Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bertemu Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11) siang. Pertemuan itu membahas optimalisasi anggaran ketahanan pangan.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan, pokok pembahasannya bagaimana agar anggaran yang disediakan betul-betul dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan produksi pangan.

"Kementerian Keuangan ingin memastikan bahwa program-program atau anggaran yang dikeluarkan itu betul-betul sesuai dengan rencananya, peruntukannya," kata Sudaryono usai pertemuan.

Selain itu, juga dipastikan bahwa anggaran yang digelontorkan tepat sasaran dan sesuai dengan target, misalnya anggaran untuk pupuk 9,55 juta ton, dipastikan kembali alokasi besar tersebut tersalurkan ke calon penerima yang tepat.

Untuk ketahanan pangan, alokasi anggaran akan memprioritaskan sejumlah proyek antara lain cetak sawah, optimalisasi lahan, subsidi pupuk, irigasi, hingga bendungan.

Saat ditanya lebih lanjut apakah akan ada penyesuaian anggaran ketahanan pangan, Sudaryono menampiknya. Namun memang menurutnya, kadang penyesuaian perlu dilakukan dilakukan di saat-saat mendesak.

"Belum ada (rencana penyesuaian). Cuma dalam dinamikanya begini, berbeda-beda tiap kementerian. Kadang-kadang harus ada adjustment, misalnya hal darurat ya, ada hama misalnya. Nah, hama itu dalam adjustment-nya kita minta bagaimana pada saat darurat kita adjustment anggaran nggak lama," ujar dia.

"Karena kalau lama, tikusnya dari 8 jadi 800. Kalau udah 800 udah nggak bisa lagi dibasmi, atau misalnya benih, pupuk, dan seterusnya gimana caranya pas adjustment itu nggak lama. Karena kalau lama hujannya udah lewat," sambungnya.

Dengan demikian, menurutnya kebijakan di Kementerian Pertanian perlu mempertimbangkan banyak aspek dan tidak sembarangan dilakukan, sehingga tepat waktu dan sasaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia merilis angka spread adjustment yang akan digunakan untuk menghitung fallback rate Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR), imbas penghentian publikasi yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2026.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan BI bekerjasama dengan The International Swaps and Derivatives Association (ISDA) dan Bloomberg Index Service Limited memastikan agar referensi fallback rate memenuhi standar yang berlaku di pasar keuangan global.

ISDA telah memilih Bloomberg sebagai vendor yang menghitung dan mempublikasikan fallback rate termasuk spread adjustment, menggunakan metode perhitungan yang dikembangkan setelah berkonsultasi dengan pelaku pasar keuangan global.

"Fallback rate JIBOR dihitung menggunakan Compounded INDONIA ditambah dengan spread adjustment. Sementara itu, perhitungan spread adjustment dilakukan menggunakan metodologi ISDA," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Mentode International Swaps and Derivatives Association (ISDA) IBOR Fallback dilakukan dengan menghitung median dari selisih antara JIBOR dengan Adjusted Reference Rate INDONIA compounded-in-arrears untuk setiap tenor utama. Perhitungan menggunakan data historis selama 5 tahun ke belakang dari tanggal cessation trigger date JIBOR (27 September 2024).

Sementara itu, penggunaan fallback rate sebagai suku bunga acuan pengganti ditujukan khususnya atas kontrak yang akan jatuh tempo setelah JIBOR tidak lagi dipublikasikan.

Untuk diketahui, fallback rate merupakan suku bunga yang ditetapkan untuk digunakan dalam suatu kontrak keuangan jika acuan suku bunga sebelumnya (JIBOR) tidak lagi dipublikasikan.

Selanjutnya publikasi spread adjustment definitif dan all-in fallback rate, data historis fallback rate JIBOR serta informasi penggunaan fallback rate, dapat diakses di laman resmi Bloomberg dalam waktu dekat.

Sebelumnya, BI mengungkapkan berakhirnya publikasi tersebut selaras dengan agenda benchmark rate reform yang telah berjalan di pasar keuangan global, berbagai otoritas, lembaga, dan asosiasi pelaku pasar di berbagai negara.

Adapun angka indikatif spread adjustment masing-masing tenor berdasarkan perhitungan per 27 September 2024 yang dapat digunakan sebagai referensi adalah sebagai berikut:

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan arahan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

AHY mengatakan, salah satu pembangunan yang diprioritaskan untuk pembangunan IKN ialah infrastruktur legislatif dan yudikatif. Hal ini mengingat infrastruktur pemerintahan telah rampung dibangun mulai dari Istana Negara hingga Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi sharing office dari para ASN kementerian.

"Selain eksekutif adalah legislatif. Jadi gedung parlemennya juga harus siap, termasuk juga untuk lembaga yudikatif," kata AHY, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

AHY mengatakan, Prabowo memberikan arahan agar pembangunan infrastruktur di IKN diprioritaskan dalam kelengkapan sisi eksekutif dan legislatif tersebut. Barulah setelah fungsi kelembagaan negara itu terpenuhi, IKN bisa dikembangkan ke fungsi lainnya.

"Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo), ke depan itu utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya," ujarnya.

AHY juga memastikan, akan mengawal dengan baik pembangunan di Tanah Air. Hal ini selaras dengan pesan dari Prabowo agar jangan sampai pembangunan tidak efisien, apalagi kalau ada kebocoran.

"Penekanan dari Bapak Presiden (Prabowo) adalah jangan sampai pembangunan tidak efisien apalagi kalau ada kebocoran," kata dia.

Di sisi lain, menurutnya bukan hanya proyek IKN yang perlu mendapatkan atensi pemerintah tetapi juga proyek-proyek strategis nasional (PSN) lainnya di berbagai wilayah. Salah satunya dukungan infrastruktur untuk mengejar swasembada pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Juga peningkatan kualitas manusia, masyarakat kita, baik sektor pendidikan, kesehatan, maupun pengentasan kemiskinan. Jadi tentu harus ada adjustment (penyesuaian timeline) yang bisa dilakukan dan ini membutuhkan masukan dari semua pihak," ujarnya.

Dengan demikian, perlu ada penyesuaian timeline untuk prioritas pembangunan. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan timeline baru, utamanya terkait alokasi anggarannya.

"Setiap 5 tahun itu perlu ada adjustment dan melihat peta dan juga prioritas pembangunan ini berlaku infrastruktur, termasuk pembangunan untuk sumber daya manusia (SDM). Jadi saya hanya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan tetapi tentu kita akan sesuaikan," ujar AHY.

"Pertama juga budgetingnya harus harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan project-project di IKN, kemudian selebihnya kita akan kita Kawal dengan baik," sambungnya.

Lihat Video 'AHY Akan Berkantor di Gedung Kemenko Marves, Bekas Kantor Luhut':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji kebijakan relaksasi atau pembukaan sebagian atas pencadangan belanja yang diblokir sementara (automatic adjustment/AA) di kementerian lembaga (K/L).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih mengkaji rencana relaksasi automatic adjustment tersebut. Adapun anggaran yang diblokir sementara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yakni Rp 50,14 triliun.

"Nanti kita lihat," kata Sri Mulyani saat ditemui usai kegiatan Spectaxcular 2024 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (14/7/2024).

Senada, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, pihaknya akan melihat perkembangan dari arahan kebijakan ke depan. Ia juga menyebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan tetap selektif dalam menentukan relaksasi pemblokiran anggaran.

"Automatic adjustment ini kan sudah semester II (2024), nanti kita lihat satu per satu. Arahannya pimpinan kan kita akan tetap selektif," kata Isa, ditemui terpisah.

Di samping itu, Isa belum dapat memastikan berapa besar porsi anggaran yang bisa dilonggarkan atas kebijakan pencadangan belanja yang diblokir sementara itu dari jumlah semulanya Rp 50,14 triliun.

"Itu (jumlahnya) nanti kita lihat," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya rencana relaksasi kebijakan automatic adjustment ini disampaikan oleh Sri Mulyani. Disebutkannya, proses akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan pembukaan blokir sesuai kondisi keuangan negara.

"Automatic adjustment yang dalam hal akan dilakukan relaksasi, tetap dilakukan secara selektif dan tentu melihat kondisi keuangan negara. Saya rasa ini sangat sesuai dengan apa yang selama ini memang menjadi pegangan bagi kami Bendahara Negara mengelola keuangan negara," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (9/7/2024).

Sayangnya Sri Mulyani tidak menjelaskan berapa besaran anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang akan dibuka, termasuk kegiatan prioritasnya. Ia memastikan hal ini tidak akan mempengaruhi keseluruhan outlook dari defisit yang diperkirakan mencapai Rp 609,7 triliun atau 2,70% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di akhir tahun.

Kebijakan Automatic Adjustment ini sebelumnya meminta seluruh K/L untuk memblokir anggaran yang dinilai belum prioritas dilaksanakan di awal tahun. Dengan kebijakan ini, K/L diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang benar-benar penting sehingga akan memiliki ketahanan untuk antisipasi jika harus dilakukan perubahan dalam menghadapi dampak ketidakpastian global.

Apabila terdapat kebutuhan yang prioritas, maka K/L dapat mengajukan usul relaksasi Automatic Adjustment pada Semester II-2024 melalui mekanisme revisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah menyatakan kebijakan blokir anggaran (automatic adjustment) dilakukan secara selektif dan tetap melihat kondisi keuangan negara. Bila ada hal-hal mendesak, maka anggaran yang diblokir bisa digunakan oleh kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Pemerintah sudah menjalankan kebijakan automatic adjustment sejak tahun 2021 dengan pemblokiran anggaran sebesar Rp 58 triliun. Pada 2022 dilakukan pemblokiran anggaran sebesar Rp 39,71 triliun, tahun 2023 mencapai Rp 50,23 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp 50,14 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan merelaksasi jumlah pencadangan belanja yang diblokir sementara atau automatic adjustment (AA). Semula anggaran yang diblokir sementara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yakni Rp 50,14 triliun.

Sri Mulyani mengatakan kebijakan automatic adjustment akan tetap dilakukan secara selektif. Dalam hal ini Kementerian Keuangan mempertimbangkan pembukaan blokir sesuai kondisi keuangan negara.

"Automatic adjustment yang dalam hal akan dilakukan relaksasi, tetap dilakukan secara selektif dan tentu melihat kondisi keuangan negara. Saya rasa ini sangat sesuai dengan apa yang selama ini memang menjadi pegangan bagi kami Bendahara Negara mengelola keuangan negara," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (9/7/2024).

Sayangnya Sri Mulyani tidak menjelaskan berapa besaran anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang akan dibuka, termasuk kegiatan prioritasnya. Ia memastikan hal ini tidak akan mempengaruhi keseluruhan outlook dari defisit yang diperkirakan mencapai Rp 609,7 triliun atau 2,70% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di akhir tahun.

"Sesuai dengan praktik sebelumnya, kalau ada hal yang memang mendesak penting bisa saja automatic adjustment itu dibuka dalam rangka untuk membiayai kegiatan yang memang prioritas nasional dan betul-betul penting dan mendesak," ucapnya.

Sebelumnya, Automatic Adjustment meminta seluruh K/L untuk memblokir anggaran yang dinilai belum prioritas dilaksanakan di awal tahun. Dengan kebijakan ini, K/L diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang benar-benar penting sehingga akan memiliki ketahanan untuk antisipasi jika harus dilakukan perubahan dalam menghadapi dampak ketidakpastian global.

Apabila terdapat kebutuhan yang prioritas, maka K/L dapat mengajukan usul relaksasi Automatic Adjustment pada Semester II-2024 melalui mekanisme revisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Anggaran yang diblokir sementara bersumber dari dana Rupiah Murni (RM). Kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan Automatic Adjustment yakni belanja barang yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda, diutamakan berasal dari 10 akun belanja barang yaitu honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional lainnya dan belanja barang non operasional lainnya.

Sementara itu, anggaran yang dikecualikan pada kebijakan Automatic Adjustment yakni belanja bantuan sosial (bansos) yang meliputi penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako, belanja terkait tahapan pemilu, belanja terkait IKN, belanja untuk pembayaran kontrak tahun jamak, belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan, belanja untuk daerah otonomi baru, serta belanja untuk mendukung peningkatan produksi beras dan jagung.