001 hingga 2002). Djoksis meraih gelar Doktor pada Teknik Perminyakan ITB., (2006 hingga 2011).

Dikutip dari beragam sumber, Djoksis memulai karirnya di dunia migas pada tahun 1990 di PT Sarana Putra Makmur sebagai Petroleum Engineer. Setelahnya pria lulusan SMA 13 Jakarta itu pun mulai mendapatkan banyak penugasan khususnya di lingkungan BPH Migas, diantaranya Direktur BBM, Direktur Gas, serta Sekretaris BPH Migas.

Kemudian Djoko ditarik ke Ditjen Migas dengan jabatan Direktur Pembinaan Hulu Migas dan terakhir mengisi posisi Direktur Teknik dan Lingkungan, sebelum ditarik ke SKK Migas.

Kala di SKK Migas, Djoksis menjabat sebagai Deputi Pengendalian Pengadaan SKK Migas. Adapun tugasnya di SKK Migas yaitu mengelola pengadaan barang dan jasa, rantai suplai, tingkat komponen dalam negeri, pengawasan dan analisis biaya, serta pengelolaan aset barang milik negara yang dikelola oleh kontraktor migas.

Karir Djoksis pun semakin menanjak ketika dirinya diangkat menjadi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) oleh
Menteri ESDM saat itu yakni Ignasius Jonan pada 2018 lalu. Djoksis menggantikan Ego Syahrial yang kala itu ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal ESDM.

Namun demikian, Djoksis tidak lama menduduki posisi Dirjen Migas tersebut. Pasalnya pada 2019, Djoksis dicopot dari jabatannya dan kemudian dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN). Setidaknya, jabatan itulah yang hingga kini masih dijabat oleh Djoksis.

JAKARTA - Keseimbangan dalam kebijakan tarif cukai rokok perlu terus didorong sehingga dampak negatif terhadap kelangsungan industri hasil tembakau (IHT) dan perekonomian dapat diminimalisasi. Salah satu upaya utamanya adalah mempertimbangkan moratorium.

Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE ? FEB UB) menyatakan, moratorium kenaikan tarif cukaiadalah opsi yang lebih bijaksana untuk menjagakeberlangsungan IHT dan mencegah lonjakan peredaran rokok ilegal. Langkah itu dilakukan sembari tetap menjaga stabilitas penerimaan negara dan sektor tenaga kerja yang bergantung pada industri ini.

Apabila tarif cukai ditujukan untuk mencapai keseimbangan pilar kebijakan IHT, maka tarif sebesar 4-5% (dari tarif yang berlaku saat ini) adalah tarif cukai yang direkomendasikan untuk diterapkan dalam mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan IHT.

?Kenaikan tarif di atas batas ini berisiko meningkatkan peredaran rokok ilegal karena konsumen beralih ke produk yang lebih murah dan tidak dikenai cukai,? kata Direktur PPKE-FEB UB, Prof. Candra Fajri Ananda, dikutip Kamis (7/11/2024).

Kajian PPKE-FEB UB juga menunjukkan, kenaikan tarif cukai yang tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli masyarakat justru mendorong peningkatan peredaran rokok ilegal. Data simulasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa setiap kenaikan tarif cukai mengakibatkan lonjakan persentase peredaran rokok ilegal sehingga mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara hingga Rp5,76 triliun per tahun.

?Peningkatan harga membuat permintaan beralih ke produk ilegal, sehingga industri rokok mengalami penurunan kapasitas produksi. Akibatnya, lapangan kerja di sektor ini terancam, terutama bagi pabrik kecil yang tidak mampu bersaing di tengah tingginya tarif cukai dan menurunnya permintaan,? terang Prof. Candra.

Prof. Candra menambahkan, temuan penting hasil kajian PPEK-FEB UB adalah bahwa ada titik optimal dalam kenaikan tarif cukai, sehingga kenaikan lebih lanjut tidak efektif lagi dalam mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan simulasi, pihaknya menyarankan agar tarif cukai ditetapkan pada kisaran 4-5%.

?Pada kisaran ini, peredaran rokok ilegal masih terkendali, penerimaan negara tetap signifikan, dan industri rokok masih bisa bertahan tanpa mengorbankan terlalu banyak lapangan kerja,? tegas Prof. Candra.

Ketua umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan mengamini hasil kajian PPKE-FEB UB. Henry Najoan sepakat pentingnya moratorium atau penundaan kenaikan tarif cukai dalam beberapa tahun mendatang untuk menekan peredaran rokok ilegal yang terus meningkat.

Menurutnya, kenaikan cukai yang berlebihan menciptakan kondisi yang tidak stabil bagi industri dan menurunkan daya saing produk legal di pasar. Henry Najoan mengusulkan agar moratorium dilakukan selama tiga tahun, memberikan waktu bagi industri untuk beradaptasi dan memitigasi dampak negatif kenaikan tarif cukai.

?Keberhasilan kebijakan cukai akan sangat bergantung pada koordinasi erat antara bea cukai, aparat penegak hukum, dan industri tembakau,? tandas Henry Najoan.

JAKARTA - Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat Periode 2024-2027, Norman Nurdjaman yang belum lama ini terpilih menyadari bahwa tantangan REI ke depan semakin berat. Apalagi, kondisi deflasi yang terjadi juga sangat memberi dampak kepada bisnis real estate .

"Oleh karenanya, masih banyak aturan-aturan yang perlu direvisi seperti andalalin (analisis dampak lalu lintas), LSD (Lahan Sawah Dilindungi), dan lain-lain," ujar Norman yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua REI Jawa Barat 2020-2023 .

Dalam masa kepemimpinannya tiga tahun ke depan, Norman Nurjaman berharap REI Jawa Barat semakin kompak. Menurutnya, tagline-nya terkait "perubahan" harus benar-benar dapat diwujudkan demi kemajuan REI Jawa Barat.

"Perubahan ini selain internal, tapi juga hubungan dengan seluruh stakeholder yang harus kita benahi. Sebut saja dengan BPN, Perpajakan, Kepolisian, PLN, dan lain-lain. Lewat MoU kita berharap akan tercipta kepastian usaha karena dasarnya pengusaha itu kan targetnya kepastian usaha," kata lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.



Norman Nurdjaman terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) REI Jawa Barat yang berlangsung di Kota Bandung, Selasa (5/11/2024) dan dibuka oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. Hadir pula Ketua Umum REI Joko Suranto, pihak perbankan, OJK, Komisi IV DPRD, dan tamu undangan lainnya.

Norman Nurdjaman mengatakan bakal melakukan pembenahan secara organisasi, termasuk menata kembali hubungan dengan para stakeholder. Apalagi saat ini REI juga dihadapkan dengan prospek bisnis di era pemerintahan baru.

"Ke depannya kami berharap REI semakin maju dan bisa bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di bidang real estate," terang Norman Nurdjaman kepada wartawan.

Sementara dalam sambutannya, Bey Machmudin mengharapkan REI dapat menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat dengan konsep berkelanjutan. Konsep berlanjutan yang dimaksud adalah mengadopsi konsep "green property" dengan memanfaatkan bahan bangunan yang ramah lingkungan.

Selain itu arsitektur juga wajib memenuhi standar gempa bumi, serapan air tinggi melalui ruang terbuka hijau, drainase dan instalasi air, kolam-kolam retensi memadai, hunian ideal yang dilengkapi dengan sistem pengolahan sampah mandiri.

"Masyarakat menantikan kebijakan progresif untuk memperluas akses hunian terjangkau, percepatan perizinan, dan pembangunan berkelanjutan," kata Bey Machmudin.

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuturkan pihaknya meminta pemerintah menunda penetapan upah minimum pekerja (UMP) 2025 pada 21 November 2024, mendatang. Usulan tersebut diajukan lantaran KSPI meminta agar sebelum penetapan UMP 2025 , pemerintah perlu menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-undang Cipta Kerja yang diubah, agar dilaksanakan terlebih dahulu.

Wakil Presiden KSPI, Kahar S. Cahyono mengatakan, pihaknya meminta agar pemerintah tidak terburu-buru menetapkan standar UMP 2025 nanti. Hal tersebut diakui Kahar, disepakati oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), DPR RI dan pihaknya.

"Kami menyepakati agar pemerintah tidak ada kewajiban untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2025 pada 21 November 2024," terang Kahar dalam tayangan video, Kamis (7/11/2024).

Kahar mengungkapkan dalam pertemuan yang dilakukan oleh serikat buruh KSPI dengan Kemnaker dan DPR, pada Rabu kemarin (6/11/2024). "Artinya kita bersepakat tidak perlu terburu-buru dalam menetapkan UMP 2025, dimana penetapan ini bisa diundur sesuai force majeure," beber Kahar.

Dia mengatakan, pihaknya sepakat untuk mengundur penetapan UMP tersebut agar pemerintah dapat melaksanakan putusan MK kemarin. "Jadi mesti diselesaikan dulu beberapa hal ketentuan terkait dengan penetapan upah minimum sesuai dengan apa yang menjadi isi dari putusan Mahkamah Konstitusi," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, aspirasi para pekerja merupakan sebuah kehormatan baginya karena sudah merupakan tugas pemerintah untuk melaksanakan putusan MK No.168/PUU-XXI/2023 pada 31 Oktober 2024 lalu.

"Aksi demo teman-teman serikat pekerja hingga bertemu dan berdialog dengan Kemnaker merupakan kehormatan bagi kami, karena kawan-kawan pekerja hadir menuntut hak konstitusi yang sudah dimanifestasikan dalam putusan MK. Tugas kita sebagai negara atau pemerintah adalah mematuhi putusan MK," ucap Immanuel.

Berikut Berikut 21 poin penting putusan MK soal uji materi UU Cipta Kerja:

1. Menyatakan frasa "Pemerintah Pusat" dalam Pasal 42 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Menteri yang bertanggung jawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan in casu Menteri Tenaga Kerja".

2. Menyatakan Pasal 42 ayat 4 dalam Pasal 81 angka 4 UU 6/2023 yang menyatakan "Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memperhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia".

3. Menyatakan Pasal 56 ayat 3 dalam Pasal 81 angka 12 UU 6/2023 yang menyatakan "Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan berdasarkan perjanjian kerja" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama lima tahun termasuk jika terdapat perpanjangan".

4. Menyatakan Pasal 57 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 13 UU 6/2023 yang menyatakan "Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat tertulis serta harus menggunakan secara Bahasa Indonesia dan huruf latin" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin".

5. Menyatakan Pasal 64 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 18 yang menyatakan "Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya".

6. Menyatakan Pasal 79 ayat 2 huruf b dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023 yang menyatakan "Istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "atau dua hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu".

7. Menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 79 ayat 5 dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

8. Menyatakan Pasal 88 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan "Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua".

9. Menyatakan Pasal 88 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan "Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan".

10. Menyatakan frasa "struktur dan skala upah" dalam Pasal 88 ayat 3 huruf b dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "struktur dan skala upah yang proporsional".

11. Menyatakan Pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota".

12. Menyatakan frasa "indeks tertentu" dalam Pasal 88D ayat 2 dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh".

13. Menyatakan frasa "dalam keadaan tertentu" dalam Pasal 88 F dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Yang dimaksud dengan 'dalam keadaan tertentu' mencakup antara lain bencana alam atau non-alam termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

14. Menyatakan Pasal 90A dalam Pasal 81 angka 31 UU 6/2023 yang menyatakan "Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh perusahaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan".

15. Menyatakan Pasal 92 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 33 UU 6/2023 yang menyatakan "Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi".

16. Menyatakan Pasal 95 ayat 3 dalam Pasal 81 angka 36 UU 6/2023 yang menyatakan "Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan".

17. Menyatakan Pasal 98 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 39 UU 6/2023 yang menyatakan "Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif.

18. Menyatakan frasa "Wajib dilakukan perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh" dalam Pasal 151 ayat 3 dalam Pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh".

19. Menyatakan frasa "pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial" dalam Pasal 151 ayat 4 dalam Pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak mendapatkan kesepakatan, maka pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap".

20. Menyatakan frasa "dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya" dalam Pasal 157A ayat 3 dalam Pasal 81 angka 49 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang PPHI".

21. Menyatakan frasa "diberikan dengan ketentuan sebagai berikut" dalam Pasal 156 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 47 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "paling sedikit".

JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM ), Maman Abdurrahman menerangkan, soal mekanisme penghapusan utang UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan peternakan, perikanan dan kelautan yang sudah diteken Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menghapus piutang UMKM di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, notabene adalah petani dan nelayan. Namun demikian, Maman menerangkan tidak semua UMKM petani dan nelayan yang hutangnya dihapuskan. Adapun kriteria hutang yang dimaksud, harus berdasarkan penilaian Bank Himbara atas kemampuan dari penghutang.

"Saya sampaikan ini, bagi pelaku UMKM yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak menjadi kriteria yang mendapat penghapusan utang," kata Menteri UMKM, Maman dikutip dari keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Maman menerangkan, para pelaku UMKM yang dihapuskan utang yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya. Para pelakunya juga harus nasabah Bank BUMN atau Himbara.

"Agar tidak terjadi simpang siur, penghapusan utang memang diberikan bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor tersebut yang terkena beberapa permasalahan, Seperti bencana alam dan COVID-19," terang Maman.

Lebih lanjut, Maman mengatakan, utang yang dibebaskan harus sudah tidak memiliki kemampuan bayar, dan jatuh tempo. Selain itu, para pelaku juga seharusnya sudah terlebih dahulu di proses penghapusan bukunya di bank Himbara.

?Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM,? katanya.

Diketahui, Maman juga mengungkapkan pemerintah akan menargetkan hutang piutang dari prakiraan satu juta orang pelaku UMKM sektor perkebunan, pertanian dan perikanan, sebesar Rp10 Triliun. Satu juta orang tersebut adalah para petani dan nelayan.

Maman menjelaskan, kebijakan yang diteken oleh Presiden Prabowo tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM.

"Jadi kurang lebih nanti estimasinya mungkin kalau dilihat ada sekitar 1 jutaan orang, kurang lebih nanti ada (hutangnya yang dibebaskan) plus minus sekitar Rp10 triliun," terang Maman di kompleks Istana negara, Selasa (5/11/2024).

Namun demikian, proses pembebasan utang tersebut, diungkapkan Maman, bukan melalui anggaran APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Dia mengatakan mekanisme yang dilakukan tidak melalui bank, namun hanya berupa penghapusan utang piutang di Bank Himbara saja.

"Dan itu nanti proses mekanismenya tidak melalui bank, jadi ini tidak ada sama sekali melalui APBN kita itu penghapusan bukuan piutang di bank. Ingat itu ya, di bank," terang Maman.

JAKARTA - BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID memperkuat kualitas hasil penelitian BIG MIND sehingga dapat segera diaplikasikan pada setiap aspek operasional Grup MIND ID. Inovasi BIG MIND 2024 berpotensi memberi dampak positif pada beberapa aspek, antara lain cost leadership, peningkatan cadangan mineral kelolaan, sumber pendapatan baru, penguatan implementasi ekonomi sirkular, penurunan emisi, dan digitalisasi operasional.

Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf mengatakan bahwa perseroan berupaya mengaplikasikan inovasi dan teknologi yang muncul dalam ajang kompetisi riset dan pengembangan tahun ini. Perseroan, tegas dia, meyakini inovasi adalah jalan paling efektif untuk meningkatkan kinerja operasional, menjaga keberlangsungan bisnis, sekaligus membuka potensi pengembangan usaha yang lebih besar di masa depan.

"Kami bersyukur jumlah karya inovasi yang didaftarkan semakin meningkat. Ke depannya, kami akan fokus untuk mencari peluang agar dapat mengimplementasikan inovasi yang telah dihasilkan oleh peserta BIG MIND," ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (7/11/2024).

Heri menjelaskan, salah satu inovasi yang diusung oleh peserta adalah teknologi pengolahan nikel berkadar rendah dan rasio S/M tinggi untuk konservasi cadangan. Dengan menambahkan material khusus, nikel berkadar rendah dan rasio S/M dapat ditingkatkan kualitasnya sehingga tetap dapat digunakan, yang pada akhirnya berdampak positif pada jumlah cadangan nikel Grup MIND ID.

"Ini tentunya merupakan sebuah terobosan. Sebagai tulang punggung hilirisasi sumber daya mineral Indonesia, Grup MIND ID harus mampu mengoptimalkan nilai tambah setiap mineral, termasuk mineral berkadar rendah," jelasnya.

Demo Day BIG MIND 2024 yang digelar MIND ID hari ini dikunjungi langsung oleh Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso, Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo, Kepala Divisi Institutional Relations MIND ID Selly Adriatika, dan Kepala Divisi Indonesia Mining & Minerals Research Institute (IMMRI) MIND ID Ratih Dewihandajani.

JAKARTA - Pemerintah menegaskan dukungan secara konsisten untuk industri kelapa sawit , serta menetapkan kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan dan memperkuat kapasitas industri nasional. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pada perhelatan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-20, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/24).

Sudaryono mengatakan, industri kelapa sawit ibarat "angsa bertelur emas" bagi Indonesia. Karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga dengan baik serta merawat industri ini agar terus "bertelur emas" untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

Pernyataan tersebut menguatkan ucapan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang disampaikan dalam pidato pembukaan IPOC. Menurutnya, pemerintah banyak berharap pada industri kelapa sawit nasional. Karena itu, Airlangga berharap semua pihak, termasuk pemerintah bersinergi mendorong kemajuan komoditas strategis ini. Salah satunya, menyikapi kebijakan dari luar yang merugikan industri kelapa sawit nasional.

"Sikap kita terhadap EUDR (European Union Deforestation Regulation) sudah sangat jelas, bahwa kita menentang kebijakan tersebut," tegas Airlangga dalam opening speech-nya.

Langkah pemerintah yang menunjukkan dukungan terhadap industri sawit ini dilakukan untuk mengatasi hambatan ekspor minyak sawit di pasar global. Yang pasti, menurutnya, pemerintah telah mengenali tantangan-tantangan yang harus Indonesia hadapi, seperti tekanan dari luar terhadap industri sawit terkait dengan isu-isu lingkungan. Di dalam negeri, pemerintah juga terus mendorong peningkatan produktivitas.

Sebagaimana diketahui, industri kelapa sawit nasional sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Saat ini, minyak kelapa sawit Indonesia menyumbang sekitar 25% dari produksi minyak nabati dunia atau 59% dari produksi minyak kelapa sawit dunia. Kelapa sawit juga membuka lapangan kerja bagi jutaan orang.

"Kita sudah memperkenalkan beberapa strategi yang dilakukan untuk mengelola produksi minyak sawit yang kemudian mendorong basis ekonomi, energi dan ketahanan pangan sekaligus melakukan perlindungan terhadap lingkungan," ujarnya.

Strategi yang dimaksud termasuk meningkatkan program replanting petani sawit seperti program peremajaan sawit rakyat (PSR) sejak 2017. Pemerintah juga mendorong adopsi tata kelola perkebunan yang lebih baik dan panen yang lebih tinggi. Ketiga mendorong sertifikasi di industri minyak sawit seperti ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

Dukungan serupa juga disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Dalam sambutannya dia berharap konferensi sawit internasional 2024 dapat menghasilkan masukan yang konstruktif bagi Kementerian Perdagangan. Terutama, untuk mendukung tiga fokus utama Kemendag saat ini yakni program pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, serta peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Saya dan jajaran Kemendag berkomitmen untuk mendukung dan terus bersinergi dengan para pemangku kepentingan di industri sawit," tegas Budi Santoso. Dukungan tersebut, kata dia, akan diberikan baik melalui penerbitan kebijakan maupun melalui kemudahan akses pasar dalam perjanjian perdagangan.