JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan, Badan Aspirasi Rakyat akan menjadi wadah bagi anggota Dewan untuk menampung aspirasi masyarakat.

Badan ini merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) baru yang akan dibentuk pada periode 2024-2029.

“DPR ini kan memang rumah rakyat, jadi Badan Aspirasi ini untuk menampung aspirasi rakyat. Suara rakyat harus didengar, kita akan ada satu badan yang menangani aspirasi rakyat nanti,” ujar Cucun kepada wartawan pada Rabu (9/10/2024).

Cucun menjelaskan, salah satu fungsi Badan Aspirasi Rakyat adalah untuk memfasilitasi masyarakat yang melakukan unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta.

Badan ini akan menjadi pihak yang menerima perwakilan masyarakat yang berdemo, mengingat penanganan unjuk rasa dari internal DPR selama ini masih kurang terstruktur.

“Jadi justru kita DPR menerimanya, betul-betul ini bagian dari rumah rakyat. Jangan sampai seolah selama ini demo tidak diterima oleh DPR. Dan kalau demo, ya jangan sampai diterima secara sporadis. Sehingga ada badan yang menangani khusus,” kata Cucun.

Selain itu, Badan Aspirasi Rakyat akan memfasilitasi harapan rakyat soal proses legislasi, penganggaran, pengawasan terhadap undang-undang (UU) dan program pemerintah, hingga diplomasi Parlemen.

"Bukan hanya terkait demostrasi, misalkan ada keluhan di bawah seperti korban mafia tanah, korban pinjol, korban judol, atau lainnya seperti korban ketidakadilan dari penegak hukum, rakyat bisa mengadu di badan tersebut," jelasnya.

Selanjutnya, Badan Aspirasi Rakyat akan menyampaikan pengaduan masyarakat kepada setiap komisi DPR sesuai dengan bidang kerja dan isu yang diangkat.

Masing-masing komisi kemudian akan membawa aspirasi tersebut dalam rapat kerja dengan pemerintah (kementerian/lembaga) untuk mencari solusi.

“Kalau soal hukum akan dikasih ke Komisi III, kalau soal pemerintahan ya kita masukkan ke Komisi II. Misalkan soal pekerja migran Indonesia yang ada masalah, keluarganya mengadu berapa tahun tidak bisa bertemu, kita kasih ke Komisi IX yang menangani ketenagakerjaan, silakan tangani,” papar Cucun.

Cucun menambahkan, meskipun DPR selama ini sudah membuka ruang pengaduan melalui surat, email, dan saluran lainnya, mereka ingin penanganan pengaduan lebih optimal dengan dibentuknya badan ini.

“Kalau misalnya masuk surat lewat email atau kotak surat DPR, tapi apakah suratnya ini sampai ke orang alamat yang benar atau AKD yang benar yang menanganinya. Ini yang mau kami optimalkan, jadi terstruktur akan disampaikan sesuai dengan AKD terkait,” terangnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum PKB ini menyatakan, pengaduan masyarakat tidak hanya akan disampaikan ke AKD, tetapi juga akan disalurkan kepada fraksi-fraksi di DPR.

Dengan demikian, diharapkan lebih banyak pihak yang melakukan pengawalan terhadap aspirasi rakyat.

“Jadi fraksi juga paham apa yang menjadi aspirasi rakyat itu,” sebut Cucun.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga mengonfirmasi bahwa akan ada AKD baru, yakni Badan Aspirasi Rakyat.

Menurut Dasco, keputusan final mengenai jumlah AKD di DPR RI masih dalam kajian dan akan dimatangkan dalam rapat pimpinan fraksi pada 14 Oktober mendatang.

“Yang jelas ada pertambahan AKD-nya itu Badan Aspirasi Rakyat,” kata Dasco pada 7 Oktober 2024.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau menerima ratusan pengaduan masyarakat terhadap layanan dan produk industri jasa keuangan di wilayah itu, paling banyak dari sektor perbankan hingga leasing atau pembiayaan.

Kepala OJK Riau Triyoga Laksito mengatakan setiap tahun pihaknya selalu menerima berbagai laporan masyarakat yang mencakup permasalahan perbankan, asuransi dan leasing, serta pasar modal.

"Hingga saat ini ada sebanyak 234 pengaduan masyarakat yang sudah kami terima, dengan masalah beragam seperti perbankan mencapai 46,58%, asuransi dan leasing sebesar 43,59%, serta pasar modal sebesar 9,83%," ujarnya, Rabu (31/7/2024).

Dia menyebutkan bila ada keluhan atau laporan yang ingin disampaikan, masyarakat bisa mengunduh aplikasi Penanganan Pengaduan Konsumen.

Nantinya pengaduan akan diproses dan diselesaikan dalam waktu 10 hari kerja. Kemudian masyarakat juga bisa datang langsung ke kantor OJK Riau di Jalan Ahmad Yani Pekanbaru.

Sementara itu Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Riau, Rio Murphi mengatakan selain menangani pengaduan, OJK Riau juga aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi terkait perlindungan konsumen. Hingga akhir Juni lalu, OJK Riau telah mengadakan 28 kegiatan edukasi dan sosialisasi yang diikuti oleh 5.547 peserta.

Pihaknya juga menyoroti praktik pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online yang mengganggu stabilitas keuangan. Menurut data OJK, sebanyak 8.721 pinjaman online ilegal dan 56.065 rekening judi online telah dibekukan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap pinjaman online ilegal dan praktik judi online yang bisa merugikan secara finansial," tambahnya.

Jakarta: Anggota Ombudsman, Indraza Marzuki menilai sistem pengaduan masyarakat di Indonesia perlu diperbaiki. Beberapa kasus yang terjadi terkadang harus melalui cara viral baru dilirik pemerintah, salah satunya soal video curhatan anggota Damkar di Depok.

“Balik lagi bagaimana saluran pengaduan, lalu penerimaan dan penanganan pengaduan itu yang penting dalam salah satu standar pelayanan publik,” ucap Indraza dalam tayangan Metro TV, Senin, 29 Juli 2024.

Indraza menyebut saat masyarakat mengadu, pasti berharap bukan hanya didengar, melainkan ditindaklanjuti. Menurut Indraza, seharusnya seluruh pengaduan ditanggapi dan diberikan penjelaskan kepada pelapor.

“Menurut saya apapun pengaduan harus ditanggapi, diberikan penjelasan dan pemahaman kepada pelapor sehingga mereka bisa memahami, karena apapun juga pengaduan tidak bisa sekaligus pas diterima bisa langsung diselesaikan,” ucap Indraza.
Seorang petugas Damkar Kota Depok, Sandi Butar Butar, menjadi sorotan lantaran membuat video terkait alat dan mobil dinas yang rusak. Sandi mengajak warganet untuk room tour dengan memperlihatkan sejumlah peralatan mengalami kerusakan.

Selain gergaji mesin yang rusak, Sandi juga menunjukkan armada truk pemadam dalam kondisi rem tangan rusak. Sandi mengklaim kantor tempatnya sudah pernah membuat nota dinas dan melaporkan kerusakan sebagaimana yang ditunjukkan dalam video, tetapi hal tersebut belum mendapat respon dari pihak terkait.

(ADN)