Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi anggaran untuk ketahanan pangan sudah mencapai Rp 91,1 triliun hingga akhir Oktober 2024, atau 79,1% dari pagu.

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi ini meningkat 71% bila dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp 53,3 triliun.

“Realisasi ini utamanya untuk dukungan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian serta bantuan pangan,” tutur Suahasil dalam konferensi pers, Jumat (8/11).

Adapun realisasi belanja ketahanan pangan ini disalurkan oleh beberapa kementerian dengan menggunakan anggaran kementerian dan Lembaga (K/L).

Di antaranya, Kementerian PUPR sebesar 11,9 triliun utamanya untuk pembangunan bendungan yang progresnya sudah mencapai 55,7%, serta pembangunan jalan irigasi yang prosesnya sudah 63,2%.

Kemudian disalurkan Kementerian Pertanian Rp 10,1 triliun untuk pengembangan kawasan padi dan jagung sebanyak 437 hektare, dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebanyak 1.082 unit.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah merealisasikan anggaran sebesar Rp 4,5 triliun untuk bantuan benih sebanyak 54,7 juta ekor dan bantuan alat penangkap ikan sebanyak 4,4 ribu unit. Oleh Bapanas Rp 17,9 triliun untuk bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan.

Adapun program ketahanan pangan juga disalurkan melalui belanja non K/L untuk subsidi pupuk yang sudah tersalurkan Rp 22,9 triliun.

Terakhir melalui transfer ke daerah (TKD) Rp 22,8 triliun antara lain, untuk dana desa program ketahanan pangan dan hewani, dana pangan dan pertanian kepada 1.820 kelompok masyarakat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bertemu Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11) siang. Pertemuan itu membahas optimalisasi anggaran ketahanan pangan.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan, pokok pembahasannya bagaimana agar anggaran yang disediakan betul-betul dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan produksi pangan.

"Kementerian Keuangan ingin memastikan bahwa program-program atau anggaran yang dikeluarkan itu betul-betul sesuai dengan rencananya, peruntukannya," kata Sudaryono usai pertemuan.

Selain itu, juga dipastikan bahwa anggaran yang digelontorkan tepat sasaran dan sesuai dengan target, misalnya anggaran untuk pupuk 9,55 juta ton, dipastikan kembali alokasi besar tersebut tersalurkan ke calon penerima yang tepat.

Untuk ketahanan pangan, alokasi anggaran akan memprioritaskan sejumlah proyek antara lain cetak sawah, optimalisasi lahan, subsidi pupuk, irigasi, hingga bendungan.

Saat ditanya lebih lanjut apakah akan ada penyesuaian anggaran ketahanan pangan, Sudaryono menampiknya. Namun memang menurutnya, kadang penyesuaian perlu dilakukan dilakukan di saat-saat mendesak.

"Belum ada (rencana penyesuaian). Cuma dalam dinamikanya begini, berbeda-beda tiap kementerian. Kadang-kadang harus ada adjustment, misalnya hal darurat ya, ada hama misalnya. Nah, hama itu dalam adjustment-nya kita minta bagaimana pada saat darurat kita adjustment anggaran nggak lama," ujar dia.

"Karena kalau lama, tikusnya dari 8 jadi 800. Kalau udah 800 udah nggak bisa lagi dibasmi, atau misalnya benih, pupuk, dan seterusnya gimana caranya pas adjustment itu nggak lama. Karena kalau lama hujannya udah lewat," sambungnya.

Dengan demikian, menurutnya kebijakan di Kementerian Pertanian perlu mempertimbangkan banyak aspek dan tidak sembarangan dilakukan, sehingga tepat waktu dan sasaran.

Bisnis.com, JAKARTA – Institute for Development on Economics and Finance (Indef) menyoroti gelontoran anggaran ketahanan pangan pemerintah yang dinilai belum mampu mendorong kinerja pertanian.

Head of Center Food, Energy, and Sustainable Development Indef Abra Talattov menyebutkan faktanya kinerja sektor pertanian justru turun di tengah anggaran ketahanan pangan yang semakin tahun semakin besar.

“Pada dua tahun terakhir ini misalnya, anggaran ketahanan pangan sudah tembus di atas Rp100 triliun… Tetapi di sisi lain produksi maupun kinerja sektor pertanian yang semakin menurun. Ini kan menjadi alarm sebenarnya buat pemerintah,” ujar Abra, dalam diskusi yang diselenggarakan Universitas Diponegoro, Minggu (22/9/2024).

Abra mengingatkan pemerintah bahwa anggaran yang sudah cukup besar digelontorkan tersebut harus memiliki output atau hasil yang juga signifikan terhadap sektor pertanian.

Memang, secara fisik, uang negara yang mengalir untuk ketahanan pangan terlihat dari sejumlah pemangunan berupa bendungan dan irigasi, hingga subsidi pupuk. Sayangnya, hal tersebut pula nyatanya masih belum signifikan mendorong kesejahteraan petani maupun produksi pangan.

Sebagai bukti, lanjut Abra, pendapatan bersih petani dan nelayan di Indonesia cenderung rendah dan di bawah rata-rata upah minimum regional.

Padahal, pertanian tercatat sebagai lapangan pekerjaan terbesar dengan kontribusi 29,4% terhadap jumlah tenaga kerja nasinoal per 2023. Sementara 48,9% rumah tangga di Tanah Air mengandalkan penghasilan dari pertanian.

Bukti lainnya, luas tanaman padi setiap tahunnya semakin menyusut. Sepanjang 2023 hingga Juli 2024, luas tanaman padi menyusut 4,24 juta hektare (ha) dari periode 2015-2019. Alhasil, Indonesia lagi-lagi melakukan impor beras sejak akhir 2022 dan berlanjut hingga hari ini.

Dalam lima tahun terakhir, tercatat anggaran ketahanan pangan terus mencatatkan kenaikan. Pada 2021, naik 15,5% dari Rp74,5 triliun pada 2020 menjadi Rp86 triliun. Kemudian pada 2022 anggaran menjadi Rp88,8 triliun atau naik tipis 3,3%.

Untuk pertama kalinya, ketahanan pangan mendapatkan anggaran tembus Rp100 triliun pada 2023. Kemudian pada 2024 naik menjadi Rp114,3 triliun, dan tahun depan direncanakan senilai Rp124,4 triliun.

Utamanya, alokasi tersebut diperuntukkan dalam upaya peningkatan produksi domestik, penguatan kelembagaan petani, pembangunan food estate, serta penguatan cadangan pangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan pemerintah tengah menyiapkan anggaran untuk program Ketahanan Pangan sebesar Rp 124,4 triliun pada 2025.

Sri Mulyani mengungkapkan anggaran itu untuk menunjang berbagai program di antaranya pengembangan Food Estate hingga pengembangan mencetak sawah sebanyak 250.000 hektar.

“Kita mengalokasikan anggaran ketahanan pangan di 2025 mencapai Rp 124,4 triliun untuk program mulai untuk pra produksi, produksi, distribusi hingga di sisi konsumen Makan Bergizi Gratis,” ujarnya dalam konferensi pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

“Dan untuk produksi itu untuk Food Estate di 3 lokasi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian cetak sawah juga 250.000 hektar,” sambungnya.

Sementara untuk mendongkrak ketahanan pangan dari sisi produksi, pemerintah akan mengalokasikan subsidi pupuk sebanyak 8,5-9,5 juta ton, bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 1.012 unit, KUR pertanian hingga subsidi resi gudang.

Kemudian di sisi pemasaran akan tetap membuat Cadangan Pangan Pemerintah (CBP), subsidi cadangan pangan, revitalisasi pasar rakyat hingga KUR UMKM.

Untuk diketahui, jika dibandingkan anggaran ketahanan pangan di tahun ini jauh lebih besar berkisar Rp 10 triliun daripada anggaran di tahun sebelumnya.

Berdasarkan catatan Kompas.com, anggara Ketahanan Pangan di tahun 2024 ditetapkan sebesar 114,3 triliun.

Angka ini bertambah sekitar Rp 13,4 triliun atau tumbuh 13,2 persen jika dibanding outlook realisasi anggaran ketahanan pangan 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali menaikkan anggaran ketahanan pangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 menjadi Rp124,4 triliun, lebih tinggi dari alokasi RAPBN 2024 sebesar Rp108,8 triliun.

Sementara itu, dalam APBN 2024 pemerintah memberikan tambahan anggaran dengan total alokasi mencapai Rp114,3 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rencana anggaran tersebut guna mendukung produktivitas hingga menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan.

"Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas," kata Jokowi dalam Pidato Presiden dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Selain itu, aggaran tersebut juga dialokasikan guna mendukung perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani pada pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR di Jakarta, Jumat (16/8/2024) menyinggung soal kedaulatan pangan. Puan mengatakan, Indonesia harus menyelesaikan sederet polemik struktural dalam membangun RAPBN 2025 di dalam negeri.

“Kita harus dapat menyelesaikan masalah-masalah struktural dalam membangun kedaulatan pangan,” kata Puan dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2024).

Tak hanya itu, Indonesia juga diharapkan dapat mengatasi ketimpangan sosial dan penciptaan lapangan kerja sehingga derajat hidup rakyat semakin sejahtera dan dimudahkan.