Jakarta -

Sebanyak 20 anak di bawah umur di Korea Selatan (Korsel) dilaporkan memiliki pendapatan tahunan lebih dari 100 juta won atau setara dengan Rp 1,1 miliar (kurs Rp 11,62 per Korea Won) atau sekitar Rp 91 juta per bulan sebagai CEO dalam lima tahun terakhir.

Melansir dari The Korean Herald, Selasa (2/10/2024), hal ini terungkap dari data Layanan Asuransi Kesehatan Nasional Korea Selatan yang diserahkan kepada seorang anggota Partai Demokrat Korea, Jin Sun-mee.

"Data tersebut hanya mencakup mereka yang terdaftar sebagai pemilik bisnis di bawah sistem asuransi kesehatan, yang mencakup perwakilan bersama," tulis Korean Herald dalam laporannya.

Dalam data tersebut, per Agustus 2024 kemarin terdapat 360 pemilik bisnis atau CEO berusia di bawah 19 tahun. Termasuk 20 anak di bawah umur yang memperoleh penghasilan lebih dari 100 juta won (Rp 1,1 miliar) per tahun tadi.

"Klub senilai 100 juta won itu mencakup 12 individu berusia 11-15 tahun, lima anak di bawah umur berusia 16-17 tahun, dua berusia enam hingga 10 tahun, dan satu berusia di bawah lima tahun," terang outlet media itu.

Jika dirinci lebih jauh berdasarkan pendapatan, 41 anak di bawah umur tercatat memiliki penghasilan antara 50-100 juta won (Rp 581 juta-1,1 miliar), dan 299 anak di bawah umur memiliki penghasilan kurang dari 50 juta won (Rp 581 juta).

Jika dibagi berdasarkan wilayah, Seoul memiliki jumlah CEO anak di bawah umur terbesar dengan jumlah 231 individu. Lalu diikuti Provinsi Gyeonggi dengan 61 CEO anak, Incheon dengan 22 CEO anak, Busan dengan 18 individu, dan Provinsi Jeolla Utara dengan 9 individu.

Selebihnya tidak ada laporan CEO di bawah umur di beberapa wilayah lain termasuk Gwangju, Ulsan, Provinsi Chungcheong Utara, Provinsi Jeolla Selatan, Provinsi Gyungsang Utara, dan Jeju.

Jin Sun-mee yang kini juga menjabat sebagai anggota DPR negara itu menyebut banyaknya jumlah CEO di bawah umur ini menimbulkan kekhawatiran adanya celah dalam proses pembayaran pajak warisan.

"Ini bukan hanya masalah yang terjadi pada beberapa individu, tetapi juga merupakan cerminan dari kesenjangan pendapatan yang meluas di seluruh masyarakat," katanya.

Karena itu, Jin menyerukan peraturan yang lebih ketat untuk mencegah pendirian usaha milik anak di bawah umur sebagai cara menghindari pajak warisan.

"Kita perlu pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah penghindaran pajak warisan oleh mereka yang memanfaatkan undang-undang yang mengizinkan anak di bawah umur untuk mendaftarkan usaha," katanya.

(fdl/fdl)

DEPOK, KOMPAS.com - RK, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok yang diduga mencabuli remaja terancam dicopot dari jabatan jika tuduhan terhadap dirinya terbukti.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna.

"Di kode etik kita, misalnya dia sudah terdakwa gitu atau bahkan ancaman hukumannya lebih dari lima tahun, itu bisa ada proses untuk tindak lanjut, apakah penggantian antarpartai yang bersangkutan atau yang lain," ucap Ade ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (1/10/2024).

Ade mengatakan, internal DPRD Kota Depok belum menindaklanjuti perkara ini lantaran alat kelengkapan anggota dewan belum terbentuk.

"Belum ya (diobrolkan), karena alat kelengkapan yang menangani hal tersebut, (yakni) Badan Kehormatan kan juga belum terbentuk. Kita masih di pimpinan sementara," ungkap Ade.

Ade menyebut, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan pencabulan ini ke polisi.

"Mudah-mudahan ada kejelasan apakah memang benar-benar (dia pelakunya) atau hanya sebatas hal lain gitu kita ikuti terus gitu," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, RK, anggota DPRD Kota Depok diduga mencabuli dan menyetubuhi remaja berusia 15 tahun.

"Kami dari kepolisian ini sudah menerima laporan, ada laporan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku, yang diduga terjadi pada tanggal 12 Juli 2024," ucap Kapolres Metro Depok Kombes (Pol) Arya Perdana saat ditemui di Polres Depok, Rabu (25/9/2024).

Arya menyampaikan, insiden pencabulan dilaporkan kali pertama terjadi pada Jumat (12/7/2024) malam. Saat itu, korban sedang bersama RK di salah satu pom bensin di Depok.

"Si pelaku ini melakukan pencabulan dan juga sudah sempat melakukan persetubuhan dengan korban," ungkap Arya.

Dalam keterangan pelapor, perbuatan keji itu juga pernah dilakukan RK saat bersama dengan korban di salah satu hotel di Purwakarta, Jawa Barat.

DEPOK, KOMPAS.com - Kapolres Metro Depok Kombes (Pol) Arya Perdana menyampaikan, polisi sedang mendalami duduk perkara dugaan pencabulan anak dibawah umur oleh anggota DPRD Kota Depok berinisial RK.

"Masih kita dalami sebenarnya, sejauh mana sih perkenalannya, terus apa yang dilakukan terduga pelaku, sejauh mana sih cerita (duduk perkara) itu, (semua) masih kita dalami," ucap Arya kepada Kompas.com, Rabu (25/9/2024).

Polisi akan memanggil RK paling lambat akhir pekan ini.

Polisi masih mengumpulkan alat bukti terlebih dahulu.

"Kita masih mengumpulkan alat bukti dulu, sampai cukup nanti terduga pelaku akan kita panggil," ujar Arya.

Saat ini, polisi baru memperoleh keterangan dari laporan awal yang dibuat korban dan ibunya.

Disebutkan, korban tak hanya dilecehkan beberapa kali di area vital, melainkan juga disetubuhi.

"Dan diketahui korban sudah beberapa kali mengalami pencabulan yang dilakukan oleh terlapor dan sempat disetubuhi di salah satu hotel daerah Purwakarta," ujar Arya.

Interaksi korban dengan terduga pelaku bermula karena dikenalkan ibunya. Diketahui, ibu korban merupakan tim sukses RK pada Pemilu 2024.

"Ya kalau orangtuanya ini diduga tim sukses ya, tim suksesnya dari si terduga terlapor," ujar Arya.

Perkenalan itu juga didasari karena keinginan orangtua korban mencari sekolah favorit untuk anaknya.

"(Jadi) korban diperkenalkan dalam rangka mencari sekolah, tapi ini kan masih dalami, apakah benar nanti kita cek lagi," lanjut Arya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyaknya anak di bawah umur membawa sepeda listrik di jalan umum saat ini masih menjadi persoalan yang cukup meresahkan di masyarakat. Tak jarang dari mereka yang mengalami kecelakaan hingga membahayakan pengguna jalan lain.

Seperti video yang diunggah oleh akun Instagram Memomedsos. Dalam tayangan itu terlihat bocah yang sedang mengendarai sepeda motor listrik hilang kendali saat memasuki pertigaan.

Bocah tersebut kemudian menabrak pagar rumah dan mobil yang sedan terparkir di pinggir jalan.

Beruntung kendaraan dari arah lainnya melaju pelan, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan yang fatal.

Agar peristiwa ini tidak terus terulang, orang tua perlu meningkatkan pengawasan pada anak. Peran orang tua harus dipertanggung jawabkan dalam mendidik dan menjaga sang anak.

“Ketika anak mengendarai kendaraan apapun baik itu sepeda biasa, listrik, maupun motor, maka sepenuhnya adalah tanggung jawab orang tua. Mengapa? karena orang tua yang memberikan izin kepada anak untuk menggunakan kendaraan tersebut,” ucap Head of Safety Riding Promotion Wahana Agus Sani, Senin (12/8/2024).

View this post on Instagram

A post shared by MEMOMEDSOS (@memomedsos)

Menurut Agus, perlu ada edukasi kepada orang tua agar tidak sembarangan memberikan kendaraan kepada anak-anak karena risiko potensi bahaya yang cukup besar.

“Apalagi bila dilakukan tanpa pengawasan dan membiarkan anak untuk berkendara di jalan raya, padahal di jalan raya banyak sekali kendaraan lain yang belum tentu mereka juga mahir dalam berkendaranya,” kata Agus.

Aturan pemakaian sepeda listrik sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Sepeda listrik juga hanya dapat digunakan di kawasan tertentu, seperti permukiman, car free day, kawasan wisata, area sektor sarana angkutan publik, perkantoran, dan area di luar jalan raya.

Salah satu kawasan yang memperbolehkan sepeda listrik ialah Taman Mini Indonesia Indah (TMIl). Areanya tertutup dari kendaraan lain dan kecepatan kendaraannya dibatasi.

Kemudian, saat berkendara di jalan raya, pengguna wajib berada di lajur khusus. Namun, saat ini di sebagian kota besar di Indonesia belum ada jalur khusus sepeda listrik.

Tak cuma kendaraan, pengendara sepeda listrik sebelum terjun ke jalan juga wajib memenuhi beberapa syarat, seperti:

• Menggunakan helm
• Minimal berusia 12 tahun
• Tidak boleh mengangkut penumpang lain, kecuali terdapat jok untuk penumpang
• Tidak boleh memodifikasi daya motor sehingga dapat meningkatkan kecepatan
• Memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menemukan indikasi anak di bawah umur terlibat kampanye pemilihan umum (pemilu).

Hal itu disampaikan Hadi saat membuka “Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelengaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 wilayah Bali dan Nusa Tenggara” di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/7/2024).

“Kemarin saya juga bertemu dengan beberapa tokoh, karena di daerah juga mulai ada indikasi, itu menggunakan anak-anak, melakukan kampanye,” ujar Hadi, dipantau dari YouTube Kemenko Polhukam, Selasa.

Namun, Hadi tidak menyebut secara gamblang kapan keterlibatan anak-anak itu dalam kampanye.

Hadi pun meminta TNI-Polri untuk menertibkan keterlibatan anak-anak dalam kampanye.

“Jangan gunakan anak-anak di bawah umur,” kata Menko Polhukam.

Hadi kemudian mengungkit kasus anak-anak sekarang yang mulai terpapar judi online.

“Kalau judi online, dia (anak-anak) mau top up tidak punya uang, maka tindakan berikutnya adalah diajak untuk melaksanakan kampanye. Pasti ikut karena menginginkan imbalan, pasti menginginkan top up itu,” kata Hadi.

“Nanti aparat kepolisian dibantu TNI untuk menghindari pengerahan anak-anak di bawah umur,” tutur Hadi.

Tidak kalah penting, kata Hadi, peran serta masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalannya tahapan pilkada.

Selain itu, ia meminta masyarakat tidak terprovokasi berita yang belum tentu kebenarannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemuda berinisial MAF (20) asal Bandung menyediakan puluhan konten pornografi anak di kanal Telegram miliknya.

Berdasarkan data yang diterima Kompas.com, setidaknya ada 23 konten pornografi yang dijajakan MAF.

“Tersangka menawarkan berbagai koleksi video pornografi anak di channel Telegram miliknya. Ada yang nama kontennya Loli, Silbee, Msbree, dan lain-lain,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Safri Simanjuntak dalam keterangan, Selasa (30/7/2024).

Ade Safri menerangkan, konten-konten tersebut didapatkan MAF dari internet dan media sosial. MAF lalu menghimpun video-video tersebut dan disimpan rapi dalam ponsel miliknya.

“Tersangka mendapatkan gambar dan video bermuatan pornografi atau asusila tersebut dari media sosial. Dia unduh dan simpan di ponsel miliknya,” ucap Ade.

Jika ada seseorang yang berminat untuk berlangganan, MAF baru mengirimkan koleksi videonya.

Adapun MAF menyediakan dua paket pembelian konten pornografi anak. Pertama, berlangganan selama satu bulan. Lalu yang kedua, yakni membeli konten secara eceran.

“Untuk berlangganan, dihargai Rp 165.000 selama satu bulan. Kalau konten eceran, dihargai Rp 15.000 per jenis video,” kata Ade.

Sebagai informasi, penangkapan MAF bermula saat penyidik melakukan patroli siber di media sosial pada 24 Juli 2024.

Penyidik lalu menemukan akun X @DeflamingoOfc yang diduga mempromosikan konten pornografi anak.

“Pelaku mengiklankan konten video bermuatan asusila atau pornografi melalui akun X. Dia membagikan cuplikan video di X untuk menarik pelanggan,” Ade.

Ketika pelanggan sudah tertarik dengan konten yang disediakan, MAF mengarahkan para pelanggannya menuju akun Telegram yang telah dibuat.

Dalam akun Telegram dengan username @DEFLAMINGOOFC, MAF menyediakan konten pornografi yang telah diberi nama Loli, Silbee, Nanachan, Rissamishu, Micanesan, hingga Chella.

Adapun MAF diciduk dua hari setelah penyidik menemukan akunnya. Pelaku ditangkap di sebuah kos yang ada di Kota Bandung, Jawa Barat.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan, MAF kemudian ditetapkan sebagai tersangka penjualan konten pornografi anak.

Hal itu didasari dari keterangan saksi dan bukti konkret berupa akun telegram yang dikelola MAF.

MAF dijerat dengan Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 29 dan/atau Pasal 7 Jo Pasal 33 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kapolda Sumatra Barat (Sumbar) Irjen Suharyono mempersilakan proses ekshumasi dilakukan terhadap jenazah AM (13) jika pihak keluarga AM menginginkannya.

Dia mengaku bahwa sejak awal proses autopsi tidak dilakukan oleh Dokter Forensik dari pihak Polri melainkan oleh pihak RSUD Dr Achmad Mochtar pada Senin (10/6/2024).

"Itu sangat bagus [permintaan ekshumasi], karena dari awal yang melaksanakan autopsi juga dokter forensik dari luar, bukan dokter forensik Polisi," ujarnya saat dihubungi, Kamis (4/7/2024).

Dia menjelaskan, sejak awal proses autopsi dilakukan dokter Rosmawati. Dokter tersebut merupakan ahli forensik selama puluhan tahun yang berasal dari lulusan Universitas Sumatera Utara (USU).

Jika perlu, kata Suharyono, rekaman autopsi yang dilakukan oleh Rosmawati ditampilkan. Hal tersebut nantinya bisa menjadi bukti bahwa autopsi jenazah AM telah dilakukan secara profesional.

Oleh sebab itu, apabila nantinya jenazah AM bakal di ekshumasi maka dokter Rosmawati juga akan dihadirkan untuk memberikan keterangan juga.

"Nanti akan dikubur lagi untuk dicek lagi, silakan saja. Nanti siapa saja dokter forensik yang dihadirkan. Tapi yang pasti dokter forensik yang hadir pertama itu, dulu yang mengautopsi itu pasti juga akan hadir memberikan keterangannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur LBH Padang Indira Suryani selaku kuasa hukum keluarga AM, meminta Komnas HAM untuk dapat membantu proses ekshumasi terhadap jenazah kliennya.

"Kami juga meminta Komnas HAM untuk membentuk tim investigasi di kasus ini. Itu permintaan kami. Keluarga juga menyampaikan kepada Komnas HAM keluarga sepakat untuk melakukan ekshumasi atas jenazah Afif Maulana," kata Indir.

Sebagai informasi, AM merupakan siswa SMP yang ditemukan tewas dengan kondisi leban di jembatan Kuranji, Padang pada Minggu (9/6/2024).

Terdapat polemik yang menyebabkan kematian AM. Misalnya, LBH Padang menyampaikan AM diduga tewas karena dianiaya oknum kepolisian. Namun, Polda Sumbar menyebutkan AM meninggal karena melompat dari jembatan.

Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berharap penyidik dapat menggunakan pemberatan hukuman terhadap pengasuh pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang menjadi pelaku kasus dugaan kekerasan seksual dalam perkawinan anak.

"Kami berharap penyidik dapat menggunakan Pasal 81 UU Nomor 17/2016 dengan pemberatan hukuman karena terduga pelaku sebagai pengasuh lembaga pendidikan tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak anak dan memberikan perlindungan khusus terhadap anak," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.

Kemudian, jika terbukti pernah melakukan kejahatan yang sama, pelaku dapat diberlakukan hukuman lebih berat, termasuk memberikan tindakan kebiri. Pelaku berinisial ME ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Tersangka ME ditahan sejak Rabu, 3 Juli 2024. ME adalah pengasuh Pondok Pesantren Hubbun Nabi Muhammad di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sementara korban anak sudah kembali ke keluarganya.
"Padepokan sudah ditutup oleh Polres Lumajang karena statusnya tidak berizin," kata Nahar.

Sebelumnya terjadi pernikahan siri antara seorang santriwati berusia 16 tahun dengan pengasuh Pondok Pesantren Hubbun Nabi Muhammad berinisial ME pada 15 Agustus 2023. Sementara orang tua korban anak tidak mengetahui terjadinya pernikahan siri pada anaknya.

(LDS)