Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Grup Astra, PT Acset Indonusa Tbk. (ACST) mengantongi kontrak baru sebesar Rp1,8 triliun hingga kuartal III/2024.

David Widjaja, Direktur Acset Indonusa, menyampaikan realisasi kontrak baru itu lebih rendah 23% dibandingkan dengan perolehan pada kuartal III/2023. Secara akumulasi, ACST meraih kontrak senilai Rp3,1 triliun sepanjang tahun lalu.

“Tahun ini sedikit ada penurunan target sampai dengan akhir tahun, kami optimis tetap berusaha untuk meningkatkan perolehan kontrak, beberapa masih on going dan masih melakukan negosiasi dengan calon customer kami,” paparnya dikutip dari laporan paparan publik, Selasa (5/11/2024).

David menyampaikan ACST masih berfokus pada bisnis inti perseroan, yakni fondasi, struktur dan infrastruktur. Pada bisnis struktur, lanjutnya, ACST melihat sedikit pergeseran ke peluang pasar yang cukup besar untuk proyek fasilitas kesehatan dan data center yang sedang meningkat.

“Target untuk bisnis ini, dengan melihat kondisi pasar kami juga sedang mengembangkan peluang dalam portofolio konstruksi di bidang fasilitas kesehatan dan data center,” ujarnya.

Menyoal prospek bisnis konstruksi, Direktur Acset Tjatur Haripriambodo menyampaikan pada 2024 perseroan cukup optimistis bahwa berbagai proyek infrastruktur yang lalu akan terus berlanjut ke masa-masa akan datang.

Di samping itu, ACST juga melihat pertumbuhan yang signifikan pada fasilitas medis yang modern dan berskala besar, yang merupakan pangsa pasar perseroan di industri konstruksi.

Senada, dia juga menilai industri data center yang terus berkembang di global maupun domestik menjadi peluang bagi perusahaan.

Ke depan, ACST berusaha untuk meningkatkan mendapatkan proyek baru yang dapat memberikan kontribusi atau profitabilitas untuk kelanjutan perusahaan.

Seperti diketahui, Acset masih membukukan rugi bersih Rp286,07 miliar per kuartal III/2024 atau lebih besar dari rugi bersih Rp151,22 miliar pada periode yang sama 2023.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa mantan Direktur Utama PT Acset Indonusa (ACST) pada kasus korupsi Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat atau jalan tol layang MBZ.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Harli Siregar mengatakan bahwa eks Dirut perusahaan berkode saham ACST itu berinisial JGC.

"Saksi yang diperiksa JGC selaku Direktur Utama PT Acset Indonusa periode April 2017-April 2020," ujar Harli dalam keterangannya, dikutip Kamis (19/9/2024).

Selain JGC, kata Harli, penyidik jaksa agung muda tindak pidana khusus (Jampidsus) juga memeriksa SB selaku Mantan Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama.

Kedua saksi ini diperiksa atas keterkaitannya dengan tersangka Dono Prawoto (DP) selaku KSO PT Waskita Acset dalam proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat.

Hanya saja, Harli tidak memerinci secara detail terkait pemeriksaan ini. Dia hanya mengatakan pemeriksaan itu dilakukan untuk melengkapi berkas perkara.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kejagung menetapkan Dono sebagai tersangka pada Selasa (6/8/2024). Dono menjadi tersangka usai penyidik menemukan fakta baru pada persidangan terdakwa sebelumnya.

Keempat terdakwa itu yakni mantan Direktur Utama PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) Djoko Dwijono alias DD dan Ketua panitia lelang di PT JJC Yudhi Mahyudin selama tiga tahun pidana dan denda Rp250 juta.

Sementara, eks Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama Sofiah Balfas dan team leader konsultan perencana PT LAPI Ganesatama Consulting dan pemilik PT Delta Global Struktur Tony Budianto Sihite divonis empat tahun pidana dengan denda Rp250 juta.

Berdasarkan perannya, Dono diduga melakukan persekongkolan dengan sejumlah pihak untuk mengurangi volume pada basic design tanpa melalui kajian yang ada. Atas perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar Rp510 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan peran kuasa KSO PT Waskita Acset, Dono Prawoto (DP) di kasus dugaan korupsi Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat atau jalan tol layang MBZ.

Dirdik Jampidsus Kejagung R Kuntadi menyampaikan duduk perkara kasus yang menjerat DP diawali dengan perjanjian kerja sama antara PT Jakarta Jalanlayang Cikampek (JJC)-Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT).

Perjanjian itu memiliki nilai investasi sebesar Rp16,2 triliun. Dalam hal ini, PT JJC melakukan lelang konstruksi jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated sepanjang 36,4 kilometer.

Sebelum lelang dilakukan, Dono diduga melakukan persekongkolan dengan perwakilan PT Bukaka berinisial TBS untuk mengurangi volume pada basic design tanpa melalui kajian yang ada.

"Selanjutnya, perubahan tersebut digunakan secara sadar oleh DD [Djoko Dwijono] dan YM [Yudhi Mahyudin] sebagai dasar pelelangan dengan pengkondisian agar hanya DP yang memenangkan lelang tersebut," kata Kuntadi di Kejagung, Selasa (6/8/2024).

Adapun, Dono juga disebut telah melakukan pengurangan volume tanpa didukung kajian terlebih dahulu saat melaksanakan pembangunan konstruksi berlangsung.

"Bahwa perbuatan tersangka telah merugikan keuangan negara sebesar Rp510 miliar," pungkas Kuntadi.

Atas perbuatannya itu, Dono disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No.31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai informasi, dalam kasus ini PN Tipikor telah memvonis empat terdakwa yakni mantan Direktur Utama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) Djoko Dwijono alias DD dan Ketua panitia lelang di PT JJC Yudhi Mahyudin selama tiga tahun pidana dan denda Rp250 juta.

Sementara eks Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama Sofiah Balfas dan team leader konsultan perencana PT LAPI Ganesatama Consulting dan pemilik PT Delta Global Struktur Tony Budianto Sihite divonis empat tahun pidana dengan denda Rp250 juta.

JAKARTA, investor.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Tol Sheikh Mohammed Bin Zayed (Tol MBZ). Tersangka tersebut berinisial DP yang merupakan kuasa KSO PT Waskita-Acset.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi mengatakan, penyidik memandang telah mendapat cukup alat bukti untuk menetapkan DP sebagai tersangka.

Dijelaskan Kuntadi, DP berperan melakukan kongkalikong dengan perwakilan PT Bukaka berinisial TBS untuk mengurangi volume pada Basic Design tanpa kajian terlebih dahulu. Akibatnya, ada kerugian hingga Rp510.085.261.485,41.

"Kemudian pada saat pelaksanaan pembangunan konstruksi berlangsung Saudara DP kembali melakukan pengurangan volume tanpa didukung kajian terlebih dahulu," ucapnya dalam konferensi pers Selasa (6/8/2024).

Atas perbuatannya, DP dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Untuk kepentingan penyidikan, yang bersangkutan selanjutnya dilakukan penahanan di rutan salemba cabang kejaksaan agung untuk 20 hari kedepan," katanya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Penasihat Hukum Eks Direktur Utama PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) Djoko Dwijono, Wardhani Dyah Gayatri, menyoroti putusan hakim terkait kasus Tol MBZ. Menurut Dyah, hakim mengabaikan fakta persidangan.

"Majelis Hakim telah mengabaikan fakta persidangan dan pembelaan baik dari penasihat hukum maupun dari terdakwa," ujar Dyah dalam keterangan tertulis, Rabu, 31 Juli 2024.

Hakim Ketua Fahzal Hendri mengatakan Djoko terbukti menyalahgunakan wewenang. Hakim memutuskan Djoko bersalah, karena melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana tertulis dalam dakwaan.

Majelis Hakim menilai, Djoko terbukti melanggar Pasal 3 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUH Pidana. Karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp250 juta.
Anggota Tim Penasihat Hukum Djoko Dwijono, Supriyadi Adi, mengutip fakta hasil persidangan. Djoko, kata Supriyadi, tidak terbukti melakukan persekongkolan dengan KSO Waskita Acset dalam proyek pembangunan jalan Tol MBZ.

Djoko, kata dia, juga baru menjabat sebagai Dirut JJC setelah proses pelelangan proyek berjalan. Sehingga, semestinya tidak ada tindak pidana korupsi di dalamnya.

"Klien kami tidak terbukti bersalah melakukan korupsi jika mengacu pasal 18 UU Tipikor," kata Supriyadi.

Kliennya, kata dia, tidak terbukti melakukan persekongkolan dengan Yudhi Mahyudin untuk meloloskan dan memenangkan KSO Waskita Acset dalam lelang jasa konstruksi pembangunan Tol MBZ meski tidak memenuhi syarat evaluasi administrasi maupun evaluasi teknis.

Djoko, ujar Supriyadi, hanya memberikan arahan kepada Yudhi, bahwa KSO Waskita Acset memperoleh right to match (RTM). Hal tersebut merupakan hak untuk menyamakan penawaran dengan penawar terbaik.

Saat lelang, hak itu tak digunakan, lantaran harga penawaran KSO Waskita Acset paling rendah. Pemberian RTM tersebut juga sudah sesuai aturan dan sudah diinformasikan dalam lelang konstruksi.

Djoko juga dinilai tidak terbukti melakukan persekongkolan dengan Yudhi Mahyudin, Tony Budianto Sihite, Sofiah Balas, serta Dono Parwoto untuk mengubah spesifikasi khusus yang tidak sesuai dengan basic design. Termasuk, menurunkan volume serta mutu steel box girder sehingga mengakibatkan jalan Tol MBZ tidak memenuhi syarat keamanan dan kenyamanan untuk dilalui kendaraan golongan III, IV, dan V.

Pembangunan Tol MBZ, kata Supriyadi, menggunakan metode pekerjaan design and build sehingga dapat dilakukan pengembangan spesifikasi dari yang telah ditentukan pada basic design. Terkait perubahan steel box girder berbentuk V Shape menjadi U Shape, hal itu dilakukan sebelum PT JJC didirikan dan Djoko belum menjabat sebagai direktur utama. Selain itu, perincian steel box girder pada basic design hanya bersifat perkiraan awal.

"Hakim tidak memahami konsep design and build. Jika paham, maka perubahan tinggi girder dan perubahan volume beton merupakan hal yang diperbolehkan karena yang mengikat adalah kriteria desain," imbuh Wardhani.

Selain tidak terbukti melakukan persekongkolan, dalam fakta persidangan justru terungkap bahwa Djoko telah memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagai usaha dalam melaksanakan good corporate governance. Ini dibuktikan dengan keberhasilan Djoko menolak klaim KSO Waskita Acset atas penambahan pekerjaan senilai Rp1,4 triliun karena perjanjian pembangunan Tol MBZ menggunakan metode pembayaran lumpsum.

“Klaim itu tidak disetujui oleh PT JJC karena tidak dijumpai adanya instruksi dari pemilik proyek (PT JJC) atau persetujuan proposal oleh PT JJC terkait klaim pekerjaan tersebut,” ungkap Sugiharto yang menjabat sebagai Vice President Infrastruktur II PT Waskita Karya Periode Maret 2019 sampai dengan Maret 2021 dan Vice President Infrastruktur II PT Waskita Karya Periode Maret 2021 sampai dengan 17 Desember 2021, pada sidang pertengahan Mei lalu.

(ADN)