JAKARTA - Selama lebih dari dua minggu, Israel telah memblokir hampir semua bantuan makanan untuk memasuki Gaza utara. Menurut perkiraan PBB hal itu menyebabkan sekitar 400.000 warga Palestina yang tinggal di sana menghadapi kelaparan.

Serangan Israel dan perintah evakuasi paksa telah menutup titik distribusi makanan, dapur, dan toko roti. Mengutip Al Jazeera, Jumat (18/10/2024), satu-satunya toko roti yang berfungsi di Gaza utara, yang didukung oleh Program Pangan Dunia (WFP), terbakar setelah Israel menyerangnya dengan amunisi.

Di seluruh Jalur Gaza, sedikitnya 2,15 juta orang, atau 96% dari populasi, menghadapi tingkat kekurangan pangan yang tinggi, dengan satu dari lima orang menghadapi kelaparan. Kebanyakan orang di Gaza tidak memiliki sarana untuk membeli barang-barang penting dan bergantung pada dapur amal dan distribusi bantuan untuk makanan dan kupon tunai.

Kebanyakan dari mereka kehilangan pekerjaan karena ekonomi runtuh akibat serangan Israel yang terus berlanjut. Semua uang tabungan dan barang yang mereka miliki untuk barter telah habis. Kalaupun masih memiliki sedikit uang, harga pangan di Gaza yang meroket hampir dipastikan tak terjangkau oleh kebanyakan warga. Harga barang-barang pokokmelonjakkarena ketersediaannya yang sangat menipis.

Berikut pantauan Al Jazeera mengenai harga sejumlah bahan makanan di Gaza: Harga tepung di Gaza Selatan berkisar USD150 atau sekitar Rp2,325 juta (kurs Rp15.500 per USD) untuk satu karung seberat 25 kg. Dan di Utara, harganya bahkan mencapai USD1.000 atau sekitar Rp15,5 juta per karung.

Kemudian, harga gula per kilogram (kg) mencapai USD60 atau sekitar Rp930.000 di Gaza Utara dan sebesar USD28 atau Rp434.000 di selatan. Sementara, harga selusin telur yang sebelum perang hanya USD3,50 atau sekira Rp54.250 sekarang dijual seharga USD32 atau nyaris Rp500 ribu di Gaza selatan, dan sekitar USD73 atau sekitar Rp1,13 juta di Gaza utara.

Sedangkan susu bubuk non-dairy dijual di Gaza Utara seharga USD1 atau Rp15.500 per sendok, atau USD124 per kilogram. Begitu pun, susu formula bayi sebagian besar tidak tersedia di utara. Sedangkan di selatan, harganya mencapai USD15 (sekitar Rp232.500) per kaleng yang rata-rata beratnya sekitar 350 gram (12 ons).

Hasil pertanian segar, termasuk mentimun dan tomat, bahkan menjadi bahan makanan yang termahal setelah Israel menghancurkan sebagian besar lahan pertanian, sumur, dan rumah kaca di Gaza. Harga timun di Gaza Selatan mencapai USD8 per kg atau Rp124.000, dan USD150 atau sekitar Rp2,325 juta per kg di Gaza Utara. Sementara itu, harga tomat di Gaza Utara mencapai USD180 per kg atau sekitar Rp2,79 juta. Sedangkan di selatan, harga tomat sebesar USD12 atau sekira Rp186.000 per kg.

Sebagai pembanding, mengutip badanpangan.go.id, harga tepung terigu curah di Indonesia per hari ini adalah Rp10.160 per kg, harga gula konsumsi Rp17.950 per kg, dan harga telur ayam ras Rp28.540 per kg. Untuk harga sayuran, mengutip data dari infopangan.jakarta.id, harga tomat per hari ini hanya Rp11.535 per kg. Sementara harga timun dari berbagai sumber tercatat bervariasi, mulai dari Rp4.000 hingga di atas Rp10.000 per kg tergantung jenis dan lokasi.

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) melaporkan terjadi lonjakan penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh dengan mencapai 4,65 juta penumpang tahun ini.

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa mengatakan, terjadi kenaikan penumpang sejak beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023 lalu. Tahun lalu angka penumpang Whoosh mencapai 1,1 juta orang.

"Secara bertahap, masyarakat yang menggunakan Whoosh terus bertumbuh. Hal tersebut terlihat dari peningkatan jumlah rata-rata penumpang harian yang meningkat lebih dari 100 persen sejak pertama kali dioperasikan," ujar Eva melalui keterangan resmi, Jumat (18/10/2024).

Okupansi juga terjaga baik berkisar pada 70-80 persen di low season dan 80-100 persen pada high season. Dia menjelaskan, penumpang harian mengalami peningkatan yang semula hanya 9.000 per hari di Oktober 2023, meningkat lebih dari 100 persen menjadi 18.000 - 22.000 penumpang per hari di Oktober 2024.

Puncaknya terjadi pada 5 Juli 2024, di mana Whoosh melayani 24.132 penumpang per hari, meningkat 12 persen dibanding 2023 atau periode 19 November 2023, dimana Whoosh mengangkut 21.537 orang per harinya.

Peningkatan jumlah penumpang ditunjang dengan penambahan jumlah perjalanan reguler yang awalnya 14 perjalanan per hari menjadi 48 perjalanan per hari atau meningkat 242 persen.

Total terdapat 5,45 juta penumpang kelas premium economy atau 94 persen dari total penumpang Whoosh. Sedangkan penumpang first class mencapai 112.000 orang atau 2 persen.

Adapun, business class sebanyak 233.000 penumpang atau 4 persen dari total penumpang Whoosh. Sebanyak 96 persen penumpang Whoosh merupakan penumpang domestik dan 4 persen merupakan penumpang internasional.

Eva menyebut, Stasiun Halim menjadi stasiun dengan pemberangkatan penumpang Whoosh tertinggi yaitu 2,9 juta penumpang, diikuti stasiun Padalarang dengan 2 juta penumpang, dan stasiun Tegalluar Summarecon dengan 733.00p penumpang.

Rute Halim-Padalarang PP masih mendominasi dengan kisaran 80 persen dari total seluruh perjalanan penumpang. Sisanya sebanyak 20 persen penumpang memilih rute Halim - Tegalluar Summarecon PP.

"Untuk membangun budaya menggunakan transportasi umum, KCIC terus menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak guna meningkatkan aksesibilitas seluruh stasiun Whoosh," jelasnya.

JAKARTA - Industri aset kripto di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data dari dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), sepanjang Januari hingga Agustus 2024, total nilai transaksi kripto melonjak menjadi Rp391,01 triliun.

Angka ini naik 360,03% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang mencatatkan jumlah Rp149,3 triliun. Di tengah lonjakan transaksi kripto tersebut, pada tanggal 14 Oktober 2024 Bitwewe resmi memperoleh lisensi sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) dari Bappebti.

Salah satu platform kripto di Indonesia ini menjadi salah satu dari sedikit perusahaan yang diizinkan secara resmi untuk memperdagangkan aset kripto di Indonesia.

Penyerahan Sertifikat Persetujuan Sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) secara langsung disampaikan oleh Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi BAPPEBTI, Tirta Karma Senjaya kepada para Komisaris dan Direksi PT Sentra Bitwewe Indonesia (Bitwewe) di Kantor Bappebti.

CEO Bitwewe, Hamdi Hassyarbaini mengungkapkan, pencapaian ini menegaskan komitmen perusahaan dalam menyediakan layanan perdagangan aset kripto yang aman, transparan, dan patuh terhadap regulasi. Dari 43 Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) yang terdaftar di Bappebti, Bitwewe menjadi perusahaan ke-6 yang sudah mendapatkan lisensi PFAK.



?Kami sangat bangga bisa menjadi platform ke-6 di Indonesia yang mendapatkan lisensi PFAK dari Bappebti. Ini adalah langkah besar dalam rangka memperoleh kepercayaan publik untuk pengembangan ekosistem kripto yang sehat di Indonesia,? ujar Hamdi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Lisensi PFAK yang diterbitkan Bappebti tersebut tertuang dalam Sertifikat Persetujuan dengan nomor 06/BAPPEBTI/PFAK/10/2024. Dengan lisensi ini, Bitwewe telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Hamdi menambahkan, dengan perolehan lisensi ini, Bitwewe semakin siap untuk memperluas layanan kepada masyarakat luas dan memberikan keamanan serta transparansi yang dibutuhkan dalam transaksi aset kripto.

"Kami melihat pertumbuhan kripto sebagai peluang besar, namun penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ini terjadi dalam kerangka yang sehat dan sesuai aturan,? tegasnya.

Sebagai platform PFAK yang kini resmi berlisensi menunjukan komitmen Bitwewe terhadap visi pemerintah dalam mendorong inklusivitas dan transparansi di sektor keuangan digital. Apalagi lanjut Hamdi, industri kripto di Indonesia masih memiliki potensi yang sangat besar, terutama dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap industri keuangan digital (IKD).

?Kami optimistis industri ini akan menjadi pilar penting dalam transformasi ekonomi digital Indonesia. Dengan regulasi yang baik, pertumbuhan sektor kripto akan semakin kuat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional,? tutup Hamdi.

NGANJUK - Manfaat program Irigasi Perpompaan (irpom) dirasakan petani di Desa Banjarrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Bantuan irpom kepada Kelompok Tani (Poktan) Sumber Rejeki ini dapat mengairi lahan seluas 40 hektare.

"Di sini kami mendapat bantuan Irigasi Perpompaan atau Irpom. Salah satu manfaat yang kami rasakan adalah adanya percepatan saat tanam karena air lebih cepat sampai," ujar Suwarjo, Ketua Kelompok Sumber Rejeki,

Dikatakan Suwarjo, dengan adanya Irpom ini bisa membantu meningkatkan produksi. Sebelumnya di lahan yang mereka garapdua kali tanam, kini bisatiga kali tanam (IP 175 menjadi IP 300).


"Saya atas nama Ketua Poktan Sumber Rejeki Desa Banjarrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganduk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kementerian Pertanian atas bantuan irpom-nya. Karena irpom sangat bermanfaat bagi para petani di sini," tuturnya.

Sementara, Kabid Sarana dan Prasarana (Sapras) Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Singgih mengatakan, pengelolaan irpom ini akan diserahkan kepada Poktan Sumber Rejeki.

"Kami serahkan pengelolaan kepada Poktan Sumber Rejeki. Kami berharap ini dirawat dengan baik karena ini bisa sangat bermanfaat dalam mencukupi kebutuhan pengairan sawah di sini," ujar Singgih, Kamis 17/10/2024.

Pihaknya juga terus bersinergi baik dengan TNI, Dinas Provinsi dan pusat dalam upaya peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk.

"Kami sangat berterima kasih kepada Menteri Pertanian, harapannya nanti hasil panen meningkat, penghasilan petani lebih layak, dan Indonesia bisa swasembada (memiliki kemandirian/mampu memproduksi sendiri) beras," ucapnya.

Sebagai informasi, Kementerian Pertanian bersama seluruh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) gencar menjalankan program pompanisasi sebagai upaya akselerasi pertanaman menghadapi kekeringan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber air untuk Penambahan Areal Tanam (PAT).

Pada kesempatan lain, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Andi Nur Alam Syah menjelaskan, luas layanan irigasi perpompaan minimal 10 Ha (Tanaman Pangan), 4 Ha (Hortikultura) dan 1 Ha (Peternakan).

"Yang utama adalah sumber airnya, kegiatan Irpom ini harus memiliki sumber air baik air permukaan berupa sungai, mata air, saluran pembuang, maupun air tanah yang tersedia untuk mendukung PAT," ujarnya.

Andi menambahkan, walaupun posisi air di bawah permukaan lahan pertanian tidak masalah. Itu karena menggunakan pompa untuk pemanfaatannya.

"Dengan demikian lahan pertanian yang tidak terjangkau dengan irigasi waduk dan bendung yang umumnya secara gravitasi, masih bisa mendapatkan air irigasi," ucapnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, diberbagai kesempatan menjelaskan, jika saat ini dunia sedang menghadapi krisis pangan dan kelaparan akibat El Nino yang menyebabkan kekeringan, sehingga perlu adanya tindakan-tindakan cepat agar Indonesia tetap berdaulat pangan ditengah krisis yang melanda.

?Kita sedang Menghadapi ancaman perubahan iklim ekstrem, jadi kita harus bersama-sama bergerak, Jika seluruh provinsi bisa mencapai target pertambahan areal tanam dan menghasilkan minimal dua kali panen dengan produktivitas 5 ton per hektare, maka masalah defisit pangan dapat kita atasi? tutur Mentan Andi Amran Sulaiman.

JAKARTA - Sidang Pleno Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional 2024 menghasilkan sejumlah rekomendasi isu strategis terkait pengelolaan SDA. Sidang Pleno Tahun 2024 ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) selaku Ketua Dewan SDA Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

"Pentingnya melindungi dan mengelola air dengan bijaksana harus dipahami sebagai langkah preventif untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks," ujar Menko Luhut dikutip dari laman resmi Dewan SDA, Jumat (18/10/2024).

Luhut menegaskan diperlukan kebijakan dan pengelolaan air secara proaktif sehingga dapat meminimalkan risiko bencana terakit air, meningkatkan ketahanan lingkungan, serta memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air.

Sidang pleno menghasilkan 4 rekomendasi isu strategis dan isu aktual sumber daya air, antara lain (1) Alternatif Pembiayaan untuk Pembangunan & Pengelolaan Keberlanjutan Infrastruktur SDA, (2) Satu Tarif Dasar Air Minum, (3) Konservasi & Pendayagunaan SDA di Kawasan Gambut, dan (4) Pengembangan Energi Alternatif Tenaga Surya di Badan Air (waduk, danau & badan air lainnya) dan Pantai.

"Salah satu kunci Indonesia maju adalah sumber daya air yang efisien dan berkelanjutan. Pemerintah memastikan semua program yang sudah berjalan tetap menjadi prioritas, dengan fokus pada adaptasi perubahan iklim, penguatan daerah pesisir, pemerataan, dan akses air bersih hingga ke pelosok," kata dia.

Sementara, Ketua Harian Dewan SDA Nasional Basuki Hadimuljono turut memaparkan lima kesepakatan Usulan Kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2024-2025.

"Yang pertama yaitu penyiapan kebijakan, (kedua) penyiapan rekomendasi isu strategis SDA, dan (ketiga) pemantauan tindak lanjut untuk pelaksanaan Kebijakan Nasional SDA dan rekomendasi Dewan SDA Nasional," kata Basuki.

Keempat, lanjut Basuki, koordinasi Dewan SDA Nasional dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian disharmoni kasus-kasus terkait pengelolaan SDA, dan terakhir, peningkatan peran Dewan SDA Nasional di level Internasional.

Diketahui, Dewan SDA Nasional merupakan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat nasional yang dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Anggota Dewan SDA Nasional terdiri dari 18 menteri/kepala badan dari unsur pemerintah, enam gubernur dari unsur pemerintah daerah dan 19 perwakilan organisasi/asosiasi dari unsur nonpemerintah, sehingga terwakili dari semua pemangku kepentingan. Sidang Pleno Dewan SDA Nasional merupakan agenda tahunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.

MOSKOW - Rusia telah menasionalisasi aset produsen makanan milik AS (Amerika Serikat) secara sementara, berdasarkan dekrit yang diteken oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Selasa, kemarin. Perusahaan induk Glavproduct, serta beberapa anak perusahaan dan tiga pabrik pengalengan disita dan diserahkan kepada Badan Manajemen Properti Federal Rusia, Rosimushchestvo.

Pemerintah juga akan mengambil alih perusahaan induk Glavproduct, yakni Promselkhozinvest yang dimiliki oleh Universal Beverage Company yang terdaftar di AS.

Glavproduct didirikan pada tahun 1999 oleh pengusaha AS kelahiran Rusia, Leonid Smirnov yang beremigrasi dari Uni Soviet pada 1970-an dan kembali ke Rusia pada 1990-an untuk mencari pasar baru, menurut RBC. Smirnov kemudian dilaporkan mulai memproduksi beragam makanan kaleng dengan brand Glavproduct melalui Universal Beverage Company.

Situs web resmi Glavproduct mengatakan, bahwa mereka adalah produsen makanan kaleng terkemuka di Rusia, dengan lebih dari 500 brand daging kalengan, susu kental, serta ikan dan sayuran kalengan.

Pada April 2023, Putin menandatangani dekrit yang memungkinkan pengambilalihan sementara aset milik perusahaan asing yang berbasis di Rusia dari negara-negara "tidak ramah".

Saat itu, Rosimushchestvo diperintahkan untuk membangun pengawasan eksternal atas anak perusahaan Rusia dari perusahaan energi Finlandia Fortum dan Uniper Jerman, yang keduanya dianggap penting bagi keamanan energi negara.

Kremlin mengatakan langkah itu "mencerminkan sikap negara- negara Barat terhadap aset asing milik perusahaan Rusia."

Pada Juli 2023, Rusia untuk sementara menasionalisasi bisnis lokal raksasa makanan Prancis Danone, serta Baltika Breweries, yang dikendalikan oleh raksasa bir Denmark Carlsberg Group.

Bisnis lokal Danone kemudian dikeluarkan dari manajemen negara, untuk sementara. Selanjutkan Glavproduct kini ditempatkan di bawah kendali sementara negara oleh keputusan presiden.

JAKARTA - Keruntuhan mata uang terjadi ketika mata uang tersebut kehilangan nilainya sepenuhnya atau ditinggalkan oleh pemerintah atau masyarakat. Jika dolar AS jatuh, kemungkinan besar akan mengakibatkan kemerosotan ekonomi terburuk yang pernah terjadi dalam sejarah.

Orang sering lupa bahwa dolar AS adalah mata uang resmi 11 negara, bukan hanya AS ( Amerika Serikat ), sehingga negara-negara ini juga akan jatuh. Ada juga sekitar 66 mata uang yang dipatok langsung ke dolar AS, sehingga mata uang ini harus segera menjadi mata uang yang mengambang bebas.

Jatuhnya dolar juga akan menyebabkan sekitar 58,36% kekayaan di semua cadangan global menjadi tidak berharga dan tentu saja menyebabkan beberapa pemerintah bangkrut.

Landasan dolar AS dalam ekonomi global ini berarti bahwa hampir semua ekonomi dunia, bahkan negara-negara pesaing seperti Rusia dan China, berkepentingan untuk menjaga agar dolar tetap bertahan, karena dampaknya berpotensi menghancurkan ekonomi mereka sendiri.

Nilai mata uang juga didasarkan pada kebutuhan ekonomi negara dan kepercayaan terhadap sistemnya, serta nilainya. Berada di posisi teratas dengan PDB sebesar USD23,3 triliun, kecil kemungkinan ekonomi AS akan turun dari posisi ini dalam waktu dekat.

Apa yang Akan Terjadi Jika Dolar AS Runtuh?

Jika dolar AS runtuh, maka membuat biaya impor akan menjadi lebih mahal. Pemerintah tidak akan dapat meminjam dengan suku bunga saat ini, yang mengakibatkan defisit yang perlu dibayar dengan menaikkan pajak atau mencetak uang.

Inflasi akan melonjak karena biaya impor yang lebih tinggi dan pencetakan uang, yang mengakibatkan keruntuhan ekonomi yang semakin cepat secara keseluruhan.

Bagaimana jatuhnya mata uang berdampak pada investor?

Investasi pada dasarnya terikat dengan mata uang yang digunakan untuk menyimpan uang tersebut. Jika Anda memegang saham AS yang berdenominasi dolar, Anda memerlukan dolar untuk membeli dan menjualnya.

Ketika mata uang jatuh, investor dapat melihat aset mereka anjlok nilainya, hanya karena nilai tukar saja. Tidak hanya itu, tetapi selama masa krisis ekonomi dan politik, pemerintah sering kali akan membatasi pergerakan mata uang dalam upaya untuk membatasi kerusakan.

Jadi risiko mata uang merupakan faktor yang sangat penting bagi investor. Siapa pun yang ingin berinvestasi dalam aset berdenominasi mata uang 'berisiko', harus memahami risiko tambahan yang terlibat, dan mengharapkan potensi keuntungan tambahan untuk mengambil risiko yang lebih tinggi tersebut.

Banyak penggemar mata uang kripto berspekulasi bahwa mata uang kripto merupakan pengganti yang diperlukan untuk mata uang fiat dan bank. Namun meskipun mata uang kripto merupakan cara yang efisien untuk menukar mata uang, masih diperlukan lebih banyak hal untuk menggantikan seluruh sistem perbankan, dan sebagai mata uang, mata uang kripto masih harus berjuang keras sebelum dapat menyaingi dolar AS.

Pada tahun kemarin, mantan penasehat CIA, James Rickards, yang juga bankir investasi mengatakan dorongan untuk mata uang baru yang dipelopori oleh kelompok BRICS+ akan mempengaruhi perdagangan dunia. Investasi asing langsung dan portofolio investor dengan cara yang dramatis dan tak terduga, dapat juga menyebabkan gejolak geopolitik.

Masuknya Arab Saudi menjadi kunci, lantaran negara ini membantu AS dalam mendorong mata uang dolar ke status hegemoni dunia melalui pembentukan sistem petrodolar.

Petrodolar

Petrodollar adalah istilah untuk menggambarkan sejumlah besar dolar yang tersedia dalam cadangan khusus untuk membeli minyak. Minyak diperdagangkan dalam dolar untuk menciptakan kesederhanaan dalam perdagangan internasional, tetapi juga karena alasan yang disebutkan di atas ? penggunaan dolar AS secara paksa, dan dominasi umum ekonomi Amerika.

AS telah menempatkan minyak sebagai inti dari kebijakan luar negerinya, dengan kesepakatan de facto dengan Arab Saudi pada tahun 1975 yang mengonsolidasikan hal ini, memperdagangkan kontrak militer dan perlindungan militer senilai sekitar USD2 miliar untuk jaminan bahwa penjualan minyak dilakukan secara eksklusif dalam dolar.

OPEC juga diyakinkan segera setelah itu untuk menetapkan harga minyak mereka dalam dolar, dan selanjutnya, menginvestasikan kembali petrodolar surplus mereka ke dalam surat utang pemerintah AS, sebagai imbalan atas tingkat perlindungan militer dan ekonomi yang sama, yang selanjutnya memperkuat petrodolar.

Pergerakan terkini dari Arab Saudi menunjukkan bahwa dominasi petrodolar mungkin akan ditantang untuk pertama kalinya. Mungkinkan ini menjadi pertanda dolar AS akan kehilangan posisi teratas.

JAKARTA - Leadership atau kepemimpinan memiliki peran yang startegis dan begitu krusial dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan era teknologi digital yang kian cepat, apalagi dengan kemajuan teknologi dengan kehadiran kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Merespons hal itu, gelaran "ITC Leadership Conclave 2024: Building New Stories, Navigating New Dynamics and Challenges" memberikan gambaran terhadap leadership yang mampu inovatif, adaptif dan kolaboratif.

ITC Leadership Conclave 2024 merupakan acara tahunan yang digelar International Test Center (ITC) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di berbagai isu terkait. Forum ini memberi ruang mempertemukan pemimpin dari sektor pendidikan, korporasi, dan pemerintahan untuk berdiskusi dan berbagai strategi menghadapi tantangan kepemimpinan di era ketidakpastian.

Jenny Lee, CEO International Test Center mengungkapkan tantangan ke depan kita harus menghadapi perubahan dan tantangan masa depan secara berkolaborasi, tidak bisa lagi sendiri-sendiri. Di sini peran pemimpin menjadi sangat penting.

?Di tengah zaman ini, apabila pemimpinnya sendiri mampu melakukan perubahan, maka kesenjangan tersebut mampu diatasi. Tugas kami sebagai organisasi yang bergerak di transfer knowledge and management memperkecil gap tersebut," tegas Jenny Lee.

Adapun tujuan ITC Leadership Conclave, lanjut Jenny, para pemimpin ini berkumpul, saling membantu, dan berbagi strategi dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan.

Lebih jauh Jenny menyampaikan, ITC terus memberikan kesempatan untuk organisasi terus bertumbuh dengan learning organization.

"Tim ITC tidak hanya memberi teori, namun juga menjadi praktisi untuk berbagi pengetahuan," ujarnya.

Jenny menyampaikan kemajuan teknologi membantu dan menantang kita menjadi lebih baik dalam mengembangkan berbagai skill agar lebih mampu bersaing global selain faktor resiliensi turut menjadi unsur penting.

Memasuki tahun ke-13, Jenny menyampaikan ajang ITC Leadership Conclave menekankan unsur leadership dengan harapan dengan kepemimpinan yang kuat, maka organisasi dapat memiliki daya tahan, daya pikat, dan daya saing yang lebih kuat.

Jenny Lee mengatakan ITC sebagai lembaga yang fokus pada peningkatan kemampuan dan kepercayaan diri tenaga kerja Indonesia berkomitmen menyediakan solusi yang relevan dan berkelanjutan bagi para pemimpin di berbagai sektor.

Melalui produk dan layanan seperti TOEIC, TOEFL, literasi digital, serta program Knowledge Transfer, ITC mendukung pengembangan kompetensi kepemimpinan yang adaptif.

?Meskipun beberapa pekerjaan mungkin berkurang karena otomasi dan kecerdasan buatan, tetapi akan ada banyak peluang di sektor-sektor baru yang tumbuh. Tantangan utama kita adalah mempersiapkan tenaga kerja yang tangguh dan kompeten untuk bersaing di era digital,? kata Jenny Lee.

Dalam kesempatan sama, Prof. Hammam Riza, Presiden Collaborative Research and Industrial Innovation in Artificial Intelligence (KORIKA) berbagi pandangan mengenai pentingnya kepemimpinan tangguh dan inovatif di tengah perkembangan teknologi yang pesat dan perubahan global yang kompleks.

?Saat ini kita menyadari bahwa kita memasuki era digital sehingga membutuhkan tenaga kerja yang digital savy. Masih ada kesenjangan karena tenaga kerja (digital) yang dihasilkan masih sangat sedikit," ungkap Prof. Hammam.

"Untuk itu, semua kembali kepada leader. Leader-lah yang harus memberikan kesempatan kepada para pekerja yang ada sekarang untuk di-up sklling, sembari dia juga menciptakan posisi-posisi baru bagi yang mengerjakan perkerjaan digital," jelasnya.

Prof. Ammam menegaskan, seorang pemimpin harus memiliki mindset perubahan. "Dia harus membangun SDM melalui pelatihan, resklling dan upskilling," ujarnya.

Prof. Ammam mengingatkan perkembangan teknologi yang cepat, termasuk AI, perlu diimbangi dengan memegang teguh etika. "Etika menjadi bagian dari governance (tata kelola) yang berlaku di seluruh dunia. Aspek-aspek etika dari aplikasi AI perlu dipastikan tidak bias, diskriminasi, bersifat inklusi, dan dapat dipercaya,"ucapnya.

Prof. Amman optimis bahwa meminimalkan kesenjangan talenta digital dapat dilakukan dengan cepat melihat Gen Z saat ini sudah merupakan digital native, yang sudah terpapar dan memiliki kemampuan digital sejak awal.

Selain pembicara kunci, "ITC Leadership Conclave 2024" juga menghadirkan dua sesi diskusi panel membahas tantangan dan solusi kepemimpinan dari berbagai perspektif. Panel diskusi pertama mengangkat tajuk "Embracing Change: Crafting New Narratives of Generational Differences Affecting Recruitment, Retention, and Marketing".

Sesi membahas perbedaan antar-generasi mempengaruhi strategi perekrutan, retensi, dan pemasaran, serta bagaimana para pemimpin dapat menciptakan narasi baru yang lebih inklusif.

Sedangkan panel diskusi kedua menangkat tema "Leading through Uncertainty: Strategies for Adaptable Leadership". Sesi membahas bagaimana pemimpin dapat mengembangkan strategi kepemimpinan adaptif dalam menghadapi ketidakpastian global, perubahan regulasi, dan tantangan bisnis lain.

JAKARTA - BRICS akan mengadakan konferensi tingkat tinggi (KTT) yang akan berlangsung pada 22 hingga 24 Oktober di Kazan, Rusia. Negara-negara anggota mereka diperkirakan akan melanjutkan diskusi mereka tentang penciptaan mata uang yang berpotensi didukung emas sebagai alternatif dolar AS.

Jika memang wacana itu berhasil direalisasikan, tentu ini menjadi pukulan berat bagi AS dan The Fed atau Federal Reserve System yang adalah bank sentral Amerika Serikat. Meski begitu, masih banyak ahli yang berspekulasi jika kondisi AS saat ini masih terlalu kuat.

Bahkan hingga saat ini AS tidak melakukan tindakan apapun terkait wacana yang akan dilakukan BRICS. Namun, jika Donald Trump terpilih pada pemilu kali ini, kemungkinan AS akan menindak tegas negara-negara yang akan melakukan dedolarisasi.

Dilansir dari Nasdaq, Sistem saat ini didominasi oleh dolar AS, yang mencakup sekitar 90 persen dari semua perdagangan mata uang. Inti dari situasi yang sedang berlangsung ini adalah perang dagang AS dengan China, serta sanksi AS terhadap China dan Rusia.

Masih terlalu dini untuk memprediksi kapan mata uang BRICS akan dirilis, tetapi ini saat yang tepat untuk melihat potensi mata uang BRICS dan kemungkinan implikasi-nya.

3 Efek BRICS yang Akan Dirasakan Amerika dan The Fed

1. Penurunan Nilai Dolar AS
Selama beberapa dekade, dolar AS telah menikmati dominasi yang tak tertandingi sebagai mata uang cadangan terkemuka di dunia. Menurut Federal Reserve AS, antara tahun 1999 dan 2019, dolar digunakan dalam 96 persen penagihan perdagangan internasional di Amerika, 74 persen di kawasan Asia-Pasifik, dan 79 persen di seluruh dunia.

Dampak potensial mata uang BRICS baru terhadap dolar AS masih belum pasti, dengan para ahli memperdebatkan potensinya untuk menentang dominasi dolar.

Namun, jika mata uang BRICS baru tersebut stabil terhadap dolar, hal itu dapat melemahkan kekuatan sanksi AS, yang menyebabkan penurunan lebih lanjut dalam nilai dolar.

2. Krisis Ekonomi bagi AS

Penurunan nilai mata uang dolar AS ini kemungkinan besar akan dapat menyebabkan krisis ekonomi yang memengaruhi rumah tangga Amerika. Selain itu, mata uang baru BRICS ini dapat mempercepat tren menuju dedolarisasi.

Meskipun tidak jelas apakah mata uang BRICS yang baru akan menginspirasi terciptanya alternatif dolar AS lainnya, kemungkinan untuk menentang dominasi dolar sebagai mata uang cadangan tetap ada.

Karena negara-negara terus mendiversifikasi kepemilikan cadangan mereka, dolar AS dapat menghadapi persaingan yang semakin ketat dari mata uang negara berkembang, yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di pasar global.

3. Persaingan Ekonomi Semakin Ketat

Meskipun belum dapat dipastikan apakah pembentukan mata uang cadangan BRICS akan terwujud, kemunculannya akan menimbulkan implikasi signifikan bagi ekonomi global dan berpotensi menentang dominasi dolar AS sebagai mata uang cadangan utama.

Perkembangan ini akan menghadirkan peluang investasi yang unik, sekaligus menimbulkan risiko bagi investasi yang ada karena perubahan lanskap yang mengubah kebijakan moneter dan memperburuk ketegangan geopolitik.

Karena alasan tersebut, investor harus memantau dengan saksama perkembangan mata uang BRICS yang mungkin terbentuk. Dan, jika blok tersebut akhirnya menciptakannya, penting untuk memperhatikan dampak mata uang tersebut terhadap ekonomi anggota BRICS dan pasar global yang lebih luas.

Namun, sebuah studi terkini oleh Pusat GeoEkonomi Atlantic Council yang dirilis pada Juni 2024 menunjukkan bahwa dolar AS masih jauh dari tergeser sebagai mata uang cadangan utama dunia.

"Dollar Dominance Monitor milik kelompok tersebut mengatakan bahwa dolar terus mendominasi kepemilikan cadangan mata uang asing, penagihan perdagangan, dan transaksi mata uang secara global dan perannya sebagai mata uang cadangan global utama aman dalam jangka pendek dan menengah," lapor Reuters.

Pada akhirnya, dampak mata uang BRICS baru terhadap dolar AS akan bergantung pada pengadopsiannya, persepsi stabilitas-nya, dan sejauh mana mata uang tersebut dapat menawarkan alternatif yang layak terhadap hegemoni dolar yang sudah berlangsung lama.

BANTEN - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan gas yang kian meningkat bagi seluruh pelanggan khususnya pada sektor industri. Hal ini dilakukan demi mengutamakan keberlanjutan industri tersebut dengan tetap mendukung pada kebijakan pemerintah yang ada.

?Beberapa tahun ke depan, gas akan memiliki peranan yang penting sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan strategi menuju NZE. Kita tahu di negara berkembang seperti Indonesia ini akan terus bertumbuh dari segala aspek seperti industri dan semacamnya, sehingga diperlukan adanya ketersediaan energi. Saat ini Indonesia menjalin komitmen dengan komunitas di dunia yang ingin merealisasikan terciptanya energi bersih, salah satunya dengan gas bumi,? tutur Wiko Migantoro, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Persero pada Rabu, 16/10/2024 dalam acara Customer Business Forum 2024 (CBF 2024).

Melalui forum CBF 2024, PGN menunjukkan keyakinan dan optimisme dalam memaksimalkan serapan gas yang ada di Indonesia serta membuktikan komitmennya dalam mengutamakan pelanggan demi kemajuan industri.


"Melalui forum ini PGN berharap dapat memberikan manfaat untuk pelanggan secara keseluruhan, karena dari sisi pelanggan pun pasti berharap PGN akan menjamin ketersediaan gas demi keberlanjutan industri. Maka dari itu, ke depan PGN akan merambah ke Indonesia Timur dengan melakukan investasi masif demi penyediaan LNG bersih dari hulu ke hilir Indonesia sebagai upaya meyakinkan pelanggan bahwa gas selalu tersedia," kata Direktur Utama PGN, Arief S. Handoko.

Dalam memenuhi kebutuhan gas bumi pelanggan dan beradaptasi terhadap dinamika lingkungan bisnis yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, PGN telah melakukan berbagai upaya yakni memaksimalkan serapan gas seperti serapan LNG di Jawa Barat yang sudah mencapai 60 BBTUD dimana saat ini layanan gas bumi nasional telah mengalami pergeseran portfolio pasokan yang awalnya didominasi oleh gas pipa, sekarang 60 persen dilayani gas pipa dan 40 % dilayani melalui LNG.

Tentunya PGN akan terus mengupayakan ketersediaan gas melalui komunikasi aktif dengan regulator, stakeholder termasuk menggiatkan pembangunan infrastruktur untuk menjangkau pasar-pasar baru.

?Saat ini demand gas bumi terus meningkat sehingga PGN akan terus berusaha menyediakan gas pipa dengan komunikasi intensif degan pemerintah untuk mengalokasikan gas pipa pada pelanggan industri. Sedangkan sisanya akan diisi oleh supply LNG yang dipasok dari infrastruktur FSRU Lampung, Nusantara Regas, dan Aceh? kata Ratih Esti Prihatini selaku Direktur Komersial PT PGN Tbk.

Pembangunan infrastruktur juga sedang digiatkan PGN dengan tujuan gas bumi yang bersumber dari Sumatera dapat didistribusikan hingga Jawa Barat melalui pipa Dumai ? Sei Mangke, SSWJ, dan pipa Cisem 2.

?PGN secara agresif mengharapkan penyerapan gas secara maksimal oleh industri untuk menjaga keberlanjutan industri salah satunya dengan LNG. Karena LNG menjadi energi pilihan dan signifikan untuk mendukung pasokan energi pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan proyeksi ketersediaan pasokan di beberapa wilayah pengembangan baru yang didominasi di offshore,? ucap Ratih.

Dalam forum tersebut juga merupakan ajang diskusi dan komunikasi kedua belah pihak terkait rencana harga gas tahun 2025. Dijelaskan bahwa mekanisme yang digunakan akan tetap sama dengan tahun 2024 yang terdiri dari harga gas pipa dan harga gas regasifikasi. Tentunya harga gas regasifikasi akan bersifat dinamis, menyesuaikan dinamika harga LNG sesuai dengan formula yang ditetapkan oleh regulator dan kondisi ICP.

Diharapkan dengan pemberlakuan harga gas regasifikasi yang dinamis berdasarkan formula ICP, memungkinkan pelanggan memperoleh price signal yang tepat dan harga gas yang tetap kompetitif jika dibandingkan dengan BBM.

?Harga LNG mengacu pada Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan oleh Menteri ESDM setiap bulan. Apabila kita lihat pada realisasinya, harga gas cenderung fluktuatif yang dipengaruhi oleh supply maupun faktor eksternal, sehingga harga gas dapat rendah maupun tinggi namun tetap mengacu pada ICP. Ini menjadi strategi yang kita terapkan untuk tahun 2025 hingga ke depan mengingat ketersediaan LNG yang lebih dominan dibandingkan gas pipa. Kami sangat mengharapkan sektor industri dapat terus tumbuh dan berkelanjutan,? kata Ratih.

Terakhir, beberapa hal yang menjadi komitmen PGN bagi pelanggan khususnya sektor industri yakni PGN senantiasa berupaya mendukung pemenuhan gas bumi domestik khususnya pada sektor industri sejumlah sekitar 2500 pelanggan per 2024 dan diperkirakan akan meningkat mencapai 2700-2750 pelanggan industri pada beberapa tahun ke depan. Mengingat peningkatan kebutuhan masyarakat akan gas, maka LNG akan menjadi penopang ketersediaan dan keandalan dalam distribusi gas bumi PGN.

JAKARTA - Peran BRICS secara global kian meningkat, terlebih dengan semakin banyaknya negara-negara dari seluruh belahan dunia yang ingin bergabung di dalamnya. Penguasaan negara-negara BRICS atas berbagai sumber daya, termasuk cadangan minyak dan mineral penting juga mendominasi secara global.

"Peran BRICS sedang meningkat, dengan kekuatan ekonominya yang tumbuh pesat. Banyak negara di belahan bumi selatan ingin bergabung dengan BRICS," ungkap Kepala Eksekutif Dana Investasi Langsung Rusia (RDIF) Kirill Dmitriev seperti dilansir agensi berita TASS, Jumat (18/10/2024).

Dmitriev mengatakan, populasi negara-negara BRICS saat ini melebihi 3 miliar orang, atau setara dengan 40% dari populasi global. Negara-negara BRICS juga menguasai 44% dari seluruh cadangan minyak global yang terbukti, 80% dari masing-masing logam tanah jarang dan aluminium, 72% titanium, 50% gandum, dan 55% produksi padi. "Hal ini berarti BRICS memainkan peran penting di pasar pangan dan keamanan sumber daya dunia," tegasnya.

Dia menambahkan,dari sudut pandang produk domestik bruto (PDB) dalam hal paritas daya beli, negara-negara BRICS sudah menyumbang 36% dari PDB global. Dmitriev menambahkan, pangsa negara-negara BRICS diperkirakan bakal melebihi 50% dari PDB global dalam hal paritas daya beli (PPP) di masa mendatang.

"Dalam sepuluh tahun terakhir (2014-2023) pertumbuhan PDB riil negara-negara BRICS hampir 2,5 kali lebih tinggi daripada di UE dan G7, dan sekitar 1,5 kali lebih tinggi daripada rata-rata (pertumbuhan) global. Kami percaya bahwa PDB negara-negara BRICS dapat melampaui 50% dari PDB global (dalam hal paritas daya beli) di masa mendatang," katanya.

Perdagangan antara negara-negara anggota BRICS pun meningkat dengan pesat, mencapai hampir USD700 miliar atau sekitar Rp10.850 triliun (kurs Rp15.500 per USD) pada tahun 2024. Sementara pertumbuhan tahunan perdagangan global mencapai 3% selama dekade terakhir, perdagangan antara anggota BRICS tercatat tumbuh sebesar 10,7% per tahun.

Kepala Kamar Dagang dan Industri Rusia (CCI) Sergey Katyrin menambahkan, semua mitra dalam BRICS terus berupaya untuk bekerja sama membangun dan memperdalam kontak bisnis dan mencari pendorong pertumbuhan ekonomi baru. "Secara umum, berdasarkan pengalaman kegiatan Dewan Bisnis, kami melihat keinginan semua mitra kami untuk bekerja sama membangun dan memperdalam kontak bisnis dalam kerangka BRICS dan mencari pendorong pertumbuhan ekonomi baru," kata Katyrin di Forum Bisnis BRICS.

Menurut dia, dialog yang produktif terus berlanjut sepanjang tahun di semua bidang kegiatan Dewan Bisnis. "Portofolio kami saat ini terdiri dari sekitar 40 rekomendasi untuk semua bidang utama kegiatan Dewan Bisnis. Tampaknya ini merupakan respons yang baik terhadap tren ketegangan geopolitik dan turbulensi di pasar global yang kami buktikan saat ini," tambahnya.

JAKARTA - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat membeberkan, setidaknya ada 6 alasan kenapa memberikan jaminan kesehatan bagi mantan menteri dan keluarganya, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) harus dibatalkan.

Menurutnya, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024, tidak adil dan harus dibatalkan. Kebijakan ini terang Achamd, mencerminkan ketidakadilan dalam alokasi anggaran, menambah beban pada APBN, melanggar prinsip keadilan sosial, serta berisiko terhadap transparansi dan akuntabilitas.

"Di saat masyarakat luas menghadapi berbagai kesulitan, pemerintah seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat, bukan elit politik. Kebijakan ini sebaiknya ditinjau ulang atau bahkan dibatalkan untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara lebih adil dan efisien," paparnya di Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Berikut 6 alasan kenapa memberikan jaminan kesehatan bagi mantan menteri harus dibatalkan:

1. Ketidakadilan dalam Alokasi Anggaran

Salah satu argumen utama melawan kebijakan ini adalah ketidakadilan dalam alokasi anggaran. Para menteri adalah bagian dari kelompok elit yang selama masa jabatannya telah menerima berbagai tunjangan dan fasilitas negara, termasuk asuransi kesehatan yang baik.

Sementara itu, mayoritas masyarakat Indonesia, terutama golongan menengah ke bawah, seringkali kesulitan mengakses layanan kesehatan yang layak.

"Menetapkan kebijakan yang mengalokasikan sumber daya negara untuk mantan pejabat yang sudah berada dalam posisi ekonomi yang kuat, ketika banyak rakyat yang membutuhkan perhatian kesehatan dasar, adalah kebijakan yang tidak seimbang," paparnya.

Menurutnya, Pemerintah harus mengutamakan alokasi anggaran untuk kebutuhan mendesak masyarakat yang lebih luas, seperti meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil, memperluas cakupan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), atau mengurangi angka kematian ibu dan anak.

Mengalihkan sumber daya publik yang terbatas untuk mantan pejabat menciptakan jurang ketimpangan antara masyarakat dan elit yang justru seharusnya bertanggung jawab atas pelayanan publik yang lebih adil.

2. Beban Berlebihan pada APBN

Ia juga menyoroti, saat kondisi ekonomi yang rentan, di mana anggaran negara sudah terbebani oleh berbagai program sosial dan infrastruktur, menambahkan beban baru seperti jaminan kesehatan bagi mantan menteri sangat tidak bijaksana.

"APBN sudah menghadapi tantangan besar dalam mendanai berbagai program publik, termasuk subsidi energi, bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan untuk masyarakat luas," ungkapnua.

Meningkatkan belanja negara melalui program-program seperti ini hanya akan memperburuk defisit anggaran dan memperbesar beban utang publik. Dalam jangka panjang, pembengkakan utang yang berkelanjutan akibat pengeluaran yang tidak esensial ini dapat menempatkan ekonomi Indonesia dalam risiko lebih besar, dengan implikasi bahwa generasi mendatang yang akan menanggung beban utang tersebut.

3. Pengabaian Prinsip Keadilan Sosial

Dalam konteks kebijakan publik, keadilan sosial adalah prinsip fundamental yang seharusnya dijunjung tinggi. Kebijakan yang memberikan jaminan kesehatan gratis kepada mantan menteri dan keluarganya melanggar prinsip ini karena memberikan keuntungan yang tidak adil kepada kelompok yang sudah sangat diuntungkan selama masa jabatan mereka. Mantan menteri, dengan penghasilan dan tunjangan tinggi selama mereka bertugas, sangat mungkin memiliki kemampuan finansial untuk membiayai sendiri kebutuhan kesehatan mereka tanpa harus bergantung pada APBN.

Sebaliknya, jutaan masyarakat miskin di Indonesia harus berjuang mengakses layanan kesehatan yang memadai. Ketimpangan ini semakin nyata jika kita melihat bahwa banyak warga Indonesia yang belum tercover oleh BPJS atau layanan kesehatan serupa.

"Ketika masyarakat umum harus membayar biaya perawatan atau bahkan menunggak pembayaran BPJS, para mantan pejabat menerima layanan kesehatan gratis yang dibiayai oleh negara. Ini menciptakan kesan bahwa kebijakan tersebut hanya menguntungkan segelintir elit, sementara mayoritas warga masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar," jelasnya.

4. Potensi Penyalahgunaan dan Transparansi

Kebijakan ini juga rawan terhadap potensi penyalahgunaan. Sistem jaminan kesehatan yang didanai oleh APBN untuk mantan menteri harus diatur dengan ketat agar tidak terjadi ekses penggunaan. Namun, berdasarkan sejarah kebijakan serupa, seringkali pengawasan atas penggunaan dana publik tidak berjalan dengan efektif.

Tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, ada risiko bahwa mantan pejabat atau keluarga mereka dapat menyalahgunakan fasilitas kesehatan ini di luar kebutuhan medis yang wajar, yang tentunya akan meningkatkan beban APBN.

Transparansi menjadi kunci dalam mengelola dana publik, namun implementasi kebijakan ini berpotensi menambah lapisan kompleksitas dalam pengawasan anggaran kesehatan. Masyarakat harus memiliki akses terhadap informasi mengenai bagaimana dana tersebut digunakan, siapa yang mendapatkan manfaatnya, dan bagaimana kebijakan ini dievaluasi secara berkala.

Tanpa transparansi dan akuntabilitas yang memadai, kebijakan ini bisa menjadi beban yang terus menggerogoti keuangan negara tanpa memberikan manfaat yang signifikan.

5. Prioritas Anggaran yang Salah

Penerapan kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki prioritas anggaran yang salah arah. Di saat banyak program publik yang lebih penting membutuhkan pendanaan, seperti perbaikan infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, pemerintah justru memilih untuk menghabiskan anggaran pada kelompok kecil elit politik. Padahal, mantan menteri yang berada pada posisi finansial yang kuat seharusnya mampu mengelola kebutuhan kesehatan mereka secara pribadi.

Kebijakan ini menunjukkan kurangnya fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara lebih luas. Pengalokasian anggaran negara harus didasarkan pada kebutuhan yang paling mendesak dan prioritas yang jelas. Dalam hal ini, jaminan kesehatan untuk mantan pejabat tinggi jelas bukanlah prioritas yang seharusnya mendapat perhatian di tengah kondisi sosial-ekonomi yang menantang.

6. Dampak Terhadap Kepercayaan Publik

Kebijakan ini juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di saat masyarakat luas dihadapkan pada tantangan ekonomi dan sulitnya mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak, melihat mantan pejabat yang mendapatkan jaminan kesehatan gratis dari negara bisa memicu ketidakpuasan dan ketidakpercayaan. Rasa ketidakadilan ini dapat memicu frustrasi publik dan memperburuk hubungan antara rakyat dan pemerintah.

Kepercayaan publik adalah elemen kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Ketika kebijakan publik mencerminkan kesenjangan yang nyata antara elit dan masyarakat umum, pemerintah berisiko kehilangan legitimasi di mata rakyatnya.

"Untuk membangun kepercayaan yang lebih baik, pemerintah harus mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya segelintir elit," tegasnya.