Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, mengingatkan adanya berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh industri sawit Indonesia baik secara nasional maupun global.

Dalam menghadapi berbagai tantangan itu, GAPKI berharap pemerintah bisa turut serta membantu mengatasinya melalui berbagai kebijakan yang mendukung industri sawit nasional. Pasalnya, sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia yang berperan strategis dalam perekonomian nasional.

“Industri sawit sekarang ini menghadapi ketidakpastian karena potensi krisis makanan dan energi, dan juga hambatan-hambatan perdagangan yang diberlakukan negara-negara importir, seperti peraturan bebas deforestasi Uni Eropa (EUDR),” kata Eddy Martono dalam acara pembukaan konferensi internasional sawit ke-20, Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Outlook (20th IPOC), bertema “Seizing Opportunities Amidst Global Uncertainty” di Nusa Dua, Bali, Kamis, (7/11/2024).

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa pihaknya siap mendukung pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil langkah strategis yang bijaksana untuk memelihara daya saing global industri sawit sebagai sumber makanan maupun energi yang terbarukan. Hal tersebut juga selaras dengan Asta Cita yang digaungkan oleh Prabowo Subianto.

Sementara itu, tantangan dalam negeri yang harus dihadapi oleh industri sawit di antaranya adalah produksi sawit yang stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Menurunnya produktivitas tersebut diakibatkan oleh lambannya pelaksanaan penanaman kembali di lahan-lahan kebun para petani sawit.

Adapun tindakan yang perlu dilakukan yakni penguatan praktek produksi yang berlanjutan, sinergi antara pemangku kepentingan industri kelapa sawit, serta memacu pelaksanaan program penanaman kembali lahan sawit petani atau replanting.

“Ini terutama perlu untuk mendukung program biodiesel pemerintah karena akan ditingkatkan ke B50 di tahun 2026, tanpa mengganggu kebutuhan makanan dan ekspor,” ungkap Eddy.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, dalam sambutannya di acara Indonesian Palm Oil Conference 2024 And 2025 Price Outlook menjelaskan bahwa Indonesia memiliki peran besar dalam produksi biofuel, pangan dan industri oleokimia, serta produksi minyak sayur dunia. Sawit sendiri juga berkontribusi sekitar 23% produksi minyak nabati dunia dan 58% minyak sawit dunia.

“Jutaan orang bergantung pada industri kelapa sawit, oleh karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk memastikan industri ini beroperasi secara berkelanjutan, efisien dan kompetitif,” kata Airlangga, Kamis (7/11/2024).

Adapun menurut Airlangga, kebijakan Indonesia pada bidang pangan dan energi saat ini berfokus pada kemandirian, mengurangi ketergantungan impor, serta memastikan keberlanjutan untuk mendukung resiliensi ekonomi dan tujuan lingkungan.

Sementara itu, untuk kebijakan pangan berfokus pada bahan pokok seperti padi, kedelai, dan juga kelapa sawit. Sedangkan fokus untuk kebijakan biodiesel yakni mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil serta mendukung keberlanjutan sembari menyokong industri kelapa sawit itu sendiri.

Lebih lanjut, pada sektor biodiesel, pada tahun 2025 pemerintah berencana meningkatkan menjadi B40 untuk pemanfaatan kendaraan serta industri. Sehingga, diperlukan beberapa strategi manajemen produksi kelapa sawit.

Pertama, yakni menggencarkan program penanaman kembali atau replanting (PSR) untuk petani kecil.

“Lebih dari 360 ribu ha lahan petani kecil telah menikmati dana ini sejak 2017 dengan 158 ribu petani sebagai penerima manfaat,” ungkap Airlangga.

Sementara itu, strategi kedua adalah dengan menerapkan praktik agrikultur yang lebih baik. Caranya yakni meningkatkan produk unggul serta sertifikasi berkelanjutan. Di sisi lain, Indonesia juga harus menghadapi berbagai tantangan eksternal misalnya isu lingkungan yang lekat dengan ketidakseimbangan data.

Airlangga berharap jika gelaran konferensi tersebut bisa menegaskan komitmen Indonesia dalam isu sawit berkelanjutan.

“Serta memberikan saran untuk mengundur implementasi kebijakan EUDR oleh European Parlementerary hingga 2026. Bersama, juga masih mengharapkan kebijakan ini untuk dapat ditinjau kembali,” tuturnya.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Mendag RI), Budi Santoso, mengapresiasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) atas terselenggaranya Indonesian Palm Oil Conference 2024 And 2025 Price Outlook.

Budi berharap, melalui tema yang diangkat yakni “Seizing Opportunities Amidst Global Uncertainty”, gelaran acara tersebut bisa memperkuat daya saing sawit Indonesia serta produk turunanya di pasar global.

“Saya dan jajaran Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk mendukung dan terus bersinergi dengan pemangku kepentingan di industri kelapa sawit, baik melalui kebijakan yang akan diterbitkan maupun melalui kemudahan akses pasar dalam perjanjian perdagangan yang telah diselesaikan,” kata Budi dalam sambutannya, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, pihaknya mengaku berkomitmen untuk mendukung serta mendorong sinergitas antar pemangku kepentingan di industri sawit. Adapun komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan serta fasilitasi akses pasar melalui perjanjian perdagangan internasional.

Di sisi lain, Budi juga berharap jika konferensi yang dihelat selama 2 hari di Bali tersebut mampu memberi masukan positif serta konstruktif untuk mendukung tiga fokus utama kementerian. Yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman, berharap penerbitan POJK ini menjadi salah satu upaya OJK dalam memperkuat pengawasan PT SMI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) sekaligus fiscal tools Pemerintah, untuk menyediakan pembiayaan infrastruktur dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“POJK ini memperkuat penerapan tata kelola dan pengawasan dengan melakukan koordinasi bersama Pemerintah terkait penilaian kemampuan dan kepatutan serta penilaian kembali terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah serta penyampaian informasi mengenai penetapan status pengawasan PT SMI kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku pemegang saham,” kata Agusman dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Selain itu, Agusman mengungkapkan, penerbitan POJK ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan OJK secara menyeluruh, pasca-diberlakukannya UU P2SK.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) [PT SMI] telah diawasi sebagai salah satu pelaku industri perusahaan pembiayaan infrastruktur oleh OJK berdasarkan POJK Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Namun kemudian, Pasal 106 ayat (5) huruf c UU P2SK mengatur bahwa perusahaan pembiayaan infrastruktur dan/atau kegiatan pembangunan yang dibentuk karena penugasan khusus dari pemerintah (yaitu PT SMI) “tidak termasuk dalam ruang lingkup Usaha Jasa Pembiayaan berdasarkan Undang-Undang ini”, sehingga POJK Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tidak berlaku lagi bagi PT SMI.

Di sisi lain, dalam Pasal 2E Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur, diatur bahwa PT SMI berada dalam pengaturan dan pengawasan otoritas yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka walaupun PT SMI sudah di luar ruang lingkup Usaha Jasa Pembiayaan, tetapi PT SMI tetap berada dalam pengawasan OJK, sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur yang dibentuk karena penugasan khusus dari pemerintah (lembaga sui generis). Dengan terbitnya POJK Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT SMI, maka POJK ini menjadi landasan hukum bagi OJK dalam melaksanakan pengawasan terhadap PT SMI yang dibentuk karena penugasan khusus dari pemerintah (lembaga sui generis). POJK Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT SMI mengatur mengenai:

• Kelembagaan dan kepengurusan;
• Penyelenggaraan usaha;
• Sumber pendanaan, penyertaan, dan penempatan dana;
• Penilaian Tingkat Kesehatan;
• Penetapan status pengawasan;
• Penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, penerapan strategi antifraud, dan pelindungan konsumen;
• Pelaporan;
• Aspek kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• Aspek lain yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

POJK Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT SMI mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) buka suara setelah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang memfasilitasi penghapusan piutang macet bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di beberapa sektor vital ekonomi.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap dapat memberikan angin segar bagi UMKM di seluruh Indonesia, mendorong kemandirian ekonomi yang lebih kuat dan membuka peluang bagi pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Bank Mandiri, sebagai salah satu Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah ini.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman, mengungkapkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk turut memperkuat perekonomian kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

“Kebijakan penghapusan piutang macet ini adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan kapasitas UMKM di Indonesia secara jangka panjang dan mendorong ekonomi kerakyatan secara luas,” ujar Ali dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Ali juga menilai, kebijakan tersebut tidak memiliki dampak finansial terhadap neraca dan rugi laba Bank Mandiri karena kredit tersebut telah dihapus buku (write off).

“Berdasarkan analisa historis, rasio pengembalian (recovery rate) debitur hapus buku KUR/KUM khususnya petani dan nelayan nilainya tidak signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Mandiri,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ali mengatakan kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pada pelaku UMKM untuk kembali produktif dan memperkuat daya saing mereka di pasar.

“Sebagai perusahaan BUMN, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memperkuat perekonomian nasional melalui berbagai program yang inovatif,” pungkas Ali.

Dengan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, Bank Mandiri siap untuk memperkuat akses perbankan bagi petani dan nelayan dalam mendukung program swasembada pangan serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis. Hal ini juga dapat mendukung keberlanjutan UMKM di Indonesia dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan untuk semakin melindungi kepentingan masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, bahwa POJK Nomor 14 Tahun 2024 diterbitkan sebagai tindak lanjut dari amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan diharapkan dapat memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat.

“Sehingga ekosistem keuangan semakin aman dan terpercaya, termasuk melindungi segenap pelaku usaha sektor keuangan yang legal atau berizin untuk bertumbuh, berdaya, dan berkembang demi kemajuan Indonesia,” kata Friderica dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Friderica mengatakan, POJK pembentukan satuan tugas penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan ini juga ditujukan untuk meningkatkan koordinasi antara otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

“Kami mengapresiasi berbagai masukan dalam penyusunan POJK ini, khususnya dari otoritas, kementerian, dan lembaga yang menjadi anggota Satgas PASTI. Sinergi dan kolaborasi yang apik dan berkesinambungan inilah yang memungkinkan POJK ini diundangkan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan dalam UU P2SK,” imbuhnya.

Friderica meyakini, dengan kehadiran POJK Nomor 14 Tahun 2024, peran Satgas PASTI akan semakin optimal untuk memberantas aktivitas keuangan ilegal. Sinergi dan kolaborasi antaranggota Satuan Tugas adalah kunci. Substansi pengaturan dalam POJK Nomor 14 Tahun 2024, antara lain mencakup:

• Ketentuan umum yang memuat definisi atas Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan, Entitas, Entitas Ilegal, dan Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
• Fungsi, Tugas, dan Wewenang yang mengatur mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Satuan Tugas untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
• Kelembagaan Satuan Tugas yang mengatur mengenai pembentukan, anggota Satuan Tugas, struktur organisasi termasuk satuan tugas yang berkedudukan di daerah, dan pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan dilaksanakan anggota Satuan Tugas sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
• Hubungan kelembagaan yang mencakup pengaturan mengenai rapat Satuan Tugas, pertukaran data dan/atau informasi antaranggota Satuan Tugas, dan kerja sama Satuan Tugas dengan pihak lain;
• Pelaksanaan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan; dan
• Pelaporan, pemantauan, dan pendanaan. Pengaturan dalam POJK Nomor 14 Tahun 2024 menitikberatkan pada landasan hukum untuk penguatan koordinasi dan kolaborasi antaranggota Satuan Tugas dalam melakukan pencegahan dan penanganan atas kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan yang pelaksanaannya memperhatikan kewenangan masing-masing anggota Satuan Tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sampai dengan POJK ini diundangkan, jumlah anggota Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin berjumlah 16 anggota yang terdiri dari dua otoritas, 10 kementerian, dan empat lembaga.

Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia secara signifikan berkontribusi terhadap energi terbarukan, produk makanan dan industri oleokimia. Kelapa sawit Indonesia sendiri berkontribusi sebesar 25% terhadap produksi minyak nabati dunia dan 59% dari produksi kelapa sawit dunia.

Melihat berbagai peluang dan potensi tersebut, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, dalam acara 20th Indonesian Palm Oil Conference 2024 and 2025 Price Outlook (IPOC) 2024 mengatakan bahwa untuk Indonesia memiliki kebijakan sendiri untuk pangan dan energi yang berfokus pada kemandirian, mengurangi ketergantungan impor, serta menuju keberlanjutan untuk mendukung resiliensi ekonomi dan berbagai tujuan lingkungan.

“Indonesia telah menerapkan mandat 35% biodiesel berbasis sawit untuk kendaraan dan industri, yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan kelapa sawit domestik, mengurangi impor bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK),” kata Sudaryono dalam sambutannya, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, pada tahun 2023, adaptasi biodiesel 35% (B35) menghasilkan ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil serta mampu menghemat biaya lebih dari USD7,9 miliar untuk impor bahan bakar fosil. Bahkan, ke depannya Indonesia menargetkan bisa sampai B50, hingga B100.

B50 sendiri menurut Sudaryono menggambarkan kebijakan energi dan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan energi fosil, menurunkan emisi GRK, serta mendukung agrikultur lokal. Untuk meningkatkan produksi kelapa sawit, ada beberapa strategi yang diimplementasikan.

Strategi pertama menurut Sudaryono adalah program penanaman kembali untuk petani kecil yang harus diimplementasikan melalui berbagai varietas unggul. Dia menjelaskan bahwa program tersebut menargetkan 120 ribu hektare per tahunnya dengan dana hibah dari pemeirntah Indonesia yang telah dimulai sejak tahun 2017 dan dinikmati oleh 365 ribu hektare lahan petani kecil.

Adapun strategi kedua yakni mendukung perusahaan perkebunan untuk meningkatkan hasil dengan cara mengimplementasikan praktik pertanian yang lebih baik dengan varietas unggul.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau masih mencetak rapor merah pada jeda siang perdagangan Kamis, 7 November 2024. Berdasarkan data RTI Business, indeks Indonesia itu merosot 92,87 poin atau -1,26% sehingga posisinya makin rontok ke level 7.290,99.

Pergerakan saham pada jeda sesi pertama ini juga terus didominasi oleh tren negatif. Merujuk dari sumber yang sama, terdapat 353 saham melemah, 212 saham menguat, dan 203 saham mendatar.

Perlu diketahui bahwa pada perdagangan pagi tadi IHSG sempat berada di titik yang lebih rendah, yakni pada level 7.283,03. Sementara titik tertingginya berada di level 7.386,38.

Sampai pertengahan hari ini, IHSG tercatat telah membukukan nilai transaksi mencapai Rp6,35 triliun. Hal itu berkat adanya perdagangan 13,02 miliar lembar saham dengan frekuensi sebanyak 787.146 kali.

Sebagai informasi tambahan, jika ditinjau dari segi losers, saham PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (BSML) berada di posisi teratas dengan koreksi -9,65%. Diikuti oleh PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR) yang merosot -9,09% dan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) yang menyusut -7,73%.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali bersinergi menyelenggarakan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like-It!) pada 6 November 2024, di Jakarta. Keempat lembaga ini tergabung dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK).

Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, dalam sambutannya memotivasi generasi muda agar memiliki perencanaan keuangan jangka panjang guna mewujudkan masa depan yang berkualitas. Generasi muda dapat mengadopsi strategi 3C (Cerdas, Cermat, Cuan) agar sukses dalam berinvestasi.

"Cerdas berarti memiliki pengetahuan yang baik sebelum memulai investasi, cermat artinya tidak membuat keputusan secara impulsif, melainkan pengambilan keputusan didasarkan pada hasil riset dan analisis, dan terakhir dengan sikap cerdas dan cermat tersebut diharapkan untuk meraih "cuan" atau keuntungan yang optimal," kata Deputi Senior Destry Damayanti, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Destry menegaskan peranan para investor muda sangatlah penting, apalagi saat ini kondisi perekonomian global dan domestik masih diselimuti ketidakpastian.

"Kita yakin dan optimis, dengan semakin besarnya basis investor dalam negeri, terutama generasi muda, maka sektor keuangan kita akan lebih stabil dan sehat," imbuhnya.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa investasi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ada tiga alasan penting mengapa masyarakat, khususnya generasi muda, perlu terus belajar dan meningkatkan literasi keuangan, termasuk mengenai investasi.

"Pertama, meningkatnya literasi keuangan akan makin memperkuat kemandirian finansial. Kedua, literasi keuangan yang baik akan memungkinkan pengambilan keputusan investasi yang lebih bijak. Ketiga, kita akan bisa mengelola finansial pribadi dengan lebih baik bila memiliki literasi keuangan yang cukup," ujar Suahasil.

Dalam sambutannya, Suahasil juga menjelaskan mengenai Surat Berharga Negara (SBN) Ritel yang dikembangkan oleh Pemerintah sebagai salah satu alternatif instrumen investasi dan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan. Saat ini, SBN Ritel telah menjangkau 875 ribu investor, termasuk para generasi muda. Ke depannya, Pemerintah akan terus berupaya agar SBN Ritel lebih mudah diakses, khususnya oleh generasi muda.

"Jangan takut untuk memulai berinvestasi, tetapi tetap sesuai kebutuhan dan kemampuan," tuturnya.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, dalam sambutannya menyebut bahwa 20th Indonesian Palm Oil Conference 2024 and 2025 Price Outlook (IPOC) 2024 telah menjadi platform yang kuat, berkualitas, serta signifikan bagi para pemangku kepentingan untuk bertemu dan berdialog membahas berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh industri kelapa sawit.

Hal tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah peserta serta jumlah dukungan yang telah menjadi penanda signifkan. Oleh sebab itu, dirinya mengaku bahagia melihat antusiasme terhadap konferensi IPOC kali ini.

Dirinya pun merinci isu khusus yang harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan maupun pengambil kebijakan di industri kelapa sawit terkait. Antara lain terjadinya ketidakpastian ekonomi global buntut dari konfrontasi US – Tiongkok, perang Rusia – Ukraina, implementasi dari European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang telah menyebabkan fluktuasi harga komoditas, keamanan distribusi komoditas, hingga instabilitas tingkat inflasi serta keterbatasan pasar. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pengambil kebijakan maupun pemangku industri kelapa sawit.

Kendati demikian, Eddy mengaku bahwa terjadi penurunan performa industri dari sisi produksi dan nilai ekspor di tahun 2024 ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, tercatat produksi kelapa sawit mencapai 34,7 juta ton. angka tersebut tercatat menurun dibandingkan tahun 2023 lalu yang mencapai 36,2 juta ton.

Sementara itu, nilai konsumsi domestik kelapa sawit Indonesia pada tahun 2024 ini menyentuh angka 15,6 juta ton. akan tetapi, Eddy mengaku optimis bahwa di tahun 2025 nanti sektor sawit akan mengalami pertumbuhan signifikan. Hal tersebut terlihat dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan konsumsi domestik melalui beberapa program mandatory biodiesel, hingga akselerasi perkebunan sawit rakyat (PSR) untuk meningkatkan produksi kelapa sawit.

“Komitmen kebijakan ini sangat penting untuk menjaga industri kelapa sawit tetap kompetitif serta menjaga asa tercapainya ASTA CITA “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Selain itu penundaan implementasi EUDR menjadi 31 Desember 2025 memberikan waktu bagi Indonesia untuk mempersiapkan perbaikan tata kelola produksi kelapa sawit yang lebih baik,” kata Eddy Martono, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, pihaknya juga aktif dalam menjaga kompetisi bisnis industri sawit dengan cara memberikan perhatian khusus kepada peran serta smallholder maupun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sawit. Pada konferensi IPOC di tahun 2024 ini, GAPKI memberikan apresiasi terhadap KUD Kongbeng Bersatu Di Kalimantan Timur yang telah berhasil mencapai produktivitas tertinggi dengan 36.84 ton/ha/tahun selama tiga tahun berturut-turut.

Sebagai informasi, konferensi ini mengusung tema “Seizing Opportunities Amidst Global Uncertainty” dan berlangsung selama 2 hari di Bali International Convention Center, Westin Resort, Nusa Dua, Bali.

Warta Ekonomi, Jakarta -Waskita Karya (Persero) Tbk berpartisipasi dalam kegiatan tahunan Konstruksi Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini, perseroan menampilkan teknologi digital construction berupa drive simulator yang memberikan pengalaman berkendara di Jalan Tol IKN Segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang.
Ada pula MetaKITA yang merupakan platform untuk melakukan aktivitas virtual dalam lingkungan Waskita Karya secara imersif. Melalui teknologi ini, pengguna dapat merasa seolah berada di lingkungan tersebut melalui perangkat VR.

Eksekutif Direktor Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengungkapkan bahwa hasil Pemilihan Presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) 2024 ini bakal menentukan kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia, khususnya untuk komoditas nikel serta produk turunan kelapa sawit.

Dirinya pun memprediksi bahwa terpilihnya Donald Trump dari Partai Republik akan membuat negara adidaya itu fokus pada kebijakan proteksionis yang dapat menghambat ekspor Indonesia itu sendiri.

Pasalnya, selama ini Trump cenderung menaikkan tarif untuk melindungi industri dalam negeri sehingga berpengaruh pada ekspor komoditas utama Indonesia seperti nikel, sawit, serta produk pertekstilan lainnya.

“Nah, itu implikasinya cukup serius ya, karena Trump sudah mendorong hilirisasi, terutama hilirisasi mineral kritis. Selanjutnya ketegangan geopolitik ya, tensinya juga akan menjadi salah satu perhatian, hubungan Amerika dengan Timur Tengah, misalnya Amerika dengan Korea Utara, Amerika dengan China juga, itu punya pengaruh terhadap investasi,” jelas Bhima, Kamis (7/11/2024).

Trump, sebut Bhima, mempengaruhi banyak hal. Misalnya, ketika perang dagang meningkat di era Trump, maka eskalasi geopolitiknya juga meningkat. Sehingga, Indonesia tidak kebagian relokasi industri. Alih-alih Indonesia, justru yang kebagian negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia.

“Jadi kalau itu berulang lagi, Donald Trump menang, khawatir investasi dari Amerika ke Indonesia juga akan tersedat. Ini yang menjadi salah satu concern,” ungkapnya.

Sementara itu, lawan dari Trump, Kamala Harris, dinilai lebih menguntungkan Indonesia khususnya dalam hal kerja sama energi bersih dan perdagangan multilateral yang stabil.

“Kamala punya komitmen lingkungan transisi energi, punya komitmen juga untuk mendorong kerja sama multilateral, kerja di kawasan juga. Itu sih menurut saya sih poin positif buat Indonesia,” kata Bhima.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso menegaskan kesiapan dari Kementerian Perdagangan dalam menghadapi berbagai kebijakan ekonomi baru yang mungkin akan muncul dari hasil Pilpres AS 2024 ini.

Siapapun yang terpilih sebagai Presiden Ke-47 AS nantinya, dia mengaku baha Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan langkah untuk menghadapi perubahan dalam kebijakan perdagangan atau ekonomi global.

Apalagi, perdagangan antara kedua negara selama 5 tahun terakhir ini terus mengalami perkembangan yang mana AS menjadi salah satu mitra dagang utama bagi Indonesia. Khususnya untuk komoditas seperti minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), tekstil, produk elektronik, serta mesin dan peralatannya.

"Pokoknya kita siap, kita siap ekspor ke mana aja, apapun kondisinya. Kondisi ekonomi, kondisi politik kita, siap beradaptasi," kata Budi kepada awak media di Tangerang, Banten, Selasa (5/11/2024) lalu.