JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron memastikan Andi Arief sudah mundur dari jabatannya ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat setelah ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT PLN (Persero).

"Beliau (Andi Arief) sudah mundur dari Bappilu, penggantinya tentu akan ada Plt. Pada saatnya nanti akan disampaikan," kata Herman Khaeron di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (25/7/2024) malam.

Herman menyebutkan, pengganti Andi di Bappilu Demokrat akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.

Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengaku sempat mendengar satu nama yang disebut sebagai pengganti Andi Arief sebagai ketua Bappilu.

"Saya mesti cek dulu, karena saya dengar namanya ada disebut tapi saya belum dengar langsung dari ketua," tutur Andi Mallarangeng.

Diberitakan sebelumnya, Andi Arief ditunjuk sebagai Komisaris Independen PLN. Sementara mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama (Komut) PLN.

Penunjukan Andi Arief dan Burhanuddin Abdullah tersebut diungkapkan oleh Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution.

"Iya betul. Diangkat menjadi salah satu komisaris selain komut-nya Pak Burhanuddin Abdullah yang menggantikan Agus Martowardojo," ujar Syahrial kepada wartawan, Selasa (23/7/2024).

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan, Andi Arief dipilih sebagai komisaris PLN karena punya pengalaman sebagai komisaris, terutama di masa pemerintahan Presiden Suilo Bambang Yudhoyono.

"Andi Arief, beliau sudah pengalaman jadi komisaris, apalagi dipertanyakan?" kata dia, ditemui di Pos Bloc Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Berdasarkan catatan Kompas.com, Andi yang merupakan politikus kawakan Partai Demokrat sempat menjabat sebagai Komisaris PT Pos Indoesia (Persero) sampai dengan tahun 2009.

Dengan adanya pengalaman tersebut, Arya menilai, Andi merupakan sosok yang tepat untuk mengisi posisi komisaris PLN, dan pengangkatannya sudah tidak perlu lagi dipertanyakan.

TEMPO.CO, Jakarta - Politisi Partai Demokrat yang juga anggota tim pemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, Andi Arief ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Komisaris Independen PT PLN (Persero).

Andi menyatakan bahwa dirinya akan segera melapor kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Saya akan melapor kepada Ketua Umum AHY terlebih dahulu," kata Andi saat dihubungi pada Selasa, 23 Juli 2024.

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengonfirmasi penunjukan Andi Arief sebagai Komisaris PLN. "Kami mengucapkan selamat kepada Bang Andi Arief atas amanah barunya sebagai komisaris PLN," ujar Herzaky ketika dihubungi oleh Antara dari Jakarta, Selasa lalu.

Andi Arief, yang kini berusia 53 tahun, dikenal sering mengeluarkan pernyataan kontroversial. Pada 2018 menjelang Pilpres 2019, ia menyebut Prabowo sebagai "jenderal kardus." Andi Arief waktu itu menjelaskan bahwa ia menyebut Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai "jenderal kardus" karena Prabowo melakukan sesuatu di luar pengetahuan Demokrat. "Ada politik transaksional yang sangat mengejutkan dan berada di luar pengetahuan kami," kata Andi Arief di rumah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada Kamis dini hari, 9 Agustus 2018.

Ketika dikonfirmasi oleh wartawan tentang dugaan bahwa Prabowo memilih Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden karena telah menyetor uang Rp 500 miliar kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi tidak membantahnya. "Saya, Andi Arief, tidak pernah membuat isu dalam karier politik saya," ujarnya. Andi juga mengatakan bahwa kemenangan dalam Pilpres 2019 tidak ditentukan oleh uang, melainkan oleh figur calon. Selaku jenderal, Prabowo seharusnya memahami perhitungan tersebut.

Andi Arief adalah seorang aktivis mahasiswa ketika kuliah di UGM Yogyakarta dan aktif di Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) yang berafiliasi dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD) pimpinan Budiman Sudjatmiko pada pertengahan 1990-an. Ia adalah salah satu aktivis yang menjadi korban penculikan pada 1998. Pria kelahiran Lampung tahun 1970 ini diculik pada Maret 1998 dan dibebaskan pada Juli tahun yang sama.

Pada 2019, Andi pernah berurusan dengan polisi dalam kasus dugaan penggunaan narkoba. Kepolisian RI menangkapnya di sebuah kamar di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat pada Ahad, 3 Maret 2019. Polisi menduga Andi Arief mengonsumsi sabu di kamar hotel tersebut. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal M. Iqbal mengatakan bahwa penangkapan Andi Arief dilakukan berdasarkan laporan masyarakat tentang penggunaan narkoba di hotel tersebut. "Penangkapan ini spontan," ujar Iqbal pada Senin, 4 Maret 2019.

Andi kemudian dilepaskan oleh polisi pada 5 Maret 2019 setelah proses administrasi di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Cawang, Jakarta Timur selesai. "Untuk malam ini, AA sudah diperbolehkan pulang," tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo. Meski begitu, kata Dedi, Andi harus kembali pada Rabu, 6 Maret 2019, untuk menjalani proses rehabilitasi di BNN.

Andi Arief pernah menjabat sebagai Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam dari tahun 2009 hingga 2014, pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | RADEN PUTRI I YUDONO YANUAR

TEMPO.CO, Jakarta - Politisi Partai Demokrat yang juga anggota tim pemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, Andi Arief ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Komisaris Independen PT PLN (Persero).

Andi menyatakan bahwa dirinya akan segera melapor kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Saya akan melapor kepada Ketua Umum AHY terlebih dahulu," kata Andi saat dihubungi pada Selasa, 23 Juli 2024.

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengonfirmasi penunjukan Andi Arief sebagai Komisaris PLN. "Kami mengucapkan selamat kepada Bang Andi Arief atas amanah barunya sebagai komisaris PLN," ujar Herzaky ketika dihubungi oleh Antara dari Jakarta, Selasa lalu.

Andi Arief, yang kini berusia 53 tahun, dikenal sering mengeluarkan pernyataan kontroversial. Pada 2018 menjelang Pilpres 2019, ia menyebut Prabowo sebagai "jenderal kardus." Andi Arief waktu itu menjelaskan bahwa ia menyebut Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai "jenderal kardus" karena Prabowo melakukan sesuatu di luar pengetahuan Demokrat. "Ada politik transaksional yang sangat mengejutkan dan berada di luar pengetahuan kami," kata Andi Arief di rumah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada Kamis dini hari, 9 Agustus 2018.

Ketika dikonfirmasi oleh wartawan tentang dugaan bahwa Prabowo memilih Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden karena telah menyetor uang Rp 500 miliar kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi tidak membantahnya. "Saya, Andi Arief, tidak pernah membuat isu dalam karier politik saya," ujarnya. Andi juga mengatakan bahwa kemenangan dalam Pilpres 2019 tidak ditentukan oleh uang, melainkan oleh figur calon. Selaku jenderal, Prabowo seharusnya memahami perhitungan tersebut.

Andi Arief adalah seorang aktivis mahasiswa ketika kuliah di UGM Yogyakarta dan aktif di Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) yang berafiliasi dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD) pimpinan Budiman Sudjatmiko pada pertengahan 1990-an. Ia adalah salah satu aktivis yang menjadi korban penculikan pada 1998. Pria kelahiran Lampung tahun 1970 ini diculik pada Maret 1998 dan dibebaskan pada Juli tahun yang sama.

Pada 2019, Andi pernah berurusan dengan polisi dalam kasus dugaan penggunaan narkoba. Kepolisian RI menangkapnya di sebuah kamar di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat pada Ahad, 3 Maret 2019. Polisi menduga Andi Arief mengonsumsi sabu di kamar hotel tersebut. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal M. Iqbal mengatakan bahwa penangkapan Andi Arief dilakukan berdasarkan laporan masyarakat tentang penggunaan narkoba di hotel tersebut. "Penangkapan ini spontan," ujar Iqbal pada Senin, 4 Maret 2019.

Andi kemudian dilepaskan oleh polisi pada 5 Maret 2019 setelah proses administrasi di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Cawang, Jakarta Timur selesai. "Untuk malam ini, AA sudah diperbolehkan pulang," tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo. Meski begitu, kata Dedi, Andi harus kembali pada Rabu, 6 Maret 2019, untuk menjalani proses rehabilitasi di BNN.

Andi Arief pernah menjabat sebagai Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam dari tahun 2009 hingga 2014, pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | RADEN PUTRI I YUDONO YANUAR

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang pergantian pemerintahan dari Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nuansa bagi-bagi jabatan komisaris di BUMN masih terjadi.

Publik sempat dihebohkan dengan pengangkatan figur publik Fauzi Baadila sebagai komisaris independen PT Pos Indonesia (Persero).

Belum reda kabar pengangkatan Fauzi Baadila tersebut, giliran politikus Partai Demokrat Andi Arief diangkat sebagai komisaris independen PT PLN (Persero).

Sebelumnya, sejumlah orang di lingkaran Prabowo-Gibran atau ada juga dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran memang diberitakan diangkat menjadi komisaris di beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun, Staf Khusus (Stafsus) III Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menyebut, diangkatnya sejumlah orang terdekat Prabowo sebelum pelantikan presiden merupakan bagian dari proses transisi pemerintah yang berkelanjutan.

"Baru kali ini lah pemerintahan kita tidak putus, ini namanya berkesinambungan, baru kali ini loh," kata dia pada 24 Juli 2024.

“Zamannya Bung Karno ke Pak Harto itu putus banget, dari Pak Harto ke Habibie itu reformasi, Habibie ke Gus Dur itu putus juga, Gus Dur ke Megawati putus juga, dari Megawati ke SBY putus juga, dari SBY ke Pak Jokowi putus juga,” ujarnya lagi.

Dia juga mengatakan, pengangkatan orang terdekat Prabowo dinilai selaras dengan penetapan manajemen BUMN selama ini, di mana menteri BUMN bakal menunjuk individu dengan arah kebijakan selaras dengan pemerintah.

"Jadi wajar saja apa-apa yang berhubungan dengan pemerintah itu," katanya.

Namun, Arya mengklaim bahwa kinerja BUMN dapat tetap terjaga. Hal itu terlihat dari setoran dividen total BUMN yang mencapai Rp 81,2 triliun pada tahun buku 2023.

"Artinya kita sudah membuktikan walaupun komisarisnya ada unsur politiknya, ternyata kinerja BUMN-nya mantap, kinclong," ujarnya.

Lantas siapa saja relawan Prabowo-Gibran yang diangkat menjadi komisaris BUMN, berikut daftarnya sebagaimana diberitakan Kompas.com sebelumnya:

Andi Arief

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief ditunjuk menjadi Komisaris Independen PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pengangkatan dilakukan di Kantor PLN, Jakarta Selatan, pada 23 Juli 2024.

Deputi Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Partai Demokrat, Syahrial Nasution mengonfirmasi penunjukkan Andi Arief sebagai Komisaris Independen PLN.

Diketahui, Partai Demokrat merupakan salah satu partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Fauzi Baadila

Figur publik yang juga mantan Wakil Komandan Golf TKN Prabowo-Gibran, Fauzi Baadila ditunjuk menjadi Komisaris Independen PT Pos Indonesia pada 18 Juli 2024.

Penunjukan Fauzi sebagai Komisaris Independen dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pos Indonesia.

Stafsus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, sosok Fauzi Baadila yang memiliki latar belakang di industri kreatif dibutuhkan dalam bagian transformasi Pos Indonesia.

"Memang PT Pos merupakan perubahan transformasi kepada urusan-urusan yang namanya kreatif, digital, dan sebagainya," kata Arya pada 24 Juli 2024.

Muhammad Budi Djatmiko

Selain Fauzi Baadila, dalam RUPS yang sama, Muhammad Budi Djatmiko ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero).

Dia merupakan relawan Prabowo Subianto dan menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi).

Siti Nurizka Puteri Jaya

Politikus Partai Gerindra sekaligus mantan anggota Komisi III DPR RI ini diangkat sebagai komisaris utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang.

Siti Nurizka diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 10 Juni 2024.

Pada 12 Juni 2025, Arya Sinulingga lantas mengklarifikasi bahwa Siti Nurizka sudah mengundurkan diri dari DPR RI sebelum diangkat menjadi komisaris utama Pusri.

Burhanuddin Abdullah

Kemudian, ada mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT PLN.

Burhanuddin Abdullah diketahui terdaftar sebagai Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.

Dia menggantikan posisi Agus Martowardojo yang sudah menjabat sebagai Komisaris Utama PLN sejak September 2023.

Felicitas Tallulembang

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Felicitas ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia (BSI).

Sebelum menduduki jabatan tersebut, dia adalah anggota DPR tahun 2014-2019 dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai tahun 1999-2008.

Dilansir dari Kompas.com, Jumat (14/6/2024), penunjukkan Felicitas sebagai komisaris independen dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Grace Natalie

Mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie ditunjuk menjadi Komisaris Mining Industry Indonesia (MIND ID), yakni BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia yang beranggotakan beberapa perusahaan.

Diketahui, Grace Natalie adalah Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran.

Sebelum ditunjuk menjadi komisaris MIND ID, Grace diketahui diangkat sebagai staf khusus Presiden Jokowi.

Fuad Bawazier

Selain Grace, politikus Partai Gerindra Fuad Bawazier ditunjuk sebagai Komisaris Utama (Komut) MIND ID.

Fuad diketahui adalah anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.

Simon Aloysius Mantiri

Kemudian, ada Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran, Simon Aloysius Mantiri yang ditunjuk menjadi Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Pertamina (Persero).

Dia ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina Tahunan Tahun Buku 2023 pada 10 Juni 2024.

Condro Kirono

Selanjutnya, ada nama Komjen (Purn) Condro Kirono juga ditunjuk menjadi Komisaris Independen Pertamina.

Dilansir dari laman resmi Pertamina, keputusan tersebut tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-222/MBU/07/2021.

Condro Kirono diketahui adalah Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran. Dia sempat ditunjuk menjadi Komisaris Pertamina pada 2019, tetapi dicopot pada 2021.

Prabu Revolusi

Menariknya, ada nama mantan presenter berita Prabu Revolusi yang diangkat menjadi Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).

Dilansir dari Kompas.com, Minggu (25/2/2024), Corporate Secretary KPI Hermansyah Y Nasroen mengatakan, keputusan tersebut diambil petinggi KPI pada Kamis (1/2/2024)

Dia diketahui barisan pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Tetapi, tidak masuk dalam struktur TKN Prabowo-Gibran.

Hanya saja, Prabu pernah terlihat mendampingi Gibran kampanye di Balikpapan, Kalimantan Timur pada 16 Desember 2023.

Siti Zahra Aghnia

Kemudian, ada nama Siti Zahra Aghnia yang merupakan istri dari Komandan Tim Fanta TKN Prabowo-Gibran, Muhammad Arief Rosyid Hasan.

Dia diangkat menjadi Komisaris Independen PT Pertamina Patra Niaga pada 1 Februari 2024.

Dilansir laman Pertamina Patra Niaga, Siti merupakan lulusan S-1 Interior Arsitektur di Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

Dia juga pernah menjadi Komisaris di PT Zahra Bakti Gemilang pada 2022 dan Direksi di PT Gamlindo Nusa pada 2014-2020.

Tsamara Amany

Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir ini diketahui diangkat sebagai komisaris independen PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) sejak 2023.

Tsamara Amany diangkat menjadi komisaris PTPN III melalui Keputusan Menteri BUMN No.SK-394/MBU/12/2023 tanggal 19 Desember 2023.

Dia adalah mantan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Tsamara diketahui mendampingi Erick Thohir saat menyambangi markas Tim Fanta TKN Prabowo-Gibran pada 1 Februari 2024.

Saat itu, Tsamara menyebut bahwa kehadiran Erick Thohir bukan dalam kapasitasnya sebagai Menteri BUMN.

Dia juga mengatakan, Erick Thohir mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, menilai pengangkatan Burhanuddin Abdullah Harahap dan Andi Arief sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN melanggar aturan. Pasalnya, kedua orang dekat presiden terpilih Prabowo Subianto itu masih menduduki jabatan di partai politik.

Burhanuddin saat ini menjabat Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra. Namanya tercatat dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2020. Begitu pula dalam Keputusan Menkumham Nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, nama Andi Arief tercatat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bappilu Partai Demokrat.

Pada Pemilu Presiden 2024 lalu, Burhanuddin dan Andi Arief tergabung dalam Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran. Burhanuddin menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar, sementara Andi Arief bergabung dengan tim itu seiring dukungan partainya kepada Prabowo-Gibran.

Herry berpendapat, pengangkatan politisi pengurus partai ini bertentangan dengan aturan main yang dibuat oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Aturan itu yakni Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

“Menurut saya, pengangkatan Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief mengabaikan soal etis, bahkan cenderung nyerempet pelanggaran terhadap peraturan,” ujar dia saat dihubungi Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.

Bersama Burhanuddin Abdullah, saat ini ada lima pengurus Partai Gerindra yang menjadi komisaris BUMN. Mereka yakni Fauzi Baadila di PT Pos Indonesia (Persero) Fuad Bawazir di PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID, Simon Aloysius Mantiri di PT Pertamina (Persero), Felicitas Tallulembang di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Fauzi merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Sementara Fuad, Simon, dan Felicitas menjabat anggota Dewan Pembina di partai berlambang kepala burung garuda itu. Seperti Burhanuddin, keanggotaan mereka disahkan Menkumham Yasonna Laoly melalui Keputusan Menkumham Nomor M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2020.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3 Tahun 2023, diatur untuk dapat diangkat sebagai Dewan Komisaris, harus memenuhi syarat antara lain bukan pengurus partai politik. “Ini sungguh disayangkan. Peraturan dibuat malah untuk dilanggar sendiri,” kata Herry.

Politikus Partai Gerindra sekaligus Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, belum merespons permintaan konfirmasi Tempo perihal status keanggotaan Burhanuddin Abdullah di partai itu.

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra tak membantah dan membenarkan bahwa Andi akan mundur sebagai anggota Partai Demokrat karena aturan internal tak membolehkan pengurus partai merangkap jabatan sebagai komisaris. Dia menyebut keputusan itu masih menunggu pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dengan Andi.

“Masih menunggu pertemuan dengan Mas AHY. Langkah ke depan seperti apa, akan mengikuti aturan yang berlaku,” kata Herzaky saat dihubungi pada Selasa, 23 Juli 2024.

Sebagai informasi, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Andi Arief sebagai komisaris PLN, sebagaimana tertuang dalam Surat Undangan Penyerahan Salinan Surat Keputusan Menteri BUMN terkait Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Merangkum dari berbagai pemberitaan Kompas.com, Andi Arief adalah politikus kawakan dari Partai Demokrat. Ia benar-benar merintis kariernya sebagai politikus dari bawah sebagai aktivis pergerakan.

Pria kelahiran Bandar Lampung, Lampung, 20 November 1970, itu mengawali karier politik sebagai aktivis prodemokrasi pada era 1990-an.

Melalui organisasi yang dibentuknya bersama sesama rekan aktivis, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Andi Arief vokal menentang kekuasaan penguasa Orde Baru, Presiden Soeharto.

Bahkan pada 1998, ia menjadi salah satu aktivitas demokrasi yang ikut diculik, namun kemudian dilepaskan dua bulan kemudian.

Pasca-reformasi, Andi Arief merapat ke barisan pendukung Calon Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono pada pemilu 2004. Kemenangan SBY dan raihan suara Partai Demokrat membuat karier politiknya kian melambung.

Di era SBY, ia sempat diberi posisi sebagai komisaris di BUMN logistik, PT Pos Indonesia serta menjabat sebagai Staf Khusus Presiden RI.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkap alasan Erick Thohir mengangkat Fauzi Baadilla sebagai komisaris PT Pos Indonesia (Persero) dan Andi Arief menjadi komisaris PLN.

Ia juga mengungkap alasan Erick Thohir mengangkat eks Gubernur BI Burhanuddin Abdullah menjadi komisaris utama PLN.

Untuk Fauzi, ia mengatakan penunjukan berkaitan dengan pengembangan Pos Indonesia. Dia mengatakan, Pos Indonesia memiliki banyak aset, salah satunya telah diubah menjadi Pos Bloc di Jakarta Pusat saat ini.

"Artinya apa? Memang PT Pos melakukan perubahan transformasi kepada urusan-urusan yang namanya kreatif, digital, dan sebagainya. Dan kalian tahu nggak? Berapa banyak asetnya PT Pos yang harus kita berdayakan dengan digabungkan dengan industri kreatif," katanya di Pos Bloc, Jakarta, Rabu (24/7) seperti dikutip dari detikfinance.

Dengan kondisi itu, dia mengatakan, dibutuhkan sosok Fauzi Baadilla. Sebab, Pos Indonesia akan dikawinkan dengan industri kreatif.

"Dan kami butuh namanya Fauzi Baadilla karena dia menuju ke sana. Kita menuju ke arah mengawinkan PT Pos ini dengan industri kreatif," ungkapnya.

Sementara Andi Arief, Arya mengatakan politikus demokrat itu dipilih menjadi komisaris PLN karena pengalaman. Ia kata Arya,  pernah menjabat sebagai komisaris di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Andi Arief sendiri pernah menjadi komisaris Pos Indonesia.

"Zaman Pak SBY dulu, berapa tahun lalu 15 tahun lalu itu Andi Arief. Sudah jadi komisaris PT Pos. Jadi kok ada masalah lagi? Nggak ada masalah," ungkapnya.

Kemudian, Burhanuddin Abdullah merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Menurutnya, kemampuan Burhanuddin tak perlu diragukan lagi. "Kau ragukan ilmunya?" ujar Arya.

Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk beberapa pendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai komisaris BUMN.

Mereka adalah Fauzi Baadilla sebagai komisaris PT Pos Indonesia (Persero), Burhanuddin Abdullah sebagai komisaris Utama PT PLN (Persero) dan Andi Arief sebagai komisaris PLN.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga bicara mengenai pengembangan Pos Indonesia terkait alasan penunjukan Fauzi Baadilla sebagai komisaris. Dia mengatakan, Pos Indonesia memiliki banyak aset, salah satunya telah diubah menjadi Pos Bloc di Jakarta Pusat saat ini.

"Artinya apa? Memang PT Pos melakukan perubahan transformasi kepada urusan-urusan yang namanya kreatif, digital, dan sebagainya. Dan kalian tahu nggak? Berapa banyak asetnya PT Pos yang harus kita berdayakan dengan digabungkan dengan industri kreatif," katanya di Pos Bloc, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Dengan kondisi itu, dia mengatakan, dibutuhkan sosok Fauzi Baadilla. Sebab, Pos Indonesia akan dikawinkan dengan industri kreatif.

"Dan kami butuh namanya Fauzi Baadilla karena dia menuju ke sana. Kita menuju ke arah mengawinkan PT Pos ini dengan industri kreatif," ungkapnya.

Sementara, Andi Arief dipilih karena pernah menjabat sebagai komisaris di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Andi Arief sendiri pernah menjadi komisaris Pos Indonesia.

"Zaman Pak SBY dulu, berapa tahun lalu 15 tahun lalu itu Andi Arief. Sudah jadi komisaris PT Pos. Jadi kok ada masalah lagi? Nggak ada masalah," ungkapnya.

Kemudian, Burhanuddin Abdullah merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Menurutnya, kemampuan Burhanuddin tak perlu diragukan lagi. "Kau ragukan ilmunya?" ujar Arya.

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Andi Arief resmi menjabat sebagai Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN pada Selasa, 23 Juli 2024. Andi tak banyak bicara usai menyandang jabatan baru tersebut. Namun, dia mengatakan akan segera melapor ke Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.

“Mau lapor ke Ketum AHY dulu,” kata Andi saat dihubungi pada Selasa hari ini.

Menurut sumber Tempo di internal koalisi Prabowo-Gibran, nama Andi Arief sudah diputuskan masuk dalam jajaran komisaris PT PLN. Partai Demokrat, menurut sumber ini, juga telah berkomunikasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Seperti diketahui, Andi terlibat aktif dalam Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, karena Partai Demokrat menjadi salah satu partai pengusungnya. Dalam laporan Majalah Tempo edisi pekan ini, presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan segera menempatkan orang dekatnya di perusahaan setrum negara itu.

Mereka adalah Andi dan bekas petinggi bank sentral serta anggota dewan pakar tim kampanyenya. Posisi komisaris independen di perusahaan itu pun telah ditawarkan kepada seorang tokoh di koalisi pendukungnya.

Lantas, bagaimana sebenarnya profil Andi Arief yang jadi komisaris baru PLN?

Selanjutnya baca: Andi Arief mantan aktivis pro-demokrasi<!--more-->

Andi Arief adalah seorang politikus asal Indonesia yang lahir pada 20 November 1970 di Bandar Lampung, Lampung. Dia saat ini merupakan kader Partai Demokrat dan pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat periode 2015-2020.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Andi pernah mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Staf Khusus Presiden. Menduduki posisi tersebut pada 2009-2014, Andi ditempatkan di bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam.

Sebelum menjadi seorang politikus, Andi merupakan mantan aktivis pro-demokrasi. Melansir dari laman p2k.stekom.ac.id, pada pertengahan dekade 1990-an, Andi dulunya aktif berkegiatan di organisasi Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Dia juga terafiliasi dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Andi menjadi salah satu korban penculikan aktivis pada 1998 akibat kegiatan organisasinya. Aktivitas Andi saat itu dinilai mengancam keberadaan rezim yang berkuasa.

Kader Partai Demokrat ini merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Dia juga diketahui pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa FISIP UGM periode 1993-1994.

Sebagai seorang mantan aktivis, keputusan Andi untuk terjun ke dunia politik dan merapat ke Partai Demokrat membuatnya menjadi sorotan pada Pemilu 2004 lalu. Kendati demikian, Andi sukses membantu memenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla pada saat itu dengan memimpin sebuah organisasi relawan.

Karier Andi Arief di dunia politik tidak selamanya mulus. Pada 3 Maret 2019, Andi ditangkap polisi di sebuah hotel di Jakarta karena diduga mengkonsumsi narkotika jenis methamphetamine atau yang lebih dikenal dengan sabu-sabu. Dia pun diserahkan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ke Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menjalani proses rehabilitasi.

Tak berhenti sampai disitu, berdasarkan catatan Tempo, Andi juga sempat beberapa kali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam sejumlah kasus rasuah. Di antaranya adalah sebagai saksi untuk Bupati Bupati Penajam Paser Utara periode 2018-2023, Abdul Gafur Mas'ud dalam tindak pidana korupsi terkait kegiatan pengerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022.

Selain itu, pada Senin, 15 Mei 2023, KPK juga memeriksa Andi sebagai saksi terkait kasus dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 200 miliar, yang menjerat tersangka Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.

RADEN PUTRI

KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat politikus Partai DemokratAndi Arief sebagai komisaris PT PLN (Persero).

Pengangkatan Andi tersebut tertuang dalam Surat Undangan Penyerahan Salinan Surat Keputusan Menteri BUMN terkait Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Andi Arief, yang pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat tersebut, resmi menjabat berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan listrik pelat merah tersebut.

Profil Andi Arief

Merangkum dari berbagai pemberitaan Kompas.com, Andi Arief adalah politikus kawakan dari Partai Demokrat. Ia benar-benar merintis kariernya sebagai politikus dari bawah sebagai aktivis pergerakan.

Pria kelahiran Bandar Lampung, Lampung, 20 November 1970, itu mengawali karier politik sebagai aktivis prodemokrasi pada era 1990-an.

Melalui organisasi yang dibentuknya bersama sesama rekan aktivis, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Andi Arief vokal menentang kekuasaan penguasa Orde Baru, Presiden Soeharto.

Bahkan pada 1998, ia menjadi salah satu aktivitas demokrasi yang ikut diculik, namun kemudian dilepaskan dua bulan kemudian.

Pasca-reformasi, Andi Arief merapat ke barisan pendukung Calon Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono pada pemilu 2004. Kemenangan SBY dan raihan suara Partai Demokrat membuat karier politiknya kian melambung.

Di era SBY, ia sempat diberi posisi sebagai komisaris di BUMN logistik, PT Pos Indonesia serta menjabat sebagai Staf Khusus Presiden RI.

Pada Pilpres 2024, Partai Demokrat merapat ke pasangan Prabowo-Gibran. Namanya kemudian tercatat sebagai anggota tim pemenangan.

Saat menjabat Wakiil Sekretaris Jenderal Demokrat, Andi Arief pernah ditangkap polisi karena kedapatan mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Pada 3 Maret 2019, polisi meringkus politikus itu di salah satu hotel di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Andi Arief diduga menggunakan sabu-sabu sebelum penggerebekan yang dilakukan oleh Tim Khusus Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Polisi juga membongkar kloset dibantu pihak hotel untuk mencari barang bukti alat isap sabu-sabu alias bong yang diduga dibuang oleh Andi. Namun belakangan, Andi Arief dibebaskan dari tahanan dan hanya menjalani proses rehabilitasi.

KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat politikus Partai DemokratAndi Arief sebagai komisaris PT PLN (Persero).

Pengangkatan Andi tersebut tertuang dalam Surat Undangan Penyerahan Salinan Surat Keputusan Menteri BUMN terkait Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Andi Arief, yang pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat tersebut, resmi menjabat berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan listrik pelat merah tersebut.

Profil Andi Arief

Merangkum dari berbagai pemberitaan Kompas.com, Andi Arief adalah politikus kawakan dari Partai Demokrat. Ia benar-benar merintis kariernya sebagai politikus dari bawah sebagai aktivis pergerakan.

Pria kelahiran Bandar Lampung, Lampung, 20 November 1970, itu mengawali karier politik sebagai aktivis prodemokrasi pada era 1990-an.

Melalui organisasi yang dibentuknya bersama sesama rekan aktivis, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Andi Arief vokal menentang kekuasaan penguasa Orde Baru, Presiden Soeharto.

Bahkan pada 1998, ia menjadi salah satu aktivitas demokrasi yang ikut diculik, namun kemudian dilepaskan dua bulan kemudian.

Pasca-reformasi, Andi Arief merapat ke barisan pendukung Calon Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono pada pemilu 2004. Kemenangan SBY dan raihan suara Partai Demokrat membuat karier politiknya kian melambung.

Di era SBY, ia sempat diberi posisi sebagai komisaris di BUMN logistik, PT Pos Indonesia serta menjabat sebagai Staf Khusus Presiden RI.

Pada Pilpres 2024, Partai Demokrat merapat ke pasangan Prabowo-Gibran. Namanya kemudian tercatat sebagai anggota tim pemenangan.

Saat menjabat Wakiil Sekretaris Jenderal Demokrat, Andi Arief pernah ditangkap polisi karena kedapatan mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Pada 3 Maret 2019, polisi meringkus politikus itu di salah satu hotel di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Andi Arief diduga menggunakan sabu-sabu sebelum penggerebekan yang dilakukan oleh Tim Khusus Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Polisi juga membongkar kloset dibantu pihak hotel untuk mencari barang bukti alat isap sabu-sabu alias bong yang diduga dibuang oleh Andi. Namun belakangan, Andi Arief dibebaskan dari tahanan dan hanya menjalani proses rehabilitasi.

KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat politikus Partai DemokratAndi Arief sebagai komisaris PT PLN (Persero).

Pengangkatan Andi tersebut tertuang dalam Surat Undangan Penyerahan Salinan Surat Keputusan Menteri BUMN terkait Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Andi Arief, yang pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat tersebut, resmi menjabat berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan listrik pelat merah tersebut.

Profil Andi Arief

Merangkum dari berbagai pemberitaan Kompas.com, Andi Arief adalah politikus kawakan dari Partai Demokrat. Ia benar-benar merintis kariernya sebagai politikus dari bawah sebagai aktivis pergerakan.

Pria kelahiran Bandar Lampung, Lampung, 20 November 1970, itu mengawali karier politik sebagai aktivis prodemokrasi pada era 1990-an.

Melalui organisasi yang dibentuknya bersama sesama rekan aktivis, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Andi Arief vokal menentang kekuasaan penguasa Orde Baru, Presiden Soeharto.

Bahkan pada 1998, ia menjadi salah satu aktivitas demokrasi yang ikut diculik, namun kemudian dilepaskan dua bulan kemudian.

Pasca-reformasi, Andi Arief merapat ke barisan pendukung Calon Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono pada pemilu 2004. Kemenangan SBY dan raihan suara Partai Demokrat membuat karier politiknya kian melambung.

Di era SBY, ia sempat diberi posisi sebagai komisaris di BUMN logistik, PT Pos Indonesia serta menjabat sebagai Staf Khusus Presiden RI.

Pada Pilpres 2024, Partai Demokrat merapat ke pasangan Prabowo-Gibran. Namanya kemudian tercatat sebagai anggota tim pemenangan.

Saat menjabat Wakiil Sekretaris Jenderal Demokrat, Andi Arief pernah ditangkap polisi karena kedapatan mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Pada 3 Maret 2019, polisi meringkus politikus itu di salah satu hotel di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Andi Arief diduga menggunakan sabu-sabu sebelum penggerebekan yang dilakukan oleh Tim Khusus Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Polisi juga membongkar kloset dibantu pihak hotel untuk mencari barang bukti alat isap sabu-sabu alias bong yang diduga dibuang oleh Andi. Namun belakangan, Andi Arief dibebaskan dari tahanan dan hanya menjalani proses rehabilitasi.