SEMARANG, iNews.id – Wanita ditemukan tewas di kamarHotel Johar, Jalan Empu Tantular, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (9/11/2024) sore. Saat ditemukan posisi mayat wanita tersebut berada di kolong tempat tidur.

Diduga wanita itu merupakan korban pembunuhan. Pada tubuh korban ditemukan luka bekas cekikan di leher dan darah mengering di mulut.

Sri Suwarsini, salah satu petugas hotel, mengungkapkan bahwa korban telah menginap di hotel tersebut sejak Selasa (5/11/2024). 

"Itu kan mestinya check out-nya Jumat (8/11/2024) siang. Kita buka-buka tapi dikunci lalu kita biarkan semalam," ujar Sri Suwarsini di lokasi, Sabtu (9/11/2024).

Dia menuturkan, karena tidak ada tanda-tanda aktivitas dari dalam kamar, pihak hotel memutuskan untuk membuka paksa pintu kamar pada Sabtu (9/11/2024) siang dan menemukan jasad korban dalam kondisi mengenaskan.

Penemuan mayat ini kemudian dilaporkan ke polisi. "Tadi pagi baru dibuka pakai kunci duplikat. Room Boy cium bau menyengat kemudian panggil teman baru kelihatan ada jenazah," katanya.

Tim Inafis Polrestabes Semarang yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. 

Ciri-ciri khusus korban antara lain adanya tato burung hantu di salah satu tangannya. Korban diperkirakan telah meninggal beberapa hari lalu mengingat kondisi tubuhnya yang sudah membusuk dan mengeluarkan bau menyengat.

Editor: Kurnia Illahi

TERNATE, iNews.id - Seorang pria di Kota Ternate, Maluku Utara nekat mencurikotak amal demi melamar kekasih. Pelaku berinisial ASJ alias Adi menggasak kotak amal di Masjid Raya Al Munawar.

Sekretaris Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Al Munawar, Abdullah Kahar mengatakan, aksi pelaku terekam kamera CCTV masjid.

Sebelum melancarkan aksinya, kata dia, pelaku terlihat mondar-mandir di sekitar kota amal.

Setelah merasa aman, pelaku mencoba membuka gembok kota amal namun upayanya gagal. Pelaku kemudian berupaya mengangkat kota amal tersebut dibawa keluar dari dalam masjid melalui pintu bagian timur masjid.

Pelaku tampak kesulitan membawa keluar kota amal karena ukurannya terbilang besar bahkan sempat tersungkur akibat tidak mampu menahan beban berat kota amal itu.

“Pelaku kemudian menggasak isi kotak sebanyak Rp16 juta kemudian bersembunyi di salah satu penginapan. Namun berhasil ditangkap tim dari Polda Maluku Utara,” ujar Abdullah Kahar, Selasa (5/11/2024).

Menurut Abdullah, pelaku sudah lima hari berada di masjid. Dari pengakuannya, motif pelaku mencuri kotak amal untuk menambah uang lamaran sebesar Rp20 juta untuk melamar sang kekasih.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank digital yang beroperasi di Tanah Air telah mencetak laba pada periode sembilan bulan pertama tahun 2024.

Sebagian bank digital mencatatkan pertumbuhan laba yang signifikan, namun terdapat juga bank digital yang justru labanya tergerus.

Lantas, bank digital mana yang mencatatkan laba bersih paling besar hingga September 2024?

SHUTTERSTOCK/ANTON_AV Ilustrasi bank.

Berdasarkan hasil rangkuman dari perusahaan yang telah mengumumkan laporan keuangan kuartal III-2024, posisi pucuk bank digital dengan laba bersih paling besar ditempati oleh PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI).

Tercatat bank yang terafiliasi oleh CT Corp itu membukukan laba bersih sebesar Rp 302,59 miliar hingga September 2024.

Meskipun paling tinggi, laba bersih Allo Bank sebenarnya turun 10,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 338,82 miliar.

Allo Bank sebenarnya mencatatkan kenaikan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) dan pendapatan berbasis komisi (fee based income/FBI), masing-masing menjadi Rp 818,69 miliar Rp 14,70 miliar.

Koreksi laba bersih Allo Bank utamanya disebabkan oleh tidak adanya lagi keuntungan dari penjualan efek, serta membengkaknya beban penyisihan cadangan kerugian perusahaan menjadi Rp 165,73 miliar.

Posisi kedua bank digital dengan laba bersih tertinggi ditempati oleh PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR) dengan perolehan laba bersih sebesar Rp 152,26 miliar.

Laba bersih Bank Amar tercatat naik 20,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang senilai Rp 126,49 miliar.

SHUTTERSTOCK/OSELOTE Ilustrasi layanan digital. Pemerintah percepat integrasi layanan digital nasional. Layanan digital di Indonesia.

Pertumbuhan itu selaras dengan pendapatan operasional perusahaan yang naik menjadi Rp1,18 triliun, didorong oleh kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar 30,39 persen dan pendapatan non bunga sebesar 18,31 persen.

Mengekor Bank Amar ialah PT Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI), dengan perolehan laba bersih sebesar Rp 107,13 miliar pada hingga September 2024.

Perolehan laba bersih bank digital besutan Kredivo itu tumbuh 9,54 persen secara tahunan, dari tahun lalu sebesar Rp 97,8 miliar.

Pertumbuhan itu selaras dengan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) perusahaan yang melesat 149,4 persen secara tahunan menjadi Rp 677,94 miliar.

Adapun daftar perolehan laba bersih bank digital hingga September 2024, diurutkan dari paling besar adalah sebagai berikut.

1. Allo Bank: Rp 302,59 miliar (turun 10,69 persen)
2. Ammar Bank: Rp152,26 miliar (naik 20,37 persen)
3. Krom Bank: Rp 107,13 miliar (naik 9,54 persen)
4. Bank Jago: Rp 85,84 miliar (naik 70,67 persen)
5. BCA Digital: Rp 72,13 miliar (naik 532,7 persen)
6. Bank Raya: Rp 33,9 miliar (naik 130,9 miliar)
7. Bank Neo Commerce: Rp 4,06 miliar.

Sebagai informasi, masih terdapat bank digital yang belum mengumumkan hasil kinerja keuangan kuartal III-2024, sehingga tidak masuk dalam rangkuman artikel ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank digital yang beroperasi di Tanah Air telah mencetak laba pada periode sembilan bulan pertama tahun 2024.

Sebagian bank digital mencatatkan pertumbuhan laba yang signifikan, namun terdapat juga bank digital yang justru labanya tergerus.

Lantas, bank digital mana yang mencatatkan laba bersih paling besar hingga September 2024?

SHUTTERSTOCK/ANTON_AV Ilustrasi bank.

Berdasarkan hasil rangkuman dari perusahaan yang telah mengumumkan laporan keuangan kuartal III-2024, posisi pucuk bank digital dengan laba bersih paling besar ditempati oleh PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI).

Tercatat bank yang terafiliasi oleh CT Corp itu membukukan laba bersih sebesar Rp 302,59 miliar hingga September 2024.

Meskipun paling tinggi, laba bersih Allo Bank sebenarnya turun 10,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 338,82 miliar.

Allo Bank sebenarnya mencatatkan kenaikan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) dan pendapatan berbasis komisi (fee based income/FBI), masing-masing menjadi Rp 818,69 miliar Rp 14,70 miliar.

Koreksi laba bersih Allo Bank utamanya disebabkan oleh tidak adanya lagi keuntungan dari penjualan efek, serta membengkaknya beban penyisihan cadangan kerugian perusahaan menjadi Rp 165,73 miliar.

Posisi kedua bank digital dengan laba bersih tertinggi ditempati oleh PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR) dengan perolehan laba bersih sebesar Rp 152,26 miliar.

Laba bersih Bank Amar tercatat naik 20,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang senilai Rp 126,49 miliar.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menemui Presiden Prabowo Subianto membicarakan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. MK sebelumnya mengabulkan sebagian tuntutan terhadap UU Cipta Kerja.

"Kami menghadap Pak Presiden konteksnya saya adalah dalam ketenagakerjaan. Jadi kami melaporkan langkah-langkah strategis yang sudah kami lakukan untuk menindaklanjuti hasil keputusan MK terkait tentang Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Yassierli menegaskan pemerintah menghormati hasil keputusan MK, dan Kementerian Ketenagakerjaan sudah melakukan sejumlah langkah-langkah strategis, salah satunya berdiskusi dengan Dewan Pengupahan Nasional.

"Kemudian kita, tadi siang kami sudah berdiskusi, kita memiliki LKS (Lembaga Kerja Sama) Tripartit Nasional, dan di situ hadir perwakilan dari para serikat pekerja dan dari asosiasi pengusaha. Kami tadi siang sudah menampung aspirasi-aspirasi dari mereka, dan aspirasi mereka, tadi kita sudah sampaikan juga kepada Pak Presiden," bebernya.

Menurut Yassierli, pihaknya sedang merumuskan upah minimum usai keluarnya putusan MK. Kemnaker memiliki waktu hingga 7 November untuk mengeluarkan dasar hukum, bisa berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ataupun surat edaran.

"Ini yang sedang kami coba rumuskan, dan kami punya batas waktu sampai tanggal 7 November untuk keluar dengan sebuah apakah itu surat edaran ataupun itu peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait tentang penetapan upah minimum, yang itu nanti akan kami sampaikan kepada para gubernur se-Indonesia," terang Menaker.

Saat dikonfirmasi formula penetapan upah minimum setelah ada putusan MK, Yassierli hanya menyebut akan meninjaunya secara bersama-sama.

"Yang jelas, amar putusan MK tentu kita harus pertimbangkan. Jadi artinya terkait tentang formula dan macam-macam Itu nanti kita akan tinjau bersama," tegasnya.

Yassierli menambahkan, dirinya banyak menyampaikan harapan dari LKS Tripartit dan hasil diskusi dengan Dewan Pengupahan Nasional kepada Prabowo. Dirinya lantas mendapat arahan dari Prabowo terkait langkah selanjutnya yang harus dilakukan.

Mezzanine biasanya digunakan untuk memperluas ruang yang terbatas, terutama di daerah perkotaan. Jika berencana membuat mezzanine, berikut adalah perkiraan biaya yang perlu kamu persiapkan.

Harga membuat mezzanine terbaru 2024

1. Rangka lantai mezzanine: Rp500 ribu per meter
2. Tangga untuk mezzanine: Rp300 ribu per meter
3. Pagar untuk pinggiran mezzanine: Rp200 ribu per meter
4. Konstruksi pagar dan lainnya: Rp3 juta.

Selain biaya material, kamu juga perlu memperhitungkan biaya tenaga kerja dan perizinan. Biaya tenaga kerja bervariasi tergantung pada kerumitan dan luas mezzanine yang dibangun.

Berikut adalah contoh biaya pembuatan mezzanine dengan ukuran 3 x 4 meter:

1. Rangka lantai: Rp500 ribu x 3 x 4 = Rp6 juta.
2. Tangga: Rp300 ribu x 2 = Rp600 ribu.
3. Pagar: Rp200 ribu x 4 = Rp800 ribu.
4. Konstruksi pagar dan lainnya: Rp3 juta.

Dengan demikian, total biaya pembuatan mezzanine tersebut adalah Rp10.400.000.

Namun, perlu diingat bahwa biaya ini hanya perkiraan dan dapat berubah tergantung pada bahan yang digunakan, kerumitan desain, dan lokasi pembangunan. Untuk mendapatkan perkiraan biaya yang lebih akurat, disarankan untuk berkonsultasi dengan kontraktor atau ahli bangunan. (Ridini Batmaro)

(KIE)

Jakarta: Lemari di kamar tidur cenderung menjadi salah satu tempat penyimpanan terbesar di rumah. Dengan banyaknya ruang penyimpanan, lemari kamar tidur dapat menjadi tempat pembuangan barang-barang yang mungkin tidak seharusnya ada di sana.

DikutipReal Simple, barang-barang ini seharusnya disingkirkan dari lemari kamar tidur agar ruangan tampak lebih luas. Jika kekurangan ruang penyimpanan di rumah, kamu mungkin perlu mempertimbangkan beberapa tips ini.

Barang yang tidak boleh disimpan di lemari kamar tidur

1. Sepatu

Hord menyarankan agar kamu menyimpan sepatu berat, seperti sepatu bot dekat pintu masuk rumah. Pilah juga tempat penyimpanan sepatu di lemari kamar tidur untuk sepatu khusus untuk acara tertentu.

2. Tas tangan

Peletakkan barang-barang di tempat yang akan digunakan, seperti tas tangan hanya digunakan saat kamu bepergian. Pendiri perusahaan penataan rumah The Tribalist, Jill Czarnik menyarankan apabila koleksi tas terlalu banyak untuk lemari pintu masuk rumah, pilih untuk menyimpan tas yang biasa dipakai sehari-hari di sana dan simpan tas yang jarang digunakan di lemari kamar tidur.

3. Pakaian luar dan aksesoris

Mantel, jaket, hingga aksesoris, seperti topi perlu disimpan di tempat yang akan digunakan di area pintu masuk, ruang penyimpanan, atau lemari mantel. Kamu bisa sisakan lebih banyak ruang di lemari kamar tidur untuk barang-barang lainnya.

4. Makanan

Makanan yang disimpan dapat mengundang serangga masuk ke lemari. Hal ini bisa merusak pakaian sehingga jauhkan makanan dari lemari. Jika perlu menyimpan sejumlah makanan, pilihlah makanan kaleng atau gunakan wadah plastik kedap udara.

5. Produk kecantikan

Produk-produk ini bisa saja tumpah atau pecah sehingga berpotensi merusak pakaian yang disimpan. Cobalah cari tempat penyimpanan di kamar mandi untuk perlengkapan mandi, seperti sampo hingga parfum. Pakar organisator profesional Jamie Hord menyarankan untuk menggunakan wadah penyimpan supaya tetap aman dari tumpahan.

6. Cucian kotor

Keranjang pakaian memang masuk akal untuk diletakkan di dalam atau di dekat lemari. Namun, Hord memperingatkan agar tidak meletakkan keranjang pakaian di dalam lemari agar terhindar dari bau apek.

Coba pertimbangkan untuk membeli keranjang dengan tutup untuk menutupi sebagian bau apek, mencuci pakaian lebih sering, atau memindahkan keranjang ke tempat yang lebih terbuka atau ruang cuci.

7. Sekumpulan barang

Jika barang-barang setumpuk permainan papan hingga produk pembersih tidak dapat menemukan tempat lain, Hord mengatakan buatlah area di lemari sehingga barang-barang acak tidak tercampur dengan pakaian bersih.

Kamu bisa menggunakan tempat sampah di bagian bawah lemari untuk menyimpan produk pembersih ataupun menggunakan rak di bagian atas lemari untuk permainan papan.

8. Pakaian yang tidak dikenakan

Czarnik menyarankan jangan ragu menyingkirkan barang-barang yang tidak terpakai. Tujuannya agar tidak menghabiskan tempat di lemari. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bagi banyak pelamar, wawancara kerja seringkali menimbulkan stres.

Selain harus memberikan kesan pertama yang baik, mereka juga perlu siap menghadapi berbagai pertanyaan yang tak terduga.

Beberapa perusahaan bahkan menerapkan metode tertentu untuk menguji sikap dan karakter pelamar secara halus, salah satunya adalah “tes cangkir kopi.”

Apa Itu Tes Cangkir Kopi?

Mengutip unilad.com, tes cangkir kopi merupakan taktik wawancara yang diperkenalkan oleh Trent Innes, mantan direktur pelaksana platform akuntansi Xero, yang kini menjabat sebagai Chief Growth Officer di SiteMinder.

Dalam wawancaranya di podcast The Ventures, Innes menjelaskan bahwa ia selalu mengajak kandidat untuk berjalan ke dapur kantor dan memberikan mereka minuman, biasanya dalam bentuk secangkir kopi.

Setelah kembali ke ruang wawancara dan selesai berdiskusi, Innes memperhatikan apakah pelamar tersebut secara sukarela mengembalikan cangkir kosongnya ke dapur atau meninggalkannya di ruang wawancara.

Menurut Innes, sikap ini adalah hal penting yang ia perhatikan, karena secara langsung menunjukkan karakter dasar pelamar.

Mengapa Mengembalikan Cangkir Penting?

Bagi Innes, sikap untuk “mengembalikan cangkir” melambangkan rasa tanggung jawab, kesediaan untuk melakukan hal-hal kecil, dan tingkat kesadaran akan kebersihan serta keteraturan di lingkungan kerja.

Ia percaya bahwa meskipun keterampilan dan pengalaman dapat dikembangkan, sikap yang baik adalah landasan penting dalam menciptakan budaya kerja yang positif.

Dengan melakukan hal kecil seperti membawa kembali cangkir ke dapur, pelamar menunjukkan bahwa mereka menghargai kebersihan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan kantor.

Kesesuaian dengan Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan menjadi aspek yang semakin diperhatikan oleh perusahaan modern. Innes menekankan bahwa lingkungan di Xero dan SiteMinder mengutamakan tanggung jawab kolektif dalam menjaga kerapian kantor.

Melalui tes ini, Innes ingin memastikan bahwa kandidat dapat menyesuaikan diri dengan budaya kerja yang mengedepankan kolaborasi dan kontribusi, bahkan dalam hal-hal kecil seperti membersihkan cangkir sendiri.

“Kebiasaan untuk mengembalikan cangkir ke dapur adalah bagian dari budaya wash your coffee cup, yaitu kesadaran untuk menjaga lingkungan kerja tetap bersih dan tertata,” ujar Innes.

Sikap Lebih Penting daripada Keterampilan

Menurut Innes, banyak hal teknis bisa dipelajari seiring waktu, tetapi sikap baik harus sudah dimiliki sejak awal.

Hal ini mendorong perusahaan untuk mencari pelamar yang tidak hanya memiliki kemampuan dan pengalaman, tetapi juga kesadaran etis serta tanggung jawab.

Pelamar yang menunjukkan sikap inisiatif dalam hal-hal sederhana, seperti mengembalikan cangkir ke dapur, dinilai lebih cocok dengan budaya perusahaan yang menerapkan konsep “wash your coffee cup.”

Tes cangkir kopi ini mengingatkan kita bahwa terkadang, hal-hal kecil yang tidak terucap dalam wawancara justru bisa menjadi penentu apakah kita layak untuk posisi tersebut atau tidak.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab terkait amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemerintah dan DPR membuat Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja. Perintah itu agar dilakukan dalam waktu dua tahun ke depan.

Airlangga mengatakan pemerintah akan mempelajari terlebih dahulu amar putusan tersebut secara keseluruhan. Pembahasan akan dilakukan bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama DPR RI selaku institusi pembuat UU.

"Kalau itu kan kita masih pelajari amar keputusannya dan pertimbangannya. Kita akan segera lakukan, ya," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Sebelumnya, MK menilai pembuatan UU Ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja akan membuat aturan mengenai ketenagakerjaan lebih mudah dipahami. Aturan yang baru itu juga diyakini bisa memperbaiki tumpang tindih aturan yang terjadi pada UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 6 Tahun 2023.

Jika semua masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan dinilai akan mudah terperosok dan terjebak dalam ancaman ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan. Hal ini sangat mungkin merugikan pekerja/buruh dan pemberi kerja/pengusaha.

Putusan itu menjadi bagian dalam putusan perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan sejumlah konfederasi buruh lainnya. UU Ketenagakerjaan diketahui termuat dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, lalu digabung menjadi satu ke UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Secara keseluruhan, pemerintahan Prabowo Subianto berjanji akan melaksanakan putusan MK yang mengabulkan sebagian besar permohonan buruh terhadap uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja itu.

"Tentu pemerintah akan mengikuti apa yang diputuskan oleh MK. Oleh karena itu yang jangka pendek kan terkait dengan pengupahan, yaitu Kemnaker, berkomunikasi dengan pihak tenaga kerja, buruh, maupun dengan pengusaha," ucap Airlangga.

Airlangga mengatakan persoalan pengupahan yang dipermasalahkan terkait masih ambigunya frasa penghidupan yang layak bagi kemanusiaan di UU Cipta Kerja telah didetailkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 dengan memasukkan komponen indeks tertentu dalam perhitungan pengupahan.

Airlangga menyebut yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah terkait regulasi pengupahan yang harus selesai dilakukan pada November 2024, untuk menentukan upah minimum di 2025.

"Kalau dari pemerintah kan yang paling penting sekarang penentuan UMP. Jadi itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena siklusnya masuk di November," pungkasnya.

Otoritas Jasa Keuangan merespons terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan kebijakan pemutihan utang untuk UMKM, petani, serta nelayan. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut pemerintah tengah menyusun payung hukum terkait kebijakan itu.

Mahendra mengatakan pemerintah telah membahas terkait rencana pemutihan utang itu lebih lanjut. Aturan tersebut nantinya akan mengatur tentang kriteria penerima, seperti nominal dan jangka waktu kredit.

"Hal-hal ini sudah dilakukan rumusannya, sedang dilakukan rumusannya dengan pemerintah secara khusus oleh Kementerian Keuangan. Saat ini tentu sedang disusun payung hukum yang tepat untuk hal itu, antara lain mencakup aspek kriteria nominal dan jangka waktu serta asesmen cakupan data yang akan menjadi target dari kebijakan ini," kata Mahendra dalam Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Jumat (1/11/2024).

Dia menjelaskan penghapusan utang tersebut sebenarnya telah tercantum dalam Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui UU tersebut, penghapusan buku maupun utang tersebut dapat dilakukan baik oleh bank-bank milik negara maupun yang bukan.

Untuk itu, dia menilai rencana tersebut sudah tepat lantaran sesuai dengan amanat dengan UU P2SK. Dia pun berharap agar kebijakan tersebut tidak memakan waktu lama.

"Kami harapkan dapat dilaksanakan dengan waktu yang tidak lama karena sebenarnya sejak dari undang-undang itu sendiri sampai sekarang sudah hampir 2 tahun diterbitkan, tapi peraturan mengenai hal ini masih dirumuskan. Kami berharap tidak lama lagi karena memang hal tadi baik bagi keseluruhan kondisi UMKM, tentu petani dan nelayan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Eae mengatakan OJK terus terlibat aktif mengawal perumusan untuk terkait hal tersebut. Dia menerangkan OJK sudah terlibat pembahasan penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan peraturan lainnya.

"Memang OJK selama ini terus terlibat aktif dalam membahas isu-isu serta keuangan terkini yang ada disoroti masyarakat dan berkaitannya dengan wacana pemerintah terkait penghapus bukuan maupun penghapus tagihan utang untuk debitur UMKM OJK telah mengikuti pembahasan penyusunan rpp dan peraturan lainnya yang akan diterbitkan pemerintah," katanya.

Kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

Lihat Video: OJK Blokir 6.000 Akun yang Terlibat Judi Online

[Gambas:Video 20detik]

Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengabulkan permohonan judical review uji materi terhadap UU Cipta Kerja yang diajukan kalangan buruh dan beberapa pemohon lainnya.

MK meminta mengubah sejumlah pasal dalam UU Cipta Kerja. Hal itu seperti dalam putusan perkara nomor: 168/PUU-XXI/2023 tentang Cipta Kerja.

Kalangan buruh pun menyambut baik putusan tersebut. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menberikan apresiasi kasih pada hakim MK atas gugatan UU Cipta Kerja.

"Putusan ini sangat luar biasa buat kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh buruh Indonesia yang telah menjalani perjuangan panjang bersama. Kemenangan gugatan ini menjadi milik seluruh buruh dan rakyat Indonesia," kata Andi Gani dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Adapun, ada tujuh poin yang dikabulkan MK sesuai dengan tuntunan buruh yaitu, sistem pengupahan, ⁠outsourcing, masalah PHK, PKWT (soal kontrak kerja), tenaga kerja asing, istirahat panjang dan cuti, serta kepastian upah untuk pekerja perempuan yang menjalani cuti haid dan cuti melahirkan.

Andi Gani memaparkan dalam poin tuntutan pengupahan, setelah ada putusan MK seharusnya pemerintah dapat menentukan UMP akan kembali mempertimbangkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan melibatkan dewan pengupahan.

"Ada survei kehidupan layak yang akan dikembalikan karena dihitung kebutuhan masing-masing dasar di masing-masing daerah dan itu sudah lama hilang," tutur Andi Gani.

Kemudian, pria yang juga menjabat sebagai Presiden ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) ini mengatakan putusan MK mengabulkan tuntutan mengenai PHK. Setelah tuntutan dikabulkan seharusnya perusahaan tidak bisa lagi melakukan PHK secara semena-mena dan wajib dimusyawarahkan dengan serikat pekerja.

Lalu, untuk poin perekrutan Tenaga Kerja Asing (TKA) kini akan kembali dibatasi dan memiliki tenggat masa kerja. Sebelumnya, Andi Gani bilang selama ada UU Cipta Kerja, TKA bekerja di Indonesia begitu saja meski tanpa memiliki kemampuan.

"Tenaga kerja asing bisa masuk begitu saja tanpa ada skill. Dengan adanya keputusan ini semua terbatas sekarang, dan mesti ada batas waktu, ada tenaga kerja pendamping dari tenaga kerja Indonesia," jelas Andi Gani.

Selain itu, MK juga mengabulkan tuntutan terkait pekerjaan alih daya atau outsourcing yang harus diatur dalam UU untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja.

Dalam pembacaan putusan yang dilakukan Kamis 31 Oktober 2024 kemarin, MK meminta pembentuk undang-undang harus segera membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023. MK mengatakan hal itu dapat mengatasi ketidakharmonisan aturan.

"Menurut mahkamah, pembentuk undang-undang segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023," ujar Hakim MK Enny Nurbaningsih.

MK juga menguraikan pasal-pasal mana saja yang gugatannya dianggap beralasan menurut hukum sebagian. Ada 21 pasal yang diubah MK.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Berikut poin-poin lengkap amar putusan MK:
1. Menyatakan frasa 'Pemerintah Pusat' dalam Pasal 42 ayat (1) dalam pasal 81 angka 4 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menteri yang bertanggung jawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan in casu menteri Tenaga Kerja'

2. Menyatakan pasal 42 ayat (4) dalam pasal 81 angka 4 UU 6/2023 yang menyatakan 'tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Tenaga kerja asing dapa dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memerhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia'

3. Menyatakan pasal 56 ayat (3) dalam pasal 81 angka 12 UU 6/2023 yang menyatakan 'Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja', bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 (lima) tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan'

4. Menyatakan pasal 57 ayat 1 dalam pasal 81 angka 13 UU 6/2023 yang menyatakan 'Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat tertulis serta harus menggunakan secara Bahasa Indonesia dan huruf Latin', bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin'

5. Menyatakan pasal 64 ayat 2 dalam pasal 81 angka 18 UU 6/2023 yang menyatakan 'Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada ayat (1)' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya'

6. Menyatakan pasal 79 ayat 2 huruf b dalam pasal 81 angka 25 UU 6/2023 yang menyatakan 'Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup frasa 'atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu'

7. Menyatakan kata 'dapat' dalam pasal 79 ayat 5 dalam pasal 81 angka 25 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

8. Menyatakan pasal 88 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan 'Setiap pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua'

9. Menyatakan Pasal 88 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan 'Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan layak bagi kemanusiaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan'

10. Menyatakan frasa 'struktur dan skala upah' pasal 88 ayat 3 huruf b dalam pasal 81 angka 27 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'struktur dan skala upah yang proporsional'

11. Menyatakan pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota'

12. Menyatakan frasa 'indeks tertentu' dalam pasal 88D ayat 2 dalam pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh'

13. Menyatakan frasa 'dalam keadaan tertentu' dalam pasal 88F dalam pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Yang dimaksud dengan 'dalam keadaan tertentu' mencakup antara lain bencana alam atau nonalam, termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

14. Menyatakan Pasal 90A dalam pasal 81 angka 31 yang menyatakan 'upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan'

15. Menyatakan pasal 92 ayat 1 dalam pasal 81 angka 33 UU 5/2023 yang menyatakan 'Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi'

16. Menyatakan pasal 95 ayat 3 dalam pasal 81 angka 36 UU 6/2023 yang menyatakan 'Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan'

17. Menyatakan pasal 98 ayat 1 dalam pasal 81 angka 39 UU 6/2023 yang menyatakan 'untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif'

18. Menyatakan frasa 'wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh' dalam pasal 151 ayat (3) dalam pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh'

19. Menyatakan frasa 'Pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial' dalam pasal 151 ayat (4) dalam pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Dalam perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan maka pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap'

20. Menyatakan frasa 'dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya' dalam norma pasal 157A ayat (3) dalam pasal 81 angka 49 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang PPHI'

21. Menyatakan frasa 'diberikan dengan ketentuan sebagai berikut' pasal 156 ayat 2 dalam pasal 81 angka 47 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'paling sedikit'.

JAKARTA, investor.id – Emiten bank digital PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR) atau Amar Bank membukukan laba bersih mencapai Rp 152,6 miliar pada kuartal III-2024. Angka ini meningkat 20,37% dari periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 126,49 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan, perolehan laba disokong pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) yang melesat 30,39% year on year (yoy) menjadi Rp 839,53 miliar. Ini dipengaruhi keberhasilan mengoptimalkan sisi profitabilitas dari bisnis intermediasi sepanjang sembilan bulan pada tahun ini.

Sebagai gambaran, pendapatan bunga naik 27,39% (yoy) menjadi Rp 887,62 miliar. Pada saat sama, beban bunga berhasil ditekan 9,12% (yoy) menjadi Rp 48,09 miliar, di saat perusahaan juga dihadapkan pada era suku bunga tinggi.

Kinerja keuangan positif ini didukung dari kredit perseroan yang tumbuh cukup tinggi yaitu 14,94% (yoy) sampai kuartal III-2024. Sebagai perbandingan, kredit perseroan meningkat dari Rp 2,47 triliun menjadi Rp 2,84 triliun, yang salah satunya disokong dari kredit UMKM produktif.

Dari sisi kualitas, rasio kredit bermasalah alias non-performing loan (NPL) emiten bank bersandi AMAR ini juga mengalami penurunan ke level 0,92% dari posisi sebelumnya 1,21%. Penurunan ini didukung oleh pengelolaan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang memadai.

“Pencapaian positif pada kuartal ketiga ini menunjukkan keberhasilan strategi kami dalam mengelola risiko kredit secara hati-hati dan efektif. Kami akan terus mempertahankan pendekatan yang seimbang antara pertumbuhan bisnis dan pengelolaan risiko untuk memastikan keberlanjutan kinerja bank,” ucap Presiden Direktur AMAR Vishal Tulsian, Rabu (30/10/2024).

Lebih lanjut, SVP Finance AMAR David Wirawan mengungkapkan kinerja positif perusahaannya didukung oleh manajemen biaya yang efisien serta rasio kecukupan modal (CAR) yang kuat.

“Dengan posisi modal yang solid dan strategi yang terfokus pada inovasi digital serta penyaluran kredit yang prudent, kami yakin dapat terus mendukung pertumbuhan segmen ritel dan UMKM, serta mengukuhkan posisi kami sebagai pemimpin di industri perbankan digital Indonesia,” kata David.

Sebagai tambahan informasi, pada Juni 2024 Amar Bank membagikan dividen sebesar Rp 55 miliar kepada para investornya.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News